BERALIH DARI SUBSIDI UMUM MENJADI SUBSIDI TERARAH: PENGALAMAN INDONESIA DALAM BIDANG SUBSIDI BBM DAN REFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL

KANTOR WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BERALIH DARI SUBSIDI UMUM MENJADI SUBSIDI TERARAH: PENGALAMAN INDONESIA DALAM BIDANG SUBSIDI BBM DAN REFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL Dr. Bambang Widianto Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan/ Sekertaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Forum Kebijakan Publik Asia 2013 Jakarta, 29 Mei 2013. NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

PETA ASIA TENGGARA

NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

1

I. PENGENALAN

Big-Bang dan Reformasi yang Menyertainya Krisis Ekonomi 1998 1.

Demokratisasi

2.

Reformasi Ekonomi

3.

Desentralisasi


2

II. EVOLUSI KEMISKINAN DAN ORIENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL (1) • Dulu tidak ada atau hanya ada sedikit kebijakan yang secara langsung ditujukan bagi "rakyat miskin". • Strategi tersebut adalah untuk menyampaikan kebijakan pertumbuhan ekonomi secara luas, yang dikombiasikan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan.

• Meskipun pendekatan tersebut lumayan berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, namun banyak warga miskin yang tidak merasakan hasil pembangunan. • Krisis ekonomi menunjukkan bagaimana kurangnya jaring pengaman sosial dan perlindungan sosial membuat warga miskin justru rentan terhadap dampak guncangan ekonomi. NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

3

EVOLUSI KEMISKINAN DAN ORIENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL (2) • Pendekatan pemerintah terhadap kebijakan penanggulangan telah berubah dari kebijakan pembangunan ekonomi secara umum menjadi kebijakan yang terarah

• Demokrasi dan keterbukaan membawa kemiskinan dari sekedar diskursus akademis terbatas menjadi isu politis yang signifikan. • Makin banyak program terarah dan usaha untuk membangun jaminan sosial pasca krisis NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

4

III. MASALAH KEMISKINAN INDONESIA •

Penduduk miskin - ada sekitar 12% (sekitar 29 juta dari 240 juta) yang hidup di bawah garis kemiskinan

•

Rentan - ada kelompok masyarakat yang masih berada di atas garis kemiskinan, namun sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mungkin menyebabkan mereka kembali jatuh di bawah garis kemiskinan. Sampai persentil ke 40 masih dianggap cukup rentan

•

Tidak merata - pertumbuhan belanja per kapita di antara lintas kelompok pendapatan (miskin, rentan, pendapatan menengah, dan kaya) tidak sama. Bahkan, antara 2008-2012 golongan masyarakat miskin dan rentan hanya tumbuh sekitar 2% per tahun sementara golongan kaya tumbuh 9% per tahun. Sehingga makin meningkatkan ketimpangan.

•

Program pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanyak memperhatikan 12% warga miskin saja. Warga yang rentan juga sangat penting untuk dilibatkan.

•

Golongan menengah - meskipun tidak membutuhkan bantuan sosial - namun tetap butuh perhatian program perlindungan sosial yang serius.


5

IV. SISTEMATISASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERARAH • Klaster I

 Program Terarah bagi Rumah Tangga/Keluarga  Program Bantuan Sosial  Bantuan Sosial Terintegrasi Keluarga a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) b. Program Keluarga Harapan (PKH) c. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) d. Bantuan Siswa Miskin (BSM) e. Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

• Klaster II

 Program Terarah Bagi Masyarakat a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

• Klaster III

 Program Terarah bagi Usaha Mikro dan Kecil a. Program jaminan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Kredit Usaha Rakyat (KUR) NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

6

Apakah ada dukungan politik terhadap program bantuan sosial? Raskin yang paling banyak mendapat dukungan, sementara BLT yang paling kecil. Program

Derajat Dukungan Politik dan Masyarakat

Raskin



BLT



PKH



BSM



PNPM



Baik – Program populer di antara para politisi – Program populer di antara masyarakat

Lemah – Tidak populer di antara politisi partai oposisi – Menerima keluhan terbanyak di masyarakat Sedang – Tidak mengalami antipati politik seperti BLT – Masih berupa program pilot sehingga blm dikenal masy. Baik – 20 persen kewajiban anggaran pemerintah mendukung keberlangsungan program BSM Baik

7

MENGAPA KITA BUTUH BANTUAN SOSIAL? 1. Dinamika Kemiskinan Pada 2009, 14,7 juta penduduk terentas dari kemiskinan, namun 13,2 juta diantaranya kembali jatuh di bawah garis kemiskinan, sehingga hanya 1,5 juta orang yang benarbenar terentaskan dari kemiskinan.

2. Kompensasi bagi Masyarakat Rentan karena Reformasi atau Penyesuaian Kebijakan. 3. Strategi Peningkatan bagi Warga Miskin untuk Mendapatkan Akses atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, dll. 4. Perlindungan dari 'Guncangan". NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

8

V. KOORDINASI, BIROKRASI, DESENTRALISASI Mengapa Kinerja Program Bantuan Sosial tidak seperti yang Diharapkan? • Birokrasi masih menjadi hambatan terbesar bagi pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan bantuan sosial yang efektif. • Apakah ini disebabkan karena kemampuan atau lebih karena pola pikir mereka? • Mengapa koordinasi sulit dilakukan:  Di antara lembaga pemerintah pusat  Hubungan antar pusat - provinsi - kabupaten  Pola pikir? Berorientasi proyek? Persaingan antar Lembaga? Kepemimpinan? • Masalah Anggaran:  Siklus  Saluran untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya  Proses audit dan evaluasi • Kasus PKH:  Melibatkan Kementrian Sosial, Kementrian Pendidikan, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Tenaga Kerja NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

9

Mengapa Kinerja Program Bantuan Sosial tidak seperti yang Diharapkan? • Setelah adanya desentralisasi, Pemerintah Kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat:  Isu kemampuan  Politik setempat  Hubungan dengan pemerintah di tingkat atasnya • Proses fiskal tidak sepenuhnya terdesentralisir  Siklus anggaran yang ada justru menciptakan kesenjangan dan menyebabkan penyempitan  Kekuasaan yang tinggi di tingkat pemerintah kabupaten, namun kurang didukung oleh instrumen untuk menjangkau desa dan masyarakat • Evaluasi Kinerja  Proses auditing lebih banyak menekankan pada "proses"  Penganggaran berbasis kinerja? NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

10

USAHA UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI (1) • Pengembangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden • Keputusan Presiden No.15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Untuk mendukung Visi-Misi SBY-Boediono dalam menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8-10% sampai akhir tahun 2014.


11 11

USAHA UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI (2) • TNP2K diberi mandat untuk meningkatkan program di tiap klaster  Pada kasus ini, TNP2K bertindak sebagai wadah pemikiran, melakukan advokasi proses perumusan kebijakan berbasis temuan. Implementasi program masih tetap menjadi kewenangan tiap kementerian. • Sekretariat TNP2K menjadi penentu akhir. Rapat Pleno TNP2K (dipimpin oleh Wakil Presiden) merupakan penentu keputusan. • Mulai dari awal TNP2K beranggapan bahwa data merupakan masalah utama peningkatan program pengentasan kemiskinan di Indonesia


12

VI. PILIHAN PENENTUAN SASARAN:

 Pengujian cara, meskipun ini membutuhkan data yang sangat akurat yang tidak tersedia di banyak negara dan mungkin mahal untuk diterapkan.  Sasaran berbasis geografis, dimana bantuan diberikan kepada semua warga yang tinggal di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.  Sasaran berbasis masyarakat, yang menggunakan struktur masyarakat untuk mengidentifikasi anggota masyarakat termiskin atau mereka yang memenuhi syarat sesuai kriteria yang telah disepakati.  Memberikan bantuan bagi anggota masyarakat yang masuk dalam kategori rentan tertentu; dan  Penentuan sasaran sendiri, seperti program pekerjaan dengan upah di bawah upah pasar, berdasarkan logika bahwa individu akan secara sadar memilih untuk keluar dari program. NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

13

PENENTUAN SASARAN SENDIRI:

KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG Pemerintah memberikan tabung gas LPG gratis (ukuran 3kg) bagi rumah tangga miskin, warung makan kecil, penjaja makanan, dan para pengusaha mikro lainnya 70 60 Konversi dari Minyak Tanah ke LPG

Billion Litres

50

1.5

40 30

59.7

20

39.3

36.8

2008

2009 (Perkiraan)

10 0 2005

Konsumsi BBM


14

METODOLOGI PENGUMPULAN DATA GENERASI PERTAMA 2005

Wawancara dengan kepala desa dan mengumpulkan informasi mengenai rumah tangga paling miskin dalam suatu masyarakat tertentu.

Cek-silang dengan berbagai sumber informasi kemiskinan lainnya, seperti data Kantor Keluarga Berencana, hasil sensus kemiskinan terdahulu (di beberapa provinsi).

Jumlah Awal Rumah Tangga Jumlah dalam Survei Rumah Tangga Miskin 2005


BPS mensurvei karakteristik ekonomi dan sosial rumah tangga terpilih. BPS menggunakan Proxy Means Test (PMT/Uji Nilai Tengah Proksi) untuk menentukan kelayakan

Daftar Akhir Rumah Tangga Miskin

15 15

MENYASAR EFEKTIVITAS Persentase Penerima Bantuan

100

Hanya 30% dari warga miskin yang menerima Beras, UCT dan Bantuan Kesehatan.

75 Beras untuk Keluarga Miskin 50 UCT 25 Wilayah Penentuan Sasaran yang efektif

Bantuan Kesehatan

0 1

2

3

4

5

6

7

8

Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penentuan sasaran

9 10

Desil Konsumsi Rumah Tangga Sumber: Susenas 2009 NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

16 16

METODOLOGI PENGUMPULAN DATA REVISI Miskin

Tujuan: menekan kesalahan inklusi dan eksklusi

Tidak Miskin

Penerima Bantuan Bukan Penerima Bantuan

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pra-Daftar Rumah Tangga (berdasarkan latihan pemetaan sensus kemiskinan)

+

Data individu dari program lainnya

+

Konsultasi dengan rumah tangga miskin

+

Penyisiran Survei


Jumlah Awal Rumah Tangga Jumlah dalam Survei Rumah Tangga Miskin 2011 17 17

PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS*

Analisis Data dan Pengembangan Model PMT TNP2K**

Basis Data Terpadu

Peningkatan Metodologi: - Lebih banyak rumah tangga yang disurvei (43% vs. 29 & pada 2008) - Penggunaan data sensus sebagai titik awal - Pelibatan komunitas - Lebih banyak variabel yang dikumpulkan untuk prakiraan kemiskinan yang lebih baik - Peningkatan metode Proxy Mean Testing (PMT) Catatan: * BPS: Biro Pusat Statistik ** TNP2K: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

18 18

MENGGUNAKAN PROXY MEAN TESTING • Mengingat heterogenitas Indonesia, model dibuat untuk setiap 500 kecamatan • Dengan menggunakan informasi dari PPLS, dapat dihitung indeks yang menjelaskan tingkat konsumsi rumah tangga Indeks = f (karakteristik rumah tangga & daerah) • Karakteristik rumah tangga terdiri dari kondisi perumahan dan status kepemilikan, aset/harta, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll.

• Rumah tangga kemudian dapat diurut ranking sesuai indeks • Rumus indeks ini khusus berlaku untuk tiap Kabupaten/Kota NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

19

CAKUPAN BASIS DATA TERPADU Basis Data Terpadu terdiri dari 40% dasar populasi sosial ekonomi Indonesia sesuai nama dan alamat

40 %

Hampir Miskin

24 %

120% Garis Kemiskinan Hampir Miskin

11,66%

Garis Kemiskinan Miskin

5%

80% Garis Kemiskinan Paling Miskin


20 20 19

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA • Namun kita tahu bahwa tidak ada data yang sempurna. Harus ada cara untuk mampu menangkap mobilitas, dan terutama pandangan masyarakat & kearifan lokal 

• Sehingga, kami menggabungkan rumus PMT dan pandangan masyarakat • Misalnya Raskin: Nama & alamat dari Pusat  memastikan keterbandingan nasional. Kemudian Desa dapat menghapus dan menambahkan nama untuk menyesuaikannya, sepanjang MASIH DI DALAM alokasi kuota  peningkatan setempat • Apakah hal ini masuk akal? Pada 500 desa yang kami amati pada akhir 2012, tingkat perubahannya adalah sekitar 9,6% dan 6% diantaranya karena masyarakat desa menganggap diri mereka sebagai rumah tangga 'mampu'. NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

21

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERLINDUNGAN SOSIAL •

Indonesia memiliki Undang-undang 40.2004 tentang Perlindungan Sosial (UU Sistem jaminan Sosial Nasional), yang memerintahkan tentang lima perlindungan • Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Pensiun, Hari Tua, dan Kematian

•

Kemajuannya sangat lambat. Kesehatan merupakan yang pertama, dan Jamkesmas (yang merupakan jaminan kesehatan bagi rakyat miskin) menjadi embrio bagi jaminan Kesehatan seperti diperintahkan oleh UU 40.2004

•

Mengapa demikian? Karena jangkauan Jamkesmas baru mencapai 35% dari seluruh penduduk Indonesia - 12% di atas garis kemiskinan negara

•

Raskin juga berada di atas garis kemiskinan - cakupannya mencapai 25%

•

Baru-baru ini, Pemerintah berniat untuk meningkatkan cakupan BSM (Bantuan Siswa Miskin) menjadi 25%

•

Sehingga, pada dasarnya program penanggulangan kemiskinan (terutama berbagai program Klaster I) merupakan program Perlindungan Sosial Indonesia NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

22

VII. TANTANGAN DI MASA DEPAN • Penyatuan pemberian program-peningkatan penggunaan data terpadu untuk kepentingan program pusat dan daerah • Perbaruan data - baik dari pendaftaran di masa mendatang serta dari keberatan terhadap program & penyelarasan sistem • Melengkapi spektrum perlindungan sosial - kesehatan, pendidikan, bantuan pendapatan - masih dalam perspektif data terpadu & program terintegrasi • Inklusi keuangan pada program perlindungan sosial • Melengkapi transisi menuju program jaminan sosial seperti yang diperintahkan oleh UU 40/2004 NATIONAL TEAM FOR THE ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

23

TERIMA KONDISI KASIH TERKINI PELAKSANAAN

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)


BERALIH DARI SUBSIDI UMUM MENJADI SUBSIDI TERARAH: PENGALAMAN INDONESIA DALAM BIDANG SUBSIDI BBM DAN REFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL

Recommend Documents