IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Perusahaan 4.1.1. Sejarah PT Pertamina Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan Pemerintah untuk mengelola kegiatan migas dan panas bumi di Indonesia. Terbentuknya Pertamina berlangsung melalui serangkaian proses panjang dan tidak terlepas dari semangat perjuangan bangsa Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda abad XIX yaitu tepatnya pada tahun 1871, dimulai proses pencarian dan penemuan minyak di wilayah Indonesia. Berawal dengan proses pemboran minyak bumi di lereng Gunung Ceremai Jawa Barat selama tiga tahun oleh Jan Reenink tidak membuahkan hasil yang memuaskan dari pemboran tersebut. Bangsa Indonesia menjadikan hal ini sebagai proses eksplorasi pertama minyak bumi di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seorang Belanda yang bernama Aelko Jans Zijlker menemukan ladang minyak pertama di Indonesia yaitu sumur Telaga Said, Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pemboran yang dilakukan oleh Zijlker pada tanggal 15 Juni 1885 itu menjadi sejarah awal produksi minyak bumi di Indonesia. Setelah keberhasilan ini, ladang-ladang minyak bumi lain ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, antara lain di Wonokromo-Jawa Timur, Cepu-Jawa Tengah, Muara Enim, Talang Akar, dan Plaju-Sumatera Selatan, Sanga-sanga (Kalimantan Timur), Banyu dan Jambi, serta Lapangan Teluk Aru (Sumatera Selatan). Selama masa penjajahan tersebut, perusahaan asing milik
Belanda,
Inggris,
Jepang
dan
Amerika
Serikat
saling
memperebutkan kekuasaan untuk mengurus minyak bumi yang dimiliki Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali keutuhan negara Indonesia dari tangan penjajah berhasil pada tahun 1945.
41
Namun, perjuangan bangsa Indonesia tidak terhenti begitu saja, perjuangan untuk menguasai kembali ladang-ladang minyak pun terus berjalan. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa asing tidak lagi menjadi penjajah melainkan mitra kerja. Segera setelah Jepang menyerahkan ladang-ladang minyak yang dulu dikuasainya, dibentuklah Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) pada bulan Januari 1951. PTMRI mempunyai daerah kerja yang meliputi Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Hadirnya PTMRI ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah dan golongan politisi mengenai nasib tambang minyak Sumatera Utara. Setelah dipelajari permasalahannya, dikeluarkanlah mosi DPR oleh Teuku Mohammad Hasan yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Perdagangan dan Industri Dewan Perwakilan Rakyat. Mosi DPR ini berisi sebagai berikut : 1. Mengusulkan kepada pemerintah agar dalam jangka waktu satu bulan membentuk komisi negara urusan pertambangan. 2. Menyarankan kepada pemerintah supaya menunda pemberian izin konsensi dan eksploitasi menunggu hasil kerja komisi negara urusan pertambangan. Pada bulan April tahun 1954, pemerintah menunjuk koordinator dan memutuskan untuk memberikan subsidi guna merehabilitasi lapangan minyak Sumatera Utara dalam rangka mencapai target produksi satu ton per tahun. Pada tahun itu juga lapangan minyak Sumatera Utara, Langkat dan Langsa (Aceh) digabungkan di bawah satu perusahaan yang diberi nama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU). Pada tanggal 22 Juli 1957 pemerintah memutuskan untuk menyerahkan lapangan minyak Sumatera Utara kepada Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD). Seluruh saham TMSU berdasarkan Keputusan Pemerintah, pengusahaannya diserahkan kepada KASAD yang kemudian diubah menjadi PT Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU).
42
PT Pertamina (Persero) yang sekarang ini berdiri kokoh telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Selain perubahan nama, perkembangan ini juga ditandai dengan perkembangan tugas yang dijalaninya. Berikut beberapa kronologis perkembangan hingga menjadi PT Pertamina (Persero) antara lain :
a. PN Permigan Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961 (Tanggal 5 Juni 1961) Pemerintah Republik Indonesia membentuk Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan). Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan PTMRI dilebur ke dalam PN Permigan termasuk hak dan kewajiban, perlengkapan serta kekayaan dan usaha PTMRI ditetapkan beralih kepada PN Permigan.
b. PN Permina Menegaskan bahwa minyak bumi adalah milik nasional dan bahwa perusahaan yang baru dibentuk itu bukan perusahaan daerah dan tidak bersifat kedaerahan, maka diadakan pergantian nama. Sebuah nama baru diusulkan dan sejak tanggal 10 Desember 1957 PT ETMSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT Permina). Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir perusahaan minyak nasional yang setiap tahun diperingati oleh Pertamina. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 dan mencabut keputusan Nomor 17 Tahun 1975, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961 agar PT Permina dilebur menjadi Perusahaan Negara Minyak Nasional (PN Permina). Pada tahun PN Permina membeli aset PT Shell Indonesia, sejak itu bangsa Indonesia memiliki kilang di Plaju dan Balikpapan. Pada bulan Maret 1966 Menteri Minyak Bumi dan
43
Gas telah menetapkan lima daerah eksplorasi dan produksi PN Permina, yaitu : 1) Unit I meliputi daerah Sumatera Utara dan Aceh dengan kantor pusat di Pangkalan Brandan. 2) Unit II meliputi daerah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi dengan kantor pusat di Plaju. 3) Unit III meliputi daerah Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Jakarta. 4) Unit IV meliputi daerah Kalimantan termasuk Tarakan dan Bunyu dengan kantor pusat di Balikpapan. 5) Unit V meliputi daerah Irian Jaya, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara dengan kantor pusat di Sorong.
c.
PN Pertamin Perusahaan minyak Pertamin bermula dari perusahaan campuran Nederlandsche Indische Aardolic Maatschappij (NIAM) yang didirikan pada tahun 1921, yang sahamnya dipegang pemerintah Hindia Belanda dan BPM. Pada tanggal 1 Januari 1959 NIAM diubah namanya menjadi PT Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo). Pemerintah Indonesia tidak bersedia melanjutkan usaha bersama ini ketika kegiatan Permindo berakhir. Maka, perusahaan tersebut dilikuidasi dan kekayaan menjadi hak pemerintah Indonesia dijadikan sebagai bagian modal perusahaan minyak baru, yaitu Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN Pertamin). PN Pertamin ini di bentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961 sebagai landasan usaha pertambangan PN Pertamin
meliputi
eksplorasi
pemurnian,
pengolahan,
pengangkutan, dan penjualan.
d. PN Pertamina Pada tanggal 20 Agustus 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1968 telah dibentuk “Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas
44
Bumi Nasional (PN Pertamina)” yang menampung segala kegiatan pengurusan dan perusahaan minyak dan gas bumi dari PN Permina dan PN Pertamin. Pada tahun 1969 PN Pertamina berhasil memiliki kilang sungai Gerong. Maksud dan tujuan penyatuan ini adalah agar benar-benar dapat ditingkatkan baik produktivitas maupun efektivitas serta efisiensi di bidang perminyakan nasional dalam wadah suatu integrated oil company dengan suatu manajemen yang sempurna.
e.
Pertamina Perkembangan dan kemajuan pesat yang dicapai PN Pertamina mendorong diperlukannya dengan segera landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha. Pada tanggal 15 September 1971 telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 mengenai Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Undang-undang Pertamina). Sejak saat itu PN Pertamina berubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Modal Pertamina adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar yang ditanam dalam PN Pertamina sampai saat diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. Perjalanan rekonstruksi Pertamina sejak tahun 1994 telah menghasilkan milestone dan yang terakhir adalah yang tumbuh dan berkembang menuju Pertamina baru ditahun 2010. Untuk itu setiap langkah, daya dan upaya rekonstruksi yang dilakukan harus membantu mewujudkan visi, misi, dan tata nilai Pertamina yang dicita-citakan dan telah disahkan oleh Direksi Pertamina melalui surat keputusan Direksi Nomor 120/C0000/2000-SO pada tanggal 8 Desember 2000.
f.
PT Pertamina (Persero) Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah yang mengubah status badan hukum Pertamina menjadi persero
45
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2003. Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah berubah bentuk menjadi PT. Persero yang bergerak di bidang energi, petrokimia dan usaha lain yang menunjang bisnis Pertamina, baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada mekanisme pasar. Pada 17 September 2003 Pertamina resmi menjadi PT. Pertamina (Persero). Tanggal 10 Desember 2005 Pertamina hadir dengan logo baru dan semangat baru yang “Selalu Hadir Melayani”. Persiapan menuju pasar terbuka, dimulai dengan melepaskan peran regulator, menjamin pasokan BBM selama transisi, dan tetap sebagai supplier of last resort. Dampak dari perubahan UU Pertamina tersebut adalah Pertamina bukan pemegang kuasa pertambangan migas dan bukan pelaku usaha migas satu-satunya baik di Sektor Hulu maupun Hilir di Indonesia. Kemudian, perusahaan swasta nasional dan asing juga bebas masuk ke Sektor Migas Indonesia. Oleh karena itu, Pertamina menyadari perlunya bersaing dengan semua itu dan meningkatkan kualitas produk serta layanannya terhadap masyarakat Indonesia. Di dalam setiap perubahannya, Pertamina juga melakukan perubahan terhadap logo atau simbol yang mencirikan perusahaannya. Berikut digambarkan evolusi logo Pertamina hingga saat ini.
Gambar 3. Evolusi Logo Pertamina dari Periode ke Periode
46
Logo PT Pertamina (Persero) berubah sejak 10 Desember 2005. Elemen logo Pertamina saat ini menggambarkan bentuk huruf P yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk panah, dimaksudkan sebagai Pertamina yang bergerak maju dan progresif. Setiap warna yang membangunnya mengandung makna tersendiri sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis Negara. Warna-warna yang berani menunjukan langkah besar yang diambil Pertamina dan aspirasi perusahaan akan masa depan yang lebih positif dan dinamis. Warna biru melambangkan andal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Warna hijau melambangkan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan. Sedangkan warna merah melambangkan keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. 4.1.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai PT Pertamina Dalam menjalanan usahanya PT Pertamina memiliki visi dan misi agar perusahaan memiliki arah tujuan dimasa yang akan datang. Adapun visi perusahaan yaitu Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia. Sedangkan Misi perusahaan yaitu Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. PT Pertamina memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Nilai perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misinya tersebut, antara lain : •
Clean (Bersih): Dikelola secara profesional, menghindari benturan
kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. •
Competitive (Kompetitif): Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. •
Confident (Percaya Diri): Berperan dalam pembangunan ekonomi
nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.
47
•
Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan): Beorientasi pada
kepentingan
pelanggan,
dan
berkomitmen
untuk
memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan. •
Commercial (Komersial): Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. •
Capable (Berkemampuan): Dikelola oleh pemimpin dan pekerja
yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan 4.1.3. Struktur Organisasi Sejak PT Pertamina (Persero) diresmikan pada tanggal 10 Desember 1957, berbagai perubahan direksi telah dilakukan dalam rangka memajukan bisnis perusahaan sebagai perusahaan BUMN. Berdasarkan Keppres No. 169/M/2000 yang diresmikan pada tanggal 11 Desember 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2001 maka struktur organisasi Pertamina terdiri dari: Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Sekertaris Perseroan, Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI), Kepala Bidang Usaha Lingkungan, Kepala Hukum Korporat, Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Umum dan SDM, Direktur Keuangan, berbagai Divisi, dan Staf. Berdasarkan SK DIRUT No. 40/C00000/2008-S0 Tanggal 4 Agustus 2008 dan SK No. 42/C00000/2008-S Tanggal 12 Agustus 2008 dan SK DIRUM No. 10/I00000/2008-S Tanggal 10 September 2008, Divisi yang berada langsung dibawah Sekertaris Perseroan antara lain: Wakil Pimpinan Komunikasi, Wakil Pimpinan Hubungan, Manajer Compliance, Manajer CSR, Manajer BOD Support, dan Manajer BOC Support. Sudah sejak lama perusahaan memiliki kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) tetapi namanya berbeda. Kegiatan ini lebih dikenal Community Development yang merupakan kegiatan-kegiatan sosial berupa permintaan langsung dari masyarakat. Kegiatan Community Development dilaksanakan oleh Divisi Kelembagaan pada unit
48
Hubungan Masyarakat (Humas). Semakin berkembangnya kegiatan tanggung jawab sosial Pertamina dan sejak ditetapkannya UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, menuntut perusahaan untuk
melakukan kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan secara resmi dimana perusahaan harus menyadari kondisi masyarakat Indonesia dan membantu tanpa perlu diminta oleh masyarakat. Akhir tahun 2008, tanggung jawab sosial Pertamina membentuk
divisi
sendiri
menjadi
Divisi
Corporate
Social
Responsibility (CSR) yang posisinya langsung berada dibawah Direktorat Sekertaris Perseroan (Sekper) yang mana memiliki salah satu tugas pokok dalam membangun dan meningkatkan citra perusahaan secara korporat sesuai Visi, Misi, dan Tata Nilai perusahaan. Sehingga memiliki
tujuan terlaksananya kepedulian
perusahaan terhadap
masyarakat. Pada divisi Corporate Social Responsibility (CSR), terdapat berbagai posisi dan jabatan, yakni : manajer CSR dan sekertarisnya, asisten manajer pada posisi Administrasi dan Pelaporan, asisten manajer CSR bidang Pendidikan, asisten manajer CSR bidang Lingkungan, asisten manajer CSR bidang Kesehatan, asisten manajer CSR bidang Infrastruktur dan Bencana Alam, serta masing-masing bidang didampingi oleh staf. Pada divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terdiri dari 7 orang dengan tugas dan tanggung jawab yang sama seperti pada divisi CSR. 4.1.4. Fungsi Organisasi CSR a. Manajer CSR Fungsi Manajer CSR antara lain : Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan program-program kegiatan bidang Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Lingkungan, Sarana Prasarana Umum dan Manajemen Bencana serta Pelaporan kegiatan CSR yang tepat sasaran dan efektif, untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar daerah operasi Pertamina dalam rangka membangun dan meningkatkan citra serta kredibilitas perusahaan.
49
Berikut Tugas dan tanggung jawab jabatan Manajer CSR, antara lain : 1. Memutuskan dan mengarahkan program-program terpadu CSR bidang pendidikan antara korporat, unit operasi di hulu, Pengolahan, Pemasaran, dan Anak Perusahaan sejalan dengan kebijakan internal dan eksternal. 2. Memutuskan dan mengarahkan program-program terpadu CSR bidang Kesehatan Masyarakat antara korporat, unit operasi di hulu, Pengolahan, Pemasaran, dan Anak Perusahaan sejalan dengan kebijakan internal dan eksternal. 3. Memutuskan dan mengarahkan program-program terpadu CSR bidang Lingkungan antara korporat, unit operasi di hulu, Pengolahan, Pemasaran, dan Anak Perusahaan sejalan dengan kebijakan internal dan eksternal. 4. Memutuskan dan mengarahkan program-program terpadu CSR bidang Sarana Prasarana Umum dan Manajemen Bencana antara korporat, unit operasi di hulu, Pengolahan, Pemasaran, dan Anak Perusahaan sejalan dengan kebijakan internal dan eksternal. 5. Memutuskan dan mengarahkan program-program terpadu Pelaporan kegiatan CSR sesuai ketentuan perusahaan antara korporat, unit operasi di hulu, Pengolahan, Pemasaran, dan Anak Perusahaan sejalan dengan kebijakan internal dan eksternal. b. Asisten Manajer Bidang Pendidikan Fungsi
asisten manajer bidang Pendidikan
antara lain
:
Menganalisa dan mengevaluasi program-program kerja CSR di Bidang Pendidikan yang tepat sasaran dan efektif guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar daerah operasi Pertamina dalam rangka membangun dan meningkatkan citra serta kredibilitas perusahaan. c. Asisten Manajer Bidang Lingkungan Fungsi asisten manajer bidang Lingkungan antara lain : Menganalisa dan mengevaluasi program-program kerja CSR di Bidang Lingkungan yang tepat sasaran dan efektif guna memberikan nilai
50
tambah bagi masyarakat sekitar daerah operasi Pertamina dalam rangka membangun dan meningkatkan citra serta kredibilitas perusahaan. d. Asisten Manajer Bidang Kesehatan Fungsi asisten manajer bidang Kesehatan antara lain : Menganalisa dan mengevaluasi program-program kerja CSR di Bidang Kesehatan Masyarakat yang tepat sasaran dan efektif guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar daerah operasi Pertamina dalam rangka membangun dan meningkatkan citra serta kredibilitas perusahaan. e. Asisten Manajer Bidang Infrastruktur dan Bencana Alam Fungsi asisten manajer bidang Infrastruktur dan Bencana Alam antara lain : Menganalisa dan mengevaluasi program-program kerja CSR di Bidang Infrastruktur dan manajemen bencana yang tepat sasaran dan efektif guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar daerah operasi PT Pertamina (Persero) dalam rangka membangun dan meningkatkan citra serta kredibilitas perusahaan. f. Asisten Manajer Posisi Administrasi dan Pelaporan Fungsi asisten manajer posisi Administrasi dan Pelaporan antara lain : Menganalisa dan mengevaluasi program-program kerja CSR di Bidang Administrasi dan Pelaporan yang tepat sasaran dan efektif guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar daerah operasi Pertamina dalam rangka membangun dan meningkatkan citra serta kredibilitas perusahaan.
4.1.5. Fungsi Organisasi PKBL Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan badan yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan struktur sosial, meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran rakyat yang semakin rata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang mantap, serta memperkokoh tata hubungan dan kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan dengan unit usaha kecil dan Koperasi. Divisi ini berada langsung dibawah Direktorat Keuangan yang berperan sebagai pengawas dan pengontrol. Berikut merupakan klasifikasi struktur organisasi PKBL, antara lain :
51
a. Manajer PKBL Berfungsi mengkoordinasikan hubungan kegiatan perusahaan dengan mitra binaan, melakukan analisis bentuk hubungan-hubungan dengan masyarakat sekitar, serta melakukan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan b. Pembinaan PKBL Fungsi jabatan ini adalah melaksanakan program yang telah direncanakan perusahaan, membina hubungan secara langsung dan bersama-sama mitra binaan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan optimal. c. Administrasi dan Keuangan Fungsi jabatan Administrasi dan Keuangan adalah merencanakan, mengkoordinasi,
mengontrol,
mengawasi,
melaksanakan
kegiatan
administrasi dan ketatausahaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keuangan untuk menunjang kelancaran program PKBL, khususnya dalam hal tata tertib administrasi, filling system, pembayaran, dan sebagainya. 4.2. Konsep CSR 4.2.1. Gambaran Umum CSR Keberadaan PT Pertamina (Persero) di tengah masyarakat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat disekitarnya, sehingga masyarakat tumbuh dan berkembang. Sebagai bagian dari masyarakat, Pertamina menyadari bahwa keberhasilan bisnis Pertamina tidak terlepas dari kondisi masyarakat itu sendiri, masyarakat Indonesia yang sejahtera akan mendukung pertumbuhan bisnis Pertamina. Peran perusahaan untuk mendukung Pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat tentunya tidak hanya dilaksanakan dalam koridor bisnis semata. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), secara langsung Pertamina juga mendukung upayaupaya untuk memajukan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan,
lingkungan,
dan
terutama
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat. Selain itu, Pertamina juga peduli terhadap penderitaan
52
masyarakat akibat bencana alam yang terjadi diberbagai tempat di Indonesia. Beikut ini digambarkan keterlibatan CSR Pertamina dengan Pemerintah dan masyarakat :
Sumber : Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero), 2008 Gambar 4. CSR keterlibatan dengan tiga pihak
Kehadiran Pertamina merupakan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun pendatang, juga memicu tumbuhnya pengusaha-pengusaha lokal pemasok barang dan jasa serta terbentuknya pasar
untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat.
Perkembangan
perekonomian masyarakat lokal dan terciptanya transaksi bisnis juga mengakibatkan hadirnya sektor jasa keuangan seperti bank di daerahdaerah sekitar Pertamina. Peran Pertamina sangat besar dalam mengembangkan dan memajukan wilayah-wilayah sekitar daerah operasinya. Dalam pengelolaan kegiatan CSR, Pertamina memanfaatkan dua fungsi yakni Divisi PKBL dan Divisi CSR. Kedua divisi ini menjalankan tugas yang sama yakni tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan citra perusahaan dan membantu program Pemerintahan. Berikut ini digambarkan bagan pengelolaan CSR Pertamina :
53
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PKBL Pemberdayaa n ekonomi masyarakat Pinjaman modal usaha Pelatihan kewirausahaan Bantuan promosi dan pemasaran
Corporate Social Responsibility (CSR)
PKBL / CSR Pendidikan
Cerdas Bersama Pertamina : Beasiswa Peduli Pendidikan : Bantuan Peralatan Sekolah, Renovasi Sekolah Pertamina Goes To Campus Pertamina Yourth Program
Kesehatan
CSR Lingkungan
Pertamina SEHATI Bright With Pertamina Clino Gigi Sehat Pengobata n Massal Donor Darah Peduli Kesehatan
Penghijauan Lahan Kritis Pertamina Bersih Pantai Pertamina Untuk Anak Indonesia Biopori Green Festival Pengukuran Emisi Gas Buang Peduli Lingkungan
Infrastruktur dan Bencana Alam Revitalisasi Taman Rumah Pintar Cilodong Penyediaan Ekoteknologi Renovasi Taman Pintar Yogyakarta Pertamina Peduli Bencana Alam
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI’s)
Gambar 5. Bagan Pengelolaan CSR Pertamina Keterangan : : Anggaran
: Fokus Program
: Pelaksana
: Rincian Program
4.2.1.1. Kebijakan CSR Pertamina Komitmen Pertamina untuk mendukung dan membantu upaya
pemerintah
dan
masyarakat
dalam
membangun
masyarakat Indonesia yang berdaya secara ekonomi, sosial, dan budaya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) dengan kebijakan sebagai berikut :
54
1. Penerapan CSR Pertamina merupakan refleksi nilai dan budaya perusahaan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan masa kini dan mendatang yang memberikan manfaat bagi Pertamina, shareholder, dan stakeholder. 2. Mengingat kondisi nyata masyarakat Indonesia, penerapan CSR
saat
ini
masyarakat
dan
lebih
diprioritaskan
Pemerintah
untuk
dalam
membantu memecahkan
permasalahan sosial di sekitar kegiatan Pertamina. 3. Pelaksanaan
kegiatan
CSR
Pertamina
dikendalikan
sepenuhnya oleh Perusahaan dengan bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat setempat dan bila perlu dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya. 4. Program-program CSR Pertamina diprioritaskan dibidang pendidikan,
kesehatan,
pelestarian
lingkungan,
dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat. 4.2.1.2. Misi dan Tujuan CSR Pertamina Dalam menjalankan program CSR, Pertamina memiliki Misi dan Tujuan dari setiap kegiatan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Misi dan tujuan tersebut antara lain : 1. Misi : Mengimplementasikan komitmen perusahaan terhadap CSR untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam upaya mendukung kemajuan perusahaan. Mewujudkan kepedulian sosial perusahaan dan kontribusi perusahaan terhadap perkembangan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Tujuan : Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan sosial.
55
Meningkatkan
nilai
dan
budaya
perusahaan
yang
terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan. Bagian dan upaya membangun citra dan reputasi peusahaan. Berikut ini merupakan sasaran pelaksanaan program CSR kedepan. Tabel 1. Sasaran Pelaksanaan Program CSR Kedepan Keterangan Manfaat
Persepsi dulu Tidak berdampak
Ekspektasi Dirasakan masyarakat luas
Pelaksanaan
Dilakukan sendiri-
Terintegrasi
sendiri Publikasi
Minim
Optimal
Kepentingan
Jangka pendek
Jangka panjang
Orientasi
Kepentingan sosial
Sosial dan Lingkungan
Monitoring
Tanpa evaluasi hasil
Audit Program
Jenis
Bersifat bantuan
Terencana dan
Program Loyalitas
terprogram Tidak diukur
Terukur
Pelanggan
4.2.1.3. Kriteria Program Tanggung Jawab Sosial Adapun setiap kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh Pertamina tidak begitu saja diberikan, tetapi memiliki kriteria tertentu yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran dari program CSR. Kriteria tersebut antara lain : 1. Kebutuhan masyarakat Program CSR Pertamina disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
56
2. Inovasi dan spesifik Program ditujukan sesuai dengan isu sosial yang spesifik dan dilakukan dengan pendekatan yang inovatif. 3. Potensial Dalam jangka panjang, secara potensial akan mengatasi isuisu sosial. 4. Strategis Program secara strategis ditujukan untuk mengantisipasi masalah sosial dan akan mempertegas pencapaian tujuan. 5. Kemitraan Perencanaan program serta implementasinya dapat bermitra dengan pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi. 4.2.2. Program Tanggung Jawab Sosial Kegiatan tanggung jawab sosial Pertamina dilaksanakan sejak Pertamina berdiri. Kegiatan tanggung jawab sosial Pertamina awalnya merupakan bagian dari kegiatan Hupmas Pertamina. Seiring kondisi rill masyarakat dan kebijakan Pemerintah, pada tahun 1993 Pertamina membentuk unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dibawah Direktorat Keuangan dan diresmikan pada tanggal 27 Juni 1994.
Berdasarkan
SK
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
316/KMK.016/1994 bahwa BUMN diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan Koperasi dalam rangka mendukung program pemerintah seperti mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, mengembangkan potensi usaha kecil dan Koperasi, dan mendorong kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan Koperasi. PUKK mengemban misi untuk membantu pinjaman modal usaha dengan bunga ringan bagi Usaha kecil dan Koperasi sebagai dana bergulir, dan bantuan hibah untuk pelatihan dan pemasaran dengan memanfaatkan dana sebesar 1-5% dari keuntungan perusahaan
yang
menjadi
bagian
pemerintah.
Perkembangan
selanjutnya sejak tahun 2003, unit PUKK berubah menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang didirikan berdasarkan
57
Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 27 Juni 2003 dan kemudian direvisi oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dengan tetap berada dibawah Direktorat Keuangan. Sebagaimana misinya, PKBL dititikberatkan pada pengembangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Dana untuk program Kemitraan sebesar maksimal 2% dari keuntungan bersih perusahaan dan dana untuk Program Bina Lingkungan maksimal 2% dari keuntungan bersih perusahaan. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN dimaksud, pelaksanaan kegiatan PKBL telah diprioritaskan bagi masyarakat yang berada disekitar wilayah binaan perusahaan. Seiring terbentuknya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 74 yang menyebutkan bahwa setiap perseroan wajib memiliki tanggung jawab sosial perusahaan, maka CSR Pertamina mulai berkembang dan pada akhir tahun 2008 secara resmi dibentuk divisi CSR Pertamina. Sumber dana divisi CSR berasal dari dana yang dianggarkan atau termasuk biaya operasional sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam menjalankan kegiatannya, CSR Pertamina banyak melakukan program-program bermanfaat untuk masyarakat terutama masyarakat sekitar perusahaan. Divisi ini melakukan kerjasama dengan Divisi PKBL pada unit Bina Lingkungan dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut program-program tanggung jawab sosial PT Pertamina antara lain : 1. Pendidikan Kepedulian perusahaan akan kecerdasan bangsa dan Negara tercermin dalam kegiatan CSR perusahaan. Program CSR Pertamina di bidang pendidikan dengan tema “Cerdas Bersama Pertamina”
58
melingkupi 2 pilar utama yaitu : Pertama, Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah seperti membantu renovasi bangunan sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMP di sekitar kegiatan Pertamina, beserta perlengkapan pendidikan (seperti peralatan laboratorium, sarana komputer, olahraga, dan lainnya). Kedua, Meningkatkan Kecerdasan dan Wawasan Pengetahuan Masyarakat melalui Penyediaan Buku-buku Bacaan untuk Perpustakaan Sekolah/Komunitas Taman Baca Anak yakni penyediaan buku-buku yang memadai baik dari segi koleksi maupun jumlah, diharapkan dapat menumbuhkembangkan minat baca khususnya dikalangan anak-anak dan pelajar. Program Pendidikan tersebut antara lain: a. Pertamina Youth Program (PYP) Program kepemudaan merupakan program yang didasari oleh minimnya wawasan masyarakat Indonesia tentang pengelolaan sumberdaya minyak dan gas bumi Indonesia khususnya dan global pada umumnya, serta minimnya pemahaman tentang Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi Nasional. Program ini diharapkan membuat generasi muda sebagai calon pemimpin Indonesia lebih bijaksana dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sebesarbesarnya serta menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki terhadap Pertamina yang selama ini berperan penting dalam pembangunan nasional. Setiap tahunnya perusahaan mengundang intelektual muda/aktivis kampus dari berbagai penjuru Indonesia untuk mengikuti program kepemudaan. Mereka mendapatkan wawasan baru tentang kegiatan minyak dan gas bumi serta energi terbarukan dari bisnis minyak dan gas bumi serta energi terbarukan, mengunjungi lapangan eksplorasi/eksploitasi minyak dan gas bumi serta energi terbarukan, mengunjungi kilang minyak untuk melihat bagaimana minyak mentah diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan non-BBM, serta Depot BBM untuk
59
mengetahui bagaimana penyediaan dan pendistribusian BBM dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah Indonesia. b. Pertamina Goes to Campus (PGTC) Menumbuhkembangkan wawasan dan pengetahuan generasi muda kampus tentang Pertamina beserta bisnisnya. Program ini tidak hanya bagian dari program komunikasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder, khususnya bagi generasi muda kampus. c. Beasiswa Bantuan beasiswa diberikan untuk membantu masyarakat dalam upaya memperoleh pendidikan formal, terutama memenuhi program wajib belajar 12 tahun serta memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi yang berprestasi namun memiliki kesulitan biaya untuk menempuh pendidikan. Beasiswa diberikan mulai SD sampai dengan Perguruan Tinggi. 2. Kesehatan Kepedulian perusahaan akan kesehatan masyarakat terutama anak dibawah umur tercermin dalam program CSR perusahaan. Program CSR Pertamina di bidang kesehatan melingkupi 2 pilar utama yaitu Peningkatan Kualitas Layanan dan Peningkatan Akses Masyarakat pada Pelayanan Kesehatan. Pada tahun 2009 peran CSR Pertamina di bidang kesehatan semakin meluas seperti program Pertamina Sehati yang ditujukan bagi kesehatan anak dan ibu, Clino gigi, bantuan kacamata, katarak, dan Pertamina Peduli Kesehatan. Program Pertamina Sehati meliputi peningkatan pelayanan kesehatan dan mempermudah akses kesehatan bagi anak balita dan ibu. Program ini meliputi pembinaan posyandu serta pemeriksaan kesehatan gizi balita dan ibu hamil/menyusui, bantuan pelayanan peningkatan kesehatan dengan melakukan renovasi fasilitas kesehatan yang tidak memadai, melakukan penyuluhan gizi dan kesehatan, serta memberikan asupan bergizi untuk anak balita dan pemeriksaan kesehatan.
60
3. Lingkungan Kepedulian perusahaan terhadap kelestarian dan kualitas lingkungan untuk generasi yang akan datang terintegrasi dalam sebuah tanggung jawab sosial perusahaan. Program CSR Pertamina di bidang lingkungan antara lain program konservasi lingkungan mencakup : a. Penghijauan seperti Green Planet Melakukan penanaman pohon diberbagai tempat diseluruh Indonesia. Hal ini dilakukan karena keanekaragaman hayati dan hewani yang ada di hutan-hutan Indonesia semakin terancam oleh perusakan yang dilakukan manusia yang tidak bertanggungjawab dan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. b. Pertamina Coastal Clean Up (pembersihan pantai) Kegiatan pembersihan pantai di Indonesia yang kotor dan tercemar limbah padat yang mana sampah-sampah berserakan seperti halnya pantai disekitar kegiatan operasi perusahaan khususnya unit-unit pengolahan yang berlokasi di pinggir pantai. c. Pertamina Peduli Lingkungan seperti uji emisi, Biopor, Green Festival. 4. Infrastruktur dan Bencana Alam Merupakan upaya kepedulian perusahaan terhadap sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, dan bencana alam yang melanda Indonesia.
Kegiatan
ini
ditunjukan
dengan
melakukan
pengembangan sarana dan prasarana umum, peningkatan sarana ibadah, serta penanganan saat sebelum dan sesudah bencana alam terjadi. 5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal seperti pedagang, petani, nelayan, dan wirausahawan yang hasilnya belum tentu secara konsisten memberikan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya meningkatkan nilai ekonomi sektor informal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peluang, kemampuan bisnis, serta akses permodalan
61
dan pasar. Kondisi ini menyebabkan ekonomi masyarakat terpuruk. Keterbatasan pemerintah dalam menyiapkan sektor formal untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pekerjaan merupakan dorongan bagi Pemerintah untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di sektor informal. Oleh karena itu salah satu kebijakan pemerintah adalah mendorong dan membina usaha-usaha kecil dan koperasi diseluruh Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Bagi Pertamina, majunya usaha kecil dan koperasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mencari kesempatan kerja dan peluang usaha sehingga tidak tergantung pada lapangan kerja sektor formal yang terbatas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pertamina ditangani oleh Program Kemitraan dengan program-programnya sebagai berikut : a. Penyaluran pinjaman modal usaha Program
ini
merupakan
upaya
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat melalui kegiatan usaha dan membuka peluang kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha yang dibantu/dibina meliputi : industri rumah, usaha pertanian, usaha peternakan, jasa katering, tenun, dan sebagainya. b. Bantuan hibah untuk pembinaan dan pelatihan Kelemahan
dalam
manajemen
usaha,
proses
produksi,
pengemasan, dan manajemen pemasaran merupakan kelemahan lain disamping masalah permodalan dan juga menjadi faktor penyebab kegagalan berwirausaha. Oleh sebab itu, bantuan permodalan saja tidak cukup untuk menghasilkan wirausahawan yang andal, tangguh, dan sukses. Dengan demikian selain membantu memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, Pertamina juga memberikan bantuan hibah bagi mitra binaanya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, usaha,
62
dan keterampilan dalam bidang pertanian, peternakan, dan lainlain. c. Pembentukan pasar atau jaringan pasar Keberhasilan usaha kecil dan koperasi untuk mengembalikan pinjaman pinjaman modal usaha tergantung pada keberhasilannya menuai hasil usahanya melalui pemasaran berbagai produk maupun jasa. Tidak semua pelaku usaha mampu menciptakan pasar atau lemah dalam mengakses pasar. Oleh karena itu, Pertamina memberikan bantuan hibah untuk mengembangkan pasar atau memudahkan akses para mitra binaannya untuk mendapatkan pasar melalui keikutsertaan mitra binaan Pertamina dalam pameran-pameran yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri. Lebih dari 119 mitra binaan telah mendapatkan kesempatan memasuki pasar, dan memungkinkan terjadinya transaksi, atau membuka pasar baru lewat pameran tersebut. 4.2.3. Anggaran Dana Tanggung jawab Sosial Berdasarkan buku Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina tahun 2004 dimaksudkan untuk menjamin adanya tertib administrasi khususnya tertib anggaran dalam
rangka
melaksanakan
operasi
perusahaan
serta
upaya
meningkatkan efisiensi selama periode tahun anggaran Januari sampai dengan Desember, maka perlu ditetapkannya suatu keputusan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance), penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) antara lain : 1. Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk satu tahun, mencakup berbagai program kegiatan tahunan Perusahaan yang lebih rinci. 2. Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen Perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up dengan memperhatikan arahan Komisaris.
63
3. Direksi wajib menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran Perusahaan. 4. Pengesahan RKAP dilakukan oleh RUPS setelah dibahas bersama oleh Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. 5. Pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunannya. 4.3. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran Dana Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Sesuai dengan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kondisi perusahaan, bahwa dalam penyusunan anggaran hendaknya ada suatu kerjasama dan koordinasi antar setiap bagian yang terkait dengan kegiatan perusahaan agar penyusunan anggaran perusahaan lebih akurat. Anggaran dana tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) disusun setiap tahun dengan sasaran bahwa anggaran dapat direncanakan, dijalankan, dan diawasi secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan
operasional.
Dalam
penyusunan
anggaran
biaya
CSR
menggunakan kombinasi dua prosedur penyusunan anggaran yaitu Bottom up (dari bawah ke atas) dimana anggaran disusun dan disiapkan oleh pihak yang akan melaksanakan program tersebut, dengan pertimbangan bahwa bagian tersebut lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh bagiannya dan Top down (dari atas ke bawah) dimana anggaran ditentukan oleh pimpinan atau direksi dengan melakukan konsultasi dengan bawahan, dengan disesuaikan dengan kondisi perusahaan serta tujuan dan prioritas utama dari program tanggung jawab sosial. Dengan demikian penyusunan anggaran akan sesuai dengan kondisi, fasilitas, dan kemampuan masing-masing bagian secara terpadu karena adanya partisipasi dan komunikasi aktif antar manajer dengan asisten manajer tiap bidang. Proses penyusunan anggaran
64
dana tanggung jawab sosial pada PT Pertamina (Persero) dimulai dari para asisten manajer melakukan penganggaran atas program kerja masingmasing, kemudian dilakukan rapat internal divisi CSR untuk dilaporkan kepada dewan direksi. Hasil rapat yang telah disepakati disampaikan kepada dewan direksi untuk diberikan anggaran yang sesuai dengan rencana kerja. Dewan direksi melakukan rapat internal untuk memutuskan pencairan dana anggaran yang diajukan divisi CSR. Tidak semua anggaran yang diajukan disetujui oleh direksi. Anggaran yang disetujui mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan perusahaan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hasil keputusan dewan direksi disampaikan kepada Direktorat Keuangan perusahaan untuk pemberian dana program CSR yang telah disetujui. Dana yang telah sampai kepada divisi CSR dibagikan kepada asisten manajer sesuai dengan persentase masing-masing bidang yang telah ditentukan oleh direksi. Setelah dana tersalurkan kepada masing-masing bidang, program kerja mulai dijalankan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Seiring dengan berjalannya program kerja, manajer memiliki kendali untuk mengatur dan memonitori setiap kegiatan yang dilaksanakan. Begitu pula pada divisi PKBL, proses penyusunan anggaran dilakukan dengan sistem bottom up kemudian menggunakan sistem top down. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran program CSR PT Pertamina (Persero), terdiri atas : 1. Faktor internal Faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dan disebabkan dari dalam perusahaan. a. Kebijakan Dewan Direksi Kebijakan dewan direksi merupakan keputusan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi perusahaan. Direksi PT Pertamina (Persero) membuat suatu pertimbangan dan memutuskan besaran anggaran dana yang diperbolehkan untuk kegiatan CSR beserta persentase masing-masing program yang dijalankan disesuaikan dengan tujuan dilaksanakannya tanggung jawab sosial serta manfaat yang dapat diterima perusahaan. Prioritas perusahaan untuk tanggung
65
jawab sosial adalah dibidang pendidikan dengan tujuan agar meningkatkan kecerdasan rakyat Indonesia dan menuai manfaat mampu mengembangkan usaha dibidang minyak dan gas. b. Kebijakan manajemen Kebijakan manajemen merupakan keputusan dari manajer atas program yang lebih diprioritaskan dengan pertimbangan kondisi rill masyarakat yang paling utama untuk dibantu. Kebijakan manajemen merupakan kebijakan yang dapat dikendalikan oleh organisasi perusahaan. Kebijakan manajemen dapat berubah sewaktu-waktu yang mampu dipengaruhi oleh dewan direksi dan para asisten manajer. Berdasarkan kebijakan manajemen tersebut, semua bagian pada fungsi CSR dan PKBL harus merencanakan programnya masingmasing sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan perusahaan. c. Sumber dana Sumber dana yang diberikan untuk program tanggung jawab sosial berasal dari dua sumber yaitu dana yang dianggarkan atau merupakan biaya operasional perusahaan dan dari laba perusahaan. Besarnya dana yang dianggarkan berdasarkan realisasi program tanggung jawab sosial tahun lalu dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi perusahaan saat ini. Anggaran untuk divisi CSR berasal dari dana yang dianggarkan dan mampu dikendalikan oleh organisasi perusahaan, sedangkan anggaran untuk divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar 2% dari laba perusahaan sehingga tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Anggaran dana akan diberikan oleh Direktorat Keuangan atas perintah dari Dewan Direksi. d. Kekuatan sumberdaya manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mampu dikendalikan oleh perusahaan. Sumber daya manusia pada divisi CSR dan PKBL masih minim sehingga dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial peusahaan banyak melakukan kerjasama dengan pihak ke III seperti Yayasan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Kepala Daerah, dan pihak lainnya. Kemampuan pihak ke III
66
dalam mengalokasikan dana CSR sangat menentukan efektivitas program tanggung jawab sosial. e. Integrasi dengan anak perusahaan Kerjasama dengan anak perusahaan yang tersebar di berbagai propinsi sangat membantu kelancaran program tanggung jawab sosial yang telah direncanakan. Hal ini terkait dengan rencana kerja yang telah diprogramkan di seluruh Indonesia sehingga program tersebut terlaksana secara efektif dan efisien dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Integrasi dengan anak perusahaan merupakan faktor yang masih
dalam
kendali
perusahaan
sehingga
dapat
dilakukan
pengawasan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial. f. Rencana Jangka Panjang Perusahaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan merupakan serangkaian kegiatan yang diupayakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dan keberlanjutan dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Rencana Jangka Panjang Perusahaan merupakan salah satu faktor yang mampu dikendalikan oleh perusahaan karena seluruh rangkaian kegiatan merupakan hasil kesepakatan direksi dan anggotanya. Anggaran yang akan diberikan untuk kegiatan tanggung jawab sosial harus disesuaikan dengan rencana jangka panjang perusahaan
ke
arah
pencapaian
hasil
serta
peningkatan
nilai/pertumbuhan dan produktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Dalam hal ini tujuan dilaksanakannya tanggung jawab sosial untuk membentuk citra positif perusahaan dibenak masyarakat luas. 2. Faktor eksternal Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang muncul dan disebabkan dari luar organisasi perusahaan. a. Kebijakan Pemerintah Kebijakan Pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu dikendalikan. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan
67
pemerintah muncul karena dipengaruhi lingkungan sosial yang terjadi di masyarakat luas. Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 74 yang mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang terkait dengan sumber daya alam untuk menganggarkan dana tanggung jawab sosial. Dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Tahun 1994 yang mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 2 % dari laba perusahaan untuk pembinaan terhadap usaha kecil dan Koperasi. b. Keadaan penduduk sekitar perusahaan.
Grafik Penyebaran Penduduk Propinsi DKI Jakarta 19835
930674 Jakarta Utara 1420388
Jakarta Barat 1634781
2592940 1885302
Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Kep. Seribu
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gambar 6. Grafik Penyebaran Penduduk Propinsi DKI Jakarta Keadaan penduduk sekitar perusahaan merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan dan sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Tingginya jumlah penduduk DKI Jakarta menyebabkan dampak pada masalah ketenagakerjaan sehingga menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Tanggung jawab sosial Pertamina memberikan anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni dengan membentuk mitra binaan yang dilaksanakan oleh divisi PKBL. c. Letak geografis Letak geografis merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Letak geografis untuk wilayah Jakarta Pusat yaitu
68
dengan luas wilayah 48,2 km2 dengan letak geografis pada Bujur 106o22’42” BT - 106o58’18” BT dan pada Lintang 5o19’12” LS 6o23’54” LS. Letak perusahaan yang berada di tengah-tengah kota Jakarta membuat perusahaan perlu menganggarkan dana tanggung jawab sosial untuk kegiatan penyediaan air bersih, pipa saluran limbah yang melewati rumah warga dan bertanggung jawab atas terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. d. Lingkungan sosial Lingkungan sosial berada di luar kendali perusahaan ataupun pemerintah karena lingkungan ini timbul dengan sendirinya di lingkungan masyarakat secara umum. 1. Pendidikan Tingkat
kecerdasan
masyarakat
mempengaruhi
kualitas
sumberdaya manusia yang akan diserap di masa yang akan datang. Dengan demikian hal ini menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial. 2. Kesehatan Masalah kesehatan semakin memburuk di negara Indonesia. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga perlunya kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat. 3. Bencana Banyaknya bencana alam yang ada di Indonesia dan semakin tingginya tingkat bencana akibat teror, perusakan rumah ibadah, penggusuran, dan sebagainya yang mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat Indonesia mempengaruhi dalam penyusunan anggaran tanggung jawab sosial Pertamina. Pertamina merencanakan bantuan untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana umum. 4.4. Analisis Penyimpangan dengan Menggunakan Analisis Varians Pada
realisasinya
pelaksanaan
program
tanggung
jawab
sosial
PT Pertamina (Persero) tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan
69
dalam program rencana kerja baik dalam hal anggaran biaya maupun dalam bentuk kegiatannya. Banyak anggaran dana yang tidak terealisasi dengan baik sehingga banyak terjadi kelebihan dana. Banyak anggaran yang tidak teralokasi pada program kerja yang telah dibuat. Adapun penyimpangan anggaran tersebut disebabkan karena program kerja tanggung jawab sosial Pertamina kurang proaktif dalam menjalankan program kerjanya. Perusahaan bersifat proaktif hanya di wilayah operasional perusahaan saja. Hal ini terjadi agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dengan dukungan dari masyarakat sekitar perusahaan. Disamping itu, banyaknya terjadi penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial disebabkan pula oleh sumberdaya manusia yang dimiliki kurang mencukupi untuk mengaktifkan program tanggung jawab sosial sampai ke seluruh wilayah sasaran di Indonesia. Dengan menggunakan data tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dapat dilakukan evaluasi terhadap ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasi program yang telah dijalankan dengan melakukan pengukuran terhadap biaya tanggung jawab sosial perusahaan melalui metode analisis varians yang dapat dilakukan dengan bantuan software Microsoft Office Excel 2007. 4.4.1. Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Divisi Corporate Social Responsibility, program CSR dikategorikan kedalam empat program yaitu program Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Bantuan Pihak ke III, serta Infrastruktur dan Bencana Alam. Berikut hasil analisis varians untuk masing-masing kegiatan : 1. Program Corporate Social Responsibility tahun 2007 i. Pendidikan Anggaran untuk program pendidikan pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.025.970.000 dengan realisasi sebesar Rp. 625.861.760. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 400.108.240 dengan persentase penyimpangan sebesar 38,99 % dan dikategorikan favorable. Hal ini disebabkan oleh banyak pengajuan proposal ditujukan untuk kunjungan ke
70
bagian pengolahan. Hal tersebut sangat sulit disetujui karena tingginya
aktivitas
mengkhawatirkan
pengolahan
akan
kilang
menimbulkan
minyak
sehingga
gangguan.
Bantuan
pendidikan yang dilakukan antara lain : bantuan operasi penyelenggaraan
work
shop
pembuatan
Taman
Bacaan,
penggantian biaya pengumpulan buku, bantuan pengadaan buku untuk SDN RBS 02 dan 06 Petang, Pertamina Youth Program dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 291.493.150 untuk transportasi, pengadaan identitas dan perlengkapan lain seperti pengadaan souvenir berupa notes, bolpoin, tas, dan kaos, penginapan serta kunjungan lapang (bila memungkinkan). Selain itu melakukan kegiatan Pertamina Goes To Campus ke universitas UNPAD, UNDIP, UNES, UNSRI, UNCEN, ITB, UDAYANA, UNMUL dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 293.614.110. Tabel 2. Analisis Varians Corporate Social Responsibility Tahun 2007 Anggaran
Realisasi
Analisis
Penyimpangan
Program
(Rp)
(Rp)
Varians (Rp)
Pendidikan
1.025.970.000
625.861.760
400.108.240
F
38,99
Kesehatan
100.000.000
14.500.000
85.500.000
F
85,5
Lingkungan
400.000.000
368.500.000
31.500.000
F
7,88
Pihak ke III
1.500.000.000 4.393.992.380 (2.893.992.380)
U
-192,93
U/F
(%)
ii. Kesehatan Kegiatan program kesehatan tahun 2007 mempunyai anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 14.500.000. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 85.500.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 85,5 % dan dikategorikan favorable. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program CSR Pertamina bidang kesehatan, sehingga masyarakat pun tidak cepat tanggap akan kehadiran
71
CSR kesehatan dan sedikit masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan kepada perusahaan. Kurang proaktifnya kegiatan bidang kesehatan ini mengakibatkan hanya sebagian kecil masyarakat sekitar perusahaan yang mengetahui bahwa Pertamina memiliki kegiatan CSR pada bidang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2007 antara lain : Clino Dental dan pengobatan masal yang bekerjasama dengan PT Pertamedika. iii. Lingkungan Kegiatan program lingkungan tahun 2007 mempunyai anggaran sebesar Rp.
Rp.
400.000.000
368.500.000.
dengan
Berdasarkan
hasil
realisasi
sebesar
analisis
varians,
penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 31.500.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 7,88 % dan dikategorikan favorable. Bantuan yang telah diberikan hampir 9000 batang pohon yang ditaman di wilayah Indonesia serta melakukan program sekolah kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Program bidang lingkungan lainnya antara lain : program pemulihan pencemaran Pulau Biawak dengan dana sebesar Rp. 57.500.000, Pertamina untuk Anak Indonesia yakni kegiatan perbaikan sanitasi, WC, dan lingkungan sekolah yang dilakukan di SDN 02 Rawa Badak dan MTs Al Hidayah RBU yang menghabiskan dana sebesar Rp. 311.000.000. iv. Bantuan Pihak ke III Kegiatan untuk bantuan pihak ke III tahun 2007 mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.
4.393.992.380.
Berdasarkan
hasil
analisis
varians,
penyimpangan yang terjadi antara anggaran terhadap realisasi menghasilkan nilai yang negatif sebesar Rp. 2.893.992.380 dengan persentase penyimpangan sebesar 192,93 % dan dikategorikan unfavorable. Bantuan pihak ke III adalah bantuan yang diberikan perusahaan kepada pihak-pihak seperti yayasan,
72
lembaga, kepala daerah, dan pihak lain yang dijadikan sebagai perantara dalam pemberian dana CSR untuk disampaikan kepada target sasaran. Bantuan pihak ke III meliputi kegiatan program pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pada realisasinya bantuan ini melebihi anggaran yang diberikan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan renovasi dan rehabilitas sekolah, rumah ibadah, serta sarana dan prasarana lingkungan masyarakat. Total anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) pada Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2007 sebesar Rp. 3.025.970.000 dengan nilai realisasi sebesar
Rp.
penyimpangan Rp.
5.402.854.140. yang
terjadi
Berdasarkan bernilai
analisis
varians
negatif
sebesar
2.376.884.140 dengan persentase penyimpangan anggaran
sebesar 78,55 %. Kekurangan dana yang telah dianggarkan diperoleh dari kelebihan dana pada divisi PKBL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi dari kegiatan CSR pada tahun 2007 tidak terlaksana sesuai dengan anggaran rencana kerja. Hal ini disebabkan banyaknya permohonan dana bantuan pihak ketiga yang sebagian besar layak dan sesuai dengan rencana kerja. Disamping itu, banyaknya masyarakat yang perlu diberikan bantuan terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. 2. Program Corporate Social Responsibility Tahun 2008 i. Pendidikan Anggaran CSR bidang pendidikan pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000.000. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif sebesar Rp. 200.000.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 20 % dan dikategorikan unfavorable. Bantuan banyak diberikan untuk program beasiswa, kunjungan mahasiswa, olimpiade, pembuatan taman pintar Yogyakarta, bantuan pemberdayaan komunitas perpustakaan, dan
73
bantuan lainnya. Selain itu banyaknya proposal permohonan bantuan kegiatan kemahasiswaaan yang masuk dan sebagian besar dipenuhi oleh perusahaan. Kekurangan dana diambil dari hasil kelebihan dana pada program-program CSR lainnya atau subsidi silang antar program. Tabel 3. Analisis Varians Corporate Social Responsibility Tahun 2008 Program
Pendidikan
Anggaran
Realisasi
Analisis
(Rp)
(Rp)
Varians (Rp)
1.000.000.000 1.200.000.000 (200.000.000)
Penyimpangan U/F
(%)
U
-20
Kesehatan
550.000.000
144.000.000 406.000.000
F
73,82
Lingkungan
800.000.000
653.000.000 147.000.000
F
18,38
2.400.000.000 1.905.042.500 494.957.500
F
20,62
Pihak ke III
ii. Kesehatan Kegiatan program kesehatan tahun 2008 mempunyai anggaran sebesar Rp. 550.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 144.000.000. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 406.000.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 73,82 % dan dikategorikan favorable. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar permohonan bantuan yang datang tidak sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dan tidak sesuai dengan wilayah sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu tingkat kebutuhan yang diajukan pemohon kurang memiliki manfaat penting yang telah diprioritaskan oleh perusahaan sehingga banyak permohonan yang tidak dipenuhi. iii. Lingkungan Kegiatan program CSR Pertamina di bidang lingkungan tahun 2008 mempunyai anggaran sebesar Rp. 800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 653.000.000. Berdasarkan hasil analisis varians,
74
penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 147.000.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 18,38 % dan dikategorikan favorable. Pertamina telah menanam pohon sebanyak lebih dari 75.000 batang pohon (berbagai jenis) diseluruh wilayah operasi di Indonesia atau sama dengan menghijaukan lahan kurang lebih 7,5 hektar. Penanaman pohon tersebut melibatkan masyarakat sekitar, mahasiswa, dan Karang Taruna. Pertamina secara konsisten menjadi mitra Taman Nasional Kutai, mendukung kegiatan penghijauan
yang
dilakukan
berbagai
lembaga
termasuk
mahasiswa. Program pembersihan pantai juga dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pemerintah, masyarakat, dan instansi lainnya. Program Coastal Clean Up (Pembersihan Pantai) telah dilakukan disekitar kilang UP-IV Cilacap dan kilang UP-V Balikpapan. iv. Bantuan Pihak ke III Bantuan kepada pihak ke III tahun 2008 mempunyai anggaran sebesar Rp.
Rp.
2.400.000.000
1.905.042.500.
dengan
Berdasarkan
hasil
realisasi
sebesar
analisis
varians,
penyimpangan yang terjadi antara anggaran terhadap realisasi sebesar Rp. 494.957.500 dengan persentase penyimpangan sebesar 20,62 % dan dikategorikan favorable. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pengajuan permohonan dari pihak ke III. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain bantuan renovasi sekolah SDN 01 Pagi dan 02 Rawa Badak Selatan, bantuan sarasean dan pameran foto Bung Karno oleh Yayasan Gemalsani, bantuan dana rumah singgah Yayasan Gema Nusantara, dan bantuan lainnya. Total anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) pada Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2008 sebesar Rp. 4.750.000.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 3.902.042.500. Berdasarkan analisis varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 847.957.500 dengan persentase penyimpangan anggaran sebesar 17,85 % sehingga penyimpangan dikategorikan favorable. Pada tahun 2008 sebagian besar kegiatan telah terlaksana
75
dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja serta anggarannya. Dapat dikatakan bahwa fungsi CSR mengalami dibandingkan
tahun
sebelumnya.
Dalam
peningkatan kinerja penyusunan
anggaran
diharapkan manajemen dan asistennya dapat mengidentifikasi anggaran secara lebih jelas mengenai bentuk-bentuk kegiatan dan besarnya dana yang akan diberikan. 3. Program Corporate Social Responsibility Tahun 2009 i. Pendidikan Anggaran
bantuan
pendidikan
pada
tahun
2009
sebesar
Rp. 28.800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 30.439.000.000. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif sebesar Rp. 1.639.000.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 5,69 % dan dikategorikan unfavorable. Besarnya anggaran dana untuk bidang pendidikan sebesar 32 % dari total keseluruhan dana CSR peusahaan. Program yang dilakukan pada tahun 2009 antara lain : beasiswa sebesar Rp 6.603.000.000 diberikan untuk 25 pekerja DESDM, 10 mahasiswa ITB, beasiswa S2 bagi 25 PNS, 100 mahasiswa Poltek UNAND, S2 Luar Negeri, 1.000 anak yatim piatu Jabotabek, 100 mahasiswa
Poltek
UNS
Solo,
100
siswa
Madrasah
di
Bantargebang, 100 mahasiswa Poltek UNSRI, dan 1.450 orang Jabodetabek (Kerjasama dengan PWP Pusat). Kegiatan pendidikan lainnya yaitu program kepemudaan yang dilakukan di pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi dengan dana sebesar Rp. 1.440.000.000, Pertamina Goes To Campus sebesar Rp. 750.000.000 di UNRI dan UNILA, kompetisi OSN-PTI 2009 sebesar Rp. 7.200.000.000, program renovasi dan program peduli pendidikan lainnya sebesar Rp. 14.446.000.000. ii. Kesehatan Kegiatan program kesehatan tahun 2009 mempunyai anggaran sebesar Rp.
Rp.
18.000.000.000
15.005..454.400.
dengan
Berdasarkan
hasil
realisasi
sebesar
analisis
varians,
76
penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 2.994.545.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 16,64 % dan dikategorikan favorable. Besarnya anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan program kesehatan sebesar 20 % dari total keseluruhan dana CSR sebesar Rp. 120.000.000.000. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemberian kacamata sebanyak 11.000 buah kacamata yang dilaksanakan di Medan, Palembang, Plaju, Prabumulih, Bekasi, Indramayu, Cilacap, Surabaya, Malang, Makasar, dan Tomohon. Program Clino Gigi Sehat dilaksanakan di 24 SD di Plumpang, Cikampek, dan Bekasi. Program SEHATI yang ditujukan untuk kesehatan anak dan ibu dilaksanakan di 13 Kecamatan di wilayah Jabar, Jateng, NTT, Makasar, Jayapura, Medan, dan Tanjung Uban Riau. Program Pertamina Peduli Kesehatan antara lain pengadaan inkubator di 10 Kecamatan, asuransi kesehatan mekanik, bantuan operasi jantung bagi anakanak dari keluarga tidak mampu, program perinatologi bagi 200 bayi, bantuan ambulance di Cilacap, dan pemeriksaan DM. Tabel 4. Analisis Varians Corporate Social Responsibility Tahun 2009 Anggaran
Realisasi
Analisis
(Rp)
(Rp)
Varians (Rp)
U/F
Pendidikan
28.800.000.000
30.439.000.000
(1.639.000.000)
U
-5,69
Kesehatan
18.000.000.000
15.005.454.400
2.994.545.600
F
16,64
Lingkungan
18.000.000.000
6.117.000.000 11.883.000.000
F
66,02
Program
Penyimpangan (%)
Infrastruktur & Bencana Alam
22.500.000.000
20.839.900.012
1.660.099.988
F
7,38
30.000.000.000
18.453.360.520
11.546.639.480
F
38,49
Program Unit Operasi
77
iii. Lingkungan Kegiatan program CSR Pertamina di bidang lingkungan tahun 2009 mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.117.000.000. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 11.883.000.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 66,02 % dan dikategorikan favorable. Kegiatan yang dilakukan antara lain Costal Clean Up di pantai Lamarau Balikpapan dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 300.000.000, dana untuk Biopori sebesar Rp. 2.376.000.000 dengan menanam pohon sebanyak 6.300 di DKI Jakarta, 5.000 di Jateng dan Yogyakarta, 1.000 di Tangsel. Penanaman bibit pohon dilaksanakan di Tangsel sebanyak 2.500 buah dan 2.000 buah ditanam pada acara Car Free Day di Jakarta Pusat dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp. 280.000.000. Pembangunan taman kota dilaksanakan di Pasir impun Bandung dengan dana sebesar Rp. 1.300.000.000, 21 unit becak motor sampah di Medan, 5001.000 unit kendaraan motor di DKI untuk pengukuran emisi gas buang, serta program tebar dan tanam – SIKIB dengan total dana yang digunakan sebesar Rp. 1.861.000.000. Program Lingkungan pada tahun 2009 memiliki penyimpangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena banyaknya proposal yang masuk tidak sesuai dengan rencana kerja program lingkungan, kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi, dan banyak kegiatan
yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana kerja karena adanya kesalahpahaman informasi di antara manajer dan asisten di bidang lingkungan. iv. Infrastruktur dan Bencana Alam Kegiatan program CSR Pertamina bidang Infrastruktur dan Bencana Alam merupakan program yang baru dibentuk seiring terbentuknya fungsi CSR sesuai UU PT Nomor 40 dan dianggap sangat berperan penting dalam membantu kehidupan sosial masyarakat. Anggaran program Infrastruktur dan Bencana Alam
78
tahun 2009 sebesar Rp. 22.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.
20.839.900.012.
Berdasarkan
hasil
analisis
varians,
penyimpangan yang terjadi antara anggaran terhadap realisasi sebesar Rp. 1.660.099.988 dengan persentase penyimpangan sebesar 7,38 % dan dikategorikan favorable. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain mengatasi banjir, longsor, dan gempa bumi. Perbaikan sarana ibadah di 20 tempat ibadah di Indonesia, perbaikan MCK di Medan dan di taman Pejambon, perbaikan jalan di 11 unit operasi, dan pengadaan sarana air bersih di Sampang, Makasar, Sibayak, Balikpapan, Semarang, Karang Mojo. v.
Program Unit Operasi Kegiatan program CSR Pertamina pada program unit operasi merupakan
program
gabungan
yang
terdiri
dari
kegiatan
pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta infrastruktur dan bencana alam yang kegiatannya dilakukan di wilayah operasi perusahaan. Program ini dianggarkan secara terpisah karena kegiatan CSR difokuskan untuk masyarakat sekitar wilayah operasi demi kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Anggaran ini sebesar Rp. 30.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.453.360.520. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi antara anggaran terhadap realisasi sebesar Rp. 11.546.639.480 dengan
persentase
penyimpangan
sebesar
38,49
%
dan
dikategorikan favorable. Program pendidikan di unit operasi sebesar Rp. 2.172.717.100, program lingkungan di unit operasi sebesar Rp. 1.494.655.000, program kesehatan di unit operasi sebesar Rp. 1.191.667.500, serta program infrastruktur dan bencana alam di unit operasi sebesar Rp. 7.477.320.920. Total anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) pada fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2009 sebesar Rp. 117.300.000.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 90.854.714.932. Berdasarkan analisis varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 26.445.285.068 dengan persentase penyimpangan
79
anggaran sebesar 22,55 % sehingga penyimpangan dikategorikan favorable. Jumlah keseluruhan proposal permohonan yang masuk ke perusahaan sebesar 3.754, namun yang di setujui dan di anggap sesuai dengan rencana kerja perusahaan sebanyak 3.551 proposal permohonan bantuan. Pada tahun 2009 fungsi CSR mengalami sedikit penurunan kinerja dibandingkan dari tahun 2008, namun penurunan kinerja ini masih dianggap wajar karena menunjukan nilai yang tidak signifikan. Manajemen harus lebih mengaktifkan kegiatan tanggung jawab sosial sehingga diperoleh penyimpangan yang seminimal mungkin. 4.4.2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pada Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), program Bina Lingkungan dikategorikan kedalam lima program yaitu program Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Bencana Alam, Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum, Peningkatan Sarana Ibadah, serta Pelestarian Alam. Berikut hasil analisis varians untuk masing-masing kegiatan : 1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2007 i. Program Kemitraan (Mitra Binaan) Anggaran untuk program kemitraan atau untuk membantu mitra binaan pada tahun 2007 sebesar Rp. 150.789.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. 118.474.215.291. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai sebesar Rp. 32.315.534.709 dengan persentase penyimpangan sebesar 21,43 % dan dikategorikan favorable. Bantuan pinjaman modal usaha diberikan kepada usaha kecil, UKM, dan Koperasi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang bergerak di sektor Industri sebesar Rp. 14.093.000.000, bidang perdagangan sebesar Rp. 49.930.810.354, bantuan dana pinjaman di sektor pertanian sebesar Rp. 31.995.379.937, usaha yang bergerak di sektor peternakan sebesar Rp. 7.473.000.000, usaha di sektor pekebunan Rp.
5.882.000.000,
sektor
perikanan
Rp.
4.813.170.000.
sedangkan usaha kecil yang bergerak di sektor jasa diberikan
80
sebesar Rp. 12.190.525.000, dan untuk usaha lainnya diberikan bantuan dana sebesar Rp. 275.000.000. Realisasi terbesar untuk program kemitraan diberikan kepada usaha kecil atau Koperasi yang bergerak di sektor perdagangan. Hal ini karena sasaran perusahaan adalah untuk memajukan sektor perdagangan Negara Indonesia menjadi lebih baik. Tabel 5. Analisis Varians PKBL Tahun 2007 Analisis
Program Mitra Binaan
Anggaran
Realisasi
Varians
(RP)
(Rp)
(Rp)
150.789.750.000 118.474.215.291
32.315.534.709
16.608.698.000
(2.833.961.750)
Pendidikan & Pelatihan
19.442.659.750
% U/F Penyimpangan F U
21,43
-17,06
Peningkatan Kesehatan
F
Masyarakat
9.505.684.000
3.506.780.096
5.998.903.904
Bencana Alam
5.000.000.000
5.614.956.429
(614.956.429)
63,12 U
-12,3
Pengembangan sarana &
U
prasarana umum
12.779.505.000
24.565.774.795
(11.786.269.795)
9.263.563.000
6.070.923.975
3.192.639.025
Peningkatan sarana ibadah
-92,23 F
ii. Pendidikan dan Pelatihan Anggaran untuk program Bina Lingkungan Pertamina pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2007 sebesar Rp. 16.608.698.000 dengan realisasi sebesar Rp. 19.442.659.750. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif sebesar Rp. 2.833.961.750 dengan persentase penyimpangan negatif sebesar 17,06 % dan dikategorikan unfavorable. Bantuan banyak diberikan untuk program beasiswa tingkat SD, SMP, dan SMA telah disalurkan
34,46
81
untuk kurang lebih 6500 siswa dan bantuan pendidikan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah telah diberikan kepada kurang lebih 2000 anak putus sekolah. Program beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Realisasi untuk pendidikan dan pelatihan melebihi anggaran yang direncanakan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan banyak mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki potensi yang sangat baik. Hal ini Pertamina memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kecerdasan dengan mengutamakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. iii. Kesehatan Masyarakat Anggaran
yang
disediakan
unutuk
peningkatan
kesehatan
masyarakat pada tahun 2007 sebesar Rp. 9.505.684.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.506.780.096. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 5.998.903.904 dengan
persentase
dikategorikan
penyimpangan
favorable.
Kegiatan
sebesar
63,12
peningkatan
%
dan
kesehatan
masyarakat kurang efisien karena sebagian besar dana belum dimanfaatkan
dengan
optimal.
Hal
ini
karena
kurangnya
sumberdaya perusahaan dalam meninjau langsung atau belum melakukan survey tingkat kesehatan masyarakat secara benar. iv. Bencana Alam Anggaran untuk bantuan bencana alam pada tahun 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.614.956.429. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif sebesar Rp. 614.956.429 dengan persentase penyimpangan negatif sebesar 12,3 % dan dikategorikan unfavorable. Realisasi lebih besar dari anggaran yang telah direncanakan. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2007 Indonesia banyak mengalami bencana alam seperti di daerah
82
Sumatera Utara, Padang, Bengkulu, dan bencana banjir di pulau Jawa. v. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Anggaran untuk bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum pada tahun 2007 sebesar Rp. 12.779.505.000 dengan realisasi sebesar Rp. 24.565.774.795. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif
sebesar
Rp.
11.786.269.795
dengan
persentase
penyimpangan negatif sebesar 92,23 % dan dikategorikan unfavorable.
Bantuan
sarana
umum
diprioritaskan
untuk
merehabilitasi dan membangun fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP sebanyak lebih kurang 2000 unit dan membangun unit Rumah Baca bagi anak-anak tingkat SD dan SMP yang mana 11 unit dibangun oleh Pertamina dan sisanya 8 unit dibangun oleh Taman Baca Nasional. vi. Bantuan Sarana Ibadah Anggaran program Bina Lingkungan Pertamina pada kegiatan Bantuan Sarana Ibadah pada tahun 2007 sebesar Rp. 9.263.563.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.070.923.975. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai sebesar Rp. 3.192.639.025 dengan persentase penyimpangan negatif sebesar 34,46 % dan dikategorikan favorable. Bantuan sarana ibadah diberikan untuk kegiatan renovasi rumah ibadah, bantuan peralatan ibadah, dan kegiatan yang bersifat keagamaan bagi masyarakat tidak mampu, anak yatim piatu, dan kaum duafa. Total anggaran kegiatan tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) pada divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2007 sebesar Rp. 203.947.200.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 177.657.310.336. Berdasarkan analisis varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 26.271.889.664 dengan persentase penyimpangan anggaran sebesar 12,88 % sehingga penyimpangan dikategorikan favorable. Pada tahun 2007 banyak permohonan yang memenuhi
83
kriteria perusahaan, prioritas kebutuhan yang tinggi, serta perusahaan mendapatkan kontribusi yang besar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Banyaknya proposal yang disetujui oleh perusahaan sebesar 384 yang terdiri dari program Kemitraan dan program Bina Lingkungan. Meskipun anggaran untuk program Bina Lingkungan sudah semua terealisasikan, namun karena bantuan memberikan dampak positif baik bagi penerima bantuan maupun bagi perusahaan maka dana diambil dari sisa anggaran program kemitraan. Anggaran dana untuk mitra binaan memiliki sisa yang cukup banyak, hal ini disebabkan karena masih ada usaha kecil atau Koperasi yang kurang layak dibantu. Ketidaklayakan usaha kecil tersebut disebabkan oleh kurangnya persyaratan dari segi kemampuan menghasilkan keuntungan yang diperoleh usaha kecil atau Koperasi, sehingga menimbulkan kehatihatian bagi perusahaan apabila usaha kecil atau Koperasi tersebut tidak dapat membayar pinjaman modal yang diberikan perusahaan. Dengan demikian kelebihan dana tersebut dialokasikan untuk program Bina Lingkungan. 2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2008 i. Program Kemitraan (Mitra Binaan) Anggaran untuk program kemitraan atau untuk membantu mitra binaan pada tahun 2008 sebesar Rp. 226.747.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 240.495.981.976. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif yaitu sebesar Rp. 13.748.981.976 dengan persentase penyimpangan negatif sebesar 6,06 % dan dikategorikan unfavorable. Pada tahun 2008 PKBL Pertamina melakukan berbagai
pelatihan
kewirausahaan
dengan
memanfaatkan
keterampilan kaum wanita di bidang seni seperti menjahit, menyulam, menenun, mengukir, dan memahat serta kegiatan keterampilan
lainnya.
Selain
itu, secara
rutin
Pertamina
memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada mitra binaan yang disiplin dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang
84
disepakati. Bantuan dana pinjaman modal usaha tahun 2008 di sektor Industri sebesar Rp. 14.534.100.000, sektor perdagangan sebesar Rp. 63.051.727.510, bantuan dana pinjaman di sektor pertanian sebesar Rp. 102.067.273.376, usaha yang bergerak di sektor peternakan sebesar Rp. 17.644.152.590, di sektor pekebunan sebesar Rp. 14.963.228.500, di sektor perikanan sebesar Rp. 9.629.600.000, usaha di sektor jasa sebesar Rp. 18.086.900.000, dan untuk usaha lainnya diberikan bantuan dana sebesar Rp. 519.000.000. Realisasi terbesar tahun 2008 diberikan untuk usaha kecil di sektor pertanian dengan harapan usaha pertanian Indonesia semakin maju. Tabel 6. Analisis Varians PKBL Tahun 2008 Analisis
Program Mitra Binaan
Anggaran
Realisasi
Varians
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Penyimpangan U/F
(%)
226.747.000.000 240.495.981.976 (13.748.981.976)
U
-6,06
28.800.000.000
21.953.882.636
6.846.117.364
F
23,77
Masyarakat
28.800.000.000
3.353.468.883
25.446.531.117
F
88,36
Bencana Alam
18.000.000.000
12.856.977.693
5.143.022.307
F
28,57
47.000.000.000
86.224.258.391
(39.224.258.391)
U
-83,46
14.776.000.000
4.255.554.338
10.520.445.662
F
71,2
Pendidikan & Pelatihan Peningkatan Kesehatan
Pengembangan sarana & prasarana umum Peningkatan sarana ibadah
ii. Pendidikan dan Pelatihan Anggaran untuk program Bina Lingkungan Pertamina pada kegiatan pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2008 sebesar Rp. 28.800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 21.953.882.636. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi
85
sebesar Rp. 6.846.117.364 dengan persentase penyimpangan sebesar 23,77 % dan dikategorikan favorable. Sisa dana dari anggaran untuk bantuan pendidikan dan pelatihan digunakan untuk penambahan dana pada bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum. iii.
Kesehatan Masyarakat Anggaran
yang
disediakan
untuk
peningkatan
kesehatan
masyarakat pada tahun 2006 sebesar Rp. 28.800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.353.468.883. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 25.446.531.117 dengan
persentase
penyimpangan
sebesar
88,36
%
dan
dikategorikan favorable. Realisasi dari bantuan kesehatan masyarakat ini kurang baik karena perusahaan belum mampu mengalokasikan membutuhkan
dana
kepada
sehingga
dana
masyarakat tidak
yang
dimanfaatkan
lebih dengan
maksimal. Selain itu perusahaan belum melakukan survey secara langsung
ke
wilayah-wilayah
yang
memerlukan
bantuan
kesehatan. Kelebihan dana pada program kesehatan masyarakat dialokasikan
untuk
menambahi
kekurangan
dana
dalam
pengembangan sarana dan prasarana umum. iv. Bencana Alam Anggaran untuk bantuan bencana alam pada tahun 2008 sebesar Rp. 18.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.856.977.693. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 5.143.022.307 dengan persentase penyimpangan sebesar 28,57 % dan dikategorikan favorable. Bantuan bencana alam diberikan bagi para korban bencana alam dan banjir yang cukup
memiliki
dampak bertahun-tahun
bagi
masyarakat
Indonesia. v. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Anggaran untuk bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum pada tahun 2008 sebesar Rp. 47.000.000.000 dengan
86
realisasi sebesar Rp. 86.224.258.391. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif
sebesar
Rp.
39.224.258.391
dengan
persentase
penyimpangan negatif sebesar 83,46 % dan dikategorikan unfavorable. merehabilitasi
Bantuan dan
sarana
membangun
umum
diprioritaskan
fasilitas
pendidikan
untuk serta
melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat korban bencana. Kekurangan dana diperoleh dari anggaran dana yang tidak habis digunakan pada bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan kesehatan masyarakat, dan bantuan sarana ibadah. vi. Bantuan Sarana Ibadah Anggaran untuk bantuan sarana ibadah pada tahun 2008 sebesar Rp. 14.776.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.255.554.338. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai sebesar Rp. 10.520.445.662 dengan persentase penyimpangan sebesar 71,2 % dan dikategorikan favorable. Sisa dana bantuan dialokasikan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana umum. Total anggaran kegiatan tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) pada fungsi PKBL tahun 2008 sebesar Rp. 364.123.000.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 369.140.123.917. Berdasarkan analisis varians penyimpangan anggaran yang terjadi bernilai negatif sebesar Rp. 5.017.123.917 dengan persentase penyimpangan anggaran negatif sebesar 1,38 % sehingga penyimpangan dikategorikan unfavorable. Jumlah keseluruhan proposal yang disetujui oleh perusahaan sebesar 452 permohonan bantuan modal usaha dan pelatihan serta kegiatan pengembangan masyarakat lainnya. Dapat dikatakan bahwa kegiatan CSR pada fungsi PKBL mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya karena sebagian besar semua kegiatan terlaksana dengan baik meskipun ada sebagian yang tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Walaupun
87
penyimpangannya negatif, perusahaan tetap memberikan bantuan yang besar untuk modal usaha mitra binaan. Hal ini karena dianggap bahwa bantuan yang diberikan perusahaan memiliki dampak yang positif baik untuk perusahaan maupun mitra binaan. 3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2009 i. Program Kemitraan (Mitra Binaan) Anggaran untuk program kemitraan atau untuk membantu mitra binaan pada tahun 2008 sebesar Rp. 240.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 373.884.830.166. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif yaitu sebesar Rp. 133.884.830.166 dengan persentase penyimpangan negatif sebesar 55,79 % dan dikategorikan unfavorable. Pada tahun 2009 PKBL Pertamina juga melakukan kegiatan pendampingan di sektor pertanian melalui bantuan program kemitraan terhadap para petani yang berada dibawah naungan Paguyuban Patra Mekar di wilayah kerja PT Pertamina (Persero) UP IV Balongan. Keunggulan dari program yang dilakukan terhadap petani ini adalah sistem resi gudang dengan program tunda jual, yang dilatarbelakangi oleh kerugian petani yang tidak bisa menjual padi dengan harga tinggi ketika panen raya terjadi, penanaman padi dengan sistem nonpestisida, pelatihan manajemen keuangan dan kewirausahaan, dan program pemasaran dari pembuatan kemasan yang menarik, proses lelang penjualan beras, dan pameran hasil produksi. Bantuan dana pinjaman modal usaha pada tahun 2009 di sektor Industri sebesar Rp. 13.794.000.000, sektor perdagangan mendapatkan dana sebesar Rp. 61.169.221.125, bantuan dana pinjaman disektor pertanian sebesar Rp. 217.305.739.041, usaha yang bergerak disektor peternakan sebesar Rp. 32.381.270.000, disektor pekebunan sebesar Rp. 4.219.600.000, sektor perikanan sebesar Rp. 34.313.500.000, sedangkan dana untuk usaha sektor jasa
88
sebesar Rp. 9.803.500.000, dan usaha disektor lainnya diberikan bantuan dana sebesar Rp. 898.000.000. Tabel 7. Analisis Varians PKBL Tahun 2009 Program Mitra Binaan
Anggaran
Realisasi
Analisis Varians
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Penyimpangan U/F
(%)
240.000.000.000 373.884.830.166 (133.884.830.166)
U
-55,79
32.000.000.000
17.813.286.150
14.186.713.850
F
44,33
16.000.000.000
6.799.277.030
9.200.722.970
F
57,51
Alam
8.000.000.000
75.000.000
7.925.000.000
F
99,06
Bencana Alam
8.000.000.000
2.704.971.361
5.295.028.639
F
66,19
24.000.000.000
5.645.508.700
18.354.491.300
F
76,48
24.000.000.000
6.809.185.025
17.190.814.975
F
71,63
Pendidikan & Pelatihan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelestarian
Pengembangan sarana & prasarana umum Peningkatan sarana ibadah
ii. Pendidikan dan Pelatihan Anggaran pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2009 sebesar Rp. 32.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.
17.813.286.150.
Berdasarkan
hasil
analisis
varians,
penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 14.186.713.850 dengan persentase penyimpangan sebesar 44,33 % dan dikategorikan favorable. Persentase yang ditunjukan menyatakan bahwa anggaran kegiatan pada tahun 2009 sebagian tidak digunakan atau tidak teralokasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya permohonan bantuan dalam rangka pengadaan fasilitas pendidikan.
89
iii.
Kesehatan Masyarakat Anggaran yang disediakan unutuk peningkatan kesehatan masyarakat pada tahun 2006 sebesar Rp. 16.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.799.277.030. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 9.200.722.970 dengan
persentase
penyimpangan
sebesar
57,51
%
dan
dikategorikan favorable. Realisasi bantuan kesehatan masyarakat masih kurang baik, namun lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini
dikarenakan
kurangnya
pelaksana
survey
kesehatan
masyarakat serta tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan riset terlebih dahulu. iv. Bencana Alam Anggaran untuk bantuan bencana alam pada tahun 2009 sebesar Rp. 8.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.704.971.361. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 5.295.028.639 dengan persentase penyimpangan sebesar 66,19 % dan dikategorikan favorable. Bantuan bencana alam diberikan bagi para korban bencana alam, longsor, dan banjir yang terjadi di kawasan pulau Jawa dan Sumatera. v. Pelestarian Alam Anggaran Pertamina untuk bantuan pelestarian alam pada tahun 2009 sebesar Rp. 8.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.
75.000.000.
Berdasarkan
hasil
analisis
varians,
penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 7.925.000.000 dengan persentase penyimpangan sebesar 99,06 % dan dikategorikan favorable. Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2009 sehingga masih merupakan pembelajaran bagi pihak manajemen untuk memberikan perhatian khusus pada pelestarian alam. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman pohon dan pembersihan wilayah laut dan pantai yang tercemar logam berat.
90
vi. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Anggaran untuk bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum pada tahun 2009 sebesar Rp. 24.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.645.508.700. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai yang negatif
sebesar
Rp.
18.354.491.300
dengan
persentase
penyimpangan sebesar 76,48 % dan dikategorikan favorable. Hal ini disebabkan karena kurangnya permohonan yang masuk untuk meminta bantuan sarana dan prasarana umum. Bantuan diberikan dalam pembuatan sumur bor, sementara anggaran untuk pembuatan halte tidak terealisasikan karena ketidakjelasan tempat-tempat yang menjadi sasaran bantuan. vii. Bantuan Sarana Ibadah Anggaran untuk bantuan sarana ibadah pada tahun 2009 sebesar Rp. 24.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.809.185.025. Berdasarkan hasil analisis varians, penyimpangan yang terjadi menghasilkan nilai sebesar Rp. 17.190.814.975 dengan persentase penyimpangan sebesar 71,63 % dan dikategorikan favorable. Bantuan banyak dialokasikan dalam rehabilitasi fasilitas-fasilitas sarana ibadah. Total anggaran kegiatan tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) pada fungsi PKBL tahun 2009 sebesar Rp. 352.000.000.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 413.732.058.432 dengan jumlah proposal permohonan bantuan modal usaha dan pelatihan sebanyak 493 proposal, namun yang disetujui oleh perusahaan hanyak sebanyak 319 proposal permohonan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya proposal bantuan modal usaha yang masuk ke perusahaan kurang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang dan kurang memberikan manfaat bagi perusahaan. Berdasarkan analisis varians penyimpangan yang terjadi bernilai negatif sebesar Rp. 61.732.058.432 dengan persentase penyimpangan anggaran negatif sebesar 17,54 % sehingga penyimpangan dikategorikan unfavorable. Dapat dikatakan
91
bahwa kegiatan CSR pada fungsi PKBL mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya karena sebagian besar kegiatan tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan. 4.5. Analisis Penyimpangan dengan Menggunakan one-sample t-test Untuk menilai peranan dari anggaran dana CSR PT Pertamina (Persero) dalam kinerja perusahaan dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk mengukur apakah penyimpangan anggaran terhadap realisasinya masih dalam batas pengendalian. One sample t-test menggunakan data anggaran dan realisasi program CSR tahun 2007, 2008, dan 2009 pada divisi Corporate Social Responsibility (CSR) dan divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkunang (PKBL). Taraf nyata yang digunakan sebesar 5 %. One sample t-test dilakukan dengan bantuan software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 15.00 for Windows. 4.5.1. Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) 1. Tahun 2007 Berdasarkan hasil One sample t-test pada penyimpangan anggaran dana fungsi CSR diperoleh thitung sebesar -0,771. Sedangkan derajat kebebasan yang dimiliki tahun 2007 adalah 3 sehingga diperoleh ttabel sebesar 2,353. Karena nilai thitung lebih rendah dari ttabel maka hipotesis H0 diterima, artinya penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian. Meskipun pada tahun ini hasil analisis varians
menunjukan
penyimpangan
yang
negatif,
namun
penyimpangan tersebut masih dalam batas pengendalian karena sebagian anggaran direalisasikan dengan mengambil kelebihan anggaran dari pos anggaran lain yang tidak terealisasi. 2. Tahun 2008 Berdasarkan hasil One sample t-test pada penyimpangan anggaran dana fungsi CSR tahun 2008 diperoleh thitung sebesar 1,360. Sedangkan derajat kebebasan yang dimiliki adalah 3 sehingga diperoleh ttabel sebesar 2,353. Karena nilai thitung lebih rendah dari ttabel maka hipotesis H0 diterima, artinya penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian. Hasil ini dibuktikan dengan
92
besarnya penyimpangan negatif yang terjadi pada program pendidikan seolah mampu menutupi penyimpangan yang terjadi pada program kesehatan, lingkungan, dan bantuan kepada pihak ke III. 3. Tahun 2009 Berdasarkan hasil One sample t-test pada penyimpangan anggaran dana fungsi CSR tahun 2009 diperoleh thitung sebesar 1,937. Derajat kebebasan yang dimiliki pada tahun 2009 adalah 4 sehingga diperoleh ttabel sebesar 2,132. Karena nilai thitung lebih rendah dari ttabel maka hipotesis H0 diterima, artinya penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian. Terbukti besarnya penyimpangan negatif pada program pendidikan, dapat menutupi penyimpangan pada program kesehatan, lingkungan, dan bantuan kepada pihak ke III,
sehingga
perusahaan
masih
mampu
mengendalikan
penyimpangan tersebut. 4.5.2. Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 1. Tahun 2007 Berdasarkan hasil One sample t-test pada penyimpangan anggaran dana CSR pada divisi PKBL diperoleh thitung sebesar 0,716. Sedangkan derajat kebebasan yang dimiliki tahun 2007 adalah 5 sehingga diperoleh ttabel sebesar 2,015. Karena nilai thitung lebih rendah dari ttabel maka hipotesis H0 diterima, artinya penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian. 2. Tahun 2008 Berdasarkan hasil One sample t-test pada penyimpangan anggaran dana CSR pada divisi PKBL tahun 2008 diperoleh thitung sebesar -0,91. Sedangkan derajat kebebasan yang dimiliki adalah 5 sehingga diperoleh ttabel sebesar 2,015. Karena nilai thitung lebih rendah dari ttabel maka hipotesis H0 diterima, artinya penyimpangan yang terjadi masih
dalam
batas
pengendalian.
Walaupun
persentase
penyimpangan bernilai negatif sebesar 1,38 % tetapi penyimpangan tersebut masih dalam batas pengendalian. Hal ini meskipun ada
93
program yang kekurangan anggaran dana untuk merealisasikan kegiatannya, dana dapat diambil dari pos-pos anggaran yang tidak terealisasi. 3. Tahun 2009 Berdasarkan hasil One sample t-test pada penyimpangan anggaran dana CSR pada divisi PKBL diperoleh thitung sebesar -0,421. Sedangkan derajat kebebasan yang dimiliki tahun 2009 bertambah menjadi 6 sehingga diperoleh ttabel sebesar 1,943. Karena nilai thitung lebih besar dari ttabel maka hipotesis H0 dapat diterima, artinya penyimpangan yang terjadi berada dalam batas pengendalian. Sama seperti tahun sebelumnya, walaupun persentase penyimpangan bernilai negatif sebesar 17,54 % tetapi penyimpangan tersebut masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. 4.6. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyimpangan Anggaran Dana Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) merupakan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan anggaran dana untuk program tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) antara lain : 1. Faktor individu organisasi Faktor individu organisasi merupakan faktor yang muncul dari masingmasing individu yang terlibat dalam pelaksanaaan program tanggung jawab sosial baik dari organisasi perusahaan maupun dari organisasi penerima dana seperti pihak ke III (Yayasan, Kader, LSM, dan lain-lain), usaha kecil binaan perusahaan, dan sebagainya. Faktor ini terdiri dari : a. Perilaku disfungsional : individu yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari jabatan yang di dudukinya atau kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan sebagai wakil masyarakat. Akibat kurangnya monitoring dari pihak perusahaan, ada beberapa mitra binaan perusahaan yang tidak mampu melakukan cicilan pembayaran atas modal pinjaman yang diberikan. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian perusahaan kepada usaha-usaha kecil, kurangnya
94
pemberian
pelatihan
usaha
mandiri
sehingga
tidak
mampu
menghasilkan prospek yang berkembang. b. Latar belakang pendidikan : ilmu-ilmu dasar yang dimiliki individu yang disesuaikan dengan tugas yang dijalankannya. Semakin rendah jenjang pendidikan dan kecilnya pengalaman dalam berpartisipasi penyusunan anggaran maka semakin besar kemungkinan seseorang melakukan penganggaran secara tidak tepat yang mengakibatkan penyimpangan pada anggaran dana CSR. Sebagian sumberdaya yang dimiliki perusahaan tidak sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya. Background pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan kemampuan dalam bidang sosial atau ilmu CSR. c. Kemampuan dalam mengendalikan biaya : keahlian yang dimiliki masing-masing individu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam mengatur anggaran yang akan digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah diprogramkan. Faktor ini dipengaruhi oleh tingkat emosional sumberdaya. Keseluruhan program terlaksana, namun anggaran yang diberikan pada setiap program dikurangi dengan pertimbangan membuat anggaran yang tak terduga untuk dipakai di kemudian waktu. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan anggaran yang sebenarnya dapat dihabiskan untuk program yang telah direncanakan d. Partisipasi dalam penyusunan anggaran : keterlibatan individu dalam perencanaan anggaran sehingga memiliki rasa ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran. Setiap anggota pada masing-masing divisi wajib dilibatkan dalam penganggaran dana, namun hanya sebagian kecil yang aktif dan mengetahui kondisi rill masyarakat di lapangan. Dengan demikian kurangnya partisipasi anggota organisasi dalam menyusun anggaran cukup mempengaruhi penyimpangan anggaran dana. Dengan demikian faktor individu organisasi cukup berpengaruh terhadap
penyimpangan
anggaran
dana
tanggung
jawab
sosial
PT Pertamina (Persero). Menurut manajer masing-masing fungsi indikator yang paling berpengaruh adalah kemampuan dalam mengendalikan biaya,
95
dimana penyimpangan yang terjadi karena kemampuan dari individu dalam mengendalikan biaya dan pos-pos anggaran sehingga realisasinya tidak berdasarkan anggaran yang ada. Setiap individu organisasi memiliki penilaian atas kinerja yang telah dilakukan disebut Key Performance Indicator (KPI). KPI merupakan penilaian kinerja yang dilakukan masingmasing individu organisasi atas rencana kerja yang telah dilakukan selama periode satu tahun. Penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial merupakan salah satu penilaian terpenting sehingga setiap individu dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran agar masing-masing individu mampu memperkirakan besarnya anggaran untuk program kerjanya guna meningkatkan KPI individu. 2. Faktor organisasi Faktor organisasi adalah faktor-faktor yang berasal dari internal dan ekternal. Internal perusahaan yaitu divisi CSR dan divisi PKBL pada PT Pertamina (Persero). Ekternal perusahaan yaitu organisasi-organisasi yang dipercayai perusahaan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) dengan harapan mampu menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan target perusahaan. Faktor eksternal ini meliputi Yayasan-yayasan, Kader, LSM, dan usaha kecil binaan perusahaan, dan sebagainya. Faktor organisasi terdiri atas : a. Informasi yang asimetris : informasi yang tidak berjalan dengan baik antar bagian dalam fungsi pekerjaan. Informasi yang disampaikan tidak ditangkap sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Informasi yang asimetris muncul akibat adanya kebisingan dalam ruang kerja, kesalahpahaman
dalam
pengartian
informasi,
dan
kurangnya
komunikasi antara atasan dengan bawahan sehingga hubungan kerja terkesan kaku atau tegang. b. Ketidakjelasan tugas : sosialisasi tugas antar masing-masing individu tidak berjalan dengan baik. Perintah atasan terkadang berubah sewaktuwaktu sehingga rencana kerja yang dianggarkan tidak berjalan sesuai perencanaan. Dengan demikian penyebab penyimpangan anggaran dana
96
tanggung jawab sosial Pertamina sangat besar. Terbukti hal ini terjadi pada divisi CSR di bidang lingkungan, tahun 2009 penyimpangan yang terjadi sebesar 66%. Hal tersebut terjadi karena perubahan tugas yang tidak jelas dan tidak terencana. c. Keadaan ekonomi perusahaan : kesehatan perekonomian perusahaan mencakup perkembangan keuntungan perusahaan. Program tanggung jawab sosial didanai oleh biaya yang dianggarkan (termasuk beban perusahaan) dan 2% dari laba perusahaan. Dengan demikian kondisi ekonomi perusahaan mempengaruhi penyimpangan anggaran dana. d. Konsistensi perusahaan dalam program CSR terhadap masyarakat : penyimpangan disebabkan oleh perubahan sasaran program kerja. Perubahan sasaran mengakibatkan perubahan pula pada biaya yang harus dikeluarkan. Indikator ini berhubungan secara langsung dengan indikator keadaan ekonomi perusahaan. Ketika kondisi ekonomi perusahaan sangat baik, program tanggung jawab sosial digencarkan dengan harapan semua sasaran yang menjadi target tanggung jawab sosial perusahaan memperoleh bantuan yang bermanfaat. e. Keputusan pimpinan : peran dewan direksi dalam memutuskan besarnya pencairan dana terhadap rencana kerja untuk kegiatan tanggung jawab sosial. Keputusan pimpinan juga digunakan sebagai patokan dalam melaksanakan tugas para pelaksana program tanggung jawab sosial. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa faktor organisasi yang sangat berpengaruh terhadap penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) adalah ketidakjelasan tugas dan keputusan pimpinan yang mana keduanya saling mempengaruhi, ketidakjelasan tugas disebabkan oleh keputusan pimpinan yang berubahubah sewaktu-waktu dan merupakan pemegang kuasa terhadap anggaran dana yang diberikan. 3. Faktor lingkungan Merupakan faktor yang berada di luar perusahaan dan berada di luar kendali perusahaan. Atribut-atribut yang termasuk faktor ini antara lain :
97
a. Tingkat bencana alam : sejak tahun 2005 Indonesia banyak menghadapi bencana alam sehingga sebagian anggaran dana tanggung jawab sosial dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan akibat bencana. Tanggung jawab sosial Pertamina berfokus untuk membantu korban bencana alam di Nangro Aceh Darusalam dan Sumatera Utara serta Gempa bumi di Padang dan Yogyakarta. Bantuan bencana banjir dan longsor di Pulau Jawa, serta banyak bencana alam lainnya sehingga bantuan yang diberikan lebih besar daripada anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menimbulkan penyimpangan anggaran yang sangat besar. b. Perayaan event-event penting : semakin banyak perayaan event-event penting maka semakin banyak anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut sehingga realisasi dana mampu melebihi anggaran yang ada. Namun adapun event-event penting tersebut harus sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Event penting yang cukup besar memakan anggaran yaitu untuk ulang tahun perusahaan yang sampai memerlukan dana sebesar 500 juta. Anggaran ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial seperti : bakti sosial, pemberian santunan kepada yayasan yatim piatu, panti jompo, perlombaan di daerah-daerah, hadiah langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, dan sebagainya. c. Tingkat kesehatan masyarakat : semakin rendahnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia, maka semakin besar peran perusahaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat sehingga semakin besar anggaran yang dibutuhkan. d. Tingkat pendidikan masyarakat : target program tanggung jawab sosial Pertamina adalah dibidang pendidikan. Oleh karena itu anggaran untuk program pendidikan lebih besar daripada program CSR lain sehingga setiap proposal yang masuk untuk meminta bantuan dana pendidikan sebagian besar disetujui dan semakin banyaknya pelajar dan mahasiswa yang butuh dibantu dalam hal finansial. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyimpangan anggaran dana CSR.
98
e. Jangkauan lokasi objek program tanggung jawab sosial : setiap proposal dan surat permohonan permintaan bantuan dipertimbangkan dalam hal lokasi objek. Dalam hal ini masih banyak proposal yang tidak disetujui sehingga menimbulkan penyimpangan anggaran dana. Indikator ini juga disebabkan karena kurangnya sumberdaya
yang dimiliki
perusahaan sehingga jangkauan lokasi sasaran menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial. Dengan demikian faktor lingkungan cukup berpengaruh terhadap penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) dengan pengaruh yang lebih besar pada atribut tingkat pendidikan masyarakat yang mana menjadi target utama perusahaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar mampu memanfaatkan sumberdaya alam dengan baik. 4. Faktor pihak ke III Faktor pihak ke III disebut sebagai penerima bantuan. Merupakan faktor yang berhubungan dengan mitra binaan yang menjadi perantara dalam penyampaian bantuan dana tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Faktor ini memuliki 3 atribut, antara lain : a. Pengajuan proposal bantuan : semakin banyaknya pengajuan proposal permohonan bantuan dan didukung dengan jangkauan lokasi yang sesuai dengan sasaran perusahaan, maka semakin besar dana yang dibutuhkan sehingga mampu menyebabkan penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial. Perusahaan akan menyetujui proposal bantuan dengan ketentuan bahwa wilayah objek bantuan layak di bantu, terjangkau oleh perusahaan, dan terutama merupakan wilayah unit operasi perusahaan. b. Jenis usaha yang dilakukan : usaha kecil binaan dan Koperasi yang dianggap memiliki kinerja yang baik dan menguntungkan banyak didukung
oleh
perusahaan.
Hal
ini
guna
untuk
melakukan
pemberdayaan masyarakat Indonesia sehingga mampu melakukan usaha mandiri dan nantinya mampu menyerap tenaga kerja. Unit usaha kecil dan koperasi yang dibantu pinjaman modal usahanya adalah usaha
99
kecil dan koperasi yang dianggap memenuhi syarat-syarat pinjaman modal seperti memiliki kegiatan usaha minimal 2 tahun dan berprospek untuk berkembang, jenis usaha kecil dan koperasi primer yang belum memiliki akses perbankan atau tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memiliki kredit perbankan, usaha kecil dan koperasi milik warga negara Indonesia, dan syarat penunjang lainnya. c. Tingkat ekonomi penerima bantuan : tingkat ekonomi penerima bantuan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian dana. Program tanggung jawab sosial Pertamina dibentuk untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan rakyat Indonesia dan membantu peningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian semakin tinggi jumlah masyarakat ekonomi rendah, maka semakin besar dana yang harus dianggarkan untuk dialokasikan. Berdasarkan faktor pihak ke III (penerima bantuan) disimpulkan bahwa
faktor
pihak
ke
III
yang
cukup
berpengaruh
terhadap
penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) adalah indikator pengajuan proposal bantuan dan tingkat ekonomi penerima bantuan. Proposal pengajuan tersebut mencakup jenis usaha kecil
yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan, dan kondisi ekonomi pemohon dana bantuan. 5. Faktor prioritas kebutuhan Merupakan faktor yang menunjukan tingkat kepentingan dalam pemberian sebuah bantuan. Faktor ini dibentuk oleh beberapa indikator, yaitu : a. Jumlah individu yang membutuhkan : semakin banyak jumlah individu yang membutuhkan dana program tanggung jawab sosial, semakin banyak
anggaran
yang
harus
dialokasikan
sehingga
mampu
menimbulkan penyimpangan anggaran dana. Semakin banyak usaha kecil dan koperasi yang meminta bantuan dana maka semakin besar pula dana yang harus dialokasikan. Sebagian besar permohonan untuk bantuan pinjaman modal usaha disetujui karena cukup menguntungkan untuk perusahaan dengan bunga pinjaman sebesar 2-6 % per tahun.
100
Namun manfaat lebih penting dirasakan oleh mitra binaan karena mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu bersaing di pasar. b. Tingkat pengaruh bantuan terhadap perusahaan : Tanggung jawab sosial Pertamina memiliki tujuan utama untuk meningkatkan citra positif perusahaan dibenak masyarakat. Dengan kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan, citra perusahaan belum begitu terdengar baik dimata masyarakat. Dengan demikian dari tahun ke tahun tanggung jawab sosial Pertamina lebih digencarkan untuk mendapatkan positioning yang baik di mata masyarakat. c. Tingkat pengaruh bantuan terhadap masalah : indikator ini disesuaikan dengan program kerja tanggung jawab sosial Pertamina terhadap masalah dari permohonan yang diajukan. Pada umumnya program tanggung jawab sosial sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia terutama bagi usaha kecil dan koperasi. Dengan adanya bantuan kepada mitra binaan berupa pinjaman modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan dalam pemasaran produk yang dihasilkan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah dan mengurangi tingkat pengangguran penyebab kemiskinan. d. Kesesuaian dengan rencana kerja : permohonan bantuan yang disetujui adalah permohonan bantuan yang sesuai dengan rencana kerja yang telah dianggarkan. Selain dari pengajuan proposal yang masuk, perusahaan juga melakukan kegiatan tanggung jawab sosial secara langsung kepada sasaran yang dekat dengan perusahaan. Sebagian besar mitra binaan yang dibantu oleh perusahaan sesuai dengan rencana kerja. e. Kesesuaian dengan kebutuhan dana : selain disesuaikan dengan rencana kerja yang dianggarkan, prioritas program tanggung jawab sosial disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diajukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini terkait bahwa sumber dana program CSR berasal dari dana yang dianggarkan. Namun pada umumnya masalah kebutuhan dana dapat diatasi dengan melakukan kegiatan gabungan dengan divisi PKBL yang anggarannya berasal dari keuntungan perusahaan.
101
Berdasarkan faktor prioritas kebutuhan yang berpengaruh terhadap penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero), indikator kesesuaian dengan rencana kerja dan kesesuaian dengan kebutuhan dana merupakan indikator yang paling penting yang mempengaruhi penyimpangan anggaran dana tanggung jawab sosial. Perusahaan lebih
mengutamakan pemberian bantuan yang sesuai dengan rencana kerja dan jumlah kebutuhan dana yang disesuaikan dengan anggaran dana yang telah direncanakan. 4.7. Implikasi Manajerial Hasil penelitian mengenai anggaran dana tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) menunjukan bahwa banyak terjadi penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Berdasarkan analisis varians, sebagian besar program mengalami penyimpangan anggaran yang cukup signifikan. Penyimpangan yang perlu diperbaiki adalah meminimalisasi persentase penyimpangan yang terjadi bahkan membuat anggaran yang direncanakan dapat terealisasi sepenuhnya. Hal tersebut akan memberikan dampak pula pada efektivitas dari kegiatan program tanggung jawab sosial yang telah direncanakan. Berdasarkan analisis one sample t-test diperoleh bahwa penyimpangan yang terjadi pada divisi CSR dan PKBL masih dalam batas pengendalian manajemen walaupun dalam analisis varians ada penyimpangan yang bernilai negatif. Dengan demikian perlu adanya peran manajemen untuk melakukan perbaikan atas kinerja dari individu organisasi masing-masing divisi. Implikasi manajerial yang paling utama adalah perlu adanya perbedaan program dan sasaran masing-masing divisi sehingga kegiatan dapat terlaksana lebih efektif dan efisien. Implikasi manajerial lainnya adalah melakukan komunikasi internal yang baik antarpersonal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Komunikasi yang baik dapat didukung dengan tata letak meja kantor dalam ruangan yang di buat lebih strategis sehingga memudahkan semua tenaga kerja dapat melakukan komunikasi dengan baik dan mengurangi kesalahan informasi yang diterima. Dengan melakukan komunikasi yang baik maka pesan atau informasi yang
102
disampaikan dapat diterima dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman. Pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja divisi CSR dan divisi PKBL juga diperlukan dalam rangka pencapaian target yang lebih optimal sehingga mencapai tujuan perusahaan dalam melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan. Pembinaan yang dapat meningkatan kualitas tenaga kerja antara lain: Pertama, harus diketahui kelebihan dan kekurangan karyawan dengan melakukan penilaian atasan dan bawahan yang dikoordinir oleh Human Resources. Kedua, berdasarkan hasil penilaian akan didapatkan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dengan cara meningkatkannya yaitu melakukan lokakarya, seminar, kursus, dan beasiswa pendidikan bagi karyawan berprestasi. Ketiga, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan rotasi pekerjaan sehingga skill pegawai lebih terasah. Selain itu rotasi pegawai juga berguna saat perusahaan kekurangan pegawai untuk mengisi satu posisi tertentu. Keempat, perlu dilakukan medical checkup khusus untuk pegawai berumur (usia 40 tahun ke atas) karena kualitas seorang tenaga kerja juga terkait dengan kualitas kesehatannya. Jika dilihat dari peran perusahaan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial, sumber daya yang dimiliki perusahaan kurang proaktif dalam menjalankan kegiatan sehingga program tidak terealisasi dengan baik. Manajemen juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih konkrit setelah pemberian dana bantuan sehingga perusahaan mampu melihat seberapa efektif kegiatan CSR yang telah dilakukan. Proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak audit eksternal yang dianggap mampu melakukan pengawasan dan perbaikan yang tepat terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan.
