BEBAN SUBSIDI BBM DALAM APBN TAHUN 2013 I.
PENDAHULUAN
D
PR
R
I
Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, anggaran subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp193,8 triliun meningkat Rp56,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM, tabung LPG 3 kilogram dan LGV dalam APBNP 2012 sebesar Rp137,4 triliun
TJ
EN
Subsidi tersebut untuk beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah, premium dan bio premium; dan minyak solar & biosolar) serta untuk LPG tabung 3 kg dan LGV.
N
AA
N
AP
BN
–
SE
Dengan subsidi BBM jenis tertentu, LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam APBN tahun 2013 sangat tergantung pada parameter yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi, sebagai berikut: (1) ICP sebesar US$100,0 per barel; (2) volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 46,0 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,9 metrik ton; (3) alpha bbm rata-rata sebesar Rp642,6/liter; dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300,0/US$. (sumber: Nota Keuangan dan APBN 2013)
Uraian
AN
No
PE L
AK
SA
Tabel 1. Subsidi BBM Jenis Tertentu, LPG Tabung 3 Kg dan LGV Tahun 2012 dan 2013
1. 2. 3. 4.
BI
R
O
AN
AL
IS
A
AN G
G
AR
AN
D
Subsidi Tahun Berjalan (miliar Rp) - Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp) ¾ Premium dan BBN ¾ Minyak Tanah ¾ Minyak Solar dan BBN - Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp) - Subsidi LGV (miliar Rp) - PPN (miliar Rp) - Kurang Bayar Th.2010 (miliar Rp) - Perk Kurang Bayar Th.2012 (miliar Rp) Parameter : ICP (US$/barel) Kurs (Rp/US$) Alpha BBM (Rp/liter) Volume BBM + Bio BBM (ribu KL) - Premium dan Bio Premium - Minyak Tanah - Minyak Solar dan Bio solar Volume Elpiji (juta kg)
5.
2012 APBNP 137.379,8 91.891,0 51.698,3 7.882,5 32.310,3 29.126,2 54,0 12.101,7 706,9 3.500,0
2013 APBN 193.805,2 146.461,8 87.195,1 8.035,1 51.231,7 26.452,0 100,0 17.291,4 3.500,0
105,0 9.000,0 641,94 40.000,0 24.411,3 1.700,0 13.888,7 3.606,1
100,0 9.300,0 642,64 46.010,0 29.200,0 1.700,0 15.110,0 3.859,0
Sumber: Kementerian Keuangan
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI
1
Namun dalam perkembangannya, parameter dalam penetapan subsidi BBM yaitu Indonesia Crude Price (ICP) US$100 per barel dan kurs Rp9.300 per dolar AS telah mengalami perubahan. Dari hasil publikasi Kementerian ESDM, sampai dengan Maret tahun 2013, ICP rata-rata US$111,12 per barel, sedangkan dari publikasi Bank Indonesia, Rupiah sudah diatas Rp9.500 per dolar AS.
EN TJ
Rencana Pemerintah terkait Subsidi BBM Tahun 2013
D
PR
R
I
Berdasarkan Pasal 8 Ayat 10 UU No.19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, terkait dengan subsidi energi, Pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.
BN
–
SE
Presiden mengatakan subsidi harus dikurangi karena jumlahnya terus membengkak dan akan membuat defisit APBN melampaui batas yang diizinkan undang-undang yakni 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika tidak dikendalikan, nilai subsidi total dalam APBN 2013 mencapai Rp446,8 triliun, sedangkan subsidi BBM menyentuh Rp297,7 triliun. Defisit pun mencapai Rp353,6 triliun atau 3,83 persen dari PDB.
N
AA
N
AP
Untuk itu Pemerintah berencana menetapkan harga baru untuk Premium dan solar. Jika sebelumnya harga masing-masing jenis bahan bakar minyak bersubsidi tersebut Rp4.500 per liter, harga baru direncanakan Rp5.500 per liter untuk solar dan Rp6.500 per liter untuk Premium.
PE L
AK
SA
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, harga solar lebih rendah dari Premium karena menyangkut kebutuhan transportasi umum dan pengangkutan logistic. Disamping itu, solar juga banyak digunakan nelayan untuk kepentingan melaut.
AN
D
AN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan, kewenangan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepenuhnya kewenangan pemerintah. Namun perubahan postur anggaran yang ditimbulkannya harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
G
AR
(Disarikan dari harian Kompas tanggal 1 Mei 2013 dan 14 Mei 2013)
BEBAN SUBSIDI BBM DALAM APBN
AN G
II.
AL
IS
A
Alokasi anggaran subsidi BBM dalam APBN setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari Rp83.792,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp193.805,2 miliar pada tahun 2013, seperti yang terlihat dalam tabel 2.
BI
R
O
AN
Dalam kurun waktu tahun 2007 – 2013 rata-rata subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp120.948,0 miliar. Alokasi subsidi BBM terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp165.161,3 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp193.805,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan penerimaan migas, rata-rata subsidi BBM mencapai 50,7 persen. Bahkan untuk tahun 2013, alokasi subsidi BBM mencapai 78,7 persen jika dibandingkan dengan penerimaan migas yang sebesar Rp246.250,0 miliar.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI
2
Tabel 2. Subsidi BBM, Listrik dan Penerimaan Migas dalam APBN (miliar rupiah) Subsidi Energi Uraian
BBM
Listrik
% Subsidi Energi Terhadap Penerimaan Migas BBM Listrik Total
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
(5)=(1)/(4)*100
(6)=(2)/(4)*100
(7)=(5)+(6)
83.792,3 139.106,7 45.039,4 82.351,3 165.161,3 137.379,8 193.805,2 846.636,0 120.948,0
33.073,5 83.906,5 49.546,5 57.601,6 90.447,5 64.973,4 80.937,8 460.486,8 65.783,8
116.865,8 223.013,2 94.585,9 139.952,9 255.608,8 202.353,2 274.743,0 1.307.122,8 186.731,8
168.784,2 288.635,9 175.795,7 211.605,9 266.586,1 266.227,8 246.250,0 1.623.885,6 231.983,7
49,6 48,2 25,6 38,9 62,0 51,6 78,7 354,6 50,7
19,6 29,1 28,2 27,2 33,9 24,4 32,9 195,3 27,9
69,2 77,3 53,8 66,1 95,9 76,0 111,6 549,9 78,6
R
PR
D
EN
TJ
SE
BN
Sumber: Kementerian Keuangan RI (diolah)
I
(1)
–
LKPP 2007 LKPP 2008 LKPP 2009 LKPP 2010 LKPP 2011 APBNP 2012 APBN 2013 Jumlah Rata‐rata
Penerimaan Migas (PPh +PNBP)
Total
AK
SA
N
AA
N
AP
Jika subsidi BBM diakumulasikan dengan subsidi listrik, maka untuk tahun 2013 persentase subsidi energi terhadap penerimaan migas mencapai 111,6 persen. Artinya, subsidi energi telah menyedot seluruh penerimaan migas yang sesungguhnya bisa dialokasikan untuk program prioritas lainnya. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan trend realisasi produksi (lifting) minyak bumi yang terus menurun dari tahun ke tahun. Dalam rangka menciptakan APBN yang sustainable, maka diperlukan adanya formulasi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap migas dari sisi penerimaan negara dan mengurangi alokasi anggaran subsidi energi pada sisi belanja.
AN
D
AN
PE L
Kenaikan subsidi BBM juga didorong oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sepadan dengan pertambahan panjang jalan. Dalam lima tahun, 2006 – 2011, panjang jalan hanya bertambah 53,5 persen. Tapi jumlah kendaraan bermotor melonjak hampir dua kali lipat. Pada tahun 2006 jumlah mobil berpenumpang 6 juta tapi melonjak menjadi 9,5 juta di tahun 2011. Peningkatan terbesar untuk sepeda motor dari 32,5 juta di tahun 2006 menjadi 68,8 juta pada tahun 2011. Akibatnya tidak hanya mendatangkan kemacetan di kota, tapi juga mendorong kenaikan subsidi BBM.
BI
R
O
AN
AL
IS
A
AN G
G
AR
(sumber: majalah Tempo, 5 Mei 2013)
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI
3
Tabel 3. Rincian Belanja Subsidi
(miliar rupiah)
2013 APBN 274.743,0 193.805,2 80.937,8
Share Pertumbuhan 2012 2013 82,57 86,61 35,77 56,06 61,10 41,07 26,51 25,51 24,57
Non Energi 1. Subsidi Pangan 2. Subsidi Pupuk 3. Subsidi Benih 4. PSO 5. Kredit Program 6. Subsidi Minyak Goreng 7. Subsidi Pajak 8. Subsidi Kedelai 9. Subsidi Lainnya Jumlah
42.723,1 20.926,3 13.958,6 129,5 2.151,4 1.293,9 ‐ 4.263,4 ‐ ‐ 245.076,3
42.475,6 17.197,9 16.228,8 1.454,2 1.521,1 1.248,5 ‐ 4.825,1 ‐ ‐ 317.218,6
17,43 8,54 5,70 0,05 0,88 0,53 ‐ 1,74 ‐ ‐ 100,0
PR
R
–
SE
TJ
EN
D
(0,58) (17,82) 16,26 1.022,93 (29,30) (3,51) ‐ 13,17 ‐ ‐ 29,44
SA
N
Sumber: Kementerian Keuangan
13,39 5,42 5,12 0,46 0,48 0,39 ‐ 1,52 ‐ ‐ 100,0
BN
AP
N
AA
Subsidi
I
Energi 1. Subsidi BBM 2. Subsidi Listrik
2012 APBN‐P 202.353,2 137.379,8 64.973,4
AN
PE L
AK
Dibandingkan dengan total belanja subsidi, maka subsidi BBM setiap tahunnya mendapatkan alokasi terbesar dari keseluruhan belanja subsidi. Pada APBN-P 2012, proporsi subsidi BBM mencapai 56,06 persen dan listrik 26,51 persen. Artinya, subsidi energi merupakan porsi terbesar (82,57 persen) dari total belanja subsidi jika dibandingkan dengan subsidi non energi yang hanya 17,43 persen.
AR
AN
D
Pun dalam APBN Tahun 2013, proporsi subsidi BBM tetap yang terbesar 61,10 persen dari total belanja subsidi, sedangkan proporsi subsidi listrik mencapai 25,51 persen. Sedangkan proporsi subsidi non energi terhadap total belanja subsidi justru mengalami penurunan menjadi 13,39 persen dibandingkan dari APBN-P 2012.
BI
R
O
AN
AL
IS
A
AN G
G
Dengan beban subsidi dalam APBN yang sedemikian besar, ternyata BBM bersubsidi 53 persennya dinikmati oleh pemilik mobil pribadi yang notabene adalah orang berada, seperti yang terlihat dari paparan Ditjen Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM (lihat gambar.1). Sisanya 40 persen dinikmati pengendara sepeda motor, 4 persen mobil barang dan 3 persen umum.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI
4
Gambar 1. Konsumsi Premium Sektor Transportasi Darat 3%
Motor
I
40%
R
4%
PR
Mobil pribadi
BN
–
SE
TJ
EN
Umum 53%
D
Mobil barang
III. BEBERAPA ALTERNATIF KEBIJAKAN
SA
N
Beberapa alternatif kebijakan terkait subsidi BBM yaitu:
AA
N
AP
Sumber: Paparan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM tgl 18 April 2012
AK
1. Menaikkan harga BBM
AN
PE L
• Cara ini merupakan cara yang paling mudah, tapi dengan resiko paling besar. Kenaikan dapat dilakukan secara bertahap dengan kisaran kenaikan Rp500 – Rp1.000 per tahun. Atau kenaikan secara langsung dengan kisaran kenaikan Rp3.000.1,
AN G
G
AR
AN
D
• Saat ini disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi sudah sedemikian besar. Harga premium bersubsidi saat ini Rp4.500 per liter, sedangkan BBM non subsidi (Pertamax) diatas Rp9.500. Selain itu disparitas harga eceran premium bersubsidi (Rp4.500 per liter) dibandingkan dengan harga keekonomiannya (Rp9.096 per liter) juga sangat besar seperti yang dapat dilihat pada hal 10 Simulasi Sederhana: Perhitungan Harga Subsidi BBM Bersubsidi.
IS
A
• Disparitas harga yang besar ini akan mendorong penggunaan BBM bersubsidi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan penggunaan yang seharusnya seperti penimbunan dan penyeludupan.
BI
R
O
AN
AL
• Kenaikan harga BBM perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi serta kemiskinan dan pengangguran. Kenaikan harga BBM biasanya diikuti oleh kenaikan harga barang-barang (inflasi) yang akan berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat (jumlah masyarakat miskin akan meningkat). Menurunnya daya beli tersebut akan menyebabkan permintaan terhadap barang-barang akan berkurang dan lebih jauh akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi.
1
Ahmad Erani Yustika, Menimbang Persoalan Subsidi Minyak, dalam Workshop “Mencari Solusi Beban Subsidi Energi dalam APBN 2013” dilingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI, Jakarta tanggal 19 Maret 2013 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI
5
Kenaikan harga barang-barang akan diikuti tuntutan untuk meningkatkan tingkat upah. Dengan kenaikan tingkat upah akan memberatkan perusahaan dan pada gilirannya akan terjadi pengurangan karyawan/ buruh. • Kompensasi terhadap masyarakat perlu dilakukan yaitu dengan penyediaan transportasi publik yang bagus dan murah.
EN
D
PR
R
I
Fenomena yang umum terjadi di kota-kota di Indonesia, kendaraan umum ukurannya kecil akan tetapi berjumlah sangat banyak, tidak seimbang dengan jumlah penggunanya. Transportasi umum lebih dititikberatkan pada kepentingan bisnis, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, termasuk kepentingan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen.
AP
BN
–
SE
TJ
Sudah saatnya di setiap kota diciptakan sebuah transportasi massal yang dikonsep dengan matang untuk mengatasi problem lalu lintas dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih aman dan nyaman. Walaupun belum berjalan secara maksimal "transjakarta" yang mengadopsi "transmilenio" yang telah teruji memperbaiki sistem lalu lintas di kota Bogota (Ibu kota Kolombia) dapat dijadikan contoh yang baik. Untuk selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian sistem dan kebijakan tergantung kondisi masing-masing kota. (sumber:
AA
N
Muhammad Subair dalam http://bair.web.ugm.ac.id/Reformasi_Sistem_Transportasi_Umum.htm, diakses tanggal 6 Mei 2013)
AK
SA
N
2. Melakukan penghematan dengan 2 (dua) jalur yaitu: (1) Sebagian/ seluruh mobil pribadi (plat hitam) dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi; dan (2) Konsumsi energi sebagian dialihkan ke gas.2
AN
PE L
• Pelarangan sebagian/ seluruh mobil pribadi untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi memerlukan kesiapan infrastruktur (seperti pemasangan alat kendali/ RFID di mobil pribadi dan SPBU), pengawasan yang ketat dan sosialisasi kepada masyarakat dalam jangka waktu yang tidak singkat.
AN G
G
AR
AN
D
• Upaya penghematan BBM bersubsidi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini adalah pengendalian penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas Instansi Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD (Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi), mobil barang untuk kegiatan perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM N0.1 Tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi Tahun 2013.
BI
R
O
AN
AL
IS
A
• Kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi, juga perlu memperhatikan pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mapan dan masih menggunakan kendaraan pribadi (berplat hitam) untuk kegiatan usahanya.
2
Ahmad Erani Yustika, Menimbang Persoalan Subsidi Minyak, dalam Workshop “Mencari Solusi Beban Subsidi Energi dalam APBN 2013” dilingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – Setjen DPR RI, Jakarta tanggal 19 Maret 2013 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI
6
IV. PENUTUP
PR
R
I
Subsidi BBM setiap tahunnya terus mengalami pembengkakan. Tanpa ada pengendalian, subsidi BBM pada tahun 2013 diperkirakan akan mencapai Rp297,7 triliun. Nilai subsidi ini jelas terlalu besar. Sebagai perbandingan3, biaya pembangunan Jembatan Selat Sunda sebesar Rp150 triliun. Itupun dananya dikeluarkan dalam jangka waktu 10 tahun, sehingga rata-rata biayanya setiap tahun “hanya” Rp15 triliun. Proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta, hanya memerlukan investasi Rp15,7 triliun. Jalan tol di atas laut di Bali biayanya hanya Rp2,5 triliun.
SE
TJ
EN
D
Dengan alokasi anggaran yang sudah besar tersebut, nyatanya BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Lebih dari separuh BBM bersubsidi dinikmati oleh pemilik mobil pribadi yang tentunya bukan masyarakat miskin.
BI
R
O
AN
AL
IS
A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE L
AK
SA
N
AA
N
AP
BN
–
***
3
Investor Daily, Hilangnya Sebuah Momentum, Senin tanggal 6 Mei 2013
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI
7
