Judul Kajian: PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN INTERREGIONAL BERIMBANG Nama Unit Pelaksana : Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otda dan Pengembangan Regional Email :
[email protected]
ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan antarwilayah/antarkawasan, mengidentifikasi sampai sejauh mana kontribusi program-program pengembangan kawasan terhadap kesenjangan wilayah serta menganalisa kontribusi program-program tersebut dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah. Output studi adalah teridentifikasikannya pola kesenjangan antarwilayah dalam lingkup nasional serta faktor pencirinya, teridentifikasikannya pola pengembagan program dalam suatu wilayah beserta faktor pencirinya, serta hasil evaluasi keterkaitan pola pengembangan program dengan pengembangan wilayah, yang kesemuanya akan menjadi masukan bagi arahan strategi dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah/antarkawasan dan mewujudkan interaksi antarkawasan yang saling memperkuat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Hasil dari studi ini menunjukkan, bahwa kesenjangan antarwilayah nasional ditunjukkan dengan terbaginya wilayah nasional menjadi 4 kelompok wilayah. Kesenjangan antarwilayah tersebut umumnya disebabkan kurang adanya kesesuaian antara program-program pengembangan kawasan yang dilaksanakan oleh sektor-sektor dengan karakteristik wilayah. Selain itu, programprogram pengembangan kawasan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah kurang berorientasi pada sisi permintaan atau pasar, dan kurangnya memperhatikan keterkaitan antara pengembangan wilayah dengan aspek institusi, dalam mendorong peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Hasil temuan diatas, sangat nyata terlihat pada 2(dua) contoh kasus di Gorontalo dan Cianjur. Masalah kesenjangan dalam wilayah Gorontalo pada umumnya disebabkan oleh kutub pertumbuhan yang terlalu kuat pada salah satu wilayah sehingga terjadi adanya ‘backwash phenomena’, serta keterbatasan akses kepada pasar ekspor termasuk indutsri pengolahan. Masalah kesenjangan di Cianjur sangat menonjol antara wilayah satu dengan lainnya karena kondisi lokasi geografisnya, mengakibatkan keterbatasan akses pada pasar dan fasilitas penting lainnya. Namun pada kedua wilayah tersebut, dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam wilayahnya masing-masing, jelas adanya kekurangsesuaian karakter program-program pembangunan kawasan selama ini dengan karakter dalam wilayah masing-masing. Selain memerlukan penguatan akses ke pasar ekspor seperti halnya pada wilayah Gorontalo, wilayah Cianjur lebih memerlukan program-program pengembangan yang terkait dengan institusi/kelembagaan untuk investasi dan industrialisasi. Studi ini merekomendasikan bahwa untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah diperlukan peningkatan efektivitas program-program pengembangan kawasan yang didasarkan atas kesesuaian tipologi program dengan karakteristik wilayah. Selain itu, program-program pengembangan kawasan dalam mengantisipasi tantangan ke depan, diharapkan untuk memperhatikan keterkaitan antardaerah, keterkaitan antarinstitusi, sinergisme antar program dan kerjasama yang berorientasi ke luar, ditunjang dengan kelengkapan sistem informasi dan instrumen program yang tepat. Peran antarpelaku pembangunan ekonomi di daerah harus jelas, dan peningkatan kualitas SDM lokal harus diprioritaskan, sehingga para pelaku pembangunan ekonomi tersebut dapat menterpadukan pemahaman terhadap karakteristik wilayah dengan kebutuhan program-program pengembangan kawasan yang tepat bagi wilayahnya.
PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN INTER REGIONAL BERIMBANG
Latar Belakang Semakin berkembangnya dan meluasnya kesenjangan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan regional dan daerah yang belum dapat diselesaikan secara baik. Salah satu indikatornya adalah adanya kesenjangan wilayah dan antardaerah. Kesenjangan ini pada akhirnya meimbulkan masalah dalam konteks makro. Potensi konflik antar daerah/wilayah menjadi besar, wilayah-wilayah yang dulu kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Demikian pula hubungan antar wilayah telah membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayahwilayah hinterland menjadi lemah karena eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Semua komponen masyarakat, yang dalam konteks kajian ini terutama adalah para pelaku bisnis dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dituntut untuk lebih peka dan tanggap terhadap perubahan lingkungan yang penuh tantangan dan kendala. Meskipun hal tersebut sudah disadari oleh pemerintah, dan pemerintah terus melaksanakan berbagai program pembangunan di wilayah cepat tumbuh, potensial dan tertinggal, dengan maksud dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, namun ternyata program-program tersebut belum mampu mengatasi persoalan kesenjangan antar wilayah. Penyebabnya karena program-program ini lebih menekankan pada pengembangan aspek ekonomi wilayah melalui pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, yang seringkali mengakibatkan adanya pengurasan oleh pusat-pusat pertumbuhan terhadap sumberdaya di wilayah hinterland-nya. Disamping itu beberapa program pengembangan wilayah yang pernah dilakukan pada masa lalu, banyak yang tidak memiliki batasan wilayah pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pengendalian, monitoring, evaluasi proyek/program yang telah dilaksanakan. Masalah lain adalah terdapat ketidakefisienan antar program di suatu wilayah. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut maka perlu suatu strategi pengembangan kawasan yang mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mewujudkan pengembangan antar kawasan yang berimbang (interregional berimbang).
Tujuan dan Sasaran Kajian Tujuan studi pengembangan kawasan inter-regional berimbang ini, adalah terwujudnya rahan strategi pembangunan yang mampu (1) mengurnagi kesenjangan antarwilayah/antarkawasan; (2) mewujudkan interaksi antarkawasan yang saling memperkuat; dan (3) meningkatkan dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Sedangkan sasaran utama studi adalah: (1) Teridentifikasikannya tingkat kesenjangan antarwilayah/kawasan (2) teridentifikasikannya program-program dalam pengembangan wilayah yang berpengaruh dalam pengembangan wilayah; (3) analisa keterkaitan antara tipologi program dengan tipologi wilayah/kawasan; serta (4) terumuskannya strategi pembangunan ekonomi daerah berdasarkan optimalisasi programprogram pengembangan kawasan.
1
Ruang Lingkup Kajian Studi mengkaji beberapa faktor penting yang mempengaruhi perbedaan perkembangan suatu wilayah/kawasan yang dikenal dengan :(1) tipologi wilayah, didapat melalui inventarisasi data dan analisa faktor penciri perbedaan antara wilayah/kawasan, (2) tipologi program, didapat melalui inventarisasi data dan analisa faktor penciri perbedaan antara program-program pengembangan kawasan, (3) tipologi keberhasilan program didapat melalui inventarisasi dan analisa data faktor penentu tingkat keberhasilan programprogram pengembangan kawasan dalam pembangunan ekonomi wilayah. Daerah sampel ditentukan secara deskriptif dengan mengacu pada hasil analisis tipologi wilayah dan berdasarkan unit kabupaten dengan karakteristik yang berbeda. Daerah sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Cianjur (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo (Provinsi Gorontalo). Pertimbangannya, Kabupaten Cianjur mewakili daerah relatif maju, sudah mengalami urbanisasi, industrialisasi dan telah berkembangnya sektor-sektor jasa. Sedangkan Propinsi Gorontalo (Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo) mewakili propinsi baru yang semula adalah Kabupaten Gorontalo, mewakili daerah Kawasan Timur Indonesia, yang relatif lebih tertinggal yang didominasi oleh sektor pertanian. Pertimbangan lainnya, karena di daerah sampel tersebut terdapat program-program pengembangan kawasan atau wilayah yang dapat dievaluasi pelaksanaannya serta tersedianya data yang dibutuhkan. Program-program yang dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut : a) Kabupaten Boalemo : Kawasan Agropolitan, Kawasan Agribisnis Peternakan, Kawasan Sentra Produksi, Sentra UKM. b) Kabupaten Gorontalo : Kawasan agribisnis peternakan, Sentra UKM, Sentra Industri Kecil. c)
Kota Gorontalo : Sentra UKM dan Sentra Industri Kecil.
d)
Kabupaten Cianjur : Kawasan Agropolitan, Kawasan Agribisnis Peternakan, Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Agrowisata, Sentra UKM, Sentra Industri Kecil dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Kajian Literatur Wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas tertentu, dimana komponenkomponen dari wilayah tersebut saling berinteraksi secara fungsional. Beberapa komponen wilayah adalah seperti biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaannya. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Oleh karenanya istilah wilayah (region) sangat umum dipakai, baik dalam kajian sosial maupun fisik. Keragaman didalam mendefinisikan konsep “wilayah” terjadi karena perbedaan di dalam permasalahan-permasalahan wilayah ataupun tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Dalam kenyataannya tidak ada konsep “wilayah” yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah dan lebih fokus pada masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah. Di Indonesia, perbedaan itu tampak dalam penggunaan terminologi “kawasan” dan “daerah”, dimana pengertian “kawasan” umumnya merupakan suatu unit wilayah yang mempunyai batasan dan sistem berdasarkan aspek fungsional, sedangkan pengertian “daerah”
2
umumnya merupakan unit wilayah yang mempunyai batasan atau sistem berdasarkan aspek administratif. Beberapa klasifikasi konsep wilayah yang menjelaskan berbagai konsep wilayah yaitu: (1) wilayah homogen, (2) wilayah fungsional yang terbagi dalam sistem sederhana terdiri dari : wilayah nodal, desa-kota, budidaya-lindung dan sistem kompleks yakni sistem ekonomi, ekologi dan sistem sosial-politik, (3) wilayah perencanaan, yang disusun berdasarkan konsep wilayah homogen, fungsional, dan administrasi-politik (Rustiadi, et al : 2002). Keseimbangan antar kawasan menjadi penting karena keterkaitan yang bersifat simetris akan mampu mengurangi disparitas antar wilayah dan pada akhirnya mampu memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. Seperti halnya bagian tubuh manusia, ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah akan mengakibatkan kondisi yang tidak stabil. Disparitas antar wilayah telah menimbulkan banyak permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu dibutuhkan kebijakan program yang mampu mengatasi permasalahan disparitas antar wilayah atau kawasan, dan perencanaan yang mampu mewujudkan pembangunan wilayah atau kawasan yang berimbang. Setiap pemerintah baik di negara berkembang (developing countries) maupun belum berkembang (less developed countries) selalu berusaha untuk meningkatkan keterkaitan yang simetris antar wilayah dan mengurangi disparitas karena beberapa alasan, antara lain: -
Untuk mengembangkan perekonomian secara simultan dan bertahap
-
Untuk mengembangkan ekonomi secara cepat
-
Untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas dan mengkonservasi sumber daya
-
Untuk meningkatkan lapangan kerja
-
Untuk mengurangi beban sektor pertanian
-
Untuk mendorong desentralisasi
-
Untuk menghindari konflik lepas kendali dan instabilitas politik disintegratif
-
Untuk meningkatkan Ketahanan Nasional
Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah adalah : (1) geografi; (2) sejarah; (3) politik; (4) kebijakan pemerintah; (5) administrasi; (6) sosial budaya; dan (7) ekonomi (Rustiadi, et al : 2002). Untuk dapat membangun keterkaitan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, maka dapat dilakukan dengan strategi : (1) mendorong pemerataan investasi, (2) mendorong pemerataan permintaan (demand) dan (3) mendorong pemerataan tabungan. (Rustiadi, et al: 2002).
Metodologi Penelitian ini bersifat mengeksplorasi tingkat disparitas antar wilayah, faktor-faktor penentu yang menyebabkannya, dan tingkat efektifitas program-program pembangunan kawasan atau wilayah dan strategi program yang mampu mendorong perkembangan wilayah secara berimbang. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data sekunder dan data primer melalui survei lapangan, diskusi dengan para pakar, analisis data, dan perumusan strategi. Data-data sekunder dan data primer dianalisis dengan beberapa teknik analisis statistik-matematik, seperti : Analisis Faktor Komponen Utama (PCA: Principal
3
Component Analysis), Analisis Gerombol (Cluster Analysis), Analisis Fungsi Deskriminan (Discriminant Fungtion Analysis), Shift Share Analysis (SSA), dan Analisis Kuantifikasi Hayashi III. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Bagan Alir Metodologi Studi terlampir.
Hasil Analisis dan Pembahasan Berdasarkan wilayah analisis, hasil analisis terbagi menjadi wilayah nasional dan Daerah Gorontalo dan Cianjur, masing-masing dijabarkan hasil analisis tipologi wilayah dan tipologi programnya. Wilayah Nasional A.
Hasil Analisis Tipologi Wilayah a) Kelompok I : wilayah dengan tingkat pendapatan wilayah yang tinggi serta berkembangnya dan dominannya sektor-sektor sekunder dan tersier, yakni Provinsi DKI Jakarta. b) Kelompok II : wilayah dengan struktur perekonomian yang belum berkembang dan didominasi oleh sektor pertambangan, mencakup Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan Papua. c) Kelompok III : wilayah yang termasuk kurang berkembang, yaitu pada Provinsi-provinsi selain kelompok I, II dan IV. d) Kelompok IV : wilayah dengan tingkat pendapatan wilayah yang sedang dan struktur perekonomian yang relatif seimbang, mencakup Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
B.
Hasil Analisis Tipologi Program a) Tipologi I
: program-program pengembangan kawasan yang berbasis keterkaitan program yaitu : Agrowisata dan PPWT;
b) Tipologi II
: program-program pengembangan kawasan yang berbasis pengembangan usaha yaitu : UKM, SIK, PPPT, KAPEL dan KAP;
c) Tipologi III : program-program pengembangan kawasan yang berbasis pengembangan infrastruktur seperti : P3SD dan PPK; dan d) Tipologi IV : program-program pengembangan kawasan yang berbasis pengembangan komoditas yaitu: Agropolitan, KIMBUN, PPI, dan KSP. C.
Keterkaitan Tipologi Program dengan Tipologi Wilayah (Nasional)
Berdasarkan overlay keterkaitan Tipologi Program dengan Tipologi Wilayah Propinsi secara Logik dan Empiris dapat terlihat dalam Tabel berikut:
4
PROGRAM WILAYAH
Tipologi I - Agrowisata - PPWT Berbasis keterkaitan program
Tipologi I Karakteristik: Daerah dengan tingkat perkembangan sektor non pertanian tinggi (relatif maju) Tipologi II Karakteristik: Daerah dengan sektor tambang tinggi
√ - Agrowisata : 0% - PPWT : 100%
Tipologi III Karakteristik: Daerah yang kurang berkembang
- Agrowisata : 6% - PPWT : 84%
Tipologi IV Karakteristik: Daerah yang memiliki sektor relatif lengkap dan berimbang serta cukup maju.
√
D.
- Agrowisata : 67% - PPWT : 67%
Tipologi II Tipologi III - SIK, UKM - P3SD - PPPT, KAPEL, - PPK KAP Berbasis Berbasis pengembangan Usaha pengembangan infrastruktur √ - SIK : 100% - UKM : 100% - PPPT : 0% - KAPEL : 0% - KAP : 0% - SIK : 0% - UKM : 0% √ - PPPT : 100% - P3SD : 0% - KAPEL : 33% - PPK : 33% - KAP : 0% - SIK : 11% - UKM : 32% √ - PPPT : 68% - P3SD : 21% - KAPEL : 37% - PPK : 58% - KAP : 11% √ - SIK : 100% - UKM : 33% - P3SD : 0% - PPPT : 0% - PPK : 33% - KAPEL : 67% - KAP : 100%
Tipologi IV - Agropolitan - KIMBUN - PPI, KSP Berbasis komoditas
-
√ Agropolitan : 33% KIMBUN : 33% PPI : 33% KSP : 100% √ Agropolitan : 6% KIMBUN : 68% PPI : 26% KSP : 100%
-
Agropolitan : 0% KIMBUN : 33% PPI : 0% KSP : 100%
-
=
Kenyataan di lapang yang sesuai dengan pola keterkaitan antara tipologi program dan tipologi wilayah
=
Kenyataan di lapang tidak sesuai dengan pola keterkaitan antara tipologi program dan tipologi
Kesimpulan dan Strategi Pembangunan untuk Setiap Tipologi Wilayah Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi Wilayah Provinsi III a) Pengembangan diarahkan pada upaya peningkatan peluang perdagangan internasional maupun domestik dengan membangun atau meningkatkan infrastruktur yang membuka wilayah seperti pelabuhan, bandara, dan akses jalan. Dengan demikian program kawasan yang berbasis pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya sebatas program-program pengembangan kawasan seperti: P3DT, P3SD, atau KKP yang baru menyentuh infrastruktur skala kecil dan menengah, dan belum mampu memperbesar volume perdagangan. b) Peningkatan kualitas SDM dengan membangun infrastruktur sosial seperti sekolah dan prasarana dan sarana kesehatan, serta peningkatan sumber daya sosial dan kelembagaan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak pencucian (backwash effect) ke wilayah maju yang biasanya akan mengiringi pembangunan infrstruktur aksesibilitas antara wilayah maju dan wilayah belum berkembang, Apabila SDM dan sumber daya sosial tidak diperkuat. Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi Wilayah II Di samping program-program kawasan seperti di tipologi III, juga perlu diperhatikan aspek kebocoran regional yang besar dengan eksploitasi SDA
5
seperti tambang, hutan, dan ikan laut dengan program kawasan yang bebasis keterpaduan program bukan hanya horizontal seperti PPWT, tetapi juga keterpaduan vertikal antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Daerah dengan pengusaha besar pertambangan, kehutanan, dan lain-lain. Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi wilayah I Untuk wilayah seperti DKI Jakarta yang banyak menikmati rent dari posisinya sebagai ibukota negara, program pengembangan kawasan adalah dengan mengembangkan struktur kerja sama yang adil dengan wilayah hinterland-nya, khususnya Jawa Barat dan daerah-daerah lain agar terjadi distribusi nilai tambah yang lebih fair. Secara proporsional, pengumpulan rent tax yang optimal dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian harus dialirkan kembali dalam bentuk dana-dana pembangunan (investasi) ke wilayah-wilayah lainnya, khususnya wilayah tipologi I dan III. Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi Wilayah IV Hal yang sama dengan tipologi I, maka program kawasan yang sesuai adalah program kawasan yang berbasis pengembangan usaha dan tidak sesuai lagi dengan program-program kawasan berbasis pengembangan komoditas. Pada level kemajuan yang telah dicapai di wilayah ini, sudah saatnya meningkatkan kualitas hubungan dengan: a)
luar negeri untuk meningkatkan perdagangan internasional.
b) hubungan perdagangan domestik yang lebih fair dengan wilayah-wilayah hinterland-nya. Wilayah Propinsi/Kabupaten A.
Hasil Analisis Tipologi Wilayah Cianjur dan Gorontalo Wilayah Cianjur Wilayah Cianjur Selatan masuk ke dalam tipologi wilayah II sebagai wilayah tertinggal. Cianjur Tengah, kondisi wilayahnya lebih baik, masuk tipologi II, selebihnya tipologi I atau lebih maju, tapi dalam beberapa aspek masih mempunyai tertinggal. Wilayah Cianjur bagian utara sebagian besar masuk tipologi I dan tipologi III. Dari kondisi ini terdapat kesenjangan antara wilayah Cianjur bagian utara, tengah dengan selatan. Wilayah Gorontalo Hasil analisis tipologi wilayah membagi desa-desa di Provinsi Gorontalo menjadi tiga kelompok wilayah desa yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a) Kelompok Wilayah Desa I : penyerapan informasi dan teknologi, sarana kepemilikan transportasi cukup tinggi, sarana perhubungan cukup baik, luas lahan bukan sawah, hutan relatif besar, didominasi sawah irigasi cukup baik, lahan tidur relatif kecil, segi sosial relatif aman, sarana komunikasi cukup baik, tetapi perumahan kurang memadai dan fasilitas kesehatan sudah terlihat cukup memadai. b) Kelompok Wilayah Desa II : lahan kecil, fasilitas perumahan dengan sarana perhubungan paling baik diantara kedua tipologi lainnya, faktor keamanan
6
rendah, fasilitas kesehatan kurang memedai. Secara umum dapat dikatakan bahwa desa-desa yang berada dalam tipologi ini adalah ciri dari desa-desa lebih berkembang. c) Kelompok Wilayah Desa III : penggunaan lahan non sawah cukup tinggi seperti perkebunan, perumahan sedang, lahan tidur cukup besar, sarana perhubungan sangat rendah. Desa-desa yang berada dalam tipologi ini adalah ciri dari desadesa yang kurang berkembang. B.
Hasil Analisis Tipologi Program Wilayah Cianjur dan Gorontalo
Wilayah Cianjur Tabel 2. Analisis Tipologi Program Wilayah Cianjur
Program
Tipologi I
Tipologi II
Tipologi III
-
Kawasan Agribisnis Peternakan Kabupaten Cianjur
- Sentra Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cianjur. - Kawasan Agropolitan Kabupaten Cianjur. - Sentra Industri Kecil Kabupaten Cianjur. - Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Cianjur.
Wilayah Gorontalo Tabel 3. Analisis Tipologi Program Wilayah Gorontalo
Program
C.
Tipologi I
Tipologi II
Tipologi III
- Sentra usaha kecil dan menengah Kota Gorontalo. - Sentra industri kecil Kota Gorontalo. - Sentra usaha kecil dan menengah Kabupaten Gorontalo. - Kawasan Sentra Produksi Kabupaten Gorontalo
- Pelabuhan Perikanan Kabupaten Boalemo. - Kawasan Sentra Produksi Kabupaten Boalemo. - Agribisnis Peternakan Kabupaten Gorontalo.
-
Keterkaitan Tipologi Program dengan Tipologi Wilayah Cianjur dan Gorontalo
Propinsi Gorontalo Hasil analisis kesesuaian Tipologi Program dengan Karakteristik Wilayah Lokasi Program di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel berikut.
7
Tabel Kesesuaian Tipologi Program dengan Karakteristik Wilayah Lokasi Program
Tipologi Program
Wilayah
Kota Gorontalo 1. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor jasa, perdagangan dan industri pengolahan. 2. Merupakan wilayah yang maju di Provinsi Gorontalo. 3. Laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk paling besar di Provinsi Gorontlo. 4. PAD paling besar di Provinsi Gorontalo. 5. PDRB relatif lebih rendah dibandingkan dengan PDRB Pulau Sulawesi maupun nasional. Kabupaten Gorontalo 1. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. 2. Tingkat perkembangan sedang. 3. Kepadatan penduduk sedang. 4. PAD sedang. 5. PDRB relatif lebih rendah dibandingkan dengan PDRB Pulau Sulawesi maupun nasional.
Tipologi Program I Karakteristik: 1. Program lebih difokuskan untuk pengembangan usaha. 2. Aspek pengemb. infrastruktur dan kelembgan tidak terlalu ditekankan. 3. Sumber dana program berasal dari kredit perbankan. 4. Program ini sesuai untuk wilayah yang infrastruktur, kelembagaan dan kapasitas lembg keuangannya sdh cukup berkembang. 5. Programnya mencakup Sentra UKM, Sentra Industri Kecil, KSP
Tipologi Program II Karakteristik: 1. Program lebih difokuskan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. 2. Aspek pengembangan infrastruktur dan kelembagaan menjadi salah satu komponen kegiatan program yang dilaksanakan. 3. Sumber dana program berasal dari bantuan luar negeri. 4. Program ini sesuai untuk wilayahwilayah yang infrastruktur, kelembagaan dan kapasitas lembaga keuangannya belum berkembang. 5. Programnya berbasis komoditas pertanian (Kawasan Agribisnis peternakan, PPI, KSP)
√
√ (untuk wilayah-wilayah Kabupaten Gorontalo yang dekat dengan Kota Gorontalo) √ (untuk wilayah-wilayah Kabupaten Gorontalo yang dekat dengan Kabupaten Boalemo)
Kabupaten Cianjur Berikut ini dijelaskan hasil analisis Kesesuaian Tipologi Program dan Karakteristik Wilayah Lokasi Program di Kabupaten Cianjur (Secara logik, dapat dilihat adanya kesesuaian antar tipologi program dengan karakteristik wilayah implementasi program). Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini.
8
Tipologi Program
Wilayah
Kabupaten Cianjur Karakteristik: 1. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. 2. Subsektor pertanian yang berkembang adalah tanaman pangan. 3. Merupakan wilayah yang relatif tertinggal di Provinsi Jawa Barat. 4. Terjadi disparitas antara wilayah Cianjur Utara (berkembang), Tengah (sedang) dan Selatan (tertinggal). 5. PDRB dan pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah dibandingkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat maupun nasional
D.
Tipologi Program II Karakteristik: 1. Program lebih difokuskan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi. 2. Aspek pengembangan infrastruktur dan kelembagaan menjadi salah satu komponen kegiatan program yang dilaksanakan. 3. Sumber dana program berasal dari bantuan luar negeri. 4. Program ini sesuai untuk wilayah-wilayah yang infrastruktur, kelembagaan dan kapasitas lembaga keuangannya belum berkembang. 5. Program berbasis komoditas peternakan (Kawasan Agribisnis Peternakan)
√ (untuk wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan)
Tipologi Program III Karakteristik: 1. Fokus kegiatan program mencakup peningkatan kapasitas produksi, pengembangan usaha sampai pemasaran. 2. Aspek kegiatan program mencakup pengembangan infrastruktur, kelembagaan, sumber pendanaan, kemitraan usaha sampai pemasaran. 3. Sumber dana program berasal dari dana bantuan luar negeri dan kredit mitra dagang. 4. Program ini sesuai untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kapasitas pendanaan dan kapasitas SDM pengelola program yang memadai. 5. Program-program yang ada terkait dengan aktivitas pertanian dan agroindustri (Sentra UKM, Kawasan Agropolitan, Sentra Industri Kecil, PPK)
√ (untuk wilayah Kabupaten Cianjur bagian utara dan tengah)
Kesimpulan dan Strategi Pengembangan Kawasan di Cianjur dan Gorontalo
Pengembangan Program di Wilayah Propinsi Gorontalo a) Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi Desa III (Tertinggal) Wilayah dengan tipologi III meliputi wilayah desa-desa yang relatif paling tertinggal, dengan karakteristik penduduk bekerja di sektor pertanian, dan tingkat perkembangan paling rendah, membutuhkan model pengembangan program yang lebih difokuskan pada kuantitas dan kualitas produksi berbasis komoditas pertanian (Agropolitan, KSP, KAP, PPI, KIMBUN) dan dukungan pengembangan infrastruktur. b) Pengembangan Program Kawasan-Kawasan pada Tipologi Desa I (Tingkat Perkembangan Sedang) Wilayah dengan tipologi I meliputi desa-desa yang lebih berkembang, dengan karakteristik penduduk bekerja disektor pertanian, dan tingkat perkembangan sedang, membutuhkan model-model pengembangan program yang memadukan antara peningkatan kualitas dan kuantitas produksi (KSP, Agropolitan, AKP, Kimbun), pengembangan usaha (KPEL, UKM,SIK) dan dukungan infrastruktur (PPPWT) serta program peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan.
9
c) Pengembangan Program Kawasan-Kawasan pada Tipologi Berkembang)
Desa II (Paling
Kawasan ini merupakan kawasan paling berkembang, dan sudah menjadi pusat distribusi barang dan jasa wilayah, dengan karaktersitik penduduk bekerja di sektor jasa, perdagangan, industri pengolahan, dengan tingkat perkembangan ekonomi terbesar, membutuhkan dukungan program yang difokuskan pada pengembangan usaha, dan dorongan pengembangan dari khususnya infrastruktur penyedia sumberdaya energi, fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan perhubungan, serta kebijakan yang bersifat fasilitasi bagi tumbuh berkembangnya kegiatan atau program dari swasta dan masyarakat. Struktur keterkaitan antar kawasan di Gorontalo dicirikan dengan hubungan aliran input, bahan baku/mentah dari kawasan yang relatif tertinggal (hinterland I) dan tipologi wilayah agak berkembang (hinterland II) ke wilayah yang lebih berkembang (pusat ekonomi regional) sebagaimana ditunjukkan oleh garis aliran no. 1 pada Gambar 1. Sumberdaya alam yang dialirkan mengalami proses manufakturing secara terbatas di Kawasan Tipologi II dan khususnya Kawasan Tipologi III untuk kemudian diekspor ke wilayah lainnya, terutama ke Bitung/Manado, Makasar atau langsung ke luar negeri.
7
6
P e m e r in ta h
5
4
S w a s ta
K aw asan h in te r la n d I ( te r tin g g a l)
3
5
4
3
K aw asan h in t e r la n d II (a n ta ra )
1 2 1
2 1
2
3
K aw asan P u s a t e c o n o m ic r e g io n a l
8
8
Keterangan: 1 : Aliran input/bahan baku/mentah 2 : Aliran upah/jasa 3 : Investasi sektor sekunder/tersier 4 : Investasi infrastruktur dasar, sistem produksi dan SDM
5 6 7 8
: : : :
Tax, restribusi (resources rent taxes) Investasi asing APBN Ekspor sektor-sektor basis
Gambar 1. Struktur Keterkaitan antar Tipologi Wilayah di Gorontalo
Pengembangan Program di Wilayah Kabupaten Cianjur a) Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi Wilayah II (Tertinggal). Sebagai wilayah yang relatif tertinggal, baik dari aspek ekonomi, infrastruktur wilayah, maupun kapasitas SDM, dengan aksesibilitas ke pusat-pusat kota sangat terbatas, pola aliran pemasaran hasil-hasil pertaniannya langsung dikirim ke luar Cianjur, sehingga tidak terjadi akumulasi peningkatan nilai tambah di wilayah Cianjur Selatan ini. Sehingga program pengembangan wilayah/kawasan tipologi II ini perlu difokuskan pada upaya membangun infrastruktur dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi,
10
komunikasi) penunjang perkembangan wilayah, serta perlu bantuan sarana-prasarana peningkatan produksi, pengenalan teknologi tepat guna, bantuan permodalan sektor produksi. b) Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi Wilayah I (Agak Berkembang) Hampir sama dengan tipologi wilayah III, Tipologi Wilayah I di Cianjur bagian tengah, kecuali kondisi SDM, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya relatif lebih rendah, produk yang dihasilkan dari wilayah ini langsung mengalir ke luar daerah, sehingga belum mampu mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan. Oleh karena itu diperlukan program-program pembangunan wilayah yang meningkatkan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan industri pengolahan produk dalam skala kecil-menengah. c) Pengembangan Program Kawasan pada Tipologi Wilayah III (Paling Berkembang) Tipologi wilayah III mempunyai karakteristik sebagai wilayah sudah berkembang seperti wilayah Cianjur Utara, aktivitas ekonomi dan infrastruktur wilayah relatif berkembang, kondisi SDM lebih maju, dan terdapat pengaruh urban karena interaksinya yang lebih besar dengan pusat-pusat kota seperti Jakarta, Bogor dan Bandung. Programprogram yang sesuai di wilayah ini adalah peningkatan kapasitas usaha, pengolahan bahan baku dan pengembangan kemitraan usaha, dan pengembangan jaringan pemasaran. Proses industrialisasi ke arah tumbuhnya agroindustri harus terus didorong agar terjadi akumulasi nilai tambah di dalam wilayah ini. Jakarta, Bogor, Bandung
1d
1a
1a
y y y
Bahan 1/2 jadi dan bahan jadi UKM Home Industry
1c
Tipologi Wilayah I (Wilayah Transisi di Cianjur Tengah)
1b
1b 1a
Agroindustri Outlet Pemasaran Pusat Bisnis dan Perdagangan
y y y
Tipologi Wilayah III (Wilayah Maju di Cianjur Utara)
1a
Tipologi Wilayah II (Wilayah Tertinggal di Cianjur Selatan)
y
Produksi Bahan Baku / Bahan Mentah
AKUMULASI NILAI TAMBAH
Keterangan : y 1a = aliran y 1b = aliran y 1c = aliran y 1d = aliran
nilai tambah bahan mentah bahan 1/2 jadi / bahan jadi produk hasil olahan
Gambar 2. Pola Keterkaitan antar Tipologi Wilayah yang Simetris dan Saling Memperkuat
Kesimpulan Umum Berdasarkan perkembangan hasil pembangunan, wilayah propinsi di Indonesia dapat dikelompokkan atas empat tipologi wilayah propinsi : (1) Tipologi Wilayah Propinsi I dengan karakteristik tingkat pendapatan wilayah yang tinggi serta berkembangnya sektorsektor sekunder dan tersier seperti DKI Jakarta, (2) Kelompok wilayah Tipologi IV dengan
11
karakteristik tingkat pendapatan wilayah yang sedang dan struktur perekonomian yang relatif seimbang seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, (3) Tipologi II dengan struktur perekonomian yang belum berkembang dan didominasi oleh sektor pertambangan, seperti propinsi Riau, Kalimantan Timur dan Papua, (4) kelompok wilayah Tipologi III yang lebih tertinggal. Hasil analisis tipologi program berdasarkan pola asosiasi antara program dengan aspek pengembangan program menghasilkan empat tipologi program yakni : - Tipologi Program I : program-program pengembangan kawasan yang keterkaitan program, yakni Agrowisata dan PPWT.
berbasis
- Tipologi Program II : program-program pengembangan kawasan yang berbasis pengembangan usaha yaitu UKM, SIK, PPPT, KAPEL dan KAP. - Tipologi Program III : program-program pengembangan kawasan yang pengembangan infrastruktur seperti PSD dan PPK.
berbasis
- Tipologi Program IV : program-program pengembangan kawasan yang berbasis pengembangan komoditas yaitu : Agropolitan, KIMBUN, PPI, dan KSP. Keterkaitan tipologi wilayah dengan tipologi program yang ada di daerah, belum menunjukkan tingkat kesesuaian yang optimal, bahkan terdapat program pengembangan kawasan yang belum sama sekali memperhatikan aspek tipologi wilayah. Dengan kata lain terkesan bahwa program-program yang dilaksanakan di daerah adalah karena aspek “pemerataan” dengan tidak memperhatikan kebutuhan atau tipologi wilayah. Demikian halnya untuk aspek keterkaitan perdagangan antar berbagai tipologi wilayah, menunjukkan adanya ketimpangan volume dan jenis barang/jasa yang diperdagangkan. Sedangkan program-program pengembangan kawasan selama ini dilaksanakan belum ada yang dapat mengatasi permasalahan ketimpangan perdagangan tersebut. Pendekatan dan strategi pembangunan yang ada di daerah umumnya berorientasi kepada pendekatan penguatan sisi penawaran. Padahal strategi/pendekatan pembangunan ke depan hendaknya perlu mempertimbangkan aspek keterkaitan antar wilayah yang bersinergi dan saling memperkuat. Artinya program-program pengembangan kawasan secara umum harus memperhatikan keterkaitan fungsional dengan tipologi wilayah dengan berbagai karakteristik di setiap wilayah. Masalah disparitas yang terjadi di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari terjadinya fenomena backwash akibat akumulasi aliran netto nilai tambah yang pindah ke luar wilayah terutama ke Bitung/Manado, Makasar dan luar negeri. Penyebab utama aliran netto nilai tambah negatif tersebut disebababkan oleh keterbatasan akses wilayah Gorontalo ke pasar ekspor secara langsung, serta kapasitas pengolahan (industri pengolahan) setempat yang terbatas. Disamping itu masih lemahnya kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya kelembagaan lokal yang ada. Struktur keterkaitan antar kawasan di dalam propinsi Gorontalo dicirikan dengan hubungan aliran input, yang mana bahan baku/mentah dari kawasan yang relatif tertinggal (hinterland 1) dan tipologi wilayah sedang, (hinterland II) ke wilayah yang lebih berkembang (kawasan pusat ekonomi). Dengan demikian, kawasan pusat ekonomi perlu diarahkan agar memiliki kapasitas untuk mengakses pasar luar wilayah dan pasar luar negeri. Sedangkan kawasan hinterland perlu dikembangkan kapasitas produksi komoditas primer maupun pengolahannya sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif kawasannya.
12
Masalah disparitas pembangunan yang terjadi di Kabupaten Cianjur dicirikan dengan perbedaan antara wilayah Cianjur bagian utara, tengah dengan Cianjur bagian selatan. Wilayah Cianjur bagian utara relatif lebih berkembang, wilayah tengah merupakan wilayah transisi, sedangkan wilayah selatan lebih tertinggal. Namun masalah disparitas ini tidak terjadi akibat backwash (pengurasan sumberdaya) dari wilayah selatan atau tengah ke wilayah utara. Kesenjangan ini terjadi karena perbedaan posisi geografis dan kondisi aksesibilitas di wilayah tersebut. Keterkaitan antar wilayah di Kabupaten Cianjur masih relatif lemah karena sebagian besar produk langsung mengalir keluar wilayah, tanpa melalui proses pengolahan (peningkatan nilai tambah) yang berarti bagi peningkatan perekonomian di wilayah tersebut (khususnya di kawasan Cianjur bagian tengah dan selatan). Oleh karena itu program pengembangan kawasan di Kabupaten Cianjur ke depan ini perlu penerapan kebijakan yang berbeda untuk setiap tipologi wilayah di Kabupaten Cianjur, agar keberimbangan antar wilayah dapat ditingkatkan dan masalah disparitas pembangunan dapat dikurangi. Perlu kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan antar tipologi program dan tipologi wilayah, dalam kaitannya terhadap daerah tujuan ekspor. Disamping itu juga perlu keterkaitan antar institusi baik di dalam maupun di luar wilayah untuk memacu tumbuhnya iklim investasi terutama bagi industrialisasi pertanian (agroindustri).
Rekomendasi Perlunya upaya-upaya peningkatan efektifitas program-program pengembangan kawasan di daerah yang seharusnya berdasarkan aspek kesesuaian antara tipologi program dengan tipologi wilayah yang memiliki karakteristik kawasan berbeda satu dengan daerah yang lain. Agar program-program pengembangan kawasan lebih efektif, maka perlu kebijakan yang memanfaatkan sistem informasi dan kelengkapan instrumen-instrumen program yang tepat di daerah. Kebijakan yang ada di dalam program-program pengembangan kawasan di daerah penelitian, secara kelembagaan harus menganut prinsip keterkaitan dan kerjasama yang saling memperkuat antar wilayah, sehingga Pemerintah Daerah harus menjalankan outward looking strategy. Karena penting untuk mengoreksi kebijakan pengembangan kawasan selama ini yang sangat diwarnai oleh batas-batas administratif dan hanya berorientasi ke dalam (inward looking strategy). Program-program pengembangan kawasan ke depan harus memperhatikan aspek pengembangan sisi permintaan perdagangan, pengembangan pasar, dan keunggulan komparatif wilayah, agar dapat mengimbangi program pengembangan kawasan selama ini yang hanya berorientasi pada sisi produksi produk primer (tanpa olahan), yang mengakibatkan tidak adanya nilai tambah bagi pengembangan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian wilayah. Program-program pengembangan kawasan di daerah penelitian selama ini umumnya belum menggambarkan keterkaitan yang saling memperkuat, sinergis antar wilayah satu dengan yang lain, karena umumnya program-program pengembangan kawasan masih terfokus pada peningkatan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Untuk mempercepat perkembangan/keberhasilan program, perlu pembagian tugas dan kewenangan pada setiap stakeholder terkait dalam program pengembangan wilayah. Stakeholder pemerintah bertanggung wajab pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur wilayah dan pengkondisian investasi yang baik.
13
Sementara stakeholder masyarakat dan swasta, selayaknya bertanggung jawab pada peningkatan kualitas daya saing produk dan peningkatan investasi usaha serta pengembangan atau perluasan jaringan pasar. Untuk pengembangan program pembangunan wilayah yang mampu mengurangi tingkat disparitas antar kawasan, diperlukan proses sosialisasi dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia lokal agar mampu memahami tingkat karakteristik wilayah masing-masing dengan jenis-jenis kebutuhan program yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Guna mendukung upaya tersebut, diperlukan strategi kebijakan pembangunan wilayah yang lebih mengarah pada tipologi perkembangan wilayah untuk tercapainya pendekatan pembangunan yang berimbang. Untuk penyempurnaan hasil-hasil studi yang telah dilakukan, diperlukan tindak lanjut untuk hasil yang optimal, khususnya pengkajian terhadap pembentukan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika politik, sosial, ekonomi serta tuntutan otonomi daerah, antara lain : pendalaman studi yang disesuaikan dengan tipologi kawasan/ karakteristik kawasan, pengkajian aspek pengelolaan program, khususnya tingkat hirarki dan koordinasi serta kapasitas institusi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan ke wilayahan, studi tentang formulasi program-program pengembangan kawasan di era otonomi daerah, studi tentang peningkatan keterkaitan antar wilayah sebagai upaya menuju pembangunan regional berimbang dengan pendekatan studi-studi kasus.
14
Daftar Pustaka UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Bappenas. 2000. Prosiding Seminar Program-program Pembangunan Wilayah. Biro Dati I dan Transmigrasi, Bappenas. Jakarta. Deptan. 2002. Pedoman Pengembangan Kawasan Agropolitan. Jakarta. Deptan. 2002. Pengembangan Kawasan Agropolitan. Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta. Depnakertrans. 2002. Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dirjen Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans. Jakarta. Kementrian Koperasi dan UKM. 2002. Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha pada Kawasan Strategi dan Cepat Tumbuh. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementrian Koperasi dan UKM. Jakarta. Depdagri. 1999. Pedoman Pengembangan Kawasan Sentra Produksi. Dirjen Bangda-Depdagri. Jakarta. Deperindag. 2002. Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan. Ditjen Industri dan Perdagangan Kecil dan Menengah, Deperindag. Jakarta. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata 2002. Kebijakan, Strategis dan Program Pengembangan Kawasan Wisata Agro. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta. DKP. 2002. Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Tangkap, DKP. Jakarta. Deptan. 2002. Strategi Pengembangan Sentra-sentra Perkebunan dalam Kerangka Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan. Jakarta. Deptan. 2002. Strategi Pengembangan Sentra Peternakan dalam Kerangka Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh. Direktorat Pengembangan Peternakan, Dirjen Bina Produksi Peternakan, Deptan. Jakarta. Depdagri. 2002. Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Tim Koordinasi PPK, Depdagri. Jakarta. BPS. 2000. Propinsi dalam Angka. Jakarta. BPS. 2000. Kabupaten dalam Angka. Jakarta. Bank Indonesia. 2000. Laporan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta. Bappenas. 2000. Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah. Jakarta. Murty, S. 2000. Regional Disparities: Need and Measures for Balanced Development. In Shukla, AL. Ed., Regional Planning and Sustainable Development. Nagamine, H. 2000. Regional Development in Third World Countries, Paradigma Operational Principles. Int. Dev. Journal-Tokyo. Rustiadi, E. 2001. Paradigma Baru Pembangunan Wilayah di Era Otonomi Daerah. Makalah pada Lokakarya Otonomi Daerah 2001. Peck Study Club Jakarta Medic Center.
15
