1
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
ANALISIS MASALAH BBM Bahan Konferensi Pers Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Jakarta, 11 Maret 2011
I. POLA KONSUMSI BBM 2
1.
2.
3.
Indonesia sudah bukan lagi net eksportir BBM impor BBM sudah sebesar 30% dari kebutuhan/konsumsi DN. Konsumsi BBM terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Subsidi BBM yang disediakan untuk kelompok kurang mampu semakin banyak dkonsumsi oleh kelompok mampu: a. Subsidi tidak tepat sasaran b. Pemborosan penggunaaan.
Penyediaan BBM didalam negeri tergantung kepada impor BBM (30%) 3
70,000,000 •
•
Konsumsi BBM didalam negeri dalam 20 tahun terus mengalami kenaikan, dari sekitar 30 juta KL (1990) menjadi 60 juta KL (2010). Kenaikan konsumsi BBM ini diikuti dengan kenaikan volume BBM impor. - dari 5 juta KL (1990) sampai menjadi diatas 30 jta KL (2010).
60,000,000 50,000,000 Konsumsi, Kilo Liter (KL) Impor, Kilo Liter (KL)
40,000,000 30,000,000 20,000,000
10,000,000
2010*
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
Dalam lima tahun terakhir volume impor BBM selalu diatas 20 juta KL, sekitar 30-35% dari total
1992
•
1990
-
Proporsi Minyak Bumi dan Gas Alam
1996 dan 2008
Minyak Mentah 13%
4
Kondensasi 2%
Gas Alam 85%
2008 Minyak Mentah 10%
Gas Alam 89%
Kondensasi 1%
Sementara itu: 1.Proporsi minyak mentah sebagai sumber energi semakin menurun proporsinya. 2.Produksi (sumberdaya) gas lebih dominan
Sementara konsumsi semakin meningkat dengan pesatnya perkembangan jumlah Kendaraan Bermotor (1995-2008) 5 Tahun
Mobil Penumpang
Bis
Truk
Sepeda Motor
Jumlah
1995
2 107 299
688 525
1 336 177
9 076 831
13 208 832
1996
2 409 088
595 419
1 434 783
10 090 805
14 530 095
1997
2 639 523
611 402
1 548 397
11 735 797
16 535 119
1998
2 769 375
626 680
1 586 721
12 628 991
17 611 767
1999
2 897 803
644 667
1 628 531
13 053 148
18 224 149
2000
3 038 913
666 280
1 707 134
13 563 017
18 975 344
2001
3 261 807
687 770
1 759 547
15 492 148
21 201 272
2002
3 403 433
714 222
1 865 398
17 002 140
22 985 193
2003
3 885 228
798 079
2 047 022
19 976 376
26 706 705
2004
4 464 281
933 199
2 315 779
23 055 834
30 769 093
2005
5 494 034
1 184 918
2 920 828
28 556 498
38 156 278
2006
6 615 104
1 511 129
3 541 800
33 413 222
45 081 255
2007
8 864 961
2 103 423
4 845 937
41 955 128
57 769 449
2008
9 859 926
2 583 170
5 146 674
47 683 681
65 273 451
Konsumsi BBM - premium 6
Premium merupakan jenis BBM yang menyerap subsidi terbanyak yaitu sebesar 60% (22,1 juta KL) dari realisasi BBM bersubsidi.
Berdasarkan sektor pengguna BBM bersubsidi, sektor transportasi (darat) menyerap 89% (32,49 juta KL) dari perkiraan realisasi BBM bersubsidi.
Konsumsi premium pada sektor transportasi (darat) didominasi oleh mobil pribadi sebesar 53% (13,3 juta KL) dari total konsumsi premium untuk transportasi darat.
Jawa-Bali mengkonsumsi 59% kuota premium nasional, dimana sebesar 30%nya dikonsumsi di Jabodetabek, yaitu 18% konsumsi premium nasional).
Jawa – Bali = 59% (Termasuk Jabodetabek 18% dari total
Jawa-Bali exc Jabodetab ek 41%
Jabode tabek 18%
IBT = 10% NTB dan NTT = 2% Sumatera Kota Besar = 4% Sumatera exc Kota Besar = 18%
Kalimantan Kota Besar = 2% Kalimantan exc Kota Besar = 5%
Jawa Barat Kalimantan Timur Jawa Timur Jawa Tengah DKI Jakarta Sumatera Utara Banten Sulawesi Selatan Bali Sumatera Selatan Lampung Riau Sumatera Barat NAD DI Yogyakarta Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Jambi NTB Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Bangka Belitung NTT Bengkulu Sulawesi Tenggara Papua Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Papua Barat Maluku Utara
7
Realisasi Penjualan Premium ke SPBU di setiap Provinsi Pulau Jawa dominan
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Kecenderungan ada pemborosan dalam penggunaan BBM jenis premium 8
20
15
10
5
2010
2009
0 2008
Perbedaan antara quota dan realisasi mencerminkan adanya pemborosan dalam pemanfaatan BBM jenis premium, terutama
Quota Premium (juta KL)
2007
•
Realisasi konsumi premium umumnya selalu lebih besar dari quota premium yang direncanakan pada awal tahun (RAPBN).
25
2006
•
Dalam lima tahun terakhir, realisasi konsumsi premium terus meningkat, dengan peningkatan sekitar satu juta kilo liter (KL) per tahun.
2005
•
Maka dari itu perlu: 9
1.
2.
3.
Penggunaan BBM secara lebih efisien dan tepat – terutama yang bersubsidi Pengembangan sumber energi lainnya yang masih banyak potensinya di daerah-daerah. Perlu penggunaan sumber lain yang lebih ramah lingkungan.
Perubahan Pola Konsumsi BBM Bersubsidi yang Diharapkan 10
Konsumen mampu Beralih ke BBM nonsubsidi Masyarakat
pengguna kendaraan pribadi akan memanfaatkan BBM non-subsidi (Pertamax dengan nilai oktan/RON* relatif lebih tinggi) dengan harapan bahwa umur kendaraan akan lebih panjang
Beralih ke transportasi umum Masyarakat
diharapkan dapat memanfaatan transportasi umum (massal) seperti bus, kereta api, dengan harapan bahwa waktu dan ongkos perjalanan akan lebih rendah
11
II. BEBAN SUBSIDI TERHADAP APBN
Pengaturan harga BBM di dalam Negeri untuk membantu konsumen kurang mampu. 12
Perbedaan harga subsidi dengan harga BBM internasional cenderung melebar. 13
6,000
12
8 3,000
2000.
2,000
4 1,000 400.
350.
280.
700.
600.
Retail (R)
Singapore market price (MOPS)
Kerosene Demand
Jun-06
Feb-06
Oct-05
Jun-05
Feb-05
Oct-04
Jun-04
Feb-04
Oct-03
Jun-03
Feb-03
Oct-02
Jun-02
Feb-02
Oct-01
Jun-01
Feb-01
Oct-00
Jun-00
Feb-00
Oct-99
0
Jun-99
0
Million kiloliters.
4,000
Feb-99
Nominal prices (Rupiah/liter).
5,000
Subsidi cenderung meningkat, meskipun dalam dua tahun terakhir menurun, masih mencapai 25% dari penerimaan negara dari migas. 14 300,000
250,000
(Rp. Milyar)
200,000
150,000
100,000
50,000
Subsidi BBM PPH Minyak Bumi PNBP Minyak Bumi PPH Gas Bumi PNBP Gas Bumi
2002 32,071 6,584 47,686 10,885 12,325
2003 19,320 6,298 42,969 12,665 18,533
2004 67,686 8,041 63,060 14,906 22,199
2005 100,000 10,972 71,760 24,004 30,939
2006 68,895 14,619 106,031 28,518 35,190
2007 83,973 16,290 103,288 27,258 31,179
2008 140,174 29,635 169,022 47,384 42,595
2009 41,563 18,361 90,061 31,683 35,806
Pendanaan subsidi BBM terhadap APBN memang berfluktuasi dan relatif menurun, namun masih cukup besar. 15
160,000.00 140,000.00
17,7%
100,000.00 13,8%
80,000.00 60,000.00
24,3%
14,4% 9,7%
20%
9,19
17,7%
9,1%
40,000.00
6,5%
3,5%
3,9%
20,000.00
2011
2010
2009
2008 Rev 2
2008 Rev 1
2008
2007
2006 Rev
2006
2005 Rev 2
2005 Rev 1
2005
2004 Rev
2004
2003
2002
2001
0.00 2000
Rupiah (Trilyun)
120,000.00
III. OPSI KEBIJAKAN 16
1. JANGKA PENDEK (1-2 th): peningkatan ketepatan sasaran. 2. JANGKA MENENGAH (5-10th) peningkatan pasokan sumber bahan bakar – gas.
17
JANGKA PENDEK
1. Peningkatan ketepatan sasaran subsidi BBM 18
1a. Membatasi BBM bersubsidi hanya untuk pengguna kurang mampu: a. Premium hanya untuk kendaraan umum dan motor kecil. b. Premium hanya untuk nelayan kecil c. Premium hanya untuk petani kecil (pengguna traktor tangan, mesin pengering skala kecil dsb). d. Premium hanya untuk usaha mikro dan kecil. 1b. Kemudahan mengkonsumsi BBM non subsidi untuk konsumen mampu. Konsep sudah disusun, persiapan sedang dilakukan. Pilihan apakah bertahap atau serentak. Semula pembatasan dilakukan untuk Jabodetabek (1 April) kemudian seluruh pulau Jawa (1 Juli). Telah diputuskan pembatasan dilakukan secara serentak untuk pulau Jawa. Meskipun demikian persiapan (uji coba dan penyiapan langkah pengamanan teknis dan lapangan) terus dilakukan.
2. Penertiban tata niaga BBM 19
2a.Melakukan pengawasan secara ketat arus minyak, baik minyak mentah maupun hasil minyak olahan (BBM) serta mengawasi dan menyelesaikan/menekan terjadinya penyelundupan minyak mentah maupun produk-produk BBM mulai dari lapangan-lapangan minyak hingga jalur-jalur distribusinya; 2b. Mengawasi dan memeriksa impor minyak (crude maupun BBM) yang dilakukan oleh PERTAMINA., serta melakukan upaya penyempurnaan "sistem pengadaan" crude/ BBM oleh PERTAMINA supaya dapat dilakukan dengan lebih efisien – mengurangi kebocoran.
20
3. Peningkatan konservasi energi: Melakukan konservasi energi dengan segera melalui revitalisasi Inpres No. 10/ 2005 tentang Konservasi Energi, dan segera mendirikan Pusat Konservasi Energi di Indonesia (potensi konservasi kita 25-30 persen). 4. Dilakukan upaya-upaya kearah pemberlakuan harga pasar BBM secara bertahap/berkala (misalnya, per tiga bulan), terutama untuk jenis Premium dan Solar.
21
JANGKA MENENGAH Meningkatkan peran gas dan mengurangi minyak untuk sumber energi/listrik.
1. Peningkatan peran gas sebagai sumber bahan bakar 22
1a. Mempercepat pembangunan pipa transmisi gas (Kaltim-Jawa, Trans Jawa) dengan partisipasi swasta. 1b. Mengembangkan wilayah distribusi gas bumi di dalam negeri saat ini masih terbatas di Jakarta, Bogor, Bandung. 1c. Meningkatkan penggunaan gas untuk kendaraan umum: taksi, bus-bus baru SPBG diperluas 1d. Kebijakan pengggunaan gas untuk konsumsi DN (saat ini 50% gas diproduksi masih diekspor).
2. Pengurangan penggunaan minyak untuk listrik (PLTD)
3. Peningkatan iklim untuk gas: 23
a. Upstream (eksplorasi): (i). Cost recovery; (ii) domestic market obligation/DMO; (iii) penentuan harga gas/LNG; (iv) kemudahan ijin kehutanan; b. Midstream (pipa transmisi): (i) domestic gas price; (ii) DMO; (iii) PPP; (iv) fasilitas permodalan jangka panjang. c. Downstream: (i) kredit lunak pembangunan jaringan distribusi; (ii) penggunaan gas untuk bahan bakar listrik, rumah tangga dan pabrik pupuk.
24
TERIMA KASIH
