JURNAL HUKUM DAN MASYARAKAT Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015

JURNAL HUKUM DAN MASYARAKAT

ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 PERAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI PAPUA

Oleh Hendrik Krisifu,1 Abstrak Ter Haar, menyebutkan bahwa hukum adat mencakup keseluruhan peraturan yang menjelma dalam putusan-putusan para pejabat hukum, yang mempunyai wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaanya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh putusan itu. Di Indonesia, hukum adat secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga mencerminkan the living law yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang dalam tataran teoritis, von Savigny memaknakan hukum kebiasaan atau hukum adat sebagai volkgeist atau jiwa bangsa. Dan merupakan hukum kebiasaan yang sebagian kecil dipengaruhi hukum agama dan beruratakar pada kebudayaan tradisional, yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam pembangunan hukum di Indonesia, hukum adat masih berperan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, terutama masyarakat adat yang hidup jauh pada daerah-daerah yang terpencil dan juga belum terlayani oleh sistem hukum negara, seperti halnya di Papua. Hukum adat berperan menyembatani kekosongan hukumdan berfungsimengaturdanmenjagaketertiban dalam masyarakatadat. Kata Kunci: Hukum Adat, Pembangunan, Hukum Di Papua I.

Pendahuluan Sebelum Negara Republik Inonesia merdeka dari penjajahan, telah ada tatanan hukum yang mengatur ketertiban masyarakat di Indnesia. Pada masa itu ada dua tatanan/sistim hukum yang bekerja dan berlangsung secara baik dan saling mengisi kekekosongan dan kekurangan hukum, kedua sistem hukum itu, yakni : Sistem Hukum Kolonial (Hindia-Belanda) dan Sistem Hukum Adat (asli). Sistem hukum kolonial yang lebih dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang bersifat Eropa Kontinental, dan sistem hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang juga telah dipengaruhi oleh hukum agama; Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Setelah kemerdekaan, kedua sistem hukum itu tetap berlaku dan berjalan beriringan sebagai suatu sistem hukum Indonesia yang bertugas untuk mengatur masing-masing bidang hukum yang telah menjadi tanggung jawabnya selama itu. Hal itu dimungkin

1

Dosen Lektor Kepala dalam Matakuliah Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

1


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 berdasarkan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Aturan Peralihan Pasal II, yang

menentukan bahwa, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung, berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.2 Khusus di tanah Papua ketika kita akan mempercakapkan pembangunan hukum nasional, kita tidak bisa melepaskan diri dari peran dan sumbangsih hukum adat bagi pembangunan hukum nasional di tanah Papua. Hukum adat, telah memberikan memberi kontribusi yang sangat berarti, dalam mengisi kekosongan hukum positif dan ikut menciptakan ketertiban dan keteraturan pada masyarakat adat di berbagai wilayah di tanah tanan Papua.

II. Hukum Adat di Indonesia Ter Haar, mengatakan bahwa hukum adat mencakup keseluruhan peraturan yang menjelma dalam putusan-putusan para pejabat hukum, yang mempunyai wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaanya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh putusan itu. Putusan tersebut dapat mengenai suatu yang diatur oleh putusan itu. Putusan tersebut dapat mengenai suatu persengketaan, tetapi dapat diambil berdasarkan kerukunan, dan musyawarah.3Jadi, menurut konsep di atas, hukum adat terjadi apabila ada keputusan dari penguasa atau dari warga masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, hukum adat secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga mencerminkan the living law yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Soepomo, mengemukakan pendapatnya tentang hukum adat, bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan kepada keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya

2

Lihat UUD 1945 sebelum amandemen. Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hlm 16-17.

3

2


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.4 Kemudian, dalam rangka menghadapi pembinaan tata hukum baru untuk Republik Indonesia yang berpedoman “satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa”, Soepomo menyatakan harus meninjau kembali kedudukan hukum adat di dalam negara dan masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetapi menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dengan undang-undang. Dalam tataran teoritis, von Savigny memaknakan hukum kebiasaan atau hukum adat sebagai volkgeist. von Savigny, mengkosntruksikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hubungan organik antara hukum dengan watak atau karaketr suatu bangsa. Hukum hanyalah cermin dari volkgeist. Oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati.5 Savigny selanjutnya, menegaskan bahwa sebenarnya tidak terdapat manusia-individu. Setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih tinggi, yakni dari keluarga, bangsa, dan negara. Dan bahwa setiap masa terjalin dengan masa sebelumnya, sehingga kebudayaan dan hukum hanya dapat berasal dari jiwa bangsa, oleh karena bangsa itu tetap memegang hubungannya dengan masa lampau. Di sini kelihatan, bahwa hukum adalah suatu ciptaan manusia bebas, tetapi manusia bebas itu bukan manusia individual. Hukum tidak berasal dari individual, yang mungkin bersikap sewenang-wenang saja, melainkan dari jiwa bangsa yang erat terjalin dengan sejarah.6 Pendapat Savigny itu, bertolak pangkal pada kenyataan, bahwa manusia di dunia hidupnya berkelompokkelompok dalam banyak masyarakat bangsa dan setiap masyarakat bangsa memiliki “jiwa rakyat” atau Volkgeist sendiri-sendiri yang berbeda-beda dan itu dinyatakan dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial, dan lain sebagainya. Hukum yang hidup dalam jiwa rakyat yang berkelompok-kelompok itu diakui, dihargai, dihormati, dipatuhi dan ditaati sebagai hukum. 4Soepomo,

Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm, 3. Bernard L Tanya, (dkk),Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV Kita Surabaya, 2006, hlm 85 6 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Pustaka Filsafat Kanisius, Yogjajakarta, hlm 118 – 119. 5

3


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 Dengan demikian jelaslah tugas di bidang hukum bukanlah sibuk membuat aturan ini dan itu. Sebaliknya, yang perlu digiatkan adalah adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Begitu juga, persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk asas dan doktrin secara artifisial. Tapi menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenal, menemukan, dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati dalam kancah kehidupan bangsa pemiliknya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah sesuatu yang dekaden dan statis. Ia merupakan mosaik yang terkonstruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis.7 Hukum tidak berdiri sendiri, ia disatukan dalam watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri. Hukum tidak muncul secara kebetulan, tapi lahir dari kesadaran bathiniah rakyat. Oleh karena Roh dari hukum adalah Volkgeist.8 Von

Savigny

mengajarkan

bahwa

hukum

mengikuti

“Volkgeist”

(jiwa

bangsa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena Volkgeist masing-masing masyarakat itu berlainan, maka juga hukum masing-masing masyarakat berlainan pula. Begitu pula Hukum Adat Indonesia. Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup pula dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.9 Mohctar Kusumaatmadja, mengakui bahwa madzab sejarah ini sangat berpengaruh di Hindia Belanda dulu sebelum perang baik di kalangan pendidikan maupun pemerintah; dan pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum zaman sekarang. Pemikiraan dan sikap madzab ini terhadap hukum, telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan (preservation) hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan (asli) penduduk pribumi dan mencegah terjadinya pembaratan (westernisasi) yang terlalu cepat.10

7

Bernard L Tanya, op.cit, hlm 85. Bernard L Tanya,op.cit, hlm 86. 9 Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1981, hlm, 34 10 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 1976, Bina Cipta, hlm 4. 8

4


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 III. Hukum Adat Papua dan Perannya dalam Pembangunan Hukum Nasional di Papua Mengakhiri Orde Baru dan mengawali Orde Reformasi, berbagai konflik sosial pada beberapa daerah di Indonesia terus terjadi dan menunjukan menguatnya gejala disintegrasi. Oleh karena itu

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang antara lain menekankan tentang pentingnya Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu Undang-Undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.11 Melalui amanat Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 itu, maka kepada Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus yang merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan semangat reformasi, dalam UUD Negara RI (hasil amandeman) Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pada Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prisnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari penegasaan diatas, hukum adat di Papua, selain mendapat pengakuan dalam konstitusi, juga diakui keberlakuan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang selalu disebut dengan Otsus Papua menegaskan bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur

dan mengurus diri sendiri di dalam kernagka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar 11Lihat Bagian Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000

5


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfataan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat. Pemberian status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan

dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi

lain.Dalam pasal 4 UU Otsus Papua, ditegaskan bahwa melalui otonomi khusus Provinsi diberi kewenangan khusus. Itu berarti, bahwa dalam bidang hukum yang berkaitan dengan penegakan, dan pembangunan hukum, pemerintah dan masyarakat adat di Papua dapat mengunakan hukum adat unutk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi, menurut cara berhukum masyarakat adat di Papua. Indonesia sebagai negara hukum, maka supremasi hukum harus ditegakan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya, oleh semua anggota masyarakat maupun oleh peneyelenggara negara, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Segandengan dengan itu, Pemerintah juga terus berupaya mengantikan produk hukum kolonial dan hukum adat yang menurut kacamata penyelenggara negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat di Indonesia. Perrgantian itu dilakukan melalui unifikasi dan kodifikasi hukum nasional. Upaya itu, dilaksanakan secara sistematis dan terencana dengan tujuan untuk membentuk suatu sistem hukum baru yang bersifat nasional dan juga sekaligus untuk menghilangkan dualisme sistem hukum di Indonesia yang masih berlangsung hingga sekarang.

6


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 Upaya unifikasi itu, dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, disusul dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya , antara lain; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, yang bertujuan menyeragamkan semua sistem pemerintahan desa dalam satu sistem di bawah kendali Bupati dan Camat. Dalam politik hukumya UU Desa ini, bertujuan untuk menghilangkan kekuasaan dan kewenangan pemerintahan adat, pemerintahan kerajaan dan bentukbentuk pemerintahan lainnya yang sudah ada sejak nenek moyang suku-suku bangsa yang mendiami pelosok negeri ini. Namun upaya yang diharapkan oleh pemerintah melalui UU No 5 Tahun 79 tidak berhasil/gagal. Tidak itu saja, tetapi di bidang hukum pidana, hukum perdata dan beberapa produk hukum baru dibidang ketetatanegaraan yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah juga mengalami beberapa hambatan dalam penerapannya. Berkaitan dengan upaya pembangunan hukum melalui unidifikasi, dan kodifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di tanah Papua, tidak sepenuhnya berlangsung dengan baik dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban, keteraturan, rasa keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan. Oleh karena itu, melalui Otsus Papua Pemerintah dan rakyat Papua diberikan kewenangan khusus untuk tetap memberlakukan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi sekeliling mereka (masyarakat adat) dan untuk menyembatani kekosongan hukum negara pada wilayah yang diakui sebagai bagian dari NKRI, namun tidak seluruhnya mendapatkan pelayanan dari hukum negara. Penyelesaian damai melalui peradilan adat, penerapan sanksi yang rasional dan menurut adat tetap dipertahankan untuk menciptakan kehidupan masyarakat adat yang rukun, harmonidan selaras dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan lingkungan alam. Melalui pendekatan Sosiologi Hukum Seorjono Soekanto, menyebutkan bahwa ada lima (5) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu; 1). Faktor hukumnya, yang dibatasi di dalam hukum tertulis saja atau undang-undang; 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 7


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 pergaulan hidup.12Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum dan pembangunan hukum. Mengaju pada pendapatan Seorjono diatas dan memahami kondisi objektif di Papua, dapat dikemukakan beberapa

faktor yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi pembangunan dan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat di Papua. Faktor-faktor tersebut antara lain ; faktor hukum adat (budaya), faktor geografis, faktor biaya, faktor keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, dan faktor pengalaman masa lalu. 1. Faktor Hukum Adat (Budaya) Hukum merupakan bagian dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara steril, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Secara khusus budaya hukum adalah bagian dari kekuatan-kekuatan sosial itu, yang terus menerus mempengaruhi sistem hukum yang berlaku. 2. Faktor Geografis Keadaan geografis, merupakan salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk tetap menyelesaikan sengketanya menurut hukum adat. Oleh karena sebagian besar penduduk di di tanah Papua hidup dan tinggal di kampung-kampung yang jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan,sehingga apabila terjadi perkara, seperti pembunuhan dan sengketa tanah dan perbuatan zina yang sering juga melahirkan konflik yang berbuntut pada perbuatan pidana, mereka akan menanggani secara mandiri menurut mekanisme peradilan adat. 3. Faktor Biaya Kondisi geografis sangat berkaitan erat dengan biaya yang diperlukan untuk menyelesaiakan perkara ke lembaga peradilan negara. Bagi masyarakat yang tinggal di distrik dan kampung-kampung memerlukan biaya yang sangat besar, bila hendak mencari keadilan melalui lembaga peradilan negara. Biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya transportasi ketempat dimana institusi hukum itu berada, dan biaya

12 Soejorno Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Jakarta, 2002, hlm 8.

8


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 hidup yang harus dikeluarkan selama menunggu proses perkara di ibukota distrik ataupun ibukota kabupaten. 4.Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Pendukung Faktor keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas serta fasilitas pendukung, merupakan salah satu kendala yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan penegakan hukum di Papua. Jumlah aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum, yang tidak sebanding dengan luas wilayah pelayanan. Ketidakseimbangan itu diperkuat lagi dengan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai dalam pelaksanaan tugas. 5. Faktor Pengalaman Masa Lalu (memoria passionis) Faktor lain yang sangat penting dan ikut mendorong masyarakat adat di Papua untuk tetap memilih mengunakan hukum adat dalam kehidupan mereka setiap hari, adalah faktor masa lalu. Kondisi ini dialami oleh masyarakat yang berada di kampungkampung (di gunung-gunung, lembah dan di pulau-pulau). Dalam menyelesaikan masalah hukum mereka lebih suka meminta penyelesaian dengan mengunakan hukum adat (kepada kepala adat, hakim adat, kepala suku, dan kepada tokoh gereja) yang ada di kampung. Mereka berusaha untuk menghindari melibatkan aparat penegak hukum (Polisi dan TNI). Hal itu dilakukan oleh karena mereka memiliki sejumlah pengalaman dimasa lalu ketika Papua masih menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Sejumlah faktor diatas menjadi alasan kuat masyarakat hukum adat di Papua masih memilih mengunakan hukum adat dalam menyelesaiakan setiap permasalahan hukum yang mereka hadapi, baik itu hukum pertanahan, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negaraserta persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu sesungguhnya hukum adat sangat berperan dan memberi sumbangan yang sangat berharga bagi pembangunan dan penegakan hukum di tanah Papua.

IV. Penutup Dalam pembangunan hukum di Indonesia, hendaknya memperhatikan keaneka ragaman budaya, suku bangsa, bahasa daerah dan pola perilaku yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hukum sebagai salah satu proses budaya terutama

9


ISSN 1693-2889

Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015 hukum adat, yang berfungsi mengatur dan menjaga kehidupan tiap masyarakat adat pada wilayah adatnya masing-masing. Dewasa ini sebagian besar masyarakat adat di Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan hukum adatnya, sementara di satu pihak negara terus berusaha melakukan unifikasi hukum dan memasyarakatkan aturan-aturan hukum baru yang bersifat nasional kedalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat yang sebagian besar masih tinggal di daerah pedesaan dan jauh dari akses informasi hukum.

------------------------------Daftar Pustaka

Bernard L Tanya, (dkk), Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV Kita Surabaya, 2006. Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1981. Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1978. Soejorno Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Jakarta, 2002, hlm 8 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Bina Cipta 1976. Soepomo, Hukum Pidana Adat, Alumni Bandung 1984. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta 1993. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Pustaka Filsafat Kanisius, Yogjajakarta, 1982. Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

10

JURNAL HUKUM DAN MASYARAKAT Volume 14 Nomor 3 Agustus 2015

Recommend Documents