KATA PENGANTAR. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan. rahmat dan hidayah-nya, sehingga pemerintah Kabupaten Soppeng

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pemerintah Kabupaten Soppeng dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2015, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. laporan

ini

berpedoman

pada

Peraturan

Penyusunan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara

substantif

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kabupaten Soppeng merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka

mengimplementasikan

sistem

pemerintahan,

pelaksanaan

kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 merupakan media pertanggungjawaban kinerja didasarkan pada Penetapan Kinerja 2015 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/PERBUP/XII/2012 tentang

Indikator

Kata Pengantar

Kinerja

Utama

RPJMD

Tahun

2011-2015

i


sebagaimana

ditetapkan

dalam

Rencana

pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, hal ini

sebagai

perwujudan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Goverment dan Good

Governance.

Hasil

pencapaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan

serta

pemerintahan,

peningkatan pembangunan

kinerja dan

dalam

pelayanan

penyelenggaraan prima

terhadap

masyarakat.

Watansoppeng, 30 Maret 2016 BUPATI SOPPENG

H.A.KASWADI RAZAK, SE

Kata Pengantar

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah Kabupaten

Soppeng

berupaya

menyelenggarakan

pemerintahan

dengan berprinsip pada tata kelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (resul oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang

perlu

diimplementasikan

yaitu

akuntabilitas

kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun

2015

merupakan

tahun

kelima

dalam

upaya

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2011-2015, secara umum pencapaian

sasaran

indikator-indikator

sasaran

menunjukkan

keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Soppeng dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/PERBUP/XII/2012 tentang Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2011-2015. Hasil

pengukuran

menunjukkan

bahwa

secara

umum

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 318 indikator sasaran, disimpulkan bahwa : Pertama,

Sasaran

1

Meningkatnya

Pendapatan

Perkapita

Masyarakat terdiri atas 50 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 118,84% termasuk dalam kategori sangat baik. Kedua, Sasaran 2 Menurunnya Angka Penduduk Miskin terdiri atas 29 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 116.19% termasuk kategori sangat baik.

Ikhtisar Eksekutif

iii


Ketiga,

Sasaran

ketiga

Terpenuhinya

hak-hak

dasar

masyarakat terdiri atas 4 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 530.21% termasuk kategori sangat baik. Keempat, Sasaran keempat Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas 141 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 89.18% dengan kategori sangat baik. Kelima,

Sasaran Kelima Membaiknya Sarana dan Prasarana

Wilayah terdiri atas 17 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 139.77% dengan kategori sangat baik. Keenam, Sasaran keenam Meningkatnya Investasi Swasta terdiri atas 2 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 478.62% dengan kategori sangat baik. Ketujuh, Sasaran Ketujuh Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 17 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 123.22% dengan kategori sangat baik. Kedelapan, Sasaran kedelapan Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang lebih baik terdiri atas 37 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 131.54% dengan kategori sangat baik. Kesembilan,

Sasaran

kesembilan

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah terdiri atas 2 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Kesepuluh, Sasaran kesepuluh Membaiknya kehidupan sosial dan meningkatnya aktivitas keagamaan terdiri atas 19 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 102.60% dengan kategori sangat baik. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihakpihak

terkait;

mendorong

upaya

peningkatan

profesionalisme

aparatur pemerintah daerah dan memperkuat fungsi pengawasan Ikhtisar Eksekutif

iv


internal; dan mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju pemerintahan yang baik (good governance). Watansoppeng, 30 Maret 2016 BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Ikhtisar Eksekutif

v


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………...

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………….

iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………….................

vi

DAFTAR TABEL…………………………………………………………................

vii

DAFTAR GRAFIK……………………………………………………….................

x

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………...............

vi

BAB I

PENDAHULUAN

I-1

1.1 Latar Belakang........................................................................

I-1

BAB II BAB III

BAB IV

1.1.1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Soppeng..............

I-2

1.1.2.

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kab. Soppeng…….

I-4

1.1.3.

Sarana dan Prasarana…………………………………….

I-4

1.2 Aspek Demografi Kabupaten Soppeng.....................................

I-5

1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB……..........................................

I-7

1.4 PDRB Per Kapita.....................................................................

I-11

1.5 Kemiskinan…………………………………………………..........

1-13

1.6 Kesejahteraan Sosial................................................................

1-15

1.7 Potensi Wilayah……………………………………………………

1-17

B. Permasalahan dan Isu Strategis……………………………………..

1-21

PERENCANAAN KINERJA……………………………………………

II-1

2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2015………................................

II-1

AKUNTABILITAS KINERJA

III-1

A.

Capaian Kinerja Organisasi…………..……………................

III-1

B.

Realisasi Anggaran.................................................................

III-170

C. Saran da Perbaikan Kedepan……….......................................

III-174

PENUTUP ………………………...................................................

IV-1

LAMPIRAN : Lampiran I Penetapan Kinerja Lampiran II Pengukuran Kinerja Lampiran III Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Soppeng Tahun 2015 Daftar isi

vi


DAFTAR TABEL Hal. Tabel 1.1

Neraca

Kabupaten

Soppeng

per

31

Desember

2015................................................................................... Tabel 1.2

I-5

Rata – rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Soppeng Tahun 2015...................................................

Tabel 1.3

Jumlah

penduduk

menurut

kelompok

umur

I-7

di

Kab.Soppeng Tahun 2015.................................................... Tabel 1.4

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014 (dalam persen)…………………..

Tabel 1.5

I-12

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Kabupaten Soppeng 2010-2014………………

Tabel 1.6

I-8

I-13

Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Dan Kinerja Penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2011-2015………………………………

Tabel 2.1

Perencanaan

Kinerja

Kabupaten

Soppeng

I-15

Tahun

2015…………………………………………......………………

II-2

Tabel 3.1

Kerangka Pengukuran Kinerja…………………………………

III-1

Tabel 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja………

III-2

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat……………………………………….....

Tabel 3.4

Pencapaian Sasaran 2 : Menurunnya Angka Penduduk Miskin……………………………………………………………

Tabel 3.5

dibawah

20

tahun

pada

Tahun

2011–

2015…………….………………………………………………..

Daftar isi

III-34

Capaian Kinerja untuk Indikator Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB Tahun 2011 – 2015…………………………….

Tabel 3.9

III-33

Capaian Kinerja untuk Ratio Akseptor KB Selama Tahun 2011–2015………………….……………………………………

Tabel 3.8

III-32

Capaian Kinerja untuk Indikator Cakupan PUS yang Isterinya

Tabel 3.7

III-30

Capaian Kinerja untuk jumlah anak perkeluarga Tahun 2011–2015……………………………………………………….

Tabel 3.6

III-3

III-38

Capaian Kinerja Indikator Cakupan Anggota UPPKS yang vii


ber-KB Tahun 2011 – 2015……………………………………

III-41

Tabel 3.10

Capaian Kinerja untuk Ratio PLKB Tahun 2011 – 2015……

III-42

Tabel 3.11

Capaian Kinerja untuk Indikator Ratio PLKB Tahun 2011– 2015……………………………………………………………...

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015………………………………………………………………

Tabel 3.13

III-43

Capaian

Kinerja

untuk

Indikator

Rata-rata

III-44

jumlah

Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Tahun 2011 – 2015..………………………………… Tabel 3.14

Capaian

Kinerja

untuk

Indikator

Rata-rata

jumlah

kelompok binaan PKK Tahun 2011 – 2015………………… Tabel 3.15

III-50

Capaian Kinerja untuk Indikator LPM Berprestasi Tahun 2011-2015……………………………………………………….

Tabel 3.16

III-50

III-51

Capaian Kinerja untuk Indikator Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 20112015……………………………………………………………

Tabel 3.17

III-52

Jumlah Ketersediaan dan Rata-Rata Ketersediaan Pangan Utama Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2013 dan Tahun 2015……………………………………………………

Tabel 3.18

III-54

Perbandingan Ketersediaan Kalori dan Protein Tahun 20112015 perkapita/hari……………………………………….......

III-55

Tabel 3.19

Perbandingan Skor PPH Tahun 2011-2015…………………..

III-61

Tabel 3.20

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3Terpenuhinya Hak-Hak Dasar

Masyarakat……………………………………………………… Tabel 3.21

Evaluasi

Pencapaian

Sasaran

4

Membaiknya

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)………………………………… Tabel 3.22

Daftar isi

III-134

Jumlah perizinan yang diterbitkan Dari Kantor Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng……………..

Tabel 3.26

III-122

Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Investasi Swasta……………………………………………………………

Tabel 3.25

III-121

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi TAHUN 20112015 Kab.Soppeng…………………………

Tabel 3.24

III-71

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah……………………………………………

Tabel 3.23

III-64

III-135

Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Membaiknya Pengelolaan viii


Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup………………… Tabel 3.27

Evaluasi

Pencapaian

Sasaran

8

Terselenggaranya

Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

yang Lebih

Baik……………………………………………………………… Tabel 3.28

III-166

Rekapitulasi Anggaran dan Belanja SKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015……………………………...

Daftar isi

III-161

Realisasi Capaian Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun 2015……………………………………………………………...

Tabel 3.31

III-159

Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Membaiknya Kehidupan Sosial dan Meningkatnya Aktivitas Keagamaan………………

Tabel 3.30

III-147

Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah……………

Tabel 3.29

III-137

III-168

ix


DAFTAR GRAFIK Hal. Grafik I.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 20102014……………………………………………………………...

Grafik 1.2

I-9

Pola Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 20102014…………………………………………………………......

I-11

Grafik 1.3

Garis Kemiskinan (Rp) Tahun 2011-2014 Kab. Soppeng……

I-15

Grafik 1.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011-2014 Ka.Soppeng …………………………………………………….

Grafik I.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011-2014 Kab.Soppeng ……………………………………………………

Grafik I.6

I-19

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2011-2015………………………………………………

Grafik 3.2

I-18

Indeks Pembangunan Manusia Kab.Soppeng, Sulawesi dan Nasional Tahun 2011-2014…………………………………….

Grafik 3.1

I-17

Peningkatan

III-7

Populasi Ternak sapi, Ternak Kambing,

Ternak Unggas & Produksi Daging Tahun 2011-2015 ……...

III-12

Grafik 3.3

Produksi Ikan pada Tahun 2011-2015...................................

III-15

Grafik 3.4

Konsumsi

Ikan

di

Kab.Soppeng

Tahun

2011-

2015................................................................................... Grafik 3.5

III-16

Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 20112015…………………………………………………….............

III-17

Grafik 3.6

Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011-2015…………..........

III-25

Grafik 3.7

Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2015………………...

III-36

Grafik 3.8

Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dan KS I Tahun 20112015……………………………………………………………

Grafik 3.9

Pencapaian

Sasaran

Kinerja

Meningkatnya

III-38

partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah dan swasta, serta partisipasi angkatan kerja perempuan………………………...

III-47

Grafik3.10

Rasio KDRT Tahun 2011 – 2015…………………………..

III-48

Grafik 3.11

Persentase Ketersediaan Kalori dan Energi Perkapita/hari... Tahun 2011 s/d Tahun 2015……………………………………

Grafik 3.12

Perbandingan Tingkat Ketersediaan Pasokan Harga dan Akses Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015...........................

Daftar isi

III-55 III-57 x


Grafik 3.13

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 ……………………………………………………………..

Grafik 3.14

Perbandingan Tingkat Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun.2011 s/d Tahun 2015………………………...

Grafik 3.15

III-60

Perbandingan

Tingkat

Pengawasan

dan

III-62

Pembinaan

Keamanan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015...................

III-63

Grafik 3.16

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi………………………...

III-65

Grafik 3.17

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih……………..

III-68

Grafik 3.18

Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015………………………...

III-70

Grafik 3.19

Capaian Angka Partisipasi Kasar Paud Tahun 2011-2015….

III-77

Grafik 3.20

Angka Partisipasi Murni TAHUN 2010 – 2015…………….

III-78

Grafik 3.21

Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/Mts Paket B Kab. Soppeng Tahun 2011-2015……………………………….

Grafik 3.22

III-79

Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS Tahun 20102015……………………………………………………………...

III-79

Grafik 3.23

Angka Putus Sekolah SD/MI 2011-2015 ……………………..

III-80

Grafik 3.24

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 2011-2015 …………………..

III-81

Grafik 3.25

Angka Kelulusan SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 2011-2015……………………………………………………..

III-82

Grafik 3.26

Angka Melanjutkan SD/MI KE SMP/MTs 2011-2015 …….

III-83

Grafik 3.27

Angka Melanjutkan SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA Tahun.2010-2015……………………………………………….

Grafik 3.28

Angka

Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

Tahun

2011-2015 ……………………………………………..……….. Grafik 3.29

III-84 III-85

CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SMA/SMK/MA TAHUN 2010-2015…………………………………………….

III-86

Grafik 3.30

Capaian Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015 …………….

III-88

Grafik 3.31

Angka Putus Sekolah Menengah Tahun 2011-2015 …………

III-89

Grafik 3.32

Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV …………………….

III-90

Grafik 3.33

Rasio Ketersediaan Sekolah……………………………………

III-91

Grafik 3.34

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2011 -2015 Kab.Soppeng…………………………………………………….

Grafik 3.35

Cakupan

Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani

Tahun 2011-2015 Kab.Soppeng……………………………….. Grafik 3.36 Daftar isi

III-92 III-94

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan xi


yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2011-2015 Kab.Soppeng………………………………………………….... Grafik 3.37

Cakupan

Pelayanan

Ibu

Nifas

Tahun

2011-2015

Kab.Soppeng……………………………………………………. Grafik 3.38

Cakupan

III-96 III-98

Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani

Tahun 2011 -2015 Kab.Soppeng ………………………………

III-100

Grafik 3.39

Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2014 Kab.Soppeng...

III-101

Grafik 3.40

Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011-2015 …….…………

III-102

Grafik 3.41

Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2011 -2015 Kab.Soppeng ……………………………………………………

Grafik 3.42

III-105

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahun 201-2015 ….………….…………………………………

III-111

Grafik 3.43

Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2011 -2015 ………………

III-113

Grafik 3.44

Perkembangan IPM Kab.Soppeng Tahun 2011-2015………...

III-118

Grafik 3.45

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik…………

III-121

Grafik 3.46

Proporsi Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik………

III-121

Grafik 3.47

Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang Memiliki Trotoar dan Drainase…………………………………………………….

III-122

Grafik 3.48

Sempadan Jalan yang dipakai Bangunan Liar ………………

III-123

Grafik 3.49

Persentase Drainase dalam Kondisi Baik ……………………..

III-124

Grafik 3.50

Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung ……….

III-125

Grafik 3.51

Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik dari tahun 20112015 ……………………………………………………………..

III-129

Grafik 3.52

Persentase Capaian Angkutan Darat Tahun 2011-2015 …….

III-129

Grafik 3.53

Persentase Penangan Sampah Tahun 2011-2015 …………….

III-136

Grafik 3.54

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tahun 2011–2015……………………………………………………….

Grafik 3.55

III-137

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tahun 2011-2015 ……………………………………………….

III-138

Grafik 3.56

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2011-2015 ……..

III-140

Grafik 3.57

Kerusakan kawasan hutan Tahun 2011-2015 ………………..

III-141

Grafik 3.58

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Tahun 20112015 ……………………………………………………………..

III-141

Grafik 3.59

Rasio RTH per satuan luas HPL/HGB Tahun 2011-2015…….

III-142

Grafik 3.60

Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan Tahun

Daftar isi

xii


2011-2015 ……………………………………………………….

III-143

Grafik 3.61

Indikator Kepemilikan KTP Tahun 2011-2015 ………………

III-147

Grafik 3.62

Dana Perimbangan Tahun 2011-2014…………………………

III-151

Grafik 3.63

Realisasi PAD terhadap Realisasi Total Pendapatan Tahun 2011-2015 ……………………………………………..............

Grafik 3.64

Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kab.Soppeng Tahun 2011-2015 ………………………………………………

Grafik 3.65

III-154

Realisasi PAD Terhadap Potensi PAD Kab.Soppeng Tahun 2011-2015………………………………………………………..

Daftar isi

III-153

III-155

xiii


BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Terselenggaranya

Tata

Pemerintahan

yang

baik

(good

governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta citacita berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

dan

nyata

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Soppeng menuju good governance dan clean government itulah

maka

jajaran

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

berusaha

menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk kegiatan tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng ini disusun didasarkan atas Peraturan Menteri Negara Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Capaian Kinerja dan Bab IV adalah Penutup. Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015.

Dokumen

Laporan Kinerja Tahun 2015 dan pengukuran kinerjanya didasarkan atas data dan kenyataan dari berbagai program serta sektor/sub

BAB I Pendahuluan

I-1


sektor yang dihasilkan oleh instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng selama tahun 2015. Dalam kondisi umum Kabupaten Soppeng ini akan diuraikan mengenai

kondisi

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

sebagai

penyelenggara Pemerintah. 1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Soppeng Organisasi

perangkat

daerah

sebagai

wadah

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan Pemerintah

haruslah

Kabupaten

kokoh.

Soppeng

Struktur

mengacu

organisasi

pada

Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk

menjalankan

kepemerintahan,

tugas

Pemerintah

pokok

Kabupaten

dan

fungsi

Soppeng

telah

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) instansi pemerintah,

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

dengan Peraturan Daerah (Perda) yaitu;  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008, tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat

DPRD

dan

Staf

Ahli

Pemerintah

Kabupaten Soppeng.  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 20048 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

BAB I Pendahuluan

I-2


 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Adapun SKPD yang dimaksud dalam Perda diatas adalah sebagai berikut : 



Sekretaris Daerah 1.

Sekretaris Daerah

2.

Sekretaris DPRD

Dinas-Dinas 1.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

2.

Dinas Kesehatan,

3.

Dinas Pekerjaan Umum,

4.

Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Pertambangan dan Energi,

5.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan,

6.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

7.

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

8. 9.

Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 12. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 13. Dinas Peternakan dan Pertanian, 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Lembaga Teknis Daerah 1.

Inspektorat Daerah

2.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

3.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD),

BAB I Pendahuluan

I-3


4.

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana 5.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

6.

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

dan

Ketahanan Pangan, 7.

Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

8.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

9.

Kantor Lingkungan Hidup

10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 12. Kantor Layanan Terpadu 13. Rumah Sakit Umum Daerah 

8 Kecamatan dan 22 Kelurahan Dengan komposisi perangkat daerah diatas diharapkan

dapat mendukung dan melaksanakan serta mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng. 1.2 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Soppeng Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Pemerintah Kabupaten Soppeng didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai. Berdasarkan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2015 jumlah aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebanyak 6.338 orang yang terdiri dari 2.658 PNS Laki-Laki dan 3.680 PNS Perempuan yang tersebar pada berbagai unit kerja. Dari sebanyak 6.338 PNS meliputi: PNS golongan I sebanyak 52 orang, PNS Golongan II sebanyak 930 orang, PNS golongan III sebanyak 2.931 orang, dan PNS Golongan IV sebanyak 2.425 orang. Sedangkan pejabat struktural mulai dari eselon tertinggi BAB I Pendahuluan

I-4


yaitu Eselon IIa sebanyak 1 orang, Eselon IIb sebanyak 27 orang, Eselon IIIa sebanyak 51 orang dan Eselon eselon IIIb sebanyak 87 orang, Eselon IVa sebanyak 431 orang dan Eselon IVb sebanyak

165

Kabupaten

orang

Soppeng

dan pada

Jumlah bulan

pejabat

Desember

fungsional

di

2015

adalah

dan

fungsi

sebanyak 4041 orang. 1.3 Sarana dan Prasarana Dalam

rangka

pelaksanaan

tugas

pokok

pemerintahan, maka sarana dan prasarana sangat diperlukan guna keberhasilan program-program yang telah ditentukan bersama antara eksekutif dan legislative.

Berdasarkan hasil

rekapitulasi barang ke neraca per 31 Desember 2015.

Neraca

Kekayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikit : Tabel 1.1 Neraca Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2015 Nama Barang Aset Tetap

Nilai (Rp.) 1,230,918,820,514.35

Tanah

250,439,493,644.63

Peralatan Mesin

223,465,187,298.14

Gedung Bangunan

572,707,290,200.77

Jalan, Irigasi dan Jaringan

700,842,468,577.95

Aset Tetap Lainnya

14,380,670,550.60

Konstruksi Dalam Pekerjaan

55,318,266,051.00

Aset Lainnya

21,064,473,677.44

Sumber Data :DPPKAD Kab.Soppeng

Saldo Aset per 31 Desember 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Kabupaten Soppeng 2015 pra Audit BPK RI adalah Rp. 1.398.708.734.772,38

BAB I Pendahuluan

I-5


1.4 ASPEK DEMOGRAFIS KABUPATEN SOPPENG Berdasarkan data KTP-El dinas Kependudukan, Catatan Sipil,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi,

jumlah

penduduk

Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 251.102 jiwa terdiri dari 121.617 jiwa penduduk laki-laki dan 129.485 jiwa penduduk perempuan atau 48,43% penduduk lakilaki dan 51,57% penduduk perempuan.Kondisi ini, memerlukan kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan.

Sedangkan

penyebaran

penduduk

Kabupaten

Soppeng tahun 2015 di dominasi di Kecamatan Marioriwao sebanyak 21,09 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 19,97 % berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,5 %. Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng sebesar

168

kecamatan

jiwa/Km².

dengan

Kecamatan

tingkat

kepadatan

pada tahun 2015

Liliriaja

merupakan

penduduk

tertinggi

sebesar 309 jiwa/Km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa/Km². Rata-rata kepadatan Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB I Pendahuluan

I-6


Tabel 1.2 Rata – rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Luas

Kecamatan

Penduduk

Area

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

300

26.026

27.087

53.113

Liliriaja

96

14.328

15.501

29.829

Lilirilau

187

20.069

21.782

41.851

Lalabata

278

24.691

25.590

50.281

Marioriawa

320

14.685

15.477

30.162

Donri-Donri

222

12.151

13.308

25.459

Ganra

57

5.800

6.491

12.291

Citta

40

4.165

4.650

8.815

1.500

121.915

129.886

251.801

Marioriwawo

TOTAL

Sumber: Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans

Potensi

tenaga

kerja

dapat

dicermati

dari

komposisi

penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menetukan produktivitasnya.

Penduduk dengan usia yang sangat mudah

(umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk

yang

berusia

lanjut

(umur

60

tahun

keatas),

produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi.

Bila di hitung jumlah

penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 158.480 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di

Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 1.3.

BAB I Pendahuluan

I-7


Tabel 1.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan 2 3 7.732 7.156 9.393 8.848 11.029 10.368 11.885 11.219 9.301 9.257 8.068 7.977 8.426 8.621 8.704 9.137 9.082 9.846 9.048 9.640 6.461 7.844 6.258 8.074 4.719 5.710 4.244 5.573 3.171 4.233 4.394 6.383 121.915 129.886 Kependudukan, Capil, Nakertrans

Golongan Umur 1 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75+ Jumlah Sumber: Dinas

LakiLaki+Perempuan 4 14.888 18.241 21.397 23.104 18.558 16.045 17.047 17.841 18.928 18.688 14.305 14.332 10.429 9.817 7.404 10.777 251.801

1.5 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini mengukur

tingkat

pertumbuhan

output

dalam

suatu

perekonomian, dan memberikan indikasi keberhasilan aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Nilai PDRB yang digunakan

merupakan pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi

BAB I Pendahuluan

I-8


Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng tercatat sebesar 6,76 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut

dapat dimaknai bahwa nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 meningkat sebesar 6,76 persen dibanding tahun 2013, dengan catatan tidak ada faktor perubahan harga (menggunakan konstan tahun dasar 2000). Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ini menurun sebesar 0,48

persen

dibandingkan

pertumbuhan

ekonomi

sebelumnya yang berada pada anga 7,24 persen.

tahun

Menurunya

pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ini bukan disebabkan karena adanya perubahan tahun dasar, akan tetapi karena telah terjadi penurunan diantara 9 sektor penyusun PDRB dari 17 sektor. Perekonomian Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng ini dipengaruhi oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Soppeng. Atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tergantung pada pertumbuhan sektor pertanian. Grafik I.1: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014 (dalam persen)

Sumber: BPS Kab.Soppeng Tahun 2015

BAB I Pendahuluan

I-9


Selain laju pertumbuhan ekonomi, hal lain yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku menurut sector, yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sector ekonomi suatu daerah.

Semakin besar persentase

pembentukan PDRB suatu sector semakin besar pula pengaruh sector tersebut dalam perekonomian daerah itu sendiri.

Sektor-

sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sector primer yang meliputi Pertanian, Kehutanan, dan perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian; sector sekunder meliputi Industri pengolahan; pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Konstruksi serta sector tersier yang terdiri atas Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor;

Transportasi

Penyediaan

dan

Akomodasi

Pergudangan;

dan

Informasi

Makan dan

Minum;

Komunikasi;

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Pada periode 2010 hingga 2014 struktur perekonomian Kabupaten Soppeng didominasi oleh sector tersier, yang berarti bahwa basis perekonomian Kabupaten Soppeng ada sector tersier. Kontribusi sector pertanian makin menurun dari tahun ke tahun.

Padahal

sector Pertanian menyumbang share tertinggi diantara 17 sektor PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014. Namun, ternyata jika sector-sektor tersebut dikelompokkan kedalam share sector tersier, maka hasilnya lebih banyak dari sector pertanian yaitu sebesar 44,86 persen.

Dengan kondisi tersebut, mengindikasikan telah

terjadi transformasi ekonomi di Kabupaten Soppeng. Transformasi ekonomi

kearah

BAB I Pendahuluan

perekonomian

berbasis

industry

dan

jasa

I-10


berlangsung seiring dengan perkembangan teknologi, informasi serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Kontribusi sector primer terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Soppeng pada tahun 2010 sebesar 34,86 persen, angka ini menurun tiap tahunnya hingga pada tahun 2014 berada di level 32,37 persen. Penurunan kontribusi sector primer ini dibarengi degan peningkatan kontribusi sector sekunder dari 21,25 persen pada tahun 2010 menjadi 22,89 pada tahun 2014. Terlebih lagi, peran sector tersier juga cukup meningkat dari 43,89 persen untuk tahun 2010 menjadi 44,73 persen.

Sebagaimana

dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 1.2 Pola Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014

Secara detail, pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng sekitar 30,25 persen.

Sektor lain yang cukup besar

peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 masing-masing adalah sektor konstruksi sebesar 12,91 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,26 persen.

Sedangkan

penyumbang terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng tahun 2014 adalah sektor pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

BAB I Pendahuluan

I-11


Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,05 persen, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel I.4 Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2014 (dalam persen) 2011

2012

2013

2014

%

%

%

%

31.41

30.07

30.07

30.25

Pertambangan & Penggalian

3.18

3.23

3.45

3.91

Industri Pengolahan

8.78

9.07

9.43

10.35

Pengadaan Listrik, dan Gas

0.11

0.11

0.10

0.09

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah

0.07

0.05

0.06

0.05

Konstruksi

12.33

2.99

13.36

2.91

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

13.12

13.52

13.01

12.26

Transportasi dan Pergudangan

2.65

2.62

2.76

3.03

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1.47

1.57

1.53

1.54

Informasi dan Komunikasi

2.89

3.27

3.26

2.88

Jasa Keuangan dan Asuransi

2.85

3.40

3.45

3.45

Real Estat

4.79

5.04

5.26

5.44

Jasa Perusahaan

0.20

0.20

0.20

0.20

Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan

7.98

7.65

7.13

6.85

Jasa Pendidikan

5.79

4.88

4.66

4.51

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1.72

1.68

1.61

1.62

Jasa Lainnya

0.67

0.66

0.66

0.67

100,00

100,00

100,00

100,00

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

dan Daur Ulang

Mobil dan Sepeda Motor

Jaminan Sosial Wajib

PDRB * Sumber : BPS Kab. Soppeng

1.6 PDRB PerKapita Peningkatan

pendapatan

masyarakat

merupakan

salah

satu

sasaran pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, baik sebagai pendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan.

Salah satu

indikator pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu

BAB I Pendahuluan

I-12


wilayah adalah PDRB per kapita.

Besaran PDRB per kapita

memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah. Tabel I.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Kabupaten Soppeng 2010-2014 Tahun

PDRB perkapita (juta Rupiah) Harga berlaku

Harga

Pertumbuhan (%) Harga berlaku

Konstan

(1)

(2)

Harga Konstan

(3)

(4)

(5)

2010

16,55

16,55

20,10

9,24

2011

19,05

17,72

15,08

7,06

2012

21,15

18,92

11,03

6,75

2013*

23,95

20,26

13,26

7,08

2014**

27,36

21,61

14,25

6,67

14,74

7,36

Rata-Rata Pertumbuhan (2010-2014)

* Angka sementara (sumber Buku PDRB Kab.Soppeng Tahun 2014)

Selama Soppeng

periode

terus

2010-2014

mengalami

PDRB

peningkatan.

perkapita PDRB

Kabupaten perkapita

Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 ADHB telah mencapai Rp.27.360.000,- atau meningkat sebesar 65,32% disbanding pada tahun 2010 yang hanya sebesar Rp.16.550.000,-.

Hal ini

menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 tiap penduduk diwilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 27,60 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2014 mencatatkan kenaikan sebesar 30,57persen dibanding tahun 2010 atau dari nilai PDRB Perkapita sebesar 21,61 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 16,55 juta rupiah pada tahun 2010. Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama BAB I Pendahuluan

I-13


yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga barang-barang dan jasa tersebut pasti dirasakan

masyarakat

kemampuan

yang

sehingga

lebih

terutama

mengakibatkan dari

sisi

perlunya

ekonomi

untuk

memenuhi kebutuhan hidup.

1.7 Kemiskinan Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut

diukur

berdasarkan

indikator

bersifat

uang

(garis

kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Kemiskinan

merupakan

masalah

pembangunan

kesejahteraan sosial masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan

dan

ketidakberdayaan.

merupakan

masalah

Oleh

pokok

karena

daerah

itu yang

penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada

kurun

2011-2014,

tingkat

kemiskinan

Kabupaten

Soppeng masih berada dibawah nasional dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 8,76 persen lebih rendah dibanding angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 9,54 persen dan angka kemiskinan Nasional yang sebesar 10,96 persen. Rata-rata angka kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2011-2014 sebesar 9,16 persen dengan rata-rata kinerja penurunan kemiskinansebesar 0,2 persen.

BAB I Pendahuluan

I-14


Tabel 1.6 Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Dan Kinerja Penurunan Kemiskinan Nasional, Sul-Sel dan Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 ANGKA KEMISKINAN (%) TAHUN Nasional

SULSEL

2011

12.4

10.27

2012

11.7

9.82

2013

11.5

2014 2015

KAB.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

KINERJA PENURUNAN

(JIWA)

KEMISKINAN (%) KAB.

Nasion

SOPPENG

al

SULSEL

KAB.

Nasional

SULSEL

9.36

30,018,930

840,290

21,220

9.12

28,594,600

812,270

20,600

-0.7

-0.45

-0.24

10.32

9.43

28,553,930

863,230

21,300

-0.19

0.5

0.31

11

9.54

8.76

27,727,780

806,350

19,780

-0.51

-0.78

-0.67

11.1

10.12

28,510,000

864,510

SOPPENG

* Sumber : BPS Kab. Soppeng Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata

cenderung

mendekati

garis

kemiskinan.

Sehingga

perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan

meskipun

pada

kenyataannya

masalah

yang

dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp.207.084,- , meningkat sebesar 10 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar Rp.188.257,-. Grafik 1.3 Garis Kemiskinan (Rp) Tahun 2011-2014 Kab. Soppeng

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2015

BAB I Pendahuluan

I-15

SOPPENG


Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa

menghindari

pendekatan

sektoral.

Rumusan

kebijakan

pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus

tingkat

pengangguran

di

Kabupaten

Soppeng.

Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat

kesejahteraan

masyarakat

maupun

keamanan

dan

stabilitas regional. Pada tahun 2014, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,4 persen yang mana mengalami penurunan yang signifikan

apabila

dibandingkan

dengan

tahun

2013

yang

mencapai 6,56 persen. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari laki-laki pada tahun 2014. TPT perempuan sebesar 2,28 persen mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2013 yang sebesar 8,5 persen, sedangkan TPT laki-laki sebesar 2,52 persen juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,54 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng, baik laki-laki maupun perempuan semakin baik di tahun 2014 sehingga angka pengangguran BAB I Pendahuluan

terbuka

mengalami

penurunan.

Walaupun I-16


demikian, angka pengangguran penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di tahun 2014 meskipun tidak berbeda signifikan. Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011-2014 Kab. Soppeng


1.8

Kesejahteraan Sosial Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Soppeng yang tercermin dari

aspek

pendidikan,

kesehatan,

dan

ekonomi.

Aspek

pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Aspek kesehatan diukur dari angka

kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja. Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli.

Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng

periode 2010-2014 sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka pengeluaran

perkapita

selama

periode

2010-2014

sebesar

644.402 rupiah, rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata BAB I Pendahuluan

I-17


harapan lama sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama 68,25 tahun. Grafik 1.5 Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Tahun 2011-2014 Kab. Soppeng


IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 64,74 poin lebih rendah 3,75 poin dibanding IPM provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 68,49 poin diakibatkan oleh kesenjangan pada komponen angka harapan hidup (AHH) dimana pada tahun 2014 AHH Kab. Soppeng sebesar 68,42 tahun sedangkan AHH Provinsi Sulawesi Selatan 69,60 tahun.hal ini menunjukkan bahwa kedepan diperlukan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat. Selain itu Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 7,04 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 yang sebesar 7,49 tahun. Selanjutnya pengeluaran perkapita Kab. Soppeng pada tahun 2014 sebesar 654.820

rupiah

lebih

rendah

dibandingkan

pengeluaran

perkapita provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 677.300

BAB I Pendahuluan

I-18


rupiah. Meskipun demikian Angka Melek Huruf Kab. Soppeng pada tahun 2014 yang sebesar 97,12 persen lebih tinggi dibanding Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 93,61 persen.Namun demikian, diperlukan kebijakan meningkatkan Ipm melalui peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari revolusi mental. Grafik 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2014


1.9 Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut: 1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:  Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;  Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan; BAB I Pendahuluan

I-19


Kawasan perkebunan terdiri atas : 

kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;



kawasan

perkebunan

kopi,

terdapat

di

Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; 

kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;



kawasan

perkebunan

lada

terdapat

di

Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri; 

kawasan

perkebunan

aren

terdapat

di

Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, DonriDonri, Marioriawa; 

kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, DonriDonri, Marioriawa;



kawasan

perkebunan

Kemiri

terdapat

di

Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta; 

kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, DonriDonri, Marioriawa;



kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan



tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri

2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

I-20


 Kawasan

peruntukan

perikanan

tangkap

tersebar

di

Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;  Kawasan

peruntukan

budidaya

perikanan

tersebar

diseluruh wilayah kecamatan;  Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan;  Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta. 3. Kawasan peruntukan industri sebagi berikut:  Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;  Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas indusri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata. 4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:  Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas : 

Villa Yuliana atau Museum Latemmammala, Kawasan Makam

Kuno

Jera

Lompoe,

Kompleks

Istana

Datu

Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya,

Kompleks

Makam

Jera’Caddie,

Menhir

Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata; BAB I Pendahuluan

I-21




Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta

Abbaraningnge,

Makam

Petta

Balubue,

Bulu

Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri; 

Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;



Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara’e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;



Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks

Makam

Datu

Salaonro,

Makam

Arung

Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau; 

Situs

Talepu,

Lonrong,

Lenrang,

Kompleks

Makam

Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja; 

Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;



Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie,

Situs

Megalitik

Madenra,

Sumur

Tua

Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo; 

Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri);



Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;

BAB I Pendahuluan

I-22




Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

5. Kawasan

Strategis

Kabupatendengan

sudut

kepentingan

pertumbuhan ekonomi,terdiri atas: 

Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;



Kawasan

strategis

perdagangan

simpul

ditetapkan

di

transportasi Kawasan

dan

Cabenge

Kecamatan Lilirilau; 

Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;

6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas; 

Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa



Kawasan wisata alam Lejja di Kecamata Marioriawa; dan



Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah

yang

berwawasan

sesuai

lingkungan

dengan hidup

penataan dan

ruang

konsisten

yang dalam

pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada. dan Litosol;

B.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Soppeng menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.

BAB I Pendahuluan

I-23


Adapun

permasalahan-permasalahan

yang

masih

dihadapi

hingga saat ini adalah sebagai berikut: 1. Masih rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah 2. Menurunnya kualitas lingkungan 3. Belum Masih tingginya jumlah penduduk miskin 4. Masih rendah kualitas pendidikan 5. Masih rendahnya derajat kesehatan 6. Belum optimalnya pelayanan publik 7. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar 8. Belum optimalnya Produksi, Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian 9. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset daerah 10. Masih rendahnya berkembang kegiatan kepariwisataan 11. Belum teraktualisasinya nilai-nilai agama dan budaya Selain sejumlah permasalahan tersebut di atas, juga terdapat sejumlah isu strategis yang diyakini akan berpengaruh terhadap Kabupaten Soppeng, diantaranya: 1. Isu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Reformasi birokrasi dan tata kelola telah menjadi isu penting bagi

seluruh

tingkatan

pemerintahan

ketika

praktek

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik belum berada pada level yang diharapkan. Tampak jelas, pengelolaan keuangan daerah belum berlangsung secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan belum dapat dikatakan berkualitas. Pelayanan publik belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara cepat dan terjangkau. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah belum berlangsung secara efisien dan efektif. Kapasitas kelembagaan belum mampu bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta.

BAB I Pendahuluan

I-24


Sistem pelayanan publik yang menjamin efisiensi, efektifitas, dan kepuasan

pelanggan

(publik)

belum

terbentuk,

Kelembagaan

pemerintah daerah yang efektif dengan kemampuan manajerial dan teknis aparatur yang memadai belum terbangun. 2. Isu Demokratisasi dan HAM Berbagai

permasalahan

yang

muncul

terkait

dengan

demokratisasi dan HAM, diantaranya, masih rendahnya kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik, belum kuatnya kelembagaan

partai

politik

yang

ada

di

daerah,

belum

berkualitasnya penyelenggaraan pemilihan umum, masih rendahnya partisipasi politik masyarakat, belum terbangunnya kesadaran mengenai hak-hak politik dan HAM, dan sebagainya. 3. Isu Pelestarian Lingkungan Hidup Isu pelestarian lingkungan hidup muncul seiring dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat eksploitasi yang

berlebihan

terhadap

sumberdaya

alam

atas

nama

pembangunan. Kesadaran mengenai pentingnya mempertimbangkan dimensi-dimensi pembangunan pembangunan development

lingkungan

semakin yang akan

dalam

menguat. ramah

semakin

keseluruhan

Pembangunan

proses

berkelanjutan,

lingkungan,

ataupun

go-green

memenuhi

wacana

tentang

pembangunan di masa depan. 4. Isu Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu isu strategis dalam kerangka pembangunan daerah dewasa ini karena sangat erat kaitannya dengan perbaikan taraf hidup masyarakat, peningkatan akselerasi perekonomian daerah, perbaikan sarana dan prasarana wilayah, dan peningkatan daya tarik dan daya saing daerah. BAB I Pendahuluan

I-25


Isu ini menjadi semakin penting karena melalui pengembangan ekonomi lokal, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran, yang hingga saat ini masih merupakan masalah nasional dan daerah,

akan

dapat

ditekan

ke

level

yang

lebih

rendah.

Pengembangan ekonomi lokal juga berpotensi untuk berkontribusi bagi

perbaikan

pertumbuhan

pendapatan

ekonomi,

per

pengelolaan

kapita, dan

peningkatan

pemanfaatan

laju

potensi

sumberdaya alam, peningkatan arus masuk investasi daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB I Pendahuluan

I-26


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Soppeng merupakan pelaksanaan tahun ke lima atau tahun terakhir masa RPJMD

Kabupaten

pengukurannya sebelumnya

Soppeng

dapat

dan

periode

diperbandingkan

capaian

kinerjanya

2011-2015 dengan

sehingga

tahun

merupakan

tahun

cerminan

keberhasilan dari RPJMD periode tahun 2011-2015. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

1.

Sasaran

1

:

Meningkatnya

Pendapatan

Per

Kapita

Masyarakat No

Indikator Kinerja

1.

Pertumbuhan Ekonomi

2.

Jumlah Penduduk

3.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Satuan

Target 2015

%

7.50

Jiwa

226,737

%

5.80

4.

Tingkat Inflasi (%)

%

5.0

5.

PDRB Perkapita

Rp

29,232,921

6.

Angka Harapan Hidup

%

72,34

7.

Rata-Rata Lama Sekolah

BAB II Perjanjian Kinerja

8,07 II-1


8.

Persentase RT yang Menikmati Listrik

9.

Pendapatan/Daya Beli Masyarakat

10. Pengeluaran per kapita per bulan 11. Nilai tukar petani 12

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Tahun

95,97

Tahun

655.958,72

%

1,450,000

%

84.41

Rp

54.69

13

Luas Wilayah Produktif

Rp

85,716.54

14

Luas Wilayah Kebanjiran

%

28

15

Luas Persawahan Beririgasi

%

20.600

Ltr/Detik

453

Teknis 16

Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM

17

Keberadaan E-procurement

Ada

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar: 18

- Padi (GKG)

kw/ha

65.91

19

- Jagung (Pipilan Kering)

kw/ha

60.45

20

- Kedele (Pipilan Kering)

kw/ha

31.41

21

- K. Tanah (Biji Kering)

kw/ha

23.89

22

- K. Hijau (Biji Kering)

kw/ha

16.72

23

- Ubi Kayu (Umbi Basah)

kw/ha

108.02

24

- Ubi Jalar (Umbi Basah)

kw/ha

79.92

25

Kontribusi sektor %

49.81

%

100

ekor

35,000

pertanian/perkebunan terhadap PDRB 26

Cakupan bina kelompok tani

27

Populasi Ternak Sapi


II-2


28

Populasi Ternak Kambing

ekor

15,000

29

Populasi Ternak Unggas

ekor

1,100,050

30

Produksi Daging Ternak Besar

Kg

800,000

31

Produksi perikanan

ton

5,000

32

Konsumsi ikan

ton

7,500

33

Cakupan bina kelompok

Kelompok

25

ton

3,219

%

12.74

%

16.56

%

7.54

%

0.52

%

4.01

%

4.03

%

98.00

%

2.15

%

65

org

297,162

%

0.96

%

1.70

nelayan 34

Produksi perikanan kelompok nelayan

35

Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB

36

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi

37

Kontribusi sector industri terhadap PDRB

38

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industry

39

Pertumbuhan industry

40

Cakupan bina kelompok pengrajin

41

Persentase Koperasi yang aktif

42

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

43

Usaha mikro dan kecil menengah

44

Kunjungan wisata

45

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata

46

Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB


II-3


47

Angka sengketa pengusaha-

2

pekerja pertahun 48

Tingkat partisipasi angkatan kerja

49

Pencari kerja yang ditempatkan

50

Keselamatan dan perlindungan

51

%

71.69

org

780

org

12

org

1

%

0

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

52 2.

Transmigran

Sasaran 2 : Menurunnya Angka Penduduk Miskin

No. 1

Indikator Kinerja

Satuan

Rata-rata jumlah anak per

Target 2015 2.88

keluarga Cakupan Pasangan Usia

2

Subur yang isterinya di bawah

%

3.50

20 tahun 3

Rasio akseptor KB

4

Prevelensi peserta KB aktif

5 6 7

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Cakupan Anggota BKB ber-KB Cakupan Anggota UPPKS berKB

750 %

75.00

%

19.30

%

80.00

%

95.00

8

Rasio PLKB/PKB

%

1:2

9

Rasio PPKBD

%

1:1

10

Persentase Penduduk Miskin

%

8.00


II-4


Persentase partisipasi 11

perempuan di lembaga

%

10.30

%

59.80

%

0.001

%

89.00

D/K

17

D/K

14

pemerintah 12 13 14

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-rata jumlah kelompok

15

binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

16

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

17

LPM Berprestasi

bh

3

18

PKK aktif

%

100

19

Posyandu aktif

%

95

%

75

Swadaya Masyarakat terhadap 20

Program Pemberdayaan Masyarakat

21 22 23 24

Regulasi ketahanan pangan Rata-rata Ketersediaan pangan utama

5 %

Ketersediaan Energi dan

90

Protein per Kapita Penguatan Cadangan Pangan

204,391

%

60

%

90

%

90

Ketersediaan Informasi 25

Pasokan, harga dan akses pangan di Daerah

26

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan


II-5


27 28 29

3.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

%

90

%

80

%

60

Sasaran 3 : Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

1

RT Bersanitasi

%

85

2

RT pengguna air bersih

%

75.00

%

0.00

%

80

3 4 4.

Lingkungan Permukiman Kumuh Rumah layak huni

Sasaran 4 : Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) 1

APK

Pendidkan

Anak

Usia

55.00

Dini (PAUD) Pendidikan Dasar

2 3 4 5

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket C Ratio ketersediaan


%

97.00

%

75.00

%

95.00 219

II-6


sekolah/penduduk usia sekolah 6 7 8 9 10 11 12

Rasio sekolah terhadap murid Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

204 %

0.28

%

0.50

%

100

%

99

%

99

%

97

%

71.47

%

70.00

Pendidikan Lanjutan 13 14

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Ratio ketersediaan sekolah

15

terhadap penduduk usia

98

sekolah 16 17 18 19 20

Ratio Sekolah terhadap murid Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK.MA Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Guru

yang

kualifikasi S1/D-IV


memenuhi

108 %

100

%

1

%

99

%

90

II-7


Pelayanan Kesehatan Dasar 21

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

95

%

80

%

90

%

90

%

80

%

90

%

100

%

90

%

100

%

100

%

100

%

100

Cakupan ibu hamil dengan 22

komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan

23

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

24 25 26

Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/kelurahan

27

Universal Child Immunization (UCI)

28

Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan

29

pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

30

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan

31

kesehatan siswa SD dan setingkat

32

Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita


II-8


penyakit : a. Acute Flacid Paralysis 33

(AFP) rate per 100.000

%

*≥ 1

%

100

%

100

%

100

%

100

penduduk < 15 thn 34 35 36 37 38

b. Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani c. Penemuan pasien Baru TBC BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Rasio Posyandu persatuan

60

balita Cakupan pelayanan dasar

39

kesehatan dasar masyarakat

%

100

%

100

%

100

%

100

%

80

miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan 40

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat

41

darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan

42

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

43

Cakupan Desa Siaga Aktif

44

Cakupan puskesmas


212.5

II-9


45 46 47 48

Cakupan pembantu puskesmas

%

Rasio puskesmas, poliklinik,

62.86 6

pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit Per

0.01

penduduk Rasio Dokter per satuan

40

penduduk Pelayanan Gawat Darurat (GD)

49 50

Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota)

%

100

jam

24

%

100

Tim

1

Pemberi pelayanan GD yang 51

bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS

52 53 54

Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan

≤5

Dokter di GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

%

90

%

100

%

100

menit, ≤

60

Tidak adanya pasien yang 55

diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan

56 57

Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Waktu tunggu di Rawat Jalan


II-10


58

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan Pasien

59

tuberkulosis

rawat

jalan

yang

ditangani

%, ≤

90

%

100

%

100

%

100

%

100

%≤

≤ 1,5

%

≤ 1,5

%

100

%≤

≤ 1,5

%

≥ 90

%

100

hari

≤2

%

≤1

%

100

%

100

%

100

dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap 60 61

Pemberi pelayanan rawat inap Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

62

Jam visite dokter spesialis

63

Kejadian infeksi pasca operasi

64

Angka kejadian infeksi nosocomial Tidak adanya kejadian pasien

65

jatuh

yang

berakibat

kecacatan/ kematian 66 67

Kejadian pulang paksa Kepuasan

Pelanggan

Inap Pasien

68

Rawat

tuberkulosis

rawat

inap

yang

ditangani

dengan strategi DOTS Bedah Sentral 69 70 71 72 73

Waktu tunggu operasi elektif Kejadian

kematian

dimeja

operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah


II-11


tindakan pada operasi Tidak 74

adanya

tertinggalnya pada

kejadian

benda

tubuh

asing

pasien

setelah

anastesi

karena

%

100

%

≤6

%

100

%

100

%

100

%

≤ 100

operasi Komplikasi 75

over

dosis,

dan

reaksi

salah

anantesi

penempatan

endotracheal tube Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak 76 77 78 79

Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr Pertolongan

persalinan

melalui seksio cesaria

80

Keluarga Berencana Mantap

%

100

81

Konseling KB Mantap

%

100

82

Kepuasan Pelanggan

%

≥ 80

%

≤3

%

100

jam

≤3

Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali 83

ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

84

Pemberi

pelayanan

unit

intensif Radiologi

85

Waktu tunggu hasil pelayanan


II-12


thorax foto 86 87 88

Pelaksana

ekspertisi

hasil

pemeriksaan Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kepuasan pelanggan

%

100

%

≤2

%

≥ 80

menit

≤ 140

%

100

%

100

%

≥ 80

%

≤ 50

%

100

%

≥ 80

%

≤ 30

%

≤ 60

%

100

Laboratorium Patologi Klinik 89 90

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak

91

adanya

kesalahan

penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

92

Kepuasan Pelanggan Rehabilitasi Medik Kejadian drop out

93

terhadap

pasien pelayanan

rehabilitasi

yang

direncanakan. Tidak 94

adanya

kesalahan

kejadian tindakan

rehabilitasi medik 95

Kepuasan Pelanggan Farmasi

96 97 98

Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat


II-13


Kepuasaan Pelanggan 99

Penulisan

resep

sesuai

formularium

%

≥ 80

%

100

%

≥ 90

%

≤ 20

%

100

%

100

%

≤ 0,01

%

100

%

100

%

100

menit

≤ 10

menit

≤ 15

Gizi 100 101 102

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak

adanya

kesalahan

dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah

103 bagi setiap pelayanan transfuse 104 Kejadian reaksi transfusi Pelayanan Gakin Pelayanan

terhadap

pasien

105 GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam 106 medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent 107 setelah

mendapatkan

informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen 108 rekam medik pelayanan rawat jalan 109

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat


II-14


inap Pengolahan Limbah 110 Baku mutu limbah cair

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

≥ 60

%

≥ 40

%

100

jam

≤2

%

100

jam

24

Pengolahan limbah padat 111 berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak 112 hasil

lanjut

penyelesaian

pertemuan

tingkat

direksi 113 114 115

Kelengkapan

laporan

akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan

116 pelatihan

yang minimal

mendapat 20

jam

pertahun 117 Cost Recovery 118

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian

119 informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian 120 imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah 121 Waktu pelayanan


II-15


ambulance/kereta jenazah Kecepatan

memberikan

122 pelayanan

ambulance/kereta

%

100

jam

≤2

jam

≤2

%

100

%

100

%

100

%

100

%

75

%

75

%

75

jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah 123

Waktu

tanggap

pelayanan

pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

124 125

Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat

ukur

yang

126 terkalibrasi sesuai

lain)

tepat

dengan

yang waktu

ketentuan

kalibrasi. Pelayanan Laundry 127 128

Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

129

Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih

130 Koordinasi APD Kegiatan pencatatan dan 131 pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit


II-16


132

Indeks Pembangunan Manusia

%

133 Angka Harapan Hidup (Tahun) 134

72.34


8,07

(Tahun)

135 Angka Melek Huruf (%)

77.53

%

90.94

136 Jumlah organisasi pemuda

buah

12

137 Jumlah organisasi olahraga

buah

20

138 Jumlah kegiatan kepemudaan

5

139 Jumlah kegiatan olahraga

5

140 Lapangan olahraga 5.

buah

112

Sasaran 5 : Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah

No. 1 2

Indikator Kinerja Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (>40Km/Jam)

Satuan

Target 2015

%

57.50

km

523,992

%

0.001

%

1.57

%

46.88

unit

1

Panjang jalan yang memiliki 3

trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m)

4

Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/

5

pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di

6

wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor


II-17


lingkup kewenangan kota 7 8 9 10 11 12 13 14

Luas irigasi Kab. Dalam

%

37.48

%

6.00

%

91

menit

24

Biaya pengujian kelayakan

- MPU /

50,000/

angkutan umum

Barang

60,000

buah

30

buah

4

Ada

Ada

kondisi baik Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Jumlah surat kabar nasional/local Jumlah penyiaran radio/ TV local Wibesite milik pemerintah daerah

15

Pameran/ekspo

kali

6

16

Luas Wilayah Perkotaan

Ha

11.900

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Investasi Swasta No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

1 2 7.

Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Jumlah persetujuan investasi

%

20

ijin

2.071

Sasaran 7 : Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


II-18


No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

1 2 3 4 5 6

Persentase Penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Status Mutu Air

%

13.95

%

100

%

100

Tempat pembuangan sampah

113.77

(TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air

%

100

%

13

7


Ha

28

8

Pertambangan tanpa izin

%

94

%

0.59

%

4.09

%

7.00

%

0.19

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Rasio RTH per satuan luas

500

wilayah per HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi


%

10.07

%

100

%

100

%

100

II-19


8.

Sasaran 8 : Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang lebih baik

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Kinerja Kesesuaian Prioritas Pembangunan Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kepemilikan KTP

Satuan

Target 2015

%

100

%

100

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

%

100

%

95

Rasio bayi berakta kelahiran

950

per 1000 penduduk Ketersediaan database

Tidak Ada

kependudukan skala provinsi Penerapan KTP nasional

Telah

berbasis NIK

diterapkan

11

Buku Kabupaten dalam angka

Ada

Ada

12

Buku PDRB Kabupaten

Ada

Ada

13

Pengelolaan arsip secara baku

%

2.2

Keg

1

14 15 16

Peningkatan SDM Pengelola kearsipan Keberadaan Perda/Perbup

Ada

tentang Konsultasi publik Sistem Informasi Manajemen


bh

3

II-20


Pemda 17

Indeks kepuasan layanan masyarakat

Ada

Ada

%

80

persentase rekomendasi atas 18

temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti;

19 20

Opini BPK terhadap laporan

WTP

keuangan pemerintah daerah Waktu penetapan APBD

Tepat Waktu

Keberadaan PERDA tentang 21

Pengelolaan Keuangan Daerah

Ada

berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Ketepatan penyampaian

22

Laporan Keuangan dan

Tepat Waktu

Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006

23 24

Belanja untuk pelayanan dasar Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

%

52.85

%

34.98

%

100

%

70.78

%

5.00

%

2.00

%

100

Dana perimbangan yang 25

terserap dibanding yang direncanakan

26

Belanja Publik terhadap DAU Besaran PAD terhadap

27

seluruh pendapatan dlm APBD (realisasi)

28 29

Rasio SILPA terhadap total pendapatan Rasio realisasi belanja


II-21


terhadap anggaran belanja 30 31 32 33 34 35 36 37

9.

Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

%

Perda atas inisiatif DPRD Ranperda yang disetujui DPRD

1 %

Rasio jabatan yang terisi

Ada

Kepegawaian Daerah Jumlah Perpustakaan perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan per tahun

100 100

Ada tidaknya Sistem Informasi

Koleksi buku yang tersedia di

100

1 %

0.08

%

0.10

Sasaran 9 : Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang lebih baik

No. 1

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah dalam

Ada

bentuk neraca, laporan aliran kas 2

Laporan perhitungan anggaran secara tepat waktu


Tepat

II-22


10. Sasaran 10 : Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang lebih baik No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

buah

6

%

5.5

%

5.5

kali

10

buah

9

%

100

keg

2

keg

2

Sarana sosial seperti panti 1

asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

2 3 4 5

PMKS yang memperoleh bantuan social Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan

6

cagar budaya yang dilestarikan

7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Pol.PP per

20

10.000 penduduk Persentase linmas per 10.000 penduduk

%

Rasio pos Siskamling per

5.56

jumlah Desa/Kelurahan Penegakan Perda Cakupan Patroli petugas Satpol PP


18.76

kali

24

kec

8

II-23


Tingkat Penyelesaian 14

Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) di

%

100

org

27

kec

8

menit

55

%

13.68

kali

2

Kabupaten Jumlah Petugas perlindungan 15

masyarakat (Linmas) di Kabupaten

16

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap

17

(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

18

Angka kriminalitas

19

Jumlah Demonstrasi

Muatan secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Soppeng disajikan dalam lampiran 1


II-24


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut: TABEL 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Urutan I II III IV

Rentang Capaian Lebih besar dari 85% 70% sampai dengan 85% 55% sampai 70% Kurang dari 55%

Kategori Capaian Sangat Baik Baik Cukup Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Sepuluh sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah ditetapkan sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2015, Penetapan Kinerja Tahun 2015 mencakup pelaksanaan atas 10 sasaran pembangunan dengan 318 indikator. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut :

BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-1


TABEL 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja No Jumlah

Sasaran

1

Indikator

Meningkatnya

50

Pendapatan Per Kapita Masyarakat

Rata-Rata Capaian

Keterangan

Indikator 118,84%

30 indikator sangat baik

kategori

4 indikator baik

sangat baik

6 indikator cukup 10 indikator kurang

2

Menurunya

Angka

29

Penduduk Miskin

116,19%


kategori

0 indikator baik

sangat baik


3

Terpenuhinya hak-hak

4

dasar masyarakat

530,21%


kategori sangat baik

4

Membaiknya

Indeks

141

89,18%


Pembangunan

kategori

6 indikator baik

Manusia (IPM)

sangat baik


5

Membaiknya

sarana

17

dan prasarana wilayah

139,77%


kategori

2 indikator baik

sangat baik


6

Meningkatnya

2

Investasi Swasta

478,62%


kategori sangat baik

7

Membaiknya

17

pengelolaan sumberdaya alam dan

123,22%


kategori

1 indikator baik

sangat baik

lingkungan hidup 8

4 indikator kurang

Terselenggaranya pemerintahan

37

daerah

dan pelayanan publik

131,54%


kategori

1 indikator baik

sangat baik

yang lebih baik 9

2

pengelolaan keuangan dan


Meningkatnya kualitas daerah

1 indikator cukup

100,00%


kategori

aset

sangat baik

daerah 10

Membaiknya kehidupan sosial dan meningkatnya aktivitas keagamaan


19

102,60%


kategori

1 indikator baik

sangat baik


III-2


Capaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan terhadap indikator

kinerja

yang

telah

dicapai

pada

tahun

2015

yang

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut : Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya

meningkatkan

pendapatan

perkapita

masyarakat.

Jumlah

indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 50 indikator. Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Capaian

Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Kinerja

Satuan Target

6.09

Thn 2015 (%)

1

Pertumbuhan Ekonomi

2

Jumlah Penduduk

3

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

5.80

4

Tingkat Inflasi

%

0.97

180.6

5

PDRB Perkapita

Rp

5.00 29,232,921

23,950,000

81.93

6

Persentase RT yang Menikmati

%

95.97

92.88

96.78

Rp

655,958.72 1,450,000

65,481.00 99.91

Listrik 7

Pendapatan/Daya Beli Masyarakat

%

Realisasi

Jiwa

7.50 226,737

226,116 0.9

65,481

8

Pengeluaran per kapita per bulan

Rp

9

Nilai tukar petani Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Kebanjiran Luas Persawahan Beririgasi Teknis Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM Keberadaan E-procurement

%

84.41

%

54.69

Ha Ha

85,716.54 28

51,765.95 30.07

Ha

20.600

27.538

10 11 12 13 14 15


Ltr/Detik

453 Ada

81.77

200 Ada

81.20 100.27 184.48

9.98 4.52 118.36 149.52 60.39 92.61 133.68 44.15 100.00

III-3


Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar: 16

-Padi

Kw/Ha

65.91

58.6

88.91

17

-Jagung

Kw/Ha

60.45

37.9

62.70

18

-Kedelai

Kw/Ha

31.41

20.7

65.90

19

-Kacang Tanah

Kw/Ha

23.89

17.10

71.58

20

-Kacang Hijau

Kw/Ha

16.72

6.20

37.08

21

-Ubi Kayu

Kw/Ha

108.02

144.86

134.10

22

-Ubi jalar

Kw/Ha

79.92

175.68

219.82

23

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

49.81

60.75

24

Cakupan bina kelompok tani

100

30,26 106

25

Populasi Ternak Sapi

ekor

3,500

41,327

118.08

26

Populasi Ternak Kambing

ekor

1,500

21,829

145.53

27

Populasi Ternak Unggas

ekor

1,100,050

1,818,784

165.34

28

ekor Ton

769,664

867,909

108.49

29

Produksi Daging Ternak Besar Jumlah Produksi Perikanan

5,000

1,615.9

32.32

30

Jumlah komsumsi ikan

Ton

7,500

7,073.8

94.32

31

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Klp

25

20

80.00

32

Ton

3,219

1,445.2

44.90

12.74

12.26

96.23

16.56

74.64

450.72

7.54

10.35

137.27

0.52

2.21

425.00

37

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan Industri

%

4.01

0.36

8.98

38

Cakupan bina kelompok pengrajin

%

4.03

83.33

2067.74

39

Persentase koperasi yang aktif

%

98.00

88.94

90.76

40

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

%

2.15

33.3

41

Usaha Mikro dan Kecil

%

65

75.55

42

Kunjungan wisata

297,162

185,180

62.32

43

Persentase pertumbuhan kunjungan wisata

%

0.96

-30.862

-3.214,82

44

%

1.70

0.60

2

0

46

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Angka Sengketa pengusahapekerja pertahun Tingkat partisipasi angkatan kerja

71.69

41.09

47

Pencari kerja yang ditempatkan

780

67

8.59

48

Keselamatan dan Perlindungan

12

67

558.33

49

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

1

0

100.00

50

Transmigran

0

0

100.00

33 34 35 36

45

% %

% % % %

orang

% Orang

% Rata-Rata Capaian Sasaran 1


106.00

1548.84 116.23

35.29 100.00 57.32

118.84

III-4


Capaian rata-rata sasaran 1 sebesar 118.84 dengan kategori sangat baik. Analisis atas capaian-capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Berdasarkan

tabel

diatas

Dinas

Tanaman

Pangan

dan

Hortikultura Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas & mutu produk padi, jagung dan tanaman pangan lainnya. Realisasi indikator kinerja Produktivitas padi (GKG) sebesar 58,60Kw dengan target 65,91Kw atau capaiannya 88,91%. Target tidak tercapai disebabkan pada tahun 2015 terjadi bencana kekeringan yang menyebabkan Puso + 7.937 Ha dan kerusakan ringan sampai sedang pada beberapa lokasi sentra pengembangan padi. Realisasi Produktivitas Jagung (pipilan Kering) sebesar 37,20Kw dengan target 60,45Kw atau capaiannya 61,54%. Target tidak tercapai karena Masih banyak petani menggunakan benih tidak bermutu dan tidak bersertifikat (F2) karena mahalnya harga benih sementara bantuan pemerintah sangat terbatas dan Pemepukan tidak sesuai rekomendasi teknis akibat keterbatasan ketersediaan pupuk di tingkat petani. Realisasi Produktivitas Kedelai (Biji Kering) sebesar 20,70Kw dengan target 31,41Kw atau capaiannya 65,90%.

Target tidak

tercapai disebabkan oleh Serangan hama penyakit terutama penggerek polong masih tinggi. Realisasi Produktivitas Kacang Tanah (Biji Kering) sebesar 17,10Kw dengan target 23,89Kw atau capaiannya 71,58%. Target tidak tercapai disebabkan oleh Benih yang digunakan masih BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-5


merupakan benih lokal yang tidak pernah dimurnikan lagi dan tidak tersedia benih bermutu dan bersertifikat yang dapat dibeli petani Realisasi Produktivitas Kacang Hijau sebesar 6,20Kw dengan target 16,72Kw atau capaiannya 37,08%.

Target tidak tercapai

disebabkan Benih yang digunakan masih merupakan benih local dan Pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara intensif karena kacang hijau hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam. Realisasi Ubi Kayu (Umbi Basah) sebesar 144,86Kw dengan target 108,02Kw atau capaiannya 134,10%. Target tercapai karena Petani melakukan panen pada saat melebihi umur teknis dan Skala usaha yang kecil/sempit sehingga intensif pemeliharaannya. Sedangkan Realisasi Produktivitas Ubi Jalar (Umbi Basah) sebesar

175,68Kw

dengan

target

79,92Kw

atau

capaiannya

219,82%. Target tercapai karena Teknik budidaya terutama pengolahan sangat sempurna dan pupuk yang dugunakan adalah pupuk organik Ketidaktercapaian indikator kinerja ini disebabkan karena beberapa komoditi tanaman pangan mengalami penurunan tingkat produksi dan produktivitas, namun demikian ada pula beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena terjadinya

perubahan

iklim

yang

menyebabkan

terjadinya

kekeringan atau musim kemarau yang cukup panjang mulai bulan agustus tahun 2015 sehingga

berdampak terhadap terjadinya

kekeringan

hingga

pada

pertanaman

puso.

Adapun

kondisi

pertanaman yang mengalami puso akibat kekeringan pada tahun 20015 terdiri dari padi seluas 9.852 hektar, jagung seluas 907 hektar

dan

kedele

seluas

96

hektar.

Indikator

ini

diukur

berdasarkan indikator kinerja dalam renstra dan target kinerja yang terdapat pada dokumen penetapan/perjanjian kinerja tahun 2015. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-6


Adapun target dan capaian indikator masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian

/

Perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian. 2. Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

dengan kegiatan sebagai berikut : b. Penyediaan sarana produksi pertanian c. Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan . Realisasi indikator kinerja Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar tahun 2015 dapat disajikan dalam diagram berikut : GRAFIK 3.1 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2011-2015

Dari diagram diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja tahun 2015 sebesar 88,91%, belum sesuai dengan target 100%. Dibandingkan dengan tahun 2014 capaian indikator kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,77%. Realisasi komulatif indikator kinerja sampai dengan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-7


tahun 2015 sebesar 65,65% masih dibawah target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 100%. 3. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi

sektor

pertanian/perkebunan

terhadap

PDRB

60,975 persen, dimana target 49,81 persen dan terealisasi 30,26 persen. 4. Cakupan Bina Kelompok Petani. Capaian indikator Cakupan Bina Kelompok Petani 106 persen, dimana target 100 persen dan terealisasi 106 persen. Target binaan kelompok tani sebanyak 650 klp dengan realisasi binaan 689 klp dimana pertumbuhan dan pemekaran kelompok tani yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya. 5. Populasi Ternak Sapi, Kambing dan Unggas Capaian sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Ternak yang terdiri dari 4 indikator.

Keempat indikator

tersebut sebagai berikut : (1) Meningkatnya populasi ternak sapi pada tahun 2015 target 35.000 ekor realisasi 41.327 ekor sehingga capaiannya 118,08 % dibanding tahun 2014 capainnya 110,9 % peningkatan ini disebabkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak cara beternak secara intensif, adanya inovasi teknologi peternakan dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi pakan ternak melalui kegiatan pelatihan teknologi peternakan. Selain itu dukungan pemerintah baik dari

pusat

maupun

propinsi

dan

daerah

dalam

hal

penyediaan sarana dan prasarana peternakan salah satunya adalah pengadaan N2 Cair dan Straw yang merupakan bahan baku bagi pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB), adanya pembinaan dan pendampingan kelompok terutama


III-8


kelompok yang telah diberi bantuan baik dari APBN maupun APBD dalam hal teknis pemeliharaan ternak. Keberhasilan ini

juga berkaitan dengan salah satu Program Nasional

GBIB (Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan) dan Ganrep (Ganguan

Reproduksi)

untuk

percepatan

peningkatan

populasi dalam upaya swasembada daging sapi dan kerbau dengan

target

akseptor

100.000

ekor

untuk

Propinsi

Sulawesi Selatan. (2) Meningkatnya populasi kambing pada tahun 2015 target 15.000 ekor realisasi 21.829 ekor dan capaiannya 145,53% dibanding

tahun

menunjukkan

2014

adanya

capaiannya

137,2

peningkatan.

%

ini

Peningkatan

ini

disebabkan oleh meningkatnya minat peternak terhadap pemeliharaan ternak kambing akibat adanya peluang pasar yang

semakin

besar,

meningkatnya

pengetahuan

dan

keterampilan peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak kambing. Selain itu peran petugas teknis dengan kelompok

yang

intensif

dalam

pembinaan,

semakin

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ternak kambing seperti pesta/syukuran atau acara adat dalam masyarakat yang

mendorong

usahanya.

peternak

Peternak

untuk

termotivasi

mengembangkan

untuk

mengelolah

peternakannya secara professional sehingga perekonomian dan kesejahteraannya semakin meningkat. (3) Meningkatnya populasi ternak unggas pada tahun 2015 target 1.100.050 ekor realisasi 1.818.784 ekor capaianya 165,34% ada peningkatan dibanding tahun 2014 yang capaiannya 130,3% hal ini disebabkan karena meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peternak dalam pencegahan dan

penanggulangan

vaksinasi

dan


penyakit

pemberian

ternak

obat,

unggas

semakin

melalui

banyaknya

III-9


masyarakat membuka usaha peternakan ayam baik ayam ras, buras maupun ayam potong hal ini karena semakin tingginya

kebutuhan

masyarakat

dalam

memenuhi

konsumsi protein hewani khususnya daging ayam, karena semakin mahalnya daging sapi sehingga masyarakat beralih ke daging ayam. Indikator kinerja tersebut dicapai dengan dukungan kegiatan sebagai berikut : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.

Pembibitan dan Perawatan Ternak. Kegiatan ini berupa pengadaan Container N2 Cair dan Pompa 1 unit. Honorarium untuk petugas inseminator 6 orang selama 12 bulan. Honorarium untuk petugas teknis ternak pemerintah

sebanyak

5

orang

selama

12

bulan.Pengadaan ternak sapi 99 ekor untuk 3 kelompok tani

ternak

kambing

ini

Namun

kegiatan

pengadaan

tidak

terlaksana

karena

sapi

dan

administrasi

kelompok calon penerima bantuan belum tertata dengan baik dan belum terdaftar sebagai kelompok tani ternak. 2.

Pengembangan Agribisnis Peternakan, berupa pelatihan adopsi teknologi peternakan yang dilaksanakan di Balai Besar

Inseminasi

Buatan

(BBIB)

Lembang

melihat

system IB yang dilaksanakan di tempat tersebut, serta melihat

manajemen

usaha

peternakan

di

UPTD

Peternakan Provinsi Jawa Barat. Adopsi teknologi ini diikuti

oleh

anggota

kelompok

tani

dari

beberapa

kelompok tani yang menjadi binaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Soppeng. Kunjungan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan peternak yang dapat meningkatkan produksi hasil peternakan.


III-10


3.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berupa monitoring kegiatan-kegiatan

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan

selama tahun anggaran 2015 dalam bentuk buku data base. 4.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bergulir. Kegiaatan ini berupa pertemuan kelompok penerima dana bergulir untuk memonitoring dan mengevaluasi pengembalian dana bergulir.

Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1. Promosi

atas

hasil

produksi

peternakan

unggulan

daerah,berupa pameran dan promosi produk unggulan peternakan dan perikanan baik dalam propinsi maupun di

luar

propinsi.

Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

memamerkan atau mempromosikan produksi peternakan unggulan daerah. Pameran yan diikuti tersebut sangat berkaitan dengan upaya untuk lebih mempromosikan peluang investasi serta perluasan pasar bagi produk peternakan dan perikanan.


III-11


Peningkatan penerapan Teknologi peternakan 1. Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi peternakan P e tepat guna berupa pengadaan instalasi biogas sebanyak r 2 unit 2. k Pelatihan

dan

Bimbingan

Pengoperasian

Teknologi

e Peternakan Tepat Guna berupa pelatihan pembuatan mpakan ternak 1 kali dengan peserta sebanyak 30 sebagai b perwakilan setiap kecamatan dan Sosialisasi Inseminasi a Buatan bagi anggota kelompok ternak di 8 kecamatan P erkembangan populasi ternak sapi, kambing, unggas dan produksi daging dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada diagram berikut ini: Grafik 3.2 Peningkatan Populasi Ternak Sapi, Kambing, Unggas dan Meningkatnya Produksi Daging Ternak besar

Indikator meningkatnya populasi ternak sapi dari tahun 2011 capaiannya 110,08 % dan pada tahun 2012 dan 2013 mengalami

penurunan


tetapi

pencapai

target

realisasi III-12


semuanya di atas 100% dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 118,08% disbanding dengan tahun 2014 yang capaiannya 110,9%. Dari segi realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal terjadi karena semakin meningkatnya

pengetahuan

dan

kesadaran

peternak

kegiatan pembibitan dan perawatan ternak dan penanganan kesehatan hewan dimana fasilitas sarana dan prasarana ditingkatkan tumbuh

dan

serta

kesadaran

mengerti

akan

masyarakat

yang

mulai

pentingnya

peningkatan

populasi ternak yang mendukung perekonomian masyakat. Populasi yang meningkat mendukung program gubernur yaitu “Dua Juta Ekor Sapi”.

Indikator Meningkatnya

populasi ternak kambing dapat dilihat pada diagram bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terjadi tidak terlepas dari kegiatan pembibitan dan perawatan dan penanganan penyakit hewan yang semakin ditingkatkan begitu

juga

pengetahuan

masyarakat

yang

semakin

meningkat. Indikator peningkatan populasi ternak unggas pada diagram dapat dilihat pada tahun 2011 capaiannya 100 % dan pada tahun 2012 menurun disebabkan pada tahun tersebut adanya penyakit

yang menyerang ternak unggas

sehingga populasi menurun. Pada tahun 2013 sampai tahun 2015

mengalami

peningkatan

hal

ini

terjadi

karena

meningkatnya pengetahun dan kesadaran peternak dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yang semakin mengerti dan mempunyai minat yang tinggi untuk membuka usaha peternakan unggas baik ayam petelur maupun

ayam

perekonomiannya

pedaging dengan

untuk pengelolaan

mengembangkan tata

laksana

pemeliharaan yang lebih baik.


III-13


Pada diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami penurunan, penurunan ini terkait dengan jumlah populasi sapi yang menurun karena perhitungan produksi daging berdasar dari jumlah populasi. Pada tahun 2013 terjadi penurunan produksi daging, hal ini disebabkan karena populasi pada tahun 2013 menurun.

Penurunan

ini

terjadi

karena

peningkatan

pengeluaran ternak khususnya sapi yang dikirim ke luar Kabupaten Soppeng seperti ke Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan sapi potong. Disisi lain adanya pemotongan yang tidak tercatat/terlapor di dinas. Dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan capaian yaitu 99.07 % dari tahun 2013 yang capaiannya 87.2% dan di tahun 2015 capaiannya meningkat menjadi 108,49%. Peningkatan ini terjadi karena populasi ternak sapi semakin meningkat, meningkatnya kesadaran kebutuhan

masyarakat gizi/protein

akan

pentingnya

hewani

yang

pemenuhan menyebabkan

permintaan daging meningkat. 6. Produksi Ikan Capaian indikator Produksi Ikan pada tahun 2015 target 5.000 ton realisasi 1.615,9 ton capainnya 32,32 % ini ada penurunan dibanding tahun 2014 yang capaiannya 87,59 % hal ini terjadi karena kemarau yang berkepanjangan menyebabkan tingginya tingkat kematian ikan, sekitar 6 bulan hampir tidak ada produksi ikan, aktifitas nelayan menurun, selain itu kegiatan restoking sudah tidak ada sejak tahun 2014 dan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya produksi karea kurangnya bibit ikan di Danau.


III-14


Grafik.3.3 Produksi Ikan Tahun 2011-2015

Meningkatnya Produksi Ikan pada diagram terlihat bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 capiannya sama yaitu 63 % dan

pada

tahun

2013

sampai

tahun

2014

mengalami

peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya dukungan sarana dan prasarana kegiatan dari dinas peternakan dan perikanan baik yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus maupun dari APBN. Aktifitas nelayan dan pembudidaya ikan juga semakin meningkat. Pada tahun 2015 capaiannya 32,32% ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014. Penurunan produksi ikan ini terjadi karena kemarau yang panjang selama 6 bulan hampir tidak ada produksi karena dilanda kekeringan, sejak tahun 2014 kegiatan restoking dihentikan dan ini berpengaruh terhadap produksi ikan. 7. Konsumsi Ikan Capaian indikator Konsumsi Ikan pada tahun 2015 target 7.500 ton realisasinya 7.073,8 ton dan capiannya 94,32%. ada peningkatan dibanding tahun 2014 yang capaiannya 90,5%. Hal ini disebabkan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan bagi pemenuhan gizi tubuh mendukung kesehatan yang baik. Realisasi capaian tidak mencapai 100 % disebabkan banyaknya ragam jenis BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-15


makanan

yang

bisa

menjadi

pilihan

masyarakat

dalam

memenuhi kebutuhan pokok makanan sehari-harinya. Grafik 3.4 Konsumsi Ikan pada tahun 2011-2015

Konsumsi Ikan pada diagram dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan

peningkatan

mengalami

produksi

penurunan

hal

ini

ikan.

Pada

terjadi

tahun

karena

2014

banyaknya

alternatif pilihan makanan seperti daging ayam, daging sapi dan lain sebagainya. dalam

memenuhi

Walaupun

pada

Masyarakat mempunyai banyak pilihan kebutuhan

tahun

2015

makanan produksi

setiap ikan

harinya.

mengalami

penurunan, konsumsi ikan tahun 2015 meningkat.

Hal

tersebut disebabkan oleh produksi ikan selain bersumber dari Kabupaten Soppeng juga bersumber dari luar daerah Soppeng. Selain itu adanya dukungan program Dinas Kelautan Provinsi yang melaksanakan kegiatan kampaye gemar makan ikan sehingga pengetahuan masyarakat meningkat akan pentingnya protein hewani (ikan). 8. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Capain Indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2015 target 25 kelompok realisasi 20 kelompok dan capainnya 80%, kelompok yang menerima bantuan jumlahnya tetap 20 kelompok, capaian menurun karena target terlalu tinggi. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-16


Kegiatan ini tertuang dalam program kegiatan Pengembangan usaha mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB). Ada beberapa hambatan di lapangan sehingga target belum dapat tercapai secara maksimal antara lain keterbatasan nelayan di lapangan

baik

keterbatasan

SDM

maupun

sarana

dan

prasarana pendukung, kurangnya dukungan kelembagaan keuangan dalam pembinaan kelompok pengusaha ikan mereka hanya menunggu pendampingan dari pihak pemerintah dalam hal ini (Dinas Peternakan dan Perikanan), disamping itu faktor alam

yaitu

kemarau

yang

panjang

yang

mengakibatkan

menurunnya produksi ikan. Grafik 3.5 Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2011-2015

Untuk indikator cakupan pembinaan kelompok pengusaha ikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 persentase capaiannya ada peningkatan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 capaiannya mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena dana yang tersedia untuk 20 kelompok sehingga realisasi kelompok yang mendapat bantuan 20 kelompok sama dengan tahun 2013 sedangkan target yang pasang 25 kelompok jadi capainnya 80.00 %.


III-17


9. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Capaian Indikator Produksi Perikanan Kelompok Nelayan pada tahun 2015 target 3.238,07 realisasi 1.445,2 dan capaiannya 44,63 % terdapat penurunan capaian dibanding tahun 2014 yang capaiannya 98,6%. Penurunan ini disebabkan penurunan aktifitas nelayan karena kemarau panjang yang menyebabkan tingkat kematian ikan yang tinggi, hampir tidak ada produksi ikan karena selama 6 bulan danau, sawah dan sungai menjadi kering, banyak kelompok nelayan yang beralih profesi karena musim kemarau. Selain itu tidak adanya kegiatan restoking sejak tahun 2014 juga mempengaruhi ketersediaan bibit di perairan

yang

mempengaruhi

menurunnya

menurunnya produksi perikanan nelayan.

produksi

Adapun kegiatan

yang mendukung indikator sektor perikanan antara lain; a. Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar) berupa belanja pakan ikan dan pupuk organik/anorganik. Pelaksanaan kegiatan pemrbenihan ikan air tawar mulai dari induk matang gonad sampai menghasilkan benih siap tebar. b. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan. Kegiatan ini berupa pelatihan/adopsi teknologi bagi kelompok

pembudidaya

ikan

untuk

meningkatkan

produktifitas kelompok tani pembudidaya ikan dengan tujuan untuk dapat mengaplikasikan kegiatan budidaya di lokasi masing-masing. c. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP).

Kegiatan

ini

berupa

pembinaan

pada

kelompok budidaya ikan berupa pelatihan pengolahan hasil perikanan

untuk

8

kecamatan,

dan

sebagian

besar

kelompok sudah mendapatkan bantuan dari dana APBN berupa bantuan bibit ikan untuk kelompok pembudidaya BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-18


ikan.

dan

bantuan

alat

pengolahan

untuk

kelompok

pengolah hasil perikanan. d. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan (DAK). Kegiatan ini berupa belanja yang diserahkan kepada masyarakat

berupa

diserahkan

pengadaaan

kepada

10

jaring

kelompok

insang

yang

penangkapan

ikan.Pengadaan cool box dan keranjang diberikan kepada 8 kelompok

pemasaran

dan

pengolahan

hasil,

dan

pengembangan UPR yang diserahkan kepada UPR Lajoa Kelurahan

Jennae.

Pengadaan

Komputer,

printer

dan

belanja modal pengadaan Mebeulair, Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon, Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor berupa pembangunan rumah karyawan dan pagar BBI Citta Meningkatnya Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) pada diagram dan terlihat ada peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 hal ini terjadi karena semakin meningkatnya aktifitas kelompok nelayan. Pada tahun 2014 mengalami penurunan disebabkan peningkatan aktifitas nelayan yang menggunakan alat tangkap yang mengambil ikan yang besar sampai yang kecil yang belum layak untuk dikonsumsi

sehingga

dapat

merurak

ekosistem

yang

mengakibatkan menurunnya produksi perikanan. Tahun 2015 produksi semakin menurun dibanding dengan tahun 2014, hal disebabkan karena kemarau yang panjang yang menyebabkan aktifitas nelayan menurun. 10. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 12,26 persen terjadi penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 12,91 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada


III-19


tahun 2015 belum mencapai target RPJMD pada tahun 2015 dengan target 12,74 persen. 11. Capaian indikator Cakupan bina kelompok pedagang/Usaha informal Capaian indikator Cakupan bina kelompok pedagang/Usaha informal sebesar 450.72%. Walaupun realisasi telah melebihi target, bahkan melebihi realisasi tahun sebelumnya. ditunjukkan

dengan

meningkatnya

Hal ini

pengetahuan

yang

didukung oleh kesadaran para pedagang terhadap UndangUndang Perlindungan Konsumen. Capaian ini memperlihatkan peningkatan tingkat kesadaran para

pedagang

dalam

mengutamakan

kepentingan,

keselamatan dan kepuasaan konsumen terhadap pemakaian barang/jasa. Tentunya hal ini tidak lepas dari rutinitas kegiatan

pengawasan

pembinaan lainnya

barang

dan

jasa

serta

kegiatan

yang dilaksanakan oleh aparatur dinas

Koperindag Kabupaten Soppeng. 12. Kontribusi Industri perdagangan terhadap PDRB Kontribusi Industri perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 10,35 persen,ini lebih tinggi dibanding pada target RPJMD yang sebesar 7,54 persen atau pencapaiannya sebesar 137,27 persen.

Pengukuran

Kinerja dalam rangka mendukung terciptanya peningkatan mutu produk UMKM guna mewujudkan kemandirian lokal didasarkan pada pengukuran indikator kinerja utama yang diasumsikan

melalui

indikasi

Kontribusi

sektor

Industri

terhadap PDRB Tahun 2015 telah menunjukkan capaian 137,27%. Pencapaian ini didukung dengan kegiatan promosi dengan memperkenalkan produk industri pada pasar-pasar tingkat nasional melalui pameran Tk.Propinsi dan Tk.Nasional. Capaian yang tidak memenuhi target tersebut dikarenakan produk khas daerah yang ditawarkan belum memiliki daya BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-20


saing yang mampu menarik minat investor untuk berinteraksi bisnis dengan pengusaha di Kabupaten Soppeng. 13. Kontribusi Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Kontribusi Industri rumah tangga terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku sektor Industri, pada tahun 2015 sebesar 2,21 persen hal ini lebih tinggi dibanding target pada tahun 2015 yang terdapat pada RPJMD dimana targetnya sebesar 0,52 persen atau telah tercapai 425,00 persen dari target yang dicanangkan. Pengukuran Kinerja Peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pedesaan berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama dapat diasumsikan melalui kontribusi industri

rumah

tangga

terhadap

PDRB

sektor

industri

memperlihatkan kenaikan capaian yang sangat tinggi. Terlihat dari peningkatan jumlah unit usaha industri rumah tangga di Kabupaten Soppeng yang didukung oleh kegiatan Bimbingan Penerapan Produk Industri pangan yang mampu mendorong industri rumah tangga agar dapat berkembang lebih baik, sehingga nilai jual produk IRT memiliki daya saing dipangsa pasar. 14. Pertumbuhan industri Capaian pertumbuhan industri sebesar 8,98 persen, dengan target sebesar 4,01 dan terealisasi sebesar 0,36 persen pada tahun 2015. Walaupun target tidak tercapai tapi pada dasarnya terjadi perkembangan pertumbuhan industri dimana pada tahun 2010 pertumbuhan industri sebesar 0,56 persen jadi pada tahun 2015 terdapat kenaikan pertumbuhan sebesar 223 persen dibanding tahun 2010. Untuk keseluruhan sektor pengolahan tidak menunjukkan peningkatan

yang

signifikan.

Walaupun

pada

sektor

pengolahan industri rumah tangga terjadi kenaikan namun pada sektor pengolahan tekstil, bahan baku, barang kayu dan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-21


hasil hutan, kertas dan barang cetakan,pupuk kimia dan barang dari karet, semen dan barang galian bukan logam, logam dasar besi dan baja, dll, tidak terdapat kenaikan 15. Cakupan bina kelompok pengrajin Capaian

cakupan

bina

kelompok

pengrajin

menunjukkan

capaian sebesar 2067,74% pada tahun 2015 dengan target sebesar 4,34 dan terealisasi sebesar 83,33 persen. Kenaikan ini didukung dengan jumlah kegiatan pendukung usaha pengrajin pada tahun 2014 ada sebanyak 7 kegiatan. Pada setiap kegiatan ini terdapat bantuan berupa alat atau sarana yang diberikan kepada para pengrajin antara lain;

Kegiatan

pelatihan keterampilan jahit menjahit dan kegiatan pelatihan keterampilan

tata

rias

yang

didukung

dengan

adanya

penyerahan bantuan alat kepada pelaku usaha industri rumah tangga, telah memberikan kontribusi yang besar pada usaha industri rumah tangga untuk menjadikan usahanya lebih baik dan tidak terkendala lagi pada keterbatasan alat atau sarana produksi. 16. Persentase Koperasi yang aktif Capaian Kinerja Peningkatan Koperasi yang aktif tahun 2015 sebesar 90,76%. Dari target yang ditetapkan sebesar 98,00% dan dapat terealisasi sebesar 88,94.

Dari Jumlah seluruh

koperasi yang ada di Kabuaten Soppeng sebanyak

197

koperasi, sebanyak 191 koperasi yang masih aktif. Pemerintah Daerah Kab. Soppeng belum dapat mencapai target RPJMD pada tahun 2015 yang sebesar 98 persen. 17. Jumlah UKM non BPR/LKM UM Capaian pada indikator jumlah UKM Non BPR/LKM UKM sebesar 1548,84% dengan target sebesar 2,15 dan terealisasi sebesar

3,33

persen.

Hal

ini

menunjukkan

peningkatan

pengelolaan dana perkuatan yang diterima oleh Koperasi BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-22


maupun BMT pada tahun 2015. Indikator ini didukung dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta Kegiatan inventarisasi

kredit

Program

(KUT,Pangan,Pupuk

Tunai).

Meningkatnya bantuan sosial maupun dana bergulir yang diterima Koperasi dan LKM pada tahun anggaran 2015, telah mendorong pertumbuhan koperasi menjadi lebih berkembang. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran tersebut di atas dengan kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, yakni : a) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Kegiatan

Sosialisasi

Prinsip-Prinsip

Pemahaman

Perkoperasian 2. Kegiatan

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan

Koperasi Berprestasi, 3. Kegiatan Monitorng Evaluasi dan Pelaporan 18. Usaha Mikro dan kecil Menengah Capaian pada indikator Usaha Mikro dan kecil Menengah sebesar 116,23% dengan target sebesar 65,00 persen dan terealisasi sebesar 75,55 persen. Dari jumlah seluruh UKM di kabupaten Soppeng sebanyak 6.253, 6.182 adalah usaha mikro kecil menengah. diperoleh

melalui

Capaian kegiatan

Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan

Kebijakan

dan

Program Peningkatan Ekonomi Lokal (Data Base/Profil UMKM). Melalui kegiatan ini dilakukan pendataan mengenai jumlah UMKM di setiap Kecamatan. Hasil pendataan menunjukkan bahwa usaha sektor perdagangan mendominasi UMKM di Kabupaten

Soppeng.

Didukung

dengan

kegiatan

penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.


III-23


Ragam produk unggulan yang diperkenalkan melalui promosi di Tk.Propinsi dan Tk.Nasional (Sutera, keset kaki, parang, makanan khas dll)

19. Kunjungan wisata Indikator peningkatan jumlah kunjungan wisata di tahun 2015 terealisasi sebesar 185.180 orang menurun dari target yang ditetapkan sebesar 297.162 orang atau tingkat capaian sebesar 62,32%.

jika dibandingkan dengan realisasi pada

tahun 2014 yaitu sebesar 294.332 orang dari target yang ditetapkan

294.332

orang

atau

dengan

tingkat

capaian

mencapai 91.00% Jumlah kunjungan wisata dalam hal ini hanya diambil dari data pengunjung obyek wisata yang secara langsung dikelola oleh

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata.

Adapun

jumlah

pengunjung obyek wisata lain yang tidak dikelola oleh Dinas Kebudayaan

dan

Pariwisata,

jumlah

tamu

hotel

dan

penginapan tidak dimasukkan. Sebagai bahan perbandingan jumlah kunjungan wisata dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:


III-24


Grafik 3.6 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011-2015

Pada grafik di atas nampak bahwa jumlah kunjungan wisata menurun cukup signifikan, berada dibawah jumlah kunjungan

wisata

pada

tahun

2013.

Permasalahan

dan

kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja sehingga belum maksimal antara lain : 

Aksesibilitas untuk mencapai lokasi wisata yang belum memadai, terutama ruas jalan penghubung dari pusat Kabupaten menuju lokasi wisata banyak yang rusak, sarana transportasi

umum

(Angkutan

pedesaan)

juga

sangat

terbatas. Sebagian jalan juga tidak dilalui jaringan listrik, sehingga untuk penerangan jalan di malam hari tidak ada, jadi wisatawan yang pulang kemalaman merasa kurang aman. Terbatasnya jaringan komunikasi seluler sampai ke lokasi wisata, sehingga para wisatawan merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan rekan dan sahabat maupun keluarga mereka.


III-25




Belum

tertatanya

minimnya

objek

atraksi

wisata

wisata

di

secara

destinasi

maksimal

dan

wisata sehingga

minat wisatawan untuk berkunjung masih rendah. 

Belum

optimalnya

kurangnya peran

pelayanan masyarakat

terhadap wisatawan dan terhadap

perkembangan

pariwisata. 

Kabupaten

Soppeng

tidak

memiliki

obyek

pariwisata

unggulan yang mampu menyaingi sektor pariwisata daerah tetangga. Sehingga minat pengunjung sangat kurang untuk berwisata ke Soppeng, akibatnya sektor-sektor pariwisata yang ada kurang dikenal di daerah luar. 

Belum adanya produksi kerajinan khas daerah ataupun makanan khas untuk dijadikan souvenir bagi wisatawan, sehingga kunjungan wisata ke Soppeng kesannya tidak memiliki kenangan.



Lemahnya

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pengembangan dan pemasaran kepariwisataan, karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menangani urusan seni, budaya dan pariwisata daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Langkah-langkah

yang

perlu

diambil

untuk

pemecahan

masalah tersebut adalah: 

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng

sudah

saatnya

merencanakan aksesibilitas yang menjanjikan kenyamanan, keamanan

dan

kepuasan

kepada

wisatawan

yang

berkunjung ke daerah ini. Mulai merencanakan pembuatan dan perbaikan jalan dan jembatan penghubung untuk ke lokasi

wisata,

penerangan

jalan

dan

jaringan

menambah

frekuensi

telekomunikasi harus tersedia. 

Penataan

obyek

wisata

dan

penyelenggaraan atraksi wisata pada obyek wisata BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-26




Memperbaiki kualitas pelayanan kepada wisatawan dengan meningkatkan kualitas pengelola obyek wisata melalui pelatihan misalnya pelatihan pemandu wisata.



Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengembangan pariwisata dengan pengaktifan kelompok sadar wisata dan industri kerajinan khas daerah. 20. Persentase pertumbuhan kunjungan wisata capaian

dari

indikator

kinerja

persentase

pertumbuhan

kunjungan wisata adalah -3214,862% dengan target sebesar 0,96 dan terealisi sebesar -30.862%. Target ini tidak tercapai disebabkan sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata belum optimal dan diharapkan Sinergitas dengan SKPD lain misalnya PU untuk infrastruktur ke objek wisata, dinas koperindag untuk pedagang kaki lima dan cindramata wisata serta Pemasaran objek wisata seperti pemilihan duta wisata yang akan membantu memasarkan objek wisata di setiap event di dalam dan luar negeri. 21. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 0,60 persen keadaan ini tidak mencapai target yang telah dicanangkan pada RPJMD dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 1,70 persen. Rendahnya pertumbuhan wisata berdampak terhadap kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB. 22. Angka Sengketa pengusaha-pekerja pertahun Capaian Indikator Angka Sengketa pengusaha-pekerja pertahun adalah 100 persen, dimana target yang ditetapkan sebanyak 2 orang dan tahun 2015 tidak ada pekerja yang bersengketa. Capaian ini menunjukkan bahwa kesadaran setiap pengusaha di Kab.Soppeng mengutamakan upaya mewujudkan tatanan kehidupan

masyarakat


yang

saling

menghormati,

penuh III-27


toleransi, hidup berdampingan secara damai bebas dari konflik dengan memegang nilai dasar Sipakatau, Sipakalebbi, Siamasei yang bermakna saling menghormati, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dan setiap tahun dilaksanakan sosialisai dan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja tentang perlindungan dan pengamanan ketenagakerjaan serta berbagai peraturan-peraturan pelaksana lainnya 23. Tingkat partisipasi angkatan kerja Capaian Indikator Kinerja Tingkat partisipasi angkatan Kerja pada tahun 2015 dengan realisasi 57.32% dari target yang ditetapkan sebesar 71,69% dengan tingkat capaian sebesar 41,09%. Sedangkan Indikator Pencari kerja yang ditempatkan dengan capaian 60 orang dari target yang ditetapkan sebesar 780 orang dengan tingkat capaian sebesar 8,59%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan capaian sebesar 11,68%. Target tidak tercapai disebabkan karena : 1. Belum terbinanya bursa kerja khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja 2. Masih

terbatasnya

informasi

pasar

kerja,

diantaranya

disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka 3. Kurangnya

kegiatan

job

canvasing

(mencari

lowongan

pekerjaan ke perusahaan) 4. Kurangnya

partisipasi

perusahaan

dalam

wajib

lapor

lowongan pekerjaan 5. Kurangnya

partisipasi

pencari

kerja

yang

telah

ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan adalah dengan mengadakan koordasinasi dengan Instansi pemerintah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-28


(BKDD) untuk melaporkan beberapa formasi pegawai yang terisi, pada sektor swasta juga terdapat beberapa pekerja dalam perusahaan serta sektor BUMN/BUMD. 24. Keselamatan dan perlindungan Indikator Keselamatan dan perlindungan pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 558,333 persen, dimana target yang ditetapkan sebanyak 12 dan terealisasi sebesar 67. Capaian ini terlalu tinggi disebabkan waktu penetapan target yang terlalu rendah.

Pada tahun 2015 telah diadakan Sosialisasi

penerapan peralatan tentang perlindungan ketenagakerjaan antara lain UU BPJS dan Kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kelengkapan kerja dan pemberian jaminan social. 25. Perselisihan

buruh

dan

pengusaha

terhadap

kebijakan

dan

pengusaha

terhadap

kebijakan

pemerintah daerah Perselisihan

buruh

pemerintah daerah adalah 100 persen, dimana target yang ditetapkan sebanyak 1 orang dan tahun 2015 tidak ada buruh dan pengusaha yang berselisih terhadap kebijakan pemerintah dan

tidak

ada

dilanggar

oleh

Pemerintah berbagai

aturan

perusahaan

Daerah

aturan

serta

telah

perundang-undangan

yang

ada

melakukan

maupun

kebijakan

di

yang

Kab.Soppeng.

sosialisasi pemda

terhadap senantiasa

dilakukan dalam setiap kesempatan baik secara langsung maupun melalui media lainnya 26. Transmigran Indikator Transmigran dengan capaian 0 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 0 persen dan realisasi sebesar 100 persen.


III-29


Sasaran 2 Menurunnya Angka Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya menurunnya angka penduduk miskin. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 29 indikator. Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran 2 Menurunnya Angka Penduduk Miskin Tahun 2015 No. 1.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

3.

Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun Rasio akseptor KB

4.

Prevelensi peserta KB aktif

%

5.

Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera 1 Cakupan Anggota BKB ber-KB

%

%

8.

Cakupan Anggota UPPKS berKB Rasio PLKB/PKB

%

1:2

1:89

9.

Rasio PPKBD

%

1:1

1:1

10.


%

8.00

11.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT

%

%

17.

Partisipasi angkatan kerja perempuan Rata-Rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi

18.

PKK Aktif

2.

6. 7.

12. 13. 14. 15.

16.


Capaian Kinerja Thn 2015 (%)

2.88

1.22

157.64

3.50

3.65

95.71

%

750

750

100.00

75.00

75.06

100.08

19.30

14.88

122.90

80.00

77.02

96.28

95.00

82.11

86.43 54.29

%

%

% %

100.00

8.76

90.50

10.30

11.05

107.28

59.80

88.95

148.75

0.001

0.037

37.00

89.00

89.23

100.26

17

70

411.76

14

14

100.00

3

3

100.00

100

100

100.00

Desa/Kel

Desa/Kel Desa/Kel %

III-30


19.

Posyandu Aktif

%

20.

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Regulasi Ketahanan Pangan

%

21. 22. 23. 24.

Rata-rata Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Penguatan Cadangan Pangan

95

95

100.00

75

100

133.33

5

5

100.00

204,391

130,182

90

320.47

buah ton % %

60 25. 26. 27. 28. 29.

Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

Penanganan Pangan

%

daerah

Rawan

6.6

90

100

90

98

90

108.2

80

45.45

60

60

% % %

Rata-Rata Capaian Sasaran 2

63.69 356.08 11.00 111.11 108.44 120.22 56.81 100.00 116.19

Capaian rata-rata sasaran 2 sebesar 116.19% dengan kategori sangat baik. Analisis atas capaian-capaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Target jumlah anak perkeluarga tahun 2015

sebanyak 2,88

artinya setiap keluarga memiliki anak rata-rata 2 sampai 3 anak. Dan ternyata capain tahun 2015 menurun cukup tajam menjadi 1,22 artinya setiap keluarga rata-rata mempunyai 1 orang anak. Indikator ini juga mengalami

peningkatan

pencapaian, karena pada tahun 2014 yang lalu jumlah anak perkeluarga rata-rata 3,05 atau rata-rata keluarga hanya memiliki 3 orang anak. Salah satu hal yang menyebabkab peningkatan pencapaian ini adalah KIE dan promosi yang kian giat dilaksanakan, atau dengan kata lain gaung Program KKB kembali diaktifkan di lini lapangan apalagi dengan adanya Mobil Uni Penerangan (MUPEN) yang pengadaannya dari Dana BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-31


Alokasi Khusus maka kegiatan KIE semakin diperbanyak, makanya ke depan kegiatan Pelayanan KIE dan aktivitas petugas lapangan KB perlu terus di galakkan. Capaian kinerja selama tahun 2011 – 2015 bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.5 Capaian Kinerja untuk jumlah anak perkeluarga Tahun 2011 – 2015 NO

1.

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Kinerja Jumlah

Anak

2011

2012

2013

2014

2015

104,44%

151.03%`

159,79%

94,83%

157,64%

Balita Perkeluarga

Capain kinerja untuk indikator jumlah anak perkeluarga yaitu pada tahun 2011 capaiannya 104,44%, tahun 2012 capaiannya 151,03% dan pada tahun 2013 capaiannya 159,79% sementara untuk tahun 2014

ini capaian hanya 94,83%, dan pada

periode terakhir Renstra BPPKB capainnya kembali meningkat ke angka 157,64%. jadi kalau dilihat dari lima tahun terakhir maka tahun ini mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun lalu, Salah satu hal yang menyebabkab peningkatan pencapaian

ini

adalah

KIE

dan

promosi

yang

terus

ditingkatkan, aktivitas petugas lapangan KB terus ditingkatkan, Selain itu tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera semakin tinggi. 2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun Target capaian tahun 2015 , cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 Tahun sebesar 3,50%, dan ternyata yang dicapai sebesar 3,65%, Hal ini berarti bahwa sasaran menurunkan usia kawin muda tidak tercapai untuk tahun ini, capaian kinerja hanya 95,71%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-32


maka tidak ada perubahan sama sekali, jadi sama dengan indikator sebelumnya, karena data ini juga berasal dari hasil pendataan keluarga. Untuk tahun ini pendataan keluarga menggunakan MDK, sementara hasil pendataan 2015 belum dipublikasikan, jadi untuk sementara data yang dipakai masih data pendataan 2014 yang lalu. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun karena maraknya

perkawinan

di

bawah

umur

dan

tidak

memperhatikan yang namanya pendewasaan usia perkawinan, dimana

menurut

dipertajam

dengan

Undang-undang

10

Undang-undang

Tahun

No.

52

1992,

yang

Tahun

2009

diharapkan perempuan nanti menikah pada usia 20 tahun dan laki-laki 25 tahum. Untuk diharapkan peran para PLKB untuk mensosialisasikan

yang

namanya

pendewasaan

usia

perkawinan dan juga perlu kesadaran para orang tua untuk tidak cepat-cepat mengawinkan anaknya utamanya di bawah usia 20 tahun. Salah satu kegiatan yang bisa digalakkan untuk mencapai target adalah mengaktifkan kelompok PIK Remaja yang ada di sekolah-sekolah. Selengkapnya dapat kita lihat capaiannya selama tahun 2011 – 2015 berikut ini: Tabel 3.6 Capaian Kinerja untuk Indikator Cakupan PUS yang Isterinya dibawah 20 tahun Tahun 2011 – 2015 NO

1.

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Kinerja Cakupan PUS

2011

2012

2013

2014

2015

102,63%

91,62%

96,11%

95,71%

95,71%

yang isterinya dibawah 20 tahun

Untuk Indikator Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun selama tahun 2011-2015 sudah memberikan hasil yang cukup BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-33


bagus dimana capaian pada tahun 2011 adalah 102,63%, kemudian tahun 2012 adalah 91,62%, tahun 2013 dicapai 96,11%, tahun 2014 dicapai 95,71% dan terakhir tahun 2015 sama dengan tahun 2014 yait6u 95,71%. Ini pertandan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia diatas 20 tahun. Program yang harus dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja ini adalah Program

pembangunan

pusat

pelayanan

informasi

dan

konseling (KRR) dengan mengaktifkan kelompok PIK Remaja yang di sekolah-sekolah dan sosialisasi di masyarakat. 3. Rasio Akseptor KB Target pencapaian rasio akseptor KB tahun 2015

adalah

diantara 1.000 PUS terdapat 750 peserta KB, dan yang dicapai adalah 750 peserta KB, berarti persentase pencapai 100%,. Rasio akseptor KB mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang lalu. Capaian pada tahun 2014 yang lalu adalah 96,40% sedangkan tahun ini hanya 100%, jadi ada penurunan sebesar 3,60%,

capaian ini sebenarnya lebih

tinggi dari target SPM

yang hanya 65%. Namun melihat capaian tahun ini maka perlu terus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Untuk pencapaian selama tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tebel berikut ini : Tabel 3.7 Capaian Kinerja untuk Ratio Akseptor KB selama Tahun 2011 – 2015 NO

1.

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Kinerja Rasio Akseptor

2011

2012

2013

2014

2015

100%

102,67%

102,27%

96,40%

100%

KB

Hasil yang telah dicapai selama lima tahun terakhir adalah pada tahun 2011 dicapai 100%, 2012 dicapai 102,67% tahun BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-34


2013 dicapai 102,27%, tahun 2014 dicapai 96,40% dan tahun 2015 dicapai 100% jadi capaiannya berfluktuasi. Hal ini tentu tidak lepas dari keaktifan petugas di lini lapangan dalam meberikan konseling dan KIE kepada calon-calon akseptor KB, jadi

untuk

meningkatkan

pencapaian

peserta

KB

dan

peningkatan capaian kinerja adalah dengan menggalakkan Program keluarga Berencana dengan melakukan promosi dan KIE. 4. Prevelensi peserta KB aktif Cakupan peserta KB aktif dilihat dari Jumlah peserta KB aktif berbanding dengan jumlah pasangan usia subur. Dari data yang ada pada tahun 2015,

target

tahun 2015 sebesar

75,00%, yang dicapai 75,06%, atau persentase pencapaian sasaran 100,08%.

Jika kita tengok ke belakang pada tahun

2014 yang lalu pencapaian sasaran adalah 96,44% maka pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun yang lalu yaitu sebesar 3,56%, salah satu hal yang menyebakan peningakatan pencapaian ini adalah keaktifan petugas di lini lapangan dalam menggalang peserta KB baru, dan juga KIE yang terus ditingkatkan dalam meningkatkan pencapaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) karena dengan

menggunakan

MKJP

maka

tingkat

Drop

out

penggunaan alat kontraspesi akan berkurang. Selama periode restra capaian kinerja dapat kita lihat pada grafik berikut ini :


III-35


Grafik 3.7 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2015

Selama periode renstra 2011-2014 inilah capaian kinerja yang paling rendah Pencapaian cakupan peserta KB aktif yang tidak mencapai target, tentunya perlu tetap didukung dengan menggalakkan pelaksanaan program KB utamanya di lini lapangan, dengan tetap membina akseptor KB yang sudah ada, jangan sampai mereka mengalami drop out, dan kalau perlu kita menggenjot pencapaian akseptor KB dengan menggalakkan 10 langkah PLKB yang diterapkan pada tahun-tahun

yang

lalu,

sehingga

tahun

depan

yang

merupakan periode akhir renstra capaian akan kembali melebihi 100% dari target. Untuk indikator ini program intervensi yang dapat kita lakukan dengan melaksanakan Progran

Pelayanan

Kontrasepsi

KB,

sehingga

semakin

banyak peserta KB yang terjaring utamanya MKJP sehingga angka DO dapat dikurangSelama periode renstra 2011-2015 capaian kinerja untuk tahun 2015 ini kembali pda trend peningkatan setelah pada tahun 2014 yang lalu sempat mengalami penurunan, melihat hasil capaian ini tentunya perlu tetap didukung dengan menggalakkan pelaksanaan program KB utamanya di lini lapangan, dengan tetap membina akseptor KB yang sudah ada, jangan sampai


III-36


mereka

mengalami

drop

out,

dan

kalau

perlu

kita

menggenjot pencapaian akseptor KB dengan menggalakkan 10 langkah PLKB yang diterapkan pada tahun-tahun yang lalu, sehingga capaian peserta KB aktif tetap

kembali

melebihi 100% dari target di tahun-tahun mendatang. Untuk indikator ini program intervensi yang dapat kita lakukan dengan melaksanakan Progran Pelayanan Kontrasepsi KB, sehingga

semakin

banyak

peserta

KB

yang

terjaring

utamanya MKJP sehingga angka DO dapat dikurangi. 5. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Untuk

prosentase

keluarga

pra

sejahtera

dan

keluarga

sejahtera I, tingkat keberhasilannya diukur dari penuruanan angka keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I, penurunan ini

tentunya

kesejahteraan

dibarengi

dengan

masyarakat,

penghidupannya.

Pada

tahun

yang 2015

peningkatan dilihat

dari

ditargetkan

kualitas tingkat jumlah

Keluarga Pra dan KS I sebesar 19,40%, yang dicapai 14,88%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu, maka untuk tahun ini tidak mengalami perubahan sama sekali, karena memang data yang dipakai masih data pendatan tahun 2014, karena Pendataan Tahun 2015 dengan menggunakan MDK hasilnya belum dipublikasikan oleh BKKBN Pusat, karena semua hasil pendataan di scan di Perwakilan BKKBN Provinsi dan hasilnya di telah diinput dalam aplikasi di BKKBN Pusat. Jadi untuk sementara data yang kami gunakan masih data lama, dan hasil pendataan 2015, akan kami publikasikan kemudian.

Dalam lima tahun terakhir perbandingan capaian

kinerja dapat kita lihat pada grafik berikut ini:


III-37


Grafik 3.8 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Tahun 2011-2015

Dalam 5 (lima) tahun periode renstra indikator ini memang selalu memperlihatkan grafik yang cukup baik dalam hal capaian kinerja, dan diharapkan tahun depan akan mengalami penurunan sehingga pada akhir periode renstra bisa dicapai target kinerja yang ada pada renstra tersebut. Tingkat keberhasilan dalam menurunkan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tentunya tidak terlepas

dari

pelaksanaan program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat miskin melalui program pengentasan kemiskinan. Secara umum selama lima tahun terakhir periode renstra hasil yang telah dicapai adalah pada tahun 2011 yaitu 110,10%, tahun 2012 yaitu 120,4% dan tahun 2013 capaiannya 116,36 tahun 2014

ini capaiannya adalah 123,70%, dan terakhir

capaiannya tahun 2014 sebesar 123,70% atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 yang lalu. Program/Kegiatan intervensi yang bisa dilakukan untuk semakin meningkatkan capaian kinerja ini adalah Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, sehingga semua keluarga Pra Sejahtera dan KS I tetap mendapatkan pelayanan KB Gratis yang berkualitas.


III-38


6. Cakupan Anggota BKB ber-KB Target cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB pencapaian

tahun 2015

sebesar

77,02%,

sebesar 80%, sedangkan jadi

ada

peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu dimana realisasi hanya 66,74, sementara dari segi capaian kinerja untuk tahun ini

sebesar

96,28%

sementara

untuk

tahun

yang

lalu

capaiannya hanya 84,48% jadi ada peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Capaian ini pun juga belum mecapai target yaitu sebesar 80,00%.

hal ini disebabkan karena

banyaknya kelompok BKB yang tidak aktif dalam menjalankan kegiatan pertemuan seperti yang diharapkan. Serta banyaknya anggota BKB yang Hamil serta ingin anak segera, utamanya yang ingin anak kedua. Penyebab lain menurunnya capaian ini bahwa sesuai dengan ketentuan Kelompok BKB harus melakukan pertemuan tiap bulan, namun banyak Kelompok BKB yang aktif kalau ada kegiatan lomba saja, sehingga pelaporannnya juga tidak terlalu bagus. Jadi ke depan diharapkan semua Kelompok BKB yang ada betul-betul aktif mengadakan pertemuan sehingga selain untuk pembinaan tumbuh kembang anak anggota BKB ini bisa dijaring menjadi peserta KB aktif. Untuk capaian cakupan anggota BKB yang ber-KB selama lima tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.8 Capaian Kinerja untuk Indikator Cakupan Anggota BKB yang Ber-KB Tahun 2011 – 2015 NO

1.

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Kinerja Cakupan Anggota

2011

2012

2013

2014

2015

124,22%

108,48%

96,95%

84,48%

96,28%

BKB yang ber-KB


III-39


Untuk indikator

cakupan anggota BKB yag ber KB

capaian kinerja selama empat tahun terakhir adalah pada tahun 2011 capaiannya 124,22%, kemudian pada tahun 2012 yaitu 108,48, pada tahun 2013 yaitu 96,95%, tahun 2015 ini kembali menurun menjadi 84,48% dan terkahir pada periode terakhir renstra yang dicapai adalah 96,28%. Jadi secara keseluruhan dalam lima tahun periode renstra indikator ini sempat mengalami penurunan dari tahun 2011 – 2014 dan kembali pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana

disebutkan

di

atas

adalah

ketidakaktifan

kelompok BKB dalam melakukan aktivitas pertemuan, yang seharusnya minimal 1 kali sebulan melakukan pertemuan, namun banyak kelompok BKB yang aktif pada saat ada lomba. Selain itu Banyak anggota BKB yang malah tidak masuk sebagai peserta KB

utamanya bagi mereka yang memang

masih mengingkan anak lagi. Salah satu Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian ini adalah Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan, sehingga dengan adanya program ini dapat kembali mengaktifkan semua kelompok BKB sasaran untuk melakukan pertemuan rutin 7. Cakupan Anggota UPPKS ber-KB Target cakupan anggota UPPKS yang ber-KB tahun 2015 yaitu sebesar 95% , namun capaian tahun 2015

mencapai

83,43%,. Jika dilihat dari capain tahun 2014 yang lalu maka capaian tahun ini mengalami penurunan tahun 2014 yang lalu capaiannya 93,20%, Capaian tahun 2015 ini masih jauh dibawa target renstra. Hal ini disebabkan banyak

anggota

Kelompok UPPKS adalah bukan PUS, sehingga otomatis mereka tidak bisa menjadi peserta KB, biasanya kelompok UPPKS ini diisi oleh Ibu-ibu yang sudah monopouse, atau janda, atau yang tidak memiliki suami. Untuk kedepan Kelmpok UPPS yang BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-40


dibentuk di tingkat desa/kelurahan diharapkan lebih banyak PUS yang di jadikan sasaran atau dimasukkan sebagai anggota kelompok, sehingga mereka bisa menjadi peserta KB, dan tentunya juga capaian kinerja akan meningkat. Kelompok UPPKS juga sebenarnya diisi oleh keluarga dari tahapan Pra sejahtera dan KS I karena Kelompok UPPKS ini diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan, makanya kelompok ini perlu kembali di galakkan dengan menggaet anggota UPPKS dari pra sejahtera dan KS I menjadi peserta KB. Untuk Capaian kinerja indikator ini selama tahun 2011 – 2015 dapat disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB

Tahun 2011 – 2015 NO

1.

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Kinerja Cakupan Anggota

2011

2012

2013

2014

2015

94,38%

100,06%

101,03%

93,20%

83,43%

UPPKS yang ber-KB

Jadi capaian selama 5 tahun terakhir untuk

indikator

Cakupan

anggota

UPPKS

capaian kinerja yang

ber-KB

mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena banyaknya anggota UPPKS yang sudah memasuki masa monopouse atau memang bukan PUS lagi. Kelompok UPPKS ini sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan keluarga

Untuk itu

kelompok UPPKS ini juga dapat lebih diberdayakan karena selain untuk meningkatkan pendapatan keluarga juga dapat meningkatkan cakupan peserta KB khususnya anggota UPPKS yang masih berstatus PUS. 8. Rasio PLKB/PKB Ratio petugas lapangan tahun 2015

dibanding jumlah

Desa/Kelurahan yang ada diharapkan mencapai 100% yang artinya diharapkan 1 PLKB bertugas disetiap Desa/Kelurahan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-41


(1:1), namun di tahun 2015 ini jumlah PLKB hanya sebanyak 38 Orang sedangkan ada 70 Desa/Kelurahan di Kabupaten Soppeng, jadi target capaian kinerja hanya 54,29%. Penyebab tidak

tercapainya

target

ini

adalah

karena

banyaknya

PLKB/PKB yang pindah ke instansi lain dan ada juga PLKB yang pindah ke Jabatan Struktural. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu ada penurunan karena tahun 2014 PLKB/PKB sebanyak 32 orang atau 45,71%. Sesuai dengan aturan seorang penyuluh membawahi 1-2 desa jadi kalau dilihat dari jumlah penyuluh sekarang belum memenuhi target yaitu 38 orang penyuluh,

sementara jumlah desa/kelurahan hanya 70, jadi

kalau mau dirata-ratakan masing-masing PLKB/PKB yang membina 2 desa sekaligus, bahkan ada yang Cuma satu desa saja yang dibina. Namun demikian di tahun-tahun mendatang tetap diharapkan ada penambahan tenaga penyuluh untuk mengantisipasi adanya Penyuluh yang pindah atau yang memasuki usia pensiun. Untuk capaian kinerja ratio PLKB dari tahun 2011 – 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.10 Capaian Kinerja untuk Ratio PLKB Tahun 2011 – 2015 NO

1.

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Kinerja Ratio PLKB/PKB

2011

2012

2013

2014

2015

57.14%

55,71%

52,85%

45,71%

54,29%

Jadi empat tahun terakhir jumlah PLKB/PKB selalu mengalami penurunan dari segi kuantitas, dan yang paling sedikit adalah pada tahun 2015 ini dimana jumlah PLKB/PKB hanya 38 orang jadi capainnya hanya 54,29%. Penyebabnya adalah adalah banyaknya PLKB/PKB yang pindah ke instansi lain dan ada juga PLKB yang pindah ke Jabatan Struktural, untuk mengantisipasi hal tersebut maka yang perlu dilakukan


III-42


adalah tetap mengusulkan ke BKD untuk penerimaan CPNS Formasi Penyuluh KB. 9. Rasio PPKBD Ratio PPKBD sudah tercapai pada tahun 2015 , dimana jumlah PPKBD sama dengan jumlah Desa/Kelurahan, yang artinya setiap petugas mempunyai 1 wilayah kerja. Jadi sama dengan tahun yang lalu tidak ada perubahan. Jadi untuk Ratio PPKBD tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011 PPKB tetap

berjumlah

70

orang

sesuai

dengan

jumlah

Desa/Kelurahan yang ada, namun yang perlu mendapatkan perhatian karena dari segi kuantitas sudah mencukupi namun di tinjau dari segi kualitas masih sangat kurang, artinya PPKBD ini diharapkan membantu tugas-tugas PLKB di lapangan, namun banyak diantara mereka yang tidak aktif melakukan kegiatan. Salah satu hal yang memicu penyebab tidak aktifnya PPKBD dilapangan karena insentif mereka masih sangat kurang, walaupun sudah dianggarkan di APBD tapi itu masih kurang, karena mereka hanya mendapatkan honor Rp. 50.000,selama tiga bulan saja. Untuk itu ke depan yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan honor bagi PPKBD. Jadi sampai tahun 2015 ini jumlah PPKBD tidak berubah sesuai dengan tabel berikut ini : Tabel 3.11 Capaian Kinerja untuk Indikator Ratio PLKB Tahun 2011–2015 NO

1.

Capaian Kinerja

Indikator Sasaran Kinerja Ratio PPKBD

2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Jadi ratio PPKBD dapat tercapai selama empat tahun terakhir, namun yang menjadi permasalahan adalah kualitas


III-43


dari

PPKBD

yang

ada

karena

diharapkan

PPKBD

bisa

membantu tugas PLKB dalam mencari akseptor KB, namun banyak

yang

tidak

melaksanakan

tugasnya

sebagaimana

mestinya. Untuk itu kedepan diharapkan peningkatan aktivitas dari PPKBD di lapangan bukan hanya dari segi kualntitas saja yang mencapai target

tapi kualitasnya juga bisa lebih

ditingkatkan 10. Persentase Penduduk Miskin Capaian Indikator Persentase Kemiskinan sebesar 87.60%. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi pada

upaya

menekan

angka

kemiskinan

tercermin

dari

menurunnya angka kemiskinan dari 23.300 (10,42%) pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 21.200 (9,36%), tahun 2012 ditekan menjadi 20.600 (9.12%) dan tahun 2013 menjadi 21.300 (9,43%). Tabel 3.12 Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015 NO Indikator Kinerja Capaian Kinerja

1.


2011

2012

2013

2014

102,09

99,89

92,60

87,60

2015

11. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Target

Persentase

partisipasi

perempuan

di

lembaga

pemerintah pada tahun 2015 adalah sebesar 10,30%, dimana jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah tahun 2015 sebanyak

3.934

sedangkan

jumlah

pekerja

perempuan

sebanyak 35.586, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, maka kelihatan pada tahun 2015

ini mengalami

penurunan capaian kinerja, salah satu hal yang mendorong peningkatan capaian kinerja ini adalah semakin banyaknya perempuan yang diterima sebagai yang bekerja baik itu di BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-44


instansi pemerintah daerah lembaga-lembaga swasta yang ada di

kabupaten

Soppeng.

Namun

walaupun

mengalami

penurunan tetapi capaian kinerja masih diatas target yang ada. Kalau dilihat dari jumlah pekerja perempuan

tahun ini

memang mengalami peningkatan yang signifikan, ditahun 2014 pekerja perempuan hanya sekitar 29.000, sementara tahun ini meningkat menjadi 35.586.

Dan diharapkan tahun-tahun

kedepan pendataan perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah lebih diperbaiki, sehingga target kinerja yang sudah ditetapkan dapat senantiasa tercapai. 12. Partisipasi perempuan di lembaga swasta Target Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Swasta pada

tahun

2015

adalah

sebesar

59,80%,

sedangkan

pencapaian tahun 2015 adalah 88,95%, sehingga capaian kinerja mengalami

peningkatan 148,75%. Hal ini disebabkan

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan di berbagai sektor. Pencapaian persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, hal ini disebabkan semakin banyaknya perempuan yang beraktifitas bukan saja di lembaga pemerintah tetapi juga di lembagalembaga swasta yang ada.Hal ini menjadi suatu catatan positif bagi peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta, karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor swasta, sehingga kedepan mereka dapat mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pria, sehingga akan semakin menurunkan jumlah wanita yang mengalami kekerasan. 13. Partisipasi angkatan kerja perempuan Partispasi angkatan kerja perempuan untuk tahun 2015 mencapai target dari yang sudah BAB III Akuntabilitas Kinerja

ditetapkan, dari target III-45


89,00% sementara pencapaian hanya 89,23%, jadi persentase pencapaian 100,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang lalu, maka kelihatan untuk tahun 2015

ini mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, jika ditahun 2014 capaiaan kinerja hanya 81,61%, maka pada tahun 2015 capaian kinerja menurun menjadi 100,26%, peningkatan capaian kinerja ini disebabkan semakin banyaknya perempuan yang terampil dan berpartisipasi aktif di dunia kerja dan dunia industry yang ada. Partisipasi angkatan kerja perempuan dilihat dari seberapa besar keterlibatan kaum perempuan dalam dunia kerja baik yang swasta maupun di lembaga-lembaga pemerintah. Tentu peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan ini perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi, karena ini menandakan bahwa

penagurusutamaan

gender

yang

selama

ini

kita

sosialisasikan telah berjalan dengan baik, sehingga dunia kerja dan dunia industry tidak lagi membeda-bedakan antara tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki, karena masingmasing

memiliki

kekurangan

dan

kelebihan,

yang

jelas

semuanya bisa memberikan sumbangsih bagi pemerintah dan badan usaha swasta. Untuk kedepan untuk dapat mempertahanakan atau meningkatan

capaian kinerja di sasaran

Meningkatnya

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta serta partisipasi angkatan kerja perempuan adalah melaksanakan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, sehingga kaum perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu sedapat mungkin datadata ini dapat tersedia sehingga tidak lagi mengacu pada data tahun sebelumnya yang bisa saja ada perubahan dari data yang terbaru. Untuk capaian selama lima tahun terakhir dapat kita lihat pada grafik beikut ini:


III-46


Grafik 3.9 Pencapaian Kinerja Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta, serta partisipasi angkatan kerja perempuan Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Dan Swasta, Serta Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011 - 2015 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%

2011 2012 2013

Partipasi Partipasi Perempuan di Perempuan di Angkatan Kerja Lembaga Perempuan Pemerintah Lembaga Swasta

2014 2015

14. Rasio KDRT Untuk ratio KDRT di lihat dari jumlah KDRT yang melapor dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada. Untuk tahun 2015

ini jumlah KDRT sebanyak 21 kasus

sementara jumlah Rumah tangga sebesar 56.779 Rumah tangga.

Jadi

persentase

pencapaiannya

sementara untuk Tahun 2015

sebesar

0,037%

ini ditargetkan ratio KDRT

hanya 0,010%, jadi capaian kinerja tahun 2015

sebesar

37.00%. jika dilihat dari jumlah kasus yang terjadi sebenarnya pada tahun 2015

ini jumlah kasus KDRT mengalami

peningkatan karena pada tahun 2014 kejadian KDRT ada 15 kasus dan tahun 2015 ada 21 kasus jadi bertambah 6 kasus, namun dari target ini malah tidak mencapai target karena seharusnya

capainnya

0,001%

realisasinya

0,037%

yang

dicapai hanya 37% saja. Ketidakberhasilan disebabkan diperkirakan

oleh

mencapai

karena

karena

ini

target

kejadian diluar

yang

KDRT

kemampuan

ditetapkan

susah

untuk

kami

dalam

mengukur jumlah kejadian yang akan terjadi. Tetapi dari segi penyelesaian masalah KDRT semuanya dapat terselesaikan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-47


dengan baik. Kejadian KDRT sebenarnya banyak sekali terjadi di lingkungan masyarakat kita sejak lama, tetapi yang melapor atau

terlaporkan

hanya

sebagaian

kecil

saja,

karena

masyarakat belum memahami betul apa itu KDRT dan bagiamana

proses

pelaporannya,

maka

dengan

semakin

banyaknya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait sehingga masyarakat sudah mengenal bagaimana yang namanya KDRT dan dimana kita bisa melapor, sehingga kita lihat saja kejadian KDRT sudah semakin banyak yang terekspos dan melapor ke pihak yang berwenang. Untuk mengurangi tindak KDRT diharapkan tahun 2015 semua Posko pelayanan

pengaduan KDRT lebih aktif untuk

melakukan pemantauan kasus-kasus KDRT yang terjadi di masyarakat,dan terus melakukan pembinaan pada masyarakat untuk menekan jumlah kasus KDRT. Program yang harus dijalankan dalam mengurangi tindak KDRT ini adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak sehingga dengan semakin banyaknya kegiatan sosialsiasi, peyuluhan yang dilakukan akan semakin mengurangi tindak KDRT. Dalam bentuk grafik dapat kita lihat pada gambar di bawah ini : Grafik 3.10 Rasio KDRT Tahun 2011-2015

RASIO KDRT TAHUN 2011 - 2015 100.00% 50.00% 0.00%

Ratio KDRT

2011

2012

2013

2014

2015

Untuk ratio KDRT hasil yang dicapai selama tahun 20112015 berfluktuasi dimana capaian pada tahun 2011 adalah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-48


52,03%, sementara tahun 2012 capaiannya adalah 33,33% dan pada tahun 2013 capaian kinerjanya 39,29% dan tahun 2014 yang dicapai hanya 10%, sementara pada tahun 2015 yang merupakan periode terakhir renstra capainnay 37%. Kelihatan capaiannya meningkat, tetapi kasus di masyarakat semakin banyak.

Ratio KDRT semakin susah untuk dicapai sesuai

target ini disebabkan karena kejadian KDRT merupakan suatu hal yang susah untuk diprediksi dan datanya kami ambil dari kejadian KDRT yang melapor di Polres Soppeng. Hal lain yang menyebabkan adalah karena mereka semakin paham alur pelaporan KDRT jadi bisa saja tahun-tahun sebelumnya banyak kejadia KDRT namun mereka tidak melapor karena tidak mengetahun bagaimana proses pelaporannya, namun dengan banyaknya penyuluhan yang di lakukan maka mereka semakin paham apa itu KDRT dan alur pelaporannya sehingga semakin banyak masyarakat yang melapor di pihak yang berwenang. 15. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Untuk

Rata-rata

jumlah

kelompok

binaan

lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM) capaian kinerja mencapai 411.76 persen.

Dimana target yang ditetapkan adalah hanya

17 Desa/Kel, sedangkan realisasi dilapangan mencapai 70 Desa/Kel dengan dukungan program peningkatab keberdayaan masyarakat perdesaan dengan kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat perdesaan yang dilaksanakan di 70 Desa/Kelurahan dan pemberian makanan anak sekolah (PMTAS) yang dilaksanakan di 5 Kecamatan/Desa dengan 200 murid SD. Serta pembinaan, evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang dilaksanakan di 5 Kecamatan/Desa.


III-49


Tabel 3.13 Capaian Kinerja untuk Indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Tahun 2011 – 2015 No 1.

Indikator Sasaran Kinerja Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM)

2011 100

Capaian Kinerja 2012 2013 2014 52.94 411.76 411.76

2015 411.76

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tingkat capaian sebesar 100 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 2 Desa/Kel dan realisasi sebesar 2 Desa/Kel, sedangkan tahun 2012 tingkat capaian sebesar 52.94 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 17 Desa/Kel dan realisasi sebesar 9 Desa/Kel. Sedangkan tahun 2013 tingkat capaian sebesar 411.76 persen.

dimana target

yang ditetapkan sebesar 17 Desa/Kel dan realisasi sebesar 70 Desa/Kel. 16. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rata-rata

jumlah

kelompok

binaan

PKK

capaian

kinerja

mencapai 500 persen. Dimana target yang ditetapkan adalah hanya 14 Desa/Kel, sedangkan realisasi dilapangan mencapai 70

Desa/Kel

dengan

dukungan

program

peningkatan

keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan fasilitasi program PKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi dilaksanakan di 8 Kecamatan 70 Desa/Kelurahan. Tabel 3.14 Capaian Kinerja untuk Indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2011 – 2015 No 1.

Indikator Sasaran Kinerja

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK


2011 100

Capaian Kinerja 2012 2013 2014 100 500 500

2015 100

III-50


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat capaian sebesar 100 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 14 Desa/Kel dan realisasi sebesar 14 Desa/Kel, sedangkan tahun 2013 dan 2014 tingkat capaian sebesar 500 persen.

dimana target yang

ditetapkan sebesar 14 Desa/Kel dan realisasi sebesar 70 Desa/Kel. 17. LPM Berprestasi Sedangkan untuk Indikator Persentase LPM Berprestasi capaian kinerja mencapai 100 persen.

LPM berprestasi dilaksanakan

melalui pembinaan melalui lomba Desa/Kel di Desa Citta Kec.Citta. Diadakan pencanangan bulan bhakti Gotong Royong masyarakat di 1 Desa dan 1 Kelurahan serta percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) yang dilaksanakan di 8 Kecamatan 70 Desa/Kelurahan. Tabel 3.15 Capaian Kinerja untuk Indikator LPM Berprestasi Tahun 2011-2015

No 1.

Capaian Kinerja


LPM Berprestasi

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2015 tingkat capaian sebesar 100 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 3 buah dan realisasi sebesar 3 buah. 18. PKK aktif Capaian PKK aktif sebesar 100 persen.

Dari jumlah 79 PKK

yang ada semuanya masih aktif melaksanakan tugasnya sebagai kader PKK. 19. Posyandu aktif Capaian posyandu

Posyandu yang


aktif

telah

sebesar

dibentuk

100

persen.

sebanyak

314

Dari

total

posyandu. III-51


Posyandu

tersebut

semua

aktif

melaksanakan

kegiatan

pelayanan terpadu setiap bulan satu kali kegiatan yang mencakup kegiatan (Penimbangan Balita, Pelayanan Imunisasi, Pelayanan KIA, Pelayanan Gizi dan Pelayanan KB).

Hal ini

dapat

petugas

dibuktikan

Posyandu

kepada

dengan

adanya

Puskesmas

laporan

melalui

dari

petugas

lapangan

keluarga berencana (PLKB) yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan BPPKB. 20. Swadaya

Masyarakat

terhadap

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Indikator Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan

Masyarakat

dengan

capaian

100

persen.

Indikator kinerja tersebut telah dicapai dengan didukung program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun desa, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Tabel 3.16 Capaian Kinerja untuk Indikator Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2015

No 1.


Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Capaian Kinerja (%) 2011

2012

2013

2014

2015

100

100

91,67

100

100

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tingkat capaian sebesar 100 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 40 persen dan dapat terealisasi sebesar 40 persen, untuk tahun 2013 dtingkat capaian sebesar 100 persen dimana target yang ditetapkan sebesar 50 persen dapat terealisasi sebesar 50 persen.

Sedangkan untuk tahun 2013

dtingkat capaian sebesar 96,67 persen


dimana target yang

III-52


ditetapkan sebesar 60 persen dapat terealisasi sebesar 55 persen. 21. Regulasi ketahanan pangan pada Tahun 2015 sebanyak 5 buah dengan target sebanyak 5 buah sehingga tingkat capaian sebesar 100%. Adapun regulasi ketahanan

pangan

dalam

mendukung

Pembangunan

Ketahanan Pangan merupakan bagian integral pembangunan nasional

yang

dilaksanakan

dengan

penataan

regulasi

kebijakan dalam bentuk Perda, Perkada, dsb serta untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 2. Peraturan

Bupati

No.

46/PER-BUP/XII/2014

tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 4. Peraturan

Bupati

No.

24/PER-BUP/XII/2015

tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 5. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Cadangan

Pangan

Pemerintah

Kabupaten

Soppeng Tahun 2015 22. Rata-rata Ketersediaan pangan utama Dalam hal ini ketersediaan beras sebagai konsumsi pangan utama penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2014 sebesar 156.084 Ton dimana target yang ingin dicapai sebesar 198.438 Ton

sehingga


tingkat

capaian

sebesar

78.65%.

Untuk III-53


memperoleh rata-rata ketersediaan pangan utama penduduk di Kabupaten Soppeng yaitu jumlah ketersediaan pangan utama (156.084) Ton dibagi jumlah penduduk (250.996) jiwa dan selanjutnya

di

konversi

dalam

satuan

Kg

(dikali

1000),

sehingga diperoleh rata-rata ketersediaan pangan sebesar 621.86 Kg/Perkapita/Tahun. Untuk mengetahui perbandingan tingkat ketersediaan dan rata-rata ketersediaan pangan utama pada tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.17 Jumlah Ketersediaan dan Rata-Rata Ketersediaan Pangan Utama Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan

156.527 Ton/Thn 601.10 Kg/Perkapit a/Thn

156.084 Ton/Thn 621.86 Kg/Perkapita/ Thn

130.182 Ton/Thn 517.00 Kg/Perkapita /Thn

Sumber Data Sementara : Laporan Analisis Ketersediaan BP3KP Thn 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 mengalami penurunan jumlah ketersediaan pangan utama di bandingkan pada Tahun 2013 yaitu sebesar 443 Ton atau sekitar 0,28%. Namun di satu sisi mengalami peningkatan rata-rata ketersediaan pangan utama penduduk sebesar 20.76 Kg/Perkapita/Tahun atau sekitar 3,3 %. Penurunan jumlah ketersediaan pangan utama disebabkan oleh data ekspor impor dimana pada tahun 2014 jumlah ekspor beras cukup tinggi jika di bandingkan pada tahun 2013 sehingga mempengahuri stock cadangan

pangan

meningkatnya

dalam

rata-rata

hal

ini

ketersediaan

beras.

Sedangkan

pangan

utama

disebabkan oleh factor pembagi jumlah penduduk, dimana pada Tahun 2013 jumlah penduduk lebih banyak sekitar 260.402 jiwa dibandingkan pada Tahun 2014 sekitar 250.996 jiwa.


III-54


23. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita pada Tahun 2015 cukup tinggi dimana pada Tahun 2015 tingkat pencapaian ketersediaan energi dan protein sebesar 356.1% dimana terdapat target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 320.47%. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat Ketersediaan Kalori dan Ketersediaan Protein pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.18 Perbandingan Ketersediaan Kalori dan Protein Tahun 2011 s/d Tahun 2014 perkapita/hari Uraian

2011

2012

Tahun 2013

2014

Ketersediaan Kalori 7.010 7.260 7.211 7.525 (Kkal/hari) Ketersediaan Protein 169.14 172.36 171.91 178.53 (Grm/hari) Sumber Data Sementara : Laporan Neraca Bahan Makanan

2015 6.898 186.67

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan kalori dan protein setiap tahunnya meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingkat ketersediaan energi untuk padipadian

khususnya

jenis

pangan

beras

dimana

tingkat

ketersediaannya tinggi sebesar 156,084. Sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian ketersediaan protein dan kalori perkapita/hari Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 3.11 Persentase Ketersediaan Kalori dan Energi Perkapita/hari Tahun 2011 s/d Tahun 2015 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Target Ketersediaan Kalori dan Protein Realisasi Ketersediaan Kalori dan Protein

TahunTahunTahunTahunTahun 2011 2012 2013 2014 2015


III-55


Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 target ketersediaan kalori dan protein sebesar 60% dan realisasi 381.53% dengan tingkat pencapaian 635.88%. Pada Tahun 2012 target ketersediaan kalori dan protein sebesar 65% dengan realisasi 396.39% dengan tingkat pencapaian 609.83%. Pada tahun 2013 target ketersediaan kalori dan protein sebesar 70%

dan

realisasi

390.79%

dengan

tingkat

pencapaian

558.27%. Sedangkan pada Tahun 2014 target 85% dengan realisasi sebesar 360.59% atau pencapaian sebesar 424,22%. Untuk Tahun 2015 target 90% dengan realisasi 320.47% atau tingkat pencapaian 356.1%. Pencapaian realisasi dari Tahun 2011 s/d Tahun 2015 sangat tinggi jika dibandingkan dengan target yang kita tetapkan. Hal ini disebabkan adanya tingkat ketersediaannya pangan utama dalam hal ini beras surplus dimana tingkat produksi dan produktifitas pangan utama padi sangat tinggi. 24. Penguatan Cadangan Pangan pada Tahun 2011 s/d Tahun 2014 tingkat pencapaiannya belum terealisasi dimana belum adanya cadangan pangan pemerintah

sebesar 100 ton untuk kabupaten/kota. Pada

Tahun 2015 terdapat capaian kinerja sebesar 11%, dimana target yang diharapkan sebesar 60% atau sekitar 60 Ton dari target 100 ton untuk kabupaten/kota belum dapat terpenuhi atau terdapat realisasi sebesar 6.6 Ton. Untuk menyikapi hal tersebut maka diharapkan kepedulian pemerintah daerah melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng untuk mencanangkan pengisian gudang cadangan pangan dapat mencapai 60 Ton pada RPJMD Tahun 2016 -2021. 25. Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di Daerah


III-56


pada Tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup baik dimana tingkat ketersediaan 9 (Sembilan) bahan pokok cukup tersedia yaitu: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah dan dapat terjangkau oleh masyarakat di 8 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelas situasi ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 3.12 Perbandingan Tingkat Ketersediaan Pasokan Harga dan Akses Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 tingkat ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan mengalami peningkatan dengan tingkat pencapaian melebihi target. Pada Tahun 2011 target 70% dengan realisasi 93.58% dengan tingkat pencapaian sebesar 133%. Tahun 2012 Target 75% dengan realisasi 99.14% dengan tingkat pencapaian sebesar 132%. Tahun 2013 Target 80% dengan realisasi 99.57% dengan tingkat pencapaian sebesar 124%. Pada Tahun 2014 Target 85% dengan realisasi 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 117%. Untuk Tahun 2015 terdapat capaian realisasi sebesar 111.11%, dimana terdapat

target

90%

dengan

realisasi

100%.

Indikator

ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan mengalami peningkatan capaian disebabkan oleh beberapa faktor varibel


III-57


perhitungan nilai capaian ketersediaan informasi sesuai target dengan realisasi. Adapun faktor varibel tersebut adalah: -

Harga

dengan

mengacu

pada

beberapa

parameter

pembanding yaitu pertama jenis komoditas terdiri dari 9 (Sembilan) bahan pokok: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi pengambilan sampel dimana di targetkan di 4 (empat) titik yaitu Pasar Sentral Cabenge, Pasar Sentral Takalala, Pasar Sentral Soppeng dan Pasar Sentral Batu-Batu dimana ke 4 (empat) lokasi tersebut telah dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga waktu pengambilan sampel di targetkan 52 minggu dimana waktu pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di tergetkan sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%. -

Pasokan

dengan

mengacu

pada

beberapa

parameter

pembanding yaitu pertama jenis komoditas terdiri dari 9 (Sembilan) bahan pokok: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi pengambilan sampel dimana di targetkan di 4 (empat) titik yaitu Pasar Sentral Cabenge, Pasar Sentral Takalala, Pasar Sentral Soppeng dan Pasar Sentral Batu-Batu dimana ke 4 (empat) lokasi tersebut telah dilakukan pengambilan sampel sehingga tingkat capaian 100%. Ketiga waktu pengambilan sampel di targetkan 52 minggu dimana waktu pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di tergetkan sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%. -

Akses

dengan

mengacu

pada

beberapa

parameter

pembanding yaitu pertama jenis komoditas terdiri dari 9 (Sembilan) bahan pokok: (1) gabah/beras, (2) jagung, (3) kedelai, (4) daging sapi, (5) daging ayam, (6) telur, (7) minyak BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-58


goreng, (8) gula pasir, dan (9) cabe merah. Kedua lokasi pengambilan sampel dimana di targetkan di 8 (delapan) titik yaitu di 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng lokasi tersebut telah

dilakukan

capaian

100%.

pengambilan Ketiga

sampel

waktu

sehingga

pengambilan

tingkat

sampel

di

targetkan 4 minggu dalam satu tahun dimana waktu pengambilan sampel dilaksanakan sesuai dengan yang di tergetkan sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%. 26. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan yang tingkat pencapaiannya pada 2015 melebihi target yaitu sekitar 108.44% dimana target 90% dengan realisasi 100%. Hal tersebut disebabkan oleh CVKRi (Jumlah Harga Realisasi RataRata Komoditas Pilihan) yang disurvey di Kabupaten Soppeng sebesar

9.80

sedangkan

CVKTi

(Harga

Target

Rata-Rata

Komoditas Pilihan) yang disurvey di Kabupaten Soppeng sebesar 9.57, sehingga hasil perhitungan Ski (Stabilitas Harga) sebesar 100% dimana harga 9 (sembilan) bahan pokok cukup stabil walaupun sedikit ada lonjakan harga pada bulan-bulan tertentu

seperti

keagamaan

akan

pada tetapi

bulan tidak

perayaan terlalu

hari-hari

besar

berpengaruh

besar

terhadap akumulasi tiap tahunnya. Adapun Jumlah Komoditas Pilihan sebanyak 9 komoditi antara lain : Beras, Jagung Pipilan, Kedelai, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam Ras, Minyak Goreng, Gula Pasir dan Cabe Merah. Untuk mengetahui Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


III-59


Grafik 3.13 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 tingkat Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan mengalami peningkatan dengan tingkat pencapaian melebihi target . Pada Tahun 2011 target 70% dengan realisasi 98.29% dengan tingkat pencapaian sebesar 140%. Tahun 2012 Target 75% dengan realisasi 99.15% dengan tingkat pencapaian sebesar 132%. Tahun 2013 Target 80% dengan realisasi 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 125%. Pada Tahun 2014 Target 85% dengan realisasi 100% dengan tingkat pencapaian sebesar 117. %. Hal ini disebabkan oleh Harga komoditas sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabe mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu. 27. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang telah berhasil dicapai pada Tahun 2015 sebesar 87,65 yang berada di atas target skor PPH yang ditetapkan sebesar 81 dengan capaian tingkat realisasi sebesar 120.22%, dimana target sebesar 90% dan realisasi 108.2%. Kondisi Skor PPH yang melebihi target

dikarenakan secara kualitas pola

konsumsi di kabupaten Soppeng sudah cukup beragam, bergisi dan berimbang dan sudah mendekati Skor Konsumsi Ideal yaitu Skor 90 pada Tahun 2015. Untuk mengetahui lebih jelasnya,

tingkat pencapaian Skor Pola Pangan Harapan


III-60


selama Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dapat dlihat pada tabel di bawah: Tabel 3.19 Perbandingan Skor PPH Tahun 2011 s.d Tahun 2015 Skor Pola Pangan Harapan No.

Kelompok Pangan

Skor PPH

2011

2012

2013

2014

2015

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

2,5

0,60

2,0

0,6

0,8

1,2

24,0

17,5

19,5

16,3

18,2

19,2

5,0

3,2

3,9

5,0

4,1

4,3

1,0

0,7

0,7

0,9

0,6

0,8

10,0

9,5

8,4

4,4

4,2

5,2

2,5

2,5

1,9

1,7

1,9

2,1

30,00

22,50

30,00

26,40

30,00

30,00

100

81,5

91,4

80,2

84,9

87,65

Ideal 1.

Padi-Padian

2.

Umbi-Umbian

3.

Pangan Hewani

4.

Minyak dan Lemak Buah/Biji

5.

Kacang-Kacangan

6.

Gula

7.

Sayur dan Buah

8.

Lain-Lain Jumlah

Berdasarkan tabel diatas Harapan

di

Kabupaten

bahwa Skor Pola Pangan

Soppeng

cukup

bervariasi

dan

mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Hal ini disebabkkan oleh beberapa faktor antara lain: -

Pola konsumsi masyarakat di kabupaten soppeng sudah cukup beragam dan berimbang dengan adanya program pemerintah pusat dan daerah berupa diversifikasi pangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

-

Adanya penurunan konsumsi padi-padian berupa beras tiap tahunnya dimana pada tahun 2015 tingkat konsumsi beras di Kabupaten Soppeng sebesar 998 kkal/Kap/Hari.


III-61


Grafik 3.14 Perbandingan Tingkat Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun.2011 s/d Tahun 2015

Berdasarkan

grafik

diatas,

pada

Tahun

2011

tingkat

pencapaian Skor PPH sangat tinggi sebesar 101% dimana target 80 dan realisasi 81,5. Begitupun pada Tahun 2012 tingkat pencapaian lebih tinggi sebesar 111% dimana realisasi lebih besar dari pada target (target 82 dan realisasi 91,4). Pada Tahun 2013 target Skor PPH sebesar 84 namun hasil perhitungan PPH sebesar 80.2. Untuk Tahun 2014 target PPH 85 dan hasil perhitungan 84.9 dengan tingkat pencapaian 99.8. Pada Tahun 2015 tingkat capaian sebesar 97,39% dengan target skor PPH 90 dan realisasi skor PPH 87.65.

Adanya

peningkatan skor PPH pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan kita di Kabupaten Soppeng sudah mendekati Skor PPH Ideal yang telah ditetapkan oleh SUSENAS yaitu 90. 28. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan yang telah dilakukan pada Tahun 2011 s/d Tahun 2015 di 8 Kecamatan cukup bervariasi, dimana pada Tahun 2015 tingkat capaian sebesar 50.50%, dimana target yang ingin dicapai sebesar 90% dengan realisasi 45,45%.

Pencapaian tersebut

berupa hasil pengujian dilaboratorium terdapat jumlah pangan yang diuji adalah 11 sampel dengan hasil pengujian yang aman dikonsumsi sebanyak 5 sampel. Hal ini menunjukkan bahwa BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-62


sebahagian

besar

buah-buahan

di

Kabupaten

Soppeng

mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan terutama formalin. Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerjanya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 3.15 Perbandingan Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2011 s/d Tahun 2015

Berdasarkan

grafik

diatas,

pada

Tahun

2011

tingkat

pencapaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 200% dengan target 50% dan realisasi 100% dimana jumlah sampel buah yang diuji masing-masing sebanyak 3 jenis sayur dan buah dan jumlah sampel yang aman atau hasil pengujian oleh Tim dari BKPD Prov. Sul-Sel menunjukkan bahwa semua sampel tersebut aman

untuk di konsumsi

sehingga pencapaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2012, 2013 dan 2014 tingkat pencapaian sebesar 133% dimana target 75% dan realisasi 100% dimana

jumlah sampel buah dan

sayur yang diuji masing-masing sebanyak 4 jenis sampel. Untuk Tahun 2015 tingkat pencapaian sebesar 50,50% dengan target

90%

dan

realisasi

45,45%.,

dimana

kondisi

ini

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan

oleh Tim penguji menunjukkan bahwa jenis

sampel yang diuji belum aman untuk di konsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng terutama beberapa jenis buah-buahan seperti buah apel, buah anggur dan ikan kering BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-63


yang dijual di pasar tradisional ataupun di supermarket (alfamart, alfamidi, indomart) di Kabupaten Sopeng yang di duga mengandung zat pengawet atau formalin. 29. Penanganan daerah Rawan Pangan pada Tahun 2011 s/d Tahun 2015 tingkat pencapaiannya sebesar 100%. Hal ini disebabkan akibat belum adanya gejala kerawanan pangan di Kabupaten Soppeng berdasarkan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) baik yang sifatnya temporer maupun kronis atau angka kecukupan gizi tidak berada pada angka <70% AKG – 89,9 %, yang artinya kondisi Kabupaten Soppeng pada posisi aman atau tahan pangan. Sasaran 3 Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 4 indikator. Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat

Realisasi


94.71 96.14

111.42 128.19

Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1.

RT Bersanitasi

%

2.

RT pengguna air bersih

%

3.

Lingkungan Pemukiman Kumuh Rumah layak huni

%

4.

Target

85 75.00

%


0.00 0.000063 80

77.52

0.00 96.90 530.21

Capaian rata-rata sasaran 3 sebesar 530.21% dengan kategori sangat baik BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-64


Analisis atas capaian-capaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. RT Bersanitasi Realisasi pada Indikator RT bersanitas di Kabupaten Soppeng sebesar

94,71

dengan

capaian

kinerja

sebesar

111,42%.

Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 107,51 persen. Realisasi capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan antara jumlah rumah tangga bersanitasi (memiliki jamban sehat) dengan jumlah rumah tangga keselurihan. Grafik capaian indikator disajikan pada grafik berikut ini: Grafik 3.16 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Adanya konsistensi capaian pada 5 tahun terakhir disebabkan perhatian dan kinerja yang baik dari person terkait serta pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan program

penyediaan

sarana

dan

prasarana

air

limbah.

Disamping itu penanganan maslah sanitasi di Kabupaten Soppeng tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab sektoral, namun penanganannya telah melibatkan Pokja Sanitasi yang terdiri dari beberapa instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, PMD, Bappeda, dll. Sehingga penganggaran program


III-65


dan kegiatan terkait peningkatan akses layanan sanitasi tidak hanya di Dinas Pekerjaan Umum saja. Indikator sasaran ini dicapai dengan dukungan Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dengan kegiatan: 

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah : o Pembangunan SLBM Kec. Lilirilau (DAK Sanitasi); o Pembangunan SLBM Kec. Marioriwawo (DAK Sanitasi); o Pembangunan SLBM Kec. Lalabata (DAK Sanitasi); o Pembangunan SLBM Kec. Liliriaja (DAK Sanitasi); o Pembangunan SLBM Kec. Donri-Donri (DAK Sanitasi); o Pembangunan SLBM Kec. Ganra (DAK Sanitasi); o Pembangunan MCM MAN Watansoppeng; o Pembangunan MCK Desa Marioritenga; o Pembangunan Jamban Keluarga 30 Unit di Desa Marioraja. Walaupun target capaian kinerja untuk sasaran Rumah

tangga bersanitasi telah mencapai target, tidak demikian dengan capaian target sasaran nasional. Hal ini dikarenakan perbedaan indikator yang digunakan. Target capaian yang digunakan pada tingkat kabupaten adalah jumlah kepemilikan jamban keluarga dan jumlah penduduk yang tidak lagi melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sedangkan untuk target nasional menggunakan indikator rumah tangga yang memiliki sistem penangan air limbah yang telah ditingkatkan (improved), yaitu

rumah

tangga

dengan

fasilitas

meliputi:

penggelontoran/penyiraman toilet, kakus dihubungkan dengan saluran air limbah, septik tank/ IPAL. Target SPM PU Bidang Cipta Karya (Permen PU Nomor 14 Tahun 2010) dan Terget Millenium Development Goals (MDG’s) a) Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai. Adalah persentase jumlah unit instalasi pengolahan air limbah setempat (septic tank). Target nasional untuk indicator ini adalah 60% pada akhir tahun capaian SPM BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-66


(tahun

2014).

Berdasarkan

data

Kesling

Dinas

Kesehatan Kabupaten Soppeng, jumlah Rumah tangga berseptik tank masih jauh dari target nasional yaitu sebanyak 7.621 RT (12,91%). b) Tersedianya

sistem

air

limbah

skala

komunitas/kawasan/kota. Adalah

persentase

limbah

skala

layanan

sistem

pengelolaan

komunitas/kawasan/kota.

air

Untuk

Kabupaten Soppeng saat ini baru memiliki sistem IPAL dalam

skala

layanan

komunitas/lingkungan

1,06%

dari

jumlah

dengan

tingkat

penduduk

secara

keseluruhan. Target ini juga masih jauh dari target nasional yaitu 5% di akhir tahun pencapaian SPM. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya, disarankan agar indikator target tidak lagi berdasar pada kepemilikan jamban keluarga tapi juga kepemilikan sarana air limbah yang memenuhi standar teknis dan kesehatan, sehingga peningkatan akses layanan sanitasi dapat sejalan dan mendukung pencapaian target nasional dan MDGs. 2. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Realisasi pada Indikator RT pengguna air bersih di Kabupaten Soppeng sebesar 96,14% dari target yang ditetapkan sebesar 75,00% dengan capaian kinerja sebesar 128,19%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 110,58 persen. Realisasi capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah rumah tangga keseluruhan. Capaian dalam 4 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini :


III-67


Grafik 3.17 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Untuk capaian target pada akhir tahun pencapaian Renstra diharapkan kinerja dapat dipertahankan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat capaian yang selalu melebihi target. Sama halnya dengan sasaran target pemenuhan sanitasi dasar, pemenuhan akses layanan air bersih juga sejalan dengan target pencpaian SPM PU Bidang Cipta Karya (Permen PU Nomor 14 Tahun 2010) dan juga merupakan salah satu indikator target MDG’s, yaitu 70% pada akhir tahun capaian. Namun

pada

penentuan

tingkat

realisasinya

terdapat

perbedaan dalam hal kriteria, di mana capaian layanan air minum adalah yang telah melalui proses pengolahan baik dengan sistem perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dengan tingkat pemenuhan 60 liter/orang/hari dan dapat langsung diminum. Sedangkan pada skala kabupaten capaian layanan air bersih hanya berdasar pada jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih baik itu yang telah

diolah

maupun tidak. Capaian

kinerja

Pembangunan


tersebut

di

Infrastruktur

atas

didukung

Perdesaan

Program dengan

III-68


kegiatanPembangunan

sarana

dan

prasarana

air

minum

Air

Bersih

Bulu

perdesaan, berupa pekerjaan: o Sarana

dan

Prasarana

di

Desa

Umpungeng (DAK Air Minum) o Sarana dan Prasarana Air Bersih di Liangeng Desa Umpungeng (DAK Air Minum) o Sarana dan Prasarana Air Bersih di Walemping Desa Pesse (DAK Air Minum) o Sarana dan Prasarana Air Bersih di Parenring (DAK Air Minum) o Sarana dan Prasarana Air Bersih di Mattabulu (DAK Air Minum) 3. Lingkungan permukiman kumuh Realisasi

capaian

tersebut

didapatkan

dengan

membandingkan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah kabupaten. Target luas lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2015 berdasarkan RPJMD Kab.Soppeng tahun 2011-2015 adalah 0%, sedangkan berdasarkan data luas lingkungan permukiman

kumuh

pada

akhir

tahun

2015

adalah

0,0000063% (0.00949 km2) dari luas Kab.Soppeng keseluruhan. Dari capaian 4 (empat) tahun terakhir, dengan target dan capaian

yang

sama

penanganan/pengurangan Kabupaten

Soppeng

tiap

tahunnya,

luasan

hanya

perlu

kawasan

maka

kinerja

kumuh

dipertahankan.

di

Namun

demikian indikator kinerja yang digunakan tidak berdasar pada data terbaru, hal ini dikarenakan survey terkait kawasan kumh tidak tiap tahun diselenggarakan, megingat terbatasnya SDM dan waktu pendataan. Disamping itu penanganan kawasan kumuh tidak hanya berpusat di Dinas PU, baiknya bersinergi dengan instansi-instansi terkait lainnya. Dan dalam penilaian capaiannya pun dapat diukur secara keseluruhan. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Solusi III-69


lainnya dalah alternatif pendanaan melalui APBD II dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Pengembangan P ermukiman,

khususnya

pendanaan

program-program

penanganan kawasan kumuh perkotaan, seperti P2KP, program Mandiri perkotaan, dsb 4. Rumah Layak Huni Capaian Indikator Rumah Layak Huni pada tahun 2015 sebesar 96,90% dengan realisasi sebesar 77.52% dari target sebesar 80%,

Realisasi

capaian

tersebut

didapatkan

dengan

membandingkan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah keseluruhan. Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.18 Rumah Layak Huni Tahun 2011-2015

Adanya penurunan capaian pada 5 tahun terakhir disebabkan tidak adanya pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang terkait pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Soppeng. Kurangnya koordinasi pendataan dengan instansi-instansi yang menangani program/bedah

rumah

seperti

Dinas

Sosial

Badan

Penanggulangan Bencana, dsb.


III-70


Sasaran 4 Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya membaiknya Indeks pembangunan manusia (IPM). Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 141 indikator. Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Satuan


Target

Realisasi

55.00

39.12

71.13

%

97.00

81.70

84.23

%

75.00

57.90

77.20

%

95.00

81.77

86.07

219

112.84

204

123

13.71

% % % %

0.28

0.11

160.71

0.50

0.73

54.00

100

98.54

98.54

99

96.79

97.77

%

99

100.58

101.60

%

97

109.98

113.38

%

71.47

45.42

63.55

%

70.00

81.77

116.81

98

50.14

148.84

108

22.62

179.06

%

100

96.88

96.88

%

1

0.25

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) 1

APK Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Pendidikan Dasar

2

Angka Partisipasi SD/MI/Paket A

3

6

Angka Partisipasi Murni (APM ) SMP/Mts/ paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B Ratio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid

7

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

8

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts

9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

4 5

Murni

(APM

)

10

Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts

11

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts Angka Melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA / SMK/MA Pendidikan Lanjutan

12

13 14 15 16 17 18

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Ratio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio sekolah terhadap murid Penduduk yang berusia melek huruf Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA


>15 (

tahun APS

)

148.87

175.00

III-71


19

Angka Kelulusan ( AL ) SMA/SMK/MA

20

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV ke atas Pelayanan Kesehatan Dasar

21

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38

-

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 thn Penemuan pasien TBC BTA positif Penemuan penderita Pneumonia balita ditangani Penderita DBD yang ditangani

Penemuan penderita diare Rasio Posyandu persatuan balita

39

Cakupan Pelayan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan

40

43

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

44

Cakupan Puskesmas

45

Cakupan pembantu puskesmas

46

Rasio

41 42

puskesmas,


poliklinik,

pustu

%

99

96.02

96.99

%

90

81.58

90.64

%

95

83.70

88.11

%

80

75.68

94.60

%

90

92.24

102.49

%

90

91.67

101.86

%

80

41.93

52.41

%

90

92.86

103.18

%

100

97.14

97.14

%

90

69.61

77.34

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

75

76

101.33

kasus

*≥ 1

2

200.00

%

100

12.45

12.45

%

100

48.95

48.95

% %

100

53.80

53.80

100

204

60

24.08

40.13

%

100

10.23

10.23

%

100

6.33

6.33

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

% % %

80

97.14

121.43

212.5

212.5

100.00

62.86

62.86

100.00

6

0.512

8.53

204.00

III-72


persatuan penduduk 47

Rasio Rumah Sakit Per penduduk

0.01

0.0040

48

Rasio Dokter per satuan penduduk

40

0.29

0.73

100

100

100.00

24

24

100.00

49 50 51 52 53 54 55

56

Pelayanan Gawat Darurat (GD) Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota) Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

% jam % Tim

%

100

40.00

100.00

1

1

100.00

≤5

5

100.00

%

90

0

0.00

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

60

≤6

60.00

90

0.00

%

100

20.73

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

% %≤ %

100

100

≤ 1,5

1.36

100.00 109.00

≤ 1,5

1.36

109.00

%

100

100

100.00

%≤ %

≤ 1,5

6.80

100.00

≥ 90

90.00

100.00

%

100

89.2

hari % %

≤2

4.1

100.00

≤1

0

100.00

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

57 Waktu tunggu di Rawat Jalan 58 59

60

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat Inap

62

Pemberi pelayanan rawat inap Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Jam visite dokter spesialis

63

Kejadian infeksi pasca operasi

64

Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian Kejadian pulang paksa

61

65 66 67 68

Kepuasan Pelanggan Rawat Inap Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS Bedah Sentral

69

Waktu tunggu operasi elektif

70

Kejadian kematian dimeja operasi

71

Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

72

73 74


menit, ≤ %, ≤

0.00 20.73

89.20

III-73


75

Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anantesi dan salah penempatan endotracheal tube

%

≤6

0

100.00

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

100

62.25

62.25

%

≤ 100

31.62

100.00

% % %

100

16

100

100

≥ 80

0

0.00

Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Pemberi pelayanan unit intensif

%

≤3

0

100.00

%

100

100

100.00

jam

≤ 7.5

14.33

86

Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan

100

100

100.00

87

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

≤2

3.00

66.67

88

Kepuasan pelanggan

% % %

≥ 80

0

≤ 140

114.7

118.00

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

≥ 80

0

%

≤ 50

1.47

197.00

%

100

100

100.00

%

≥ 80

0

menit menit

≤ 30

14.48

152.00

≤ 60

25.66

157.00

76 77

Persalinan dan Perinatologi (Kecuali RS khusus di luar Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

78

Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr

79 80

Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Berencana Mantap

81

Konseling KB Mantap

82

Kepuasan Pelanggan

83 84 85

89 90 91 92 93 94 95

Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan Rehabilitasi Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelanggan

menit

16.00 100.00

52.34

0.00

0.00

0.00

Farmasi 96

Waktu tunggu pelayanan obat jadi

97

Waktu tunggu pelayanan obat racikan

98

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

%

100

99

99

Kepuasaan Pelanggan

% %

≥ 80

0

100

98.4

100

Penulisan resep sesuai formularium

99.00 0.00 98.40

Gizi


III-74


101 102 103

104 105 106

107 108 109 110

111

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Kejadian reaksi transfuse Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Pengolahan Limbah

%

≥ 90

87.52

97.24

%

≤ 20

33.60

32.00

%

100

100

%

100

89.67

%

≤ 0,01

0

%

100

100

100.00

89.67 100.00 100.00

%

100

91.98

%

100

100

100.00

menit

≤ 10

2.15

100.00

menit

≤ 15

7.69

51.27

91.98

Baku mutu limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

%

100

0

0

%

100

100

100.00

115

Ketepatan pangkat

116

Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Ambulance /Kereta Jenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah

112

113 114

117 118 119 120 121

122 123

124

waktu


pengusulan

kenaikan

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

≥ 60

%

≥ 40

87

100.00

%

100

80

80.00

%

≤ 15

5

%

100

90

menit

100

100

100.00

%

100

100

100.00

100.00

100.00 90.00

jam

24

24

100.00

%

100

100

100.00

jam

≤2

2

100.00

III-75


125 126 127

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.

%

≤ 80

80

100.00

%

100

75

75.00

%

100

0

0.00

Pelayanan Laundry 128

133

Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih Koordinasi APD Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit Indeks Pembangunan Manusia

134

Angka Harapan Hidup

135


136

Angka Melek Huruf (%)

137

Jumlah organisasi pemuda

buah

12

23

191.67

138

Jumlah organisasi olahraga

buah

20

20

100.00

139

Jumlah kegiatan kepemudaan

5

2

40.00

140

Jumlah kegiatan olahraga

5

3

60.00

141

Lapangan olahraga

buah 112 Rata-Rata Capaian Sasara 4

125

129

130 131 132

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

%

75

75

100.00

%

75

75

100.00

%

75

75

100.00

%

77.53

64.74

83.50

72.34

68.42

94.58

8.07

7,04

87.24

90.94

97.12

106.80

%

111.61 89.18

Capaian rata-rata sasaran 4 sebesar 89.18 dengan kategori baik. Analisis atas capaian-capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada tahun 2015 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kab. Soppeng telah terealisasi sebesar 39,12% dari target yang dicanangkan sebesar 55,00% dengan capaian sebesar 71,13%. APK PAUD Kab. Soppeng lima tahun terakhir (2011-2015) ini dapat dilihat perkembangannya pada grafik berikut ini:


III-76


GRAFIK 3.19 CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD 2011-2015

Berdasarkan grafik tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat realisasi APK PAUD mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2015, hal ini disebabkan Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah, Rendahnya kesadaran orang tua memasukkan anaknya pada layanan PAUD serta Jumlah siswa usia 4 sampai 6 tahun masih berada di kelompok bermain. 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Pada tingkat Wajar Dikdas 9 tahun sebagai indikator

layanan pendidikan Dasar pada satuan pendidikan

untuk SD/MI/Paket A

dapat dilihat dari

APM

(Angka

Partisipasi Murni). Pada tahun 2015 APM SD/MI/Paket A dengan target 97,00% dapat terealisasi 81,70% dengan capaian sebesar 84,23%. Untuk lebih jelasnya perkembangan APM SD/MI/Paket A lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-77


GRAFIK 3.20 ANGKA PARTISIPASI MURNI TAHUN 2011 – 2015

Berdasarkan

grafik

diatas

dapat

dilihat

bahwa

realisasi

perkembangan APM SD/MI/Paket A sering terjadi kenaikan maupun penurunan secara signifikan karena dipengaruhi oleh jumlah maupun

penduduk dari

baik

luar,

hal

penduduk tersebut

dalam

wilayah

sendiri

mempengaruhi

APM

SD/MI/Paket A, begitu pula dengan variabel pembagi yaitu jumlah penduduk dimana pada tahun tertentu menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dan sekarang jumlah penduduk menggunakan data yang bersumber dari Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng. Selain itu APM SD/MI/Paket A juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain bahwa kebijakan pemerintah tentang penerimaan siswa baru untuk SD/MI yang bisa diterima hanya penduduk dengan usia 7-12 tahun di SD, sementara di sekolah yang diterima usia dibawa usia 7 tahun ( usia 5-6 tahun ) dengan alasan bahwa kalau ditentukan yang hanya usia 7 tahun yang dterima di kelas 1 SD/MI maka siswa yang diterima di sekolah semakin berkurang atau tidak ada pada tahun bersangkutan, sehingga rata-rata yang banyak diterima disekolah usia kurang dari 7 tahun ( 5-6 tahun). BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-78


3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Dengan

melihat

APM

SMP/MTs/Paket

B

target

direncanakan pada tahun 2015 sebesar 75.00%. realisasinya

yang

Sedangkan

yaitu 57,90 % atau capaian sebesar 77.20%,

apabila dibandingkan dengan tahun 2014 APM SMP/MTs mencapai realisasi sebesar 63,03 % tentu mengalami penurunan yang tajam dibanding dengan APM SMP/MTs/Paket B tahun 2015. Untuk lebih jelasnya perkembangan APM SMP/MTs/Paket B lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 3.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/Mts Paket B Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 140.00

123.55

110.64

120.00 100.00

85.25 69.00

80.00

94.57 86.34 67.62 75.00 77.20 73.00 71.50 63.03 57.9

78.00 70.50

60.00

TARGET REALISASI

40.00

CAPAIAN

20.00 0.00 THN 2011

THN 2012

THN 2013

THN 2014

THN 2015

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Realisasi

pencapaian

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

SMP/MTs/Paket B sebesar 86.07% dari target yang ditetapkan sebesar 95.00% atau capaian sebesar 86.07%.

Untuk melihat

perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut ini : GRAFIK 3.22 CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SMP/MTS TAHUN 20112015 140 100 80 60

116.65

114.92

120

104.58 91

107.32

92

90.94 84.57 93

92.14 86.61

94

86.07 81.77 95

TARGET REALISASI

40

KINERJA

20 0 THN 2011


THN 2012

THN 2013

THN 2014

THN 2015

III-79


Pada Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

tahun 2015

tidak mencapai target ini diakibatkan partispasi sekolah masih

rendah,

penurunan

dan

jumlah

diakibatkan

peserta

banyaknya

didik

usia

mengalami

13-18

tahun

mengikuti orang tua namun tidak melaporkan diri pada transduknaker, sehingga mempengaruhi pengolahan data. 5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Realisasi pencapaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0.11% dari target yang ditetapkan sebesar 0.28% atau capaian sebesar 160.71%. Perkembangan Angka putus sekolah SD/MI dapat dilihat pada grafik berikut ini : GRAFIK 3.23 Angka Putus Sekolah SD/MI 2011-2015 200 153.13 132.35

150

100

160.71

140.00

91.67

CAPAIAN REALISASI

50 0

Angka

TARGET 0.32 0.34 0.36 0.3 0.39 0.23 0.11 0.28 0.18 0.15 THN 2011 THN 2012 THN 2013 THN 2014 THN 2015

Putus

Sekolah

SD/MI

yang

tersebut

di

atas

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 mencapai 0,23% dengan capaian kinerja 136,11% dan tahun 2012 realisasi yang dicapai sama dengan tahun 2011 2013

dengan capaian 132,35 %, tahun

telah menurun mencapai 0,16%

sehingga capaiannya

150%, serta Tahun 2014 naik menjadi 0.17 , capai menurun menjadi

147%

hal

ini

terjadi

karena

adanya

kebijakan

pemerintah tentang program pendidikan Gratis dan dana BOS.


III-80


Angka Putus Sekolah SD/MI melampaui target yang ditetapkan, ini disebabkan adanya program pendidikan tanpa pungutan biaya

(Gratis)

yang

memungkinkan

sedapat

mungkin

melanjutkan sekolah. 6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah SMP/MTs yang merupakan salah satu indikator utama SMP/Mts yang sangat merupaka ukuran kinerja pendidikan yang sangat diperhitungkan penurunannya, dari

tahun ketahun.

Realisasi pencapaian Angka Putus

Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0.73% dari target yang ditetapkan

sebesar

0.50%

atau

capaian

sebesar

54.00%.

Perkembangan Angka putus sekolah SMP/MTs dapat dilihat pada grafik berikut ini : GRAFIK 3.24 ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTs 2011-2015 150

109.68

96.43

100

54.00

50

0 -50

-21.62

THN 2011

-7.35

THN 2012 TARGET

THN 2013 REALISASI

THN 2014

THN 2015

CAPAIAN

Dari Grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah mengalami peningkatan ini disebabkan banyaknya siswa mengikuti orang tua merantau dan faktor ekonomi. 7. Angka Kelulusan (AS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK,MA

Realisasi pencapaian Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 98.54% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau capaian sebesar 98.54%.

Kemudian pencapaian Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs sebesar 96.79% dari target yang ditetapkan sebesar 99% atau capaian sebesar 97.77% dan pencapaian Angka BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-81


Kelulusan (AL) SMK/SMA/MA sebesar 96.02% dari target yang ditetapkan

sebesar

99%

atau

capaian

sebesar

96.99%.

Perkembangan Angka Kelulusan (AL) SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dapat dilihat pada grafik berikut ini : GRAFIK 3.25 ANGKA KELULUSAN SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 20112015

angka lulus 100.00 98.00 96.00 94.00 92.00 90.00 88.00 Angka Kelulusan SD/MI

2011 94.92

2012 100.00

2013 100.00

2014 99.90

2015 98.54

Angka Kelulusan SMP/MTs

100.00

99.68

100.00

99.76

96.79

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

97.00

93.19

100.00

99.44

96.02

Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

8. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Realisasi pencapaian Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100.58% dari target yang ditetapkan sebesar 99% atau capaian sebesar 101.6%.

Angka Melanjutkan SD/MI ke

SMP/Mts, Angka melanjutkan dapat dilihat berapa persen siswa yang lulusan SD/MI masuk diSMP/MTs, namun belum tentu semua yang lulus masuk di SD/MI masuk di SMP/MTs di wilayah Kabupaten Soppeng,ada juga yanglanjut ke daerah lain karena ikut orang tua atau sanak famili dan lain lainnya, untuk


III-82


lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan angka melanjutkan SD/MI pada grafik berikut ini: GRAFIK 3.26 ANGKA MELANJUTKAN (AM) DARI SD/MI KE SMP/MTs 20112015

Selanjutnya Angka melanjutkan sesuai dengan grafik tersebut diatas Rata-rata angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs 20112015 Capaian kinerja melampaui target. 9. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs KE SMA/SMK/MA

Realisasi pencapaian Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 109.98% dari target yang ditetapkan sebesar

97%

atau

capaian

sebesar

113.38%.

Angka

Melanjutkan SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA dimana pada angka melanjutkan ini dapat diukur berapa persen siswa yang lulus SMP/MTs/Paket B dapat melanjutkan ke pendidikan menengah, dan bagaimana perkembangan dari pada angka melanjutkan ini dari tahun 2011-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :


III-83


GRAFIK 3.27 Angka Melanjutkan SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA Th.2011-2015 174.97 182.70

200 180 160

148.06 142.70

163.39 155.48

147.20 142.77 127.79 123.96

140 120 100

97

96.99

96.38

95.77

95.16

80

60 40 20 0 THN 2011

THN 2012 TARGET

THN 2013 REALISASI

THN 2014

THN 2015

CAPAIAN

Pada grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa

angka

melanjutkan itu mengalami kenaikan sesuai dengan yang diharapkan

sehingga

mencapai

target

yang

diharapkan

capainnya hanya mencapai 99%, akan tetapi sudah cukup menggembirakan

dibandingkan

tahun-tahun

sebelumnya,

walaupun demikian masih banyak faktor yang disebabkan karena banyaknya siswa yang lulus SMP/MTs/Paket B yang melanjutkan

pendidikannya

ke

daerah

lain

khususnya

pendidikan kejuruan yang diinginkannya, begitupula mengikuti orang tua atau merantau mencari nafkah karena faktor ekonomi, perkawinan dini, belum semua kecamatan terjangkau SMK dan lain lainnya. Untuk meningkatkan angka melanjutkan pada tingkat SMA/SMK/MA yaitu dengan menambah SMK di kecamatan,

menambah

masyarakat

dan

jurusan

disesuaikan

yang

banyak

diinginkan

dengan

kondisi

kehidupan

masyarakat atau mata pencaharian masyarakat disekitarnya


III-84


10. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Realisasi

pencapaian

SMA/SMK/MA/Paket

Angka C

Partisipasi

sebesar

45.42%

Murni

dari

(APM)

target

yang

ditetapkan sebesar 71.47% atau capaian sebesar 63.55%. Kemudian APM Pendidikan menengah yang merupakan juga indikator

pendidikan

menengah

dapat

dilihat

bagaimana

perkembangan APM tersebut di atas selama tahun 2011-2015, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik tersebut di bawah : GRAFIK III.28 ANGKA PARTISIPASI MURNI SEKOLAH MENENGAH 2011-2015 120 100

100100 100.00

100 91.08 91.08

100

100

100

80

60

47.36 47.36

40

47.24 47.24

45.42 45.42

20 0 THN 2011

THN 2012 TARGET

THN 2013 REALISASI

THN 2014

THN 2015

CAPAIAN

Pada tahun 2015 target tidak tercapai hal ini disebabkan APS yang rendah beserta faktor ekonomi, dengan alasan mengikuti orang tua merantau, adapun faktor lainnya banyaknya siswa melanjutkan pendidikannya diluar wilayah/kabupaten. 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

Selanjutnya satuan pendidikan untuk Pendidikan Menengah atau tingkat SMA/SMK/MA untuk pendidikan Menengah ini BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-85


tentu juga dapat dilihat bagaimana Angka Partisipasi Kasar yang ada pada pendidikan Menengah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik tersebut di bawah ini : GRAFIK III.29 CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SMA/SMK/MA TAHUN 2011-2015 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

155.38

152.09

121.89 69.07

THN 2011

satu

69.69 86.61

84.57 69.38

THN 2012

THN 2013

TARGET

Salah

124.28

107.32

104.58 68.76

indikator

THN 2014

REALISASI

layananan

116.81 81.77 70

THN 2015

CAPAIAN

pendidikan

yaitu

APK

SMA/SMK/MA. Dengan melihat APK SM ( SMA/SMK/MA ) maka dapat dilihat berapa persen penduduk yang terserap masuk di Sekolah Menengah dengan melihat jumlah penduduk usia 16-18 tahun, pada tahun 2015 tidak mencapai target ini disebabkan APS yang rendah beserta faktor ekonomi, dengan alasan mengikuti banyaknya

orang siswa

tua

merantau, melanjutkan

adapun

faktor

lainnya

pendidikannya

diluar

wilayah/kabupaten. 12. Penduduk yang berusia >15 tahun Melek Huruf

Untuk Angka buta aksara untuk tingkat dasar sudah tuntas 100 %, tapi masih ada pendidikan tingkat lanjutan yang harus diikuti agar pengetahuan baca tulis dan berhitung tidak BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-86


dilupakan

lagi,

sehingga

masih

perlu

pendidikan

tingkat

lanjutan. Namun masih ada beberapa penduduk yang masih buta aksara karena tdk pernah mengikuti pendidikan tingkat lanjutan yg pada akhirnya kembali 2015

buta Aksara pada tahun

sebanyak 300 orang, disamping itu ada juga penduduk

yang kembali dari rantauan yang sudah buta aksara. Untuk itu diharapkan bagi penduduk yang sudah lulus sukma 1 ( tingkat dasar ) dapat

melanjutkan pada tingkat

lanjutan, namun realisasi yang ada baru mencapai 11.74 % hal ini disebabkan karena masih sulitnya mendapatkan penduduk yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan Begitu pula masih membutuhkan anggaran melalui APBD Provinsi maupun APBN sedangkan target yang direncanakan sebesar 16.52 %, dan rencana capaian target hanya mencapai 66.01% hal ini disebabkan karena anggaran belum terpenuhi, sedangkan

jumlah

peserta

keaksaraan

fungsional

yang

direncanakan mencapai 800 orang, sementara hanya mampu dibiayai yaitu 150 orang peserta KF sehingga belum memenuhi target yang direncanakan, untuk konstribusi APBD perlu ditingkatkan khususnya kegiatan tersebut, begitu pula anggaran dari

APBD Provinsi serta APBN ada konstribusi kedaerah

sehingga

persentase tuntas

buta aksara tingkat lanjutan

mengalami kenaikan yang tajam. Mudah – mudahan tuntas Buta Aksara pada pendidikan tingkat lanjutan dapat tuntas 75% pada akhir periode 5 tahun (Th.2015). persentase melanjutkan

target dan realisasi dicapai pada

tertinggi

Kemudian untuk angka

angka melanjutkan ke SMP/MTs

yaitu dari 99% yang ditargetkan ternyata hanya mencapai 97.70%

hal

ini

disebabkan

karena

banyak

siswa

yang

melanjutkan studinya ke daerah lain, atau merantau ke daerah lain, baik mengikuti orang tua maupun karena mencari nafkah karena

dipengaruhi


faktor

ekonomi.

Selanjutnya

angka III-87


melanjutkan ke tingkat SMA/SMK/MA target yang direncanakan sebesar 96,38 % hal ini belum mencapai target yaitu 95.53 %, sehingga capaiannnya

hanya mencapai 99.11 %, jadi lebih

tinggi angka melanjutkan ke tingkat SMP/Mts dibandingkan ke tingkat

SMA/SMK/MA., hal ini

disebabkan karena masih

banyak siswa-siswa yang tamat SMP/MTs/PaketB, masuk pada sekolah kejuruan diluar daerah, dan adanya pernikahan dini, serta banyaknya juga yang pergi merantau untuk mencari nafkah, begitu pula karena faktor ekonomi atau karena belum diberlakukannya pendidikan gratis ditingkat SMA/SMK/MA, siswa ini pada umumnya yang hidup di pedesaan. GRAFIK III.30 CAPAIAN ANGKA MELEK HURUF TAHUN 2011-2015

ANGKA MELEK HURUF 105

100 95 90 85

100 100 100

100 100 100

100 99.75 99.75

100 91.91 91.91

2011

2012

2013

TARGET

REALISASI

2014

100

96.88 96.88

2015

CAPAIAN

13. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Realisasi

pencapaian

SMA/SMK/MA/Paket

C

Angka

Putus

sebesar

0.25%

Sekolah dari

target

ditetapkan sebesar 1% atau capaian sebesar 175.00%.

(APS) yang untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik tersebut di bawah :


III-88


GRAFIK III.31 ANGKA PUTUS SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH 2011-2015 180.00

158.46

160.00 140.00

175.00 150.83

117.14

120.00 100.00 80.00

TARGET

69.33

REALISASI

60.00 40.00 20.00 0.00

1.96 1.16 0.54 1.50 1.4 1.30 THN 2011 THN 2012

THN 2013

CAPAIAN 0.59 1.2 THN 2014

0.25 1 THN 2015

Kalau dilihat grafik tersebut di atas bahwa Angka putus sekolah dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau sudah terlampaui targetnya yang ditetapkansedangkan tingkat Angka Putus Sekolahpendidikan Menengah telah mencapai < 1 % ini dipengaruhi dengan adanya pendidikan gratis, sehingga adanya pendidikan gratis dapat mengurangi beban biaya pendidikan pada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu,

karena

penyebab

tingginya

angka

Droup

out

Pendidikan menengah in disebabkan karena biaya tinggi, Faktor adanya pendidikan gratis ditingkat pendidikan menengah, pemberian Bea Siswa bagi anak yang tidak mampu dan lain lainnya. 14. Angka Melanjutkan SD, SMP dan Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/DIV

Adapun grafik capaian 5 indikator mulai dari Tahun 2011 – 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :


III-89


GRAFIK 3.32

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

150

92.58

98.85

94.97

105.96

100 50

2011 92.58


2012 94.97

2013 98.85

2014 105.96


Dari

gambaran

diatas

dapat

dikatakan

bahwa

Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang Profesional dengan mengintegrasikan IPTEK dan IMTAQ pada setiap jenis dan satuan Pendidikanmeningkat ini di sebabkan meningkatnya kompetensi

peserta untuk

sertifikasi

yang

mendapatkan

memenuhi

tunjangan

standar

fungsional.

Sedangkan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi mengalami peningkatan ini diakibatkan minat peserta didik meningkat dengan adanya pendidikan gratis dan BOS. Capaian sasaran kinerja dengan 3 (tiga) indikator yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut: 1.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  Pelatihan

pendataan

Kompetensi Pendidikan

Tenaga gratis,

Pendidik, Pelatihan

Workshop penyusunan

Kurikulum 2.

Program Pendidikan Menengah  Pelatihan

Penyusunan

Kewirausahaan,

Kurikulum,

Pelatihan

Pelatihan Pengelola Laboraturium

Guru dan

Lomba Olimpiade Nasional Guru a. Rasio Ketersediaan Sekolah Adapun grafik capaian 3 indikator mulai dari Tahun 2011 – 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :


III-90


GRAFIK 3.33 Rasio Ketersediaan Sekolah

Dari gambaran diatas dapat dikatakan bahwa Meningkatnya Mutu sarana dan prasarana pendidikan melalui perbaiakn sarana

dan

prasarana

pendidikan

di

satuan

pendidikan

menurun pada jenjang pendidikan menengah ini di sebabkan meningkatnya peserta didik pada tingkat menengah meningkat namun disisi ketersedian sekolah pada jenjang menengah kurang dengan kata lain pendidikan kejuruan masih kurang Capaian Dikmudora

sasaran yang

kinerja

didukung

pada oleh

Dinas program

Pendidika Wajib

dan

Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 mempunyai target 95% Realisasi sebesar 90,34% dengan Capaian 95,09%. Realisasi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 diperoleh dari perhitungan persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) oleh tenaga kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh sasaran ibu hamil di BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-91


suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2014 sebanyak 3.172 ibu hamil menerima pelayanan ANC dari perkiraan sasaran ibu hamil 3.511 (90,34%). tidak mencapai estimasi

Pencapaian ini

target, hal ini disebabkan karena tingginya

jumlah sasaran ibu hamil, adanya ibu hamil yang

datang memeriksakan kehamilannya pada trimester II, adanya ibu hamil yang usia kehamilannya belum mencapai trimester III pada

bulan

Desember,

merampungkan

standar

adanya

ibu

minimum

hamil

empat

kali

yang

tidak

kunjungan,

disamping itu juga kurangnya jumlah ibu hamil karena berhasilnya program KB. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan ibu hamil mulai dari pemerataan Sumber Daya Kesehatan, peningkatan promosi kesehatan

sampai

pada

pembentukan

Puskesmas

PONED

sebagai bentuk pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan pencapaian dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik : 3.34 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2011 -2015 Kab.Soppeng

Pada Tahun 2011

Capaian Kinerja

tidak mencapai Target

dimana dari 3.807 perkiraan sasaran ibu hamil hanya 3.596 BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-92


(94,45%) ibu hamil menerima pelayanan ANC karena masih ada ibu hamil yang pemeriksaan pertama kehamilannya pada umur kehamilan lewat 12. Pada Tahun 2012 Capaian Kinerja

tidak mencapai target

dimana dari 3.676 perkiraan sasaran ibu hamil ada 3.498 (95,15%) ibu hamil menerima pelayanan ANC. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah di lakukan oleh seluruh sektor termasuk puskesmas dan masyarakat. Pada Tahun 2013

Capaian kinerja tidak mencapai target

dimana dari 3.744 perkiraan sasaran ibu hamil hanya

3.223

(86,08) ibu hamil menerima pelayanan ANC. Hal ini disebabkan karena tingginya estimasi

jumlah sasaran ibu hamil, adanya

ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya pada trimester II, adanya ibu hamil yang usia kehamilannya belum mencapai trimester III pada bulan Desember, adanya ibu hamil yang

tidak

merampungkan

standar

minimum

empat kali

kunjungan, disamping itu juga kurangnya jumlah ibu hamil karena berhasilnya program KB. Pada Tahun 2014

Capaian kinerja tidak mencapai target

dimana dari 3.511 perkiraan sasaran ibu hamil hanya

3.172

(90,34) ibu hamil menerima pelayanan ANC. Hal ini disebabkan karena tingginya estimasi

jumlah sasaran ibu hamil, adanya

ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya pada trimester II, adanya ibu hamil yang usia kehamilannya belum mencapai trimester III pada bulan Desember, adanya ibu hamil yang

tidak

merampungkan

standar

minimum

empat kali

kunjungan, disamping itu juga kurangnya jumlah ibu hamil karena berhasilnya program KB. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Dana Tugas Pembantuan/Bantuan Operasional Kesehatan.


III-93


Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Berdasarkan Tabel 3.1 Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani mempunyai target 80%, Realisasi sebesar 75,68 dengan capaian 94,6%. Realisasi Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani didapat dari perhitungan persentase jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan dibagi dengan jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan

di

suatu wilayah pada kurun waktu yang sama. Penanganan definitif adalah penanganan/ pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Pada tahun 2015, jumlah ibu hamil dengan komplikasi

kebidanan

adalah

699

mendapatkan penanganan definitif

orang,

oleh bidan

dan

yang

529 orang

(75,68%). Pencapaian ini tidak mencapai target karena tingginya estimasi jumlah ibu hamil dengan komplikasi, tetapi secara secara riil

semua ibu hamil

dengan komplikasi kebidanan

ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Sedangkan pencapaian dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik : 3.35 Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani Tahun 20112015 Kab.Soppeng


III-94


Pada Tahun 2011 Capaian kinerja mencapai target dimana dari 356

ibu

hamil

penanganan

dengan

(100%).

Hal

komplikasi ini

dapat

semua dicapai

mendapatkan karena

semua

kehamilan yang mengalami komplikasi langsung ditangani oleh bidan terlatih. Pada Tahun 2012 Capaian Kinerja mencapai target dimana dari 645

ibu

hamil

dengan

komplikasi

semua

mendapatkan

penanganan (100%). Pencapaian yang sudah baik ini dikarenakan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar ataupun rujukan sudah cukup baik dan diimbangi dengan tersedianya sumber daya kesehatan yang kompeten. Pada Tahun 2013 Capaian Kinerja mencapai target dimana dari 749 ibu hamil dengan komplikasi, ada 689 yang mendapatkan penanganan

(91,98%).

Pencapaian

dikarenakan

aksesibilitas

yang

masyarakat

sudah

terhadap

baik

ini

pelayanan

kesehatan dasar ataupun rujukan sudah cukup baik dan diimbangi dengan tersedianya sumber daya kesehatan yang kompeten. Pada tahun 2014 Capaian kinerja mencapai target dimana dari 702 ibu hamil dengan komplikasi , ada 562 yang mendapatkan pelayananj (80,06%). Pencapaian ini mencapai target karena meningkatnya

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan dasar ataupun rujukan sudah cukup baik dan diimbangi

dengan

tersedianya

tenaga

kesehatan

yang

berkompeten. Indikator ini dilaksanakan Kesehatan

Masyarakat,

dengan

Kegiatan

Program

Peningkatan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat dan Dana Tugas Pembantuan/Bantuan Operasional Kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.


III-95


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mempunyai target 90%, Realisasi sebesar 92,24% dengan capaian 102,49%. Realisasi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

dihitung

dari

persentase

jumlah

persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompetensi dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu

tertentu.

Pada

kesehatan sebanyak

tahun

2015

persalinan

oleh

tenaga

3.078 dari seluruh perkiraan persalinan

dalam satu Tahun sebanyak 3.337 (92,24%). Hal ini disebabkan oleh adanya pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan bagi tenaga bidan, seluruh Puskesmas dan Poskesdes sudah memiliki bidan dan bertambahnya alat kesehatan pada sarana kesehatan. Sedangkan pencapaian dalam kurun lima tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :. Grafik 3.36 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2011 -2015 Kab.Soppeng

pada Tahun 2011 Capaian kinerja

mencapai target dimana

jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak

3.332 dari

seluruh perkiraan persalinan dalam satu Tahun sebanyak 3.634 BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-96


(91,7%). Hal ini dapat dicapai karena sudah ada kemitraan Bidan dan dukun dalam hal pertolongan persalinan, dimana dukun tidak boleh lagi menolong persalinan sehingga semua persalinan ditangani oleh bidan serta didukung oleh adanya program Jampersal. Pada Tahun 2012 Capain Kinerja



3.326 dari

seluruh perkiraan persalinan dalam satu Tahun sebanyak 3.508 (94,8%). Hal ini dapat dicapai karena adanya Peran kader di masyarakat sangat berpengaruh dalam promosi kesehatan kepada masyarakat terkait dengan persalinan. Pada Tahun 2013 Capaian Kinerja tidak mencapai target dimana jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak

3.197 dari

seluruh perkiraan persalinan dalam satu Tahun sebanyak 3.576 (89,4%).

Hal ini disebabkan oleh tingginya estimasi jumlah

sasaran ibu bersalin. Pada Tahun 2014 Capain Kinerja



3.183 dari

seluruh perkiraan persalinan dalam satu Tahun sebanyak 3.352 (94,96%). Hal ini dapat dicapai karena adanya Peran kader di masyarakat sangat berpengaruh dalam promosi kesehatan kepada masyarakat terkait dengan persalinan. Indikator ini dilaksanakan Kesehatan

Masyarakat,

dengan

Kegiatan

Program

Peningkatan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat dan Dana Tugas Pembantuan/Bantuan Operasional Kesehatan. Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan pelayanan ibu nifas dmempunyai target 90%, Realisasi sebesar 91,67% dengan capaian 101,9%. Realisasi Cakupan pelayanan ibu nifas dihitung dari jumlah ibu nifas yang memperoleh

2

kali

pelayanan

sesuai

standar

oleh

tenaga

kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-97


wilayah pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2015 ada 3.,059

ibu nifas yang mendapat pelayanan dari 3.337 perkiraan

ibu nifas dalam satu tahun (91,67%) .Hal ini disebabkan karena karena adanya kerja sama yang baik antara bidan Puskesmas, Bidan Desa, Bidan praktek swasta ,kader, dukun dalam sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan nifas. Sedangkan pencapaian dalam kurun lima tahun

dapat dilihat

pada grafik dibawah ini Grafik : 3.37 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2011 -2015 Dinas Kesehatan kab.Soppeng

pada Tahun 2011 Capaian Kinerja mencapai target dimana ibu nifas yang mendapat pelayanan sebanyak 3.338 dari 3.634

ibu

nifas (91,85%). Hal ini dapat dicapai karena semua persalinan dilakukan

oleh

bidan

maka

pelayanan

ibu

nifas

juga

dilaksanakan oleh bidan. Pada Tahun 2012 Capaian Kinerja mencapai target dimana ibu nifas yang mendapat pelayanan sebanyak 3.327 dari 3.508

ibu

nifas (94,84%). Hal ini dapat tercapai karena adanya kerja sama yang baik antara bidan Puskesmas, Bidan Desa, Bidan praktek swasta ,kader dalam sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan nifas. Pada Tahun 2013 Capaian Kinerja tidak mencapai target dimana ibu nifas yang mendapat pelayanan sebanyak 3.197 dari 3.576


III-98


ibu nifas (89,4%). Hal ini disebabkan karena tingginya estimasi jumlah sasaran ibu nifas. Pada tahun 2014 Capaian Kinerja mencapai target, dimana ada 3.171

ibu nifas yang mendapat pelayanan dari 3.352 ibu nifas

(94,60%) .Hal ini disebabkan karena karena adanya kerja sama yang baik antara bidan Puskesmas, Bidan Desa, Bidan praktek swasta ,kader, dukun

dalam sistem pencatatan dan pelaporan

pelayanan nifas. Indikator ini dilaksanakan Kesehatan

Masyarakat,

dengan

Kegiatan

Program

Peningkatan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat dan Dana Tugas Pembantuan/Bantuan Operasional Kesehatan. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan

neonatal

dengan

komplikasi

yang

ditangani

mempunyai target 80%, Realisasi sebesar 41,93%

dengan

capaian 52,4%. Realisasi Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani didapat dari perhitungan persentase jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan dibagi dengan jumlah seluruh neonatal dengan komplikasi yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2015 terdapat 200 kasus neonatal dengan komplikasi yang ditangani dari 477 sasaran neonatal dengan komplikasi (53,86%). Indikator ini tidak mencapai target hal ini disebabkan karena tingginya estimasi jumlah sasaran neonatal dengan komplikasi , tetapi secara riil semua neonatal dengan komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten,

adanya pencatatan yang

kurang lengkap (tidak semua kasus resti di laporkan) oleh Bidan Desa, Bidan Puskesmas. Sedangkan pencapaian dalam kurun lima tahun

dapat

dilihat pada grafik dibawah ini


III-99


Grafik : 3.38 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani Tahun 2011 -2015 kab.Soppeng

pada Tahun 2011 Capain Kinerja mencapai target dimana ada 104 kasus neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh bidan (100%). Tahun 2012 dimana

ada 232

Capaian Kinerja mencapai target

kasus neonatal dengan komplikasi semua

ditangani oleh bidan (100%). Tahun 2013 Capaian Kinerja tidak mencapai target dimana hanya 231 kasus neonatal dengan komplikasi yang ditangani oleh bidan dari 479 seluruh neonatal dengan komplikasi (100%). Hal ini disebabkan karena tingginya estimasi jumlah sasaran neonatal dengan komplikasi dan adanya pencatatan yang kurang lengkap (tidak semua kasus resti di laporkan) oleh Bidan Desa, Bidan Puskesmas. Tahun 2014 Capaian Kinerja

tidak mencapai target dimana hanya

kasus neonatal

dengan komplikasi yang ditangani dari 479

perkiraan

sasaran

neonatal

dengan

komplikasi

258

(53,86%).

Indikator ini tidak mencapai target hal ini disebabkan karena tingginya

estimasi jumlah sasaran neonatal dengan komplikasi

dan adanya pencatatan yang kurang lengkap (tidak semua kasus resti di laporkan) oleh Bidan Desa, Bidan Puskesmas. Indikator ini dilaksanakan Kesehatan

Masyarakat,

dengan

Kegiatan

Program

Peningkatan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat dan Dana Tugas Pembantuan/Bantuan Operasional Kesehatan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-100


Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan

desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) mempunyai target 100%, Realisasi sebesar 97,14% dengan capaian 97,14 %. Realisasi Cakupan Desa/Kel UCI didapat dari perhitungan

persentase

jumlah

desa/kelurahan

UCI

dibagi

dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada. Pada Tahun 2015 ada 68 desa/kel yang UCI dari 70 desa/ kel yang ada

(97,14%). Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah

kelahiran pada tahun tersebut. Cakupan peserta KB aktif Berdasarkan Tabel 3.1

Cakupan peserta KB Aktif

mempunyai

target 73%, Realisasi sebesar 73,51 dengan capaian 100,70%. Realisasi Cakupan peserta KB aktif didapat dari perhitungan persentase jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2014 tercatat 29.457 peserta KB aktif dari total pasangan usia subur sebanyak 40.071 (73,51%). Sedangkan pencapaian dalam kurun empat tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.39 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011 -2014 Kab.Soppeng

Indikator ini dilaksanakan Kesehatan

Masyarakat,

dengan

Kegiatan

Program

Peningkatan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat dan Dana Tugas Pembantuan/Bantuan Operasional Kesehatan. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-101


Cakupan kunjungan bayi Cakupan

Kunjungan Bayi mempunyai target 90%, Realisasi

sebesar 92,86% dengan capaian 103,2%. Realisasi Cakupan kunjungan bayi didapat dari perhitungan persentase jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah bayi yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Diasumsikan bayi yang berusia 12 bulan telah mendapat 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar, maka cakupan kunjungan bayi dilihat dari cakupan kunjungan bayi B12. Pada Tahun 2015 Ada

2.951

bayi yang melakukan

kunjungan dan mendapatkan pelayanan dari 3.178 sasaran bayi (92,86%).Hal ini dapat dicapai karena Kerja keras tim yang melibatkan lintas sector serta masyarakat sangat di perlukan untuk meningkatkan kunjungan bayi ini

dan adanya kegiatan

kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan Puskesmas dan bidan desa. Kunjungan bayi yang kurang akan sangat berkorelasi dengan angka kematian bayi, karena dengan kunjungan yang teratur

maka

kondisi

bayi

akan

terindentifikasi

sehingga

penanganan awal dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sesuai standar. Sedangkan pencapaian dalam kurun lima tahun

dapat dilihat

pada grafik dibawah ini : Grafik 3.40 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011 -2015


III-102


Pada Tahun 2011 Capaian kinerja tidak mencapai target dimana hanya

2.956

bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan

kesehatan sesuai standar dari 3.461 sasaran bayi (85,41%). Hal ini disebabkan karena masih ada sebagaian kecil masyarakat yang percaya bahwa bayi umur dibawa 3 bulan tidak boleh keluar rumah dan rata-rata ibu-ibu yang

bayinya sudah mendapat

imunisasi campak tidak rutin lagi di bawa ke posyandu/sarana kesehatan. Tahun 2012 Capaian Kinerja mencapai target dimana ada 3.453 bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar dari 3.343 sasaran bayi (103,29%). Hal inidisebabkan karena adanya Kerja keras tim yang melibatkan lintas

sektor

serta

masyarakat

sangat

di

perlukan

untuk

meningkatkan kunjungan bayi ini. kunjungan bayi yang kurang akan sangat berkorelasi dengan angka kematian bayi, karena dengan

kunjungan

yang

teratur

maka

kondisi

bayi

akan

terindentifikasi sehingga penanganan awal dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sesuai standar. Capaian Kinerja

Tahun 2013,

mencapai target dimana ada 3.323 bayi yang

telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar dari 3.191 sasaran bayi (104,14%). Hal ini disebabkan karena meningkatnya

kesadaran

orang

tua

untuk

memeriksakan

kesehatan bayinya. Pada Tahun 2014, Capaian Kinerja mencapai target dimana ada 3.300

bayi

yang

melakukan

kunjungan

dan

mendapatkan

pelayanan dari 3.178 sasaran bayi (103,84%).Hal ini dapat dicapai karena Kerja keras tim yang melibatkan lintas sector serta masyarakat sangat di perlukan untuk meningkatkan kunjungan bayi ini. kunjungan bayi yang kurang akan sangat berkorelasi dengan angka kematian bayi, karena dengan kunjungan yang teratur

maka

kondisi

bayi

akan

terindentifikasi

sehingga

penanganan awal dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sesuai standar. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-103


Indikator ini dilaksanakan dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Dana Tugas Pembantuan/Bantuan Operasional Kesehatan. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Berdasarkan Tabel 3.1 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mempunyai target 100%, Realisasi sebesar 97,14% dengan capaian 97,14 %. Realisasi Cakupan Desa/Kel UCI didapat dari perhitungan persentase jumlah desa/kelurahan UCI dibagi dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada. Pada Tahun 2015 ada 68 desa/kel yang UCI dari 70 desa/ kel yang ada (97,14%). Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah kelahiran pada tahun tersebut Cakupan pelayanan anak balita Cakupan

pelayanan anak balita

mempunyai target 90%,

Realisasi 69,61%, Capaian 77,3%. Realisasi cakupan pelayanan anak balita diperoleh dari jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan

pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu

wilayah kerja pada waktu tertentu dibagi jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama. Untuk Tahun 2015 dari 17.831 balita

hanya 12,413 (69,61%) yang

mendapatkan palayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Pencapaian ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu (90%). Hal ini disebabkan karena masih banyak orang tua balita yang

tidak

lagi

membawa

anaknya

untuk

dipantau

pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun, dan tingginya

estimasi jumlah sasaran anak balita. Sedangkan

pencapaian dalam kurun lima tahun

dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :


III-104


Grafik : 3.41 Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2011 -2015 Kab.Soppeng

Realisasi Pada Tahun 2011 – 2015 tidak mencapai target. Pada Tahun 2011 hanya 12.065 balita yang mendapatkan pelayanan dari 14.823 sasaran balita (81,39%). Pada Tahun 2012 hanya 12.127 balita yang mendapatkan pelayanan dari 14.529 sasaran balita (83,47%). Pada Tahun 2013 hanya 8.866 balita yang mendapatkan pelayanan dari 10.957 sasaran balita (83,47%). Pada Tahun 2014 dari 17.986 balita hanya 12.941 (71,94%) yang mendapatkan palayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Pencapaian ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu (90%). Dalam kurun waktu empat tahun tidak mencapai target karena masih banyak ibu- ibu balita tidak rutin lagi membawa anaknya ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan karena imunisasinya sudah lengkap. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin mempunyai target 100%, Realisasi 100%, Capaian 100%. Realisasi Cakupan pemberian MP ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin diperoleh dari jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI dibagi jumlah anak BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-105


usia 6-24 bulan keluarga miskin. Untuk Tahun 2015

semua

anak (138 orang) usia 6-24 bulan dari keluarga miskin diberikan MP-ASI. Pencapaian ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu (100%). Makanan pendamping ASI yang berikan berupa Biskuit. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan

balita

mempunyai

gizi

target

Realisasi Cakupan

buruk

100%,

yang

Realisasi

mendapat 100%,

perawatan

Capaian

100%.

cakupan balita gizi buruk yang mendapat

perawatan diperoleh dari jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

Untuk Tahun 2015 jumlah gizi buruk yang

ditemukan berdasarkan BB/TB semuanya

mendapatkan

sebanyak 5 (lima) anak dan

perawatan

di

sarana

pelayanan

kesehatan. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

mempunyai target

100%, Realisasi 100% dan

Capaian 100%.

Realisasi Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat didapat dari hasil pemeriksaan siswa SD dan setingkat pada kegiatan penjaringan yang dilakukan kepada seluruh siswa SD kelas 1 dibagi jumlah murid SD kelas 1 yang ada pada suatu wilayah kerja dalam waktu yang sama.

Pemeriksaan yang

dilakukan antara lain: pemeriksaan mata, gigi dan mulut, gizi, dan kesehatan secara umum. Pada tahun 2015 terdapat 3.852 siswa SD/sederajat kelas 1, dari jumlah tersebut semuanya dilakukan pemeriksaan kesehatan (100%). Hasil ini sudah mecapai

target

yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena

penjaringan kesehatan secara umum dilakukan secara sistematis


III-106


mulai

dari

sosialisasi

pelaksanaan

sampai

pada

tindak

lanjut/intervensi berdasarkan pada hasil pemeriksaan. Cakupan peserta KB Aktif Berdasarkan Tabel 3.1 Cakupan peserta KB Aktif mempunyai target 73%, Realisasi sebesar 75,74% dengan capaian 103,8%. Realisasi Cakupan peserta KB aktif didapat dari perhitungan persentase jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2015

tercatat

30,086

peserta KB aktif dari total pasangan usia subur sebanyak 39,725 ( 75,74% ). Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya menjadi akseptor KB Cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan

penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis

(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun mempunyai target ≥ 1 , Realisasi 2, Capaian 200 %.

Realisasi cakupan penemuan

kasus AFP diperoleh dari perhitungan jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan oleh petugas dibagi dengan jumlah penduduk < 15 tahun. Pada Tahun 2015 ada 2 kasus AFP non polio yang ditemukan oleh petugas dari

69.609

penduduk

berusia < 15 tahun. Hal ini dapat dicapai karena adanya sistem kewaspadaan dini tingkat puskemas sudah berjalan baik, terbentuknya Basic Surveilance Epidemiologi ditingkat posyandu yang

dilakukan

oleh

kader,

berjalannya

surveilance

aktif

ditingkat puskesmas dan adanya SMS GATEWAY pada semua sarana kesehatan secara berjenjang mulai dari poskesdes, pustu,puskesmas,

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

dan

Dinas

Kesehatan Propinsi. Cakupan Penemuan penderita pneumonia balita ditangani Cakupan

penemuan penderita pneumonia balita ditangani

mempunyai target 100%, Realisasi 12,45, Capaian 12,45%.


III-107


Realisasi

cakupan

penemuan

penderita

pneumonia

balita

ditangani diperoleh dari perhitungan jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dalam satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita pneumonia

balita dalam satu wilayah kerja dalam kurun waktu

yang sama. Untuk Tahun 2015

jumlah balita

perkiraan

pneumonia 2.257 , yang ditemukan hanya 281 (12,45%). Hal ini disebabkan

karena

tingginya

jumlah

perkiraan

penderita

pneumonia balita, tetapi secara riil semua balita yang menderita pneumonia

semua

ditangani khusus oleh petugas kesehatan

yang terlatih dan mendapat perawatan di sarana kesehatan. Cakupan penemuan pasien baru TBC BTA Positif Cakupan

penemuan pasien baru

TBC BTA Positif mempunyai

target 100%, Realisasi 64%, Capaian 64%. Realisasi cakupan penemuan

pasien

baru

TBC

BTA

Positif

diperoleh

dari

perhitungan jumlah pasien baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan pasien baru TBC BTA positif wilayah

dalam satu

dalam waktu satu tahun. Untuk Tahun 2015

jumlah

perkiraan penderita TBC BTA positif 474 orang dan ditemukan 232

penderita baru (48,95%). Hal ini disebabkan karena

tingginya jumlah perkiraan penderita TBC BTA positif dan masih rendahnya partisipasi

masyarakat untuk memeriksakan diri

disarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma penderita TB). Pencapaian ini sangat terkait dengan partisipasi masyarakat untuk memobilisasi suspek yang dilandasi dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Selain itu kegiatan penyuluhanpenyuluhan

yang

dilakukan

oleh

petugas

di

Puskesmas

berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas.


III-108


Cakupan penemuan penderita diare Cakupan

penemuan penderita diare

mempunyai target 100%,

Realisasi 204%, Capaian 204%. Realisasi cakupan penemuan penderita diare diperoleh dari perhitungan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10%) dari angka kesakitan diare dikali jumlah penduduk. Untuk tahun 2015 jumlah perkiraan penderita diare 4,830 orang dan ditemukan 9,833 orang menderita diare (204%). Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat setiap ada kejadian diare langsung memeriksakan diri ke sarana kesehatan untuk mendapatkan perawatan dan adanya koordinasi yang baik antara kader, petugas kesehatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan kejadian diare yang ada diwilayahnya masing-masing. Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan 100%,

penderita DBD yang ditangani mempunyai target

Realisasi

100%,

Capaian

100%.

Realisasi

cakupan

penderita DBD yang ditangani diperoleh dari perhitungan Jumlah penderita

DBD yang ditangani sesuai Standar Operasional

Prosedur di satu wilayah dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama. Pada tahun 2015 jumlah penderita DBD seluruhnya adalah penanganan Tingginya musim

sesuai

219

standar

dan seluruhnya mendapatkan operasional

prosedur.

Masih

jumlah penderita DBD karena adanya perubahan

dari

musim

kemarau

ke

musim

hujan,

perilaku

masyarakat yang belum melaksanakan PSM (Pemberantasan sarang nyamuk) secara berkala, ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dimana setiap ada gejala kasus DBD langsung dilaporkan ke Puskesmas, Dinas Kesehatan BAB III Akuntabilitas Kinerja

untuk selanjutnya III-109


dilakukan penyelidikan epidemiologi oleh Districk surveilance Office (DSO) sehingga dapat merekomendasikan bila seharusnya bila harus dilakukan penyemprotan/fogging Rasio posyandu per satuan balita Rasio posyandu per satuan balita mempunyai Target 60% , Realisasi 24.08 % dan Capaian 40,1%. Realisasi Rasio posyandu per satuan balita diperoleh dari perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita. Untuk Tahun 2015

jumlah

posyandu yang ada 324 unit dengan jumlah sasaran balita sebanyak 13.457 (24,08 %). Hal ini karena jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB. Pada Tahun 2011 realisasi 21,12% Tahun 2012 realisasi 21,67%. Tahun 2013 realisasi 29%. Terjadi peningkatan dari tahun 2011 s.d

2013 karena adanya penambahan jumlah balita diikuti

dengan penambahan jumlah posyandu. Tahun 2014 jumlah posyandu yang ada 319 unit dengan jumlah sasaran balita sebanyak 17.986 (17,73 %), karena kurangnya jumlah balita. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Cakupan

pelayanan

kesehatan

dasar

masyarakat

miskin

mempunyai Target 100% , Realisasi 10,23 % dan % Capaian 10,23 %. Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, diperoleh dari jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata I dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin .

Untuk Tahun 2014

ada

60.795

masyarakat miskin yang menggunakan sarana kesehatan strata I dari 76.773 masyarakat miskin (79,19%). Sedangkan pencapaian dalam kurun lima tahun

dapat dilihat

pada grafik dibawah ini :


III-110


Grafik : 3.42 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahun 2011 -2015 kab.Soppeng

Berdasarkan Capaian

Grafik 3.20 , Pada Tahun 2011 dan Tahun 2012

Kinerja

Cakupan

pelayanan

masyarakat miskin mencapai 100%

kesehatan

dasar

karena menggunakan

defenisi Riil yaitu semua masyarakat miskin yang datang kesarana kesehatan diberikan pelayanan. Tahun 2013 Capaian Kinerja hanya 95,5% karena dari 76.773 masyarakat miskin hanya 73.324 yang berkunjung ke sarana kesehatan. Untuk Tahun 2014

ada

60.795 masyarakat miskin yang

menggunakan sarana kesehatan strata I dari 76.773 masyarakat miskin (79,19%). Indikator ini dilaksanakan dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis (Provinsi), Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis

(Kabupaten)

dan

Kegiatan Pelayanan JKN (Kapitasi). Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mempunyai Target 100%, Realisasi 6,33% dan % Capaian 6,33%. Realisasi

cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin diperoleh dari jumlah pasien masyarakat


III-111


miskin di sarkes strata 2 dan strata 3 dibagi Jumlah masyarakat miskin.

Pada

dasarnya

semua

masyarakat

miskin

yang

memerlukan rujukan ke Sarana pelayanan strata 2 dan strata 3 diberikan oleh Puskesmas (sarana pelayanan dasar). Tahun

2015

ada

6.930

pasien

masyarakat

Untuk

miskin

yang

memerlukan rujukan ke Sarana pelayanan strata 2 dan strata 3 dari 110.174 (6,33%) masyarakat miskin. Rendahnya

capaian

kinerja

indicator

tersebut

disebabkan

sebagian besar pasien masyarakat miskin dapat ditangani pada sarana pelayanan Strata 1 sehingga tidak perlu dirujuk ke sarana pelayanan Strata 2 atau Strata 3. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota mempunyai Target 100% , Realisasi 100 % dan % Capaian 100%. Untuk Tahun 2015 hanya 1 sarana kesehatan (Rumah Sakit ). Pada Tahun 2011 s.d 2015 Capaian Kinerja 100% karena semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan di Rusam Sakit diberikan pelayanan. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan

Pelayanan Kesehatan Gratis (Provinsi),

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis

(Kabupaten)

dan

Kegiatan Pelayanan JKN (Kapitasi) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam mempunyai target 100%, Realisasi

100%,

desa/kelurahan

Capaian mengalami

100%. KLB

Realisasi

dilakukan

cakupan

penyelidikan

epidemiologi diperoleh dari jumlah desa/kelurahan mengalami BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-112


KLB yang ditangani kurang dari 24 jam dibagi dengan jumlah desa kelurahan dengan KLB yang ada pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2014 terjadi 9 KLB yang terdiri dari AFP non polio 4, rabies 3, Keracunan makanan 1 dan DBD 1. Ke sembilan kasus KLB tersebut dilakukan penanganan sesegera mungkin dalam tempo < 24 jam (100%).Cakupan ini mencapai target. Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Desa Siaga Aktif mempunyai Target 80% , Realisasi 97,14 % dan

Capaian 121,43%. Realisasi Cakupan Desa Siaga

Aktif diperoleh dari jumlah desa yang mempunyai poskesdes dan forum desa siaga aktif dibagi dengan jumlah seluruh desa. Untuk Tahun 2015 ada 68 desa yang mempunyai poskesdes dan forum desa siaga aktif dari 70 Desa/Kelurahan (97,14%).

Hal ini

disebabkan karena Tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan berfungsinya forum desa siaga.

Sedangkan pencapaian dalam

kurun lima tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik : 3.43 Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2011 -2015

Berdasarkan Grafik 3.21 , Pada Tahun 2011 dan Tahun 2013 Realisasi Cakupan Desa siaga aktif hanya mencapai 74,28 % karena baru ada 52 desa/kel yang mempunyai forum desa siaga aktif


III-113


Cakupan Puskesmas Capaian Kinerja Cakupan Puskesmas mencapai Target dimana target 212,5% , Realisasi 212,5 % dan Capaian 100 %. Pada Tahun 2015

realisasi

mencapai 212,5 % dimana ada 17

puskesmas yang tersebar di 8 Kecamatan. Hal ini disebabkan untuk

lebih mendekatkan pelayanan kesehatan primer kepada

masyarakat. Pada Tahun 2011 s.d 2015 Realisasi sama 212,5% karena tidak ada penambahan puskesmas. Cakupan Puskesmas Pembantu Cakupan Puskesmas

pembantu mempunyai Target 62,86% ,

Realisasi 62,86 % dan Capaian 100 %. Kinerja

Pada Tahun 2015 Capai

mencapai target 62,86 % dimana

ada

44 Puskesmas

pembantu yang tersebar di 70 Desa/Kelurahan. disebabkan

untuk

Hal ini

lebih mendekatkan pelayanan kesehatan

primer kepada masyarakat. Pada Tahun 2011 s.d 2015 Realisasi sama 62,86% karena tidak ada penambahan jumlah puskesmas pembantu. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk. Rasio

Puskesmas,poliklinik,pustu

per

satuan

penduduk

mempunyai Target 6% , Realisasi 0.512 % dan Capaian 8.53 %. Pada Tahun 2015 mencapai 62,86 % Pada Tahun 2015 jumlah Puskesmas 17 unit, Puskesmas Pembantu 44 unit , poskesdes 68 unit dan semuanya tersebar di 70 Desa/Kelurahan

dengan

jumlah penduduk yang ada sebanyak 251.801 jiwa. Rendahnya capaian kinerja indikator tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan tidak mampu mengimbangi jumlah penduduk Rasio Rumah Sakit Per Penduduk. Rasio Rumah Sakit Per Penduduk mempunyai Target 0,01% , Realisasi 0,004 % dan Capaian 40,0 %. PadaTahun 2015 Jumlah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-114


Rumah Sakit 1 (satu) unit melayani penduduk sebanyak 251,801 jiwa. Pencapaian ini belum mencapai target karena bertambahnya jumlah peduduk tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah rumah sakit. Pada Tahun 2011 s.d 2015 Realisasi sama 0,004 % karena tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Rasio dokter per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk mempunyai Target 40% , Realisasi 0,29% dan

Capaian 0,74%. Perhitungan Rasio dokter

per satuan penduduk diperoleh dari banyaknya dokter yang ada dalam suatu wilayah dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Pada Tahun 2015 dari 251.801 jumlah penduduk hanya ada 74 dokter (0,29%). Pencapaian ini belum mencapai dari target yang tetapkan yaitu

40% karena penambahan jumlah

dokter belum sesuai dengan kebutuhan. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pada Indikator RSUD Ajjappannge dalam pencapaian sasaran pelayanan

yang

dijadikan

dasar

ukuran

adalah

indikator

kunjungan rawat jalan, kunjungan IGD rawat inap melalui perhitungan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar ratio kelayakan. rawat

jalan

Jumlah kunjungan pasien baik kunjungan ke

maupun

IGD

sangat

berpengaruh

terhadap

kredibilitas ruah sakit dalam optimalisasi dan responsifitas pelayanan, sedangkan indikator BOR sangat menentukan tingkat kepadatan penggunaan tempat tidur, LOS menggambarkan lama perawatan, TOI menggambarkan interval pemakaian tempat tidur dengan kekosongannya, BTO menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur dalam setahun, NDR merupakan gambaran angka BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-115


kematian > 48 jam artinya kinerja pelayanan rumah sakit setelah pasien dirawat diharapkan dapat menurunkan angka tersebut, demikian pula halnya dengan GDR dengan menggambarkan angka kematian umum diharapkan setiap tahunnya menurun. 1. Dalam pencapaian indikator kunjungan rawat jalan mencapai 37.329 orang dari target 42.000 orang artinya unit pelayanan rawat jalan hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan mencapai 88,88%. 2. Kunjungan IGD mengalami penurunan mencapai 3.169 orang hal ini disebabkan karena adanya perubahan tarif. 3. BOR dalam target capaian kinerja realisasinya mencapai 103,30%

yang

berarti

rumah

sakit

telah

mampu

meningkatkan kinerja pelayanannya. 4. LOS dari target capaian indikator 65 hari, realisasi mencapai 95,03% artinya lama rawat pasien meningkat sehingga rumah sakit telah cukup mampu bekerja sesuai dengan

yang

ditentukan, walaupun belum mencapai target. 5. Dalam pencapaian target indikator TOI 1 hari realisasinya 1 hari artinya rumah sakit mampu bekerja sesuai dengan target yang ditentukan (164%). 6. Untuk mencapai indikator BTO rumah sakit sudah mampu menurunkan frekuensi pemakaian tempat tidur. 7. NDR dari target capaian indikator 60/0, realisasinya mencapai 11,870/0 artinya rumah sakit belum dapat menurunkan angka kematian >48 jam secara signifikan dengan fasilitas dan kapasitas yang tersedia. 8. Demikian pula GDR rumah sakit belum mampu menurunkan angka capaian indikator dari target 10

0/0

dari 25,360/00

artinya belum terdpat penurunan angka kematian karenna masih pada kisaran angka standar < 45 0/0 penderita keluar.


III-116


Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, RataRata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf (AMH) Pembangunan manusia merupakan suatu paradigma yang menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga setiap upaya pembangunan menpunyai ciri dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam kerangka inilah maka pembangunan daerah Kabupaten Soppeng ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penduduk dalam semua proses pembangunan melalui perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upayaupaya

pemberdayaan

kemampuan

dasar

yang

mengutamakan

manusia

agar

dapat

peningkatan sepenuhnya

berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melakukan upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya baik kualitas intelektual (pendidikan), kualitas fisik (kesehatan),

kesejahteraan

ekonomi

(daya

beli),

maupun

moralitas (iman dan takwa). Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015. Bergeraknya

indeks peningkatan pembangunan Sumber

Daya Manusia adalah harapan dari pemerintah daerah ini yang kemudian

membuat

Pemerintah

penajaman terhadap berbagai

daerah

mendorong

upaya

program dari berbagai sektor

selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tentunya pengukuran terhadap peningkatan SDM ditinjau dari pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI), Cara pengukuran dari IPM tersebut dipantau dari perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah serta kemampaun daya beli yang diperoleh dari rata-rata pengeluaran


III-117


perkapita

riil.

Berdasarkan

perhitungan

BPS

Kabupaten

Soppeng, IPM Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 telah mencapai 64,10 poin, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang hanya mencapai 63,80 poin. Dilihat dari besaran IPM Kabupaten Soppeng tahun 2015 yang sebesar 64,10 yang termasuk kedalam tingkatan menengah-atas. Peningkatan IPM Kabupaten Soppeng tentunya disebabkan oleh meningkatnya semua komponen yang digunakan untuk menghitung IPM. Angka harapan hidup yang meningkat pada tahun 2015 sebesar 68,24 dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 68,15. Angka Melek Huruf meningkat pada tahun 2014 sebesar 95,88% dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 86,71%. Dan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 meningkat sebesar 6,88 tahun dibanding pada tahun 2011 yang sebesar 6,81 tahun. Grafik : 3.44 Perkembangan IPM Kab.Soppeng Tahun 2011 -2015

Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, Kegiatan Kepemudaan dan Lapangan Olahraga Jumlah organisasi pemuda tahun 2015 sebanyah 23 organisasi, Organisasi olahraga sebanyak 20 organisasi, sedangkan jumlah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-118


kegiatan kepemudaan sebanyak 2 kegiatan dan kegiatan olahraga sebanyak 3 kegiatan dan Lapangan olahraga sebanyak 125 lapangan yang tersebar di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng.

Sasaran 5 Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya

membaiknya

sarana

dan

prasarana

wilayah.

Jumlah

indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 16 indikator. Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Membaiknya Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Satuan Target

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

2

Panjang jalan kabupaten kondisi baik (>40Km/Jam)

3

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m)

4

dlm

%

Realisasi


57.50

49.32

85.77

523,992

451,167

86.10

%

0.001

0.218

218.00

%

1.57

1.52

103.18

%

46.88

45.07

KM

8

Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kab. Dalam kondisi baik Angkutan darat

9

Kepemilikan KIR angkutan umum

%

91

83.5

10

Lama pngujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Menit

24

24

11

Biaya pengujian angkutan umum

-MPU

50,000

70,000

60.00

-Barang

60,000

80,000

66.67

30

37

5 6

7

12

Jumlah surat nasional/lokal


kelayakan

kabar

unit

1

96.14

7

700.00 174.49

%

37.48

65.40

%

6.00

5.90

98.33 91.76

Buah

100.00

123.33

III-119


13

Jumlah penyiaran radio/ TV lokal

Buah

14

Wibesite milik pemerintah daerah

Ada

15

Pameran/ekspo

16

4

4

100.00

Ada

Ada

100.00

Kali

Luas Wilayah perkotaan

5

6

Ha

11.900

9,564.790

83.33 80376.39

Rata-rata Capaian Sasaran 5

139.77

Capaian rata-rata sasaran 2 sebesar 139.77% dengan kategori sangat baik. Analisis atas capaian-capaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik Realisasi indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik

didapatkan

dengan

membandingkan

antara

panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik + kondisi sedang dengan panjang jalan kabupaten keseluruhan. Kondisi jalan yang Baik dan Sedang dimaksudkan sebagai kondisi jalan yang baik karena dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan normal minimal 40 Km/Jam. TABEL 3.23 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi TAHUN 2011-2015 KABUPATEN SOPPENG NO

URAIAN

Panjang Jalan (Km) 2011

2012

2013

2014

290,782

320,846

352,930

324,182

315,591

98,076

110,400

116,170

144,619

135,576

17,699

140,540

104,985

124,235

121,899

Kondisi Rusak 317,455 332,126 329,827 Berat 3 724,012 903,912 903,912 Jalan Secara Keseluruhan Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015

319,745

341,764

912,781

914,830

1

2

MANTAP Kondisi baik Kondisi Sedang Rusak KURANG MANTAP Kondisi Rusak


2015

III-120


Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.45 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

2. Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/Jam) Realisasi indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik didapatkan dengan menghitung total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. GRAFIK 3.46 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik


III-121


Untuk ketercapaian Renstra 2011-2015, pada akhir tahun 2015 diharapkan tingkat capaian kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 523.992 km sehingga masih dibutuhkan penambahan capaian panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 72,825 Km. Indikator

kinerja

tersebut

dicapai

dengan

dukungan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:  Pembangunan jalan;  Pembangunan jembatan;  Pembangunan jalan (peningkatan jalan); 3. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ Saluran pembangunan air (minimal 1,5 m) Grafik 3.47 Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Tingginya capaian kinerja indikator persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase merupakan angka capaian yang kurang rasional,sehingga pada penetapan target kinerja pada tahun selanjutnya akan dikoreksi dan diperbaiki. BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-122


Upaya yang telah dilakukan guna peningkatan capaian kinerja bidang

kebinamargaan

pembangunan

dan

adalah

pemeliharaan

dengan jalan

mengutamakan dengan

prioritas

penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan fungsi jalan, dan untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan data/informasi kebinamargaan yang akurat. Sehingga tiap tahunnya dilakukan survey

dan

mengetahui

pemetaan kondisi

kondisi terbaru

jalan sebagai

dan

jembatan

dasar

untuk

perencanaan

penanganan 4. Sempadan jalan yang dipakai bangunan liar Realisasi capaian indikator persentase sempadan jalan yang dipakai bangunan liar didapatkan dengan membandingkan antara panjang jalan kabupaten yang dipakai bangunan liar (bangunan yang tidak memenuhi syarat sempadan jalan) dengan panjang jalan kabupaten keseluruhan. Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan pada grafik berikut ini: Grafik 3.48 Sempadan Jalan yang dipakai Bangunan Liar

Indikator sasaran ini dicapai dengan dukungan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, berupa pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan bangunan baru. Kegiatan ini secara reguler dilaksanakan di 8 kecamatan se Kabupaten Soppeng.


III-123


5. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan target 46,88 dan realisasi 44,07 atau capaian 96,14. Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase drainase

dalam

kondisi

baik/pembuangan

aliran

air

tidak

tersumbat, dan luas wilayah kebanjiran. Realisasi capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan antara panjang saluran drainas edalam kondisi baik dengan panjang drainase keseluruhan. Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini: GRAFIK 3.49

Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase

drainase

dalam

kondisi

baik

mengalami

kenaikan pada tahun 2015, sehingga capaian kinerja juga mengalami capaian.

peningkatan

walaupun

belum

memenuhi

target

Hal ini dikarenakan persentase target yang juga

semakin tinggi. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Walaupun upaya perbaikan/pembangunan III-124


drainase sangat signifikan dengan penganggaran dana cukup besar. Faktor penghambat lainnya adalah data yang dimiliki sangat minim, data capaian didapatkan dari data realisasi pekerjaan pembangunan drainase gotong royong Dinas PU Kab.Soppeng, padahal pembangunan/perbaikan drainase dan bangunan pelengkapnya tidak hanya dilakukan oleh Dinas PU tapi juga mengalami program PNPM, ADD dan lain-lainnya. 6. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Realisasi indikator tersebut didapatkan dengan menghitung jumlah lokasipembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibandingkan dengan panjang turap/talud dan bronjong yang ditargetkan dalam Renstra. Target Terbangunnya turap/talud dan bronjongdi wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor pada tahun 2015 adalah 1 unit (60 m), sedangkan turap/talud dan bronjong yang selesai pada akhir tahun 2015 oleh Dinas PU Kab. Soppeng adalah sebanyak 7 unit (420 m).

Capaian dalam 5 tahun

terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini: GRAFIK 3.50 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung


III-125


Indikator

kinerja

tersebut

dicapai

dengan

dukungan

ProgramPembangunan Jalan (Peningkatan Jalan) , dengan paket Pekerjaan : -

Pembangunan Talud Jalan Tanah Belange

-

Pembangunan Talud Jalan Sumpang Ale

-

Pembangunan

Talud

Jalan

Sebelah

Selatan

Pasar

Pacongkang Pembangunan Proteksi Jalan (Talud) Ruas Lajoa-Citta di

-

Gaya Baru Peningkatan Proteksi Jalan (Talud) Ruas Lajoa-Citta di

-

Kampiri -

Pembangunan Talud Kelurahan Batu-Batu

-

Pembangunan Talud Kelurahan Manorang Salo

7. Luas irigasi Kab. Dlm kondisi baik Selanjutnya untuk indikator persentase luas irigasi dalam kondisi baik dengan realisasi sebesar 68,62 persen dari target sebesar 37,48

persen

atau

dengan

capaian

183,08

persen.

ini

menunjukkan bahwa persentase luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun

2015.

Kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

pencapaian program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ini berhasil secara keseluruhan. Ini dapat dilihat dari pencapaian kegiatan tersebut yaitu: a. Rehabilitasi/Pemeliharaan pemeliharaan

jaringan

rehabilitasi/pemeliharaan

Jaringan irigasi

Irigasi,

sepanjang

bangunan

utama

berupa

52,5 &

meter,

pelengkap

irigasi, dan galian waled bendung & saluran irigasi sepanjang 800 meter (sebanyak 3 paket) dengan lokasi tersebar di semua kecamatan

dalam


sejumlah

desa/kelurahan,

hasil

yang

III-126


dicapai adalah terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi yang mampu menunjang kelancaran air irigasi. b. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan

Irigasi

yang

telah

dibangun, berupa biaya umum (kegiatan DAK Tambahan 6 paket), biaya survei desain dan pengawasan serta biaya konstruksi (sebanyak 26 paket) berupa Peningkatan Saluran sepanjang 5.910 meter, Rehabilitasi Saluran sepanjang 294 meter, rehabilitasi bendung sebanyak 4 buah, rehabilitasi pintu saluran sebanyak 3 buah dengan lokasi tersebar di semua kecamatan dalam sejumlah desa/kelurahan, hasil yang dicapai adalah terlaksananya pemeliharaan saluran dan rehabilitasi bendung yang mengalirkan air ke lahan pertanian. c.

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Petani

Pemakai

Air,

berupa

Pelatihan Staf tentang “Desain partisipatif” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas SKPD (Bappeda) selama 2 (dua) hari dan di Pemandian Alam Lejja selama 1 (satu) hari dengan jumlah peserta sebanyak ±30 orang, pengadaan komputer (1 unit), laptop (1 unit), printer deskjet (3 unit), teodolite (1 unit), dan Rehabilitasi Partisipatif Saluran D.I. Lapince sepanjang 230 meter (1 kegiatan) dan lokasinya di Kecamatan Marioriwawo, hasil yang dicapai adalah staf mengetahui tentang desain partisipatif serta terbangunnya jaringan irigasi. d. Pembangunan Jaringan Irigasi, berupa biaya survei desain, biaya

pengawasan,

dan

biaya

konstruksi

Pembangunan/Pembuatan Saluran Irigasi sepanjang 1.502 meter, Pengerukan Saluran sepanjang 3.635 meter, Perbaikan Lining Saluran sepanjang 114 meter, Rehabilitasi Saluran Irigasi sepanjang 164 meter, Pembuatan Saluran Pembuang sepanjang 410 meter, Pembuatan/Pembangunan Bendung sebanyak 2 buah, Peningkatan Saluran sepanjang 4.531 meter,

Pembuatan


Gorong-Gorong

sebanyak

1

buah, III-127


Rehabilitasi Bendung sebanyak 5 buah (39 paket) dengan lokasi tersebar di sejumlah desa/kelurahan pada kecamatan Ganra,

Donri-Donri,

Citta,

Lilirilau,

Lalabata,

Liliriaja,

Marioriwawo dan Marioriawa, hasil yang dicapai adalah terwujudnya

pembangunan

jaringan

irigasi

berupa

pembangunan/rehabilitasi Bendung, saluran irigasi, lining saluran,

saluran

pembuang

dan

gorong-gorong

serta

pengerukan saluran. e.

Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif, berupa Pelatihan P3A/GP3A tentang “Desain partisipatif” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas SKPD (Bappeda) selama 2 (dua) hari dan di Pemandian Alam Lejja selama 1 (satu) hari dengan jumlah peserta sebanyak ±30 orang, Penyusunan Program Komisi Irigasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas PSDA-PE dan Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi berupa Desain Partisipatif (1 kegiatan) untuk 4 D.I. (DI. Alau Sarasa, Awo Banua, Kajuara dan Labuleng), Konstruksi Partisipatif D.I. WelongE, DI. Labuleng dan DI. Kajuara I (3 paket) dan lokasinya di Kecamatan Liliriaja dan Marioriawa, hasil yang dicapai adalah petani/kelompok P3A mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing serta terbangunnya jaringan irigasi.

f.

Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, berupa pengadaan mesin chain saw (3 Unit), pengadaan tenda posko (3 unit), pengadaan camping bed (15 unit), pengadaan HT (10 unit) dan pengadaan senter kepala (75 unit), hasil yang dicapai adalah terpenuhinya peralatan penunjang

operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi

untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Berikut grafik persentase luas irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2011-2015.


III-128


Grafik 3-51

Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2011-2015

8. Angkutan darat Capaian indikator Angkutan darat tahun 2015 sebesar 98.33 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 6.00 persen dapat terealisasi sebesar 5.90 persen.

Jumlah angkutan darat pada

tahun 2015 sebanyak 1,276 unit berbanding dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 858,240 orang.

Adapun

perbandingan angkutan darat untuk tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 3.52 Persentase Capaian Angkutan Darat Tahun 2011-2015


III-129


9. Kepemilikan KIR Angkutan Umum Capaian indikator Kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 91,76 persen dari target yang ditetapkan sebesar 91 persen dapat terealisasi sebesar 83,5 persen. Capaian kepemilikan KIR Angkutan umum mengalami peningkatan tahunnya karena banyaknya kendaraan luar daerah yang numpang uji di Kab.Soppeng. 10. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Capaian indikator Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen dapat terealisasi sebesar 100 persen.

Lama

pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Kab.Soppeng rata-rata 24 menit yang meliputi system emisi gas buang, system kelistrikan dan system pengereman. 11. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Capaian indikator biaya pengujian kelayakan angkutan umum sebesar 60 persen sedangkan biaya angkutan barang sebesar 66,67 persen.

Dengan adanya kenaikan biaya uji sesuai

dengan ketentuan Perda maka retribusi penguji kendaraan dapat melebihi target PAD, tetapi disisi kenaikan biaya uji keur ini mempengaruhi penurunan capaian kinerja. 12. Jumlah surat kabar nasional/lokal Capaian indikator jumlah surat kabar nasional/lokal sebesar 123,33 persen dari target yang ditetapkan sebesar 30 buah dapat terealisasi sebesar 37 buah surat kabar. Jumlah surat BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-130


kabar

yang

berlangganan

pada

tahun

2015

mengalami

peningkatan dan semakin menambah wawasan bagi para aparatur. 13. Jumlah penyiaran radio/ TV lokal Capaian indikator jumlah penyiaran radio/TV local sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4 buah

dapat

terealisasi sebesar 4 buah. Pemkab Soppeng khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tetap melakukan pembinaan

kepada

pengusaha

radio/tv

local

agar

tetap

menyajikan berita-berita yang sifatnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kab.Soppeng khususnya. 14. Webesite milik pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng telah memiliki Website yang bisa

di

akses

oleh

masyarakat

luas

yaitu

di

www.kabsoppeng.go.id 15. Pameran/ekspo Capaian indikator pameran/ekspo 83,33% dari target sebesar 6 kali dan dapat terlaksana sebanyak 5 kali. Pameran/ekspo pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Pekan Raya Jakarta (PRJ) Tahun 2015 di Jakarta 2. Pameran

Pembangunan

Daerah

Sul-Sel

Tahun

2015

di

Makassar 3. Pameran Pekan Raya Sulawesi Selatan Tahun 2015 di Makassar 4. Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Soppeng Tahun 2015 di Watansoppeng


III-131


16. Luas wilayah perkotaan Realisasi capaian indikator luas wilayah perkotaan didapatkan dengan luas luas wilayah perkotaan di Kabupaten Soppeng. Capaian indiKator luas wilayah perkotaan sebesar 80,376.39% atau target sebesar 11.900 Ha dan terealisasi sebesar 9,564.790 Ha.

Sasaran 6 Meningkatnya Investasi Swasta Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatnya investasi swasta. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 2 indikator. Tabel 3.24 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Investasi Swasta No. Indikator Kinerja

Satuan Tahun 2015 Target Realisasi

1

Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi

2

Jumlah investasi

persetujuan

%


20

17,08

85,40

1,726

6,787

393.22

Rata-Rata Capaian sasaran 6

478.62

Ijin

Capaian rata-rata sasaran 6 sebesar 478.62 dengan kategori sangat baik. Analisis atas capaian-capaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1) Indikator Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi dengan capain 85,40%.

Realisasi PMDN Pada Tahun 2014 sebesar Rp.


III-132


Rp.156.179.731.315,-

meningkat

pada

tahun

2015

yaitu

sebesar Rp. 182.852.306.859,-. Walaupun capaian kinerjanya rendah tapi diliat dari segi pendapatan PMDN terdapat peningkatan. Kegiatan yang dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha sehingga tercipta kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha dibidang penanaman modal dan badan usaha daerah sebanyak 10 kali koordinasi. 2) Indikator Jumlah persetujuan investasi yang disetujui oleh pemda realisasi sebesar 6.787 ijin dari target yang ditetapkan sebesar 1.726 ijin atau capaian sebesar 393,22%. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng di sebutkan bahwa indikator sasarannya yaitu 100 % indikator sasaran izin diterbitkan. Hal ini berarti pemohon yang mengajukan izin ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, apabila berkas persyaratannya lengkap, maka izinnya itu harus diterbitkan. Adapun pelayanan perizinan yang diterbitkan selama tahun 2015 sesuai tabel dibawah ini. Tabel 3.25 Jumlah perizinan yang diterbitkan Dari Kantor Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng. No A

Jenis Perizinan

Tahun 2012

2013

2014

2015

60 1 63 22 53

719 289 575 354 543

2

24

483 330 464 245 556 15

1429 489 1420 856 522 3

2 2

55 15

2

18

14 10 7

99 -

1

2

0

-

IZIN -

Izin Gangguan (HO) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin SITU Izin Usaha Perdagangan Izin Penelitian Izin Usaha Pertambambangan Mineral dan Batubara (IUP) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Penggilingan Padi Izin Pendaftaran Gergaji Piring dan Gergaji Rantai Izin Pengguna Gergaji Pita dan Sejenisnya


III-133


-

Izin Usaha Peternakan TDP IUPHK RTTUPP TDI SIPA (APOTEK) SIA(APOTEKER) IUPHHK IUPR (PETERNAKAN) IPR (REKLAME) TDG Izin Pendirian Toko Obat (SIPTO) SIP ( DOKTER ) SIPO ( OPTIK )

1 5 3 1 -

16 336 1 17 19 6 2 16 9 2 5 -

-

SURAT Izin Kerja Bidan Surat Izin Praktek Bidan Surat Izin Kerja Tenaga Tehnis Kefarmasian Surat Izin Kerja Perawat Surat Izin Praktek Perawat Izin Usaha Industri Izin Trayek Izin Sarana Kesehatan Izin Tenaga Kesehatan Izin Usaha Perikanan Izin Lokasi

-

-

-

-

-

2 -

JUMLAH

239

3019

-

0 235 0 2 11 3 6 0 9 4 5 2 53 1 57

897 23 5 7 -

4 3

-

72 0 0 193 -

1 731 15 280 1 9

2.793

6.787

Sasaran 7 Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya

membaiknya

Pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

dan

Lingkungan Hidup. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 17 indikator.


III-134


Tabel 3.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Persentase Penanganan sampah

%

2.

Cakupan pengawasan pelaksanaan amdal

terhadap

%

3.

Status Mutu Air Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan Hukum Lingkungan Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mata air

%

4. 5. 6.

M3 % %


Target

Realisasi

13.95

23.09

165.52

100

100

100.00

100

100

100.00

113.77

3.13

2.75

100

100

100.00

13

0

0.00

7.


Ha

28.00

30.07

92.61

8.

Pertambangan tanpa izin

%

94

57.69

61.37

9.

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan

%

0.59

3.91

662.71

4.09

7.99

195.35

7.00

1.05

185.00

0.19

0.30

157.89

%

500

0.38

0.08

%

10.07

0.110

1.09

%

100

70.37

70.37

%

100

100

100.00

100

100

100.00

10. 11. 12.

% %

15.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Rasio RTH per satuan luas wilayah per HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Luas lahan bersertifikat

16.

Penyelesaian kasus tanah negara

17.

% Penyelesaian izin lokasi Rata-Rata Capaian Sasaran 7

13. 14.

123.22

Capaian rata-rata sasaran 7 sebesar 123.22 dengan kategori sangat baik Analisis atas capaian-capaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1)

Indikator Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Soppeng dengan capaian kinerja sebesar 165,52% dari target 13,95% dan realisasi mencapai 23,09.


Indikator capaian kinerja ini diukur III-135


dengan menghitung volume sampah yang terangkut ke TPA dibagi jumlah timbulan sampah dalam satu tahun. Volume sampah yang ditangani sebesar 180 m3 dibagi dengan volume produksi sampah sebesar 779,58 m3.

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap

pencapaian target penanganan sampah yaitu: - Adanya penambahan mobil pengangkut sampah 1 Unit dan motor 3 roda sebanyak 6 unit Berikut capain persentase penangan sampah dari tahun 20112015 Grafik 3.53 Persentase Penangan Sampah Tahun 2011-2015

2)

Indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal : Capaian kinerja melalui cakupan pengawasan terhadap pelasanaan AMDAL adalah 100%. Dari hasil pemantauan dan pengawasan terhadap industry dan dan tambang di Kabupaten Soppeng, belum didapatkan adanya perusahaan/industry kecil yang wajib AMDAL hanya wajib UKL/UPL.


III-136


Grafik 3.54 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tahun 2011 – 2015

Untuk capaian indikator kinerja cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari tahun 2011 s.d 2016 yang dapat dilihat pada grafik

3.58 di atas menunjukkan angka yang tinggi yaitu

100%. Indikator ini dapat dicapai dengan melakukan pembinaan terhadap

usaha/kegiatan

yang

wajib

dokumen

AMDAL.

Di

Kabupaten Soppeng, usaha/kegiatan yang wajib AMDAL adalah Rumah Sakit, Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kecamatan DonriDonri dan HTI di Kecamatan Marioriawa serta Industri Kelapa Sawit. Dimana dari keseluruhan usaha/kegiatan telah memiliki Dokumen AMDAL sedangkan Industri Kelapa Sawit masih dalam tahap penelitian dan penyusunan Dokumen AMDAL. Akan tetapi, telah dilakukan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang wajib UKL/UPL seperti tambang galian golongan C dan perumahan 3)

Indikator Status Mutu Air dengan realisasi 100%; Pencapaian ini berdasarkan hasil pengujian kualitas air Sungai Batu-batu, Sungai Pacongkang dan Sungai Mario dan semuanya masih dalam ambang batas berdasarkan baku mutu kelas air berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.

4)

Indikator

Tempat

pembuangan

sampah

(TPS)

per

satuan

penduduk dengan target 113,77 M³ tercapai sebesar 3,13 M³ dengan tingkat pencapaian sebesar 2,75%. (tidak mencapai target) BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-137


karena adanya perbedaan perhitungan pada saat menentukan target volume daya tamping TPS per satuan penduduk.

Namun

pada tahun 2015 perhitungan volume daya tampung TPS per satuan penduduk dihitung dari jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk. Indikator kinerja tersebut dicapai dengan dukungan kegiatan sebagai berikut: -

Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

-

Peningkatan operasional dan pemeliharaan

prasarana dan

sarana persampahan. Berikut capain persentase tempat pembuangan sampah dari tahun 2011-2015 Grafik 3.55 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tahun 2011-2015

5)

Indikator Penegakan Hukum Lingkungan dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100% atau capaian 100%. Untuk tahun 2015, jumlah pengaduan atas indikasi adanya kerusakan lingkungan akibat tambang galian golongan C yang diterima oleh Pemda

melalui

Tim

Terpadu

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan dan Mineral Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) pengaduan. Kasus ini diselesaikan di luar pengadilan yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-138


lokasi tambang oleh Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan dan Mineral Kabupaten Soppeng dan musyawarah mufakat dengan masyarakat sekitar tambang. 6)

Indikator Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air dengan realisasi 0% dari target yang ditetapkan yaitu 13% atau capaian 0%.

Indikator penghijauan wilayah rawan longsor dan

sumber mata air tidak tercapai karena tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehigga tidak ada factor pembagi untuk menghitung persentase penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.

Akan tetapi Kantor

lingkungan hidup tetap melakukan kegiatan penanaman disekitar sumber mata air melalui kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 7)

Indikator Luas wilayah kebanjiran dengan realisasi sebesar 30,07% dari target sebesar 28,00 Ha atau capaian capaian 92,61%. Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, dan luas wilayah kebanjiran. Realisasi capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan antara panjang saluran drainasedalam kondisi baik dengan panjang drainase keseluruhan.

8)

Indikator Pertambangan tanpa izin dengan capaian sebesar 61,37% dari target yang ditetapkan sebesar 94% dan realisasi sebesar 57,69%. Kegiatan yang mendukung Pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan galian gol “C” berupa pengawasan yang dilakukan dibidang pertambangan di 8 ( delapan ) kecamatan yang ada dalam hal pematuhan pihak penambang akan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berlaku, begitu pula pengawasan terhadap penambangan –penambangan liar yang ada.

9)

Indikator Kontribusi pertambangan terhadap PDRB dengan capaian 662,71% dari target 0,57% dan realisasi sebesar 3,91%.


III-139


Dari Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan

Rp.

241,563.2 di bagi dengan Jumah total PDRB Rp. 6,176,042.70,10) Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan capaian

mencapai 195,35% dari target yang ditetapkan sebesar 4,09% dengan realisasi sebesar 7,99%. Dari Luas total hutan dan lahan kritis sebesar 49,792.31 Ha terdapat Luas hutan dan lahan kritis yang

direhabilitasi

3,979.00

Ha.

Kegiatan

yang

mendukung

keberhasilan indikator ini adalah Kegiatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.56 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2011-2015

11) Indikator Kerusakan kawasan hutan dengan capaian sebesar

185,00% dari target yang ditetapkan sebesar 7,00% dan terealisasi sebesar 1,05. Dari Luas kawasan hutan 46,025 Ha terdapat kawasan hutan yang rusak hanya 483.50 Ha.

Kegiatan ini

didukung melalui kegiatan Rehabilitasi dan lahan. Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini:


III-140


Grafik 3.57 Kerusakan kawasan hutan Tahun 2011-2015

12) Indikator Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dengan

capaian 157,89% dari target 0,19% dan realisasi sebesar 0,30%. Dari

Jumlah

Kontribusi

PDRB

dari

sektor

kehutanan

Rp.

18,840,20 di bagi dengan Jumah total PDRB Rp 6,176,042.70,Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.58 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Tahun 2011-2015

13) Realisasi capaian indikator rasio RTH per satuan luas HPL/HGB

didapatkan dengan membandingkan antara luas Ruang Terbuka Hijau dengan Luas wilayah ber-HPL/HGB. Target rasio RTH per satuan luas HPL/HGB pada tahun 2015 berdasarkan RPJMD Kab. Soppeng tahun 2011-2015 adalah 500% BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-141


dari total panjang jalan kabupaten. Sedangkan berdasarkan data pada akhir tahun 2015 luas RTH di Kota Watansoppeng adalah 50.000 Ha. Capaian dalam 5 tahun terakhir dapat disajikan pada grafik berikut ini ; Grafik 3.59

Adanya penurunan realisasi pada tahun 2015 disebabkan karena perubahan metode perhitungan indikator ini.Pada tahu 2011

-2014

realisasi

indikator

rasio

bangunan

ber-IMB

menggunakan satuan % (Persen). Target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra juga menggunakan satuan % (persen). Hal ini kemudian dikoreksi pada tahun 2015 dengan menggunakan metode perhitungan sesuai dengan permendagri 54 tahun 2010. Salah satu kesulitan dalam mengumpulkan data terkait indikator ini adalah kurang akuratnya data terkait Ruang Terbuka Hijau khususnya di perkotaan. Luasan RTH yang selama ini menjadi tolak ukur adalah RTH taman dan hutan kota, sedangkan untuk RTH public lainnya seperti jalur hijau dan permakaman belum dinventarisasi. 14) Indikator Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dengan

realisasi sebesar 0,110 persen dari target yang ditetapkan sebesar 10,07 persen atau capaian sebesar 1,09 persen. Dari Jumlah rumah seluruh rumah sampai akhir 2015 sebesar 59.009, terdapat 6.505 Jumlah Rumah ber IMB. kegiatan yang mendukung adalah BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-142


pengawasan pemanfaatan ruang, berupa pekerjaan pengawasan terhadap pembangunan bangunan baru. Kegiatan ini secara reguler dilaksanakan di 8 kecamatan se Kabupaten Soppeng.Capaian dalam 4 tahun terakhir dapat disajikan dalam grafik berikut ini: Grafik 3.60 Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan Tahun 2011-2015

Adanya penurunan realisasi dan capaian pada tahun 2015 disebabkan

karena

perubahan

metode

perhitungan

indikator

ini.Pada tahu 2011 -2014 realisasi indikator rasio bangunan berIMB menggunakan satuan % (Persen). Target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra juga menggunakan satuan % (persen). Hal ini kemudian dikoreksi pada tahun 2015 dengan menggunakan metode perhitungan sesuai dengan permendagri 54 tahun 2010. Capaian kinerja tidak mencapai target dikarenakan terlalu tingginya target kinerja untuk indikator ini. Hal ini dikarenakan metode perhitungan yang tidak sesuai permendagri 54 tahun 2010. Upaya–upaya yang dilakukan Dinas PU untuk pemenuhan target indikator ini adalah meningkatkan keaktifan instansi / person yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat terkait IMB dalam mensosialisasikan aturan Izin Mendirikan Bangunan. Penambahan jumlah personel (pemantau IMB) dan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-143


penambahan anggaran operasional pengawasan dan pemantauan IMB, juga membantu upaya pemenuhan capaian kinerja indikator tersebut. Namun secara nasional capaian target ini masih jauh dari target

SPM

bidang

penataan

bangunan

dan

lingkungan

sesuaiPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelananan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangyang mana target pencapaian SPM adalah jumlah IMB yang diterbitkan sebanyak 60% dari jumlah bangunan gedung yang ada di kabupaten/kota. Sehingga Pencapaian Kabupaten Soppeng sehingga pada tahun

tahun

SPM di

2015 baru

berkisar 4,27%. 15) Indikator Luas lahan bersertifikat dengan capaian 67,66% dengan

target 100% hanya dapat terealisasi sebesar 67,66%, Dari Luas lahan yang seharusnya bersertifkat 4,572,129 Ha terdapat lahan bersertifikat

seluas

3,093,532

Ha

,

dengan

kegiatan

yang

menunjang yaitu kegiatan penataan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu berupa ganti rugi dan sertifikatan aset pemda. 16) Indikator Penyelesaian kasus tanah Negara dengan capaian 100%

Dengan target 100% serta realisasi sebesar 100%, melalui kegiatan fasilitasi

penyelesaian

konflik-konflik

pertanahan,

dengan

menyelesaikan 10 kasus. 17) Indikator Penyelesaian izin lokasi dengan capaian 100% Dengan

target 100% serta realisasi sebesar 100%,

Dari 10 Jumlah

ijin

lokasi dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik.


III-144


Sasaran 8 Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya terselenggaran pemerintah daerah dan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 37 indikator. Tabel 3.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kesesuaian Prioritas Pembangunan Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

%

7

Kepemilikan KTP

8

Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

1 2 3 4 5 6

9 10

Buku Kabupaten dalam angka

12

Buku PDRB Kabupaten

13 14 15

100

100.00

100

100

100.00

Ada

Ada

100.00

Ada

Ada

100.00

Ada

Ada

100.00

100

88.37

88.37

%

95

85.10

89.58

-

950

3,836

403.79

Tidak Ada

Ada

100.00

Telah diterapkan Ada

Telah diterpkan Ada

%

%

100.00

Ada

Ada

100.00

Pengelolaan arsip secara baku

2.2

2.2

100.00

Peningkatan SDM Pengelola kearsipan Keberadaan Perda/Perbup tentang Konsultasi publik

%

1

2

200.00

Ada

Sistem Informasi Manajemen Pemda

17

Indeks kepuasan layanan masyarakat

18

Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti; Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah

%

Waktu penetapan APBD

-

20

100.00

%

16

19

Realisasi

100

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

11

Target



3 Ada

Ada 4 Tidak Ada

0.00 133.33 0.00

80

71.3

89.13

WTP

WTP

100.00

Tepat

Tepat

100.00

III-145


Waktu 21

Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005

-

22

Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006

-

23

Belanja untuk pelayanan dasar

24

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

26 27

25

28 29 30

waktu Ada

100.00

Tepat Waktu

Tepat waktu

100.00

%

52.85

67.84

128.36

%

34.98

51.78

148.03

%

100

97.47

97.47

Belanja Publik terhadap DAU

%

70.78

73.43

103.74

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi) Rasio SILPA terhadap total pendapatan Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

%

5.00

7.60

152.00

2.00

9.60

480.00

100

90.94

100

136.18

%bh % %

Ada

90.94 136.18

31

Perda atas inisiatif DPRD

32

Ranperda yang disetujui DPRD

%

100

77.78

77.78

33

Rasio jabatan yang terisi

%

100

98.32

98.58

34

Ada tidaknya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Ada

Ada

100.00

35

Jumlah Perpustakaan

1

100.00

36

Koleksi buku yang perpustakaan daerah

0.28

350.00

37

Pengunjung perpustakaan per tahun

0.03

300.00

tersedia

1

di

bh

1

%

0.08

0

%

0.010 Rata-Rata Capaian Sasaran 8

0.00

139.77

Capaian rata-rata sasaran 8 sebesar 139.77 dengan kategori sangat baik Analisis atas capaian-capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut 1.

Kesesuaian Prioritas Pembangunan dengan capaian 100 persen dimana Jumlah prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas

pembangunan

Nasional

dan

Jumlah

prioritas

pembangunan nasional sebanyak 11 prioritas. 2. Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah Kabupaten Soppeng sebanyak 26 urusan wajib 3. Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERDA; telah ditetapkan Perda No. 9 Tahun 2010 tentang RPJP Tahun 2010-2025


III-146


4. Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA; telah ditetapkan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2011-2015 5. Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn PERKADA; telah ditetapkan Perbub Nomor II/Perbup/V/2014 tentang RKPD Tahun 2014 6. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dengan capaian sebesar 88,37 persen, dari target 100 dan terealisasi sebesar 88,37 dimana Jumlah program RKPD tahun berkenaan sebanyak 152 program sedangkan Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan sebanyak 172 program. 7. Capaian Indikator Kepemilikan KTP dengan realisasi sebesar 85,10% dari target 95% dengan tingkat pencapaian sebesar 89,58%. Berkaitan dengan kepemilikan KTP untuk tahun 2015 ini sesuai

hasil

validasi

pelayanan

pendaftaran

di

wilayah

8

Kecamatan berdasarkan hasil rekaman database kependudukan didalam jumlah penduduk wajib Kartu tanda Penduduk (KTP) sebesar 187.099 jiwa terdapat 161.836 jiwa yang telah memiliki KTP. Grafik 3.61 Indikator Kepemilikan KTP Tahun 2011-2015

8. Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk dengan capaian sebesar 89.994,31 persen, dari target 950 dengan realisasi sebesar 854.946 Dari jumlah penduduk 251.801 yang sudah memiliki Akta BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-147


Kelahiran untuk tahun 2015 sebesar 1.800 orang. Kegiatan yang mendukung

dalam

pencapaian

peningkatan

pelayanan

publik

indikator dalam

tersebut

bidang

melalui

kependudukan

dengan perekaman e-KTP di 8 Kecamatan. 9. Pencapaian Indikator Ketersediaan database kependudukan skala provinsi adalah 100%, Kab.Soppeng telah menerapkan databse kependudukan

skala

provinsi

berdasarkan

Regulasi

tentang

Administrasi Kependudukan terkait UU, PP dan Perpres. 10. Pencapaian indikator Penerapan KTP nasional berbasis NIK adalah 100%, Kabupaten Soppeng sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK sejak tahun 2013. 11. Indikator Buku Kabupaten dalam Angka (Profil Kabupaten Soppeng 2014) terealisasi 100, telah di terbitkan tiap tahun. 12. Indikator Buku PDRB Kabupaten (Tinjauan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Soppeng 2014) terealisasi 100, telah di terbitkan tiap tahun. 13. Capaian Indikator Pengelolaan Arsip secara baku sebesar 100 persen.

Dari target yang ditetapkan sebesar 2.2 persen dan

terealisasi sebesar 2.2 persen. 14. Peningkatan SDM pengelola kearsipan terealisasi dengan 2 (dua) kegiatan Penyimpanan dan Penataan Kearsipan. 15. Keberadaan

Perda/Perbup

tentang

konsultasi

publik

adalah

100.00% yaitu Perda yang mengatur tentang konsultasi Publik. 16. Pencapaian Indikator Sistem Informasi Manajemen Pemda adalah 100 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 3 dapat terealisasi 4 buah Sistem manajemn Pemda yaitu (1) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, (2) Sistem Informasi Kependudukan, (3)

Sistem

Aplikasi

pelayanan

kepegawaian

dan

(4)

Sistem

Manajemen Asset Daerah. 17. Indikator Indeks Kepuasan layanan Masyarakat adalah 0% atau belum

ada

indeks


kepuasan

layanan

masyarakat

ditingkat

III-148


pemerintah Kab.Soppeng khususnya di lingkup SKPD, kecuali Kantor Pelayanan Terpadu. 18. Pencapaian Indikator Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti dengan realisasi sebesar 82,31% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau capaian sebesar 102,89%.

Jumlah

temuan

hasil

pemeriksaan

Inspektorat

Kabupaten Soppeng yang terakumulasi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 303 temuan, dan dapat diselesaikan tuntas sebanyak 157 temuan. Persentase pencapaian target dengan realisasi sebesar 102,31%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh peran Inspektorat yang lebih intensif dalam mendampingi dan mengawal proses penyelesaian tindak lanjut SKPD. 19. Opini BPK

terhadap Laporan Keuangan tahun 2015 ditargetkan

mencapai opini WTP dengan realisasi 100. Hal ini disebabkan pada Tahun 2015 Laporan Keuangan pemerintah daerah belum diaudit oleh BPK-RI namun optimisme terhadap pencapain opini WTP atas laporan keuangan tahun 2015 bisa diraih dengan pertimbangan bahwa beberapa poin temuan BPK terhadap kelemahan system pengendalian

intern,

ketaatan

terhadap

perundang-undangan

dalam penyusunan laporan keuangan pada Tahun 2014 lalu dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan

pada Tahun 2015, termasuk

penausaahaan aset daerah yang lebih baik. Opini BPK atas laporan Keuangan pemerintah Tahun 2011 meraih opini WDP dan tahun 2012 menurun dengan mencapai TMP atau tidak menyatakan Pendapat (Disclaimer) dan pada tahun 2013 meningkat dengan meraih WDP dan tahun 2014 berhasil meraih WTP. 20. Capaian Indikator Waktu penetapan APBD adalah tepat waktu atau 100 persen dimana Kabupaten Soppeng menetapkan APBD untuk anggaran 2014 pada tanggal 30 Desember 2013. Tahun 2011 dan 2012 APBD tidak tepat Waktu sedangkan tahun anggaran 2013 dan 2014 ditetapkan tepat waktu. BAB III Akuntabilitas Kinerja

APBD T.A. 2015 ditetapkan III-149


pada tanggal 30 bulan Desember 2014 berdasarkan perda nomor 09 tahun 2014. 21. Pada indikator keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 adalah Ada atau 100%, yaitu Perda nomor 01 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 22. Pencapaian Indikator Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006, tepat waktu (sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan batas penyampaian laporan berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 adalah tanggal 31 Juni tahun berikutnya). dan penyampaian Laporan Kinerja ke Menpan disampaikan pada tanggal 30 Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor : 130.04/361/BAP/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 (sesuai dengan permenpan No.29 Tahun 2010 dengan batas penyampaian laporan adalah tgl 31 Maret tahun berikutnya). Persentase pencapaian sasaran adalah 100%. Ketepatan Penyampaian Lap. Keu dan Lap. Kinerja berdasarkan PP 8/2006 DPPKAD tahun 2011 sampai tahun 2015 disampaikan tepat waktu. 23. Belanja untuk Pelayanan Dasar tahun 2015 ditargetkan 52,85% dan terealisasi sebesar 67,84% atau pencapaian sebesar 128,36% dengan uaraian sebagai berikut : Pengeluaran untuk Pelayanan dasar tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada grafik berikut: # Pengukuran pada Belanja untuk Pelayanan Dasar untuk tahun 2015, sbb : 1. Pendidikan : Rp. 390,313,084,494.35 2. Kesehatan : Rp. 126,197,469,060.00 3. Lingkungan Hidup : Rp. 104,026,240,900.00 5. Sosial : Rp. 3,447,075,206.00 6. Tenaga Kerja : Rp. 1,342,746,674.00 7. Koperasi : Rp. 5,865,326,685.00 8. Satpol PP : Rp. 5,574,817,415.00 9. Kependcapil : Rp. 3,844,913,291.00 ~ Belanja untuk Pelayanan Dasar Tahun 2015 => Rp. 676,641,673,725,35 BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-150


~

Total Belanja APBD 997,459,933,270.35

Tahun

2015

=>

Rp.

24. Belanja untuk Pelayanan pendidikan dan Kesehatan ditargetkan sebesar 34,98% dan realisasi sebesar 51,78% atau tingkat pencapaian sebesar 148.03%.

Peningkatan Belanja pendidikan

dan kesehatan dibandingkan dengan total belanja APBD dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. #

Pengukuran pada Belanja untuk Pelayanan Pendidikan dan

Kesehatan untuk tahun 2015, sbb : 1. Pendidikan

: Rp. 390.313.084.494,35

2. Kesehatan

: Rp. 126.197.469.060,00

~ Belanja pendidikan & kesehatan Tahun 2015=> Rp. 516.510.553.554,35 ~

Total

Belanja

APBD

Tahun

2015

=>

Rp.

997.459.933.270,00 25. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 97,47% atau tingkat capaian sebesar 97,47%. Serapan dana perimbangan tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan dari target. Grafik 3.62 Dana perimbangan Tahun 2011-2014


III-151


Serapan dana perimbangan tahun 2015 meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dan alokasi umu, dan dana alokasi khusus. # Pengukuran pada Dana Perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan untuk tahun 2015, sbb : ~

Jumlah Dana Perimbangan yg terserap

Tahun

2015

=> Rp.

741.164.342.734,00 ~

Jumlah Dana Perimbangan yg direncanakan Thn 2015 => Rp.

760,391.611.934,00

26. Belanja Publik Terhadap DAU ditargetkan sebesar 70,78% realisasi 73,43 atau pencapaian sebesar 103,74% Belanja publik terhadap DAU tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, belanja publik tersebut merupakan belanja lansung. # Pengukuran pada Belanja Publik terhadap DAU untuk tahun 2015, sbb : ~ Belanja Publik/Langsung Tahun 2015

=> Rp. 432.544.087.472,00

~ Dana Alokasi Umum/DAU Tahun 2015 => Rp. 589.049.244.000,00

27. Indikator Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD,

mengalami

peningkatan

persentase

capaian

sebesar

152,00% dari target 5,00% yang telah ditetapkan dan terealisasi sebesar 7,60%. #

Pengukuran pada Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD untuk tahun 2015 (Realisasi), sbb : ~ Besaran PAD Tahun 2015

=> Rp.

78.969.324.928,55

~ Pendapatan Tahun 2015

=> Rp.1.039.626.923.700,91

Konstribusi PAD terhadap total pendapatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan


III-152


Grafik 3.63 Realisasi PAD terhadap Realisasi Total Pendapatan Tahun 2011-2015

28. Rasio SILPA terhadap total Pendapatan dengan target 2,00% dan realisasi sebesar 67,84% atau tingkat Pencapaian sebesar 128,36%. # Pengukuran pada rasio SILPA terhadap total Pendapatan untuk tahun 2015, sbb : ~ SILPA Tahun 2015

=> Rp.

99.807.815.871,38

~ Total Pendapatan Thn 2015 => Rp. 1.039.626.923.700,91

xSilpa Tahun 2011 sampai 2015 terus meningkat, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya. Silpa tahun 2015 dipengaruhi oleh pendapatan yang melampaui target dan penghematan belanja serta penerimaan pembiayaan berupa penerimaan piutang dan penerimaan kembali investasi daerah dan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran utang pokok dan penyertaan modal saham ke PT Bank Sulselbar. 29. Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja ditargetkan sebesar 100% realisasi sebesar 90,94% atau pencapaian sebesar


III-153


90,94%. Untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 realisasi belanja mengalami peningkatan setiap tahunnnya. Grafik 3.64 Realaisasi Belanja terhadap anggaran Belanja

741,943,967,305.40 617,230,882,455.46 574,321,253,182.00

997,459,933,270.35 1,096,868,377,776.0 0 841,805,319,556.00

887,052,936,598.00 800,900,670,667.00 663,718,623,294.00 608,034,917,922.00

2011

2012

1

2

2013 Tahun 3

2014 Anggaran 4

2015

Real… Tahun

Realisasi 5

# Pengukuran pada Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja untuk tahun 2015, sbb : ~ Realisasi Belanja Tahun 2015

=> Rp. 997.459.933.270,35

~ Total Anggaran Belanja Tahun 2015 => Rp. 1.096.868.377.776,00

30. Hasil pengukuran pada indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD, mengalami peningkatan persentase capaian sebesar 136,18% dari target 100% yang telah ditetapkan. #

Pengukuran pada Rasio realisasi PAD terhadap Potensi PAD

untuk tahun 2015, sbb ~ Potensi PAD Thn 2015

=> Rp. 57.986.825.109,00

~ Realisasi PAD Thn 2015

=> Rp. 61.090.398.648,74

Penerimaan PAD tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan, perkembangan penerimaan PAD dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


III-154


Grafik 3.65 Realisasi PAD terhadap potensi PAD

31. Pencapaian Indikator Perda atas inisiatif DPRD sebesar 0 persen, dimana target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) perda dan tdak ada perda atas inisiatif DPRD pada tahun 2015. ranperda

inisiatif

DPRD

yang

tidak

Hal ini disebabkan

terlaksana

dikarenakan

rancangan Perda beserta naskah akademik masih dalam tahap pengharmonisasian dengan Tenaga Ahli Hukum DPRD. 32. Pencapaian Indikator Ranperda yang disetujui DPRD sebesar 77,78% dari taget sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 77,78%. Pada 2015 terdapat 7 buah Perda yang ditindaklanjuti atau disetujui, dari target Ranperda yang ditetapkan sebanyak 9 Perda. 33. Pencapaian Indikator Rasio Jabatan yang terisi adalah 98.98 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 98,32 persen, dari 775 jumlah Jabatan yang ada hanya 762 jabatan yg terisi dengan demikian ada 13 jabatan yang kosong atau belum terisi. b) Pencapaian Indikator Ada tidaknya Sistem Informasi Kepegawaian yaitu 100 persen, Pemerintah Kab.Soppeng sudah menggunakan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-155


SIMPEG

dan

SAPK.

BKD

Kabupaten

Soppeng

masih

terus

menggunakan aplikasi SAPK dan SIMPEG dalam hal pengelolaan data PNS, baik untuk peremajaan data seperti kenaikan pangkat, pensiun, perubahan jabatan, pengelolaan data

CPNS kategori 2

serta berbagai data PNS lainnya. c) Pencapaian Indikator Jumlah Perpustakaan sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan. Kabupaten Soppeng hanya memiliki 1 Perpustakaan Daerah. d) Pencapaian Indikator Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan sebesar 350,00 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 0,08 persen dan terealisasi sebesar 0.28 persen. Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11,397 buku sedangkan

Jumlah

koleksi

jumlah

buku

yang

tersedia

di

perpustakaan sebesar 40,994 buku. e) Pencapaian Indikator Pengunjung Perpustakaan per tahun sebesar 300,00 persen. Dimana target yang ditetapkan sebesar 0,10 persen dan terealisasi sebesar 0.03 persen. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 4,526 orang sedangkan Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 181.857orang.


III-156


Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatnya jualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 2 indikator. Tabel 3.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

1

Tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk neraca, laporan aliran kas Laporan perhitungan anggaran secara tepat waktu

2

Satuan

Target

Realisasi

Ada

Ada

Capaian Kinerja Thn 2015 (%) 100

Tepat

tepat

100


100.00

Capaian rata-rata sasaran 9 sebesar 100.00 dengan kategori sangat baik. Analisis atas capaian-capaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1) Hasil pengukuran pada indikator Tersedianya produk akhir pengelolaan

Keuangan

Daerah

berupa

Laporan

Keuangan

Pemda dalam bentuk Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kasmasing masing ada dalam bentuk dokumen, Sehingga persentase pencapaian sasaran ini adalah 100% .


III-157


Produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa Laporan Keuangan berupa Dokumen Neraca, LRA, LAK dan CaLK tahun 2011 sampai tahun 2013 terdokumentasikan secara tepat waktu, sedangkan tahun 2015 yang terdiri atas Neraca, LRA, Laporan

Perubahan

SAL,

Laporan

Operasional,

Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK sudah selesai namun belum diaudit oleh BPK. 2) Tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa Laporan

Keuangan

Pemda

ditargetkan

tepat

waktu

dan

pencapaiannya tepat waktu hal ini diasumsikan bahwa Laporan perhitungan anggaran tahun 2015 berupa laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL,

Laporan

Operasional,

Laporan

Perubahan

Ekuitas,

Laporan Arus Kas, dan CaLK telah dirampungkan meski belum diaudit dan dievaluasi namun diperkirakan akan ditetapkan paling lambat batas waktunya per 31 Juni tahun berjalan. Sehingga persentase pencapaian sasaran adalah 100%. Laporan perhitungan anggaran berupa pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

tahun

anggaran

2011

sampai

tahun

anggaran 2014 disampaikan tepat waktu, Tahun 2015 Laporan keuangan ditargertkan mencapai WTP, Laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP 8 tahun 2006 disampaikan tepat waktu, produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah daerah ditargetkan

tersedia

dan

ditargetkan

tepat

waktu

Laporan dengan

perhitungan

anggaran

dukungan

program

peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi kegiatan : a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c) Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD/PPKD BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-158


Sasaran 10 Membaiknya Keagamaan

Kehidupan

Sosial

dan

Meningkatnya

Aktivitas

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai upaya meningkatnya jualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Jumlah indikator untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran ini sebanyak 19 indikator. Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Membaiknya Kehidupan Sosial dan Meningkatnya Aktivitas Keagamaan Satuan

No.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Kinerja

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan

bh % % Kali Bh % Keg Keg % % %

12

Penegakan Perda

Kali

13

Cakupan Patroli petugas Satpol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,

Kec

14


%

Tahun 2015 Target

Realisasi


6

6

100.00

5.5

8.45

153.64

5.5

2.56

46.55

10

10

9

5

100

100

2

2

100.00

2

2

100.00

20

2

10.00

18.76

17.20

91.66

5.56

5.56

100.00

24

36

150.00

8

8

100.00

100

84.34

100.00 55.56 100

84.34

III-159


15

16 17

18 19

Ketentraman, Keindahan) di kabupaten Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Org

Kec

27

100.00

8

8

100.00

55

55

100.00

13.68

5.8

157.60

2

0

200.00

menit

Angka kriminalitas kali

Jumlah Demonstran

27


102.60

Capaian rata-rata sasaran 10 sebesar 102.60 dengan kategori sangat baik Analisis atas capaian-capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1) Indikator Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan sebanyah 6 buah sarana dengan realisasi sebesar 6 buah sarana yaitu 3 panti asuhan dan 3 panti cacat. 2) Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan realisasi sebesar 8.45% dari target yang ditetapkan sebesar 5,50% sehingga pencapaian sebesar 153,64%.

Dari 5891 Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial yang tertangani terdapat 172 PMKS yang diberikan bantuan. 3) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan realisasi sebesar 2,56% dari target yang ditetapkan sebesar 5,50% sehingga pencapaian 46,55%, dari 5891 Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan untuk ditangani ada sekitar 413

PMKS

yang

ditangani

kesejahteraan keluarga

dalam

rangka

peningkatan

(22 KUBE, 23 UE ) yang terdiri dari

kegiatan Pelatihan keterampilan

berusaha bagi kelaurga miskin

sebanyak 10 KUBE ( 100 orang ), Fasilitasi Menejemen usaha bagi BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-160


keluarga miskin 10 KUBE (120 Orang

Miskin perkotaan ) dan

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin ( pemberian Bahan rumah ) sebanyak 79 rumah dan 3 buah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi, 172

penyandang cacat eks

penyakit kusta dan 12 Karang Taruna yang mendapatkan paket UEP semuanya ini dapat dicapai dengan adanya dana yang dialokasikan

pada

Dinas

Sosial

Kabupaten

Soppeng

dalam

kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial. 4) Capaian indikator Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebesar 100,00%, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja ini sudah optimal. Pada

tahun

2015

ditargetkan

10

(sepuluh)

kegiatan

penyelenggaran festival seni dan budaya, terealisasi 10 (sepuluh) kegiatan yaitu, 1) Hari Jadi Soppeng, 2) Pameran Benda Pusaka, 3) Pagelaran Seni Luar Daerah, 4) Pagelaran Seni Dalam Daerah (Malam Mappalettu Uddani), 5) Pattaungeng KWA Ompo, 6) Pattaungeng KWA Lejja, 7) Tappareng Kel. Limpomajang, 8) Pagelaran Seni Dalam Daerah (Perlombaan tari antar pelajar), 9) Karnaval Budaya Luar Daerah (Makassar), 10) Pentas Seni Bugis Luar Daerah 5) Capaian indikator

Sarana Penyelengaraan seni dan budaya

sebesar 55,56%. Dari 9 (sembilan) buah yang ditargetkan, terealisasi 5 (lima) buah sarana obyek wisata alam dan budaya yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pattaungeng dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat yaitu : Pattaungeng di KWA Lejja, Pattaungeng di KWA Ompo, Pattaungeng Situs Tinco, Pattaungeng Situs Petta Bulu

Matanre, Pattaungeng Citta , Pattaungeng Situs Goarie dan Pesta Adat Desa Paroto.

6) Capaian indikator Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 100%.

Pencapaian tersebut dapat dilihat dari

terpeliharanya 23 (dua puluh tiga) situs yang sudah terdaftar.


III-161


7) Indikator Kegiatan pembinaan politik daerah dengan capaian 100 persen, dimana target yang ditetapkan sebesar 2 kegiatan dapat terealisasi yaitu kegiatan Sosialisasi pendidikan politik dalam rangka

pendewasaan

dilaksanakan

demokrasi

dengan

berbangsa

menghadirkan

dan

beberapa

bernegara

peserta

dari

berbagai unsur seperti pegawai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh

adat,

guru,

mahasiswa,

anggota

parpol

serta

para

LSM/ormas yang terdaftar pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Soppeng. Kemudian pada sasaran ini dilakukan pula koordinasi dengan partai politik dengan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan parpol sebanyak 15 parpol. 8) Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dengan melakukan koordinasi dengan partai politik dengan melakukan

verifikasi

administrasi keabsahan parpol dengan menghasilkan 15 parpol yang sah melakukan pendaftaran serta verifikasi kelengkapan administrasi

keuangan

parpol.

Selanjutnya,

penyediaan

data

mengenai LSM, Ormas dan OKP juga dilaksanakan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi pemutakhiran data. 9) Indikator Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk dengan realisasi sebesar 2 dengan target yang ditetapkan sebesar 20 atau tingkat capaian sebesar 10%.

Dari 251.801 jumlah penduduk

Kabupaten Soppeng hanya 60 orang Jumlah Personil Satpol

PP

pada akhir tahun 2015. 10) Persentase linmas per 10.000 penduduk dengan capaian 91,66% dari target yang ditetapkan 18,76% dengan realisasi sebesar 17,20. Jumlah linmas diseluruh Kabupaten yaitu 433 orang termasuk didalamnya linmas Kabupaten yang berjumlah 27 orang dibagi dengan

jumlah

penduduk

(251.801

jiwa).

Kegiatan

yang

mendukung tercapainya indikator adalah dengan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.


III-162


11) Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan dengan capaian 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 5,56 dengan realisasi 5,56.

Dengan melakukan survey ditiap kecamatan dengan

menghasilkan 389 pos siskamling per jumlah Desa/Kelurahan. 12) Indikator Penegakan Perda dengan capaian sebanyak 36 Perda dari target yang ditetapkan yaitu 24 Perda dengan capaian sebesar 150,00%. 13) Indikator Cakupan Patroli petugas Satpol PP dengan realisasi sebesar 8 Kecamatan dan sesaui dengan target yang ditetapkan yaitu 8 Kecamatan atau capaian 100%

yang tersebar di 8

Kecamatan yang ada di Kab.Soppeng. 14) Indikator

Tingkat

Penyelesaian

Pelanggaran

K3

(Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan) dengan capaian 100% target yang ditetapkan sama dengan realisasi yang dicapai. 15) Indikator Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten dengan capaian 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 27 orang dengan realisasi sebesar 27 orang. Jumlah linmas per 10.000 penduduk didapat dari jumlah linmas secara keseluruhan di 8 (delapan) kecamatan yaitu berjumlah 433 orang termasuk didalamnya linmas kabupaten yang berjumlah 27 orang di bagi dengan jumlah penduduk (251.801 jiwa) kemudian dikali dengan 10.000 penduduk. 16) Indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten dengan capaian 100%, dimana target yang ditetapkan yaitu 8 Kecamatan dan dengan realisasi di 8 kecamatan. 17) Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daeraj Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan tingkat pencapaian 100% dari target yang ditetapkan 55 menit dan realisasi sebesar 55 menit. Pencapaian tersebut didukung dengan adanya penambahan Armada Mobil Pemadam Kebakaran 1 unit dan mobil Ambulance 1 unit. Selain itu diharapkan untuk kedepan ada pembagian Zona tanggap bencana guna lebih meningkatkan capaian kinerja satuan BAB III Akuntabilitas Kinerja

III-163


pemadam kebakaran, serta meningkatkan pelayanan terhadap korban kebakaran khususnya masyarakat yang masih berada di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). 18) Indikator Angka Kriminalitas dengan capaian 157,60% dari target yang ditetapkan 13.68% dengan realisasi 5.80%. Berdasarkan data laporan kejadian yang dari Kecamatan yzang masuk di Pol.PP tingkat kriminalitas sebanyak 38 kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan sebanyak 10 kasus sesuai dengan tingkat laporan masing-masing. 19) Indikator Jumlah Demontran dengan capaian sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 0 dan tidak ada demonstran sepanjang tahun 2015. B. REALISASI ANGGARAN Realisasi capaian keuangan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat diuraikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.30 Realisasi Capaian Keuangan Kabupaten Soppeng Tahun 2015 NO 1 1

URAIAN 2 BELANJA a. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Hibah - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik - Belanja Tak Terduga b. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan jasa - Belanja Modal Jumlah


ANGGARAN (Rp) 3

REALISASI (Rp) 4

Prosentase (%) 5

597,339,393,024 529,065,760,239 28,848,519,100 1,961,169,158

564,915,845,798 500,029,931,863 28,808,519,100 0

94.57 94.51 99.86 0

36,070,404,135

35,949,220,835

99.66

9.20 86.59 97.26 94.96 79.83 90.94

1,393,540,392

128,174,000

499,528,984,752

432,543,603,372

43,348,524,861 173,180,677,780 282,999,782,111

42,161,006,253 164,457,700,629 225,924,896,490

1,096,868,377,776

997,459,449,170.35

III-164


Realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp.997,459,449,170,- atau 90.94%

dari

alokasi

anggaran

yang

ditetapkan

sebesar

Rp.

1,096,868,377,776,- terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 564,915,845,798.35,- atau 94.57% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 597,339,393,024,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp.432,543,603,372,- atau 86.59% dari alokasi anggaran sebesar Rp.499,528,984,752,Realisasi

belanja

Rp.564,915,845,798.35,berstatus

PNS

pada

tidak merupakan

Pemerintah

langsung realisasi

Kabupaten

sebesar

belanja

pegawai

Soppeng

sebesar

Rp.500,029,931,863.35,- atau 94.51% dari alokasi anggaran sebesar Rp.529,065,760,239,-, belanja hibah sebesar Rp.28,808,519,100 atau 99.86% dari alokasi anggaran sebesar Rp.28,848,519,100, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerinthan Desa sebesar Rp.0 atau 0% (tidak terealisasi) dari anggaran sebesar Rp.1,961,158,-

Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp.35,949,220,835,- atau 99.66% dari anggaran sebesar Rp.36,070,404,135,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.128,174,000 atau 9.20% dari alokasi anggaran sebesar Rp.1,393,540,392,-. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.432,543,603,372,terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.42,161,006,253 atau 97.26% dari alokasi anggaran sebesar Rp.43,348,524,861,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp.164,457,700,629,- atau 94.96% dari alokasi anggaran sebesar Rp.173,180,677,780,- dan belanja modal sebesar Rp.225,924,896,490,- atau 79.83% dari alokasi anggaran sebesar Rp.282,999,782,111,Sedangkan target dan realisasi belanja SKPD anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:


III-165


Tabel 3.31 Rekapitulasi Anggaran dan Belanja SKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 SKPD 1 2 3

Realisasi

Persentase (%)

Sekretariat Daerah

36,615,425,713.00

36,615,425,713.00

89.44

Sekretariat Dewan

19,170,668,326.00

16,799,957,041.00

87.63

417,532,882,781.00

390,308,727,640.35

93.48

49,719,364,155.00

91.81

148,529,904,264.00

129,667,032,656.00

87.30

3,538,497,830.00

3,477,075,206.00

98.26

6,487,522,321.00

6,402,204,646.00

98.68

4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Dinas Kesehatan

5

Dinas Pekerjaan Umum

6

Anggaran

Dinas Sosial

54,156,015,303.00

7

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

8

Dinas Pengelolaan SDA, Pertambangan dan Energi

23,271,773,384.00

22,899,504,470.00

98.40

9

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika

6,722,683,244.00

6,387,699,668.00

95.02

10

Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan

6,066,029,052.00

5,865,326,685.00

96.69

11

Dinas Kependudukan & Capil, Tenaga Kerja & Transmigrasi

5,235,049,858.00

5,187,659,965.00

99.09

Dins Kebudayaan dan Pariwisata

7,483,853,899.00

7,167,881,928.00

95.78

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

32,199,175,580.00

31,541,990,346.00

97.96

Dinas Peternakan dan Perikana

10,364,099,009.00

9,333,272,606.00

90.05

9,692,402,734.00

9,243,170,132.00

95.37

68,566,037,529.00

67,640,825,440.82

98.65

12 13 14

16

Dins Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

17

Inspektorat

5,872,577,890.00

5,762,393,515.00

98.12

18

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6,831,423,602.00

6,462,964,560.00

94.61

19

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

7,457,571,832.00

7,259,371,886.00

97.34

20

Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemeritah Desa

6,643,636,117.00

6,596,024,884.00

99.28

21

Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian & Ketahanan Pangan

13,247,787,818.00

13,016,179,585.00

98.25

22

Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat

3,280,030,534.00

3,265,697,705.00

99.56

15


III-166


23

Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana

6,529,370,519.00

6,011,792,120.00

92.07

24

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

26,609,378,660.00

6,224,147,438.00

23.39

25

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1,762,725,506.00

1,754,260,024.00

99.52

4,077,328,470.00

3,957,003,598.00

97.05

26

Kantor Lingkungan Hidup

27

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

5,712,174,579.00

5,574,817,415.00

97.60

28

Kantor Pelayanan Terpadu

1,923,193,395.00

1,853,048,442.00

96.35

29

Rumah Sakit Umum Daerah

86,032,956,718.00

76,477,620,805.00

88.89

30

Kecamatan Lalabata

6,112,287,216.00

6,046,008,787.00

98.92

3,260,879,855.00

3,256,694,457.00

99.87

3,762,757,134.00

3,744,630,058.00

99.52

3,092,687,907.00

3,087,468,197.00

99.83

3,786,189,398.00

3,622,667,881.00

95.68

1,484,461,758.00

1,498,541,426.00

100.95

1,749,221,791.00

1,733,337,946.00

99.09

1,345,149,075.00

1,345,850,158.00

100.05

4,734,486,379.00

3,973,938,194.00

83.94

563,438,301.00

522,607,541.00

92.75

1,096,868,377,776.00

997,459,449,170.35

90.94

31 32 33 34 35 36 37 38 39

Kecamatan Liliriaja Kecamatan Lilirilau Kecamatan Marioriwawo Kecamatan Marioriawa Kecamatan Ganra Kecamatan Donri-Donri Kecamatan Citta DPRD BUPATI & WAKIL BUPATI Jumlah


III-167


C. SARAN DAN PERBAIKAN KEDEPAN Untuk

meningkatkan

Pemerintah

capaian

Kabupaten

kinerja

Soppeng

telah

di

masa

mendatang

menetapkan

beberapa

strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan

pihak-pihak

terkait;

mendorong

upaya

peningkatan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan memperkuat fungsi pengawasan internal; dan mengembangkan sistem informasi pengumpulan

data

kinerja

dalam

rangka

penyempurnaan

penetapan indikator kinerja.


III-168


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng merupakan perwujudan

pertanggungjawaban

Kabupaten Soppeng

tahunan atas Rencana

Tahun 2011-2015.

Stratejik

Sejalan dengan itu,

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah

proses

pembuatan

dan

pelaksanaan

kebijakan

publik

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabiliats, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-

prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 318 indikator sasaran, disimpulkan bahwa : Pertama,

Sasaran

1

Meningkatnya

Pendapatan

Perkapita

Masyarakat terdiri atas 50 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 118,84% termasuk dalam kategori sangat baik. Kedua, Sasaran 2 Menurunnya Angka Penduduk Miskin terdiri atas 29 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 116.19% termasuk kategori sangat baik. Ketiga,

Sasaran

ketiga

Terpenuhinya

hak-hak

dasar

masyarakat terdiri atas 4 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 530.21% termasuk kategori sangat baik. BAB IV Penutup

IV-1


Keempat, Sasaran keempat Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas 141 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 89.18% dengan kategori sangat baik. Kelima,

Sasaran Kelima Membaiknya Sarana dan Prasarana

Wilayah terdiri atas 17 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 139.77% dengan kategori sangat baik. Keenam, Sasaran keenam Meningkatnya Investasi Swasta terdiri atas 2 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 478.62% dengan kategori sangat baik. Ketujuh, Sasaran Ketujuh Membaiknya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 17 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 123.22% dengan kategori sangat baik. Kedelapan, Sasaran kedelapan Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang lebih baik terdiri atas 37 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 131.54% dengan kategori sangat baik. Kesembilan,

Sasaran

kesembilan

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah terdiri atas 2 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Kesepuluh, Sasaran kesepuluh Membaiknya kehidupan sosial dan meningkatnya aktivitas keagamaan terdiri atas 19 Indikator dengan rata-rata capaian sebesar 102.60% dengan kategori sangat baik. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihakpihak terkait; mendorong upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan memperkuat fungsi pengawasan internal; dan mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja. BAB IV Penutup

IV-2


Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari

berbagai

pihak

sangat

diharapkan

untuk

penyempurnaan

penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang sehingga diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Watansoppeng, 30 Maret 2015 BUPATI SOPPENG

H.A. KASWADI RAZAK, SE

BAB IV Penutup

IV-3

KATA PENGANTAR. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan. rahmat dan hidayah-nya, sehingga pemerintah Kabupaten Soppeng

Recommend Documents