Interpretasi Teks Dalam menyampaikan kebijakan penaikan harga BBM, Presiden SBY tidak hanya membahas BBM. Beliau juga membahas masalah APBN dan

Interpretasi Teks Dalam menyampaikan kebijakan penaikan harga BBM, Presiden SBY tidak hanya membahas BBM. Beliau juga membahas masalah APBN dan fiskal serta kesejahteraan rakyat dan infrastruktur. Hal ini terlihat dari adanya makroproposisi tentang kedua hal tersebut. MP1, MP2, MP4, dan MP9 tentang APBN dan fiskal, sedangkan MP5, MP6, MP7, dan MP8 tentang kesejahteraan rakyat dan infrastruktur. Masalah BBM hanya ada di tiga makroproposisi, yaitu MP3, MP4, dan MP5. Melihat jumlah makroproposisi tersebut, terlihat Presiden SBY lebih menekankan kedua masalah tersebut dibandingkan hanya menjelaskan masalah BBM. Penaikan harga BBM akan berpengaruh secara langsung terhadap kedua hal tersebut. Kesejahteraan rakyat dan infrastruktur adalah salah satu hal yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat, sedangkan APBN dan fiskal adalah isu sensitif karena berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Menurut Michael Bakhtin, dalam Eriyanto (2001), wacana tidak hanya berhadapan dengan teksnya sendiri, tetapi berhadap dengan suara dan teks lain. Argumen dalam pidato Presiden SBY juga dipengaruhi oleh teks dan suara lain yang hadir secara eksplisit maupun implisit. Presiden SBY mengangkat masalah fiskal dan APBN serta kesejahteraan rakyat dan infrastruktur karena adanya teks lain yang memicu argumen tersebut. Masalah APBN dan fiskal diangkat karena adanya APBN 2013. APBN 2013 tidak sesuai dengan keadaan Indonesia ketika itu karena APBN 2013 dibuat pada tahun 2012 sehingga ada perubahan keadaan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada proposisi (100)—(117) yang membandingkan masa ketika ABPN disusun (2012) dengan masa ketika Presiden SBY menyampaikan argumen tersebut (2013). Masalah kesejahteraan rakyat berfokus pada bantuan untuk penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak sedikit. Adanya argumen mengenai kesejahteraan rakyat miskin karena adanya artikel Badan Pusat Statistik (BPS) yang berjudul “Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013 Mencapai 28.07 Juta Orang.” Artikel tersebut menyebutkan jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit sehingga Presiden SBY menggunakan masalah ini sebagai argumen untuk meyakinkan rakyat. Argumen infrastruktur ada karena opini-opini dari para pemimpin daerah yang mempermasalahkan sedikitnya jumlah subsidi untuk infrastruktur yang terlihat pada proposisi (65)—(68). (65) (66) (67) (68)

gubernur menceritakan bupati menceritakan walikota menceritakan biaya pembangunan infrastruktur terbatas karena subsidi BBM

Strategi waca..., Khairani Fajrianisa, FIB UI, 2014

Presiden SBY menekankan masalah penaikan harga BBM dalam pidatonya. Ada dua klaim dalam pidato tersebut, yaitu subsidi BBM memang perlu dikurangi dan caranya dengan menaikkan harga BBM. Namun, klaim caranya dengan menaikkan harga BBM lebih sering dibahas dalam pidato dibandingkan subsidi BBM memang perlu dikurangi. C2 hanya berupa penjelas untuk C1. Hal ini terlihat dari adanya klitik –nya pada C2 yang merupakan anafora yang mengacu pada C1. Untuk mendukung klaim tersebut, Presiden SBY menggunakan tujuh landasan. Namun, landasarn tersebut bukan berupa teori melainkan informasi data dari dokumen kenegaraan berupa APBN 2013 serta undang-undang sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Landasan yang digunakan Presiden SBY ada karena adanya teks lain. Dalam W7 disebutkan, defisit anggaran menjadi terlalu besar melebihi tiga persen apabila klaim tidak dilakukan dan hal ini melanggar undang-undang. Presiden SBY tidak menjelaskan undang-undang yang dimaksud dalam pidato tersebut. Undang-undang yang dimaksud tersebut adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 83 Ayat (2). Penggolong merupakan elemen argumen yang paling banyak ditemukan dalam pidato tersebut. Jumlah penggolong dalam pidato tersebut sebanyak 15 penggolong. Kelima belas penggolong tersebut merupakan pernyataan-pernyataan yang menguatkan klaim. Presiden SBY

tidak

menggunakan

penggolong

yang

dapat

melemahkan

klaim

sehingga

argumentasinya dapat lebih meyakinkan. Praktik Kuasa dalam Pidato Presiden SBY Praktik kuasa dalam pidato Presiden SBY terlihat dari pronomina dan kalimat yang digunakan Presiden SBY dalam pidatonya. Pronomina dan jenis kalimat yang dipilih Presiden SBY berkaitan dengan produksi wacana karena kedua hal tersebut menunjukkan bagaimana Presiden SBY memosisikan dirinya dengan pengonsumsi wacana. Pronomina persona yang digunakan Presiden SBY dalam pidatonya adalah saya dan kita. Selain itu, nomina penyapa atau pengacu juga digunakan dalam pidato. Nomina penyapa dan pengacu yang digunakan adalah pemerintah dan saudara. Saya digunakan Presiden SBY ketika Beliau menyampaikan harapan dan keinginan (P1K2, P2K1, P3K1, P3K2, P15K2, dan P16K1) dan pendapat pribadi Presiden yang bersifat mutlak (P5K2, P9K1, P9K4, dan P14K2). Pronomina saya digunakan untuk menyampaikan harapan dan keinginan Presiden SBY untuk dirinya sendiri, pengonsumsi wacana, dan pegawainya. Selain saya, peronomina persona kita juga digunakan Presiden. Pronomina kita


digunakan ketika Presiden SBY ingin menciptakan komunikasi yang baik dengan pengonsumsi wacana. Kita juga digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap fiskal (P1K3), APBN (P1K3), subsidi BBM (P1K5), serta tugas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan fiskal, APBN, dan subsidi BBM (P11K6). Kata pemerintah digunakan ketika menyampaikan rencana dana kompensasi (P15K1), menyampaikan harapan kepada DPR RI agar segera menyelesaikan APBN-P (P15K2), dan adanya kritikan terhadap Pemerintah (P17K3). Kata Saudara digunakan untuk mengacu pada peserta Musrenbangnas. Jenis kalimat yang digunakan juga dapat menunjukkan bagaimana Presiden SBY memosisikan dirinya. Praktik kuasa terlihat dari penggunaan kalimat imperatif dan kalimat interogatif dalam pidato tersebut. Kalimat imperatif yang digunakan adalah kalimat imperatif taktransitif dengan kata penghalus mari (P1K1, P2K2, dan P3K5) dan kalimat imperatif ingkar dengan menggunakan kata jangan (P3K5). Kalimat imperatif mengindikasikan Presiden SBY ingin pengonsumsi wacana melakukan apa yang Beliau katakan. Kalimat interogatif menunjukkan keinginan Presiden SBY agar pengonsumsi wacana memerhatikan masalah yang sedang dibicarakan. Kalimat interogatif yang digunakan hanyalah kalimat basa-basi yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat interogatif yang terdapat dalam pidato adalah P1K3 dan P1K5 yang membicarakan masalah fiskal dan APBN. Kedua kalimat interogatif tersebut diulang sebanyak dua kali dalam pidato. Ideologi Pancasila dalam Pidato Presiden SBY Bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disebut Pancasila. Jika ideologi adalah sesuatu yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan sebuah bangsa, Pancasila dapat disebut sebagai sebuah ideologi. Menurut Mubyarto (1990: 102), ideologi adalah “sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu”. Sebagai sebuah pegangan dan pedoman kerja, SBY harus menggunakan Pancasila dalam mengambil sebuah kebijakan. Presiden SBY sendiri pernah mengatakan secara langsung bahwa Indonesia menganut Pancasila sebagai ideologinya. Presiden SBY menyebut Pancasila sebagai ideologi jalan ketiga. Oleh karena itu, uraian mengenai ideologi yang dalam penelitian ini hanya berfokus pada Pancasila yang diterapkan dalam praktik demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila yang tergambar dalam pidato tersebut. Banyak negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya karena sistem pemerintahan demokrasi dianggap berpihak pada rakyat. Demokrasi merupakan suatu


pemerintahan yang rakyatnya ikut memegang kekuasaan (Darmodiharjo, 1979). Dalam pelaksanaan pemerintahan, demokrasi dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan negara ataupun dasar dalam melaksanakan pemerintahan sehingga demokrasi pantas disebut sebagai sebuah ideologi. Jenis praktik demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai dan diwarnai oleh Pancasila, bahkan sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dapat menjadi rumusan singkat demokrasi Pancasila (Pamudji, 1985). Ada tujuh mekanisme Pancasila yang harus dijalankan oleh pemerintahan yang menerapkan praktik demokrasi Pancasila. Ketujuh mekanisme tersebut, yaitu negara hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi MPR, pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan berdasarkan perwakilan, pemerintahan presidensial, dan pengawasan parlemen. Salah satu mekanisme tersebut, yaitu pemerintahan berdasarkan perwakilan tergambar dalam pidato Presiden SBY tentang kebijakan penaikan harga BBM. Presiden SBY mempertimbangkan DPR sebagai salah satu perwakilan rakyat. Hal tersebut terlihat pada salah satu makroproposisi yang ditemukan dalam analisis makrostruktur, yaitu MP9 DPR RI segera merampungkan APBN-P 2013 pada bulan Mei nanti. Harga BBM tidak dapat dinaikkan sebelum adanya penetapan APBN-P dan pihak yang berhak menetapkan APBN-P adalah DPR. Dalam laman http://www.dpr.go.id, disebutkan salah satu wewenang DPR adalah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan mempertimbangkan DPD. Presiden SBY menganut prinsip demokrasi Pancasila dengan mempertimbangkan keberadaan DPR dan tidak akan menaikkan harga BBM hingga DPR selesai menetapkan APBN-P 2013. Selain memiliki mekanisme penerapan, demokrasi Pancasila juga memiliki aspek materil, aspek normatif, aspek optatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan. Aspek normatif dan optatif demokrasi Pancasila tergambar dalam uraian pidato Presiden SBY. Salah satu landasan dalam argumen yang dikemukakan Presiden SBY adalah W4 yang menikmati subsidi BBM adalah golongan yang mampu dan kaya. Subsidi BBM adalah salah satu cara Pemerintah untuk membantu golongan tidak mampu yang akan mengalami kesulitan jika harga BBM dijual tanpa subsidi. Namun, subsidi tersebut lebih sering dinikmati oleh golongan tidak mampu. Hal ini tentu tidak adil bagi masyarakat tidak mampu. Oleh sebab itu, Presiden SBY berencana mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan subsidi BBM tersebut menjadi subsidi langsung yang diberikan secara langsung kepada masyarakat golongan tidak mampu. Dengan menggunakan W4 sebagai landasan, Presiden SBY ingin menunjukkan


adanya ketidakadilan dan berusahan menciptakan keadilan dengan klaim. Keadilan merupakan salah satu norma dalam aspek normatif demokrasi Pancasila (Pamudji, 1979). Aspek optatif demokrasi Pancasila menyebutkan salah tujuan atau keinginan yang hendak dicapai oleh negara yang menerapkan praktik demokrasi Pancasila adalah terciptanya negara kesejahteraan (Pamudji, 1979). Presiden SBY berupaya menciptakan negara kesejahteraan dengan cara memberikan dana kompensasi kepada masyarakat golongan tidak mampu apabila klaim dilakukan. Hal ini terlihat dari adanya dua pembantah dalam argumennya yang menyebutkan tentang dana kompensasi. R2: Harga BBM dinaikkan apabila dana kompensasi sudah siap. Artinya, gantinya, dana bantuan, dan perlindungan sosial sudah siap. R3: Jika harus ada kenaikan harga BBM, kompensasi dan bantuan itu harus siap, dananya harus tersedia. Negara kesejahteraan adalah negara yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya (Pamudji, 1979). Ada kesesuaian antara definisi negara kesejahteraan tersebut dengan argumen dalam pidato Presiden SBY. Dalam definisi tersebut, disebutkan negara berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Kata berkewajiban memiliki makna ‘mempunyai kewajiban, bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab’. Penggunaan kata tersebut menunjukkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara merupakan salah satu tanggung jawab seorang Presiden. Hal ini sesuai dengan argumen Presiden SBY. Dana kompensasi diposisikan sebagai pembantah berupa persyaratan. Persyaratan ini bersifat wajib karena klaim tidak dapat dilakukan apabila persyaratan ini tidak terpenuhi. Masalah kesejahteraan rakyat juga menjadi dasar yang mendukung klaim, yaitu D2: sedikit yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus membangun infrastruktur yang diperlukan oleh rakyat kita di seluruh Indonesia. Selain praktik demokrasi Pancasila, ideologi Pancasila dalam bentuk sistem ekonomi Pancasila juga tergambar dalam pidato Presiden SBY. Sistem ekonomi Pancasila adalah “ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan” (Mubyarto, 1990: 34). Menurut Boediono (2009), tujuan akhir dari sistem ekonomi Pancasila adalah kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini adalah menginginkan agar biaya kebutuhan hidup tetap stabil dan adanya penghasilan yang dapat diandalkan untuk menghidupi keluarganya secara layak dan berharap penghasilan itu meningkat dari waktu ke waktu.


Dana kompensasi sebagai pengganti subsidi BBM merupakan salah satu cara Presiden SBY menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya dana kompensasi, biaya kebutuhan hidup golongan tidak mampu akan tetap stabil walaupun subsidi BBM dikurangi dan BBM dinaikkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dana kompensasi menjadi salah satu argumen berupa pembantah (R2 dan R3) yang disampaikan oleh Presiden SBY. Selain itu, dana bantuan untuk golongan tidak mampu ini juga merupakan makroproposisi yang ditemukan dalam pidato tersebut. Makroproposisi tersebut adalah MP6 kita harus membantu golongan tidak mampu, MP7 kita dapat memberikan bantuan langsung dan tidak langsung, dan MP8 harga BBM dinaikkan setelah dana kompensasi siap.

Simpulan Strategi wacana pidato Presiden SBY yang dianalisis dalam penelitian ini diarahkan pada bagaimana makroproposisi yang berupa argumen Pemerintah tentang kebijakan penaikan harga BBM disusun dalam sebuah kerangka makrostruktur dan suprastruktur. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ada sembilan makroproposisi dalam pidato tersebut, yaitu MP1 : Subsidi BBM sudah memberatkan APBN dan fiskal MP2 : Defisit anggaran yang terlalu besar mengurangi jatah kesejahteraan rakyat dan infrastruktur MP3 : Harga BBM perlu dinaikkan MP4 : Penaikan harga BBM menormalkan keadaan fiskal dan APBN MP5 : Penaikan harga BBM berdampak pada golongan tidak mampu MP6 : Kita harus membantu golongan tidak mampu MP7 : Kita dapat memberikan bantuan langsung dan tidak langsung MP8 : Harga BBM dinaikkan setelah dana kompensasi siap MP9 : DPR RI segera merampungkan APBN-P 2013 pada bulan Mei Dari sembilan makroproposisi tersebut, ditemukan makrostruktur dari pidato ini adalah harga BBM perlu dinaikkan. Hal inilah yang ingin disampaikan Presiden SBY dalam pidatonya. Argumen-argumen yang menyusun makroproposisi tersebut disusun dalam wacana argumentasi lengkap. Enem elemen wacana argumentasi yang disebutkan Toulmin, yaitu klaim, data, landasan, pendukung, penggolong, dan pembantah terdapat dalam pidato tersebut. dari 37 argumen yang disampaikan dalam pidato Presiden, dua argumen merupakan klaim, tiga argumen berupa data, tujuh argumen berupa landasan, tujuh argumen berupa pendukung, lima belas argumen merupakan penggolong, dan tiga argumen berupa pembantah. Klaim dalam wacana argumentasi tersebut adalah subsidi BBM memang perlu dikurangi dan caranya dengan menaikkan harga BBM. Klaim tersebut didukung lima elemen lain yang


merupakan argumen-argumen yang menguatkan klaim. Bahkan, kelima belas penggolong yang digunakan dalam pidato tersebut merupakan penggolong yang menguatkan dan tidak ditemukan penggolong yang melemahkan klaim. Unsur kuasa dan ideologi juga memengaruhi isi dari pidato tersebut. Presiden SBY menggunakan pronominal saya, kita, dan pemerintah dalam pidatonya. Penggunaan ketiga jenis pronomina tersebut menggambarkan bagaimana Presiden SBY memosisikan dirinya dengan pengonsumsi wacana. Selain itu, unsur kuasa juga tergambar dari adanya kalimat imperatif dan interogatif yang digunakan dalam pidato tersebut. Ideologi juga memengaruhi isi pidato tersebut. Presiden SBY menyebut Pancasila sebagai ideologi jalan ketiga. Ideologi Pancasila berupa praktik demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila tergambar dalam argumen-argumen yang disampaikan pidato Presiden SBY.

Daftar Pustaka Abdullah, Mohammad Husein Amrullah (penerjemah). 1992. Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Yogyakarta: Penerbit Qalam. Alwi, Hasan, dkk. (1993). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik. (2013). “Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013 Mencapai 28,07 Juta Orang”. www.bps.go.id (diunduh pada 23 Mei 2014 pkl. 19.15 WIB). Budiardjo, Miriam. (1980). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Budiardjo, Miriam. (1994). Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Dailami, Anton. (2005). “Fungsi Humas dalam Komunikasi Politik Kebijakan Pemerintah”. Tesis. Depok: Universitas Indonesia. Dekker, Nyoman dan Darji Darmodihardjo. (1979). Pokok-Pokok Demokrasi Pancasila. Malang: Lembaga Penerbitan Unbraw. Eriyanto. (2001). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS. Fairclough, Norman. (2001). Language and Power. Harlow: Pearson Education Limited. Fuad, Muhammad, dkk (penerjemah). (2009). Metode Analisis Teks dan Wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.


Keraf, Gorys. (1988). Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia. Mubyarto. (1990). Ekonomi Pancasila. Jakarta: Penerbit LP3ES. Munawar, Dungtji. (2013). “Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN”. Diakses pada 3 Maret 2014 dari http://www.bppk.depkeu.go.id/ Nunan, David. (1993). Introducing Discourse and Analysis. London: Penguin Books, Ltd. Pamudji, S. (1985). Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Bina Aksara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Renkema, Jan. (2004). Introduction to Discourse Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Suny, Ismail. (1980). Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta: Aksara Baru. Tim Penyusun. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat Bahasa. Toulmin, Stephen. (1974). The Uses of Argument. London: The Syndics of the Cambirde University Press. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Van Dijk, Teun A. (1980). Macrostructure: An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.


Lampiran (Proposisi dalam Pidato Presiden SBY) Proposisi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

Makroproposisi

mari kita menengok lebih dalam melihat keadaan fiskal kita dan kaitannya dengan ketahanan ekonomi nasional saya ingin mengangkat atau mengajak Saudara menjawab dua pertanyaan kritis ada dua pertanyaan pertanyaan pertama fiskal kita sekarang sehat dan aman pertanyaan pertama APBN kita sekarang sehat dan aman kita harus tahu saudara harus tahu pertanyaan kedua subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN pertanyaan kedua (subsidi BBM) juga tidak tepat sasaran mari kita lihat (subsidi BBM) bersama-sama saya berharap kita sungguh memahami persoalan fiskal kita sungguh memahami persoalan APBN tidak boleh hanya Menko Perkenomian (yang paham) tidak boleh hanya Menteri Keuangan (yang paham) tidak boleh hanya Kepala Bappenas (yang paham) saya ingin kita semua sungguh memahami mari kita pahami kita akan berlayar dalam satu perahu menjaga perekonomian kita dengan dukungan stabilitas menjaga perkenomian kita dengan semuanya itu meningkatkan kesejahteraan rakyat saya ingin wanti-wanti Saudara semua (orang) belum memiliki feedback yang saya inginkan saya hanya ingin (kita) sebagai pengelola pembangunan (kita) sebagai pengelola anggaran (kita) menjalankan roda pemerintahan jangan sampai kita tidak memiliki sense of crisis, kepedulian jangan sampai kita tidak memiliki sense of urgency, pandai menetapkan prioritas jangan sampai kita tidak memiliki sense of responsibility, rasa tanggung jawab jangan sampai kita kurang peduli jangan sampai kita tidak tahu prioritas jangan sampai kita tidak memiliki rasa tanggung jawab seolah-olah fiskal dan APBN baik-baik saja mari kita pahami betul ada masalah (dalam fiskal dan APBN)

MP1: subsidi BBM sudah memberatkan APBN dan fiskal (dari 1—49, 69, 70—86, dan 96—131) dengan kaidah penghapusan). MP2: defisit anggaran yang terlalu besar mengurangi anggaran kesejahteraan rakyat dan infrastruktur (dari 50—68, dan 87—95 dengan kaidah generalisasi). MP3: harga BBM perlu dinaikkan (dari 132—164 dan 302—314 dengan kaidah konstruksi dan penghapusan). MP4: penaikan harga BBM menormalkan keadaan APBN dan fiskal (dari 165—174 dengan kaidah generalisasi). MP5: penaikan harga BBM berdampak pada golongan tidak mampu (dari 175— 187 dengan aturan penghapusan). MP6: kita harus membantu golongan tidak mampu (dari 188—207 dengan kaidah generalisasi). MP7: kita dapat memberikan bantuan langsung dan tidak langsung (dari 208— 247 dengan kaidah generalisasi). MP8: harga BBM dinaikkan setelah dana kompensasi siap (dari 248—273, 300— 301, dan 330—332 dengan kaidah penghapusan). MP9: DPR RI segera merampungkan APBN-P 2013 pada bulan Mei (dari 274—299 dan 333—338 dengan kaidah penghapusan)


(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88)

ada tantangan (dalam fiskal dan APBN) saya kembali ke dua pertanyaan tadi pertanyaan pertama fiskal dan APBN kita sehat kalau kita biarkan saja fiskal kita kalau kita biarkan saja APBN kita (fiskal dan APBN) kita tidak sehat (fiskal dan APBN) kita kurang aman kalau kita tidak perbaiki defisit anggaran (APBN) kacau kalau kita tidak perbaiki fiskal kalau kita tidak perbaiki APBN defisit anggaran menjadi terlalu besar (defisit anggaran) melebihi 3% (defisit anggaran) justru melanggar undangundang defisit yang besar melanggar undang-undang defisit yang besar mengganggu ketahanan ekonomi kita saudara tidak menyadari saya ulangi defisit yang terlalu besar mengakibatkan anggaran kesejahteraan kecil defisit yang terlalu besar mengakibatkan anggaran kesejahteraan terlalu sedikit defisit yang terlalu besar mengakibatkan anggaran kesejahteraan menjadi terlalu sedikit defisit yang terlalu besar mengakibatkan anggaran pengurangan kemiskinan kecil defisit yang terlalu besar mengakibatkan anggaran kesejahteraan terlalu sedikit defisit yang terlalu besar mengakibatkan anggaran kesejahteraan menjadi terlalu sedikit gubernur menceritakan bupati menceritakan walikota menceritakan biaya pembangunan infrastruktur terbatas karena subsidi BBM kita harus pahami (hal tersebut) kita biarkan tanpa perbaikan fiskal kita tidak sehat APBN kita tidak sehat Fiskal kita kurang aman APBN kita kurang aman saya bertanya pertanyaan kedua subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN pertanyaan kedua subsidi BBM kita tidak tepat sasaran saya menjawab ya saya terus terang (subsidi BBM) sudah memberatkan saya perlihatkan angkanya nanti (subsidi BBM) tidak tepat sasaran golongan mampu menikmati subsidi BBM golongan kaya menikmati subsidi BBM konsumen kelas besar itu naik terus mereka lebih menikmati subsidi BBM subsidi BBM mengakibatkan biaya meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terbatas


(89) (90) (91) (92)

tidak ada perbaikan kalau kita biarkan tidak adil untuk rakyat kita sedikit (subsidi) yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan (93) sedikit (subsidi) yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan (94) sedikit (subsidi) yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar (95) infrastruktur dasar diperlukan rakyat kita di seluruh Indonesia (96) kita coba lihat sekilas subsidi BBM dalam APBN kita (97) kalau kita tidak lakukan sesuatu (98) (subsidi BBM) sudah sangat memberatkan fiskal kita (99) (subsidi BBM) sudah sangat memberatkan APBN kita (100) APBN-P 2013 belum berubah (101) penerimaan diperkirakan Rp1.259,7 triliun (102) kita berencana (103) belanja negara Rp1.683 triliun (104) kita belum ubah (APBN-P 2013) (105) (kita) memperkirakan (106) defisit mencapai Rp153,3 triliun (107) jumlah (defisit) masih oke (108) jumlah (defisit) 1,65% dari PDB (109) saudara bisa melihat (110) subsidi total Rp317,2 triliun (111) subsidi BBM Rp193,8 triliun (112) kita ketok palu ini tahun lalu (113) kita menjalankan (anggaran) untuk tahun 2013 ini (114) sebelum kita melihat perubahan asumsi (115) sebelum kita melihat dinamika di negeri ini (116) sebelum kita melihat dinamika di luar negeri (117) sebelum kita melihat pada posisi April sekarang (118) jika kita tidak lakukan perbaikan (119) jika kita tidak kendalikan (120) subsidi total membengkak (121) subsidi total menjadi Rp446,8 triliun (122) (kita) membayangkan (123) penerimaan kita seribu lima ratus sekian triliun (124) kita belanjakan (125) subsiti total Rp446,8 triliun (126) subsidi BBM Rp297,7 triliun (127) kalau kita tidak lakukan sesuatu (128) defisit menjadi Rp353,6 triliun (129) (defisit) setara dengan 3,83% PDB, pendapatan bruto, pendapatan domenstik bruto (130) (jumlah defisit) melanggar undang-undang (131) (jumlah defisit) tidak sehat, tidak healthy (132) (seseorang) mencatat (133) harga premium sekarang Rp4.500/liter (134) kalau subsidi kita nol-kan (135) harga (BBM) sekitar Rp10.000 berdasarkan nilai keekonomian (136) (harga) tergantung nilai minyak mentah atau


(137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184)

crude yang berlaku kita bisa lihat seperti itu kita habiskan pikiran-pikiran politik kita sebagai negarawan kita sebagai pejabat pemerintah kita bertanggung jawab pada masa kini kita bertanggung jawab pada masa depan mari kita lihat secara utuh keadaannya itu fakta kalau kita tidak lakukan sesuatu kita tidak tahu perekonomian kita tidak bisa kita jaga dengan baik rakyat akan mendapat kesulitan saya harus mengatakan dengan gamblang subsidi BBM memang perlu dikurangi caranya dengan menaikkan harga BBM secara terbatas caranya dengan menaikkan harga BBM secara terukur kita tidak ingin kita tidak punya niat harga BBM dinaikkan setara harga pasar harga BBM dinaikkan setara nilai keekonomian saya tahu undang-undang yang berlaku saya tahu keputusan mahkamah konstitusi mahkamah Konstitusi memutuskan harga ini saya mengatakan jika harus ada kenaikan harga BBM kenaikan harga BBM terbatas kenaikan harga BBM tertentu kenaikan harga BBM terukur kita mendapatkan (sesuatu) dengan kebijakan ini, dengan policy ini fiskal menjadi lebih sehat APBN menjadi lebih sehat ekonomi menjadi lebih aman di tengah-tengah resesi perekonomian dunia ketahanan ekonomi tetap terjaga lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih banyak biaya untuk membangun infrastruktur (sesuatu) penting bagi rakyat Indonesia subsidi akan lebih adil subsidi akan tepat sasaran (ada) persoalan sekarang saya mengira saudara sudah mengetahui dampak kenaikan harga BBM terhadap golongan tidak mampu (golongan) mampu tidak ada masalah sama sekali (golongan) jauh lebih mampu tidak ada masalah sama sekali (ada) dampak bagi yang miskin (ada) dampak bagi yang kurang mampu ada kenaikan harga inflasi terjadi


(185) kalau (golongan tidak mampu) tidak dibantu (186) kalau (golongan tidak mampu) tidak dilindungi (187) mereka akan mengalami kesulitan untuk mencukupi keperluan sehari-harinya (188) kita harus atasi (sesuatu) (189) tugas kita bukan sekedar menghitung (190) tugas kita bukan sekedar merumuskan (191) tugas kita bukan sekedar mengambil keputusan (192) (keputusan) BBM dinaikkan (193) mari kita pastikan (sesuatu) (194) saudara-saudara kita yang termasuk golongan tidak mampu kita proteksi (195) saudara-saudara kita yang termasuk golongan tidak mampu kita lindungi (196) saudara-saudara kita yang termasuk golongan tidak mampu kita bantu (197) pemerintah wajib membantu golongan tidak mampu (198) pemerintah wajib melindungi golongan tidak mampu (199) saya harus mengatakan (200) banyak yang belum setuju (201) kompensasi itu wajib (202) saudara sudah mengikuti (sesuatu) (203) saya menyampaikan satu demi satu (204) kita sepakat (205) inflasi terjadi (206) membantu golongan tidak mampu wajib hukumnya (207) melindungi golongan tidak mampu wajib hukumnya (208) saudara akan bertanya (209) bentuk bantuan sosial yang bisa kita berikan (210) bentuk perlindungan sosial yang bisa kita berikan (211) kita bisa membenrikan bantuan langsung sosial (cash transfer) ke masyarakat (212) kita bisa memberikan beasiswa miskin dalam bentuk tunai (213) kita bisa memberikan bantuan dalam rangka Program Keluarga Harapan (PKH) (214) PKH dulu disebut BLT bersyarat untuk extreme poverty keluarga miskin (215) (ada) tanggung jawab negara (216) (ada) tanggung jawab pemerintah (217) (tanggung jawab tersebut) dibahas bersama DPR RI nanti (218) saya membayangkan (219) ada bantuan lain (220) banyak sekali inisiatif gubernur yang baik (221) banyak sekali insiatif bupati yang baik (222) banyak sekali inisiatif walikota yang baik (223) banyak sekali kreasi gubernur yang baik (224) banyak sekali kreasi bupati yang baik (225) banyak sekali kreasi walikota yang baik (226) inisiatif yang baik pasti akan dijalankan (227) kreasi yang baik pasti akan dijalankan (228) ada (bantuan) dari Kementerian Pusat


(229) (bantuan) masih termasuk komponen APBN (230) ada gerakan kesetiakawanan sosial di waktu lalu (231) BUMN (membuat) pasar murah (232) swasta (memberikan bantuan) (233) kelompok masyarakat lain (memberikan bantuan) (234) saya mengira (235) ini ragam perlindungan sosial yang dapat kita berikan (236) ini bentuk perlindungan sosial yang dapat kita berikan (237) jumlah bantuan untuk masyarakat tergantung besar kenaikan harga BBM (238) kita hitung kenaikan inflasi (239) kita lihat kantung kita (240) kita lihat kocek kita (241) (kita lihat) kemampuan negara (242) (kita lihat) jumlah yang tersedia dalam APBN (243) (jumlah) untuk melindungi saudara-saudara kita (244) (jumlah) untuk membantu saudara-saudara kita (245) kita berprinsip (246) melindungi saudara-saudara kita yang tidak mampu (247) membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu (248) ada berita beredar sejak tadi malam hingga hari ini (249) bangsa kita senang dengan rumor (250) bangsa kita senang dengan berita (251) bangsa kita senang dengan desas-desus (252) presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM (253) (pengumuman) di depan Musrenbangnas (254) (kenaikan harga BBM) dengan jumlah tertentu (255) (kenaikan harga BBM) terhitung mulai hari ini (256) saya harus mengatakan di sini (257) ada yang bertanya (258) waktu harga BBM dinaikkan (259) saya menjawab (260) bila dana kompensasi sudah siap (261) dana bantuan sudah siap (262) dana perlindungan sosial sudah siap (263) harga dinaikkan (264) kita alirkan (dana) (265) tidak boleh ada gap waktu (266) (harga dinaikkan) tergantung dana kompensasi siap (267) pemerintah telah mempersiapkan rencana (268) jumlah bantuan sosial (269) jumlah perlindungan sosial (270) jangka waktu bantuan sosial (271) jangka waktu perlindungan sosial (272) (rencana) akan segera kita sampaikan ke DPR RI (273) (rencana) dalam bentuk APBN-P 2013 (274) pemerintah berharap (275) pemimpin Komisi DPR RI hadir


(276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323)

pemerintah berharap pembahasan APBN-P bisa kita percepat saya mendapat berita pimpinan DPR RI sedang menjalankan tugas di tempat lain saya berharap (pimpinan DPR RI) segera konsultasi setelah kembali ke Tanah Air (pimpinan DPR RI) segera menindaklanjutin pembahasan secara formal antara Pemerintah dengan DPR RI saya ingin pembahasan APBN-P selesai (saya) melihat urgensinya bulan Mei jangan business as usual ada keperluan kita saya sungguh berharap pemerintah memiliki sense of crisis yang tinggi pemerintah memiliki sense of urgency pemerintah memiliki sense of responsibility DPR RI memiliki sense of cirisi yang tinggi DPR RI memiliki sense of urgency DPR RI memiliki sense of urgency APBN-P segera ditetapkan kompensasi segera ditetapkan jika DPR sepakat dana kompensasi sudah siap bulan Mei mulai esok hari dana bantuan masyarakat sudah siap bulan Mei mulai esok hari kalau (dana bantuan dan kompensasi) sudah siap kenaikan harga BBM dengan jumlah tertentu diberlakukan ada kritik kritik tidak usah dicari kritik akan datang sendiri kritik datang hampir setiap hari kritik bikin sehat badan kita kritik dengan ukuran tepat kritik dengan dosis tepat macam kritiknya juga tepat ibarat orang sakit obat dengan dosis tepat membuat sehat obat benar membuat sehat dosis berlebihan membuat sakit bertambah berat obat salah membuat sakit bertambah berat (ada) kritik pemerintah terlambat menaikkan harga BBM pemerintah ragu-ragu menaikkan harga BBM saya menjawab saya konsisten saya memberikan statement yang sama dari tahun ke tahun jika tidak ada opsi lain kenaikan harga BBM adalah jalan terakhir bagi pemerintah (ada yang bertanya) mengapa?


(324) ada dampak ekonomis bagi kalangan masayarakat tertentu (325) ada dampak sosial (326) ada dampak keamanan (327) itu terjadi (328) terjadi di Indonesia (329) terjadi di negara mana pun (330) jika harus ada kenaikan harga BBM (331) kompensasi dan bantuan harus siap (332) dana harus tersedia (333) saya berharap (334) pemerintah bisa mempercepat (335) pemerintah bisa merampungkan (336) DPR bisa mempercepat (337) DPR bisa merampungkan (338) APBN-P 2013 ditetapkan pada bulan Mei mendatang

Keterangan Kebijakan Penaikan Harga BBM dalam Pidato Presiden SBY Paragraf 1 (1) Saudara-saudara, mari kita menengok lebih dalam sebagaimana yang saya sampaikan tadi untuk melihat keadaan fiskal kita, dan kaitannya dengan ketahanan ekonomi nasional. (2) Saya ingin mengangkat atau mengajak Saudara menjawab dua pertanyaan kritis, critical questions. (3) Yang pertama, apakah fiskal dan APBN kita sekarang ini sehat dan aman? (4) Kita harus tahu, Saudara harus tahu. (5) Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN kita dan juga tidak tepat sekarang? (6) Mari kita lihat bersama-sama. Paragraf 2 (1) Di akhir penjelasan saya ini saya berharap, kita sungguh memahami persoalan fiskal dan APBN kita, yang paham tidak boleh hanya Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas misalnya, tapi saya ingin kita semua sungguh memahami. (2) Mari kita pahami, karena kita akan berlayar dalam satu perahu. (3) Menjaga perekonomian kita dengan dukungan stabilitas dan semuanya itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Paragraf 3 (1) Saya ingin wanti-wanti Saudara-saudara karena nampaknya harus terus terang untuk feedback, belum semua memiliki apa yang saya inginkan itu. (2) Saya hanya ingin jangan sampai kita tidak memiliki sense of crisis, kepedulian, sense of urgency, pandai menetapkan prioritas, dan juga sense of responsibility, rasa tanggung jawab sebagai pengelola pembangunan, pengelola anggaran, dan yang menjalankan roda pemerintahan. (3) Yang saya maksudkan apa?


(4) Jangan sampai kita kurang peduli, tidak tahu prioritas, kurang memiliki rasa tanggung jawab, karena seolah-olah fiskal dan APBN kita itu dalam keadaan baik-baik saja atau business as usual. (5) Mari kita pahami betul, bahwa ada masalah, ada tantangan yang berkaitan dengan fiskal dan APBN kita. Paragraf 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8)

Saya akan kembali ke dua pertanyaan tadi. Saya mulai dari pertanyaan pertama, apakah fiskal dan APBN kita sehat? Terus terang, kalau kita biarkan saja fiskal dan APBN kita tidak sehat dan kurang aman. Kalau kita tidak perbaiki defisit anggaran, kacaulah, kalau kita tidak perbaiki fiskal dan APBN kita, maka defisit anggaran akan menjadi terlalu besar dan melebihi 3% yang justru tentu melanggar undang-undang. Dengan defisit yang besar di samping melanggar undang-undang, maka ketahanan ekonomi kita juga akan terganggu. Subsidi BBM yang terlalu besar mengakibatkan, barangkali Saudraa tidak menyadari, saya ulangi, subsidi BBM yang terlalu besar mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan, kecil, terlalu sedikit, menjadi terlalu sedikit. Dan bukan hanya itu, sebagaimana yang sering diceritakan oleh para gubernur, bupati, dan walikota ini urusan infrastruktur, dengan habis untuk subsidi maka biaya pembangunan infrastruktur juga sangat terbatas. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kalau kita biarkan tanpa perbaikan, fiskal, dan APBN kita tidak sehat dan kurang aman.

Paragraf 5 (1) Pertanyaan kedua, apakah subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN kita dan juga tidak tepat sasaran? (2) Jawaban saya, ya. (3) Terus terang saya sudah memberatkan, saya perlihatkan angkanya nanti, juga tidak tepat sasaran. (4) Yang menikmati subsidi BBM ini adalah golongan yang mampu dan kaya. (5) Konsumen kelas besar itu naik terus, merekalah yang lebih menikmati dengan subsidi BBM ini. (6) Akibatnya sekali lagi, biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terbatas, berarti Saudara-sudara, kalau kita biarkan ini tidak adil bagi rakyat kita, karena sedikit yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus membangun infrastruktur dasar yang diperlukan oleh rakyat kita di seluruh wilayah Indonesia. Paragraf 6 (1) Coba kita lihat sekilas, sekarang subsidi BBM yang ada dalam APBN kita, yang saya katakana tadi, memang kalau tidak kita lakukan sesuatu sudah sangat memberatkan fiskal dan APBN kita. (2) Ini tahun anggaran 2013 sebelum kita lakukan perubahan dalam APBN-P 2013, penerimaan diperkirakan Rp. 1.259,7 triliun.


(3) Belanja negara kita rencakan Rp. 1.683 triliun, defisit pada APBN sekarang ini, sebelum kita ubah, diperkirakan akan mencapai Rp. 153, 3 triliun, jumlahnya memang masih oke di situ 1,65% dari PDB. Subsidi total, Saudara bisa lihat, sekarang Rp.317,2 triliun. (4) Subsidi BBM sendiri Rp.193,8 triliun. (5) Ini yang kita ketok palu tahun lalu untuk dijalankan tahun 2013 ini, sebelum kita lihat perubahan asumsi, dinamikan di dalam negeri dan di luar negeri dan pada posisi April sekarang ini. Paragraf 7 (1) Jika tidak dilakukan perbaikan atau tidak dikendalikan subsidi ini, maka subsidi total akan membengkak lagi menjadi Rp.446,8 triliun. (2) Bayangkan, penerimaan kita seribu lima ratus sekian triliun, kemudian kita belanjakan untuk subsidi ini sudah Rp.446,8 triliun, subsidi BBM sendiri Rp.297,7 triliun, dan defisit, kalau tidak kita lakukan sesuatu, maka akan menjadi Rp.353,6 triliun setara dengan 3,83% PDB, pendapatan Bruto, Domestik Bruto, Pendapatan Domestik Bruto, melanggar undang-undang yang diajukan tidak sehat tidak healthy. (3) Catatan harga premium sekarang ini Rp4.500,-/liter, nilai keekonomian kalau subsidinya kita nol-kan begitu harganya sekitar Rp.10.000,- tergantung berapa nilai minyak mentah atau crude yang berlaku. (4) Kita bisa lihat seperti itu Saudara-saudara. Paragraf 8 (1) Beginilah, sehingga kita habiskan pikiran-pikiran politik, tapi kita sebagai negarawan, sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab masa kini dan masa depan, mari kita lihat secara utuh itulah keadaannya, itulah faktanya, dan kemudian kalau kita tidak lakukan sesuatu, kita tidak tahu bahwa perekonomian kita tidak bisa kita jaga dengan baik, dan akibatnya nanti rakyat akan mendapatkan kesulitannya. Paragraf 9 (1) Dengan penjelasan itu, maka pada kesempatan ini saya harus mengatakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi. (2) Caranya dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur, karena kita tidak ingin dan tidak punya niat sekarang ini untuk menaikkannya hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomian. (3) Saya tahun undang-undang yang berlaku, saya tahu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang harga ini. (4) Oleh karena, itu saya katakana, jika harus ada kenaikan harga BBM maka kenaikannya terbatas, atau tertentu, atau terukur. Paragraf 10 (1) Dengan policy, dengan kebijakan ini, maka apa yang akan kita dapatkan Saudara-saudara, pertama fiskan dan APBN kita menjadi lebih seha. (2) Kedua, ekonomi menjadi lebih aman di tengah-tengah resesi perekonomian dunia. (3) Ketiga, ketahanan ekonomi tetap terjaga.


(4) Keempat, lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur, sedangkan yang kelima, ini penting bagi rakyat Indonesia subsidi akan lebih adil dan tepat sasaran. Paragraf 11 (1) Persoalannya sekarang. (2) Saudara, adalah ya saya kira saudara mengetahuinya, apa dampak kenaikan harga BBM ini atau pada saatnya nanti kalau sudah dijalankan terhadap golongan tidak mampu? (3) Kalau yang mampu tidak ada masalah sama sekali, apalagi yang jauh lebih mampu, tapi bagi yang masih miskin dan kurang mampu ada dampak yang mereka dapatkan. (4) Karena akan ada kenaikan harga, inflasi pasti terjadi. (5) Sehingga kalau mereka tidak dibantu dan dilindungi maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mencukupi keperluan sehari-harinya. (6) Inilah yang harus kita atasi, tugas kita bukan sekedar menghitung, merumuskan, mengambil keputusan, ya BBM dinaikkan, bukan hanya itu, itu baru separo tugas kita, separo-nya lagi jika itu terjadi maka, marilah kita pastikan saudara-saudara kita yang termasuk golongan tidak mampu kita proteksi, kita lindungi dan kita bantu, dan bagi pemerintah, membantu dan melindungi golongan tidak mampu itu wajib hukumnya. Paragraf 12 (1) Saya harus mengatakan pada kesempatan yang baik ini, karena banyak yang belum bersetuju bahwa kompensasi itu wajib. (2) Saudara sudah mengikuti apa yang saya sampaikan satu demi satu yang akhirnya tentu kita sepakat bahwa membantu dan melindungi golongan tidak mampu ketika terjadi inflasi, dan inflasi terjadi karena BBM dinaikkan, itu menjadi wajib hukumnya. (3) Saudara akan bertanya, lantas apa bentuk bantuan dan perlindungan sosial yang bisa kita berikan. Paragraf 13 (1) Pertama, kita bisa memberikan bantuan langsung sosial ke masyarakat, cash transfer. (2) Kita bisa memberikan bea siswa miskin dalam bentuk tunai. (3) Kita bisa mmeberikan bantuan dalam rangka Program Keluarga Harapan, PKH ini sebetulnya dulu disebut BLT bersyarat untuk extreme poverty untuk keluarga miskin. (4) Kemudian, itu yang empat menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah yang akan dibahas bersama DPR RI nanti. Sedangkan yang kelima, keenam itu, saya bayangkan ada bantuan-bantuan lain, baik pusat maupun daerah, banyak sekali inisiatif dan kreasi gubernur, bupati, dan walikota yang baik selama ini pasti akan dijalankan, Kementerian di pusat juga ada, dan ini masih termasuk komponen APBN tentunya. (5) Lantas di waktu yang lalu ada gerakan kesetiakawanan sosial, misalnya pasar murah dari BUMN, swasta dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Saya kira inilah ragam atau bentuk perlindungan sosial yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. (6) Kalau ditanya lagi berapa besar bantuan untuk masyarakat tersebut? (7) Jawabannya adalah tergantung berapa besar kenaikan harga BBM itu?


(8) Karena setelah itu kita hitung kenaikan inflasinya, setelah kita hitung kita lihat kantong kita, kita lihat kocek kita berapa kemampuan negara, berapa yang tersedia dalam APBN untuk melindungi dan membantu saudara-saudara kita itu. (9) Prinsip Saudara-saudara, sekali lagi, yang tidak mampu kita bantu dan kita lindungi. Paragraf 14 (1) Sejak tadi malam hingga hari ini beredar berita, bangsa kita senang dengan rumor, dengan berita, desas-desus bahwa Presiden akan mengumumkan kenaikan harga di depan Musrenbangnas dengan jumlah tertentu dan terhitung mulai hari ini. (2) Di sinilah saya harus mengatakan kapan harga BBM dinaikkan? Jawabannya adalah, bila dana kompensasi sudah siap. Artinya gantinya, dana bantuan dan perlindungan sosial sudah siap, ada sudah. (3) Begitu harga dinaikkan, setelah itu kita alirkan. (4) Tidak boleh ada gap, gap waktu, maka tergantung kapan dana kompensasi siap. Paragraf 15 (1) Pemerintah telah mempersiapkan rencananya, dan rencana kami apa saja, berapa besarnya, berapa lama bantuan dan perlindungan sosial itu, akan segera kita sampaikan ke DPR RI dalam bentuk APBN-P 2013. (2) Pemerintah berharap, di sini juga hadir para pimpinan Komisi DPR RI, pemerintah berharap agar pembahasan APBN-P itu bisa kita percepat. Saya mendapat berita pimpinan DPR RI sedang menjalankan tugas di tempat yang lain, saya berharap setelah kembali ke Tanah Air bisa segera konsultasi dulu kemudian ditindaklanjuti segera secara formal pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI Paragraf 16 (1) Dan saya ingin, melihat urgensinya bulan Mei ini selesai pembahasan APBN-P itu, jadi jangan business as usual, ada keperluan kita, saya sungguh berharap baik pemerintah maupun DPR RI memiliki sense of crisis yang tinggi, sense of urgency, dan sense of responsibility untuk segera menetapkan APBN-P ini termasuk kompensasi bagi mereka yang memerlukan manakala kenaikan harga BBM kita berlakukan. (2) Jika DPR sepakat, insya Allah bulan Mei, bisa dimulai esok hari, berarti dana kompensasi dan bantuan masyarakat sudah siap. (3) Kalau sudah siap, maka tentu kenaikan harga BBM dalam jumlah tertentu akan kita berlakukan. Paragraf 17 (1) Memang ada kritik, kalau kritik itu tidak usah dicari akan datang dengan sendirinya, hampir setiap hari, tapi kritik itu bikin sehat badan kita, kalau ukurannya tepat, dosisnya tepat, macam kritiknya juga tepat, ibarat orang sakit atau kita ingin sehat maka obat dengan dosis yang tepat dan obatnya benar, sehat. (2) Tapi kalau dosisnya berlebihan, jenis obatnya salah, justru sebaliknya sakit bertambah berat nanti. (3) Baik, kritiknya adalah pemerintah terlambat dan ragu-ragu untuk menaikkan harga BBM.


(4) Jawaban saya, saya konsisten, silakan di cek statement saya dari tahun ke tahun, bagi pemerintah kenaikan harga BBM adalah jalan terakhir jika tidak ada opsi lain. (5) Mengapa? (6) Karena pasti ada dampaknya, dampak secara ekonomis bagi kalangan masyarakat tertentu serta dampak sosial dan keamanan. (7) Itu terjadi. (8) Bukan hanya di Indonesia di negara mana pun akan terjadi. Paragraf 18 (1) Nah yang kedua, sebagaimana yang saya katakana tadi, jika harus ada kenaikan harga BBM, maka kompensasi dan bantuan itu harus siap, dananya harus tersedia, dan ini kembali saya sungguh berharap pemerintah dan DPR bisa mempercepat dan merampungkan, apa namanya, penetapan APBN-P 2013 pada bulan Mei mendatang. Paragraf 19 (1) Dengan penjelasan ini, Saudara-saudara para menteri, gubernur, bupati, dan walikota, saya harapkan sungguh memahami dan later on, setelah itu, bisa menjelaskan kepada masyarakat. (2) Ya, tidak harus terjadi, itu dendam, ikut pemimpin dan menggerakkan unjuk rasa, kalau yang melaksanakan unjuk rasa komponen lain itulah demokrasi, harus kita hormati. (3) Kemarin saya berbicara dengan Pimpinan Serikat Pekerja, Pimpinan Forum Federasi, Pimpinan Federasi. Banyak tuntutan dan keinginan para buruh, saya dengan dengan baik. Saya bicara dengan Wapres dan menteri terkait, tuntutan yang masuk akal demi keadilan, dan kita mampu harus kita penuhi. (4) Tapi belum punya kemampuan kita, kita bikin transisinya, yang berbeda kita carikan titik temunya, itu contohnya, artinya kita mendengar siapapun di negeri ini, inilah demokrasi. Asalkan jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak kita kehendaki misalkan anarki dan sebagainya. (5) Jadi begitu kita melihat kehidupan sebuah negara, sebuah bangsa, termasuk manakala mereka ingin menyampaikan pikiran-pikiran yang berbeda, termasuk protes-protesnya, nah sekali lagi, kita bagusnya justru ikut menjelaskan, mencegah penyimpanganpenyimpangan, karena ini sebagian dari etika pemerintahan.


Interpretasi Teks Dalam menyampaikan kebijakan penaikan harga BBM, Presiden SBY tidak hanya membahas BBM. Beliau juga membahas masalah APBN dan

Recommend Documents