IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UndangUndang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat; yang adil, makmur dan sejahtera, KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK meliputi koordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi; supervisi terhadap instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana
korupsi;
dan
melakukan
monitor
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan negara. Visi KPK adalah menjadi lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, dan misinya yaitu pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi dan menjadi pemimpin dan penggerak dan perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. KPK memiliki asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. Nilai-nilai yang yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai KPK adalah Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Religiusitas, Tranparansi, Kepemimpinan serta Produktivitas. Pegawai KPK angkatan 2009 berjumlah 85 pegawai, dan diantaranya terdapat
pegawai
Fungsional
maupun
Administrasi.
Latar
belakang
pendidikannya minimal Diploma (D3) untuk level administrasi dan Sarjana (S1) untuk level Fungsional. Komposisi Pegawai KPK berdasarkan Unit Organisasi dapat dilihat pada Tabel 1.
28
Tabel 1. Komposisi Pegawai KPK angkatan 2009 Berdasarkan Unit Organisasi Tingkat Jabatan Jumlah Pegawai Pencegahan
10 orang
Penindakan
13 orang
Informasi dan Data
36 orang
Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
13 orang
Setjen
13 orang
Jumlah
85 orang
4.2. Kedudukan dan Tugas KPK KPK dalam menjalankan tugasnya memiliki kedudukan dan tugas sebagai berikut: 1. Kedudukan KPK KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 2. Tugas KPK Tugas KPK meliputi 5 hal, yaitu: a. Koordinasi (pasal 7). Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK. 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK. 4) Melaksanakan dengar pendapat dan pertemuan dengan instansi terkait. 5) Meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan TPK. b. Penindakan (Pasal 12). Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang: 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 2) Memerintahkan kepada insyansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
29
3) Meminta keterangan kepada banka atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait. 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa. 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkati untuk melakukan
penangkapan,
penahanan,
penggeledahan,
dan
penyitaan dalam perkara TPK yang sedang dirangani. c. Supervisi (Pasal 8). Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang: 1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan TPK, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. 2) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. d. Pencegahan (Pasal 13) .KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sebagai berikut :
30
1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. 3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK. 5) Melakukan kampanye anti-korupsi kepada masyarakat umum. 6) Melakukan
kerjasama
bilateral
atau
multilateral
dalam
pemberantasan TPK. e. Monitoring (Pasal 14). Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang : 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga dan pemerintah. 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. 3) Melaporkan
kepada
Presiden
Republik
Indonesia,
Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Kauangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. 4.3. Organisasi dan Tata Kerja KPK Organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan panduan bagi Pegawai dan Penasihat dalam memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian dan kepakarannya untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga visi dan misi KPK dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dapat tercapai. Peraturan ini dibuat agar masing-masing bidang dan subbidang dapat meninjaklanjutinya dengan melakukan evaluasi dan perbaikab terhadap bisnis proses sebelumnya. Organisasi bersifat dinamis seiring dengan tuntutan internal dan eksternal KPK, sehingga organisasi dan tata kerja KPK juga akan bersifat
31
dinamis. Dengan demikian peraturan ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyesuaian dan penyempurnaannya. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari jabatan berdasarkan unit organisasi: 1. Pimpinan Pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan berkerja secara kolektif. Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. Mengambil keputusan stategis dan meimpin pelaksanaan tugas KPK secara kolegial; b. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum tentang pemberantasan korupsi; c. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain dalam pemberantasan korupsi; d. Mengangkat dan memberhentikan seseorang untuk menjadi Penasihat dan Pegawai KPK; e. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai untuk jabatan Deputi, Direktur Kepala Biro, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian Koordinator Sekretaris Pimpinan; dan f. Mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jendral. 2. Tim Penasihat Tim Penasihat bertugas memberikan nasihat pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tim Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelanggarakan fungsi: a. Mendapatkan informasi tentang pemberantasan korupsi; b. Membantu menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum dalam bidang pemberantasan korupsi; c. Menjadi konsultan dalam penanganan kasus korupsi sesuai dengan bidang kepakarannya;
32
d. Memberikan pemikiran dan pertimbangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi sesuai dengan kepakarannya, diminta atau tidak diminta; e. Membantu membina dan melaksakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain; dan f. Melaksanakan tugas lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang KPK atas perintah Pimpinan KPK. 3. Deputi Bidang Pencegahan Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Deputi Bidang Pencegahan membawahkan: a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggaran Negara (PP LHKPN) : Direktorat PP LHKPN mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. b. Direktorat Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi
mempunyai tugas menyiapkan rumusan
kebijakan dan melaksanakan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
c. Direktorat Dikyanmas: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidan korupsi dan kampanye antikorupsi. d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan: Direktorat
Penelitian
dan
Pengembangan
mempunyai
tugas
menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi.
33
e. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan: Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan bertugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan. 4. Deputi bidang Penindakan Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Deputi Bidang Penindakan membawahkan: a. Direktorat Penyelidikan: Direktorat Penyelidikan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan penyelidikan dugaan TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. b. Direktorat Penyidikan: Direktorat Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan kabijakan dan melaksanakan penyidikan perkara TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. c. Direktorat Penuntutan: Direktorat
Penuntutan
bertugas
menyiapkan
kebijakan
dan
melaksanakan kegiatan penuntutan, mengajukan upaya hukum, melaksanakan penetapan hakim & putusan pengadilan, melaksanakan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara TPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Unit Kerja Eksekusi: Unit Kerja Eksekusi bertugas melaksanakan kegiatan eksekusi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta melaksanakan kegiatan pelacakan asset dalam rangka perampasan hasil kejahatan TPK dan pengembalian kerugian keuangan Negara, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi: Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi bertugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervise terhadap aparat
34
penegak hukum lain yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara TPK. f. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan: Sekretariat Deputi Bidang Penindakan bertugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, pembinaan sumberdaya dan dukungan operasional di lingkungan Deputi Bidang Penindakan. 5. Deputi bidang informasi dan data Deputi Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pada Bidang Informasi dan Data. Deputi Bidang Informasi dan Data membawahkan: a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data: Direktorat Pengolahan Informasi dan Data mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pemberian dukungan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KPK. b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi: Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi mempunyai
tugas
pembinaan
jaringan
menyiapkan kerja
antar
kebijakan komisi
dan dan
melaksanakan instansi
dalam
pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. c. Direktorat Monitor: Direktorat Monitor mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melakukan pengumpulan dan analisis informasi untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial dalam rangka deteksi kemungkinan adanya indikasi pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi. d. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data: Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data bertugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang informasi dan Data. 6. Deputi bidang pengawasan internal dan pengaudan masyarakat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
35
mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan internal dan Pengaduan Masyarakat. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat membawahkan: a. Direktorat Pengawasan Internal: Direktorat Pengawasan Internal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan
dan
melaksanakan
pengawasan
internal
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan. b. Direktorat Pengaduan Masyarakat: Direktorat Pengaduan Masyarakat Mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan menerima dan menangani laporan / pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat: Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. 7. Sekretariat jenderal Sekretariat Jendral mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK. Sekretariat Jenderal membawahkan: a. Biro Perencanaan dan Keuangan: Biro Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan perencanaan jangka menengah dan pendek, pembinaan dan pengalolaan perbendaharaan, pengelolaan
36
dana hibah/ donor serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja KPK. b. Biro Umum: Biro Umum mempunyai kebijakan dan melaksanakan pemberian dukungan logistic, urusan internal, pengelolaan barang milik Negara, pengadaan, pelelangan barang sitaan/rampasan, serta pengelolaan dan pengamanan gedung bagi pelaksanaan tugas KPK. c. Biro Sumber Daya Manusia: Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja. Biro Sumber Daya Manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Bagian Perencanan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen sumber
daya
manusia,
mengkoordinasikan
pelaksanaan
internalisasi budaya dan nilai-nilai organisasi, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, mengelola kagiatan rekrutmen dan seleksi maupun manajemen kinerja serta melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia bekerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. 2) Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai sehingga mampu dan berhasil dalam melaksanakan tugas dan mencapai kinerja sesuai tuntutan
dan
kebutuhan
organisasi
serta
dapat
mengimplementasikan budaya serta nilai-nilai KPK. 3) Bagian Pelayanan Kepegawaian Bagian Pelayanan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola kompensasi dan kesejahteraan pegawai, layanan kepegawaian dan
37
administrasi
kepegawaian,
hubungan
kepegawaian
dan
pemberhentian pegawai serta pemutusan hubungan kerja. d. Biro Hukum Biro
Hukum
mempunyai
tugas
menyiapkan
kebijakan
dan
melaksanakan perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum serta bantuan hukum. e. Biro Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan
melaksanakan
pembinaan
hubungan
dengan
masyarakat,
pengkomunikasian kebijakan dan hasil pelaksanaan pemberantasan korupsi kepada masyarakat penyelenggaraan keprotokoleran KPK serta pembinaan ketatausahaan KPK. f. Sekretariat Pimpinan Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi Pimpinan KPK sesuai dengan kabijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK. 4.4. Diklat Pegawai Baru di KPK Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga dalam meningkatkan keterampilan pegawai baru ketika pertama kali bekerja di KPK. Diklat KPK mempersiapkan pegawai baru dalam beradaptasi dengan budaya kerja di KPK maupun keterampilan dasar dari pekerjaan yang nantinya akan dihadapi. Membantu pegawai dalam memahami proses teknis dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan program kerja MSDM yang dilakukan setiap setelah adanya penerimaan pegawai baru. Setelah menentukan program Diklat Pegawai Baru yang akan diselenggarakan KPK selanjutnya membuat anggaran biaya untuk mendapatkan dana dari yang sudah dialokasikan biro Perencanaan Keuangan yang diperlukan untuk mengadakan Diklat Pegawai Baru. KPK bekerja sama dengan beberapa instansi baik dari pemerintah maupun militer dalam pengadaan staf pengajar dan pelatih yang memiliki kualifikasi menguasai materi.Materi yang diberikan dalam pelaksanaan Diklat Pegawai Baru beragam dan memperkenalkan dasar yang harus dimiliki oleh pegawai
38
yang bekerja di KPK.Materi yang disajikan pada Diklat pegawai baru tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran. Metode andragogi (pendidikan kepada orang dewasa) dan experience learning cycle (pembelajaran berdasarkan pengalaman), metode ini merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada interaksi dan partisipasi peserta melalui pemaparan materi, tanya jawab, diskusi dan latihan yang dikerjakan bersama. Maksud dari metode yang dilakukan diharapkan agar peserta lebih aktif baik secara individu atau dalam tim. Pengajar atau Pelatih dalam Diklat Pegawai Baru telah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Pengajar atau pelatih berasal dari KPK, BAIS TNI, BPKP, FBI. Fasilitas dalam pelaksanaan Diklat Pegawai Baru di Satinduk BAIS TNI sesuai dengan kebutuhan Diklat, yaitu terdapatnya pendingin udara, tempat duduk beserta meja, computer, in focus, handout, modul, alat tulis, kertas, notebook, coffee break, makan pagi, makan siang dan makan malam. Penginapan selama kurang lebih tiga bulan, pegawai ditempatkan di barak TNI dengan masing-masing satu tempat tidur dan satu lemari. Maksud dan tujuan diadakannya Diklat oleh KPK, yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman tentang visi dan misi KPK. 2. Meningkatkan jiwa kordsa. 3. Memperkenalkan budaya kerja serta nilai-nilai dan aturan yang ada di KPK. 4. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri pegawai. 5. Memperkenalkan dasar-dasar keterampilan dari tugas pegawai. 6. Memperkenalkan mengenai tugasnya nanti di KPK. 7. Meningkatkan pengetahuan mengenai Undang-undang tindak pidana korupsi. 4.5. Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai KPK angkatan 2009 yang telah mengikuti diklat pegawai baru pada tanggal 6 Juni 2009 – 22 Agustus 2009. Setelah mengikuti Diklat pegawai baru para pegawai tersebut akan melakukan tugasnya di KPK sesuai dengan bagiannya. Program diklat
39
pegawai baru merupakan program kerja yang dilaksanakan setiap adanya penerimaan pegawai baru dan para peserta diklat adalah para pegawai KPK yang akan melakukan pekerjaanya. Responden diambil secara acak dan mewakili setiap deputinya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner maka karakteristik biografis sebagai berikut: 1. Usia Responden berusia 30 tahun kebawah sebanyak 26 orang atau 87% dan responden berusia diantara 31 sampai dengan 45 tahun sejumlah 4 orang atau 13%, sementara tidak ada responden yang berusia diatas 45 tahun. 2. Jenis Kelamin Reponden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang atau 50% dan responden berjenis kelamin juga sama sebanyak 15 orang atau 50%. 3. Pendidikan Terakhir Pegawai KPK yang mengikuti diklat pegawai baru berpendidikan terakhir Diploma 3 sebanyak 8 orang atau 27% dan berpendidikan Strata 1 sebanyak 22 orang atau 73%. Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir. Karakteristik Responden Total Persentase (%) 87 ≤30 26 13 Usia 31-45 4 0 ≥46 0 50 Laki-laki 15 Jenis Kelamin 50 Perempuan 15 27 DIII 8 Pendidikan Terakhir 73 S1 22 4.6. Hasil olah data Skala yang digunakan untuk melihat persepsi pegawai terhadap pelaksanaan Diklat Pegawai Baru dan keterampilan pekerjaan adalah skala Likert. Nilai skor rata-rata (Rs) adalah sebesar 0,8, yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus sebagai berikut:
40
Rs =
(m − 1) m
Rs =
(5 − 1) = 0,8 5
Nilai skor rataan diperoleh dari hasil perkalian antara bobot nilai jawaban berdasarkan skala dengan jumlah responden, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Berdasarkan nilai skor rataan tersebut, maka posisi keputusan penilaian memiliki rentang skala yang dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Posisi Keputusan Penilaian Skor Rataan
Keterangan
1,0 – 1,8
Sangat Tidak Setuju
1,8 – 2,6
Tidak Setuju
2,6 – 3,4
Cukup Setuju
3,4 – 4,2
Setuju
4,2 – 5,0
Sangat Setuju
Interpretasi untuk tiap posisi tersebut adalah apabila nilai skor rataan yang dihasilkan apabila rentang 1,0 sampai 1,8 menyatakan pelaksanaan Diklat Pegawai Baru maupun keterampilan pekerjaan sangat tidak baik, rentang 1,8 sampai 2,6 menyatakan pelaksanaan Diklat Pegawai Baru maupun keterampilan pekerjaan tidak baik, rentang 2,6 sampai 3,4 menyatakan pelaksanaan Diklat Pegawai Baru maupun keterampilan pekerjaan cukup baik, rentang 3,4 sampai 4,2 menyatakan pelaksanaan Diklat Pegawai Baru maupun keterampilan pekerjaan baik dan rentang 4,2 sampai 5,0 menyatakan pelaksanaan Diklat Pegawai Baru maupun keterampilan pekerjaan sangat baik. 4.6.1 Persepsi Pegawai Mengenai Pelaksanaan Diklat Pegawai Baru
Diklat Pegawai Baru merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan dalam suatu instansi agar pegawai baru dapat menyamakan persepsi dan mengenal tupoksi. Berdasarkan hasil olah data dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka persepsi pegawai terhadap pelaksanaan diklat pegawai baru dapat dilihat pada Tabel 4.
41
Tabel 4. Persepsi pegawai tentang pelaksanaan diklat No
Pelaksanaan Diklat
skor
Keterangan
Pelaksanaan Diklat Pegawai Baru sesuai dengan tugas/pekerjaan saya saat ini
3.36
Cukup setuju
Pelaksanaan Diklat membantu dalam teknis pekerjaan saya saat ini
3.23
Pelaksanaan Diklat Pegawai Baru mengarahkan bagaimana teknis pekerjaan
3.16
Cukup setuju Cukup setuju
Pelaksanaan Diklat Pegawai Baru membantu saya dalam melakukan pekerjaan
3.06
Cukup setuju
5
Materi pembelajaran yang diajarkan relevan dengan kebutuhan Diklat Pegawai Baru
3.53
Setuju
6
Materi Diklat Pegawai Baru pengetahuan/wawasan baru
4.03
Setuju
Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya
3.26
Materi yang diberikan jelas dan mudah dimengerti Metode Diklat Pegawai Baru yang digunakan menunjang dengan kebutuhan pekerjaan saya Metode pembelajaran yang dilakukan memudahkan memahami materi Diklat Pegawai Baru Metode Diklat Pegawai Baru yang digunakan sesuai dengan sistem pembelajaran saya
3.50 3.13
Cukup setuju Setuju Cukup setuju Cukup setuju Cukup setuju
3 4
7
Materi
2
Kesesuaian dgn tugas
1
10 11
Metode
8 9
yang
saya
ikuti
menambah
3.26 3.26
Metode yang dilakukan sesuai dengan materi yang akan disampaikan
3.36
13
Pengajar/instruktur yang baik memberikan pengaruh terhadap kualitas Diklat Pegawai Baru Pengajar/instruktur bersedia memberikan penjelasan pada saat dibutuhkan Penyampaian penjelasan oleh pengajar/instruktur mudah dimengerti
3.83
Cukup setuju Setuju
3.83
Setuju
3.38
16
Fasilitas dalam pembelajaran membantu saya memahami apa yang akan disampaikan
3.36
Cukup setuju Cukup setuju
17
Semua peralatan dan perlengkapan Diklat Pegawai Baru yang diperlukan tersedia dengan baik
3.40
Setuju
Semua peralatan dan perlengkapan Diklat Pegawai Baru mudah digunakan
3.40
Setuju
Kenyamanan dalam pelaksanaan Diklat Pegawai Baru sangat terasa
3.39
Cukup setuju Setuju
15
18 19
Fasilitas
14
Pengajar
12
Total
Tabel 5. Persepsi pegawai tentang pelaksanaan diklat No
Pelaksanaan Diklat
Skor
Keterangan
1
Kesesuaian Dengan Tugas
3.20
Cukup setuju
2
Materi
3.58
Setuju
3
Metode
3.25
Cukup setuju
4
Pengajar
3.68
Setuju
5
Fasilitas
3.39
Setuju
Total
3.42
Setuju
3.42
42
Berdasarkan skor rataan responden dari hasil olah data (Tabel 4) dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Responden cukup setuju bahwa Diklat pegawai baru sesuai dengan pekerjaanya saat ini dan mengarahkan teknis pekerjaan mereka, sehingga membantu mereka dalam melakukan pekerjaanya dan mengarahkan teknis pekerjaanya. 2. Responden setuju bahwa materi yang diberikan pada saat pelaksanaan Diklat Pegawai Baru mudah dimengerti dan relevan dengan pekerjaanya saat ini, selain itu juga mereka setuju bahwa materi yang diberikan dapat menambah wawasan mereka. 3. Responden cukup setuju bahwa materi yang diberikan di Diklat Pegawai Baru sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mereka. 4. Responden hanya cukup setuju mengenai metode yang digunakan dalam Diklat Pegawai Baru menunjang kebutuhan mereka dan memudahkan mereka dalam memahami materi. Pegawai juga cukup setuju bahwa metode tersebut sesuai dengan system pembelajaran mereka dan sesuai dengan materi yang diberikan. 5. Responden setuju bahwa pengajar memberikan pengaruh dalam kualitas diklat dan bersedia memberikan penjelasan, namun hanya cukup setuju bahwa penjelasan dari para pengajar tersebut mudah dimengerti. 6. Responden setuju bahwa peralatan yang disediakan tersedia dengan baik dan mudah digunakan, namun hanya cukup setuju bahwa kenyamanan yang diberikan sangat terasa dan fasilitas yang disediakan pada Diklat Pegawai Baru membantu mereka memahami apa yang disampaikan. 7. Responden secara umum setuju bahwa pelaksanaan Diklat Pegawai BAru sudah dilaksanakan dengan baik. 4.6.2 Persepsi Pegawai Terhadap Peningkatan Keterampilan
Pengaruh Diklat Pegawai Baru terhadap peningkatan keterampilan dilihat dari
segi
teknis
maupun
non-teknis
pegawai
dalam
melaksanakan
pekerjaanya. Persepsi pegawai terhadap peningkatan keterampilan dapat dilihat pada Tabel 6.
43
Tabel 6. Persepsi pegawai mengenai keterampilan No
5
Peningkatan keterampilan Saya dapat memahami dan mengerti dengan baik materi Diklat Pegawai Baru yang diberikan Bersedia mengikuti Diklat Pegawai yang sesuai dengan bidang pekerjaan Saya cepat tanggap terhadap masalah yang timbul Saya dapat memahami maksud dan tujuan dari sebagai pegawai KPK Kualitas hasil kerja pegawai menunjukkan peningkatan
6
Saya menguasai teknis pekerjaan yang dimaksud
3.66
Setuju
7
Bersedia memberikan dorongan dan bantuan kepada teman sekerja
3.96
Setuju
8
Tidak pernah melemparkan kesalahan kepada orang lain
4.07
Setuju
9
Mudah menyesuaikan diri untuk bekerja sama dengan orang lain
3.93
Setuju
10
Kerja sama tim dalam bekerja semakin baik Dengan mengikuti Diklat Pegawai Baru semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja Anda selalu termotivasi dengan untuk mengikuti Diklat yang diadakan
3.50
Setuju
3.83
Setuju
3.76
Setuju
1 2 3 4
11 12
skor Keterangan 3.60
Setuju
3.96
Setuju
3.56
Setuju
3.55
Setuju
3.53
Setuju
13
Berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan
4.16
Setuju
14
Saya selalu berusaha mempelajari hal baru yang belum diketahui
4.00
Setuju
15
Saya bersedia bekerja sesuai dengan peraturan dan standar kerja
4.26
Sangat setuju
4.16
Setuju
4.23
Sangat setuju
16 17
Bersedia menerima sanksi apabila melakukan kesalahan dalam bekerja Bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan
18
Selalu berusaha untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam bekerja
4.16
Setuju
Total
3.88
Setuju
Berdasarkan skor rataan responden dari hasil olah data (Tabel 6) dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Responden mayoritas setuju bahwa mereka dapat memahami materi diklat dengan baik dan bersedia mengikuti diklat yang sesuai dengan pekerjaan mereka. 2. Responden setuju bahwa mereka menjadi cepat tanggap dalam mengatasi masalah dan menunjukkan peningkatan kualitas dalam bekerja. 3. Pegawai setuju bahwa mereka mengetahui maksud dan tujuan mereka sebagai pegawai KPK sehingga menguasai teknis pekerjaanya. Pegawai juga setuju bahwa mereka bersedia memberikan dorongan kepada sesame
44
rekan kerja dan tidak akan melemparkan kesalahan kepada rekan kerja mereka. 4. Mayoritas unit di KPK harus bekerja secara tim, pegawai setuju bahwa kerjasama tim mereka lebih baik dan mereka mudah menyesuaikan diri. 5. Pegawai setuju bahwa mereka termotivasi untuk mengikuti Diklat agar kinerja mereka meningkat dan bersedia mengikuti Diklat tersebut jika disediakan. Responden rata-rata setuju bahwa mereka ingin mempelajari hal-hal baru dan berusaha menyelesaikan tugas mereka sebaik mungkin. 6. Responden menilai bahwa mereka sangat setuju bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka, namun mereka setuju bersedia menerima sanksi jika melakukan kesalahan dan oleh karena itu akan meminimalisir kesalahan mereka. 4.6.3 Pengaruh Diklat Pegawai terhadap Keterampilan Pegawai
Pengaruh diklat pegawai terhadap keterampilan pegawai dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier. Keterampilan pegawai menjadi variabel terikat (Y) dan diklat pegawai menjadi variabel bebas (X). Tabel 7. Hasil perhitungan regresi linier variabel Diklat terhadap peningkatan keterampilan Variabel
Koefisien Arah Regresi
Konstanta
1,919
Diklat Pegawai (X)
0,577
Berdasarkan hasil pengolahan uji regresi diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: Y = 1.919 + 0.577 X Berdasarkan persamaan di atas, maka diperoleh konstanta sebesar 1.919 yang berarti jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menerapkan diklat pegawai maka keterampilan pegawai sebesar 1.919. Koefisien regresi sebesar 0,577 untuk variabel X menyatakan bahwa jika diklat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan tugas dan pekerjaan pegawai, maka keterampilan pegawai akan meningkat sebesar 57,7%. Hasil uji F berguna untuk menentukan apakah model penaksiran yang digunakan sudah tepat atau belum. Model regresi yang digunakan Y = a + b1 X1, dalam menguji apakah model linier sudah tepat atau belum. Berdasarkan hasil
45
olah data diperoleh nilai F = 9,136 kemudian dibandingkan dengan F-tabel 4,414. Dari hasil olah data dapat disimpulkan karena F hitung > F-tabel maka model linier Y = a + b1 X1, sudah tepat dan dapat digunakan. Selain dengan perbandingan F hitung dan F tabel untuk melihat ketepatan model dapat juga membandingkan nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka persamaan tersebut sudah tepat. Uji t berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi b, yaitu apakah variabel independent (X) berpengaruh nyata atau tidak. Berdasarkan hasil uji hipótesis pada taraf = 0,05 diketahui nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari alpha (α) = 0,05 artinya dengan diadakannya diklat pegawai memberikan pengaruh terhadap keterampilan pegawai. Menurut Sugiyono (2001) tingkat hubungan ditentukan oleh skala berikut: 0,00-0,199 = Sangat Rendah 0,20-0,399 = Rendah 0,40-0,599 = Sedang 0,60-0,799 = Kuat 0,80-1,000 = Sangat Kuat 4.7. Implikasi Manajerial
Sumberdaya manusia merupakan asset terpenting yang dimiliki setiap perusahaan atau organisasi. Sumberdaya manusia memegang peranan utama yaitu sebagai perencana, pelaku, penggerak dan pengambil keputusan dalam setiap kegiatan organisasi. Pengembangan sumberdaya manusia memerlukan upaya yang terarah dan terencana yaitu dengan melakukan program pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan program kerja menjadi rencana kerja setiap adanya penerimaan pegawai baru melakukan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pendidikan dan pelatihan pegawai baru terhadap peningkatan keterampilan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Diklat Pegawai Baru terhadap keterampilan pegawai saat ini sudah baik. Namun, dari segi pelaksanaan diklat masih terdapat beberapa hal yang hasilnya adalah cukup dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Diklat Pegawai Baru terhadap keterampilan
46
pegawai. Hal ini, diakibatkan diantaranya oleh materi dan metode yang tidak terlalu berkaitan langsung dengan pekerjaan atau tugasnya ketika mulai bekerja. Penyesuaian-penyesuaian yang dapat dilakukan oleh pihak KPK dalam penyelenggaraan Diklat Pegawai Baru untuk meningkatkan keterampilan pegawai antara lain sebagai berikut: 1. Pelaksanaan diklat pegawai baru untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap keterampilan pegawai pada saat melakukan bekerja, maka sebaiknya diklat lebih disesuaikan dengan pekerjaannya nanti dengan cara melakukan metode simulasi pekerjaan dan on the job training, sehingga pegawai menguasai pekerjaan mereka tidak hanya secara teori, namun juga secara teknis. 2. Materi yang diberikan pada saat diklat sebaiknya materi yang fokus terhadap tugas pokok pegawai dan melewati bagian yang dianggap tidak perlu, sehingga pegawai tidak perlu bertanya lagi ketika mulai bekerja. 3. Dalam diklat pegawai baru yang menghabiskan waktu cukup lama, maka sebaiknya pengajar dan pelatih merupakan tidak hanya cukup ahli dibidangnya, namun juga harus memiliki teknik mengajar yang lebih menarik, sehingga materi yang disampaikan pun mudah terserap oleh peserta diklat. 4. Fasilitas yang disediakan dalam diklat baru sebaiknya lebih lengkap dengan jumlah yang sesuai dengan peserta sehingga masing-masing peserta dapat ikut serta dan tidak membuang waktu. Fasilitas umum juga sebaiknya lebih diperhatikan, karena kenyamanan turut serta mendukung konsentrasi belajar pegawai.
