RANCANGAN
APBN 2015
HAL BARU
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015
MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RANCANGAN
APBN 2015
BASELINE BUDGET
Disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintah baru. Baseline budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI ..........................................................................................................
Penyusunan Kapasitas fiskal
Januari-Februari 2014
SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
19 Maret 2014
Pembicaraan Pendahuluan
3 Juni - 10 Juli 2014
RINCIAN BELANJA Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program) yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.
Pembahasan dengan DPR
AgustusSeptember 2014
DANA DESA
Penambahan alokasi baru pada transfer ke daerah yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
FORMAT BARU Format Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan.
September 2014
Oktober 2014
Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan & RAPBN
15 Agustus 2014
Sidang Paripurna DPR tentang Pengesahan UU APBN UU tentang APBN 2015
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran
November 2014
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L
10 Juli 2014
Penyerahan DIPA
Desember 2014
RANCANGAN
APBN 2015
RANCANGAN
APBN 2015
1 2 3
ARAH KEBIJAKAN FISKAL Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
TIGA LANGKAH UTAMA Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja. Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.
PENDAPATAN N E G A R A
BELANJA NEGARA
Rp1.762,3
Rp2.019,9
meningkat 7,8% dari APBNP 2014
meningkat 7,6% dari APBNP 2014
TRILIUN
TRILIUN
DEFISIT
ANGGARAN
Rp257,6 TRILIUN
2,32% terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 yang sebesar 2,40 % terhadap PDB
RANCANGAN
APBN 2015
RANCANGAN
APBN 2015
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
pertumbuhan ekonomi (%)
PENDAPATAN NEGARA Bea Cukai 10%
inflasi (%)
4,4
5,6
PNBP 23%
suku bunga SPN 3 bulan (%)
nilai tukar (Rp/US$1)
11.900
Rp388,0 T
6,2
lifting minyak
harga minyak
105 (US$/barel)
(ribu barel/hari)
845
Rp177,5 T
Pajak 67% Hibah
Rp3,4 T
Rp1.193,4 T lifting gas (MBOEPD)
1.248 - Asumsi Dasar Ekonomi Makro adalah dasar perhitungan postur Rancangan APBN 2015 - Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun berdasarkan sasaran yang terdapat pada RPJMN dan RKP tahun 2015 serta perkembangan perekonomian global maupun domestik tahun 2014 dan 2015
TOTAL: Rp1.762,3
TRILIUN
RANCANGAN
RANCANGAN
APBN 2015
APBN 2015
PENERIMAAN PERPAJAKAN
PENERIMAAN PERPAJAKAN
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN (%)
triliun rupiah 1800 13,3
1600
12,0 1400
12,40
12,5
12,3
12,4
1200
11,0
11,3
1000
11,9 1.077,3
1.370,8
1.246,1
980,5
658,7
600
280,6
347,0
409,2
723,3
491,0
200 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Penerimaan Perpajakan
2010
2011
2012
2013
APBNP 2014
RAPBN 2015
peraturan
perpajakan
melalui
penyempurnaan
13
perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan,
12
dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara
10
619,9
penerimaan
14
11
873,9
800
400
11,8
11,9
12,3
• Optimalisasi
perundang-undangan
sektoral; • Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyesuaian
9
kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh
8
nonmigas;
7
• Meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam bentuk
6
pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi
5
pada sektor atau komoditas tertentu; dan
Tax Ratio (RHS)
• Mengendalikan konsumsi barang kena cukai antara lain dalam bentuk penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
Kebijakan Insentif Fiskal • Pemberian insentif pajak ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu; • Hilirisasi pertambangan melalui disinsentif bea keluar dengan memperhatikan tahapan kesiapan pembangunan smelter; • Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; • Pembebasan pengenaan PPN untuk impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis; dan • Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
RANCANGAN
APBN 2015
RANCANGAN
APBN 2015 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BELANJA NEGARA
PERKEMBANGAN PNBP (%)
triliun rupiah
40,0
450,0
35,7
400,0 350,0
35,0
32,7 30,9 27,0
30,4
29,7
300,0
26,8
109,0
250,0 200,0
27,4
138,0
30,0 26,3 146,0
151,1
24,7
175,3
22,0
101,4
90,3
25,0
23,7
116,2
68,9
181,2
20,0
Rp630,9 T
Dana Desa
Rp9,1 T
Transfer Daerah 31%
Belanja Kementerian dan Lembaga 30%
15,0
150,0 43,1 100,0
40,4
211,6
193,5
158,1
50,0 -
85,3
2004
2005
125,8
124,8
103,8
2006
2007
2008
PNBP Migas
2009
205,8
203,6
211,7
206,8
10,0
Rp600,6 T
152,7
5,0
2010
PNBP Nonmigas
2011
2012
2013
APBNP 2014
RAPBN 2015
-
% thd Pendapatan Negara (RHS)
Langkah Optimalisasi PNBP • Peningkatan produksi migas dengan memenuhi target lifting minyak bumi dan gas bumi; • Kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara; • Pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi; • Menentukan dividen dengan tetap menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan
nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham; • Penyempurnaan/reviu PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L guna
intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; serta • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan
Belanja Lainnya 10%
Rp191,7 T Pembayaran Bunga Utang 8%
Subsidi 21%
Rp433,5 T
Rp154,0 T
evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP.
TOTAL: Rp2.019,9
TRILIUN
RANCANGAN
RANCANGAN
APBN 2015
APBN 2015
BELANJA PEMERINTAH PUSAT PENINGKATAN KETERSEDIAAN Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur Perhubungan: Mendukung Keterhubungan Antar Wilayah
• Pembangunan jaringan transmisi sepanjang 519 KMS (on going) dan 76,8 KMS (COD), kapasitas gardu induk sebesar 2.680 MVA (on going) dan 480 MVA (COD), serta kapasitas gardu distribusi sebesar 147,04 MVA
• Pembangunan 265 km jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 48 unit lokomotif, kereta rel disel (KRD), kereta rel listrik (KRL), tram, dan railbus
• Penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 93.323 RTS
• Pembangunan 5 bandar udara baru, pengembangan dan rehabilitasi 51 bandar udara, serta pelayanan rute perintis sejumlah 145 rute. • Pembangunan 59 prasarana dermaga penyeberangan dan pembangunan/peningkatan/
• Produksi/lifting migas, terdiri dari minyak bumi sebanyak 830-900 MBOPD dan gas bumi sebanyak 1.235-1.260 MBOEPD • Penambahan jaringan gas pada dua kota • Peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 83,18% Kementerian ESDM: Rp11,3 triliun
rehabilitasi pelabuhan perintis di 26 lokasi
Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas
Peningkatan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan kualitas, akses, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui program-program, antara lain: • Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi 30,1 juta siswa SD/SDLB/MI/Ula dan 14,3 juta siswa SMP/SMPLB/ Mts/Wustha • Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, melalui: penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 10,6 juta siswa SMA/SMK/MA dan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas rusak • Menyediakan bantuan bagi sekitar 6,9 juta siswa miskin SD/ SDLB/MI, 2,9 juta siswa miskin SMP/SMPLB/MTs, 1,3 juta siswa miskin SMA/SMK/MA, dan 194,8 ribu mahasiswa kurang mampu penerima Bidik Misi • Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, antara lain dengan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp67,2 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum: Rp74,2 triliun*
Kementerian Agama: Rp50,5 triliun
Kementerian Perhubungan: Rp44,6 triliun * Kementerian Pekerjaan Umum juga memiliki tugas terkait infrastruktur permukiman dan sumber daya air
PENGUATAN Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Energi dan Lainnya: Menunjang Ketahanan Energi
• Pembangunan jalan baru sepanjang 240,94 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 2.471,2 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 11.716 m, dan pembangunan flyover/underpass sepanjang 1.213,3 m
• Pembangunan jembatan timbang di 2 lokasi dan Pengembangan bus rapid transit (BRT) sebanyak 50 unit
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Program penanggulangan kemiskinan, meliputi: • Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial • Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat • Klaster III : Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro • Klaster IV : Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan Prasarana/Sarana Murah Sasaran utama tahun 2015 menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9-10%, dengan program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain: • Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk sekitar 3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat memeriksakan kesehatan dan memenuhi tingkat kehadiran pendidikan bagi anggota keluarganya • Peningkatan kualitas 400 KUMKM melalui klasifikasi dan revitalisasi koperasi
Kementerian Sosial: Rp8,0 triliun Kementerian Koperasi & UKM: Rp1,5 triliun
Infrastruktur Perumahan dan Permukiman • Pembangunan 120 twin block rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta penyediaan fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan swadaya sebanyak 20.000 unit Kementerian Perumahan Rakyat: Rp4,6 triliun
Kegiatan terkait pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penanganan isu strategis, yang antara lain mencakup penguatan konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan, dan diversifikasi pemanfaatan energi.
- Pembangunan pendidikan diarahkan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas serta mempunyai daya saing tinggi melalui peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi, serta meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. - Pemerintah terus melakukan upaya komprehensif untuk melanjutkan, menyempurnakan, dan mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
RANCANGAN
RANCANGAN
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
APBN 2015
penguatan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Kesehatan Murah untuk Masyarakat
• Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap hingga mencapai 91% • Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 70 puskesmas • Jumlah balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 300.000 balita • Rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi masingmasing sebanyak 61 rumah sakit dan 50 puskesmas • Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 225 kabupaten/kota • Persentase anak batita yang mendapat imunisasi campak dosis kedua sebesar 90% • Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebesar 35% • Meningkatnya persentase produk obat yang memenuhi syarat sebesar 97,5%
Ketahanan Pangan untuk Stabilisasi Harga dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat • Peningkatan produksi padi mencapai 73,4 juta ton GKG • Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, kopi 4.850 ha, teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 ha, kapas 3.300 ha, dan karet 19.550 ha • Peningkatan produksi perikanan menjadi 13,5 juta ton, perikanan tangkap 6,2 juta ton dan perikanan budidaya 7,3 juta ton • Pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, dan tata air mikro untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan seluas 350.000 ha
APBN 2015
PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN Pemantapan Keamanan Dalam Negeri • Pemenuhan rasio polisi terhadap masyarakat sebesar 1 : 582 • Persentase penambahan ketersediaan alat utama dan alat khusus kepolisian sebesar 4,61% • Penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut, keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11% • Peningkatan clearance rate tindak pidana di wilayah polda sebesar 52% • Tercapainya 54.560 komunitas forum kemitraan polisi dan masyarakat yang berpartisipasi aktif pada 50 Polres untuk membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (community policing)
Polri: Rp47,2 triliun
• Bantuan budidaya padi seluas 350.000 ha, bantuan budidaya jagung seluas 35.000 ha, serta bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 7.596 unit • Perluasan sawah seluas 40.000 ha, dan perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 25.000 ha • Pemberdayaan 429 desa mandiri pangan dan 144 kawasan mandiri pangan. Kementerian Pertanian: Rp15,8 triliun Kementerian Kelautan & Perikanan: Rp6,4 triliun
Kementerian Kesehatan: Rp47,4 triliun Badan POM:Rp1,2 triliun
Peningkatan Kemampuan Pertahanan dalam Menegakkan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI
• Modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) integratif mencapai 40% matra darat (21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%) • Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri mencapai 8%
Kementerian Pertahanan: Rp95,0 triliun
- Program di bidang kesehatan dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat - Program ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri
Peningkatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan difokuskan antara lain pada peningkatan kemampuan memantau dan mendeteksi ancaman terorisme, serta peningkatan daya guna industri pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista TNI dan almatsus Polri.
RANCANGAN
RANCANGAN
APBN 2015
APBN 2015
SUBSIDI
SUBSIDI ENERGI
PERKEMBANGAN SUBSIDI 2004-2015
PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI 2004-2015
triliun Rupiah
400
%
triliun Rupiah
450,0
40,0
38,7 400,0
70,0 52,7 31,5
350,0
39,9 300,0
45,1
250
30,0
200
25,0
39,7
23,7
52,3 21,5
200,0 16,1 14,0
150,0
-
35,0
103,8 94,6
33,3 16,3 20,2 71,3
104,4
223,0
12,8 94,6
116,9
43,5
350,3
52,8 140,0
306,5 255,6
94,6
6,1
363,5
310,0
90,4
5,8
2005
Sumber : Kementerian Keuangan
2006
2007 Subsidi Energi
2008
2009
Subsidi Non-Energi
2010
2011
2012
2013
APBNP 2014 RAPBN 2015
291,1
100 15,0
5,0
5,9
150
20,0
10,0
3,6 2004
100,0
83,9
19,8
50,0
72,4 300
26,8
250,0
100,0
350
45,0
500,0
30,4
2,3 50
0
33,1
8,9
69,0
2004
95,6
2005
64,2
2006
246,5
57,6 139,1
211,9
210,0
2012
2013
165,2
49,5
83,8
82,4 45,0
2007
2008
2009
2010
2011
0,0
Sumber : Kementerian Keuangan
BBM, LPG Tabung 3 KG dan LGV
APBNP 2014
Listrik
Persentase Belanja Subsidi terhadap Belanja Negara(RHS)
Subsidi BBM Rp291,1 T Arah Kebijakan Subsidi Arah kebijakan subsidi dalam tahun 2015 untuk menjaga stabilitas harga; membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM
• meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM • mengurangi konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap • melanjutkan konversi BBM ke BBG • melanjutkan pengendalian BBM bersubsidi (Permen ESDM No 1/2013) • mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan
Subsidi listrik Rp72,4 T • meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran • meningkatkan rasio elektrifikasi • menurunkan susut jaringan • menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik • meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik panas bumi
RAPBN 2015
RANCANGAN
RANCANGAN
APBN 2015
APBN 2015
SUBSIDI NON ENERGI
PEMBAYARAN BUNGA UTANG
PERKEMBANGAN SUBSIDI non ENERGI 2004-2015
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2004-2015
triliun Rupiah
80,0 %
triliun rupiah
70,0
160,0
154,0 6,1
60,0
140,0
50,0
120,0
40,0
5,9
5,7
5,3
65,2
65,2
60,0
54,9 43,0
63,7
59,9
54,1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APBNP 2014
RAPBN 2015
*** Terdiri dari Subsidi Minyak Goreng dan Subsidi Lainnya Sumber : Kementerian Keuangan
• Subsidi pangan: Rp18,9 untuk penyediaan beras dengan harga murah bagi rakyat miskin, dengan sasaran 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) @ 15 Kg per RTS selama 12 bulan • Subsidi pupuk Rp35,7 T dan subsidi benih Rp0,9 T, untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan • Subsidi PSO sebesar Rp3,3 T untuk PSO penumpang angkutan kereta api, PSO penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan PSO informasi publik • Subsidi bunga kredit program Rp2,5 T, untuk mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi • Subsidi pajak Rp8,7 T, untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis
4,0 70,2
66,8
61,5
100,5 98,7
22,2
24,2
22,6
25,7
28,5
30,1
26,9
26,5
30,3
20,0
-
3,0
2,0
2004
2005
2006
Dalam Negeri
Subsidi Non Energi meliputi:
93,3
88,4
5,0
5,3
42,6
40,0
-
93,8
6,0 5,3
120,6
4,8
79,8
79,1
80,0
10,0
5,1 113,0
88,4
20,0
5,2
5,0
100,0
30,0
135,5
5,4 4,8
7,0
140,0
2007
2008
Luar Negeri
2009
2010
2011
Total Pembayaran Bunga Utang
2012
14,3
14,9
14,0
2013
2014 APBNP
2015 RAPBN
% thd Outstanding (RHS)
Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (2) meminimasi dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan mempertimbangkan pelaksanaan lindung nilai (hedging). Pembayaran bunga utang diperkirakan sebesar Rp154,0 triliun, yang terdiri dari: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp140,0 triliun, dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14,0 triliun.
1,0
0,0
RANCANGAN
APBN 2015
RANCANGAN
APBN 2015
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA Rp104,4 T
Dana Desa 1%
Dana Transfer lainnya 16%
Rp9,1 T
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2004-2015 %
triliun Rupiah
700,0
35,0 33,9
600,0
Dana Keistimewaan DIY
34,0
33,4 32,9
Rp0,5 T
33,1 33,0
500,0
32,2 31,8
31,8 400,0
Dana Otonomi Khusus 3%
300,0
Dana Perimbangan 80%
Rp509,5 T
TOTAL: Rp640,0
TRILIUN
Dana Bagi Hasil 24%
Rp35,8 T
29,7
596,5 480,6
640,0
226,2
100,0 129,7
150,5
2004
2005
2006
253,3
292,4
308,6
31,0 30,0
513,3
411,3
200,0
0,0
32,0
29,0
344,7
28,0
2007
2008
2009
2010
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
2011
2012
2013
2014
2015
27,0
% thd Belanja Negara
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Rp124,4 T Dana Alokasi Khusus 7%
30,4 29,5
Rp16,5 T
31,7
31,1
Dana Alokasi Umum 69%
Rp349,2 T
• Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah • Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah • Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana • Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel • Mengalokasikan dana desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
RANCANGAN
RANCANGAN
APBN 2015
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Rp124,4 T
Rp349,2 T
dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T
dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah
DANA KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta • Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp547,5 miliar, dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (3) kebudayaan (5) tata ruang
Rp35,8 T
dialokasikan untuk urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. DAK tersebut dialokasikan untuk seluruh daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (Rp33,0 T), serta sebagai DAK Tambahan untuk melanjutkan affirmative policy bagi daerah tertinggal, untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi (Rp2,8 T)
DANA OTONOMI KHUSUS
Dana Otonomi Khusus Rp16,5 T
TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
(4) pertanahan
Dana Alokasi Khusus
APBN 2015
dibagi untuk Provinsi Papua Rp4,9 T, Provinsi Papua Barat Rp2,1 T, dan Provinsi Aceh Rp7,0 T, serta dana tambahan Otsus Infrastruktur Rp2,5 T, dibagi untuk Provinsi Papua Rp2,0 T, dan Provinsi Papua Barat Rp0,5 T. Dana tambahan Otsus Infrastruktur digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
DANA TRANSFER LAINNYA
• Dana Transfer Lainnya Rp104,4 T, dialokasikan antara lain untuk: - Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp70,3 T untuk guru PNSD sertifikasi; dan Rp1,1 T untuk tambahan penghasilan guru PNSD nonsertifikasi - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah - Dana Insentif Daerah Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu - Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
RANCANGAN
APBN 2015 TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
Dana Desa Rp9,1 T
DANA DESA dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selain dana desa, setiap desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/ kota berupa: a. bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota paling sedikit 10 % b. alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota setelah dikurangi dana alokasi khusus c. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota
© 2014 Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Sutikno Slamet Lantai 18 Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 www.anggaran.depkeu.go.id
[email protected]
