Kata Pengantar Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua,
sehingga kami dapat menyusun LAKIP
( Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015. Penyusunan LAKIP ini sebagai implementasi dari Inpres nomer 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PEnetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan secara
substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong
Instansi
Pemerintah
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintah
dan
pembangunan secara baik dan benar. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul Tahun 2013 merupakan evaluasi terhadap
berbagai
pada
program
kerja
tahun
2013,
sebagai
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2013, dengan harapan dapat menjadi sumber/informasi pengambilan keputusan diwaktu – waktu mendatang.
Bantul, 20 Februari 2014
Kepala Kantor
Ir. Ag. Sumasriyana, M.S.i Pembina TK I/IVb NIP. 196012241986031011
Daftar Isi Kata Pengantar ………………………………………....……………………………………………………….. i Daftar Isi ……………………………………………….....………………………………………………………. ii IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………….....………………………………….. 1 BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………....…….…………………………. 8 A. GAMBARAN UMUM …..…………..…………………………....……………………………….. 8 B. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………...…………………………………. 9 C. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .……………...........…………………………..10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …….…………..............……….…………….... 15 A. RENCANA STRATEGIS …….…………………………………...………………………………. 15 1. Visi ..……………………………………………………………………….…………………. 15 2. Misi ……………………………………………………………………………………………. 16 3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………......……………….. 16 4. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………........……………. 17 5. Sasaran dan Program …………………………………………………….......……………… 19 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ……………………………………………........…………….. 24 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012……………………………………….........…………….. 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..…..........………..………. 28 A. PENGUKURAN KINERJA …………………..…………………………...........……….……...…. 28 1. Metode Pengukuran Kinerja ……………………………….............…….……………….…. 28 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran ……....................……………………..… 30 B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ……………………………………………….........…...... 31 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………...…..........…. 36 1. Realisasi Per Kegiatan ……………………….......................…………………...............… 38 2. Realisasi Per Sasaran ………......................………………………............….…...………. 39 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................ .40 A. EVALUASI ………………………..………………………………………………………..……. 40 B. TINDAK LANJUT …………………………………………………………………………....….. 43
IKHTISAR EKSEKUTIF Kantor Kesatuian Bangsa Politik dan Perliondungan Masyarakat Kabupaten Bantul sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2015 dengan Visi yang hendak dicapai adalah : " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang demokratis, partisipatif, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berwawasan kebangsaan ”. Kemudian Misinya adalah : 1. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat yang demokratis, harmonis, kreatif dan kemandirian masyarakat dengan moral dan hukum. 2. Meningkatkan
kesadaran
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
rangka
penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta. 3. Menyelenggarakan pengkajian permasalahan strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan interaksi masyarakat dalam rangka terwujudnya stabilitas dengan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dibidang
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat,
pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, fasilitasi pelaksanaan demokrasi .
Dari 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategis, maka pada tahun 2012 telah direncanakan dan dilaksanakan pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 untuk pencapaian 8 (delapan) sasaran, yaitu : 1. Meningkatnya Jumlah Pelajar yang disiplin 2. Meningkatnya animo masyakat akan pentingnya Kesadaran Bela Negara . 3. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di setiap Kecamatan 4. Terpantuanya validasi data dan Kegiantan Orang Asing. 5. Meningkatnya fasilitasi dan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan. 6. Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat. 7. Meningkatnya Koordinasi dan eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama 8. Meningkatnya Koordinasi , Mediasi dan komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai walaupun belum optimal. Kegiatan- kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan
politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan pencapaian sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masih kurang. Beberapa sasaran kegiatan juga tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa didukung pendanaan kegiatan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari pencapaian sasaran di tahun 2013, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah :
1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat; 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik; 3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat; 4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kerja
BAB I PENDAHULUAN
Selaras
perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah
/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic
Plan),
Rencana
Kinerja
(Performance
Plan)
serta
Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pembangunan
suatu pemerintahan yang baik harus dapat
mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 145. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2013 ini Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2013. LAKIP ini merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu LAKIP dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.
8
Penyusunan
LAKIP ini dimaksudkan sebagai
bentuk pertanggungjawaban
administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul yang meliputi masalah sosial dan politik serta bencana alam. Maksud dan tujuan pembuatan LAKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul selama tahun 2013, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya A. Struktur Organisasi Stuktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Kewaspadaan dan Pertahanan Nasional; d. Seksi Wawasan Kebangsaan, dan Politik Dalam Negeri; e. Kelompok Jabatan Fungsional
9
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor kemudian masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Kepala Kantor
Sub Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Funsional
Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional
Kantor Kesbangpollinmas merupakan Unsur pendukung Penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yeng berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kantor mempunyai tugas : a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai
ketentuan
perundangundangan yang berlaku b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol,kearsipan,
kepustakaan,
surat-menyurat,
serta
monitoring
dan
pelaporan; c. Menghimpun,
menelaah
dan
mendokumentasikan
peraturan
perundang-
undangan;
10
d. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; e. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas;
f. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga; g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan asset; i. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah memelihara kendaraan dinas; j. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf; k. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; l. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan; atau n. Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. Mengkoordinasikan penyusunan Rentra SKPD dan Renja SKPD; p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA; q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan s. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis wawasan kebangsaan dan politikdalam negeri; d. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara, wawasan kebangsaan,bela Negara, nilai sejarah kengsaan dan penghargaan kebangsaan; e. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik dalam negeri;
11
f. Menyelenggarakan pembinaan dibidang budaya dan pendidikan politik; g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; h. Menyelenggarakan
pembinaan,
pengawasan
dan
fasilitasi
organisasi
kemasyarakatan,budaya seni dan agama; i. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Partai Politik; j. Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan dibidang wasbang, pemberdayaan politik, social kemasyarakatan dan budaya; k. Menginventarisasi,
mengidentifikasid
an
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidangnya; l. Mengkoordinasikan program dan kegiatan demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan HAM dengan instansi terkait m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. Menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional : a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyiapkan bahan kerja c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis kewaspadaan dan ketahanan nasional; d. Menyelenggarakan pembinaan kewaspadaan nasional; e. Menyelenggarakan kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan penaganan konflik sosial; f. Menyelenggarakan kewaspadaan dini; g. Menyelenggarakan pembinaan , pengawasan orang asing dan lembaga asing; h. Menyelenggarakan pembinaan pengawasan dan fasiliasi ketahanan ekonomi i. Menyelenggarakan
pembinaan,
pengawasan
dan
fasiliasi
organisasi
kemasyarakatan dibidang ekonomi; j. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan dibidang pembauran kebangsaan; k. Menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya;
12
l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk yang menduduki jabatan fungsional pada tahun anggaran 2013 tidak ada.
13
15
B A B II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi dengan dasar hokum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : Per/09/M.Pan/2007. Hal tentang Pedoman Umum Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di linkungan instansi Pemerintah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menetapkan Idikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 Indikator Kinerja Utama untuk menggambarkan keberhasilan yang dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
NO
SASARAN
NO
STRATEGIS 1
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
Terwujudnya kedisiplinan Pelajar sekolah
2
2 Pemantauan situasi dan kondisi Ipoleksosbudhankam
Terciptanya situasi
90%
dan kondisi yang aman dan tentram di masyarakat
3
3 Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dimasyarakat
90%
RUMUS
16
2.2. RENCANA STRATEGIS
Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adalah suatu proses yang terarah pada hasil yang ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan yakni tahun 2011 – 2015. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
2.2.1 VISI Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah disepkati dan dirumuskan bersama adalah : “Terwujudnya
Kehidupan
Masyarakat
Kabupaten
Bantul
yang
Demokratis,
Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ingin mewujudkan masyarakat Bantul yang berkarakter Pancasila guna mendukung pembangunan masyrakat Indonesia Seutuhnya
2.2.2 MISI Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan tantanngan yang harus dihadapi oleh seluruh karyawan dan jajaran pimpinan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
untuk mewujudkan visi yang telah
ditetapkan dapat dirumuskan misi, Misinya adalah : 1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka deteksi dini penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta. 3. Mewujudkan stabilitas masyarakat di seluruh aspek kehidupan (epoleksosbudhankam) melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik .
17 2.2.3 TUJUAN Tujuan adalah : Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun akan menjadi arah suatu organisasi dan menjadi ukuran kinerja serta didasarkan isu dan analisa strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran adalah : Hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
1)
Tujuan Misi I Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya partisipasi
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan sasaran : a. Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa; b. Meningkatnya kerukunan dan solidaritas antar umat beragama; c.
Meningkatnya partisipasi aktif LSM/ormas dalam proses pembangunan di Kabupaten Bantul;
d. Meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam penegakan moral dan HAM di Kabupaten Bantul.
2) Tujuan Misi II Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini penanggulangan bencana. Dengan sasaran: a. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini penanggulangan bencana, bencana sosial. b. Meningkatkan peran serta anggota linmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. c. Meningkatnya kualitas pelayanan anggota linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; d. Meningkatnya profesionalisme anggota linmas.
18 3) Tujuan Misi III Meningkatnya kapasitas antar stake holder dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif untuk mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Dengan sasaran: a. Tersedianya rumusan kebijakan teknis pelaksanaaan pengendalian di bidang kesatuan bangsa, pembauran bangsa dan masalaha-masalah strategis lainnya; b. Terwujudnya stabilitas masyarakat yang kondusif di berbagai aspek kehidupan.
2.2.4 Sasaran Srategis dan Kebijakan Hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan secara terukur dan akan menghasilkan secara nyata dalam waktu tertentu merupakan bagian yang integral
Sasaran
memberikan focus pada penyelassaian kegiatan , maka sasaran harus menggambarkan hal –hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dap[at dicapai. Dengan demikain apabila seluruh sasaranyang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategic terkait juga telah dapat tercapai . Sedang strategi adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pembauran bangsa; b. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan; c. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ideologi negara; d. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ketahanan bangsa; e. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga legislatif dan ekskutif;
f. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi kemayarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
g. Meningkatkan mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara pemilu; h. Meningkatkan Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing
19
i. Meningkatkan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan partai politik; j. Peningkatan mediasi dan fasilitasi hubungan pelaksanaan pengembangan demokrasi; k. Peningkatan mediasi dan fasilitasi penanganan maslah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak azasi manusia;
l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengkajian, fasilitasi dan penanganan masalah aktual;
m. Peningkatan perumusan hasil pengkajian masalah aktual dan rencana tindak lanjutnya; n. Peningakatan evaluasi palaporan penanganan masalah aktual dan penyampaian saran tindak lanjut penyelesaiannya;
o. Peningkatan pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin/riset/penelitian/PKL/KKN; p. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi intelijen;Peningkatan pengorganisasian rakyat dan pembentukan satu satuan Linmas/Hansip;
q. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan rakyat terhadap kemungkinan munculnya ATHG;
r. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat; s. Peningkatan fasilitasi pendidikan bela negara; t. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketantuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang unutk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan yang diambil oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk melaksanakan sasaran adalah sebagai berikut: a. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama, b.
Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan untuk memperkuat ketahanan bangsa,
c. Memantau keberadaan orang asing, d. Melakukan pembauran bangsa; e. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta perguruan tinggi; f.
Mengkoordinir dinas instansi terkait dalam pembinaan pelajar dan masyarakat;
g. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat; h. Meningkatkan pemasyarakatan mengenai Bela Negara melalui jalur formal dan informal dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara sejak dini; i. Mendorong seluruh komponen masyarakat agar selalu waspada dalam menghadapi bencana sosial; j. Pembinaan LSM/ormas di Kabupaten Bantul
20 1. Sasaran dan Program 2. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Bantul, maka ditetapkan program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatankegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu : Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2013
1
Sasaran
Program
Kegiatan
1
2
3
Terwujudnya
administrasi 1
Pelayanan
kepegawaian yang tertib
Administrasi
dan lengkap
Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa pemel & perizinan kend. Dinas/operasional Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
2
Terjaganya pekerjaan
kelancaran 2
Peningkatan sarana dan prasarana
15
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan & perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Penyediaan jasa tenaga tehnis pendukung/tenaga perkantoran Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
aparatur 16 Pengadaan perlatan dan perlengkapan Kantor
21
17 Pemeliharaan rutin/berkala/operasional kendaraan dinas 3
Terwujudnya
semangat 3
nasioinalisme
dan
Negara,
berbangsa,
bernegara
di
bela
Pengembangawan
18
Lomba Upacara dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaaan
19
Forum kewaspadaan Masyarakat
20
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )
Wawasan Kebangsaan
kalangan
generasi muda/ pelajar 4
Terwujudnya
rasa 4
Kemitraan
solidaritas
dan
Pengembangan
Nasionalisme yang tinggi
Dini
Wawasan Kebangsaan
21 Forum Kebangsaan
Pembauran
22 Pemantauan Orang Asing 5
Terwujudnya
keamanan 5
Pemberdayaan
dan
ketertiban
Masyarakat untuk
dimasyarakat
23
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
24
Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan Penyusunan data base parpol dan ormas
menjaga ketertiban dan keamanan
6
Terwujudnya antar
hubungan 6
lembaga
eksekutif,
legislatif,
Pendidikan Politik di
25
Masyarakat
organisasi
kemasyarakatan, lembaga swadaya partai
masyarakat, politik,
lembaga
penyelenggaran serta
masyarakat
pemilu dan
pelaksanaan pengembangan demokrasi 26
1
Verifikasi bantuan parpol
27 Sosialisasi UU Partai Politik dan UU Pemilu bagi pemilih pemula 28 Forkom Ormas,Orsos, dan LSM 29 Forkom Generasi Muda Parpol 30 Forkom IPOLEKSOSBUD dan Keamanan 31 Pendapingan pengurus parpol 32 Pendaftaran,
22 pendataan,verifikasi Ormas,Orsos, dan LSM sesuai Permendagri No. 33 Tahun 2012 33 Sosialisasi Sosialisasi pemilih pemula melalui Pemilos
A.
Rencana Kinerja Tahunan Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian yang diharapkan dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2013 dapat dilihat dari penetapan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan dan target keluarannya. Penerapan rencana starategis tahun 2011-2015 pada tahun anggaran 2013 mencakup pelaksanaan 6 program dalam 33 kegiatan Untuk melaksanakan kegiatan di dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. 1.111.101.950,-
dan Belanja tidak langsung sebesar Rp
1.139.862.900,B.
Perjanjian Kinerja Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Bupati Bantul selaku kepala
daerah dengan Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2013. Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang
akan
dicapai,
amanah/tanggung
antara
pimpinan
jawab/kinerja
dengan
instansi pihak
pemerintah/unit yang
kerja
memberikan
yang
menerima
amanah/tanggung
jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.1 Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. 1.
Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi
Realisasi Capaian indikator kinerja =
x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Atau:
(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =
x 100% Rencana
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Urutan
Rencana capaian
Kategori Capaian
I
>85
II
70 < X ≤ 85
Berhasil
III
55 < X ≤ 70
Cukup Berhasil
IV
≤ 55
Tidak Berhasil
Sangat Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil
:
92,5
Berhasil
:
77,5
Cukup Berhasil
:
62,5
Tidak Berhasil
:
27,5
Hasil
perkalian
tersebut
disimpulkan
kembali
berdasarkan
skala
pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil. B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.
Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs. Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kine (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. I. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi . Selanjutnya realisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2013 dapat di uraikan : 1. Meningkatnya kedisiplinan pelajar’ Pada tahun 2013 Kegiatan Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin tidak mentargetkan. Adapun yang menyebabkan tidak mentargetkan disebabkan untuk kegiatan Peneretiban dan Konseling Pelajar tidak Disiplin untuk Tahun 2013 tidak dianggarkan karena Anggaran dialihkan pada kegiatan lain baru nanti pada tahun 2014 akan dilaksanakan kembali. 2. Terciptanya kedamaian dan Ketrentraman di masyarakat Kegiatan ini menargetkan sebesar 90 % terealisir 100% maka nilai capaian indicator ini sebesar 111% dengan katagori sangat berhasil yang ditandai dengan terlaksananya FGD (Focus Group Discusion) dengan peserta Jajaran Ormas,Orsos serta Anggota LSM maupun dari unsure-unsur Tokoh-tokoh Masyarakat di Bantul Sebanyak 2x, kegiatan pertama dengan Narasumber dari Ketua FKDM DIY dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dan yang kedua sebagai narasumbernya adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat
Propinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
dan
Sekretatis
Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. .
Adapun yang mendukung
keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut disebabkan oleh yaitu : a. Pemahaman yang baik dari unsure-unsur anggota Ormas, Orsos dan Anggota
LSM
maupu
tokoh-tokoh
masyarakat
mengenai
arti
pentingnya Kewaspadaan dini Masyarakat terhadap kerawanan bencana alam , kerawanan social maupun kerawanan konflik sara;
b. Intensitas Koordinasi yang baik di tingkat Tingkat Kecamatan , Desa maupun untuk menggali potensi kerawanan bencana alam , kerawanan social maupun kerawanan konflik sara; 3. Capaian Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Pada tahun 2013 kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama mentargetkan 90% dan terrelisir 84% dengan nilai capaian indicator sebesar 93%dengan Katagori sangat berhasil. Keberhasilan Pembentukan Forum ini adalah dikarenakan yaitu ; a. Efektivitas sosialisasi ketokoh lintas agama; b. Kesadaran terbentuknya Forum yang menjembatani kepentingan lintas agama. c.
Intesitas Koordinasi antara Tokoh Lintas agama dengan SKPD yang mengampu;
d. Banyak belajar pada daerah-daerah lain di Indonesia dalam penanganan konflik antar Suku,Ras maupun Agama. II. Evaluasi capaian Penetapan Kinerja. Capaian penetapan kinerja adalah suatu pengukuran kinerja sesuai dengan indicator-indikator sasasran yang tertuang dalam Sasaran-Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 khususnya pada realisasi sesuai perencanaan di tahun 2012. Adapun Evaluasi per Sasaran-Sasaran Strategis sebagai berikut : Sasaran 1:
Sasaran
Terwujudnya administrasi Perkantoran yang tertib dan lengkap
tersebut
ditetapkan
untuk
mencapai
misi
1,
yaitu
“Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran” dan tujuan misi 1, yaitu “Mewujudkan administrasi Perkantoran yang tertib dan lengkap”
INDIKATOR KINERJA
REALISA SI 2011
REALISA Targe
REALISA
SI 2012
SI 2013
t 2013
Capaia Katagori n (%)
1
Terwujudnya
100%
100%
100%
100%
100
tertib
Sangat Berhasil
administrasi ketata usahaan,persur atan,kearsipan dan serta
keuangan urusan
kerumah tangga dan telemonukasi 2
Terwujudnya pelayanan umum
100%
100%
100%
100%
guna kelancaran
100
Sangat Berhasil
penyelenggaraan pemerintahan
Capaian Sasaran (Katagori Sangat berhasil)
= (2 X 92,5) / 2 = 92,50
Total Capaian Sasaran untuk sasaran Strategis 1 (satu) sebesar = 92,50
Sasaran tersebut terdiri dari 2 indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,50 dengan katagori Sangat Berhasil . Nilai capaian indicator pada sasaran 1(satu) sesuai hasil pengukuran kinerja untuk mencapai misi 1, yaitu “Menyelenggarakan administrasi ,ketata usahaan, persuratan, kearsipan, keuangan dan urusan kerumah tanggaan serta telekomunikasi, dan tujuan 1, yaitu “Mewujudkan administrasi ,ketata usahaan, persuratan,kearsipan, keuangan dan urusan kerumah tanggaan serta telekomunikasi yang tertib dan lengkap”
Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaaan ketatausahaan, persuratan,kearsipan, keuangan dan urusan kerumah tanggaan serta telekomunikasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 2 (dua) program yaitu :
1.Pelayanaan Administrasi Perkantoran; 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Alokasi anggaran dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2013 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp 259.618.250’- dan terealisir sebesar Rp atau tercapai % .Sedangkan Sumber daya manusia yang melaksanakan sebanyak 7 orang.
Dilihat dari capaian indicator sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai … atau dengan katagori Sangat berhasil.Pencapaian indicator sasaran 1 (satu) dijelaskan sebagai berikut :
1. Tertib administrasi ketata usahaan,persuratan,kearsipan dan keuangan serta urusan kerumah tangga dan telemonukasi dari target 100% terealisir
%
adapun kegiatan ini meliputi : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik; c. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
/Operasional; d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f.
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan; h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BAngunan Kantor; i.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan;
j.
Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat-Rapat Koordonasi dan Konsultasi Keluar Daerah; l.
Rapat-Rapat Koordonasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung /Tehnis Perkantoran; 2. Tersedianya dan tertibnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dari target 100% terealisir 100 % adapun kegiatan ini meliputi : a. Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor ; b. Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Sasaran 2: Terwujudnya Rasa Nasionalisme ,cinta tanah air dikalangan generasi muda dan masyarakat
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ke 2(dua) Tahun 2013 sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
1
REALISASI
REALISASI
Target
REALISASI
Capaian
2011
2012
2013
2013
(%)
852 sek
852 sek
Katagori
Terselenggaranya Lomba
Upacara
dikalangan agar
100%
pelajar
tumbuh
Sangat berhasil
rasa
nasionalisme 2
Terwujudnya
rasa
nasionalime
bagi
pemeluk
6 dialog
6 dialog
100%
agama
Sangat berhasil
melalui pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat
Beragama 3
Terciptanya kewaspadaan
dini
300 peseta
masyarakat terhadap
271
100%
peserta
Sangat berhasil
kemungkinan muculnya yang
bahaya merongrong
keutuhan
Negara
maupun
bencana
alam 4
Terciptanya kerukunan
50 orang
45 orang
100
antar
Sangat berhasil
warga suku ras 5
Terdatanya keberadaan
17 orang
Kecamatan
12
71
Berhasil
Kecamatan
asing
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (4x92.5) / 5 = 74.00 Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (1x77.5) / 5 = 15.50
Total capaian Sasaran untuk sasaran strategis 2 (dua) sebesar
= 89.50
Sasaran ini ditujukan untuk Meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Dalam mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 2 (dua) program yaitu :
1.Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; 2.Wawasan Kebangsaan.
Alokasi anggaran dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2013 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp 392.574.000- dan terealisir sebesar Rp 254.150.000 atau tercapai 77% .Dengan katagori Berhasil.
Dilihat dari capaian indicator sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 100 atau dengan katagori berhasil. Pencapaian indicator sasaran 2 (dua) dijelaskan sebagai berikut :
1.Terselenggaranya Lomba Upacara dikalangan pelajar agar tumbuh rasa nasionalisme dari target 852 sekolahan terealisir 852 sekolah atau tercapai 100 %’ Untuk Mewujudkan sekolah memiliki situasi yang dinamis di segala aspek kehidupan sehingga sekolah mempunyai daya ketangguhan dan kemampuan terhadap gangguan-gangguan negative baik dari dalam maupun dari luar sekolah maka perlu adanya kegiatan lomba upacara yang diatur menurut Pancasila, UUD 45 (tentang Sistim Pendidikan Nasional Indonesia) dan Inpres nomor 14 tahun 1981 tentang Tata urutan Upacara Bendera. Realisasi Kejuaraan Sebagai berikut : Tingkat SD JUARA
SEKOLAH
HADIAH
1
SD Muh Jogodayoh
Rp 2.500.000
2
SD Negeri Jejeran
Rp 2.000.000
3
SD Negeri Kebonagung
Rp 1.500.000
4
SD Negeri Jigudan
Rp 750.000
5
SD Negeri Guwo
RP 500.000
Tingakat SMP JUARA
SEKOLAH
HADIAH
1
SMP Negeri II Bambanglipuro Rp 2.500.000
2
SMP Negeri I Srandakan
Rp 2.000.000
3
SMP Negeri I Pandak
Rp 1.500.000
4
SMP Negeri II Pajangan
Rp 750.000
5
SMP Negeri V Banguntapan
RP 500.000
Tingkat SLTA JUARA
SEKOLAH
HADIAH
1
SMA Negeri I Pundong
Rp 2.500.000
2
SMA Negeri Pajangan
Rp 2.000.000
3
SMA Negeri I Srandakan
Rp 1.500.000
4
SMA Negeri I Sanden
Rp 750.000
5
MAN Wonokromo
RP 500.000
2.Terfasilitasinya dialog antar umat beragama agar tercipta kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara dengan damai dari target pelksanaan dialog sebanyak 6 x terealisir sebanyak 6x dialog atau tercapai 100% adapun materi dialog yang di ikuti oleh 5 tokoh agama yaitu : a. Melakukan dialog dengan tokoh/pemuka 5 agama; b.Menyalurkan kebijakan pemeritah daerah kepada masyarakat; c.Menampung aspirasi mereka; d.Menyalurkan aspirasi mereka kepada Pemerintah daerah; e.Memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadat. 3. Terlaksananya Forum Grup Diskusi agar terciptanya situasi aman dan kondusif. Adapun dialog pertama Diaolog
diselenggarakan pada tanggal 14 November 2013,materi
narasumber KH. Abdul Muhaimin Ketua FKDM DIY, AKPB Supardi Kasat
Intelpam Polres Bantul, Ka,Kan Kesbangpol Bantul yang di undang sebanyak 150 orang dan dihadiri sebanyak 134 orang atau tercapai 89 % terdiri dari : Karang Taruna Desa se Kab, Kasi Trantib Kecamatan,Ormas,Orsos dan Tokoh masyarakat dialog kedua diselenggarakan pada tangggal 23 April 2013 dengan Narasumber Ir. Wijaya Tunggali, MT selaku Tokoh Masyarakat dan KH. Abdul Muhaimin Ketua FKDM DIY dengan Materi yang diundang sebanyak 150 peserta dan hadir sebanyak 137 peserta atau tercapai 90% terdiri dari : Karang Taruna Desa se Kab, Kasi Trantib Kecamatan,Ormas,Orsos dan Tokoh masyarakat.
4. Terlaksananya Forum Grup Diskusi agar tercipta kondisi damai dan Harmoni. Adapun dialog diselengarakan pada tanggal 23 Nopeber 2014 dengan target peserta 50 orang yang hadir 50 orang tercapai 100% dengan narasunber Agus Budi selaku Sekretaris FPK Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi Pembauran Kebangsaan. 5. Terlaksananya Pendataan Orang Asing agar tersaji data keberadaan orang asing di Bantul. Kunjungan lapangan dengan Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir, nilai capaian indicator sasaran ini sebesr 71% dengan katagori Cukup berhasil.Dimana jumlah kunjungan yang semula direncanakan sejumlah 17 kecamatan terealisir sebanyak 12 kecamatan . 9 Partai Politik terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bandahara sejumlah 27 Pengurus tervasilitasi semuanya. Keberhasilan indicator ini didukung oleh Tim yang terdiri Kantor Kesbangpol, Adapun kelancaran kegiatan ini didukung dengan adanya koordinasi dengan steakholder yang mengampu masalah orang asing seperti misalnya : Kantor Imigrasi Klas II, Dispenduk, Disnaker dan Kecamatan maupun Desa.
Sasaran 3: Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai Misi 3 yaitu: “Mengupayakan terciptanya situasi yang rukun dan damai dilingkungan masyarakat ‘. Target pengukuran capaian kinerja dari sasaran ke-3 adalah sebagai berikut : Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2013 INDIKATOR KINERJA
Terdatanya
dan
informasi yang akurat guna
REALISASI
REALISASI
Target
REALISASI
Capaian
2011
2012
2013
2013
(%)
12
20
167
Koordinasi
Koordinasi
70 orang
65 orang
Katagori
Sangat berhasil
mengantisipasi
dan mengurangi dari berbagai gangguan
macam keamanan
dan ketertiban untuk menjaga
keamanan
lingkungan Terselenggaranya work shop pembinaan satuan
keamanan
93
Sangat berhasil
lingkungan
di
masyarakat dapat
agar
memberikan
pemahaman masyarakat
kepada untuk
deteksi dini dan cegah terhadap gangguan
potensi keamanan
di wilayah
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (2x92.5) / 2 = 92.5 Total capaian Sasaran untuk sasaran strategis 3 (tiga) sebesar
= 92.5
Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 2(dua) indicator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan katagori sangat berhasil . nilai capaian Indikator sasaran pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagi berikut ; 1. Terdatanya dan informasi yang akurat guna mengantisipasi dan mengurangi dari berbagai macam gangguan keamanan dan ketertiban untuk menjaga keamanan lingkungan. dengan kegiatan rakor target sasaran sebanyak 12 kali terealisir 20 kali dengan katagori sangat berhasil. Adapun factor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini di karenakan Efektifitas Rakor dari Tim Kominda yang terdiri dari Kaposda, BIN Kab. Bantul, Pasi intel Kejari Bantul, Pasi Intek Kodim 0279,Kasi Intelkam Polres Bantul, Unsur Lanal, Kasi Kerjama Sat Pol PP, Unsur Kantor Kesbangpol. Membahas permasalahan wilayah Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya agar terjadi potensi konflik untuk dilaporkan pada Bupati agar segera dapat ditindak lanjuti. 2.Terdatanya
dan
informasi
yang
akurat
guna
mengantisipasi
setiap
ancaman,tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik ,social, pertahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas Negara dan daerah. Target tahun 2013 per Triwulan laporan data dan informasi dari 75 desa terealisir 68 desa dengan katagori sangat berhasil. Adapun factor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah dalam 1
tahun diselanggarakan
Rapat
koordinasi sebanyak 4x dengan TIM
Pemberdayaan Masyarakat untuk Kewaspadaan Dini dan Menjaga Keamanan Lingkungan yang terdiri dari Kepala Bagian Pemerintahan di Desa, Kepala Seksi Pemerintahan
di
Kecamatan,
Camat
Unsur
terselenggaranya FGD (Focus Grup Discusion)
Kodim
dan
Polres
dan
dengan jumlah peserta 110
orang dengan narasumber Sunarto, SH , dengan materi penjelasan SK Bupati nomor 121 tahun 2013 perihal Situasi Wilayah Bantul dan AKP Muryanto Kasat Binmas Polres Bantul dengan Materi Peta Kerawanan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Bantul kemudian ditambah kegiatan kunjungan kerja ke Kota Bogor Jawa Barat pada tanggal 24 Desember 2013 , guna melihat sejauh mana pelaksanaan deteksi dini berkaitan dengan ketertiban ,keamanan lingkungan di kota Bogor.
Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi dan pembelajaran berdemokrasi di masyarakat
Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2013
INDIKATOR KINERJA
1
Terdatanya Data Base
REALISASI
REALISASI
Target
REALISAS
Capai
2011
2012
2013
I 2013
an (%)
24 Parpol
9 Parpol
37
Partai Politik dan Ormas 2
Jumlah
Proposal
Cukup berhasil
yang
ter-Verikasi
3
Katagori
9
9
Proposal
Proposal
100
Sangat berhasil
Terselenggaranya Sosialisasi dan
UU
UU
Parpol
Pemilu
bagi
Sangat 200 orang
182 orang
100
berhasil
100 orang
91 orang
100
Sangat
Pemilih Pemula 4
Terselenggaranya bagi
FGD
Forkom
Ormas,Orsos,dan LSM 5
Terselenggaranya bagi
Forkom
berhasil
FGD
Generasi
100 orang
86 orang
86
Muda Parpol 6
Sangat berhasil
Terselenggaranya bagi
FGD
Forkom
IPOLEKSOSBUD
60 orang
60 orang
100
dan
Sangat berhasil
Keamanan 7
Jumlah Pengurus Parpol yang tervasilitasi dalam rangka pertanggung bantuan Parpol
penyusunan jawaban keuangan
27
27
pengurus
pengurus
100
Sangat berhasil
8
Terdatanya Pendataan,Pendaftaran, Verivikasi
Ormas,Orsos
dan LSM 9
192
53
Organisa
Organisasi
Cukup 27,5
Berhasil
100
Berhasil
si
Terselenggaranya Sosialisasi
Pemilih
Pemula melalui Pemilos
90 Sekolah
65 Sekolah
Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (6x92.5) / 9 = 61,66 Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (1x77.5) / 9 = 8,61 Capaian sasaran indicator ( Katagori sangat berhasil ) = (2x62,5) / 9 = 13,88 Total capaian Sasaran untuk sasaran strategis 4 (empat) sebesar
= 84,15
Untuk sasaran 4 (empat) terdiri dari 9 indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 84.15 dengan katagori Sangat Berhasil,Selanjutnya nilai capaian indikataor sasaran pada sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
1. Terdatanya Data Base Partai Politik dan Ormas agar tercipta tertib administrasi, target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 37%, nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 62,5 dengan katagori cukup berhasil.Dimana Pendataan pengurus cabang dan anak cabang sebanyak 24 Partai Politik terealisir 9 Partai Politik dengan tenaga tehnis sebanyak 9 orang dari unsur Karyawan Kantor Kesbangpol. 2.Jumlah Pengurus Parpol yang tervasilitasi dalam rangka Penyusunan pelaporan pengajuan pertanggung jawaban bantuan keuangan Parpol.Target tahun 2013 sebesar 100% terealisir, nilai capaian indicator sasaran ini sebesr 100% dengan katagori sangat berhasil.Dimana jumlah Pengurus 9 Partai Politik terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bandahara sejumlah 27 Pengurus tervasilitasi semuanya. Keberhasilan indicator ini didukung oleh Tim yang terdiri Kantor Kesbangpol, DPPKAD, Inspektorat Kabupaten , Bagian Hukum Kabupaten, KPU Bantul 2. Jumlah Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang telah di Verivikasi sebagai persayaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan pada hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2009, target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100%, nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan katagori sangat berhasil.Dimana 9 Partai Politik dengan 9 Proposal semua telah di verivikasi dan memenuhi untuk mendapatkan bantuan keuangan. Keberhasilan indicator ini didukung oleh Tim yang terdiri Kantor Kesbangpol, DPPKAD, Inspektorat Kabupaten , Bagian Hukum Kabupaten, KPU Bantul.
3. Terselenggaranya Sosialisasi UU Parpol dan UU Pemilu bagi Pemilih Pemula, target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 91%, nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 92,5 dengan katagori sangat berhasil.Dimana Sosialisasi ini dihadiri 182 orang penyelenggara Pemilu terdiri dari unsure Camat, Perangkat Kecamatan , Lurah Desa serta Perangkat Desa Dengan Narasumber Drs. Suranto, SU dari Dosen UMY serta Didik selaku Komisioner KPU. 4. Terselenggaranya FGD bagi Forkom Ormas,Orsos,dan LSM, target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 91%, nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 100% dengan katagori sangat berhasil. Dimana Sosialisasi ini dihadiri 91 orang dengan target 100 orang, anggota perwakilan Ormas, Orsos dan LSM Sebagai pembicara/narasunber yaitu : Kepala Kantor Kesbangpol Kabupten Bantul Ir.Ag.Sumasriyana, M.Si dengan materi Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Ormas, Orsos dan LSM, Drs.Rusdiyanto Bakesbanglimas DIY dengan materi Rancangan UU Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Drs. Husni Amri Sekretaris FKDM DIY dengan materi Peranan Ormas, Orsos, dan LSM. 5. Terselenggaranya FGD bagi Forkom Generasi Muda Parpol agar tercipta Pemilu damai menyonsong Pilpres dan Pileg tahun 2014 target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 86 % nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 92,5 dengan katagori Sangat Berhasil. Dimana Sosialisasi ini dihadiri 86 peserta dari unsure generasi muda Satgas dan Pengurus Parpol dengan target undangan 100 peserta sebagai pembicara yaitu Kepala Kantor Kesbangpol Kabuipaten Bantul Ir.Ag. Sumasriyana ,M.Si dengan Materi Kebijakan Pemda Menyongsong Pemilu tahun 2014 dan Kasat Intelkam Polres Bantul AKP Supardi dengan materi peran generasi muda menyongsong Pemilu 2014 6. Terselenggaranya FGD bagi Forkom IPOLEKSOSBUD dan Keamanan agar tercipta ketahanan Idologi,Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dalam kerangka Negara
NKRI
bagi
Aparat
Daerah
,
Tokoh
Masyarakat,
Tokoh
Ormas,Orsos,LSM, untuk target tahun 2013 sebesar 100% terealisir 100% nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 92,5 dengan katagori Sangat berhasil. Dimana target Sosialisasi di undang 60 orang yang hadir 60 orang terdiri dari: Aparat Daerah , Tokoh Masyarakat, Tokoh Ormas,Orsos,LSM dengan Narasumber Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaen Bantul dengan Materi Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan Dengan Kesatuan Bangsa, Bambang Wahyu Nugroho,S.IP Dosen UMY dengan materi Ketehanan Idiologi Sosial dan Budaya dalam bingkai Negara NKRI, Dra. Nur Nur Widiastuti M.Si dosen STIE Widya Wiwaha dengan materi Ketehanan Politik dan Ekonomi dalam bingkai NKRI.
8. Terdatanya Pendataan,Pendaftaran,Verivikasi Ormas,Orsos dan LSM
agar
tercipta tertib administrasi, dengan target 100% terealisir 28% nilai capaian indicator sebesar 27,5 dengan katagori cukup berhasil Berhasil. Dimana Penyelenggaraan Pendataan,Pendaftaran,Verivikasi Ormas,Orsos dan LSM ini ditargetkan untuk tahun 2013 sebesar 192 Organisasi Kegiatan ini terealisir 53 Organisasi. 9.Terselenggaranya Sosialisasi Pemilih Pemula melalui Pemilos agar partisipasi generasi muda terhadap Pemilu meningkat, dengan target 100% sekolahan terealisir 72 sekolahan, nilai capaian indicator sebesar 77,5 dengan katagori Berhasil. Dimana Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilos ini ditargetkan untuk tahun 2013 sebesar 90 sekolahan namun terealisir 65 sekolahan, keluran Sosialisasi Pemilos Tahun 2013 sebagai berikut ;
No 1
Sasaran 182 Guru/Murid
Kegiatan Sosialisai
Narasumber - Komisioner KPU - KaKan Kesbang
2
273 Guru/Murid
TOT
- Drs Masharun,MSi - Nurdin
Latif
SS
Komisioner KPU 3
455 Guru/Murid
Bintek
- Yazulianto SE Komisioner KPU - Nurdin
Latif
SS
Komisioner KPU 4
64 Guru/Murid
Pelaksanaan - TIM : Kemenag, Dik Pemilos
Menof,
Kesbang,
KPU 5
20 Guru/Murid
Monitoring Evaluasi
- TIM
:
Kemenag,
Dikmenof, Kesbang, KPU
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode rata-rata dalam Kelompok maka hasil penyimpulan
sasaran untuk capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sasaran sebagai berikut. Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013 No
Skala Pengukuran Ordina Capaian Sasaran
Kinerja
Sangat
Berhasil
Berhasil
1
Cukup
Tidak
Berhasil
Berhasil
Terwujudnya administrasi Perkantoran yang tertib
92,5
dan lengkap 2
Terwujudnya
Rasa
Nasionalisme
,cinta
tanah
air
generasi
dikalangan muda
89.50
dan
masyarakat 3
4
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat
Meningkatnya partisipasi dan pembelajaran berdemokrasi di masyarakat
Rata-rata capaian sasaran
92,5
84,15
89.65
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2013, untuk melaksanakan 8 program 32 kegiatan pada berdasasarkan DPA nomor : 914/26/DPPKAD/2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.111.101.950,00,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2013 terealisasi sebesar Rp
910.977.738,00,-
sedangkan saldo kas Rp 31.610.490,00 atau terserap sebesar (81.9%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan
tidak mencapai 100%
disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dsb. Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :
REALISASI KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012
NO
KEGIATAN
1 1
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Telepon Penyediaan Jasa Jaminan Pemel. Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Tehnis Pendukung/Tenaga Perkantoran Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
Lomba Upacara Pendaftaraan ,Pendataan,Verivikasi Ormas,Orsos dan LSM Pemberdayaan Masyarakat untuk Kewaapadaan Dini dan Menjaga
ANGGARAN Realisasi Alokasi (RP) (Rp) 3 4 1.000.000 999.000 5.040.000 2.450.000 14.540.000 1.500.000 5.000.000 10.302.000 9.037.000 2.000.000 29.102.500 2.500.000 7.297.500 10.480.000. 53.875.000
% 5 100
2.771.685
54
881.000 13.940..000
35 95
1.500.000
100
3.754.000 10.101.350
75 99 100
9.037.000 100 2.000.000 28.300.000
95
2.500.000 4.855.000
100 67 31
3.925.000 53.603.900
100
45.100.000
11.448.000 38.386.023
82 84
5.000.000
4.973.500
99
121.179.000 9.744.000
95.400.000 7.505.000
79 77
13.992.000
139.867.500 70 200.100.000
21
Keamanan Lingkungan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
147.810.000
138.327.500
94
11.850.000
6.027.500
51
136.395.000 9.835.000
99 98
12.247.500
9.395.000
75
28.859.000
28.021.525
97
16.930.000 12.312.500
15.780.000 9.970.000 5.230.000
94 80 48
30
Pemantauan Orang Asing Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM) Pemantauan Orang Asing Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Sosialisasi UU Partai Politik & UU Pemilu Bagi Pemilih Pemula Forkom Generasi Muda Partai Politik Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol Forkom Ipoloksosbud
10.885.000 21.067.500
20.232.500
95
31
Verifikasi Bantuan Parpol
10.257.500
2.176.100
21
32
Pendampingan Pengurus Parpol Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)
10.380.000
3.045.000
30
180.301.200
113.889.025
63
1.111.101.950
910.977.739
82
22 23 24 25 26 27 28 29
33
139.867.500 10.035.000
BAB. IV PENUTUP Kesimpulan Sistem
Akuntabilitasi
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
dibangun
dan
dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai walaupun belum optimal. Kegiatan-kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan.
Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari pencapaian sasaran di tahun 2013, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan
dalam
Rencana
Strategis
Kantor
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Tindak lanjut Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:
1. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kerja. Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyatakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan harapan dapat menjadi informasi yang berguna semua pihak. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2013. Walupun masih sangat sederhana, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul selama tahun 2013. Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan LAKIP di masa yang akan datang. Bantul, 20 Pebruari 2014 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten. Bantul
Ir. Ag. SUMASRIYANA, M.S.i Pembina TK I/IVb NIP. 196012241986031011
