PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA
TESIS
Oleh :
RAHMAT TARIGAN 047005042/HK
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Rahmad Tarigan : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 32…, 2006 USU Repository © 2007
The Dismissal Of Civil Servant From The Service According To The Gov ernment Regulation No. 32/1979 And Its Implementation In The Regio nal Office Of The Department Of Law And Human Rights Sumatera Utara Rahmad Tarigan.* Pro f. Muh ammad Abduh , SH . ** Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS. ** Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS.** ABSTRACT Civil servants are government ap paratuses who participate in generating the wheel of deve lopment of the people of Indonesia. In doing this, they should be in the corridor of law in order that they do not deviate from what they should do. Yet, as human beings, they can also act in violation of law. For this, there must be a sanction from the institution of authority ranging from the warning to the dismissal from the service as civil servant. In relation to this, the dismissal of civil servant from the service has occurred once in the Regional Office of the Department of Law and Human Rights Sumatera Utara. This is a very good case to study not only because the civil servant has been appointed and taken an oath to work and behave in accordance with the existing rule and norms but also because of the name of the department where he worked; therefore, it is common that the civil servants belong to the Department of Law and Human Rights are expected to be the models for the civil servants of the other civil administration authorities and community in general. The research problems in this study are what kinds of disciplinary violations the civil servants have done resulting in the sanction of dismissal, the procedures of dismissal for the civil servants who act in violation of discipline, and the attempts done by the civil servants given a sanction for dismissal from the service. This is an analytical descriptive study employing a no rmative juridical approach. The da ta for this study were obtained from primary, secondary, and tertiary corporate bodies and supported by the resource persons. Then, the data were qualitatively analyzed through the deductive and inductive methods and presented in the descriptive form. The result of this study reveals that once a disrespectful dismissal of a civil servant did happen in the Regional Office of the Department of Law and Human Rights Sumatera Utara. This sanction of dismissal was taken because the civil
*Student, Magister of Legal Science Study Program, School of Postgraduate Study, U niversity of Sumatera Utara. **Lecturer, Magister of Legal Science Study Program, School of Postgraduate Study, University of Sumatera Utara.
Rahmad Tarigan : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 32…, 2006 USU Repository © 2007
servant acted the violation of the civil service discipline such as absence without leave, leaking of government secrets, a nd drug abuse. There is still a long bureaucracy to take by the related parties in the Regional Office of the Department of Law and Human Rights in examining the case of the civil servant acting the violation of civil service rules which results in his dismissal from his environment that that process is very time consuming. That there is no attempt made by the civil servant dismissed from the service based on the Government Regulation No.32/1979 is because the nature of the dismissal decision for the civil servant is final without any other legal attempt that can be made by the civil servant dismissed. But, according to the State Administration Judicature, a civil servant can lodge his objection to the decision of dismissal from the service in the Court of State Administration. It is suggested that the government regulate or determine in detail the criteria that can cause a civil person being dismissed from the service. In implementing the procedures of dismissal for a civil servant, the team of investigation should coordinate to each other and give an honest report which is free from any pressure and need to make the process of the civil servant investigation sanctioned with the dismissal efficient. It is necessary to maintain the strict and undiscriminating rules on the dismissal of a civil servant. Then, any civil servant should avoid from doing any disgraceful action or violating the existing rules that he can prevent himself from the sanction of dismissal from the service. Key words:
Dismissal Civil Servant Government Regulation No.32/1979
Rahmad Tarigan : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 32…, 2006 USU Repository © 2007
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 32 Tahun 1979dan Implementasinya di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara Rahmad Tarigan.* Prof. Muhammad Abduh, SH.** Prof. Dr . Alvi Syahrin, SH, MS. ** Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS. INTISARI Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang turut serta dalam roda pembangunan Bangsa Indone sia. Dalam menggerakkan roda pembangunan tersebu t PNS harus berada dalam koridor hukum agar tidak timbul penyimpanganpenyimpangan dalam prakteknya. Namun demikian, PNS sebagai manusia biasa dapat saja melakukan pelanggaran. Hal itu tentu ada sanksinya dari instansi yang berwenang, mulai dari peringatan atau teguran sampai dengan pemberhentian sebagai PNS. Sehubungan dengan itu pernah terjadi pemberhentian PNS di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara, dimana hal ini sangat menarik untuk diteliti, tidak hanya karena PNS telah diangkat dan disumpah untuk bekerja dan bertingkah laku sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku, juga karena sesuai dengan nama departemennya yaitu Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, maka sudah sewajarnya PNS di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia diharapkan memberi contoh teladan bagi PNS di instansi pemerintah lainnya dan contoh teladan bagi masyarakat secara umum. Yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS yang mengakibatkan sanksi pemberhentian, bagaimana prosedur pemberhentian PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dan upaya-upaya yang dilakukan PNS yang dikenakan sanksi pemberhentian. Peneliltian ini bersifat deskriptif analitis. Materi penelitian diperoleh dengan pendekatan yuridis norm atif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan ter tier serta di dukung dengan nara sumber. Kemudian data-data
* **
Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
Rahmad Tarigan : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 32…, 2006 USU Repository © 2007
tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernah terjadi pemberhentian, khususnya terhadap pemberhentian PNS dengan tidak hormat di Kantor Wilayah Departe men Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara. Pemberhentian tersebut terjadi karena PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian yaitu meninggalkan tugas, membocorkan rahasia negara dan penyalahgunaan narkoba. Masih terdapat birokrasi yang panjang yang ditempuh oleh pihak yang terkait di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam memeriksa suatu kasus PNS yang melakukan pelanggaran peraturan kepegawaian yang mengakibatkan pemberhentian di lingkungannya, sehingga proses tersebut sering memakan waktu yang lama. Tidak adanya upaya bagi PNS yang diberhentikan berdasarkan PP 32/1979, hal itu karena sifat keputusan pemberhentian bagi PNS adalah berifat final dan tidak ada upaya hukum lain bagi PNS yang diberhentikan. Namun, menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat saja PNS mengajukan keberatan terhadap keputusan pemberhentian tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hendaknya pemerintah lebih terperinci lagi mengatur atau menentukan hal-hal yang menyebabkan PNS tersebut diberhentikan. Henda knya dalam hal melaksanakan prosedu r pemberhentian PNS team pemeriksaan harus tetap saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya dan memberikan laporan yang jujur dan bebas dan tekanan, serta perlu mengefisiensikan proses pemeriksaan PNS yang diancam pemberhentian tersebut. Perlu dipertahankan peraturan-peraturan yang tegas dan tidak diskriminasi seperti peraturan tentang pemberhentian PNS. Kemudian, PNS harus menghindari tindakan tercela atau yang melanggar aturan yang ada, sehingga terhindar dan ancaman hukuman pemberhentian.
Kata Kunci : Pemberhentian. Pegawai Negeri Sipil. PP 32 Tahun 1979.
Rahmad Tarigan : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 32…, 2006 USU Repository © 2007
