Subsidi BBM pada APBN
Komposisi Subsidi pada APBN
R
I
Subsidi BBM selalu menjadi issue yang menarik perhatian jika dikaitkan dengan total beban subsidi pada APBN. Hal tersebut dikarenakan subsidi BBM memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis subsidi yang lain pada postur APBN.
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
Grafik berikut menjelaskan bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini, share subsidi BBM selalu menjadi yang terbesar dari semua jenis subsidi baik pada APBN Induk, APBN Perubahan maupun LKPP. Bahkan share subsidi BBM terhadap total subsidi pada LKPP selalu di atas 50% kecuali pada tahun 2009 dan 2010.
Komposisi Subsidi pada APBN
100%
AP
300.000 250.000
KS AN AA N
79% 79% 68% 61%
60% 60% 60%
53% 56%
47%
54% 51%
44% 44% 43%
Subsidi Kedelai Subsidi Pajak
59% 51% 55% 50%
Subsidi Minyak Goreng
35% 33% 33% 150.000
LA
100.000
Kredit Program PSO 0%
Subsidi Benih Subsidi Pupuk
2007
2008
Subsidi Listrik
APBN
APBN-P
LKPP
2010
APBN
APBN
2009
APBN-P
LKPP
APBN
LKPP
APBN-P
D
LKPP
APBN
AN
APBN-P
LKPP
APBN
2006
Subsidi Pangan -50%
Subsidi BBM Persentase Subsidi BBM thd Total Subsidi
2011 2012
AR
2005
APBN-P
LKPP
APBN
APBN
APBN II
0
AN
PE
50.000
APBN-P
miliar rupiah
200.000
Subsidi Lainnya
IS A
AN
G
G
Sumber: NK APBN dan LKPP tahun terkait (data diolah)
AN
AL
Perkembangan Subsidi BBM pada APBN
Perkembangan Subsidi BBM (2001-2012)
BI triliun rupiah R
O
160 120 80 40 0 2001
2002
2003
APBN
2004
2005
2006
2007
APBN-P
2008
2009
2010
2011
2012
LKPP/Realisasi
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 1
Sumber: NK APBN dan LKPP tahun terkait (data diolah)
Grafik Perkembangan Subsidi BBM di atas menjelaskan bahwa sejak tahun 2001 hingga saat ini besaran Subsidi BBM selalu mengalami fluktuasi dan sejak 2009 trendnya menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2008 dan 2011 realisasi subsidi BBM telah melampui angka 100 triliun rupiah, dan pada tahun 2012 ini subsidi BBM juga diperkirakan akan lebih dari 100 triliun rupiah.
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Berdasarkan Tabel Perkembangan Subsidi BBM (2001-2012) di bawah, perubahan jumlah subsidi BBM dari APBN ke APBN-P atau dari APBN-P ke LKPP/Realisasi sejak tahun 2003 hingga 2011 memperlihatkan trend kenaikan yang sangat signifikan, kecuali pada tahun 2009 dan 2010 yang menurun, seperti pada tahun 2004 dengan perubahan sebesar 408% dan tahun 2007 sebesar 151%. Hal ini menunjukkan perencanaan dalam menentukan besaran subsidi BBM kurang akurat, yang bisa disebabkan oleh banyak faktor, baik eksternal maupun internal pemerintah.
–
Tabel Perkembangan Subsidi BBM (2001-2012)
BN
triliun rupiah
68,4 68,4 n/a
Growth
30,4 31,2 31,2
13,2 24,5 30,0
14,5 59,2 n/a
19,0 76,5 95,6
54,3 64,2 64,2
61,8 45,8 55,6 126,8 83,8 139,1
57,6 52,4 45,0
68,7 95,9 123,6 88,9 129,7 82,4 n/a
0% 100% 122% 408% 125% 100% 151% 110%
86%
93% 135%
KS AN AA N
APBN APBN-P LKPP/Realisasi
AP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PE
LA
Sumber: NK APBN dan LKPP tahun terkait (data diolah)
AN
D
AN
Persentase Subsidi BBM terhadap Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat
AR
Subsidi BBM vs. Belanja Negara 1.600
G AN
1.200 20%19%
1.000
600
14%
9% 10%10%
400
20%
19%
IS A
800
AL
triliun rupiah
30%
G
1.400
AN
6%
200
14%
13% 10% 8% 9% 8% 7%
8%
6% 5% 5%
5%
5%
4%
4%
14%
11% 7%
8% 8% 8%
10% 10% 9%
2001
2002
2003
2004
Belanja Pemerintah Pusat
2005
2006 Subsidi BBM
2007
2008
2009
2010
APBN
APBN-P
APBN
LKPP
APBN-P
LKPP
APBN
APBN-P
LKPP
APBN
APBN-P
LKPP
APBN
APBN-P
APBN
LKPP
APBN-P
LKPP
APBN
APBN
APBN II
APBN
APBN-P
PAN
APBN
APBN-P
PAN
Realisasi
APBN
APBN-P
0%
APBN-Penyesuaian
BI R
O
0
2011 2012
Persentase Subsidi BBM thd Belanja Negara
Sumber: NK APBN dan LKPP tahun terkait (data diolah)
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 2
Berdasarkan grafik di atas, trend persentase subsidi BBM terhadap APBN, yang dalam hal ini dicerminkan oleh Belanja Negara, sejak tahun 2001 hingga 2012 mengalami fluktuasi, di mana pada APBN-P 2001 persentasenya sebesar 19% dan pada APBN 2012 sebesar 9%. Hal ini terjadi karena pertumbuhan Belanja Negara yang lebih dari 4 kali lipat pada APBN 2012 dibandingkan APBN-P 2001, sementara perkembangan subsidi BBM pada 2012 hanya hampir 2 kali lebih besar daripada subsidi BBM pada tahun 2001.
D
PR
R
I
Pada tahun LKPP 2005 persentase subsidi BBM terhadap Belanja Negara juga mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 19%, yang disebabkan oleh peningkatan subsidi BBM yang cukup signifikan yaitu dari 76,5 triliun rupiah pada APBN II 2005 menjadi 95,6 triliun pada LKPP 2005, sementara Belanja Negara justru mengalami penurunan dari 565,1 triliun rupiah menjadi 509,6 triliun rupiah.
–
SE
TJ
EN
Sejak tahun 2009 hingga 2012 persentase subsidi BBM terhadap Belanja Negara bekisar di bawah angka 10% dengan trend kenaikan yang landai. Kecenderungan ini mencerminkan bahwa kenaikan jumlah subsidi BBM tidak sampai membuat guncangan yang berlebihan terhadap APBN.
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
Hal senada juga ditunjukkan oleh trend presentase subsidi BBM terhadap Belanja Pemerintah Pusat seperti grafik di bawah , dimana sejak tahun 2001 hingga 2008, terjadi fluktuasi yang besar terhadap persentase tersebut, bahkan hingga mencapai angka 26% pada LKPP 2005. Sedangkan pada tahun 2009 hingga 2012 presentase subsidi BBM terhadap Belanja Pemerintah Pusat memperlihatkan trend kenaikan yang landai.
Subsidi BBM vs. Belanja Pemerintah Pusat 25%
AN
800
20%
14% 12%
11% 12%11%
11%
9%
8% 8% 7%
8%
7%
6%
9%
13% 10%
APBN
APBN-P
APBN
LKPP
APBN-P
LKPP
APBN
APBN-P
LKPP
APBN
APBN-P
LKPP
APBN
APBN-P
APBN
LKPP
APBN-P
LKPP
APBN
APBN
APBN II
APBN
APBN-P
APBN
APBN-P
0% PAN
Realisasi
IS A APBN-P
15%
BI R
O
AN
AL
APBN-Penyesuaian
0
13%13%
12%
5%
AN
200
18%
17%
AR
G
400
20%
20%
19%
14%14%
G
12%
PAN
600
APBN
triliun rupiah
1.000
30%
26%
D
26%
AN
1.200
2001
2002
2003
2004
Belanja Pemerintah Pusat
2005
2006
Subsidi BBM
2007
2008
2009
2010
2011 2012
Persentase Subsidi BBM thd Belanja Pemerintah Pusat
Sumber: NK APBN dan LKPP tahun terkait (data diolah)
BBM Bersubsidi Dari tiga jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, Premium merupakan jenis BBM yang paling besar mendapatkan subsidi dalam volume subsidi. Berdasarkan APBN 2012, Volume Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 3
subsidi untuk Premium, Solar dan Minyak Tanah berturut-turut adalah 24.410 ribu kl, 13.890 ribu kl dan 1.700 ribu kl.
TJ
EN
D
PR
R
I
Berdasarkan grafik-grafik di bawah, trend konsumsi Premium mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari 101.867 ribu barel pada tahun 2005 menjadi 148.575 ribu barel pada tahun 2010. Demikian juga dengan trend impor yang mengalami kenaikan dari 39.009 ribu barel pada tahun 2005 menjadi 78.226 ribu barel pada tahun 2010 dan bahkan mencapai 86.246 ribu barel pada tahun 2011. Sedangkan trend produksi BBM justru kenaikannya tidak signifikan, yaitu dari 71.013 ribu barel pada tahun 2005 menjadi 77.174 ribu barel pada tahun 2010, sehingga pada tahun 2010 jumlah impor Premium telah melampaui jumlah produksi BBM. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ketergantungan pada BBM impor semakin tinggi, yang tentunya membawa konsekuensi pada meningkatnya besaran subsidi BBM, dikarenakan BBM impor sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dan harga minyak internasional.
AP
BN
–
SE
Sementara untuk Solar, trend konsumsi tidak mengalami kenaikan yang signifikan, demikian juga dengan trend produksinya. Sedangkan trend impornya justru mengalami penurunan. Hal ini menguntungkan karena pengaruh nilai tukar dan harga minyak internasional menjadi tidak begitu signifikan.
PE
LA
KS AN AA N
Sejalan dengan program pengalihan dari minyak tanah ke LPG 3kg, trend konsumsi dan produksi minyak tanah mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan impor minyak tanah sejak tahun 2009 tidak lagi dilakukan.
AN
Premium
D AN AR
120.000
G
80.000
2004
2005
Produksi
2006
2007
Impor
2008
2009
2010
2011*
Konsumsi
BI R
O
AN
AL
IS A
0
G
40.000
AN
Ribu Barel
160.000
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 4
Ribu Barel
Solar 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Konsumsi
PR
Impor
TJ
EN
D
Produksi
R
I
2004
SE
Minyak Tanah
BN AP
60.000 40.000
KS AN AA N
Ribu Barel
–
80.000
20.000 0 2005
2006
2007
LA
2004
Impor
2009
2010
2011*
Konsumsi
AN
PE
Produksi
2008
Penyusun: Jeffry Simorangkir
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
Sumber : Data Kementerian ESDM (data diolah)
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 5
