GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 441 TAHUN 1991 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 441 TAHUN 1991 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 306 Tahun 1986 juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 67 Tahun 1987 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman dan ketentuan yang ada dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Tim dimaksud perlu menyempumakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Agustus 1989 Nomor 41 Tahun 1989 ; 7. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Desember 1985 Nomor 1007/KMK-04/1985 ; 8. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 Maret 1989 Nomor 276/KMK.01/1989; 9. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 6 Juni 1989 Nomor 617/KMKL01/1989;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

10. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 15 Juni 1989 Nomor 665/KMK.04/1989 ; 11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggil 29 Mei 1986 Nomor Kep. 31/PJ.7/1986 dan Nomor 973 – 561; 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 306 Tahun 1986 ; 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 67 Tahun 1987. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TENTANG

TIM

INTENSIFIKASI

PAJAK

BUMI

DAN

BANGUNAN Pasal 1 Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; b. Merumuskan pedoman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah-Daerah Tingkat II di Jawa Timur dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; c. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; e. Memmtau dan mengevaluasi kelancaran pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak Bumi dan Bangunan ; f. Memberi saran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai kebijaksanaan umum pelaksanaan kegiatan pendapatan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran kegiatan pendataan ;


2

g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa, Timur secara rutin dan berkala. Pasal 3 (1) Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tingkat Wilayah Pembantu Gubernur di Jawa Timur, dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; (2) Tim dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I pada masing-masing Wilayah Pembantu Gubernur. Pasal 4 (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur mempunyai tugas untuk membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan pada masing-masing Daerah Tingkat II dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut : a. 1. Ketua 2. Wakil Ketua I

: Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II : Kepala

Dinas

Pendapatan

Daerah

Tingkat II 3. Wakil Ketua II

: Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak

Bumi

dan

Bangunan/Kepala

Kantor Penyuluhan Pajak b. Sekretaris

: Kepala

Seksi

Penagihan

Dinas

Pendapatan Daerah Tingkat II c. Anggota-anggota

: 1. Kepala Bagian Keuangan 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur 5. Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan


3

6. Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II

(2) Tugas Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah: a. Melaksanakan

kegiatan

serta

merumuskan

petunjuk

pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan Evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; d. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendapatan guna meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan; e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara rutin dan berkala kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; f. Memantau

dan

mengevaluasi

kelancaran

pelaksanaan

pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan; g. Memberi saran kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mengenai kebijaksanaan umum laksanaan kegiatan pendataan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan. Pasal 5 (1) Pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh petugas pemungut dari unsur Dinas Pendapatan Daerah

Tingkat

II

dan unsur perangi Desa/Kelurahan serta

menyetorkan hasil pemungutannya kepada rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) ;


4

(2) Bupati/Walikotamadya

Kepala

Daerah

Tingkat

II

menunjuk

petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, serta Bendaharawan Khusus Penerima dengan suatu Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan menyebutkan rincian tugas, kewajiban dan tanggung jawab petugas dimaksud; (3) Camat melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang dilaksanakan oleh unsur perangkat Desa/Kelurahan diwilayahnya; (4) Pembantu

Bupati/Walikotamadya

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 6 (1) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan imbangan pembagian untuk aparat Pemerintah Daerah, diatur dan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk

Obyek

Pajak

Persewahan/Peladangan,

Bumi

dan

Bangunan

Petemakan,

Bidang

Perikanan

dan

Perumahan (ex. Sektor Pedesaan) : a.1. Petugas Pemungut Tingkat Desa, sebesar 60 % ; a.2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan, sebesar 4%; a.3. Petugas

Pemungut

Tingkat

Pembantu

Bupati/

Walikotamadya, sebesar 1 %; a.4. Petugas

Pemungut

Tingkat

Kabupaten/Kotamadya,

sebesar 14 % ; a.5. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 1 % ;


5

a.6. Tim

Intensifikasi

dan

Petugas

Pemungut

Tingkat

Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ; a.7. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat sebesar 4 %. b. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Bidang 1 rumahan dan Industri/Jasa/Dagang (ex. Sektor kotaan) : b.1. Khusus untuk Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya : b.1.1. Petugas Pemungut Tingkat Kelurahan, sebesar 10%; b.1.2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan, sebesar 1.6%; b.1.3. Petugas

Pemungut

Tingkat

Pembantu

Walikotamadya, sebesar 1 %; b.1.4. Petugas Pemungut Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar 25 % ; b.1.5. Tim Intensifikasi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar 2,5 ; b.1.6. Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ; b.1.7. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat lI Jawa Timur, sebesar 4 %. b.2. Untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II selain Kotamadya Surabaya : b.2.1. Petugas

Pemungut

Tingkat

Kelurahan/Desa

sebesar 15 %; b.2.2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan, sebesar 4%; b.2.3. Petugas

Pemungut

Tingkat

Pembantu

Bupati/

Walikotamadya sebesar 1 % ; b.2.4. Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 55 % ; b.2.5. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 5 % ; b.2.6. Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ; b.2.7. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I, sebesar 4%;


6

c. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan : 1. Petugas Pemungut Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 22 %; 2. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 3 % ; 3. Tim Intensifikasi Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 0,5 %; 4. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I, sebesar 4,5 %.

d. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perhutanan dan Pertambangan : 1. Petugas Pemungut Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 17 % ; 2. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 3 % ; 3. Tim Intensifikasi Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 0,5 %; 4. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I, sebesar 4,5 %.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 67 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


7

Pasal 8 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

: 1 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 01-08-1991 No. 441/D3


ttd. SOELARSO

8

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL

:

1 AGUSTUS 1991

NOMOR

: 441

TAHUN

1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT I JAWA TIMUR DAN TINGKAT PEMBANTU GUBERNUR DI JAWA TIMUR

NO.

JABATAN DALAM

1 I.

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

TIM 2

3

Tim intensifikasi Tingkat I 1. a. K e t u a b. Wakil Ketua I

Sekretaris Wilayah/Derah Tingkat I Jawa Timur Kepala Kantor Wiiayah IX Direktprat Jendenl Pajak Jawa Timur

c. Wakil Ketua II

Asisten IV Sekretaris Wiiayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur

d. Wakil Ketua III

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daenh Tingkat I Jawa Timur

2. a. Sekretaris I

Kepala

Sub

Dinas

Pendapatan

Lain-lain,

Dinas

Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur b. Sekretaris II

Kepala Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur

3. Anggota-anggota :

a. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wiiayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur b. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur c. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur


1

1

2

3 d. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur e. Kepala Sub Dinas Pajak, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur f. Kepala Bagian Pembinaan Daerah Tingkat II, Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur g. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan

Hukum,

Biro

Hukum,

Sekretariat

Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur h. Kepala Bagian Bina Sumber Pendapatan Daerah, Biro Bina Pemerintahan Daerah, Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I jawa Timur i. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur j. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian, Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur k. Kepala

Seksi

Penerimaan

Pusat,

Sub

Dinas

Pendapatan Lain-lain, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. II. Tim

Intensifikasi

Tingkat

Pembantu Gubernur : A. Wilayah Kerja Pembantu 1. a. Ketua b. Wakil Ketua

Pembantu Gubernur di Surabaya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya.


2

1

2 2. a. Sekretaris I

3 Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Surabaya

b. Sekretaris II

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto


a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Surabaya b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Gresik c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo d. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya Utara e. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Mojokerto f. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya g. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Ke-beratan Kantor Pekyanan Pajak Bumi dan Bangunan di Gresik h. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pekyanan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo i. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pekyanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto


3

1

2

3

B. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Pamekasan : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua

Pembantu Gubernur di Pamekasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Pamekasan

2. Sekretaris

Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Pamekasan


a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Pamekasan b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Pamekasan c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Pamekasan

C. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Malang 1. a. Ketua b. Wakil Ketua

Pembantu Gubernur di Malang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Malang

2. a. Sekretaris I

Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Malang

b. Sekretaris II

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Probolinggo


a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Malang b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Malang Barat


4

1

2

3 c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Malang d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Probolinggo

D. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Kediri : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua

Pembantu Gubernur di Kediri Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kediri

2. a. Sekretaris I

Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Kediri

b. Sekretaris II

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Tulungagung


a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Kediri b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daeran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kediri Barat c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kediri d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Tulungagung

E. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Madiun 1. a. Ketua

Pembantu Gubernur di Madiun


5

1

2 b. Wakil Ketua

3 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Madiun

2. a. Sekretaris I

Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Madiun

b. Sekretaris II

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Ngawi


a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Madiun b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Madiun Barat c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Madiun d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Ngawi

F. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Bojonegoro 1. a. Ketua b. Wakil Ketua

Pembantu Gubernur di Bojonegoro Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bojonegoro

2. Sekretaris

Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Bojonegoro


a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Bojonegoro


6

1

2

3 b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Bojonegoro c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bojonegoro

G. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Jember 1. a. Ketua b. Wakil Ketua

Pembantu Gubernur di Jember Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Jawa Timur

2. a. Sekretaris I

Kepala Bagian tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Jember

b. Sekretaris II

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Situbondo

3. Anggota - anggota :

a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Jember b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Banyuwangi c. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jember Barat d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Jember e. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Banyuwangi


7

1

2

3 f. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Situbondo

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 01-08-1991 No. 441/D3

ttd. SOELARSO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. 12. Sdr. Anggota Tim dimaksud.


8

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 441 TAHUN 1991 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Recommend Documents