GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 ISSN

GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013

ISSN 2088 - 6594

RESPONSIBILITIES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS IN BUSINESS ACCOUNTING SYSTEMS PERSPECTIVE IN FIGHTING AGAINST CORRUPTION. Pardi STIE Surakarta ABSTRACT Corruption usually happened in accountancy sector is that accountant receive such as fee or present from the client because of their jobs. (according to the will of the client). Accountants only receive a fee or reward that is not much (small) but can cause major corruption in the business world, corruption in the accounting services sector is also give a very high and low impact on tax revenues. This resulted in the public accounting profession in the public for its image as the offense of public harm. The purpose of this study were (1) to describe the role of Certified Public Accountants in the perspective of the business accounting system for combating corruption. (2) to describe a form of misconduct in the practice of Certified Public Accountants. (3) to determine the profession's commitment to eradicate corruption in the Public Accountants. This type of research is descriptive research. The research site is in the public accounting firm tin Surakarta, Manufacturing in Surakarta, Tax Office and the Public in Surakarta . The type of data is primary data. Data collection techniques in the study were interviews, observation and literature study, whereas the data analysis technique is interactive analysis. The results showed that (1) Certified Public Accountants has an active and a passive role in combating corruption. That role effectively because it is supported by the components of the legal system consisting of structural components, and cultural substance (2) the offense in the practice of Certified Public Accountants, among others, (a) report the value of income is much lower than the actual, (b) tax consultant assisted the company of a public accounting firm to change the financial statements for the company's operating expenses could be made much larger than the actual, (c) the taxpayer or the tax that the company bribed officials are not tax-deductible value of the investigation and audit of financial statements, (d) tax payer usually give message to the public accountant office that the operational costs can be neatly arranged in such a way that the company is only subject to the tax rate low (3) The commitment of public accountants in fighting against corruption is the participation of IAI in G20 group, update competencies in enhancing professionalism in order to meet the needs of service users and create a strategic step toward uniformity in the language of accounting for financial reporting in the private sector in Indonesia. keywords: Responsibilities of Certified Public Accountants, Accounting Systems Perspective, and Eradication of Corruption

Responsibilities Of Certified Public Accountants In Business……

37

GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 PENDAHULUAN Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merasuk ke semua tiang penyangga perekonomian yaitu pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Milik Swasta. Kontribusi Badan Usaha Milik Swasta terhadap korupsi di Indonesia sangat tinggi, karena adanya krisis etika dan moral auditor. Permasalahan di atas, jelas tidak lepas dari masalah etika dan moral Akuntan Publik. Chua dkk (1994) mengungkapkan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral. Masyarakat atau publik meletakkan harapan yang besar terhadap profesi akuntan publik untuk bersikap etis agar dapat menghasilkan opini yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Profesi ini merupakan profesi “kepercayaan” yang harus dijaga akuntan publik sendiri dengan menegakkan etika profesi akuntan publik yang telah dirumuskan oleh IAI sebagai organisasi profesi dalam bentuk kode etik. Perilaku profesional bagi akuntan publik adalah prilaku untuk bertanggung jawab terhadap profesinya, diri sendiri, peraturan, undang-undang, klien, dan masyarakat termasuk para pemakai laporan keuangan.1 Korupsi yang terjadi dalam sektor jasa akuntansi yaitu Akuntan menerima fee atau hadiah dari kliennya karena pekerjaannya (menuruti kemauan client). 1

Unti Ludigdo. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Bisnis. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. ISSN 14106817. Vol. 2 No. 1 Januari 1999

38

ISSN 2088 - 6594 Akuntan menerima fee atau hadiah kecil dapat menimbulkan korupsi besar dalam dunia usaha. Korupsi jasa akuntansi dalam opini laporan keuangan berakibat terhadap rendahnya penerimaan pajak. Pada tahun 1999, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penelitian terhadap 82 Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil bahwa selama tahun 1994 sampai dengan 1997 sebanyak 91,81% KAP tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 82,39% tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, 9,93% melakukan pelanggaran kode etik, dan 5,26% melanggar peraturan perundang-undangan. 2 Fakta muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, baik di Indonesia maupun di negara lain, yang membuktikan bahwa profesi akuntan publik turun citranya karena dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Skandal Enron di Amerika Serikat pada akhir tahun 2001 lalu, akuntan publik dari KAP Arthur Andersen telah dituduh melakukan pelanggaran terhadap kode etik akuntan karena bersikap tidak independen, tidak objektif, dan tidak fair dalam menjalankan penugasan audit dan memberikan opininya mengenai perusahaan Enron, suatu perusahaan energi besar yang sahamnya dimiliki oleh publik sangat sehat tersebut ternyata sangat sakit dan pada akhimya mati. 3 Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan pada 14 Kantor Akuntan Publik di Semarang diperoleh hasil 2

Unti Ludigdo. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Bisnis. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. ISSN 14106817. Vol. 2 No. 1 Januari 1999 3 Gusnardi. 2007. Etika professional sebagai prinsip-prinsip moral akuntan public. Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 2, No.1. Februari l- April 2007, hal 590 - 599


GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 bahwa adanya kondisi buruk perusahaan klien yang semakin besar akan memberikan deteksi kecurangan manajemen yang semakin tinggi, motivasi dari manajemen untuk bertindak curang tinggi akan meningkatkan adanya deteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, dan sikap yang tinggi dari manajemen mengenai kecurangan akan meningkatkan adanya deteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. 4 Penelitian tersebut di atas juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi menghasilkan temuan bahwa salah satu karakteristik yang membedakan setiap profesi dengan masyarakat awam adanya kode etik (etika), yang mengatur perilaku para anggota yang tergabung didalamnya. Khusus untuk akuntan publik, sudah diatur secara khusus dalam standar profesi akuntan publik (SPAP). Etika profesional diperlukan setiap profesi karena kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan, siapapun orangnya. Begitu juga terhadap profesi akuntan publik, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit.5 Akuntan Publik dapat memahami celah-celah pada Standar Akuntansi Keuangan yang dimanfaatkan dalam memanipulasi data keuangan. 4

Dhiyas Widigjaya. 2010. Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen (Studi Kasus Pada 14 Kantor Akuntan Publik di Semarang). Tesis. Tidak Dipublikasikan. Semarang: UNDIP 5 Gusnardi. 2007. Etika professional sebagai prinsip-prinsip moral akuntan public. Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 2, No.1. Februari l- April 2007, hal 590 – 599.

ISSN 2088 - 6594 Berdasarkan pada paparan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi” LANDASAN TEORI Teori Efektivitas Hukum Efektivitas adalah hubungan output dengan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari suatu institusi. 6 Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai berikut:7 Hukum / Undang-undang /Peraturannya Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerapan hukum) Sarana atau fasilitas pendukung Masyarakat (Adresat hukum) Budaya hukum (legal culture) Lebih lanjut Lawrence Meir Fiedman menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum: 8 Legal Substance (Peraturan Hukum); semua peraturanperaturan yang dihasilkan sistem hukum Legal Structure; seluruh organ yang menggerakkan bekerjanya hukum.

6

Thomas Dye R. 1972. Understanding Public Policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J (2nd edn) 7 Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Percetakan Off Set Alumni 8 Satjipto Raharjo. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Muhammadiyah University Press


39


ISSN 2088 - 6594

Legal culture (budaya hukum); seperangkat nilainilai sosial yang menentukan masyarakat menerima/mematuhi hukum atau tidak. Hukum efektif berarti terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). 9 Teori Bekerjanya Hukum Bertitik tolak teori Lawrence M Friedman sistem hukum terdiri: 10 Structure atau aparature yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif Substance/substansi, yakni perundang-undangan dan keputusan pengadilan Legal Culture/budaya hukum, yaitu persepsi masyarakat terhadap hukum. Legal Imfact atau dampak hukum, yaitu bagaimana keputusan hukum mempunyai dampak terhadap perilaku masyarakat.

Gambar. 2 Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat Akuntan Publik Praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Akuntan publik menurut Mulyadi, "Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur standar profesional akuntan publik” Kerangka Berpikir Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut:

Mengikuti teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman berkaitan implementasi peraturan/kebijakan publik dapat digambarkan berikut;11 9

Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa

Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Percetakan Off Set Alumni 10 B.F. Sihombing, 2005, Evalusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko Gunung Agung Jakarta. Hal. 56 11 Bambang, Sunggono, 1994. Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Sinar Grafika 40


k

GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 METODE PENELITIAN Penelitian dalam penulisan ini menggunakan konsep hukum yang keempat, yaitu hukum dikonsepkan sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik. Tipe kajian adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin. Maka metodenya disebut sebagai metode non doktrinal. 12 JENIS PENELITIAN Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi. LOKASI PENELITIAN 1. Kantor Akuntan Publik yang terdapat di Kota Surakarta 2. Perusahaan di Manufaktur di Surakarta 3. Kantor Pelayanan Pajak Kota Surakarta 4. Masyarakat Surakarta JENIS DAN SUMBER DATA Jenis Data Jenis Data Primer adalah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subyek penelitian. Sumber Data Data berupa keteranganketerangan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu mengenai Tanggung

ISSN 2088 - 6594 Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Wawancara Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara mendalam (depth interview) dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas terpimpin. Observasi Observasi bertujuan melihat Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi. Studi Pustaka Yaitu mempelajari data-data berupa buku-buku perpustakaan, artikel dan laporan-laporan yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi. TEKNIK ANALISIS DATA Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang prosesnya meliputi:13 REDUKSI DATA Reduksi data adalah bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga simpulan penelitain dapat dilakukan.

13 12

Burhan Ashshofa.2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta hal 3234

Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press hal 91-96


41


ISSN 2088 - 6594 jawabkan dana yang dipercayakan kepada mereka melalui laporan keuangan. Untuk kepentingan tersebut akuntan publik diperlukan melakukan audit laporan keuangan yang disajikan manajemen”

SAJIAN DATA Sajian data mengacu rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab permasalahan. PENARIKAN SIMPULAN DAN VERIFIKASI Setelah memperoleh data, peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Model analisis interaktif dapat dilihat berikut: Gambar 1 Model Analisis Interaktif

Sumber : HB Sutopo (2002 : 96) PEMBAHASAN Peran Akuntan Publik dalam perspektif sistem akuntansi bisnis terhadap pemberantasan korupsi Tindakan korupsi dalam kegiatan ekonomi dapat diketahui dari hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Yashinta selaku Accounting di PT. Indonesia Carpet Manufacture mengatakan bahwa, 14 “Pihak manajemen perusahaan berkewajiban mempertanggung 14

Yashinta, Accounting di PT. ICM, Wawancara Pribadi, Surakarta, Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 13.30 – 14.30 WIB

42

Lebih lanjut di katakan oleh Lusia selaku pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Kota Surakarta mengatakan,15 “Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan seperti terdapat dalam SAK adalah menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang dipergunakan oleh pihak–pihak berkepentingan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi.” Akuntan publik mempunyai banyak peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan Sujadmiko selaku auditor di KAP Wartono, mengatakan bahwa: 16 ”Peran akuntan publik dibagi menjadi peran pasif dan peran aktif. Peran pasif merupakan upaya pemberantasan korupsi secara tidak langsung. Sedangkan peran aktif merupakan upaya pemberantasan korupsi secara langsung dengan menemukan indikasi kerugian melalui pemeriksaan laporan keuangan” Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sugeng Santosa 15

Lusia, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wawancara Pribadi, Surakarta, Jumat, tanggal 7 Oktober 2011, pukul 14.00 – 15.00 WIB 16 Sujadmiko, Auditor KAP Wartono, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 6 Oktober 2011, pukul 15.00 – 16.00 WIB


GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 selaku auditor di KAP Payamta mengatakan bahwa, 17 ”Peningkatan kapasitas dan profesionalitas seorang akuntan publik sangat penting dalam pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri akuntan sendiri. Moral yang kuat dan profesinalisme dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka akuntan tidak mudah menerima suap untuk memberikan opini.” Peran akuntan juga memberikan pembelajaran kepada publik, cara memahami informasi laporan keuangan sederhana. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Roni selaku masyarakat awam, 18 ”Masyarakat berharap profesi akuntan publik tidak hanya sekedar menilai kewajaran penyajian laporan, tapi juga kewajaran transaksi yang dilaporkan. Sikap independen tidak berarti akuntan publik tidak memfokuskan perhatian yang lebih besar kepentingan klien” Peran Akuntan Publik dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan, maka akuntan publik perlu memahami jenis-jenis kecurangan. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/theact., (2) Penyembunyian/the concealment dan (3) konversi/the conversion.

17

Sugeng Santosa, Auditor KAP Payamta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 10 Oktober 2011, pukul 13.00 – 14.00 WIB 18 Roni, Masyarakat pekerja PT. Batik Keris, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, Pukul, 15.00 – 16.00 WIB

ISSN 2088 - 6594 Berkaitan dengan itu Association of Certified Fraud Examinations (ACFE2000), salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkatagorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut: 19 Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) Korupsi (Corruption) Pencegahan saja tidak memadai, Akuntan Publik harus memahami cara mendeteksi terjadinya kecurangankecurangan yang timbul. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Cahyo selaku Auditor di KAP Rahmat Wahyudi mengatakan,20 “Auditor tidak menjamin bahwa semua fraud terdeteksi, tetapi harus melaksanakan kemahiran profesionalnya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil prosedur auditnya, sehingga dapat memperoleh keyakinan yang memadai. Tanggung jawab profesi auditor dalam rangka memenuhi harapan masyarakat, maka setiap perencanaan dan pelaksanaan audit harus mempertimbangkan risiko kecurangan” Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum mengakui manusia diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban. Sebaliknya bisa terjadi untuk keperluan hukum, sesuatu bukan 19

Silvy. Kecurangan Auditor dalam Mengaudit. http://webcache.googleusercontent.com. Diakses tanggal 6 Oktober 2011 jam 3.19 WIB 20 Cahyo, Auditor KAP Rahmat Wahyudi, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 19 Oktober 2011, Pukul 14.00 – 15.00 WIB


43

GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. Teori tersebut di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamer dan Metin menghasilkan penelitian beberapa perusahaan komersial yang mampu mempertahankan kegiatan ekonomi, mereka menghadapi bahaya kehilangan keberadaan ekonomi.21 Mereka gagal dalam membayar kewajiban, karena perubahan radikal dalam kondisi ekonomi krisis. Akibatnya, kebangkrutan dalam pajak akan berimbas pada pemeriksaan akuntansi di perusahaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan akuntansi dapat terlihat adanya kesalahan Akunting yang mengakibatkan bangkrutnya perusahaan.22 Korupsi didefinisikan sebagai penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Perilaku korupsi dapat mencakup; 1) penyuapan, 2) pemerasan, 3) penipuan, 4) penggelapan, 5) nepotisme, 6) kronisme, 7) penggunaan aset publik dan kekayaan untuk penggunaan pribadi. 23 Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk 21

Tamer Budak & Metin Saban. 2011. Turkish Taxlaw/ Accounting: Boon of Economic Crisis: Postponement of Bankruptcy. European Journal of Social Sciences. Volume 18, Number 4 hal 582 22 Tamer Budak & Metin Saban. 2011. Turkish Taxlaw/ Accounting: Boon of Economic Crisis: Postponement of Bankruptcy. European Journal of Social Sciences. Volume 18, Number 4 23 U Myint. 2000. Corruption: Causes, Consequences and Cures, Asia Pacific Development Journal. Vol 7 No. 2 December 2000

44

ISSN 2088 - 6594 pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo (1996) dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lainlain, pada akhirnya berpusat konsep mengenai orang. Agar hukum dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya tiga unsur sistem hukum (three element of legal system). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu: 24 Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen substansi sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik pihak pengatur maupun yang diatur. Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence W. Friedman disebut kultur hukum. Adanya pelaporan atau audit keuangan yang dilakukan Akuntan Publik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dapat dikatakan bahwa Akuntan Publik tersebut telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 24

Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama, Semarang. hal. 30


GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 dan perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi. Masyarakat semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan masing-masing lembaga penegak hukum. Hal tersebut sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Stacy Stelee menghasilkan temuan bahwa reformasi hukum di Asia bukanlah fenomena baru.25 Pengenalan reformasi hukum komersial menyerupai model Barat sering mengikuti beberapa kerusakan serius dalam ekonomi. Sementara memang benar reformasi baru-baru ini banyak hal yang biasanya diawali oleh krisis keuangan merupakan dorongan tunggal untuk reformasi legislatif di Asia dan tempat lain. Pemerintah Indonesia menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dan berkomitmen mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntan Publik memiliki peran aktif dan peran pasif. Dalam memberantas tindak pidana korporasi. Peran tersebut dapat maksimal karena didukung komponen-kompenen sistem hukum yang terdiri dari komponen struktur, substansi, dan cultural. Bentuk pelanggaran dalam praktek Akuntan Publik Independen akuntan publik harus bebas dari setiap interfensi pimpinan dan 25

.

Stacy Stalee. The New Law on Bankruptcy in Indonesia: Towards a Modern Corporate Bankruptcy Regime?. Journal Melbourne University Law. 2007 Vol. IX

ISSN 2088 - 6594 pemilik perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar akuntan publik dapat memberikan opini yang obyektif dan jujur atas laporan keuangan klien. Hasil wawancara dengan Yashinta mengenai bentuk pelanggaran praktek akuntan publik bahwa, 26 “Bentuk pelanggaran yang dilakukan akuntan publik selain kecurangan (fraudulent) dan penyamaran data serta syarat dengan pelanggaran etika profesi.” Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Cahyo selaku Auditor di KAP Rahmat Wahyudi mengatakan,27 ”Tampaknya tidak terhindarkan karena kesenjangan harapan (expectation gap) masyarakat untuk ditutup. Posisi para akuntan publik selalu berada di ujung tanduk dan akan mencapai titik rawan pada masa depresi serta resesi ekonomi, terutama kalau kejadiannya juga dipacu oleh skandal korporasi.” Lebih lanjut dikatakan oleh Yashinta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik, 28 ”Seorang auditor yang mengaudit perusahaan juga memberi jasa lain, maka sulit mengharapkan independensinya. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan 26

Yashinta, Accounting di PT. ICM, Wawancara Pribadi, Surakarta, Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 13.30 – 14.30 WIB 27 Cahyo, Auditor KAP Rahmat Wahyudi, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 10 Oktober 2011, Pukul 14.30 – 15.30 WIB 28 Yashinta, Accounting di PT. ICM, Wawancara Pribadi, Surakarta, Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 13.30 – 14.30 WIB


45

GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 fakta bahwa ia independen, namun harus menghindari pihak luar meragukan sikap independennya” Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Roni selaku masyarakat awam mengenai bentuk pelanggaran praktek akuntan publik, dikatakan;29 “ Praktek dan budaya kerja organisasi mempunyai kontribusi terhadap perilaku etika.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujadmiko selaku Auditor di KAP Wartono mengatakan, 30 ”Potensi Akuntan Publik sering terhambat oleh beberapa kelemahan inheren dalam profesi. Salah satu kelemahan tersebut adalah perilaku kanibalistik. Contoh, nasabah dengan mudah mencari akuntan lain untuk memberikan opini alternatif dengan harga cocok.” Hal pelangaran yang dilakukan Akuntan Publik dalam memberikan jasa, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran bersifat ringan hingga berat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Pasal 53 yaitu sanksi administrasi, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 tentang ketentuan pidana. Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak

ISSN 2088 - 6594 akuntan publik dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Kewajiban hukum auditor dalam pelaksanaan audit adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan adalah;31 Kewajiban kepada klien (Liabilities to Client), karena kegagalan melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law (Liabilities to Third party, terjadi kerugian pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Kewajiban Perdata menurut hukum sekuritas federal (Liabilities under securities laws) dengan standar yang ketat. Kewajiban kriminal (Crime Liabilities), karena tindakan kriminal menurut undang-undang. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bentuk pelanggaran dalam praktek Akuntan Publik antara lain, melaporkan nilai pendapatan jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebenarnya, pihak perusahaan dibantu konsultan pajak dari akuntan publik merekayasa laporan keuangan agar beban operasional bisa dibuat lebih besar dibandingkan yang sebenarnya, wajib pajak atau perusahaan menyuap petugas pajak agar nilai pengurangan pajak tidak diusut dan dari proses audit laporan keuangan wajib pajak menitipkan pesan akuntan publik agar diatur sehingga pajak rendah. 31

29

Roni, Masyarakat pekerja PT. Batik Keris, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, Pukul, 15.00 – 16.00 WIB 30 Sujadmiko, Auditor KAP Wartono, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis, 6 Oktober 2011, pukul 15.00 – 16.00 WIB

46

Azizul Kholis. 2002. Kontribusi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Terhadap Pengembangan Profesi Akuntansi Indonesia : Sebuah Analisis Historis dan Orientasi Masa Depan, Media Akuntansi, Edisi 30 Des 2002 – Jan 2003


GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 Komitmen profesi Akuntan Publik dalam pemberantasan korupsi Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan Yashinta selaku Accounting di PT. ICM mengatakan bahwa, 32 ”Bentuk komitmen akuntan publik sebenarnya sudah cukup jelas dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha” Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Cahyo selaku Auditor di KAP Rahmat Wahyudi mengatakan bahwa, 33 ”Akuntan Publik selalu memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar memenuhi kebutuhan pengguna jasa” Lebih lanjut dikatakan oleh Roni selaku masyarakat awam mengenai komitmen akuntan publik,34 ”Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UndangUndang Nomor 34 Tahun 1954 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Saya pribadi setuju dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.”

32

33

34

Yashinta, Accounting di PT. ICM, Wawancara Pribadi, Surakarta, Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 13.30 – 14.30 WIB Cahyo, Auditor KAP Rahmat Wahyudi, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 10 Oktober 2011, Pukul 14.30 – 15.30 WIB Roni, Masyarakat pekerja PT. Batik Keris, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, Pukul, 15.00 – 16.00 WIB

ISSN 2088 - 6594 Terciptanya harmonisasi standar Akuntansi global, menjadi salah satu tujuan kelompok G 20 dalam meningkatkan kerjasama perekonomian dunia. Pertemuan pemimpin negara G20 yang merupakan komitmen dalam memberantas korupsi yaitu,35 Strengthening Transparency and Accountability, Enhancing Sound Regulation, Promoting integrity in Financial Markets, Reinforcing International Cooperation, Reforming International Financial Institutions Indonesia memiliki tiga pilar standar akuntansi, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, SAK-ETAP, dan standar akuntansi syariah. IFRS hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan. Hukum efektif berarti terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum).36 Ada kalangan-kalangan tertentu yang berpendapat, bahwa salah satu upaya penting untuk mengusahakan agar hukum itu efektif (jadi, mempunyai dampak hukum positif), adalah dengan menetapkan sanksi. Secara sempit sanksi negatif berarti suatu hukuman, sedangkan sanksi positif merupakan suatu imbalan (sebagai akibat kepatuhan hukum tertentu). Di dalam kenyataannya, tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif,

35

36

Dwi Martani. 2009. Perkembangan PSAKIFRS. FEUI. Jakarta, dalam http://webcache. googleusercontent.com, Senin, 10 Oktober 2011, Pukul 11.00 – 11.15 WIB Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Percetakan Off Set Alumni


47

GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 apabila disertai sanksi-sanksi (baik yang positif maupun yang negatif).37 Faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi berperan mengefektifkan hukum, adalah masalah karakteristik dari sanksi itu. Kelambanan menerapkan sanksi negatif terhadap perilaku tertentu, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan, sanksi menjadi tidak efektif. Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak mempercayai lagi, sehingga wibawa hukum maupun penegaknya mengalami kemerosotan. Berdasarkan paparan diatas disimpulkan komitmen akuntan publik dalam memberantas korupsi adalah ikut sertanya IAI dalam wadah G20. Komitmen ini dapat efektif karena didukung oleh komponen sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya KESIMPULAN Peran Akuntan Publik dalam perspektif sistem akuntansi bisnis terhadap pemberantasan korupsi Akuntan Publik memiliki peran aktif yaitu; 1. Menemukan indikasi kerugian negara melalui pemeriksaan laporan keuangan. 2. Membangun sistem pengendalian yang kuat sehingga mampu menciptakan keandalan pelaporan keuangan. 3. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk mencegah korupsi. 4. Memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di perusahaan. 5. Memperbaiki sistem pajak yang dilakukan perusahaan lebih baik.

37

48

ISSN 2088 - 6594 Akuntan Publik peran pasif dalam memberantas korupsi yaitu; 1. Menjaga moral, kapasitas dan profesionalisme akuntan. 2. Memiliki kecakapan dan pelatihan yang cukup 3. Memberikan pembelajaran memahami informasi laporan keuangan 4. Melakukan pemeriksaan sederhana sehingga memiliki prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Akuntan Publik berperan efektif terhadap pemberantasan korupsi karena didukung komponen-kompenen sistem hukum yang terdiri dari; komponen struktur, substansi dan kultural. Bentuk pelanggaran dalam praktek Akuntan Publik 1. Melaporkan nilai pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebenarnya, 2. Pihak perusahaan dibantu oleh konsultan pajak dari kantor akuntan publik merekayasa laporan keuangan. 3. Wajib pajak atau perusahaan menyogok petugas pajak agar nilai pengurangan pajak tidak diusut, Dari proses audit laporan keuangan, wajib pajak menitipkan pesan kepada akuntan publik agar bisa diatur sehingga pajaknya rendah. Komitmen profesi Akuntan Publik dalam pemberantasan korupsi IAI ikut seta dalam wadah G20 yang menghasilkan komitmen Strengthening Transparency and Accountability, Enhancing Sound Regulation, Promoting integrity in Financial Markets, Reinforcing International Cooperation dan Reforming International FinancialInstitutions.

Ibid. hal


GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 Akuntan Publik senantiasa memutahirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar memenuhi kebutuhan pengguna. IAI membuat langkah strategis menuju keseragaman bahasa akuntansi dan

ISSN 2088 - 6594 pelaporan keuangan sektor privat di Indonesia dikenal program konvergensi Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) 2012.

AFTAR PUSTAKA Ashshofa, Burhan, 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta Budak, Tamer, Saban, Metin. 2011. Turkish Taxlaw/ Accounting: Boon of Economic Crisis: Postponement of Bankruptcy. European Journal of Social Sciences. Volume 18, Number 4 Dimyati, Khudzaifah, 2005, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990, Surakarta, Muhammadiyah University Press. Francis, Rouke E, 1976, Bureacracy Politics and Public Policy (2 ed), Canada : Litle Brown and Company 91NC Gusnardi. 2007. Etika sebagai prinsip-prinsip moral atika professional kuntan public. Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 2, No.1. Februari l- April 2007 590 - 599 ISSN I 1907~5324 Karen, T. 2008. An Assessment Of The Impact Of The Sarbanes-Oxley Act On The Investigating Violations Of The Foreign Corrupt Practice Act. Journal of Business and Economic Research. Vol 6 Number 10 Kholis, Azizul , 2002, Kontribusi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) Terhadap Pengembangan Profesi Akuntansi Indonesia: Sebuah Analisis Histori dan Orientasi Masa Depan, Media Akuntansi, Edisi 30 Des 2002 – Jan 2003. Ludigdo, Unti, 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Bisnis. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. ISSN 1410-6817. Vol. 2 No. 1 Januari 1999 Martini, Dwi, 2009, Perkembangan PSAK-IFRS, FEUI. Jakarta http//webcache googleuserconten.com Mookherjee, Dilip, Corruptible Law Enforcers: How Should They be Compensated. The Economic Journals 105 (January) 145-159. Pubishe Blackwell Publisher. USA Myint, U. 2000. Corruption: Causes, Consequences and Cures, Asia Pacific Development Journal. Vol 7 No. 2 December 2000


49


ISSN 2088 - 6594

Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahayu, Puji, Wirasih, Esmi, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama, Semarang Reksodipuro, Mardjono, 1993, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Layanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. ___________________, 1993, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Pidato Dies Natalis Ke-47 Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Sihombing, B.F. 2005, Evoluasi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta. Steele, Stacey, 2007. The New Law on Bankruptcy in Indonesia: Toward a Modern Corporate Bankruptcy Regime?. Journal Melbourne University Law. Vol IX Sukanto, Soerjono, 1983, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Bandung Percetakan Offset Alumni Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta, Sinar Grafika Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press Dye, Thomas R, 1972, Understanding Public Policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ (2 edn) Widigjaya, Dhiyas, 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen (Studi Kasus Pada 14 Kantor Akuntan Publik di Semarang). Tesis. Tidak Dipublikasikan. Semarang: UNDIP

50


GRADUASI Vol. 30 Edisi Mei 2013 ISSN

Recommend Documents