ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA (Studi Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/K/PK/PDT/2003 Tanggal 24 Pebruari 2004)
TESIS
Oleh :
HENDRIK P. PARDEDE 037005075/ HK
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005 Hendrik P. Pardede : Analisis Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang …, 2005 USU Repository © 2007
ABSTRAK ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA (Studi Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/K/PK/PDT/2003 Tanggal 24 Pebruari 2004) Hendrik P. Pardede*) Prof.Dr. Bismar Nasution, SH,MH.**) Dr. Runtung Sitepu,SH,M.Hum.**) Dr. T. Keizerina Devi A., SH, M.Hum.**) Aktivitas perekonomian tidak akan berjalan apabila tidak ada konsumen. Dengan demikian aktivitas perekonomian hanya terjadi karena adanya suatu hubungan antar masyarakat, dalam hal ini antara produsen dengan konsumen. Hubungan ini didasarkan atas suatu kebutuhan. Dalam hubungan hukum antara konsumen dan produsen terdapat ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan kedudukan hukum diantara kedua belah pihak. Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu, satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam penyelesaian suatu sengketa konsumen diterapkan sistem pembuktian terbalik, artinya pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi yang diajukan konsumen, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Perlindungan K o n s u m e n d i I n d o n e s i a m e l a l u i p u t u s a n M a h k a m a h A g u n g R I N o . 1 K/PK/PDT/2003 Tanggal 24 Februari 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau d i l u a r p en g a d i l a n b er d a s a r k an p i l i h a n s u k ar e l a p a r a p i h a k y an g bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, prinsipnya gugatan/ tuntutan perdata yang diajukan ke pengadilan tidak memerlukan persetujuan dari pihak tergugat.
*) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. **) Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana, Medan.
Hendrik P. Pardede : Analisis Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang …, 2005 USU Repository © 2007
Lain halnya dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang menentukan bahwa akan dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa K o n s u m e n ( B P S K ) di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa, sebagaimana yang diatur d a l a m P a s a l 5 2 b u t i r a U U P K , B P S K d a p a t men g g u n a k a n c a r a m e d i a si, arbi tr as e, a tau k o n so l i as i. B en tu k -b en tu k penyelesaian sengketa tersebut biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution/ADR. Peraturan perundang-undangan mengatur sistem pembuktian dalam hal sengketa konsumen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Ko n su me n , b ah wa b e b a n p e m b u k t i a n b e r a d a p ad a p r o d u s e n d an / a t a u pengusaha, yang berarti bahwa pembuktian dalam sengketa konsumen adalah pembuktian terbalik. Dalam kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bandung Nomor 07/Pts/BPSKA/VI/2003, Majelis Hakim telah tepat dalam menerapkan pembuktian terbalik. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 240Pdt/BPSK/2003/PN.Jkt.Ut Tanggal 10 Oktober 2003, Majelis Hakim banding telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengadopsir ketentuan pasal 35 UU No. 23/1997 Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPLH). Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/PK/Pdt/2003, Tanggal 24 Nopember 2004 telah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh majelis BPSK yaitu mengenai penerapan azas pembuktian terbalik yaitu pelaku usaha/PT BII telah dapat membuktikan bahwa PT BII tidak bersalah.
Kata kunci : - Sengketa konsumen - Pembuktian terbalik - BPSK
Hendrik P. Pardede : Analisis Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang …, 2005 USU Repository © 2007
ABSTRACK ANALYSIS TO APPLYING OF INVERSED VERIFICATION IN CONSUMERISM LAW OF INDONESIA (Study on Decision of Supreme Court Republic of Indonesia Number 1/KJPK/PDT/2003 24 February 2004) Hendrik P. Pardede Prof.Dr. Bismar Nasution, SH, MH.**) Dr. Runtung Sitepu,SH,M.Hum.") Dr. T. Keizerina Devi A., SH, M.Hum. Economics activity will not happened if there no consumer. Economics activity only happened caused by en relation between societies, in this case between producer and consumer. In contractual terms, between producer and consumer there is imbalance of legal status among both parties. A dispute happened if there is difference of opinion betweenthe parties, one party feels getting disadvantage its rights by other party, and the other does not feel that way. Consumer dispute with reference to collision of consumer rights. Pursuant to Consumerism Law and Regulations, hence in solving of a consumer dispute applied by inversed verification system. Its meaning that verification to there is do not mistake element in compensatory suing which raised by consumer, representing perpetrator responsibility and burden of effort. This research has the character of descriptively analysis. This research use approach of normative yuridis that is research by relate at law and regulation going into effect to relate to problems. Solving of consumer dispute can be through justice or extrajudicial pursuant to voluntary choice of the parties. In solving of dispute in justice, principal of suing/ brought to trial civil demand does not need approval of party sued. Other the things of with solving of extrajudicial dispute. Law determine that physique will the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) to the solving of dispute. as which is arranged in Section 52 item of a UUPK, BPSK can use the way of mediasi. arbitrase. or konsoliasi. Forms this solving of the dispute usually referred with Alternative Dispute Resolution/ADR. Law and regulation arrange verification system in the case of consumer dispute, pursuant to Consumerism Law, that verification burden reside in entrepreneur and/or producer, meaning that verification in consumer dispute is inversed verification.
*) Judge of District Court of North Jakarta. **)University of North Sumtera, Postgraduate Program, Medan.
Hendrik P. Pardede : Analisis Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang …, 2005 USU Repository © 2007
In Decision Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bandung Number 07/Pts/BPSKNI/2003, judge have precisely in applying inversed verification. In Decision case District Court of North Jakarta No. 240/PdtIBPSK/2003/PN.Jkt.Ut, judge compare have wronged in applying law with adopted rule of section 35 UU No. 23/1997 (UUPLH). Decision of Supreme Court of RI No. 1 K/Pk/Pdt/2003, 24 November 2004 have as according to what decided by ceremony of BPSK that is hitting applying of inversed verification principality that is perpetrator of effort/PT BII have earned to prove that PT BII not guilty.
Keyword: - Dispute Consumer - Inversed Verification - BPSK
Hendrik P. Pardede : Analisis Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang …, 2005 USU Repository © 2007
