GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 441 TAHUN 1991 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 306 Tahun 1986 juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 67 Tahun 1987 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman dan ketentuan yang ada dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Tim dimaksud perlu menyempumakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Agustus 1989 Nomor 41 Tahun 1989 ; 7. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Desember 1985 Nomor 1007/KMK-04/1985 ; 8. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 Maret 1989 Nomor 276/KMK.01/1989; 9. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 6 Juni 1989 Nomor 617/KMKL01/1989;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
10. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 15 Juni 1989 Nomor 665/KMK.04/1989 ; 11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggil 29 Mei 1986 Nomor Kep. 31/PJ.7/1986 dan Nomor 973 – 561; 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 306 Tahun 1986 ; 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 67 Tahun 1987. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
TIM
INTENSIFIKASI
PAJAK
BUMI
DAN
BANGUNAN Pasal 1 Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; b. Merumuskan pedoman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah-Daerah Tingkat II di Jawa Timur dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; c. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; e. Memmtau dan mengevaluasi kelancaran pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak Bumi dan Bangunan ; f. Memberi saran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai kebijaksanaan umum pelaksanaan kegiatan pendapatan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran kegiatan pendataan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa, Timur secara rutin dan berkala. Pasal 3 (1) Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tingkat Wilayah Pembantu Gubernur di Jawa Timur, dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; (2) Tim dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I pada masing-masing Wilayah Pembantu Gubernur. Pasal 4 (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur mempunyai tugas untuk membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan pada masing-masing Daerah Tingkat II dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut : a. 1. Ketua 2. Wakil Ketua I
: Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II : Kepala
Dinas
Pendapatan
Daerah
Tingkat II 3. Wakil Ketua II
: Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak
Bumi
dan
Bangunan/Kepala
Kantor Penyuluhan Pajak b. Sekretaris
: Kepala
Seksi
Penagihan
Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II c. Anggota-anggota
: 1. Kepala Bagian Keuangan 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur 5. Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
6. Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
(2) Tugas Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah: a. Melaksanakan
kegiatan
serta
merumuskan
petunjuk
pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan Evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; d. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendapatan guna meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan; e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara rutin dan berkala kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; f. Memantau
dan
mengevaluasi
kelancaran
pelaksanaan
pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan; g. Memberi saran kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mengenai kebijaksanaan umum laksanaan kegiatan pendataan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan. Pasal 5 (1) Pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh petugas pemungut dari unsur Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat
II
dan unsur perangi Desa/Kelurahan serta
menyetorkan hasil pemungutannya kepada rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
(2) Bupati/Walikotamadya
Kepala
Daerah
Tingkat
II
menunjuk
petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, serta Bendaharawan Khusus Penerima dengan suatu Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan menyebutkan rincian tugas, kewajiban dan tanggung jawab petugas dimaksud; (3) Camat melaksanakan tugas mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang dilaksanakan oleh unsur perangkat Desa/Kelurahan diwilayahnya; (4) Pembantu
Bupati/Walikotamadya
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Wilayah kerjanya masing-masing.
Pasal 6 (1) Rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan imbangan pembagian untuk aparat Pemerintah Daerah, diatur dan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk
Obyek
Pajak
Persewahan/Peladangan,
Bumi
dan
Bangunan
Petemakan,
Bidang
Perikanan
dan
Perumahan (ex. Sektor Pedesaan) : a.1. Petugas Pemungut Tingkat Desa, sebesar 60 % ; a.2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan, sebesar 4%; a.3. Petugas
Pemungut
Tingkat
Pembantu
Bupati/
Walikotamadya, sebesar 1 %; a.4. Petugas
Pemungut
Tingkat
Kabupaten/Kotamadya,
sebesar 14 % ; a.5. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 1 % ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
a.6. Tim
Intensifikasi
dan
Petugas
Pemungut
Tingkat
Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ; a.7. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat sebesar 4 %. b. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Bidang 1 rumahan dan Industri/Jasa/Dagang (ex. Sektor kotaan) : b.1. Khusus untuk Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya : b.1.1. Petugas Pemungut Tingkat Kelurahan, sebesar 10%; b.1.2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan, sebesar 1.6%; b.1.3. Petugas
Pemungut
Tingkat
Pembantu
Walikotamadya, sebesar 1 %; b.1.4. Petugas Pemungut Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar 25 % ; b.1.5. Tim Intensifikasi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar 2,5 ; b.1.6. Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ; b.1.7. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat lI Jawa Timur, sebesar 4 %. b.2. Untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II selain Kotamadya Surabaya : b.2.1. Petugas
Pemungut
Tingkat
Kelurahan/Desa
sebesar 15 %; b.2.2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan, sebesar 4%; b.2.3. Petugas
Pemungut
Tingkat
Pembantu
Bupati/
Walikotamadya sebesar 1 % ; b.2.4. Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 55 % ; b.2.5. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 5 % ; b.2.6. Tim Intensifikasi dan Petugas Pemungut Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 1 % ; b.2.7. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I, sebesar 4%;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
c. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan : 1. Petugas Pemungut Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 22 %; 2. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 3 % ; 3. Tim Intensifikasi Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 0,5 %; 4. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I, sebesar 4,5 %.
d. Untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perhutanan dan Pertambangan : 1. Petugas Pemungut Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 17 % ; 2. Tim Intensifikasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sebesar 3 % ; 3. Tim Intensifikasi Tingkat Pembantu Gubernur, sebesar 0,5 %; 4. Tim Intensifikasi Propinsi Daerah Tingkat I, sebesar 4,5 %.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 67 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
Pasal 8 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 1 Agustus 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 01-08-1991 No. 441/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
ttd. SOELARSO
8
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
:
1 AGUSTUS 1991
NOMOR
: 441
TAHUN
1991
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT I JAWA TIMUR DAN TINGKAT PEMBANTU GUBERNUR DI JAWA TIMUR
NO.
JABATAN DALAM
1 I.
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
TIM 2
3
Tim intensifikasi Tingkat I 1. a. K e t u a b. Wakil Ketua I
Sekretaris Wilayah/Derah Tingkat I Jawa Timur Kepala Kantor Wiiayah IX Direktprat Jendenl Pajak Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
Asisten IV Sekretaris Wiiayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
d. Wakil Ketua III
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daenh Tingkat I Jawa Timur
2. a. Sekretaris I
Kepala
Sub
Dinas
Pendapatan
Lain-lain,
Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur b. Sekretaris II
Kepala Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wiiayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur b. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur c. Kepala Biro Bina Pemerintahan Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
1
2
3 d. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur e. Kepala Sub Dinas Pajak, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur f. Kepala Bagian Pembinaan Daerah Tingkat II, Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur g. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan
Hukum,
Biro
Hukum,
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur h. Kepala Bagian Bina Sumber Pendapatan Daerah, Biro Bina Pemerintahan Daerah, Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I jawa Timur i. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur j. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian, Bidang Bimbingan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur k. Kepala
Seksi
Penerimaan
Pusat,
Sub
Dinas
Pendapatan Lain-lain, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. II. Tim
Intensifikasi
Tingkat
Pembantu Gubernur : A. Wilayah Kerja Pembantu 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Surabaya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
1
2 2. a. Sekretaris I
3 Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Surabaya
b. Sekretaris II
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Surabaya b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Gresik c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo d. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya Utara e. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Mojokerto f. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya g. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Ke-beratan Kantor Pekyanan Pajak Bumi dan Bangunan di Gresik h. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pekyanan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo i. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pekyanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
1
2
3
B. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Pamekasan : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Pamekasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Pamekasan
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Pamekasan
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Pamekasan b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Pamekasan c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Pamekasan
C. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Malang 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Malang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Malang
2. a. Sekretaris I
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Malang
b. Sekretaris II
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Probolinggo
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Malang b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Malang Barat
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
1
2
3 c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Malang d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Probolinggo
D. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Kediri : 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Kediri Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kediri
2. a. Sekretaris I
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Kediri
b. Sekretaris II
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Tulungagung
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Kediri b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daeran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kediri Barat c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kediri d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Tulungagung
E. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Madiun 1. a. Ketua
Pembantu Gubernur di Madiun
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
1
2 b. Wakil Ketua
3 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Madiun
2. a. Sekretaris I
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Madiun
b. Sekretaris II
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Ngawi
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Madiun b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Madiun Barat c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Madiun d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Ngawi
F. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Bojonegoro 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Bojonegoro Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bojonegoro
2. Sekretaris
Kepala Bagian Tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Bojonegoro
3. Anggota-anggota :
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Bojonegoro
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
1
2
3 b. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Bojonegoro c. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bojonegoro
G. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Jember 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Pembantu Gubernur di Jember Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Jawa Timur
2. a. Sekretaris I
Kepala Bagian tata Usaha, Kantor Pembantu Gubernur di Jember
b. Sekretaris II
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Situbondo
3. Anggota - anggota :
a. Kepala Bidang Pemerintahan, Kantor Pembantu Gubernur di Jember b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Banyuwangi c. Koordinator Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jember Barat d. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Jember e. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Banyuwangi
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
1
2
3 f. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Situbondo
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 01-08-1991 No. 441/D3
ttd. SOELARSO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur. 10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur. 12. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8