JURNAL HUKUM DAN MASYARAKAT ISSN 1693-2889 Volume 13 Nomor 3 Agustus 2014 Fungsi Menggatur Dari Pajak Oleh: Tri yanuaria.,S.H.,M.H Abstrak Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara,di Indonesia penerimaan terbesar didapat dari sektor pajak . Namun saat ini pajak hanya dipandang dari satu sisi saja, yaitu hanya dari sisi penerimaan (budgeting), padahal seharusnya fungsi budgeting pajak haruslah diimbangi dengan fungsi regulasi untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan umum dan tercapainya tujuan negara.Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan China (ACFTA) di satu sisi akan menguntungkan perekonomian kita, tetapi di sisi lain produksi dalam negeri Indonesia dapat terancam. Untuk itu pentingnya peran pemerintah dalam hal proteksi pasar dalam negeri dan pemberian insentif fiskal.
1.Pendahuluan Pajak sebagai sebuah realitas yang ada dimasyarakat mempunnyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal ada dua fungsi utama pajak yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fugsi regulerend(mengatur)1Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat terlihat dari bagaimana pemerintahannya memberikan kemudahan atau insentif dalam perpajakan kepada pelaku usaha dengan memberikan pelayanan terpadu yang mudah, cepat, efisien dan transparan. Sehingga pelaku usaha mau dan betah menanamkan modalnya di Indonesia, lapangan kerja luas terbuka, kemiskinan berkurang dan meningkatkan daya saing sektor riil. Terkait dengan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China yang ada di depan mata, pemerintah dipandang sangat perlu untuk memberikan langkah-langkah stimulus fiskal dan proteksi terhadap pelaku usaha dalam negeri. Langkah ini harus diambil untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri dan sebagai tindakan perlindungan terhadap membanjirnya
1
Y.Sri pudyatmoko, Pengantar hukum pajak, Andi Offset,Yogyakarta,2009, hal 16
Hukum dan Masyarakat 2014 produk impor China yang tidak hanya banyak tapi juga murah, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam produksi dalam negeri.
Untuk itu, pemerintah seharusnya dapat lebih memandang pajak tidak hanya sebagai instrumen budgeting (pengumpulan dana) saja, tetapi juga sebagai instrument pengatur yang membantu terciptanya keadilan, keseimbangan dan terpenuhinya tujuan-tujuan Negara kita.oleh karena itu merupakan kajian yang menarik tentang bagaimanakah fungsi mengatur dari pajak ?
II. Tinjauan Pustaka Untuk melakukan suatu penelitian ilmiah selalu mempergunakan pendapat para pakar untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka yang didasarkan pada pendapat atau pandangan para sarjana dimaksudkan untuk memberikan telaah yang lebih teliti dan seksama. Menurut N.J.Feldmann, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum”).2 Menurut Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) khususnya pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang” 3 dan menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2 3
B. Illias Wirawan & Richard Burton,Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal.4 Rochmant Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan, Rafika Aditama, Bandung,2004, hal.7
2
Hukum dan Masyarakat 2014 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Mengatur” berarti membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi).4Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi mengatur dari pajak “adalah sebuah fungsi untuk membuat keteraturan tata kelola negara, yang menyangkut fungsi pembatasan konsumsi, proteksi, konservasi, distribusi dan stimulus terhadap perekonomian, masyarakat dan lingkungan dengan tujuan mempercepat kesejahteraan umum, melindungi hakhak, mencegah kerusakan lingkungan dan sebagai koridor terlaksananya tujuan-tujuan Negara.”
Stimulus fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan instrumen-instrumen fiskal seperti pajak (tax), tranfer, atau belanja pemerintah (government spending/purchase) yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Secara umum, kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan ekonomi makro dari pemerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri (domestic goods), rumah tangga, ataupun perusahaan/swasta/pengusaha.
III. Pembahasan Fungsi mengatur dari pajak Pajak disamping mempunnyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas Negara, pajak juga memiliki fungsi yang lain yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehenfdaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat dan mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar dapat sejalan dengan keinginan pemerintah
4
KamusLengkap Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 1997
3
Hukum dan Masyarakat 2014 Pajak sebagai fungsi mengatur adalah suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi, misalnya dengan membatasi atau mengatur konsumsi masyarakat, melakukan distribusi pendapatan, memberikan insentif pada investasi, perlindungan industri dalam negeri dan pembangunan ekonomi dan sebagainya . Pajak dalam fungsi mengatur bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan umum, melindungi hak-hak, mencegah kerusakan lingkungan dan sebagai koridor terlaksananya tujuan-tujuan Negara.
Pajak yang digunakan juga untuk menjalankan kebijakan stimulus untuk pelaku dunia usaha yang nantinya akan dapat menarik investor untuk menanamkan dananya di Indonesia dan membuatnya betah, serta mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing, daya beli dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu pemerintah harus lebih agresif untuk memberikan berbagai stimulus fiskal dan nonfiskal dengan memberikan insentif ke sektor-sektor industri yang berpotensi tergilas oleh roda besar perdagangan bebas ASEAN-China. Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini umumnya fikus mengunakan dua cara yaitu cara umum dan cara khusus5 a. Cara umum Cara ini biasannya digunakan dengan mengunakan tarif-tarif pajak untuk mengadakan perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Tariff yang merupakan persentase atau jumlah yang dikenakan terhadap basis pajak , yang berlaku secara umun dijadikan instrument perwujudan fungsi pajak ini. b. Cara khusus
5
Op. cit, hal 17
4
Hukum dan Masyarakat 2014 Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Bersifat positif (insentif) Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang positif oleh pemerintah, tentunya akan mendat dukunggan, tak terkecuali melalui kebijakan dibidang pajak . pemerintah biasanya memberikan doronngan (tax insentive) dalam bentuk memberikan fasilitas perpajakan yang antara lain dapat berupa: a. Pemberian kelonggaran yang berbentuk tax holiday(pembebasan pajak) dan keringanan pajak b. Mengadakan afschrifving (penghapusan) c. Pemberian pengecualian-pengecualiana d. Pemberian pengurangan-pengurangan e. Kompensasi-kompensasi Kebijakan-kebijakan Proteksi Terhadap Produsen Dalam Negeri Secara keseluruhan, dampak positif dari perjanjian perdagangan AFTA dan FTA ASEAN-China masih lebih besar. Sangat berpotensi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan meningkatnya ekspor Indonesia. Namun tetap saja ada dampak negatifnya, yakni terancamnya sektor produk kulit, metal, manufaktur, pakaian dan pertanian. Hal ini terjadi akibat lonjakan barang impor yang tinggi bahkan memiliki harga di bawah harga pasar domestik. Untuk itu pemerintah dipandang perlu untuk melindungi sektor-sektor tadi dengan menggunakan diantaranya pembebanan pajak (bea masuk) dan pembatasan kuota. Adapun
5
Hukum dan Masyarakat 2014 contoh dari pajak yang digunakan terkait fungsi perlindungan terhadap produksi dalam negeri adalah :
Bea Masuk ditanggung Pemerintah (BMDTP) Adalah kebijakan untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk untuk bahan baku produksi. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Seperti yang kita ketahui bersama praktek dumping tentu akan sangat mengancam eksistensi produk dalam negeri jika tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan dumping adalah : praktek menjual barang di pasar luar negeri lebih murah dari harga di pasar dalam negeri (harga normal). Untuk mencegah dan meminimalisir praktek dumping maka pemerintah Indonesia menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor setinggitingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut. Bea Masuk Imbalan Bea Masuk Imbalan adalah tambahan bea masuk yang dikenakan terhadap barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis mengalami kerugian. Bea masuk imbalan dikenakan karena suatu negara memberikan subsidi atas barang yang
6
Hukum dan Masyarakat 2014 diekspornya, sehingga harganya sangat rendah di negara pengimpor yang berakibat meruginya produsen barang sejenis dalam negeri. Kebijakan Bea Masuk DTP Untuk Industri Tertentu Kebijakan ini dilakukan untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk untuk bahan baku produksi. Pada tahun 2010 ada 9 sektor industri yang menerima fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) yaitu:
5.
1.
Komponen otomotif
2.
Komponen elektronika,
3.
Peralatan komponen telematika,
4.
Sorbitol,
Bahan baku plastik, 6.
Bahan baku karpet,
7.
Komponen alat berat komponen,
8.
Komponen perkapalan dan
9.
Peralatan penunjang PLTU.
2. Bersifat negatife Merupakan cara mengatur dengan maksud mencegah atau menghalanghalangi
perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat
kearah
tertentu.dalam hal ini merupakan suatu keinginan pemerintah ataupun pembuat undang-undang dengan cara mengadakan berbagai peraturan dibidang pajak yang menghambat
dan
memberatkan
masyarakat
penyebab
timbulnya
dan
berkembangnya suatu kegiatan yang justru ingin di tiadakan atau diberantas oleh
7
Hukum dan Masyarakat 2014 pemerintah. Dengan demikian pajak digunakan untuk menghalang-halangi atau mengerem salah satu tindakan masyarakat sebagai wajib pajak. Tindakan pemerintah yang demikian ini dapat dipandang sebagai sebuah des incentive tax. Upaya des incentive tax yang dilakukan oleh pemerintah dapat berfungsi sebagai, pemberian hambatan-hambatan, pencegahan atas pemakaian atau pemasukan, pemberatan-pemberatan khusus.6 Dapat diambil contoh mengenai hal ini seperti: 1. Pengenaan Cukai Pengenaan cukai merupakan salah satu fungsi pajak sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Barang kena cukai adalah barang yang berdampak negative bagi kesehatan, lingkungan hidup dan norma-norma serta tata tertib sehingga harus dibatasi secara ketat peredaran dan pemakainnya. Maka cara membatasinya adalah dengan instrumen tarif, sehingga barang yang dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi . Contoh barang-barang yang dikenai cukai adalah rokok, minuman yang mengandung alcohol.Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, penetapan tarif cukai paling tinggi (57%, 80%, 275%, 1150%) didasarkan atas pertimbangan barang kena cukai apabila barang yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negative bagi kesehatan, lingkungan dan tertib nasional, ingin dibatasi secara ketat . Dengan pengenaan tarif cukai diharapkan tingkat konsumsi barang-barang kena cukai dapat dibatasi. Karena dengan pengenaan tarif cukai harga dasar barang kena cukai akan menjadi lebih mahal, sehingga konsumsi masyakat terhadap barang-barang ini dapat menurun. Dengan menurunnya tingkat konsumsi terhadap barang kena cukai ini diharapkan masyarakat dapat lebih sehat.
6
Op.cit
8
Hukum dan Masyarakat 2014 2. Penghapusan Sebagian PPnBM Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Insentif fiskal ini diberikan berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK. 011/2008
tanggal
7
Oktober
2008
tentang Perubahan
Kedua
atas
PMK Nomor
620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM.Dengan penghapusan PPnBM ini dalam rangka meningkatkan daya saing bagi industri elektronika nasional, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap jenis barang kena pajak berupa televisi, mesin cuci, dan kamera yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dengan ini tentunya harga barang-barang elektronika dapat lebih murah dan penjualan diharapkan meningkat pesat, yang berakibat juga dengan peningkatan ekonomi dan berkurangnya tingkat pengangguran. 3. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif ini bertujuan untuk mendorong kepemilikan tunggal kendaraan bermotor dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas. 4. Menaikan Tarif Parkir Tujuan dari menaikan tariff parkir selain untuk meningkatkan penerimaan daerah, juga untuk mengurangi ruang parkir dan mengurangi kemacetan lalu lintas. 5. Pajak Penggambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, juga dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian lingkungan dalam rangka mempertahankan ekosistem serta untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga dalam rangka penyesuaian Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
9
Hukum dan Masyarakat 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah . Pajak ini dikenakan terhadap gedung-gedung dan tempat hiburan.Seperti yang kita ketahui bahwa eksploitasi air bawah tanah dan air permukaan secara berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya struktur tanah dan ekosistem lingkungan, selain itu dapat mengakibatkan kekeringan pada daerah di sekitarnya. Maka dengan adanya pajak ini diharapkan dampak negatif diatas dapat ditekan dengan cara pembebanan tarif terhadap pemanfaatan air Bk,miawah tanah dan air permukaan, serta mendorong pengelola gedung dan tempat hiburan untuk menggunakan air yang diproduksi oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga diuntungkan dari produksi air (Air PAM).
IV.Kesimpulan Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah.Untuk membangun negara Indonesia harus dapat menyinergikan antara fungsi budgeting dengan fungsi regulasi dari pajak.Untuk dapat maju dan bersaing dengan dunia Indonesia harus dapat memberikan kemudahan investasi dengan cara menyederhanakan birokrasi.Karena perizinan yang mudah dapat memperbaiki iklim investasi, sehingga investor dapat tertarik. Pajak jangan hanya dipandang sebagai instrument budgeting saja, tetapi juga sebagai regulator untuk mengatur jalannya roda pemerintahan untuk mencapai tujuan bangsa.Pemerintah perlu melindungi pelaku usaha dalam negeri dari serbuan hujan produk impor china dan perlu juga membebaskan bea masuk terhadap bahan baku yang diperlukan untuk produksi dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing. Dengan pajak sebagai regulator, pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat, melindungi ekosistem lingkungan,
10
Hukum dan Masyarakat 2014 mengurangi kemiskinan dan mengurangi kemacetan serta masalah lainnya dapat ditata dengan pajak, sehingga dapat mencapai tujuan nasional. ========================= Daftar Pustaka B. Illias Wirawan & Richard Burton,Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
Rochmant Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan, Rafika Aditama, Bandung,2004.Djafar Saidi,
Muhamad,“Pembaruan Hukum Pajak ”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 Pelupessy, eddy ,“ Materi Kuliah Hukum Pajak ”, Fakultas hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura,2011 Y.Sri pudyatmoko,Pengantar hukum pajak, Andi Offset,Yogyakarta,2009. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajaka
11
