Info. Edisi Ke-39 DPBNI MEDIA KOMUNIKASI PESERTA. 49 tahun. Dana Pensiun

Info

Edisi Ke-39

DPBNI

2009

M E D I A K O M U N I K A S I P E S E R TA

Sejarah Perjalanan

49

tahun

Dana Pensiun

BNI

Daftar Isi Edisi 39 / 2009

Info Dana Pensiun BNI

Pembina Direksi Dana Pensiun BNI Penanggung Jawab Direktur UKR Dewan Redaksi Iwan Dharmasatyawan (Pemimpin merangkap Anggota) Arutlah (Wakil Pemimpin merangkap Anggota) Masbudi Hanifah (Anggota) Hariyanto (Anggota) Sirkulasi Divisi USM Alamat Redaksi Jl. Raden Saleh No. 10 Jakarta Pusat 10430 Telepon 021 - 31909369 Fax 021 - 31902187 e-mail : [email protected] Website : www.dapenbni.co.id

1 3 4 11 12 20 24

Surat Pembaca

28 39 42 45 47

Salinan Laporan Tahunan Dewan Pengawas DPBNI Tahun 2008

Salam Dari Redaksi Sejarah Perjalanan 49 Tahun DPBNI Pensiunan Kecil yang Sukses dan Enjoy Materi Pasal-Pasal PDP BNI Yang Berubah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Manfaat Pensiun Penyampaian Neraca, Hasil Usaha dan Ringkasan Portofolio Investasi serta Hasilnya

Gangguan Layanan Askes Shalat dan Kemenangan Daftar Ulang Pensiunan Tahun 2009 Berita Duka Cita Cover Belakang Dalam : Penghargaan Yang Diterima DPBNI Cover Belakang Luar : Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1430 H

Pencetak PT PP Mardi Mulyo Cover Depan : “Sejarah Perjalanan 49 DPBNI”

Majalah Info Dana Pensiun BNI diterbitkan untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang Dana Pensiun pada umumnya dan Dana Pensiun BNI pada khususnya serta membangun komunikasi dua arah antara Dana Pensiun BNI dan peserta

Diterbitkan untuk kalangan sendiri

Surat Pembaca Keluhan Pensiunan BNI Kami adalah pensiunan Bank BNI Wilayah 06 Surabaya dan mantan warga Kantor Besar Divisi REN ISDPPO yang pensiun pada tahun 1994. Perkenankan saya berbagi pengalaman saya mengenai jaminan kesehatan bagi Pensiunan Bank BNI yang bekerja sama dengan BNI Life sebagai penjaminnya. Pada tahun 2004 pernah operasi sakit jantung dan pada tahun 2008 lalu saya diberi ujian lagi oleh Tuhan YME berupa sakit dan harus menjalani rawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya selama 4 hari. Disini saya menggunakan fasilitas dari BNI Life sebegai penjamin. Setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dokter dan RSAL, saya diijinkan pulang, dengan catatan dua minggu lagi harus melakukan rawat jalan dan paling tidak 3 kali setelah dirawat. Selama melakukan rawat jalan, kami diharuskan menjalani test laboratorium dan menebus obat dengan resep dokter dengan uang pribadi. Sesuai dengan aturan pada buku petunjuk BNI Life, kami melakukan klaim (reimburstment) kepada BNI Life Jakarta via BNI Life Surabaya Bintoro, karena kami takut kalau dikirim langsung ke BNI Life Jakarta tidak sampai seperti pengalaman rekan pensiunan dari Sidoarjo. Setelah menunggu beberapa lama,

akhirnya kami mendapatkan surat balasan dari pihak BNI Life Jakarta, tetapi betapa terkejutnya kami, karena yang datang adalah surat penolakan klaim dari rawat jalan. Dalam surat penolakan tsb disebutkan bahwa dasar penolakan klaim yaitu test laboratorium tidak menunjang/sesuai pada sakit waktu rawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, dan yang lebih mengecewakan lagi adalah lampiran yang dikirimkan kembali salah satunya (KTP) milik orang lain bukan milik kami. Karena test dan resep obat tsb adalah anjuran dokter dan belum lebih dari 120 hari pasca rawat inap, maka menurut kami penolakan tsb adalah akal-akalan BNI Life untuk tidak membayar klaim reimburstment dari kami. Terus terang saja kami sangat berharap dengan reimbursment tsb, maklum kami adalah pensiunan dan keadaan ekonomi semakin sulit, apalagi ditambah fasilitas pensiunan yang banyak dikurangi. Untuk hal ini kami sudah meminta tolong kepada petugas BNI Life Surabaya Bintoro untuk meneruskan permasalahan ini ke BNI Life Jakarta, dengan harapan mendapatkan jawaban secepatnya. Masa iya sih pada masa pensiun, kami harus bersusah payah dan dipusingkan dengan urusan jaminan kesehatan kami, lagi pula siapa sih yang ingin sakit. Pada kesempatan ini kami

juga ingin berpesan kepada para Bapak/Ibu Pensiunan agar lebih jeli lagi dalam masalah pertanggungan kesehatan yang dijaminkan kepada BNI Life. Juga untuk Bank BNI mungkin harus mempertimbangkan lagi untuk bekerjasama dengan pihak BNI Life dalam masalah penjaminan kesehatan, apabila kinerjanya seperti ini terus. Demikian uneg-uneg / keluhan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila dalam tulisan ini ada yang menyinggung perasaan orang lain. Wassalam. (Soetjitro, Pensiunan W06, No.Dana 037000)

Ucapan Terima Kasih Kepada Yth. Dana Pensiun BNI Jl. Raden Saleh No. 10 Jakarta Pusat 10430. Dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah menerima Majalah Info DPBNI Edisi Ke-38/2009 sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar, untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah agar maklum, atas bantuan serta kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. PP BNI TARAKAN Pengurus, Ttd. H. Mudransyah HA. Rauf (Ketua) Eko Suprapto, SE (Sekretaris)

Melalui rubrik ini, peserta Dana Pensiun BNI dapat menyampaikan saran dan pendapatnya tentang investasi, pengelolaan Dana Pensiun BNI dan lain-lain. Untuk itu bagi peserta Dana Pensiun BNI, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, yang berhasrat menyampaikan saran, kritik dan pendapatnya, harap menulis surat dan mencantumkan identiasnya. Kritik saran yang membangun sangat kami harapkan.

Info DPBNI Edisi ke 39/2009

1

Surat Pembaca Secara Rutin Kiriman Info DPBNI Telah Diterima Kepada Yth. Dana Pensiun BNI. Kami sampaikan bahwa secara rutin kami telah menerima kiriman Majalah Info DPBNI. Untuk itu kami sampaikan terima kasih sehingga para Pensiunan Bank BNI pada umumnya bisa mengetahui baik perkembangan keuangan maupun kondisi Dana Pensiun BNI. Perlu kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya PP BNI Cabang Purworejo cukup dikirimi sebanyak 25 exemplar saja karena jumlah pensiunan hanya sebanyak 29 orang sebagian sudah manula sehingga susah untuk membacanya. Demikian agar maklum dan terima kasih. PP BNI CAB. PURWOREJO Ttd. H. Kirman Sm (Ketua)

Memanfaatkan Waktu Saudara-saudaraku Pensiunan Bank BNI yang saya hormati dan cintai. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pada halaman dua surat pembaca Info DPBNI Edisi Ke-38 / 2009 merupakan ulasan yang baik sekali dan bermanfaat untuk memberi semangat kepada kita semua yang sudah memasuki masa pensiun. Bagi rekan-rekan yang bekerja sejak tahun 1966 seperti saya, telah mengalami masa-masa indah mulai dari

2


dapat natura, beras, sabun, mentega sampai bergelantungan naik kereta api dengan bahan bakar kayu atau Bus Robur, sampai baju pada hitam terkena asap, berdesakan dengan tukang sayur dan tukang ayam. Semuanya adalah kenangan yang tak terlupakan. Dari surat pembaca tersebut, janganlah semata-mata dilihat hasilnya saja, tetapi yang lebih penting adalah mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mari kita buka lembaran baru, La Tahzan alias jangan bersedih. Berikut ini saya sampaikan satu jenis lapangan usaha yang saat ini sedang digeluti dan berkembang serta menghasilkan yaitu penjualan Ar-Hexa (Air Hexagonal / Hexagonal Water). Ar-Hexa diproduksi oleh PT. GSI dengan teknologi tinggi dengan 3 tahap yaitu filterisasi, reverse osmosis dan far infrared rays, yang memakai bahan baku dari mata air di desa Citiis di kaki Gunung Salak Bogor. Sehingga sangat ideal untuk dikonsumsi karena tidak mengandung polutan (TDS=0), bahkan dapat untuk terapi membantu penyembuhan berbagai keluhan kesehatan dan harganya terjangkau. Tersedia dalam kemasan galon 19 ltr, 11,5 ltr, 5 ltr, botol 1,5 ltr, 600 ml, 330 ml dan cup 240 ml. Apabila rekan-rekan Pensiunan Bank BNI tertarik, pesanan dapat menghubungi 021-7459149, 081574797382, dan kami juga mengajak saudarasaudara yang berkeinginan memanfaatkan waktu untuk bergabung dengan kami dengan membuka depo penjualan Ar-

Hexa dimana anda bertempat tinggal dengan menghubungi nomor telepon diatas. Demikian agar maklum, kami menunggu kabar dari rekan-rekan Pensiunan Bank BNI. Wassalam. (Wandowo Arjosiswoyo)

Distribusi Majalah Info DPBNI Kepada Redaksi Majalah Info DPBNI di Jakarta. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sbb.: 1. Cabang Selat Panjang secara rutin menerima distribusi Majalah Info DPBNI pada setiap edisi terbitnya; 2. Sebagai Cabang terpencil, informasi melalui media ini sangat membantu kami dalam menjalankan tujuan bisnis Bank BNI pada umumnya; 3. Namun demikian distribusi Majalah yang kami terima pada setiap edisinya sangat kekurangan, mengingat total pegawai kami adalah 23 orang, sedangkan Majalah Info yang kami terima hanya 20 exemplar. Demikian agar maklum, semoga mendapat perhatian Saudara atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. BNI CAB SELAT PANJANG Ttd. Helman AKC)

(Penyelia

UMC

&

Salam Redaksi

Salam dari Redaksi Assalamu’alaikum Wr Wb. Pada tahun 2009 ini tepatnya tanggal 6 April yang lalu DPBNI telah berusia 49 tahun, dan saat ini kita telah melewati Semester Pertama Tahun 2009 yang penuh dengan kejutan dan tantangan karena adanya Krisis Keuangan Global yang belum mereda dan proses Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bahkan pada tanggal 17 Juli 2009 Jakarta kembali diguncang bom yang terjadi di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton. Keadaan tersebut sempat membuat pelaku ekonomi cemas. Krisis Keuangan Global secara perlahan-lahan mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai naiknya harga-harga saham yang diperdagangkan di Bursa New York, Tokyo, HongKong dan diikuti oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga perekonomian dunia perlahan-lahan mulai bergairah lagi. Kenaikan harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia berpengaruh langsung kepada kinerja Dana Pensiun BNI dalam hal ini nilai wajar investasi saham yang diperdagangkan di BEI yang dimiliki Dana Pensiun BNI menjadi naik sehingga kekayaan Dana Pensiun BNI otomatis meningkat juga. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan Laporan Aktiva Bersih yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Dana Pensiun BNI. Aktiva Bersih per 31 Desember 2008 sebesar -/+ Rp 3,7 Trilyun, sedangkan per 30 Juni 2009 menjadi sebesar -/+ Rp 3,8 Trilyun. Dalam edisi Majalah Info DPBNI yang Ke-39 / 2009 ini, kami tampilkan tema “Sejarah Perjalanan 49 Tahun Dana Pensiun BNI”, sedangkan tulisan-tulisan yang mengisi rubrik-rubrik kali ini antara lain, Materi Pasal-Pasal Peraturan Dana Pensiun BNI yang Berubah, Pensiunan Kecil yang Sukses dan Enjoy, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Manfaat Pensiun, Penyampaian Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha dan Ringkasan Portofolio Investasi dan Hasilnya kepada Peserta, Gangguan Layanan Askes, dan lain-lain. Selamat membaca. Salam hormat, Redaksi

Redaksi menerima tulisan atau artikel tentang ilmu pengetahuan, kesehatan, pengalaman pribadi, atau kisah-kisah selama bertugas di Bank BNI dan kegiatankegiatan setelah pensiun dan lain-lain, yang sesuai dengan misi Info Dana Pensiun BNI. Untuk tulisan berupa saduran harap mencantumkan sumbernya dengan lengkap. Karya yang dimuat akan diberikan imbalan secukupnya. Redaksi berhak untuk mengubah redaksinya dan memuat atau tidak memuat tanpa pemberitahuan.


3

Berita DPBNI

Sejarah Perjalanan 49 Tahun Dana Pensiun Bank Negara Indonesia Penulis : Hariyanto

PENDAHULUAN

D

ana Pensiun Bank Negara Indonesia (DPBNI) adalah merupakan Badan Hukum yang mandiri berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dengan demikian DPBNI merupakan Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang sebelumnya dikelola oleh Badan Hukum Yayasan, dalam hal ini Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua untuk Anggota Direksi dan Pegawai Bank Negara Indonesia 1946 serta Janda dan Anak Yatim Piatunya disingkat Yayasan Dapenso BNI 1946. DPBNI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dapenso BNI 1946, hal ini karena menurut Undang Undang Dana Pensiun ditegaskan bahwa Badan Hukum Yayasan tidak diperkenankan lagi mengelola dan menjalankan Program Pensiun, sehingga Yayasan Dapenso BNI 1946 harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun. Secara resmi pengelolaan Program Pensiun bagi Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dialihkan dari Yayasan Dapenso BNI 1946 ke Dana Pensiun BNI terhitung

4


sejak tanggal 24 Pebruari 1995, yaitu sejak disahkannya Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia oleh Menteri Keuangan RI untuk yang pertama kali cfm. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-064/ KM.17/1995 tanggal 24 Pebruari 1995. Landasan hukum Badan Hukum DPBNI pada khususnya dan Dana Pensiun pada umumnya adalah Undang

Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan Peraturan Pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya Undang Undang No. 11 Tahun 1992 yaitu antara lain : Ordonansi lama (Arbeiderfonsen Ordonantie S.1926 No.377) sudah tidak memadai, tidak mengatur secara mendasar hak dan kewajiban pihak peserta, pengelola, kepengurusan dan pengawasan Program Pensiun; Yayasan sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun banyak mengandung kelemahan ; Undang-undang Dana Pensiun diharapkan dapat menumbuhkan Dana Pensiun di Indonesia lebih pesat, tertib dan sehat ; Undang-undang Dana Pensiun diharapkan dapat menunjang pembangunan Ekonomi Nasional.

DPBNI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dapenso BNI 1946

Berita DPBNI

Sedangkan azas-azas yang yang menjadi prinsip dasar Undang Undang Dana Pensiun yaitu : Azas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan Badan Hukum Pendirinya, yang dimaksudkan untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada Pendiri ; Azas Sistem Pendanaan dengan pemupukan dana; karena sistem cadangan pada Pendiri untuk membiayai pembayaran pensiun tidak diperkenankan ; Azas Pembinaan dan Pengawasan, untuk menghindarkan penggunaan kekayaan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari pemupukan dana dan pembayaran pensiun ; Azas Penundaan Manfaat; yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta itu pensiun dengan pembayaran berkala; Azas Kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun, karena dengan membentuk Dana Pensiun membawa akibat adanya komitmen pendanaan. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa DPBNI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dapenso BNI 1946, yang didirikan pada tanggal 6 April 1960 oleh Bank Negara Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Sardjono (Pemimpin Bagian Kepegawaian),

Kemal Fachrudin ayasan Dapenso BNI semakin Soemartono berkembang dan semakin (Pegawai Staf pada Bagian Tata Usaha mantap dengan disahkannya Pusat) dan Meester Yayasan Dapenso BNI sebagai Oei Hong San pengelola dana pensiun dengan (Pegawai Staf pada Bagian Hukum) mendapat pengesahan dari berdasarkan surat Departemen Keuangan RI dalam hal kuasa dari Bank ini Direktorat Jenderal Moneter No. Negara Indonesia S-003/MK.6/1977 tanggal 7 Februari untuk menghadap Notaris dalam 1977. rangka pendirian Yayasan guna mengurus dan memperhatikan peserta, sesuai dengan Peraturan kepentingan para pensiunan dan Pensiun yang ditetapkan oleh pemberian sokongan kepada Direksi, yang isinya tidak boleh para anggota Direksi dan pegawai bertentangan dengan Anggaran Bank Negara Indonesia beserta Dasar Yayasan Dapenso BNI. janda dan anak yatim piatunya. Kekayaan Yayasan pertama Yayasan tersebut didirikan terdiri dari Pangkal kekayaan dihadapan Notaris Eliza Pondaag pertama yang telah dipisahkan dengan Akta Notaris No. 23 sebesar Rp 100,-(seratus rupiah), tanggal 6 April 1960 dengan sedangkan sumber kekayaan nama Yayasan Dana Pensiun lainnya berasal dari iuran dan Sokongan untuk anggota peserta, sumbangan dan bagian Direksi dan Pegawai Bank Negara keuntungan Bank BNI, warisan, Indonesia serta Janda dan hibah keuntungan Yayasan, Anak yatim/piatunya disingkat sokongan dan usaha yang sah Yayasan Dapenso BNI. Pendirian dan tidak mengikat. Yayasan Dapenso BNI itu telah diumumkan dalam Berita Negara Untuk pertama kalinya yang No.65 tanggal 14-8-1964 dan diangkat sebagai anggotaTambahan Berita Negara No.22. anggota Badan Pengurus adalah Meester Hasan Satir sebagai Maksud dan tujuan ketua, Mas Sardjono, Umar Yayasan Dapenso BNI ialah Natawisastra, Kemal Fachrudin untuk menjamin pemberian Soemartono, Johan Gerung dan pembayaran pensiun dan Waworuntu, masing-masing sokongan kepada anggota sebagai anggota. Sedangkan Direksi dan pegawai-pegawai Badan Pengawas untuk pertama Bank BNI yang diberhentikan dan kalinya adalah R. Kadarisman kepada janda-janda dan anak– sebagai ketua, R.M. Gondosuwirjo anak yatim piatu anggota direksi sebagai anggota, Zanir sebagai dan pegawai-pegawai Bank anggota. yang meninggal dunia sebagai

Y


5

Berita DPBNI

Peraturan Pensiun untuk pertama kali yang dipakai yaitu Surat Edaran Direksi No.XV/ Dir/68/RR tanggal 10 Mei 1960 perihal Peraturan Pensiun dan Sokongan untuk Pegawai Bank Negara Indonesia serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya. Seiring dengan berjalannya waktu, Yayasan Dapenso BNI semakin berkembang dan semakin mantap dengan disahkannya Yayasan Dapenso BNI sebagai pengelola dana pensiun dengan mendapat pengesahan dari Departemen Keuangan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Moneter No. S-003/MK.6/1977 tanggal 7 Februari 1977. Serta AD/ART Yayasan telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor registrasi No.156/NOT/1982 tanggal 8 Juli 1982. Kemudian pada tanggal 22 April 1987 diadakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dapenso BNI dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 20 Tahun 1987 dibuat dihadapan Notaris R. Soekarsono, S.H. dan diumumkan di Berita Negara No. 19 Tahun 1988 dan Tambahan Berita Negara No. 34 tanggal 26 April 1988. Dengan adanya perubahan Anggaran Dasar tersebut maka nama Yayasan Dapenso BNI diubah menjadi Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua untuk Anggota Direksi dan Pegawai Bank Negara Indonesia 1946 serta Janda dan Anak Yatim Piatunya disingkat Yayasan Dapenso BNI 1946.

6


Proses Penyesuaian Pada tanggal 20 April 1992 Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diundangkan. Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undangundang Dana Pensiun tersebut menyebutkan : “ (1) Pada saat berlakunya undang-undang ini semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dinyatakan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Undang-undang ini. (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undangundang ini.” Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, Badan Pengurus Yayasan Dapenso BNI 1946 pada waktu itu (tahun 1993 dijabat oleh Bpk. T. Abdullah sebagai Ketua, Bpk. Pitojo, S.H. sebagai

A

Wakil Ketua, Bpk. Abramsjah Thahir sebagai Wakil Ketua dan Ibu Fatimah, S.H. sebagai Wakil Ketua) mengambil langkahlangkah penyesuaian Yayasan Dapenso BNI 1946 terhadap ketentuan-ketentuan Undang Undang Dana Pensiun, antara lain dengan membentuk Team Pengkajian Undang Undang Dana Pensiun dan Team Perancang / Perumus Peraturan Dana Pensiun BNI. Konsep Peraturan Dana Pensiun hasil kerja team dan inventarisasi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan permohonan penyesuaian, kemudian diusulkan kepada Pendiri dalam hal ini Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Konsep Peraturan Dana Pensiun usulan Badan Pengurus Yayasan Dapenso BNI 1946 beserta persyaratannya kemudian dikaji kembali oleh Pendiri (dalam hal ini Divisi SDM) dan dibahas bersama antara Yayasan Dapenso BNI 1946 dan Pendiri cq. Divisi SDM BNI. Dengan surat permohonan No. DIR/061 tanggal 8 April 1993 Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) mengajukan draft Peraturan Dana Pensiun

khirnya persetujuan dan pengesahan penyesuaian Yayasan Dapenso BNI 1946 menjadi Dana Pensiun Bank Negara Indonesia yang ditunggu-tunggu kesampaian juga. Menteri Keuangan R.I. dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-064/KM.17/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dan berlaku sejak tanggal 24 Pebruari 1995.

Berita DPBNI

untuk penyesuaian Yayasan Dapenso BNI 1946 menjadi Dana Pensiun Bank Negara Indonesia kepada Direktorat Dana Pensiun, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan R.I. Proses pengesahan penyesuaiannya memerlukan waktu hampir 2(dua) tahun, karena harus melalui pembahasan dan perdebatan yang alot dalam suatu forum khusus karena memerlukan revisi yang berulang-ulang, yang melibatkan Direktorat Dana Pensiun-DJLKDepkeu, Divisi SDM Bank BNI dan Yayasan Dapenso BNI 1946. Akhirnya persetujuan dan pengesahan penyesuaian Yayasan Dapenso BNI 1946 menjadi Dana Pensiun Bank Negara Indonesia yang ditunggutunggu datang juga, dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-064/KM.17/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 mengesahkan Peraturan Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dan berlaku sejak tanggal 24 Pebruari 1995. Maka mulai tanggal 24 Pebruari 1995 Dana Pensiun BNI memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 1992 dan supaya masyarakat mengetahui bahwa Dana Pensiun BNI adalah badan hukum yang sah maka Pengesahan Menteri Keuangan RI tersebut diumumkan dalam Berita Negara RI No.28 tanggal 7-4-1995 dan Tambahan Berita Negara RI no. 19/Dapen. Selanjutnya tanggal 24 Pebruari 1995 dimulai proses

...hanya Program Pensiun dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) berikut kekayaan yang melekat pada programnya yang boleh dialihkan ke Dana Pensiun BNI, sedangkan fasilitas kesejahteraan lainnya tidak dapat dialihkan... pengalihan kekayaan Yayasan Dapenso BNI 1946 ke Dana Pensiun BNI. Demikian juga pada waktu bersamaan dimulai proses penyesuaian fasilitas kesejahteraan pensiunan yang dikelola Yayasan Dapenso BNI 1946 disesuaikan dengan Undang Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, karena antara program pensiun dan fasilitas kesejahteraan pensiunan yang dikelola Yayasan Dapenso BNI 1946 dengan kekayaan Yayasan Dapenso BNI 1946 selalu berhubungan (terkait). Sebagai contoh ada program dan kekayaan tertentu (seperti program kesehatan pensiunan) tidak dapat dikelola oleh Dana Pensiun BNI karena program tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Dana Pensiun. Sebelum tanggal 24 Pebruari 1995 Yayasan Dapenso BNI 1946 selain mengelola Program Pensiun juga mengelola fasilitas/program kesejahteraan pensiunan lainnya seperti : Program Tunjangan Hari Tua (THT) Program Kesehatan (Hospitalisasi) berupa Penggantian Ongkos Operasi / Perawatan; Pemberian uang duka apabila

pensiunan atau isteri/suami pensiunan atau janda / anak pensiunan meninggal dunia ; Pemberian persekot uang pensiun ; Pemberian Pinjaman kepada Pensiunan ; Pemberian Pinjaman Hari Raya. Dari program dan fasilitas kesejahteraan tersebut diatas, hanya Program Pensiun dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) berikut kekayaan yang melekat pada programnya yang boleh dialihkan ke Dana Pensiun BNI, sedangkan fasilitas kesejahteraan lainnya tidak dapat dialihkan ke Dana Pensiun BNI, otomatis kekayaan yang melekat pada programnya juga tidak dapat dialihkan ke Dana Pensiun BNI. Untuk Program kesejahteraan lain yang selama ini dikelola oleh Yayasan Dapenso BNI 1946 yang tidak dapat dikelola oleh Dana Pensiun BNI seperti fasilitas Kesehatan Pensiunan, Pinjaman Pensiunan dan Pinjaman Hari Raya diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Danar Dana BNI (kebetulan pada saat itu Pengurus Yayasan Dapenso BNI 1946 merangkap sebagai Pengurus Yayasan Danar Dana BNI); sedang untuk persekot


7

Berita DPBNI

uang pensiun dan santunan uang duka ditiadakan. Dengan dialihkannya seluruh kekayaan dan program kesejahteraan pensiunan yang dikelola oleh Yayasan Dapenso BNI 1946 ke Dana Pensiun BNI dan Yayasan Danar Dana BNI, maka secara de facto Yayasan Dapenso BNI 1946 telah mati, karena sudah tidak mempunyai kekayaan dan kegiatan lagi.

Legalitas Dana Pensiun BNI Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 1992 menyatakan, Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka legalitas (keabsahan) Dana Pensiun BNI sebagai badan hukum telah legal (sah), hal ini dibuktikan dengan adanya surat pengesahan dari Menteri Keuangan RI atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia (cfm. SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia – Persero No.KP/086/DIR/R tanggal 8-4-1993) dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-064/ KM.17/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 dan Surat Pengesahan Menteri Keuangan RI tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.28 tanggal 7 April 1995 dan Tambahan Berita Negara RI No. 19/Dapen. Untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan tersebut diperlukan persyaratan administratif antara lain (persyaratan yang utama) :

8


D

ana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan Surat Pernyataan Pendiri yang menyatakan kehendaknya untuk mendirikan Dana Pensiun dan bertanggungjawab terhadap pendanaannya (dalam hal ini SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) No.KP/0345/DIR/R tanggal 233-1995), Surat Persetujuan Pemilik Perusahaan atau Pemegang Saham terhadap Surat Pernyataan Pendiri (dalam hal ini Surat Menteri Keuangan RI No. S-0234.MK/1995 tanggal 24-3-1995), Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BNI (dalam hal ini SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) No.KP/086/DIR/R tanggal 8-41993), Arahan Investasi Dana Pensiun BNI (dalam hal ini SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) No. KP/1/085/DIR/R Tanggal 7-4-1993), Surat Penunjukan Penerima Titipan Kekayaan Dana Pensiun BNI (dalam hal ini SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) No. KP/045A/DIR/R Tanggal 24-2-1993). Disamping persyaratan utama tersebut masih banyak persyaratanpersyaratan administratif lainnya yang harus dipenuhi, kurang lebih ada 16 persyaratan administratif yang harus dipenuhi, misalnya

surat penunjukan penerima titipan, rekapitulasi peserta sebelum dan sesudah 20 April 1992, foto copy NPWP, foto copy KTP calon Pengurus, surat penunjukan Pengurus dan Dewan Pengawas, dan lain-lain. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BNI tersebut, telah diadakan beberapa kali perubahan/ perbaikan yang semuanya telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan RI, dan perubahan yang paling anyar yaitu Perubahan kelima dengan SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/202/DIR/R tanggal 16-072008 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-173/ KM.10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia, dan Keputusan Menteri Keuangan ini telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 75 tanggal 16-9-2008, Tambahan Berita Negara RI No.38.

Kinerja Dana Pensiun BNI Pada awal-awal pendiriannya, tepatnya akhir tahun 1960 kekayaan Dana Pensiun BNI masih sangat kecil, baru berkisar Rp 17 juta (vd. Laporan Keuangan 1960 Yayasan Dapenso BNI 1946), dan investasi masih terbatas pada deposito sehingga hasil usaha juga kecil berkisar Rp 1 juta,

Berita DPBNI

walaupun untuk ukuran tahun 1960 mungkin besar juga. Pada tahun 1970 sampai 1978, kekayaan Dana Pensiun BNI mulai berkembang terutama disebabkan adanya setoran pembayaran iuran pegawai, Pendiri, dan Iuran Tambahan dari Pendiri. Kemudian dana tersebut diinvestasikan ke bidang yang menghasilkan dan aman seperti deposito dan tanah/rumah yang disewakan kepada Bank BNI. Sehingga akhir Desember 1978 kekayaan (aktiva) meningkat menjadi Rp 7,98 milyar. Pada tahun 1980 sampai 1990, dana Pensiun BNI lebih

BNI. Dengan investasi tersebut diharapkan hasilnya secara rutine akan diterima oleh Dana Pensiun BNI dan nilai tanah/ gedung terus meningkat serta tidak terkena inflasi, dengan demikian kekayaan Dana Pensiun BNI akan meningkat dengan pesat sebagaimana tercatat pada akhir tahun 1990 kekayaannya (aktiva) telah mencapai Rp 713,75 milyar. Kinerja dan perkembangan Dana Pensiun BNI menjadi lebih pesat lagi terjadi antara tahun 1992 sampai dengan 2002. Hal ini disebabkan adanya Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,

P

ada akhir tahun 2008 kekayaan (aktiva bersih) DPBNI sudah menjadi sebesar Rp 3,69 Trilyun, sedangkan Hasil Usaha Bersih mencapai sebesar Rp 316,11 Milyar.

berkembang lagi. Hal ini disebabkan adanya dukungan keuangan dari Bank BNI (Pendiri) berupa pembayaran Iuaran Tambahan sesuai perhitungan Aktuaris, sehingga Dana Pensiun BNI mendapat suntikan dana segar yang jumlahnya cukup besar setiap tahunnya. Bersamaan dengan diterimanya iuran tambahan dan dari hasil pengembangan dana sebelumnya, maka dana-dana tersebut di-investasikan pada tanah dan Gedung Perkantoran seperti untuk pembangunan Gedung KB Bank BNI Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat yang disewakan kepada Bank

dan Peraturan Pelaksanaannya. Kepesatan kenaikan kekayaan tersebut karena adanya Arahan Investasi dan pembatasanpembatasan yang sifatnya untuk menghindari risiko tinggi dalam berinvestasi, serta untuk menilai kekayaan Dana Pensiun tidak lagi memakai nilai buku, tetapi memakai nilai pasar (nilai wajar) sehingga untuk investasi tanah/ bangunan harus di-appraisal setiap 3(tiga) tahun sekali. Dengan ketentuan baru tersebut, kekayaan Dana Pensiun BNI melonjak dengan sangat fantastis, karena nilai pasar (wajar) tanah/gedung, perusahaan

setiap tahun naik, sehingga pada akhir tahun 1994 kekayaan Dana Pensiun BNI sudah menjadi Rp 1,39 Trilyun, sedang pada akhir tahun 2002 meroket menjadi Rp 2,31 Trilyun. Sejalan dengan kenaikan kekayaan, hasil usaha Dana Pensiun BNI juga meningkat dengan pesat sebagai contoh pada akhir tahun 1994 hasil usaha sebesar Rp 71,95 milyar, sedangkan akhir tahun 2002 menjadi Rp 278,65 milyar. Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta ketentuan/arahan investasi yang tepat, maka pada akhir tahun 2008 kekayaan (aktiva bersih) Dana Pensiun BNI sudah menjadi sebesar Rp 3,69 Trilyun, sedangkan Hasil Usaha Bersih mencapai sebesar Rp.316,11 Milyar.

Tantangan DPBNI Di Usia 49 Tahun Pada tahun 2009 ini yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) DPBNI yang ke49, DPBNI saat ini sedang menghadapi tantangan berat yang berasal dari luar yaitu adanya krisis keuangan dunia (global) yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia, dan pada gilirannya berpengaruh langsung pada DPBNI sehingga hasil usaha tahun 2009 yang sedang berjalan kemungkinan besar tidak bisa optimal. Dampak krisis keuangan global telah dirasakan oleh DPBNI sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan saat ini


9

Berita DPBNI

dan langsung berakibat pada penurunan hasil usaha DPBNI, dan rasio kecukupan dana (RKD), tetapi hal tersebut tidak hanya menerpa DPBNI melainkan seluruh Dana Pensiun di Indonesia terutama yang ber-investasi pada deposito berjangka sebab bunga deposito berjangka semakin mengecil dan pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sebab nilai pasar harga saham menurun drastis pada bulan Oktober 2008 dan hingga saat ini belum sepenuhnya pulih atau baru beberapa saham yang harganya mulai naik kembali.

optimalisasi portofolio investasi DPBNI yang sudah terlanjur tertanam pada jenis investasi yang kurang menghasilkan seperti Surat Pengakuan Hutang, Perusahaan Anak-Perusahaan Anak yang tidak prospektif, dan efisiensi biaya investasi pengelolaan Tanah/ Gedung KB BNI Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat. Sebenarnya investasi-investasi tersebutlah yang pertama-tama perlu direstrukturisasi dan dibenahi karena kurang memberikan kontribusi hasil usaha bagi DPBNI.

Program Pensiun Manfaat Pasti yang sifatnya jangka panjang sehingga hasil usaha tersebut tidak dapat disisihkan untuk dipakai atau dibagi-bagi sebagai deviden. Disamping itu hasil usaha bersih tersebut berkaitan juga dengan nilai wajar kekayaan DPBNI dan kewajiban aktuaria, kalau nilai wajar kekayaan DPBNI anjlog seperti tahun 2008 sedang kewajiban aktuaria tetap/naik, maka hasil usaha bersih tersebut tidak berarti apa-apa karena tidak dapat mendongkrak Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang anjlok karena kewajiban aktuaria

D

ampak krisis keuangan global telah dirasakan oleh DPBNI sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan saat ini dan langsung berakibat pada penurunan hasil usaha DPBNI, dan rasio kecukupan dana (RKD), tetapi hal tersebut tidak hanya menerpa DPBNI melainkan seluruh Dana Pensiun di Indonesia terutama yang ber-investasi pada deposito berjangka sebab bunga deposito berjangka semakin mengecil dan pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sebab nilai pasar harga saham menurun drastis pada bulan Oktober 2008

Untuk mengatasi penurunan hasil usaha bersih dan rasio kecukupan dana karena dampak krisis keuangan global, DPBNI telah melakukan langkahlangkah antara lain pengurangan pegawai DPBNI (exit policy) dalam rangka untuk pengurangan biaya personalia, tidak menambah pegawai baru, memakai tenaga outsourcing, dan merampingkan Organisasi DPBNI. Langkah-langkah Pengurus DPBNI selanjutnya adalah

10


Kalau dilihat sepintas secara global atau pada besarnya hasil usaha bersih DPBNI pada akhir tahun 2008 yang sebesar Rp 316,11 Milyar kelihatannya cukup besar, apalagi apabila dilihat dari kaca mata bisnis perusahaan / PT keluarga misalnya, hasil usaha tersebut sudah sangat luar biasa. Hasil usaha bersih DPBNI merupakan dana terikat untuk jangka panjang yang harus tetap diputar terus atau dikembangkan untuk mendanai

(kewajiban pensiun jangka panjang) masih lebih besar dari pada nilai wajar kekayaan ditambah hasil usaha bersih sekalipun. Untuk mengatasi hal tersebut ya tergantung Pendiri, karena Pendiri yang harus menambah iuran tambahan apabila dari hasil perhitungan aktuaris ternyata RKD turun menjadi dibawah 100%.

Inspirasi

Pensiunan Kecil yang Sukses dan Enjoy Penulis : Sri Gunarto

P

ensiun dini atau pensiun dipercepat yang pada tahun 1986 lebih dikenal dengan nama “Pensiun unassigned” bukan halangan untuk sukses, hal ini telah ditunjukkan oleh Bapak Sri Gunarto, seorang pensiunan unassigned, golongan kecil lagi.

Pada waktu pertama kali Bapak Sri Gunarto menerima manfaat pensiun jumlahnya hanya sebesar Rp 150.000,per bulan ditambah “golden shakehand” sebesar Rp 30 juta, tetapi dengan kerja keras dan selalu berusaha Bapak Sri Gunarto telah berhasil menambah penghasilannya sendiri dengan cara selalu mencari peluang usaha, mulai dari buka warung kecil, jadi tukang kredit motor, mobil, buka usaha percetakan, sampai akhirnya bisa berjualan emas / berlian dan membuka Jasa Boga (catering) yang diberi nama “YENNI CATERING”. Catering YENNI yang diambil dari nama anak bontot, pada waktu itu masih kuliah disemester 6 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Tri Sakti. Usaha-usaha yang ditekuninya pada akhirnya membuahkan hasil yang cukup lumayan, dari tidak punya rumah hingga punya rumah sendiri dan rumah kontrakan, dari tidak punya mobil hingga punya mobil dan armada mobil catering, dari tidak pernah naik pesawat sekarang sudah mampu naik pesawat terbang, tadinya

tidak pernah menginap di Hotel kini bisa menginap di Hotel dan sudah pernah menginap di Hotel bintang lima di USA. Kebahagiaan Bapak Sri Gunarto lengkaplah sudah, ketika anaknya yang bontot berhasil lulus menjadi dokter gigi, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2008 jam 10.00 pagi di Gedung PANINSULA Slipi menjadi saksi pengambilan sumpah dokter Gigi baru Universitas Trisakti, mata ini berkacakaca, hati berdebar-debar penuh rasa bangga selama mengikuti u p a c a r a pelantikan dokter Gigi tersebut yang dipimpin oleh Prof. Drg. Tranggoro sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Dari ratusan dokter gigi baru tersebut, salah satunya adalah

Drg. Jannice Gamalia Gunarto. Rasa bahagia, gembira dan berbunga-bunga membuncah didada Bapak/Ibu Sri Gunarto, wajahnya mengkilap diterpa sinar lampu blits dari para fotografer dan media yang sibuk meliput acara upacara pengambilan sumpah dokter gigi tersebut. Hati kecil Bapak/Ibu Sri Gunarto hampir tak percaya bahwa itu terjadi pada saat suasana dunia sedang menghadapi krisis global, disatu pihak melangitnya hargaharga kebutuhan hidup seharihari, dilain pihak manfaat pensiun relatif kecil walaupun sudah naik tiap tahun, namun beruntunglah ada tambahan penghasilan dari usaha sendiri.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sekeluarga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kasih, Bank BNI / DPBNI dan rekan-rekan Pensiunan BNI yang memberi jalan dan berdoa untuk kami. Info DPBNI Edisi ke 39/2009

11

Pengetahuan

Materi Pasal-pasal PDP BNI yang Berubah Penulis : Hariyanto

P

eraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BNI (PDP BNI) telah beberapa kali diubah, tepatnya telah mengalami perubahan sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 1995, perubahan terakhir terjadi pada tahun 2008 melalui SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/202/DIR/R tanggal 16 Juli 2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BNI yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan SK No.173/ KM.10/2008 tanggal 21 Agustus 2008. Mengenai kronologis Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BNI (PDP BNI) dan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: I. PDP BNI pertama kali diatur dalam SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) No.KP/086/DIR/R tanggal 8 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan keputusannya No.KEP-064/ KM.17/1995 tanggal 24 Pebruari 1995. II. Perubahan PDP BNI pertama kali diatur dalam SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) No.KP/0381A/DIR/ R tanggal 27 Desember 1995 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan keputusannya No.KEP-217/ KM.17/1996 tanggal 24 Juni 1996. III. Perubahan PDP BNI kedua diatur dalam SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.KP/0354/ DIR/R tanggal 22 Oktober 12


1999 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan keputusannya No.KEP-118/ KM.17/2000 tanggal 24 April 2000. IV. Perubahan PDP BNI ketiga diatur dalam SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.KP/275/ DIR/R tanggal 28 September 2001 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan keputusannya No.KEP-180/ KM.6/2002 tanggal 5 Agustus 2002. V. Perubahan PDP BNI keempat diatur dalam SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.KP/422/ DIR/R tanggal 18 Nopember 2003 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan keputusannya No.KEP-053/ KM.6/2004 tanggal 03 Februari 2004. VI. Perubahan PDP BNI kelima diatur dalam SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.KP/677/ DIR/R tanggal 26 November 2004 yang disahkan oleh

Menteri Keuangan RI dengan keputusannya No.KEP491/KM.5/2004 tanggal 20 Desember 2004. VII. Perubahan PDP BNI keenam diatur dalam SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.KP/202/DIR/R tanggal 16 Juli 2008 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan keputusannya No.KEP173/KM.10/2008 tanggal 21 Agustus 2008. Ada yang perlu dicermati bahwa menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, suatu Dana Pensiun dinyatakan sah sebagai Badan Hukum sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berhak melakukan kegiatannya sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan dimaksud. Dengan demikian Dana Pensiun BNI telah sah sebagai Badan Hukum Dana Pensiun. Mengenai pasal-pasal PDP BNI yang berubah adalah sebagai berikut :

Pengetahuan

PDP BNI-LAMA

PASAL

PDP BNI-BARU

Penghasilan Dasar Pensiun adalah Penghasilan Peserta untuk perhitungan Iuran dan Manfaat Pensiun sesuai dengan peraturan kepegawaian Pemberi Kerja.

Pasal 1 Angka (16)

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagian dari Total Cash karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan berdasarkan peraturan Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat pensiun.

Tidak mendefinisikan istilah.

Pasal 1 Angka (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24)

(18) Bekas karyawan adalah peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain. (19) Pihak yang ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia. (20) Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan. (21) Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja (pensiun) pada saat mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. (22) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal namun telah mencapai usia pensiun dipercepat. (23) Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat.

dalam

arti


13

Pengetahuan PDP BNI-LAMA

PASAL

PDP BNI-BARU

Pasal 1 angka (24)

(24) Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan.

Tidak mengatur.

Pasal 7 ayat (9)

(9) Pendiri wajib membayar denda dan menyetorkannya ke Kantor Kas Negara atas keterlambatan penyampaian laporan berkala Dana Pensiun ke Biro Dana Pensiun dan menyampaikan copy bukti penyetoran tersebut sesuai ketentuan.

Tidak mengatur

Pasal 9 ayat (2)

(2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pengurus berjumlah 4(empat) orang dengan susunan seorang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur.

Pasal 10 ayat (3)

(3) Pengurus berjumlah sekurangkurangnya 3 (tiga) orang dengan susunan seorang Direktur Utama dan selebihnya Direktur.

Tidak mengatur. (Ayat 4 lama digeser ke ayat 5)

Pasal 10 ayat (4)

(4) Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia b. Memiliki ahlak dan moral baik c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian d. Pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurangkurangnya selama 3 tahun; dan e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Tidak mendefinisikan.

14



PASAL

PDP BNI-BARU

Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Pengurus dimaksud. -

Pasal 10 ayat (9) dan (10)

(9) Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan sebagaimana diatur pada ayat (7) huruf a, b, c, d, dan e. (10) Apabila Pendiri belum dapat melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (9), maka Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri dan untuk sementara kepengurusan dijalankan oleh Pengurus yang ada.

(3) Hanya Pengurus berhak menarik dan mengalihkan kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan. (4) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan. (7) Materi ayat (7) bergeser ke ayat (9) PDP yg lama belum mengatur materi ayat (7) PDP Baru.. (9) Baru = (7) Lama : Pengurus menetapkan peraturan kepegawaian Dana Pensiun termasuk penetapan gaji, pensiun/tunjangan hari tua, Tunjangan Hari raya, Jasa Produksi/Bonus dan penghasilan lainnya bagi karyawan Dana Pensiun atau Pembantu Pengurus Dana Pensiun serta mengangkat, memberikan penghargaan, sanksi dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun atau Pembantu Pengurus Dana Pensiun dengan memperhatikan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun yang telah mendapat persetujuan Pendiri. (11) Baru = (9) Lama : Anggota Pengurus memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Pasal 12 ayat (3), (4), (7), (9), dan (11)

(3).a. Pengurus atau kuasanya yang diberi Surat Kuasa tertulis berhak dan berwenang menarik atau mengalihkan kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan. b. Pihak-pihak yang dapat diberi kuasa oleh Pengurus, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pendiri. (4) Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan/atau mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan, termasuk membeli, menjual kekayaan Dana Pensiun dalam rangka investasi/divestasi dan/atau pengelolaan Dana Pensiun. (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam jabatan bersama seorang Direktur lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus. (9) Pengurus menetapkan Peraturan kepegawaian Dana Pensiun, termasuk penetapan gaji dan tunjangan kesejahteraan. (11) Anggota Pengurus memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan tunjangan serta fasilitas yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.


15


PASAL

PDP BNI-BARU

(3) Dewan Pengawas berjumlah 6 (enam) orang dengan susunan seorang Ketua, seorang Ketua Pengganti merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah karyawan yang menjadi Peserta dan Pensiunan yang diajukan oleh Peserta. (7) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Direksi Pemberi Kerja dan dapat berasal dari Karyawan. (13) Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud. (14) Tidak ada.

Pasal 15 ayat (3), (5), (7),(13), (14)

(3) Dewan Pengawas sekurangkurangnya berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan seorang Ketua merangkap anggota, Ketua Pengganti merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota. (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan Pensiunan yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas DP BNI. (7) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja ditunjuk oleh Pendiri. (13) Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan sebagaimana diatur pada ayat 11 huruf a, b, c, d, e, dan f. (14) Apabila Pendiri belum dapat melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (13), maka Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri dan untuk sementara pengawasan dijalankan oleh Dewan Pengawas yang ada.

Pasal 16 ayat (4)

(4) Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada: a. Laporang investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik, dan b. saran dan pendapat Peserta.

Pasal 17 ayat (5), (6)

(5) Anggota Dewan Pengawas memperoleh honorarium dan fasilitas lainnya. (6) Dewan Pengawas menetapkan Tunjangan Kesejahteraan/fasilitas bagi Pengurus.

Pasal 18 ayat (2)

(2) Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, UndangUndang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.

(4) Tidak ada..

(5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun. (6) Tidak ada. (2) Tidak ada.

16



PASAL

PDP BNI-BARU

(9) Dalam hal Dana Pensiun menginvestasikan Surat Berharga pada Pasar Modal, Surat Berharga tersebut (kecuali yang scripless) beserta dokumen penting lainnya agar dititipkan kepada Penerima Titipan untuk dan atas nama Dana Pensiun.

Pasal 20 ayat (9)

(9) Dalam hal Dana Pensiun menginvestasikan Surat Berharga pada Pasar Modal, Surat Berharga tersebut beserta dokumen penting lainnya agar dititipkan kepada Penerima Titipan untuk dan atas nama Dana Pensiun.

(1) Masa kerja yang dihitung dalam perhitungan manfaat pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja.

Pasal 23 ayat (1)

(1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja sejak terdaftar sebagai Peserta atau Masa Kerja yang diakui Pemberi Kerja untuk perhitungan Manfaat Pensiun dengan ketentuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut belum dipergunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja sebelumnya.

PDP BNI lama pasal 39 : (2) Disamping peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, setiap bulan Januari diberikan tambahan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar rata-rata 7% setiap tahun untuk tahun 2003, 2004 dan 2005, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut : …dst. (lihat tabel)

Pasal 38 ayat (2)

(2) Disamping kenaikan manfaat pensiun secara berkala sebagaimana ayat (1) diatas, diberikan tambahan kenaikan manfaat pensiun dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut : (a). untuk tahun 2007, dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember diberikan tambahan kenaikan manfaat pensiun sebesar Rp 50.000,- per bulan. (b). pada setiap bulan januari dalam tahun 2008, 2009, dan 2010 diberikan tambahan kenaikan manfaat pensiun sebesar 2% dari manfaat pensiun bulanan yang diterima pada bulan desember tahun sebelumnya.


17


PASAL

PDP BNI-BARU

Pada PDP Lama diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 51 ayat (2), (3), (4) : (2) Dalam hal Karyawan diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja lainnya dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara dan atau perusahaan yang terdapat penyertaan mayoritas dari Pemberi Kerja dan status kepegawaiannya bukan lagi karyawan Pemberi Kerja, maka terhitung sejak tanggal pengangkatan dimaksud, Karyawan yang bersangkutan kepesertaannya pada Dana Pensiun dihentikan dan manfaat pensiun yang telah menjadi haknya dihitung atas dasar Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun ditunda berdasarkan usia ybs pada saat diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja lainnya itu. (3) Dalam menghitung besarnya manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Penghasilan Dasar Pensiun yang dipakai adalah Penghasilan Dasar Pensiun berdasarkan peringkat maksimum menurut ketentuan intern Pemberi Kerja. (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam hal karyawan diangkat sebagai Direksi atau karyawan/ pegawai Pemberi Kerja lain dan status kepegawaiannya tetap sebagai karyawan Pemberi Kerja, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun tetap tidak terputus.

Pasal 39 ayat (4)

(4) Dalam hal Karyawan diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja atau Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan yang sebelumnya anak perusahaan tersebut berstatus sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal pengangkatan dimaksud, Karyawan yang bersangkutan kepesertaannya pada Dana Pensiun dihentikan dan Manfaat Pensiun yang telah menjadi haknya dihitung atas dasar Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda berdasarkan usia yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja lainnya itu. (5) Dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Penghasilan Dasar Pensiun yang dipakai adalah Penghasilan Dasar Pensiun tertinggi pada tahun saat Karyawan yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi yang diatur berdasarkan ketentuan Pemberi Kerja. (6) Dalam hal Karyawan diangkat sebagai Direksi pada perusahaan Non BUMN atau anak perusahaan yang sebelumnya bukan berstatus BUMN, dan status kepegawaiannya tetap sebagai karyawan Pemberi Kerja, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun berlanjut.

18


Pengetahuan PDP BNI-LAMA (8) Tidak ada.

PASAL Pasal 42 ayat (8), (9)

(9) diatur dalam biaya Dana Pensiun pasal 47 ayat (1) : Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah Tunjangan pajak manfaat pensiun dan biaya pajak lainnya. dst. PDP Lama diatur dalam pasal 47 : Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah : (2) Tunjangan pajak manfaat pensiun dan biaya pajak lainnya; (9) biaya honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pasal 46 angka 2 dan 8

PDP BNI-BARU (8)

Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan setiap tanggal 25, namun demikian, apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka pembayarannya dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut. Pembayaran Manfaat Pensiun pada bulan terjadinya Hari Raya Keagamaan akan diatur tersendiri.

(9)

Pajak atas Manfaat Pensiun merupakan beban Dana Pensiun.

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah : (2) Biaya personalia, termasuk tunjangan kesejahteraan/fasilitas pegawai Dana Pensiun. (8) Biaya honorarium dan fasilitas Pengurus dan Dewan Pengawas.


19

Pengetahuan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Manfaat Pensiun Penulis : Zulnasri

S

ebagaimana diketahui bahwa Dana Pensiun secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun

Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPL) hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Salah satu perbedaan penting dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) terletak pada manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) manfaat pensiun yang akan diterima oleh Peserta sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun yakni sebesar : MP = F x MK x PhDP

20


MP = Faktor penghargaan per tahun masa kerja (F) x Masa Kerja (MK) x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). Dalam Program Pensiun Iuran Pasti, yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun adalah besaran iurannya, sedangkan manfaat yang akan diterima oleh Peserta sangat tergantung kepada akumulasi iuran dan hasil

pengembangannya. Dana Pensiun BNI, dilihat dari jenisnya adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), hal ini karena Dana Pensiun BNI didirikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)TBk sebagai badan yang mempekerjakan karyawan, dan peserta Dana Pensiun BNI hanya karyawan Pemberi Kerja (d.h.i. karyawan PT. Bank Negara Indonesia

Pengetahuan

(Persero)Tbk, walaupun dalam Peraturan Dana Pensiun BNI terakhir telah ada pembatasan bahwa yang menjadi Peserta Dana Pensiun BNI adalah Peserta yang diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 01 September 2005 atau pegawai Trainee, yang diterima sebagai pegawai trainee sebelum tanggal 01 September 2004. Dilihat dari jenis programnya, Dana Pensiun BNI menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), hal ini karena dalam Peraturan Dana Pensiun BNI ditetapkan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh Peserta setelah Pensiun. Dalam Peraturan Dana Pensiun BNI cf. SK Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. No. KP/202/DIR/ R tgl. 16 Juli 2008 yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan RI melalui keputusan No. KEP-173/KM.10/2008 tgl. 21 Agustus 2008, ditetapkan rumus manfaat pensiun sebagai berikut :

Selanjutnya dalam Peraturan Dana Pensiun dikenal juga : 1. Manfaat Pensiun Normal (MPN) dengan rumus MPN = RMP 2. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) dengan rumus : Nilai Sekarang x RMP 3. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dengan rumus MPC = RMP 4. Manfaat Pensiun Janda/ Duda/Anak (MPJD/A) dengan rumus MPJD/A = 80% x Nilai Sekarang x RMP Apabila kita lihat dari rumusrumus tersebut diatas, ternyata ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh Peserta. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 1. Faktor penghargaan per tahun masa kerja. 2. Masa Kerja

3. Penghasilan Dasar Pensiun 4. Usia Peserta pada saat pensiun/berhenti bekerja. 5. Jenis hak pensiun 1. Faktor penghargaan per tahun masa kerja. Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 343/ KMK.017/1998 menyebutkan bahwa Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan menggunakan rumus bulanan, maka faktor penghargaan per tahun masa kerja dinyatakan dalam prosentase (%), dan faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua setengah per seratus), dan manfaat pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun. Jika kita melihat faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dipakai dalam Peraturan Dana Pensiun BNI, maka terlihat

RMP = 2.5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) RMP

=

Rumus Manfaat Pensiun

2,5%

=

Faktor penghargaan per tahun masa kerja (maksimal 2,5 %)

Masa Kerja

=

Masa Kerja Peserta yang digunakan dalam perhitungan manfaat pensiun

PhDP

=

PhDP terakhir Peserta sebagai pegawai aktif.


21

Pengetahuan

bahwa Dana Pensiun BNI saat ini sudah menggunakan faktor penghargaan per tahun masa kerja yang maksimal. 2. Masa Kerja Masa Kerja juga berpengaruh dalam perhitungan besarnya manfaat pensiun karena 1 (satu) tahun masa kerja dihargai sebesar 2.5%. Dalam Peraturan Dana Pensiun BNI, Masa Kerja yang digunakan dalam perhitungan manfaat pensiun adalah Masa Kerja sejak tanggal Peserta tercatat sebagai Peserta Dana Pensiun BNI ditambah dengan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja (Pembelian Masa Kerja) Untuk faktor Masa Kerja ini seorang Peserta juga sudah dapat memperkirakan berapa Masa Kerja ybs. sampai dengan Pensiun. Misalnya seorang pegawai yang menjadi Peserta DP BNI pada usia 25 tahun, maka sampai dengan Pensiun (usia 55 tahun), ybs akan bermasa kerja 30 tahun. Jadi untuk Masa Kerja seorang Peserta juga hampir dapat dipastikan besarannya, kecuali ybs. berhenti karena menggundurkan diri atau dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja atau diperpanjang masa aktifnya oleh Pemberi Kerja.

22


3. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya Iuran atau Manfaat Pensiun Peserta. Peraturan Dana Pensiun BNI menyebutkan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah Penghasilan Dasar Pensiun terakhir yang berlaku di Pemberi Kerja. Penghasilan Dasar Pensiun ini merupakan suatu faktor yang sangat mungkin bagi Peserta untuk ditingkatkan dalam rangka mendapatkan manfaat pensiun yang besar. Hal ini karena kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun didasarkan kepada performance (kinerja) masing-masing karyawan. Misalnya seorang pegawai masuk di Bank BNI pada usia 25 tahun dengan PhDP sebesar Rp. 1.000.000,-, maka apabila performancenya bagus dan setiap tahun dapat yudisium ”Memuaskan” maka PhDPnya akan naik setiap tahun sebesar 6.74% (untuk penyesuaian tahun 2008), sehingga pada

masa pensiun PhDPnya akan menjadi sebesar Rp.7.096.374,-., sehingga manfaat pensiun yang akan diterima menjadi sebesar Rp. 5.322.282,-. Apalagi jika pegawai dimaksud mendapat penilaian dengan yudisium Sangat Memuaskan, promosi ke Jenjang Jabatan yang lebih tinggi atau mendapatkan kenaikan pangkat (KP) dan lain sebagainya, yang mengakibatkan PhDP menjadi naik, sehingga pada saat pegawai dimaksud pensiun, dengan sendirinya juga akan menerima manfaat pensiun yang lebih besar. 4. Usia Peserta pada saat pensiun/berhenti bekerja. Usia Peserta pada saat berhenti bekerja/pensiun juga berpengaruh kepada besarnya manfaat pensiun, karena pada dasarnya Dana Pensiun itu adalah suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Jadi disini janji Dana Pensiun untuk membayar manfaat pensiun akan dilaksanakan apabila seorang Peserta telah mencapai usia pensiun (55 tahun). Jadi apabila seorang Peserta berhenti sebelum usia pensiun (55 tahun), maka ybs. akan menerima

Pengetahuan

manfaat pensiun yang lebih kecil atau dikenakan discount faktor. Discount faktor ini dalam rumus manfaat pensiun yang ada di Peraturan Dana Pensiun BNI disebut Nilai Sekarang. Nilai Sekarang ini dihitung oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi tingkat bunga aktuaria yang didasarkan kepada usia Peserta pada saat berhenti bekerja. Semakin muda usia Peserta pada saat berhenti bekerja, semakin kecil Nilai Sekarangnya dan sebaliknya 5. Jenis Hak Pensiun Jenis hak pensiun juga berpengaruh terhadap besarnya manfaat pensiun terutama dalam perhitungan Manfaat Pensiun Cacat dan Manfaat Pensiun Janda/ Duda. Dalam perhitungan Manfaat Pensiun Cacat, seorang Peserta (walaupun belum mencapai usia pensiun) masa Peserta dihitung seolaholah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal dan tanpa Nilai Sekarang . Dengan pola seperti ini manfaat pensiun yang akan diterima oleh penerima Manfaat Pensiun Cacat lebih besar dari Peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri.

Demikian juga dalam perhitungan manfaat Pensiun Janda/Duda/ Anak, karena Peraturan Dana Pensiun mengatur bahwa hak Janda/Duda/ Anak adalah 80% dari hak Peserta.

Hal ini berbeda dengan Penghasilan Dasar Pensiun, PhDP seorang Peserta sangat dimungkinkan untuk meningkat lebih tinggi lagi, karena kenaikan PhDP sangat tergantung kepada performace pegawai dari tahun ke tahun.

Kesimpulan Dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap besarnya manfaat pensiun sebagaimana telah diuraikan diatas, maka faktor Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) harusnya menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh Peserta, karena faktor lainnya sudah dapat dikatakan stagnanasi (tidak dapat naik lagi), seperti :

Kenaikan PhDP sangat dimungkinkan karena :

- Faktor penghargaan masa kerja per tahun sudah maksimal dan tidak dapat naik lagi.

- Dan sebagainya.

- Masa Kerja juga sudah dapat diperkirakan dan tidak mungkin dapat ditingkatkan lagi karena adanya batasan usia pensiun (55 tahun). - Jenis hak pensiun juga tidak dapat diubah untuk meningkatkan penerimaan manfaat pensiun

- Adanya penilaian tahunan yang kenaikan PhDP didasarkan kepada yudisium penilaian. - Adanya promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. - Adanya kenaikan pangkat

Jadi apabila seseorang Peserta ingin mendapatkan manfaat pensiun yang besar, maka tidak ada cara lain selain bekerja keras dan cerdas sehingga performance setiap tahunnya bagus, sehingga jenjang karir juga baik dan PhDP nya terus naik, dan pada akhirnya akan menerima manfaat pensiun yang lebih besar.

J

adi apabila seseorang Peserta ingin untuk mendapatkan manfaat pensiun yang besar, maka tidak ada cara lain selain bekerja keras dan cerdas


23

Pengumuman

Penyampaian Neraca, Hasil Usaha dan Ringkasan Portofolio Investasi Serta Hasilnya Penulis : Hariyanto

K

ewajiban mengumumkan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun kepada Peserta adalah amanah Undang-undang No.11 Tahun 1992, tetapi Pasal 54 Undang Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yo Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 1992 hanya mengatur secara umum yaitu Pengurus Dana Pensiun wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun kepada peserta, namun teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan sampai dengan saat ini belum ada KMK yang mengatur lebih lanjut mengenai teknis pengumuman Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Dana Pensiun kepada peserta. Apakah yang wajib diumumkan tersebut Neraca dan PHU bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan ? dan yang telah diaudit atau yang belum diaudit ? serta melalui media apa pengumumannya ? di Koran Nasional atau daerah atau penerbitan intern ? Mengantisipasi KMK yang akan diterbitkan, Pengurus Dana Pensiun BNI dalam hal ini Direksi Dana Pensiun BNI telah mengambil inisiatif sejak lama dengan mengumumkan Neraca dan PHU DPBNI dalam Majalah Info DPBNI setiap Semesteran bahkan pernah Triwulan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi peserta, satu dan lain hal merupakan bentuk transparansi pengelolaan Dana Pensiun kepada peserta. Kewajiban dimaksud disamping diatur dalam Undang Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah, juga diatur dalam

24


Pasal 11 ayat (8) Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia cfm. SK Direksi PT. BNI (Persero) Tbk No.KP/202/ DIR/R tanggal 16-07-2008. Disamping hal-hal tersebut diatas, bahwa keterbukaan informasi mengenai Dana Pensiun BNI, yang salah satunya dan mungkin paling ingin diketahui peserta adalah hasil usaha, dan pengumuman ini merupakan suatu keharusan dalam tata kelola Dana Pensiun yang baik, maka dengan maksud baik diumumkan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Ringkasan Portofolio Investasi dan Hasil Investasi Dana Pensiun

BNI per 30 Juni 2009. Dari Laporan Perhitungan Hasil Usaha dapat kita ketahui bahwa Hasil Usaha sebelum pajak periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2009 (unaudited / belum diaudit) adalah sebesar Rp161,33 milyar, sedangkan pada bulan dan tahun sebelumnya sebesar Rp 173,95 milyar. Ini berarti turun sebesar Rp 12,62 milyar atau 7,25 %. Penurunan hasil usaha tersebut terutama disebabkan oleh tidak diperolehnya keuntungan investasi pada portofolio saham DPBNI, karena menurunnya kinerja Bursa Efek Indonesia akibat terkena dampak Krisis Ekonomi Global.

Pengumuman

Neraca Dana Pensiun BNI (Unaudited) AKTIVA INVESTASI (Harga Perolehan) Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana Surat Berharga Pemerintah Penempatan Langsung pada Saham Surat Pengakuan Utang Tanah Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Investasi Lain yang Diperkenankan TOTAL INVESTASI SELISIH PENILAIAN INVESTASI (SPI)

30 JUNI 2009 (Rp.)

30 JUNI 2008 (Rp.)

23,019,385,050 31,387,500,000 461,511,786,395 943,721,470,531 2,000,000,000 1,409,815,298,589 183,984,000,000 32,545,715,200 303,570,603,442 (279,018,484,379) 3,112,537,274,828

17,242,879,530 19,838,650,000 98,139,568,696 473,576,581,581 889,883,700,799 13,000,000,000 1,304,958,361,481 185,961,600,000 35,315,315,200 303,445,613,442 (277,602,457,799) 3,063,759,812,930

603,572,059,348

532,775,582,883

AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran : Iuran Pensiun Normal Pemberi Kerja Iuran Pensiun Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar Diluar Investasi

8,605,573,868

4,164,397,259

15,519,135,687 2,049,941,216 53,905,122,448 2,027,799,240 82,107,572,459

8,152,599,438 9,145,912 57,576,742,066 3,193,823,520 73,096,708,195

AKTIVA OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aktiva Operasional Aktiva Lain-lain

19,314,506,046 1,269,500,000 2,257,556,230 227,504,600 (6,703,597,619) 16,365,469,257 75,434,733,602

19,314,506,046 847,500,000 2,177,656,230 227,504,600 (5,275,116,956) 17,292,049,920 59,300,754,729

3,890,017,109,494

3,746,224,908,657

KEWAJIBAN KEWAJIBAN AKTUARIA

3,985,957,911,000

3,574,560,153,000

SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA

(142,791,506,230)

128,504,834,836

2,147,434,673 2,916,180,890 30,647,183,725 1,192,203,814 9,947,701,622 46,850,704,724

2,116,753,408 201,393,579 29,438,581,315 748,541,404 10,654,651,115 43,159,920,821

3,890,017,109,494

3,746,224,908,657

TOTAL AKTIVA

KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban diluar Kewajiban Aktuaria Lainnya Jml Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuaria TOTAL KEWAJIBAN


25

Pengumuman

Perhitungan Hasil Usaha Dana Pensiun BNI (Unaudited) JAN-JUN 2009

JAN-JUN 2008

Rp.

Rp.

PENDAPATAN INVESTASI Bunga

145,026,100,067

134,605,000,140

2,607,503,550

7,852,933,166

Sewa

37,097,669,564

36,771,738,931

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

(5,141,296,940)

2,205,749,960

-

-

179,589,976,241

181,435,422,197

-

-

(13,651,011,469)

(13,637,864,385)

(708,377,844)

(724,133,714)

Dividen

Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI

(596,444,620)

(826,260,936)

(1,304,103,968)

(1,365,133,395)

(16,259,937,901)

(16,553,392,430)

163,330,038,340

164,882,029,767

(4,863,960,778)

(4,444,016,070)

(554,153,407)

(542,946,544)

BEBAN OPERASIONAL Gaji Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan

(50,957,739)

(47,095,323)

Beban Penyusutan

(715,767,901)

(684,173,493)

Beban Jasa Pihak Ketiga

(146,778,265)

(210,951,600)

Beban Operasional Lain

(288,851,842)

(322,183,380)

(6,620,469,932)

(6,251,366,410)

Bunga Keterlambatan Iuran

-

-

Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional

-

(106,587,360)

Total Beban Operasional PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN

Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi & Operasional Total Pendapatan & Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK

26


-

-

4,631,642,861

15,453,054,125

(10,872,012)

(26,977,847)

4,620,770,849

15,319,488,918

161,330,339,257

173,950,152,275

-

-

161,330,339,257

173,950,152,275

3,718,362,149,241 3,634,411,524,000

RATA-RATA INV. JAN-JUN 2008

-

517,931,344,517

JUMLAH

Investasi Lain yang Diperkenankan

Tanah dan Bangunan

2,252,815,065

105,317,500,000

Surat Pengakuan Hutang

Tabungan

288,087,506,489

1,409,815,298,589

Penempatan Langsung pada Saham

Surat Berharga Pemerintah

1,098,781,779

943,721,470,531

Obligasi

Unit Reksadana

395,807,295,521

54,330,136,750

INVESTASI (NILAI WAJAR)

Saham

Deposito, DOC, SBI

JENIS INVESTASI

100.00

0.00

13.93

0.06

2.83

7.75

37.91

0.03

25.38

10.64

1.46

%


**) JAN - JUN 2009

*)DISETAHUNKAN

286,287,878,022

-

23,446,669,564

96,901,781

(11,318,943,580)

1,168,557,189

78,373,307,806

3,341,093,039

56,321,221,048

131,975,827,303

2,883,243,872

HSL INVESTASI (Realized+Unrealized)

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Per 30 Juni 2009

15.75

7,88 **)

-

9.05

5.34

(18.79)

0.81

11.41

60.16

11.95

90.78

6.73

ROI (%) *)

R i n g k a s a n Laporan Posisi Portofolio dan Pendapatan Investasi (Unaudited)

Pengumuman

27

Pengumuman

Salinan Laporan Tahunan Dewan Pengawas DPBNI Tahun 2008 Kepada Pendiri Dan Peserta

D

alam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia cfm. SK Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/202/DIR/R tanggal 16-7-2008 yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan RI cfm. Keputusan No. KEP-173/KM.10/2008 tanggal 21-8-2008, dengan ini kami laporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas DP BNI terhadap aktivitas usaha, Sistem Pengendalian Intern, dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan, Arahan Investasi dan ketentuan intern lainnya, sebagai berikut: Gambar 1 Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas DP BNI

Mekanisme Pengawasan SARANA PENGAWASAN -- EKSTERN • UU No.11 / 1992 • Kepmen & PP yang berkaitan • Hasil Pemeriksaan Depkeu

• Peratuaran Pasar Modal, dll • Perkembangan Dunia Usaha & Investasi • Benchmarking

Laporan Tahunan

PENDIRI

DP BNI Pendapat/pengarahan atas hsl pemeriksaan

Pemeriksaan Tahunan

SPI-BNI

DEWAN

PENGAWAS • Rapat Rutin bulanan • Struktur Pengendalian Intern Dibantu oleh • Pengarahan Tindak Lanjut Hasil • Sekretaris Pemeriksaan • Meminta penjelasan langsung kpd Pengurus SPI-DPBNI

Pemeriksaan Khusus (bila diperlukan)

Pemeriksaan berkala Penunjukan & Pengakhiran diputus oleh Dewas

SARANA PENGAWASAN -- INTERN • Peraturan Dana Pensiun • Arahan Investasi • Buku Pedoman/Manual

28


• Corp.Plan, Business Plan, RKAP • Laporan Keuangan Bulanan & Penggolongan Aset

• Laporan SPI • Laporan KAP • Surat Masuk, dll

Pengumuman

1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas DP BNI Dewan Pengawas DPBNI melakukan pengawasannya melalui mekanisme sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 tersebut diatas. 2. Highlight Perkembangan DP BNI Krisis keuangan global yang berkelanjutan tidak hanya berdampak pada sektor riil, namun berpengaruh pula pada kinerja keuangan Dana Pensiun. Hal tersebut dikarenakan sebagian investasi yang dikelola Dana Pensiun merupakan instrumen pada saham atau reksa dana berbasis saham yang nilainya mengalami penurunan cukup signifikan dikarenakan kinerja bursa yang melemah. Pada akhir tahun 2008, IHSG BEI ditutup pada level 1.355,41; turun drastis dibandingkan dengan indeks penutupan tahun 2007 yang mencapai 2.745,83. Disamping kondisi bursa yang kurang menggembirakan tersebut, pertumbuhan ekonomi juga hanya mencapai 4,5%, sementara tingkat inflasi pada besaran 11,06 %. Walaupun kondisi perekonomian memburuk, kinerja Dana Pensiun BNI, sebagaimana kami sampaikan terlampir, masih cukup baik, dengan highlight sebagai berikut : a. Hasil Usaha DP BNI berhasil membukukan hasil usaha bersih sebesar Rp.316,11 milyard. Pencapaian hasil usaha tersebut menurun sebesar Rp.144,14 milyard (31,32%) bila dibandingkan dengan hasil usaha tahun 2007 yang mencapai Rp.460,25 milyard b. Aktiva Bersih Penurunan hasil usaha DP BNI tersebut diatas, disertai dengan penurunan nilai investasi disatu sisi, dan peningkatan pembayaran manfaat pensiun disisi lain, mengakibatkan Aktiva Bersih DP BNI menurun 1,21%, dari Rp 3.740,00 milyard di akhir tahun 2007 menjadi Rp.3.694,58 milyard di akhir tahun 2008 c. Ratio kecukupan Dana Kondisi tersebut juga mengakibatkan Ratio Kecukupan Dana (RKD) DP BNI menurun dari 106% pada akhir tahun 2007 menjadi 93,88% pada akhir tahun 2008, merupakan tantangan bagi segenap jajaran DP BNI untuk bekerja lebih keras dan concern pada prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. d. Perbandingan dengan Dana Pensiun BUMN lain Walaupun kinerja keuangan tahun 2008 menurun dibandingkan kinerja tahun 2007, namun bila dibandingkan dengan kinerja Dana Pensiun lainnya, DP BNI masih menunjukkan kinerja yang lebih baik sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.


29

Pengumuman

Tabel 1 Kinerja Keuangan Dana Pensiun Total Investasi (Rp juta)

ROI

ROA

RKD

DP Telkom

8,662,377

-8.75%

-8.94%

77.83%

DP BRI

6,329,809

-1.65%

-1.63%

103.31%

DP Pertamina

5,975,000

2.51%

2.59%

88.74%

DP BI

4,250,000

2.20%

2.19%

94.79%

DP BNI

3,589,042

3.58%

3.46%

93.88%

Dana Pensiun

3. Upaya Menghadapi Krisis Keuangan Global dan Memperbaiki Portofolio DP BNI Pengarahan Dewan Pengawas serta tindakan yang telah diambil oleh DP BNI dalam menghadapi krisis keuangan global serta upaya memperbaiki portofolio investasi DP BNI, antara lain sebagai berikut : a. Investasi pada Pasar Uang dan Pasar Modal Memfokuskan excess fund untuk diinvestasikan pada Deposito Saham yang telah dimiliki DP BNI tetap di hold (tidak dilakukan cut loss) karena merupakan investasi jangka panjang dan fundamentalnya bagus dimana dividen yang diterima tahun 2008 mencapai Rp 12,4 milyar Obligasi yang couponnya bagus ( > 11%) juga di hold to maturity. Saham trading dicermati dan dikaji agar dapat diselesaikan pada waktu yang tepat/ menguntungkan. b. Investasi Penempatan Langsung pada Saham (PLPS) Perusahaan anak dikelompokkan berdasarkan profit growth dan Divident Payout Ratio 5 tahun terakhir, serta share DP BNI dan PT THU pada perusahaan anak tersebut Perusahaan anak yang tergolong prospektif dipertahankan, yang tergolong marginal dilakukan restrukturisasi, dan yang tidak memiliki harapan dan/atau kepemilikan sahamnya kecil dijual. Telah dilakukan streamlining PT Tri Handayani Utama dan PT Swadharma Propertindo Telah dilakukan penjualan saham pada PT Swadharma Eragrafindo Sarana dan PT. Wahana Bangun Jaya Penempatan pengurus di Perusahaan Anak dilakukan secara prosedural dan tanpa campur tangan pihak lain, melalui seleksi dengan menggunakan serangkaian proses evaluasi, mulai dari

30


Pengumuman

seleksi administratif, pengalaman serta track record sampai ke asesmen kompetensi melalui konsultan independen. Dibuat management contract dengan pengurus/management perusahaan anak, dengan reward dan punishment yang jelas c. Surat Pengakuan Utang (SPU) Masalah SPU pada PT SKS (Hotel Shangri La) telah diminta untuk segera diselesaikan penjualannya, dengan batas waktu April 2008. Dalam perkembangan-nya, perlu dilakukan pengkajian kembali rencana penjualan tersebut, dan untuk pelaksanaannya, telah di bentuk Tim Pengkajian. Sementara Tim melakukan pengkajian, pelunasan SPU pada PT SKS tersebut juga diminta untuk dibuat jadwal yang jelas dan didudukkan dalam perjanjian. Dalam tahun 2008, PT SKS telah melakukan 4 kali pembayaran cicilan pokok dengan total sebesar USD 2,837,600. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai alternatif solusi sehubungan adanya larangan investasi pada SPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 199/ PMK.010/2008 tanggal 5-12-2008, saat ini DP BNI juga sedang melakukan pembahasan secara intensif mengenai konversi SPU tersebut menjadi Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas. d. Investasi pada Tanah & Bangunan Asset tanah dan bangunan yang tidak produktif di Jl Kali Besar Timur III/7 Jakarta telah disewa pihak ketiga, sedangkan penjualan tanah dan bangunan di Jl. Salemba Raya No. 13 Jakarta telah diupayakan melalui lelang namun penawaran yang diterima dibawah harga limit/patokan yang telah ditetapkan. e. Penyelesaian Perkara PT Bank Central Dagang DP BNI dan PT THU telah dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung (permohonan Kasasi PT CBI ditolak MA) dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung telah diperoleh DP BNI. PT Lintasindo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI telah memenangkan gugatan DP BNI kepada PT Lintasindo. Pihak tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini kasus tersebut masih dalam proses Mahkamah Agung. 4. Struktur Pengendalian Intern Dalam rangka meningkatkan Pengendalian Intern, telah dilakukan berbagai usaha sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut ini :


31

Pengumuman Tabel 2 Struktur Pengendalian Intern

No 1

Aspek Mekanisme, transparansi, dan akuntabilitas pengambilan keputusan

Kewenangan dan Manajemen Investasi

Keterangan Telah dibentuk Investment Committee ~ Frekuensi rapat Investment Committee diminta untuk dilaksanakan secara konsisten setiap minggu dan dilakukan morning talk mengenai perkembangan portfolio investasi sehingga dapat diambil keputusan dan tindakan secara cepat. ~ Laporan portfolio investasi diminta untuk dibuat perkembangan bulanan disertai laporan Selisih Penilaian Investasi untuk mencerminkan mark to market, agar supaya dapat diantisipasi langkahlangkah yang harus diambil dengan cepat. ~ Membuat strategi investasi sehubungan dengan krisis keuangan global yang berdampak pada kualitas investasi DP BNI. ~ Arahan Investasi agar selalu ditepati dengan tertib. Telah ditetapkan kewenangan pengambilan keputusan untuk masing-masing pejabat baik untuk penempatan maupun pelepasan investasi dalam keputusan Investment Committee Telah dibentuk Divisi Riset & Pengendalian Resiko, dan pemisahan fungsi transaksi/investasi dgn fungsi settlement

2

32

Sistem & Pemeliharaan Dokumen, Risalah Rapat, Pemakaian & Pengamanan Kekayaan DP BNI

Tatacara Penempatan & Pelepasan Investasi

Telah diatur dalam SK Investment Committee

Pengadaan Barang & Jasa

DP BNI telah memiliki BP Logistik yang mengatur pengadaan dan pengelolaan asset DP BNI

Risalah Rapat

Hasil rapat intern Dewan Pengawas serta rapat Direksi dan Dewan Pengawas telah dibuat risalah rapatnya

Penyimpanan Dokumen

Dokumen berharga dititipkan kepada jasa penitipan/ custodian

Pembukuan

BPP Pembukuan, sistem komputerisasi telah ada. Dewan Pengawas juga telah meminta SPI untuk melakukan penelitian secara teliti pos-pos terbuka karena merupakan sumber “penyakit”, serta meminta DP BNI agar setiap selesai melakukan posting, dicetak print-outnya untuk memudahkan pengawasan dan sebagai bukti.


PENGUMUMAN

Pengumuman No 3

Aspek S i s t e m Pelayanan Kepesertaan

Administrasi Kepesertaan

Keterangan Dewan Pengawas telah meminta DP BNI untuk : Membuat sistem otomasi kepesertaan yang integrated dan peserta secara mudah dapat memperoleh info yang diperlukan (telah dibuat data base pensiunan, otomasi perhitungan hak-hak peserta) Melakukan pencatatan per account mengenai iuran peserta, a.l untuk : ~ Pemantauan akumulasi iuran per peserta ~ Memudahkan perhitungan estimasian pesangon peserta aktif yang harus dicadangkan oleh Pendiri sehubungan dengan ketentuan UU No. 13/2003 ~ Memudahkan pengalihan program pensiun peserta yang pensiun ditunda yang menghendaki pensiunnya dialihkan kepada Dana Pensiun lainnya

Pemahaman Peraturan Dana Pensiun 4

Perikatan Kerjasama dengan Pihak Lain

5

Manajemen Risiko

Telah dilakukan sosialisasi oleh DP BNI baik secara langsung ke unit-unit organisasi, maupun secara tertulis (surat, majalah intern, forum komunikasi, dll) Perikatan kerjasama dengan pihak lain harus didudukkan dalam Surat Perjanjian, misalnya Surat Perjanjian Pengelolaan Investasi kepada Fund Manager, Surat perjanjian Pengadaan Barang & Jasa.

Manajemen Risiko Pasar

Divisi Riset dan Pengendalian Risiko telah membuat Laporan Manajemen Risiko Pasar (Mingguan dan Bulanan) VaR Portfolio Aktivitas Trading ~ Rata-rata VaR Aktivitas Trading dan Available for Sale ~ Trafic Light Monitoring Control Portfolio Aktivitas Trading ~ Komposisi VaR ~ Pengujian Back Testing ~ Risk Ratio VaR Portfolio Aktivitas Investasi Jangka Panjang ~ Rata-rata VaR Investasi ~ Trafic Light Monitoring Control Portfolio Investasi ~ Komposisi VaR ~ Progress P/L, VaR & Risk Ratio ~ Stress Testing

Evaluasi Kinerja Portofolio Investasi Penilaian Kinerja MI

Divisi Riset dan Pengendalian Risiko juga melakukan : evaluasi kinerja portofolio investasi DP BNI (Bulanan) penilaian kinerja investasi Manajer Investasi/Fund Manager (Semesteran)


33

Pengumuman 5. Pendapat Akuntan Publik a. Laporan Keuangan KAP Wisnu B. Soewito & Rekan yang telah melakukan General Audit terhadap DP BNI menyatakan bahwa laporan keuangan DP BNI menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca dan aktiva bersih DP BNI tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, perubahan aktiva bersih, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b. Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan KAP Wisnu B. Soewito & Rekan yang telah melakukan pengujian terhadap kepatuhan DP BNI terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan menyatakan bahwa hasil pengujiannya berdasarkan unsur yang diuji, DP BNI mematuhi dalam semua hal yang material, pasalpasal yang disebut diatas. c. Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern KAP Wisnu B. Soewito & Rekan yang telah melakukan audit Laporan Keuangan DP BNI mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang dipandang memiliki kelemahan material. d. Laporan Portfolio Investasi KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja, yang telah melakukan Audit Portfolio Investasi DP BNI mengenai kepatuhan DP BNI terhadap Undang-undang No 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, serta Arahan Investasi, berpendapat bahwa Pernyataan Pengurus DP BNI yang menyatakan bahwa DP BNI telah mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut, kecuali ketidaksesuaian investasi pada Surat Pengakuan Utang PT Satya Kerry Satya, dan adanya tanah dan bangunan di Jl. Salemba Raya No.13 Jakarta Pusat yang tidak memberikan penghasilan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. 6. Pendapat Dewan Pengawas Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Dewan Pengawas DP BNI berpendapat bahwa pertanggung jawaban Direksi DP BNI sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan DP BNI Tahun Buku yang berakhir per 31 Desember 2008 dapat diterima, dan membebaskan Direksi (acquit et de charge) dari pertanggung jawaban sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan DP BNI tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2008 tersebut. Demikian laporan kami, mohon dimaklumi.

DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA

34

Ttd.

Ttd.

Agung Abadi Ketua

Eko Budiwiyono Ketua Pengganti


Pengumuman

Lampiran Laporan Dewan Pengawas DPBNI Tahun 2008 Perkembangan Kekayaan & Ratio Kecukupan Dana Perkembangan DP BNI

Aktiva Bersih 2008 turun sedikit terutama karena penurunan nilai investasi dan pembayaran manfaat pensiun lebih besar dari pendapatan investasi + Iuran

2004 2005 2006 2007 2008

Aktiva Bersih 2,588,749 3,068,839 3,364,153 3,740,003 3,694,577

Kekayaan Pendanaan 2,512,208 2,969,954 3,301,757 3,676,630 3,630,748

Kewajiban Aktuaria 2,886,145 3,268,918 3,292,357 3,457,381 3,867,547

Ratio Kecukupan Dana 87.04% 90.85% 100.29% 106.34% 93.88%

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih 2008 Penambah Pendapatan Investasi Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi Iuran (Normal & Tambahan) Pendapatan diluar Investasi Total Investasi

354,421 -191,565 101,211 21,641 285,708

Pengurang Beban Investasi Beban Operasional Beban diluar Invest. & Opr. Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan dana ke DP lain Pengurangan lainnya Total Pengurang

34,336 17,347 149 270,623 8,087 564 0 331,136

Kenaikan Aktiva Bersih

-45,428


35

Pengumuman Komposisi Investasi Komposisi Investasi

on Deposito Tabungan Deposito Call Berjangka

2007

6,599

20,887

15,219

2008

4,866

50,197

54,085

2007

0.18%

0.58%

0.42%

2008

0.14%

1.41%

1.51%

SBI

Saham

129,591

Obligasi

Unit Surat Surat Penyertaan Berharga Penempatan Pengakuan Langsung Reksadana Pemerintah Hutang

Tanah dan Bangunan

483,619

875,421

12,978

1,178,376

256,485

129,394

517,806

252,271

934,495

10,352

1,338,014

289,086

119,355

517,931

3.57%

13.34%

24.14%

0.36%

32.49%

7.07%

3.57%

14.28%

0.00%

7.07%

26.17%

0.29%

37.47%

8.10%

3.34%

14.51%

Return On Investment Return On Investment

20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -60.00% -70.00% Deposito Tabungan Deposito Beron Call jangka

SBI

Saham

ROI Realized

14.42%

6.39%

9.45%

7.83%

ROI Realized + Unrealized

14.42%

6.33%

9.26%

7.83% -56.67%

36


3.54%

Obligasi

11.95%

Surat Unit Peny. Berharga Reksa- Pemerindana tah

PLPS

Surat Tanah dan Hasil Pengaku- Bangun- Total Investasi an Hutang an

0.00%

10.45%

2.67%

4.53%

8.65%

3.91%

11.95% -22.42%

11.42%

14.91%

1.52%

8.92%

3.58%

Pengumuman Kualitas Asset Golongan I

Investasi

Rp. Juta

Golongan II

%

Rp. Juta

Golongan III

%

Rp. Juta

Golongan IV

%

Rp. Juta

Golongan V

%

Rp. Juta

Desember 2008

%

Rp. Juta

%

Deposito Berjangka

54,085 1.52%

-

-

-

-

-

-

-

-

54,085

1.52%

DOC

50,197 1.41%

-

-

-

-

-

-

-

-

50,197

1.41%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,866 0.14%

-

-

-

-

-

-

-

-

4,866

0.14%

38,373 1.08%

-

-

-

-

-

- 252,271

7.08%

SBI

-

Tabungan Saham

213,898 6.00%

Obligasi

934,495 26.22%

-

-

-

-

-

-

-

- 934,495 26.22%

10,352 0.29%

-

-

-

-

-

-

-

-

1,338,014 37.54%

-

-

-

-

-

-

-

- 1,338,014 37.54%

Reksadana SBP PLPS

2,145 0.06%

SPU

-

-

-

Tanah dan Bangunan 488,673 13.71%

-

-

Total

-

82,276 2.31%

3,096,725 86.88% 120,649 3.38%

71,679 2.01% 126,723 3.56% -

- 119,355 3.35%

24,766 0.69%

4,492 0.13%

96,445 2.71% 250,570 7.03%

10,352

167 0.005% 282,990

0.29%

7.94%

-

- 119,355

3.35%

-

- 517,931 14.53%

167 0.005% 3,564,556 100.00%

Pencapaian Anggaran No

Mata Anggaran

Anggaran 2008

Realisasi

% Pencapaian

1

Aktiva Bersih

3,935,567

3,694,577

93.88%

2

Kekayaan pendanaan

3,873,806

3,630.748

93.73%

3

Kewajiban Aktuaria

3,867,547

3,867,547

100.00%

4

Ratio Kecukupan Dana

100.16%

93.88%

93.73%

5

Pendapatan Investasi

459,411

354,421

77.15%

6

Beban Investasi

40,713

34,386

84.41%

7

Hasil Usaha Investasi

418,697

320,056

76.44%

8

Hasil Usaha Bersih

404,174

316,114

78.21%

9

ROI Realized

11.55%

8.92%

77.24%

9.88%

3.58%

36.25%

10

ROI Realized + Unrealized


37

Pengumuman Kemampuan Pembayaran Manfaat Pensiun

Pendapatan Bunga (Rp 277,7 M)

Iuran (Rp 101,2 M)

Surplus (Rp 108,3 M) Pembayaran Manfaat Pensiun (Rp 270,6 M)

Walaupun iuran dari Pendiri dan Peserta tidak dapat mengcover pembayaran manfaat pensiun, DP BNI mampu mendanai kekurangan tersebut dari pendapatan likuid, yaitu dari pendapatan bunga

Benchmark Kinerja Dana Pensiun Total Investasi (Rp juta)

ROI

ROA

RKD

DP Telkom

8.662.377

-8,75%

-8,94%

77,83%

DP BRI

6.329.809

-1,65%

-1,63%

103,31%

DP Pertamina

5.975.000

2,51%

2,59%

88,74%

DP BI

4.250.000

2,20%

2,19%

94,79%

DP BNI

3.589.042

3,58%

3,46%

93,88%

Dana Pensiun

38


Kesehatan

Gangguan Layanan Askes Karena Keterlambatan Penetapan Manfaat Pensiun Penulis : Santika

S

ehat merupakan impian dari semua orang namun sangat disadari bahwa tidak seorangpun yang tidak pernah terganggu kesehatannya, betapapun berat ringannya gangguan tersebut. Kendati demikian tidak ada orang yang dapat mengetahui kapan gangguan itu datang dan bagaimana bentuknya. Seringkali gangguan datang dengan mendadak dan adakalanya cukup fatal dan membahayakan yang tentunya dapat membuat sipenderita kelabakan dari segi mental maupun financial. Untuk membantu mengatasi masalah ini khususnya dari segi financial adalah dengan Asuransi Kesehatan (Askes) dengan berbagai programnya terlebih bagi pensiunan tentunya. Askes memang bukan segalanya namun setidaknya akan sangat membantu penderita. Askes pensiunan akan dapat dimanfaatkan terhitung sejak pegawai itu pensiun. Sebagaimana dimaklumi bahwa setiap yang namanya asuransi pasti ada yang namanya premi sebagai biaya atas resiko yang ditanggungnya. Dalam petunjuk pelaksanaan kerjasama antara BNI, Yayasan Danar Dana Swadharma (YDDS), Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) dan BNI Life ditetapkan bahwa

L

untuk premi Askes dibayar secara gabungan namun untuk pensiunan dikenakan iuran hospitalisasi yang untuk tahun 2009 ditetapkan sebesar 5,55 % dari manfaat pensiun yang diterima setiap bulan. Layanan Askes ini akan dapat berjalan lancar apabila semua persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah

ayanan Askes ini akan dapat berjalan lancar apabila semua persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah pembuatan Surat Penetapan Manfaat Pensiun (SPMP) yang tepat waktu sesuai dengan waktu pensiun pegawai bersangkutan.

pembuatan Surat Penetapan Manfaat Pensiun (SPMP) yang tepat waktu sesuai dengan waktu pensiun pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang menjalani “pensiun normal” (usia telah mencapai 55 tahun) ataupun “pensiun dipercepat” (usia sekurang-kurangnya telah mencapai 45 tahun namun belum mencapai 55 tahun), maka pembuatan SPMP ini relative lebih mudah karena alamat pegawai bersangkutan sangat jelas yaitu unit tempatnya bekerja. Dana Pensiun BNI (DPBNI) langsung dapat membuat Surat Penawaran Pilihan Pembayaran Manfaat Pensiun dalam arti apakah akan mengambil 20% manfaat pensiun dibayar dimuka atau dibayar 100% bulanan dan


39

Kesehatan

A

pabila pegawai yang dalam status pensiun tunda ini menderita sakit dan perlu dirawat inap maka seluruh biaya perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan menjadi beban yang bersangkutan karena memang belum ditutup Askes. meminta nomor rekening untuk pembayarannya. Atas dasar SPMP ini, YDDS langsung mendaftarkan yang bersangkutan ke BNI Life sebagai peserta Askes sejak yang bersangkutan pensiun dan langsung juga dipotong iuran hospitalisasi pensiunan dari manfaat pensiun bulan bersangkutan. Permasalahan timbul apabila pegawai mengalami kelambatan dalam menetapkan pilihan yang pada akhirnya juga memperlambat dalam pembuatan SPMP sehingga memperlambat pendaftaran yang bersangkutan sebagai peserta Askes. Keadaan seperti ini dapat mengganggu layanan Askes terhadap yang bersangkutan bila terjadi gangguan kesehatan yang memerlukan rawat inap. Bagi pegawai dengan “pensiun tunda” yaitu apabila pegawai berhenti bekerja dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dan belum mencapai usia 45 tahun kecenderungan keterlambatan ini lebih besar lagi karena alamatnya seringkali mengalami perubahan sehingga sulit untuk menghubunginya. Kendati bagi pensiun tunda ini diberikan kebebasan untuk memindahkan pengelolaan program pensiunnya ke Dana Pensiun lain (bila sudah bekerja ditempat lain) ataupun ke Dana 40


Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), namun cukup banyak juga yang tidak mengalihkannya. Ini berarti pengelolaan pensiunnya masih tetap di DPBNI sampai yang bersangkutan dapat dibuatkan SPMP setelah mencapai usia 45 tahun. Masa menunggu antara tanggal berhentinya pegawai tersebut sampai dapat dibuatkan SPMP ini tidak ada pembayaran manfaat pensiun dan berarti juga tidak ada iuran hospitalisasi pensiunan dan dengan demikian juga belum didaftarkan sebagai peserta Askes.

biasanya sudah mengirimkan surat kepada pegawai yang akan pensiun tersebut 1 (satu) bulan sebelum tanggal pensiunnya untuk menawarkan pilihan apakah akan mengambil 20 % manfaat pensiunnya dimuka atau dibayar 100% secara bulanan. Dengan pengiriman pilihan secara lebih awal ini diharapkan pembuatan SPMP bagi pegawai bersangkutan dapat dilaksanakan tepat waktu. Kendati sudah diupayakan demikian seringkali pegawai bersangkutan sangat lambat dalam menentukan pilihan bahkan melewati tanggal pensiunnya. Hal ini tentu akan memperlambat pembuatan SPMP.

Kendala di lapangan

Dalam Buku Pedoman Kepesertaan DPBNI sebenarnya diatur bahwa apabila sampai batas waktu 1 (hari) sebelum tanggal pensiun pegawai bersangkutan belum juga menyampaikan pilihan maka DPBNI dapat membuat SPMP dengan manfaat pensiun 100% dibayar bulanan. Namun apabila dibuatkan SPMP dengan penerimaan pensiun 100% dibayar bulanan seringkali beberapa waktu berselang yang bersangkutan minta untuk diberikan 20 % dibayar dimuka sehingga terpaksa dirubah oleh DPBNI demi kenyamanan penerima pensiun. Disamping itu “nomor rekening” untuk penyaluran penerimaan manfaat pensiunnya juga belum diperoleh.

Pada dasarnya terhadap pensiun normal sudah jelas diketahui waktu atau tanggal pensiunnya sehingga DPBNI

Berbeda dengan pensiun tunda, masa menunggu sejak pegawai bersangkutan

Apabila pegawai yang dalam status pensiun tunda ini menderita sakit dan perlu dirawat inap maka seluruh biaya perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan menjadi beban yang bersangkutan karena memang belum ditutup Askes. Kelak setelah yang bersangkutan berusia 45 tahun dan dibuatkan SPMP oleh DPBNI maka secara otomatis yang bersangkutan akan diikutkan sebagai peserta Askes kecuali yang bersangkutan dengan alasan tertentu secara tegas dengan pernyataan tertulis menyatakan tidak bersedia ikut serta sebagai peserta Askes.

Kesehatan berhenti bekerja sampai dengan timbulnya hak yang bersangkutan untuk memperoleh pensiun dipercepat atau berumur 45 tahun tentu dapat terjadi banyak perubahan terutama mengenai alamat pegawai bersangkutan. Hal ini akan menyulitkan DPBNI dalam mengirimkan penawaran pilihan dalam pembayaran manfaat pensiun dan juga dalam memperoleh “nomor rekening” untuk pembayaran manfaat pensiunnya. Bisa jadi yang bersangkutan juga lupa atau bahkan tidak tahu bahwa sebenarnya dirinya sudah berhak atas penerimaan manfaat pensiun dipercepat. Semua ini tentu saja dapat menyebabkan tidak tepatnya waktu pembuatan SPMP oleh DPBNI. Apabila terjadi kelambatan dalam pembuatan SPMP oleh DPBNI karena sebabsebab diatas dan dalam masa kelambatan tersebut terjadi gangguan kesehatan terhadap pensiunan bersangkutan yang memerlukan rawat inap maka akan terjadi kesulitan dalam pelayanannya karena secara formal yang bersangkutan belum didaftarkan sebagai peserta Askes dan belum pernah membayar iuran hospitaslisasi pensiunan walaupun sebenarnya sudah berhak menerima manfaat pensiun dan dengan sendirinya juga sebagai peserta Askes. Hal ini memang riil terjadi sehingga klaim biaya perawatan ditolak oleh Asuradur karena tidak ada dalam daftar peserta Askes dan ini sangat wajar ditinjau dari kacamata Asuradur.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seorang pegawai yang memasuki masa pensiun bulan September 2008 baru mengembalikan pilihan pembayaran manfaat pensiunnya bulan Februari 2009 sehingga baru dapat dibuatkan SPMP-nya pada bulan Februari 2009 dan dengan sendirinya pula baru dapat didaftarkan sebagai peserta Askes pensiunan termasuk pemotongan iuran hospitalisasi pensiunan pada bulan Februari 2009. Kebetulan

dengan berbagai diskusi dengan Asuradur diperoleh keputusan bahwa Asuradur dapat mentolerir keterlambatan hanya sampai pada tahun yang bersangkutan dalam arti tidak sampai berganti tahun karena akan menyulitkan pembukuan pihak Asuradur. Karenanya, agar Askes pensiunan ini dapat memberikan layanan yang baik bagi peserta diperlukan kerjasama dan kepedulian dari berbagai pihak yang terkait. Dari pegawai yang akan menjalani “pensiun normal”

S

ebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seorang pegawai yang memasuki masa pensiun bulan September 2008 baru mengembalikan pilihan pembayaran manfaat pensiunnya bulan Februari 2009 sehingga baru dapat dibuatkan SPMP-nya pada bulan Februari 2009 dan dengan sendirinya pula baru dapat didaftarkan sebagai peserta Askes pensiunan termasuk pemotongan iuran hospitalisasi pensiunan pada bulan Februari 2009. pada bulan Nopember 2008 yang bersangkutan menderita sakit yang memerlukan rawat inap. Ketika diklaim biaya rawat inap ke Asuradur tentu saja ditolak oleh Asuradur karena pada bulan Nopember 2008 yang bersangkutan belum menjadi peserta Askes. Kendati yang bersangkutan bersedia membayar iuran hospitalisasi pensiunan berlaku surut yang berarti pula akan dibayar tambahan premi berlaku surut untuk yang bersangkutan Asuradur tetap menolak klaim bersangkutan. Untuk mengatasi hal seperti ini apabila tetap terjadi dan

maupun “pensiun dipercepat” diperlukan kerjasamanya dalam mempercepat penyampaian pilihan pembayaran manfaat pensiun agar DPBNI dapat membuat SPMP tetap pada waktunya. Khusus bagi pegawai yang menjalani “pensiun ditunda” seyogyanya turut membantu dalam percepatan pembuatan SPMP oleh DPBNI setidaknya aktif dalam up dating data kepesertaan pensiun di DPBNI dengan mengirimkan perubahan alamat bila ada. Hal ini akan membantu dalam pelayanan baik dalam ketepatan waktu pembayaran manfaat pensiun maupun dalam pelayanan Askes sekiranya yang bersangkutan harus dirawat inap. Info DPBNI Edisi ke 39/2009

41

Siraman Rohani

Shalat dan Kemenangan (Disalin dari Buletin Dakwah No.12 Thn XXXVI)

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusu’ dalam shalatnya.” (Q.S. Al Mu’minun [23] : 1-2) Semua ibadah pokok yang disebutkan menurut Syar”iyah ibadah-khasanah, yang secara pribadi (fardhu’ain) diwajibkan kepada Muslim yang sudah taklif (dipikulkan beban keagamaan), seperti shalat, puasa, zakat dan haji, masing-masing mengandung dimensi dua hubungan : Pertama, hubungan yang bersifat vertikal dari Khalik yang menciptakan dengan makhluk yang diciptakan-Nya, terutama mkhluk manusia; masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan itu dinamakan mu’amalah ma’al

M

Khalik. Kedua, hubungan yang bersifat horisontal, mendatar ke kiri dan ke kanan, yang dinamakan mu’amalah ma’al khulqi, hubungan antara sesama machluk, sejak dari soal yang sekecil-kecilnya sampai kepada soal yang sebesar-besarnya; sejak soal pribadi, keluarga sampai kepada soal-soal kemasyarakatan, kenegaraan, regional dan internasional,

Tugas Hidup Manusia Manusia diciptakan Allah agar berbakti kepada-Nya, dengan memikul kewajiban-

anusia diciptakan Allah agar berbakti kepadaNya, dengan memikul kewajiban-kewajiban yang berada dalam batas-batas kemampuan manusia. Sebagai imbalan dari menjalankan kewajiban itu, Allah menyediakan pahala di hari akhirat kelak, juga merupakan santunan (kasih sayang) dalam kehidupan di dunia ini.

42


kewajiban yang berada dalam batas-batas kemampuan manusia. Sebagai imbalan dari menjalankan kewajiban itu, Allah menyediakan pahala di hari akhirat kelak, juga merupakan santunan (kasih sayang) dalam kehidupan di dunia ini. Sebaliknya, makhluk manusia yang tidak menjalankan kewajiban dan berbakti itu, di akhirat kelak akan mendapat balasan berupa siksa yang dahsyat, sedang dalam kehidupan di dunia ini pada umumnya mengalami cobaancobaan hidup.

Shalat, Ibadah Istimewa Dari semua ibadah-ibadah pokok itu, maka ibadah shalat mempunyai kedudukan yang istimewa. Keistimewaan itu antara lain : a. Shalat diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada

Siraman Rohani

Nabi Muhammad untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh umatnya, yang menunjukkan keutamaan dan kedudukannya, sedang ibadah puasa, zakat dan haji hanya diperintahkan melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. b. Dalam suatu Hadist diterangkan, bahwa shalat itu adalah pilar agama. Barangsiapa yang mengerjakannya, dia menegakkan agama. Barangsiapa yang meninggalk annya, dia menghancurkan agama. c. Ibadah shalat diwajibkan 5 x tiap-tiap hari, sedang puasa dan zakat hanya 1 x setahun, dan ibadah haji sekurangkurangnya 1 x selama hidup.

Hikmah Ibadah Shalat Apabila digali rahasia, hikmah dan nilai-nilai ibadah shalat itu dengan melihat dari sudut hubungan makhluk dengan Khalik, efeknya untuk membentuk kepribadian dan watak makhluk sendiri, kemudian efeknya dalam pembinaan masalah sosial kemasyarakatan, dapatlah disingkatkan sebagai berikut : Hikmah shalat itu diwajibkan 5 x sehari semalam ialah untuk menjalin hubungan yang tertib kontinyu antara makhluk dengan Khalik yang

H

ikmah shalat itu diwajibkan 5 x sehari semalam ialah untuk menjalin hubungan yang tertib kontinyu antara makhluk dengan Khalik yang menciptakannya sendiri.

menciptakannya sendiri, dimana berbakti itu diwajibkan tiap hari, supaya terjalin hubungan yan g ber k es inam bu ng an dan jalur yang tertib antara makhluk dengan Khalik, dan dengan demikian diharapkan meningkatkan bakti, kepatuhan, loyalitas dan syukur (terima kasih) atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada makhluk umumnya. Begitu seorang Mukmin, sebelum memulai tugas-tugas kehidupan sehari-hari, dia mengadakan komunikasi lebih dahulu dengan Rabbul Jalali, baru berangkat ke tempat tugas pekerjaan. Yaitu, setelah melaksanakan shalat subuh. Sesudah bekerja atau berjuang untuk kehidupan selama beberapa jam, maka pada tengah hari, dia istirahat dan lantas berbakti lagi kepada Allah mengerjakan shalat zuhur. Setelah itu meneruskan pekerjaan lagi, istirahat lagi menjelang senja dan menjalankan shalat ashar, barulah kembali ke rumah tangga. Tatkala matahari sudah mulai terbenam, seorang Muslim menghadapkan wajahnya kembali kepada Malikul

Muluk (Raja dari segala Raja), melaksanakan shalat maghrib. Sebelum dia tidur untuk istirahat agak sedikit panjang buat menambah kekuatan dan energi menghadapi hari esok, maka dia melakukan shalat isyak, diiringi dengan perasaan riddha atas hasil yang telah dicapainya pada hari itu, baik yang berhasil maupun yang belum sesuai dengan rencana dan pengharapan atau yang gagal sekalipun. Shalat itu mengatur jadwal rutin kehidupan seorang Muslim.

Nilai-nilai Latihan dan Edukatif Pada saat itu, waktu shalat yang lima kali sehari semalam itu dipencar-pencar waktunya, mempunyai nilai-nilai latihan dan edukatif supaya seorang muslim selalu siap dan waspada menjaga waktu dan memanfaatkannya. Kalau buat orang-orang Barat motivasinya lebih banyak diletakkan pada pertimbangan-pertimbangan materialistis dengan semboyan yang terkenal “time is money” (waktu itu adalah uang), maka bagi seorang Muslim titik beratnya diletakkan kepada ruh perjuangan, seperti yang pernah


43

Siraman Rohani

diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib : “Waktu itu laksana pedang. Jika anda tidak memanfaatkannya, maka akhirnya pedang itu sendiri akan memotong anda”. Dapat disimpulkan bahwa nilai utama ibadah shalat itu ialah menjalin hubungan yang erat antara Khalik dengan makhluk, dimana makhluk menempatkan dirinya sebagai obyek yang harus patuh, loyal, berbakti, disiplin, dan mempunyai ketergantungan kepada Maha Pencipta yang menjadi subyek menentukan segala sesuatunya dalam kehidupan ini. Adapun nilai-nilai dan efek lainnya pelaksanaan ibadah shalat itu untuk kehidupan manusia, dilihat dari sudut pembentukan pribadi, demikian juga hasilnya dilihat dari segi sosial kemasyarakatan. Ada delapan macam dampak yang positif dari ibadah, shalat itu untuk meningkatkan kepribadian Muslim yaitu : 1. Menjaga waktu (punctualyty), Shalat fardhu itu ditentukan waktunya sejak fajar sampai malam, mendidik manusia Mukmin supaya senantiasa menjaga waktu yang berharga, jangan disia-siakan. 2. Meningkatkan semangat kewajiban dan tanggung jawab (sense of duty and responsibility).

44


3. Latihan untuk mengatur diri sendiri (training in selfdiscipline). 4. Menempa dan membina watak (character building). 5. Mengendalikan diri sendiri (self control). Adapun dampak shalat itu terhadap masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hubungan sosial kemasyaratan, terdiri dari empat macam, yaitu :

shalat itu mendidik manusia Mukmin supaya senantiasa memusatkan usaha, pikiran, perhatian dan perjuangannya kepada satu titik tujuan yang mendatangkan sukses keuntungan dan kebahagiaan. Perhatikanlah, bahwa shalat itu dilaksanakan dengan tiga alat badani, yaitu (1) lisan; (2) jasmani dan (3) hati (rohani). Ketigatiganya terpadu menuju satu titik pemusatan (konsentrasi), yaitu

S

halat itu dilaksanakan dengan tiga alat badani, yaitu (1) lisan; (2) jasmani dan (3) hati (rohani). Ketiga-tiganya terpadu menuju satu titik pemusatan (konsentrasi), yaitu menghadap kepada ilahi. 1. Melatih supaya hidup berorganisasi dan menumbuhkan disiplin sosial (social organization and social discipline). 2. Menempatkan masjid sebagai pusat kemasyarakatan (mosque of community centre). 3. Meningkatkan semangat tolong-menolong dan kerjasama (mutual help and cooperation). 4. Menerapkan persamaan dan persaudaraan (equality and brotherhood)

Konsentrasi dan Sukses Terakhir yang perlu diungkapkan ialah dampak ibadah

menghadap kepada ilahi. Pada saat itu, semua hubungan diputuskan dengan dunia luar. Segalanya dianggap tidak ada, yang ada hanyalah Allah Yang Maha Besar yang sedang disembah. Selama mengerjakan shalat, manusia Muslim melepaskan diri dari segala macam ingatan dan kegiatan lain. Inilah yang dinamakan konsentrasi. Dengan konsentrasi akan dicapai kemenangan. Sesuai himbauan (azan) shalat, tiaptiap mukmin mengucapkan dan bertekad : “Marilah menunaikan shalat, marilah meraih kemengan.” (M. Yunan Nasution-Alm, disarikan dari Buku “Bunga Rampai Ajaran Islam”).

Pengumuman

Daftar Ulang Pensiunan Tahun 2009

P

asal 45 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun BNI cf. SK Direksi Bank Negara Indonesia No. KP/202/DIR/R tanggal 16 Juli 2008 berbunyi bahwa “ Pensiunan atau Janda/ Duda atau Anak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dana Pensiun Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya atau status Janda/Duda atau Anak, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan pekerjaan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya perubahan”. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, Dana Pensiun BNI kembali akan melaksanakan daftar ulang pensiunan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Daftar ulang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2009 atau bertepatan dengan saat kewajiban menandatangani daftar tanda terima manfaat pensiun bulan Desember 2009. b. Formulir daftar ulang akan dikirimkan melalui cabang-cabang pembayar pada akhir bulan November atau selambat-lambatnya pada awal bulan Desember 2009, sehingga dapat diambil oleh Pensiunan pada saat tanda tangan cf. butir a diatas. c. Daftar ulang dilakukan untuk semua Pensiunan dengan menggunakan formulir daftar ulang (contoh formulir terlampir). d. Data-data yang diminta dalam daftar ulang wajib diisi secara lengkap dan ditandatangi oleh Pensiunan. e. Formulir daftar ulang yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan disertai lampiranlampiran yang diminta, dapat dikirim langsung ke Dana Pensiun BNI Jl. Raden Saleh No. 10 Jakarta Pusat, atau dikirim secara kolektif melalui cabang pembayar dan atau melalui Wilayah/cabang PP setempat. f. Batas akhir pengiriman daftar ulang paling lambat 30 Juni 2010 sudah diterima Dana Pensiun BNI. g. Bagi Pensiunan yang tidak menyampaikan berkas daftar ulang sampai dengan batas tanggal waktu sebagaimana butir (f ) diatas akan dikenakan sanksi penangguhan pembayaran manfaat pensiun.

Petunjuk Pengisian : 1. Nama adalah nama Pensiunan atau penerima manfaat pensiun. 2. No. Dana adalah Nomor Dana Pensiunan yang diberikan oleh Dana Pensiun BNI. 3. N.P.W.P adalah NPWP Pensiunan yang telah terdaftar pada Direktur Jendral Pajak. 4. Cabang Pembayar adalah cabang Bank BNI dimana manfaat pensiun Pensiunan dibayar setiap bulan atau dimana Pensiunan menandatangani daftar tanda terima manfaat pensiun setiap 4 (empat) bulan sekali. 5. Jenis hak pensiun, (dipilih salah satu) sesuai dengan hak pensiun yang diberikan oleh Bank BNI pada saat pensiun. 6. Alamat adalah alamat pensiunan yang diisi secara lengkap (nama jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kode pos, Nomor telepon dan Nomror HP (apabila ada). 7. Nama dan Nomor Telp lain yang dapat dihubungi, diisi dengan nama orang lain yang dapat dihubungi yang tidak serumah dengan Pensiunan, dan dijelaskan hubungannya dengan orang lain tersebut. 8. Data isteri/suami adalah nama suami atau isteri Pensiunan. Apabila isteri atau suami adalah isteri/suami sambungan ( menikah setelah Pensiunan), agar melampirkan foto copy surat nikah. 9. Data anak yang belum berusia 25 tahun, diisi dengan data anak Pensiunan yang belum berusia 25 tahun. 10. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani formulir daftar ulang Pensiunan. 11. Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan Pensiunan


45

Pengumuman Contoh Formulir Daftar Ulang : Foto 2x3 LAPORAN ALAMAT SAAT INI, SUSUNAN KELUARGA DAN DATA PENDUKUNG PENSIUNAN BANK BNI Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama No. Dana N.P.W.P Cabang Pembayar Jenis hak Pensiun Alamat Rumah

: : : : : :

1) .................................................................................................................................................................. 2) ................................................................................................................................................................... 3) ................................................................................................................................................................... 4) ................................................................................................................................................................... Pensiun Normal/Pensiun Dipercepat/Pensiun Janda/Duda/Anak *) 5) 6) ................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................Kode Pos ........................... Telp .................................................................... HP ..................................................................................

Nama dan Nomor Telp lain yang dapat dihubungi : 7) Nama : ....................................................................................................................................................................... Hubungan dengan Pensiunan : ....................................................................................................................................................................... Telepon : ....................................................................................................................................................................... Sesuai pasal 45 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun BNI perihal kewajiban pensiunan, dengan ini saya melaporkan susunan keluarga saya per …………….. sebagai berikut : Data isteri/suami : 8) No Nama

Tangal Lahir

Tanggal Nikah

Keterangan

Data anak yang belum berusia 25 tahun : 9) No Nama Tangal Lahir

Tanggal Nikah

Keterangan

Sebagai data pendukung, terlampir saya sampaikan : 1. Foto copy Kartu Keluarga 2. Foto copy surat kematian atau foto copy akta cerai (bagi Pensiunan yang isteri/suaminya telah meninggal dunia atau telah bercerai) 3. Foto copy surat nikah (bagi Pensiunan yang menikah kembali) 4. Surat Keterangan belum menikah kembali (Pensiun bagi penerima manfaat pensiun Janda/Duda) dan Surat keterangan belum bekerja atau belum menikah (bagi penerima manfaat pensiun Anak) Catatan Keterangan : *) coret yang tidak perlu

10) .................,..............................

(11)…………………………….) Nama Jelas & Tanda tangan

46


Berita Duka Cita PENSIUNAN MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2008 (SAMBUNGAN) NO. 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

NAMA MARGONO NY. DRA. SUPRIHATIN AGUSTAM YATIM M. BADAWI BAHARI S. ANAS SALIM NY. YENIZ VENDRY SLAMET TODIKROMO MACHFUDDIN NIMBANG SEMBIRING, SH H. HAMDAN HASBULLAH SOETRISNO SIGIT PRIJONO, SE H. AMIN YUSUF HASAN TAJIB PANUT HARDJODINOMO LEONARD KILAY SURACHSO ABDUL SANI NADAM TJATIPAN MOHAMAD ADNAN MOHAMMAD MUHADI HAMZAH SALIKIN NIPIN BIN TAHIR IDRUS MALIN SAMPONO DIDI WAHDI SAIBAN H. SIBE HABE EDI DJUNAEDI FAUZI SUHARTO ABDUL MUTHALIB MA’RUP SUKARNO ISKANDAR SUKARDI, SIP. LILI SUPARDI BINDU SAS SIRAIT DJAMALUDDIN DAMANIK ISMAIL HERMAN SUPARDI ADNAN ARIEF ZAINUAR, BA LEWOH KOMARUDDIN ISMED ELY ZAINUL ASMAR DRS. SYAMSUL ALAM MADJID FUJIONO OGA KUE THAMRIN NASUTION NAZARWIN SALADI RISWAN NURJASIN, SH BASUNI KASNO S. DARMAN BISNO

NO. DANA

UNIT

TGL. MENINGGAL

USIA

052210 080140 055800 024390 026540 024080 080140 075800 070660 043880 070720 040020 065980 055680 014830 052610 047950 051780 038640 014920 045300 026120 046190 047030 039610 050050 053780 025750 062770 067800 044240 037060 020570 059830 065380 046880 053080 070520 005560 032820 060640 060640 060390 019740 054520 086270 090370 011760 048920 044150 022940 054310 031520 048960 059960 077930

BDA SBY BTM MKS TBK BTG KRM MSP RGT W01 PBR PCG ITB GBR JKT UGM ABN KRM W09 JNG KRM KDI PWO DMG MGD W02 BKS MDN MKS SRG PBR W06 PMK YGY KWG BDG PMK JPU KWG JKT LGS TTI SRG BDA JBI MKS W01 GTL PDS W02 MDN KRM RWM RWM SLO ITB

6-Oct-08 19-Oct-08 6-Nov-08 22-Nov-08 20-Nov-08 30-Nov-08 2-Dec-08 8-Dec-08 13-Dec-08 19-Dec-08 21-Dec-08 20-Dec-08 23-Dec-08 26-Dec-08 27-Dec-08 29-Dec-08 30-Dec-08 2-Jan-09 3-Jan-09 10-Jan-09 12-Jan-09 20-Jan-09 26-Jan-09 27-Jan-09 28-Jan-09 16-Jan-09 28-Jan-09 15-Jan-09 16-Jan-09 17-Jan-09 20-Jan-09 23-Jan-09 4-Feb-09 5-Feb-09 5-Feb-09 7-Feb-09 11-Feb-09 11-Feb-09 14-Feb-09 16-Feb-09 25-Feb-09 26-Feb-09 27-Feb-09 1-Mar-09 3-Mar-09 5-Mar-09 5-Mar-09 6-Mar-09 6-Mar-09 7-Mar-09 10-Mar-09 11-Mar-09 13-Mar-09 16-Mar-09 17-Mar-09 17-Mar-09

64 Thn 61 Thn 66 Thn 65 Thn 68 Thn 66 Thn 60 Thn 60 Thn 64 Thn 55 Thn 64 Thn 70 Thn 55 Thn 67 Thn 71 Thn 61 Thn 65 Thn 67 Thn 70 Thn 67 Thn 68 Thn 66 Thn 68 Thn 68 Thn 70 Thn 70 Thn 67 Thn 69 Thn 66 Thn 67 Thn 69 Thn 71 Thn 66 Thn 66 Thn 65 Thn 67 Thn 68 Thn 64 Thn 75 Thn 73 Thn 66 Thn 72 Thn 66 Thn 66 Thn 67 Thn 56 Thn 51 Thn 70 Thn 69 Thn 52 Thn 76 Thn 67 Thn 71 Thn 68 Thn 66 Thn 63 Thn

Direksi, Staf dan Pegawai Dana Pensiun BNI serta Pengelola Info DPBNI Mengucapkan Bela Sungkawa Yang Sedalam-dalamnya Semoga Arwahnya Diterima Disisi Tuhan YME Info DPBNI Edisi ke 39/2009

47

Berita Duka Cita PENSIUNAN MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 2008 (SAMBUNGAN) NO. 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

NAMA WIDJI UTOMO HUSIN MUKTI H. ETJEP HIDAJAT NY. ATY ATIKAH DIAPARI LUBIS, SH BARIDIN SAIN SUBIYANTO KAMINUDDIN DJAJOESMAN IGN. ROESLANTO DJODJO E. SOEBAGDJA H. RUSLANI RAMLI SABERAN DARWIS MAISA AMINTAS R. SILAEN SUBKI ABDUL RAHMAN IBRAHIM DRS. SOEGITO KARTOUTOMO H. ACHMAD DIMYATI INGSAR AZHAR RADJAK H. DJARKASIE H. HANAFIE ARIF H. AMIEN SOEHENDRO POENDJOEL SOEJOTO, SE DASIMAN ARDJAT WINATA IMAN SANTOSA ADNAN JOESOEF ACHMAD FACHRY SUJITNO SITO HADI ISMONO RUSTAM DA. DJUMADI HARTO PUSPITO KARSONO RIAN MIAN, SH CHALIS S.R., SH. KOSAMAN JAYA, SH WARSO SATJAWIRIA TENGKU ALANG DERMAWAN JASIN AMIR ZAINAL ABIDIN SAIMAN PONO SUBUR EFENDI JAMANIT GINTING

NO. DANA

UNIT

TGL. MENINGGAL

USIA

016870 026600 045600 023710 076470 030950 072200 012180 042670 048480 050840 038920 077740 010720 025680 072910 059700 041030 022120 029620 069020 032240 075230 094650 047340 036250 101370 036270 031150 055500 068530 042190 072660 076370 046350 057930 103100 012160 032780 029800 045460 047770 044590 090380 058880

RWM BTM RWM DKB JPU PBR MLG W06 SMG CRB KTU BPN PBR PMK BDG MGD JKT JNG CRB KRM BMS KRM KDS SBY BLW SRG TGL PMK MDN JBR KDS DMG SRS CRB FMI USU BKS JKT MTG JNG TPN MAD W01 W01 W01

18-Mar-09 18-Mar-09 21-Mar-09 22-Mar-09 23-Mar-09 24-Mar-09 24-Mar-09 25-Mar-09 25-Mar-09 25-Mar-09 25-Mar-09 28-Mar-09 28-Mar-09 29-Mar-09 30-Mar-09 31-Mar-09 3-Apr-09 4-Apr-09 5-Apr-09 5-Apr-09 6-Apr-09 7-Apr-09 8-Apr-09 8-Apr-09 9-Apr-09 10-Apr-09 10-Apr-09 13-Apr-09 15-Apr-09 16-Apr-09 16-Apr-09 18-Apr-09 18-Apr-09 20-Apr-09 21-Apr-09 1-May-09 6-May-09 7-May-09 7-May-09 9-May-09 9-May-09 14-May-09 15-May-09 15-May-09 22-May-09

63 Thn 70 Thn 65 Thn 68 Thn 62 Thn 74 Thn 62 Thn 69 Thn 69 Thn 69 Thn 67 Thn 56 Thn 63 Thn 66 Thn 66 Thn 63 Thn 66 Thn 70 Thn 70 Thn 65 Thn 65 Thn 73 Thn 60 Thn 57 Thn 66 Thn 71 Thn 51 Thn 71 Thn 66 Thn 68 Thn 64 Thn 69 Thn 62 Thn 64 Thn 68 Thn 67 Thn 49 Thn 65 Thn 73 Thn 69 Thn 69 Thn 69 Thn 69 Thn 54 Thn 67 Thn

Direksi, Staf dan Pegawai Dana Pensiun BNI serta Pengelola Info DPBNI Mengucapkan Bela Sungkawa Yang Sedalam-dalamnya Semoga Arwahnya Diterima Disisi Tuhan YME

48


Penghargaan

Penghargaan yang Pernah Diterima DPBNI 2007

S

elama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2004 Dana Pensiun BNI mendapatakan penghargaan dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) sebagai salah satu Dana Pensiun berkinerja baik dari seluruh Indonesia yang menempati urutan / peringkat 3 terbaik, masing-masing tahun 2004 menempati peringkat II, tahun 2005 peringkat II, tahun 2006 peringkat II dan tahun 2007 peringkat I. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam proses pemeringkatan antara lain : Hasil ROA/ROI, Rasio Biaya Operasional, Rasio Kecukupan Dana (RKD), kompleksitas portofolio instrumen investasi dan kesesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan.

2004

2006

2005


49

DIREKSI, STAF DAN KARYAWAN DANA PENSIUN BANK NEGAR A INDONESIA

Mengucapkan

Selamat

Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan Tahun 1430 H

Info. Edisi Ke-39 DPBNI MEDIA KOMUNIKASI PESERTA. 49 tahun. Dana Pensiun

Recommend Documents