Gabriel Febrianti Lina Miftahul Jannah. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Penegakan Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Terhadap Ketidakhadiran PNS yang Tidak Disertai Keterangan di Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat)

Gabriel Febrianti Lina Miftahul Jannah

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

E-mail : [email protected] / [email protected] Phone : 085697279910

Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

2 Penegakan Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (Studi Terhadap Ketidakhadiran PNS Yang Tidak Disertai Keterangan Di Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat) Discipline Law Enforcement for Violations of Government Regulation Number 53 Year 2010 about Civil Servants Discipline (The Study of Civil Servants Absence Without Description Letter in The City of Bekasi, West Java) Gabriel Febrianti, Lina Miftahul Jannah Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia [email protected]

Abstract. The purpose of this research is to describe discipline law enforcement for civil servants absence without description letter in the city of bekasi, west java. This research is a quantitative approach that uses deep interview and literature study. The result of this research is discipline law enforcement that city of bekasi government does are giving sanction. The sanction divided into three stage: mild, moderate, sever stage. The more many and heavier public servant do violations, the heavier sanction they get. Key words : Discipline law enforcement, Discipline, Absence without description letter

PENDAHULUAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara harus menjalankan tugasnya dengan baik agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tuntutan pemerintah dan masyarakat. Menurut Prijono (2011: 2) ada tiga peran yang harus dijalankan oleh PNS untuk mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia. Ketiga Tujuan itu antara lain: pertama adalah sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah karena peraturan dan perundangan yang dibuat oleh pemerintah bersifat mengikat terhadap semua unsur di negaranya termasuk PNS; kedua adalah untuk menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik yang harus berorientasi kepada masyarakat; ketiga adalah mengelola pemerintahan dengan adanya pembuatan hukum sehingga kinerja PNS menjadi terarah karena adanya batasan dan kewajiban yang diatur. Agar ketiga peran PNS dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan kedisiplinan PNS dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Selain dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, kedisiplinan PNS dalam bekerja sangat penting karena anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk PNS sangat besar untuk kesejahteraan dan peningkatakan kualitas PNS. Pembentukan perilaku disiplin PNS dapat dilakukan dengan membuat peraturan yang memaksa PNS untuk berperilaku disiplin karena suatu peraturan akan memberikan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PNS dan sanksi yang akan diberikan jika PNS melakukan pelanggaran. Salah satu peraturan disiplin yang dibuat oleh pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisi mengenai tindakan apa saja yang disebut tidak disiplin berikut dengan sanksi-sanksinya. Dalam melaksanakan peraturan disiplin, terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Pelanggaran disiplin yang paling banyak dilakukan oleh PNS adalah tidak hadir tanpa memberikan keterangan, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) selama tahun 2010 sampai tahun 2012 Bapek telah memberikan sanksi kepada 627 PNS, dari 627 PNS diketahui bahwa 511 Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

3 PNS diberikan sanksi karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diantara 511 PNS sebanyak 265 PNS dijatuhi hukuman disiplin karena PNS tidak masuk tanpa memberikan keterangan (Legowo, n.d). Kehadiran PNS di tempat kerja sangat penting karena setiap PNS mempunyai pekerjaan yang wajib diselesaikannya, jika PNS tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka pelayanan kepada masyarakat pun akan terganggu. Daerah yang menarik untuk dikaji dalam membahas pelanggaran disiplin PNS adalah Kota Bekasi karena PNS Kota Bekasi banyak melakukan pelanggaran disiplin terutama dalam hal tidak hadir tanpa memberikan keterangan. Banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS Kota Bekasi ditunjukan dengan adanya jumlah pelanggaran disiplin pada tahun 2012 yaitu 90 kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 396 kasus (Kusuma, 2013). Banyaknya kasus ketidakhadiran PNS Kota Bekasi yang tidak memberikan keterangan juga didukung dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Rudi Sabarudin pada bulan Januari 2013 tercatat terdapat 396 pelanggarann disiplin PNS baik pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat, pelanggaran disiplin yang dilakukan didominasi oleh ketidakhadiran PNS tanpa memberikan keterangan (Kusuma, 2013). Buruknya disiplin PNS Kota Bekasi didukung dengan buruknya kinerja BKD Kota Bekasi, hal itu ditunjukan dengan adanya data pelanggaran disiplin PNS yang terdapat di SKPD Kota Bekasi tidak dilaporkan sepenuhnya ke BKD Kota Bekasi. Adanya data terkait pelanggaran disiplin yang disimpan di SKPD tanpa adanya laporan ke BKD dapat mendorong pelanggaran disiplin yang tidak diberikan hukuman disiplin oleh SKPD karena tidak adanya pengawasan yang baik dari BKD Kota Bekasi dan proses pembinaan PNS menjadi terhambat. Buruknya perilaku disiplin PNS Kota Bekasi juga didukung dengan adanya survei yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi terhadap kinerja PNS Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan publik mendapatkan nilai buruk. Hal ini didasari pada penilaian masyarakat Kota Bekasi yang berjudul “Survei Integritas Sektor Publik 2012”, hasil survey menunjukan bahwa 22,94% (78 pemilih) memberikan nilai baik, 12,35% (42 pemilih) memberikan nilai sedang, dan 64,71% (220 pemilih) memberikan nilai buruk, jika dinilai maka Kota Bekasi memiliki kinerja PNS yang buruk dan Kota Bekasi juga mendapatkan nilai di bawah 6, padahal nilai minimal yang harus dicapai adalah 6 (Saban, 2013). Buruknya kinerja PNS Kota Bekasi juga didukung pernyataan dari Walikota Bekasi, Rahmat Effendi bahwa hasil penilaian kinerja PNS Kota Bekasi mendapat nilai CC (pikiran-rakyat.com, 2012). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dapat diketahui bahwa buruknya kinerja PNS Kota Bekasi mendapatkan penilaian yang sama dari masyarakat. Didasari pada ketidakdisiplinan PNS Kota Bekasi, maka dibutuhkan pelaksanaan penegakan hukuman disiplin yang baik sehingga dapat memberikan pembinaan kepada PNS Kota Bekasi agar dapat berperilaku disiplin sehingga dapat memunculkan gambaran mengenai bagaimana penegakan hukuman disiplin terhadap ketidakhadiran PNS yang tidak disertai keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat. Dengan mengetahui gambaran tersebut maka dapat diketahui apa yang menyebabkan PNS Kota Bekasi menjadi tidak disiplin dan apa tindaklanjut yang harus dilakukan oleh PNS Kota Bekasi sebagai tanggapan atas ketidakdisiplinan PNSnya. Sebagai penelitian kuantitatif (Positivis), adapun teori yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses dan implementasi dari penegakan hukuman disiplin khususnya pada tindakan ketidakhadiran PNS Kota Bekasi yang tidak disertai keterangan. Terdapat dua konsep teori yang digunakan peneliti yaitu penegakan hukum dan disiplin. Dalam melaksanakan penegakan hukum maka dibutuhkan suatu hukum yang menjadi landasan bagi penegak hukum dalam melaksanakan hukum. Menurut Rahardjo (1991: 259) keberadaan suatu hukum adalah untuk menuntut kewajiban yang terdapat di dalam hukum melalui perintah-perintahnya dan untuk mencegah perbuatan yang salah melalui larangan-larangannya. Tujuan dari hukum juga ditambahkan oleh Soemitro (1989: 73) bahwa, kepatuhan terhadap hukum akan membuat tujuan hukum akan cepat tercapai. Jika objek hukum tidak mentaati hukum, akan terdapat sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan membuat eksistensi suatu hukum dapat sejalan dengan penegakan hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Penggunaan sanksi dalam suatu hukum juga ditambahkan oleh Ridwan HR (2007: 311) bahwa sanksi adalah alat kekuasaan Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

4 yang bersifat hukum publik dan digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Pemberian suatu sanksi dilakukan oleh penegak hukum, menurut Abdussalam (1997: 18) penegak hukum melakukan tindakan pencegahan dan penindakan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku di dalam hukum tersebut agar tercipta suasana aman, damai, dan tertib demi terwujudnya kepastian hukum bersama. Menurut Soerjono Soekanto dalam Ishaq (2008: 254) terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama adalah hukum itu sendiri, di dalam hukum harus terdapat aturan dan sanksi yang jelas sehingga pelaksanaan dari hukum tersebut akan tepat sasaran dan terarah. Kedua, penegak hukum memiliki fungsi untuk menerapkan sanksi yang terdapat di dalam peraturan untuk memastikan bahwa peraturan telah dilaksanakan dengan baik. Ketiga, Sarana atau fasilitas yang berguna untuk membantu penegak hukum mendeteksi pelanggaran yang terjadi. Keempat, objek hukum sebagai pelaksana dari peraturan sehingga harus patuh terhadap peraturan yang mengikatnya. Menurut Prijodarminto (1994: 23) disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Adapun tiga aspek disiplin yang disebutkan oleh Prijodarminto (1994: 23-24), pertama adalah sikap mental (mental attitude) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak. Kedua, Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang berlaku. Ketiga, Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. Menurut Prijodarminto (1994: 33) hukuman disiplin dibuat memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Keberadaan hukum disiplin juga ditambahkan oleh Wirawan (2009: 57) yang menyebutkan tujuan dari pendisiplinan. Pertama, memotivasi karyawan untuk mematuhi standar kinerja perusahaan sehingga karyawan memiliki perilaku disiplin dan mengikuti peraturan yang ada. Kedua, menciptakan kegiatan saling mengawasi dan diawasi antara atasan dan bawahan sehingga akan saling menghormati dan menjaga sikap. Ketiga, membentuk lingkungan kerja yang tertib yang akan mendorong karyawan untuk memiliki kinerja yang baik. Keempat, meningkatkan moril, semangat kerja, etos kerja, serta efektivitas dan efisiensi kerja sehingga output pekerjaan akan berkualitas dengan waktu yang efisien. Kelima, menciptakan kedisiplinan di lingkungan kerja sehingga pegawai akan mempunyai tekanan yang sama untuk berperilaku disiplin. METODE PENELITIAN Pendekatan   penelitian   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   pendekatan   kuantitatif   (Positivis).   Menurut Neuman (2006: 86) penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah peneliti harus netral dalam melihat realita sosial yang terjadi, memeriksa bukti, dan memperhatikan penelitian lainnya.  Realita sosial dalam penelitian ini adalah PNS Kota Bekasi yang tidak hadir tanpa memberikan keterangan, selanjutnya peneliti mengkaji bagaimana penegakan hukuman disiplin untuk mengatasai realitas tersebut. Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti ingin membuktikan teori yang ada, berdasarkan teori yang digunakan peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses penegakan hukuman disiplin khususnya pada tindakan ketidakhadiran PNS Kota Bekasi yang tidak disertai keterangan.   Jenis penelitian terbagi menjadi empat bagian, yaitu berdasarkan manfaat, tujuan, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Keempat jenis penelitian digunakan dalam penelitian “Penegakan Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Terhadap Ketidakhadiran PNS yang tidak Disertai Keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat)” adalah sebagai berikut: a) berdasarkan tujuan adalah penelitian deskriptif b) berdasarkan manfaat adalah penelitian murni c) berdasarkan dimensi waktu adalah cross sectional Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

5 d) berdasarkan teknik pengumpulan data adalah kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan. Adapun informan yang peneliti wawancancarai sebagai berikut: Tabel Informan Pihak Kementerian PAN-RB

Nama a) Subowo Djoko Widodo b) Syamsul Rizal c) Sri Rahayu Tjandra Dewi Badan Kepegawaian Negara a) Astadi Pratomo Badan Kepegawaian Daerah Kotaa) Titin Gartini Bekasi b) Ani Ningsih Dinas Bangunan dan Pemadam a) Bachtiar Sady Kebakaran Kota Bekasi b) Hikmah Yani Dinas Tata Kota Kota Bekasi a) Esti Herawati Dinas Pendidikan Kota Bekasi a) Enju Inspektorat Kota Kota Bekasi a) Jufri Moekhtar b) Mimik Suhendri Satuan Polisi Pamong Praja Kotaa) Haryono Bekasi Akademisi a) Dr. Djaka Permana, M.Si Sumber : data olahan peneliti Teknik analisis data yang digunaan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, menurut Bungin (2007: 147) analisis data kualitatif dibangun berdasarkan data di lapangan yang kemudian berakhir pada kesimpulan umum. Hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan dituangkan kedalam bentuk laporan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis isu yang peneliti angkat. Setelah analisis data dilakukan, peneliti membuat kesimpulan yang berisikan proses penegakan hukuman pelanggaran disiplin terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terkait tindakan ketidakhadiran PNS yang tidak disertai keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat. Di dalam penelitian “Penegakan Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Terhadap Ketidakhadiran PNS yang tidak Disertai Keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat)”, terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian, yaitu: a) Penelitian ini dilakukan sebelum diresmikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 HASIL DAN PEMBAHASAN Perilaku disiplin PNS dapat tercipta dengan adanya kepatuhan PNS dalam menjalankan peraturan disiplin. Selama PNS memiliki perilaku disiplin, PNS akan selalu mematuhi peraturan disiplin karena PNS telah memiliki perilaku disiplin sesuai dengan tuntutan peraturan sehingga tidak perlu diberikan sanksi. Berdasarkan temuan dilapangan, kepatuhan PNS Kota Bekasi terhadap peraturan disiplin masih berdasarkan rasa takut terhadap sanksi yang akan dikenakan kepadanya dibandingkan berdasarkan kesadaran untuk selalu berperilaku disiplin. Adapun hal-hal yang mendorong munculnya kepatuhan berdasarka rasa takut terhadap sanksik seperti adanya pembuatan surat pernyataan dan imbalan yang diberikan berdasarkan absensi. Jika PNS Kota Bekasi tidak memiliki kehendak atau kesadaran untuk patuh terhadap peraturan disiplin maka PNS Kota Bekasi dapat dikatakan tidak disiplin, sehingga sangat penting bagi PNS Kota Bekasi meningkatkan kesadarannya untuk berperilaku disiplin.

Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

6 Adanya perilaku tidak disiplin PNS Kota Bekasi terutama dalam hal ketidakhadiran PNS tanpa memberikan keterangan dilakukan dengan beberapa bentuk, seperti PNS tidak hadir pada saat apel dan PNS tidak hadir setelah adanya cuti yang diberikan. Ketidakhadiran PNS di tempat kerja juga mendorong adanya penyimpangan, yaitu manipulasi absensi. Manipulasi absensi dilakukan oleh PNS yang ingin membantu temannya agar dinilai telah hadir tepat waktu, manipulasi absensi dilakukan dengan memalsukan tanda tangan PNS yang tidak masuk. Perilaku tidak disiplin PNS Kota Bekasi terutama dalam hal tidak hadir tanpa memberikan keterangan dilakukan karena alasan pribadi. Alasan yang diberikan oleh PNS antara lain karena letak antara rumah dan tempat kerja yang jauh sehingga membuat PNS datang terlambat, macet diperjalanan, urusan mendadak ke kampus sehingga membuat PNS terpaksa untuk meninggalkan tempat kerja, hubungan yang kurang baik antara atasan dan bawahan, pola piker PNS yang buruk sehingga membuat PNS menjadi demotivasi, dan sistem rekrutmen yang buruk. Alasan seperti yang telah disebut tentu bukan alasan yang sah agar PNS dapat tidak hadir ke kantor, di dalam peraturan disiplin telah menyebutkan alasan yang dapat diberikan oleh PNS ketika PNS tidak dapat hadir ke kantor. Penegakan hukuman disiplin PNS di Kota Bekasi lebih mengacu kepada peraturan disiplin daripada peraturan daerah Kota Bekasi itu sendiri karena isinya tidak jauh berbeda dengan peraturan disiplin. Peraturan disiplin telah membagi sanksi menjadi tiga tingkatan, yaitu; ringan, sedang; dan berat. dalam melakukan pemberian sanksi hukuman disiplin tingkat ringan, penegak hukum akan mengakumulasikan ketidakhadiran PNS. Jika jumlah ketidakhadiran PNS tersebut telah sesuai kriteria dalam peraturan disiplin maka penegak hukum akan memberikan sanksi hukuman disiplin tingkat ringan. Dalam memberikan sanksi tingkat ringan, penegak hukum tidak hanya memberikan sanksi secara lisan tetapi juga disertai dengan teguran tertulis. Selanjutnya, apabila setelah diberikannya sanksi hukuman disiplin tingkat ringan PNS masih melakukan pelanggaran disiplin, maka PNS akan diberikan hukuman disiplin tingat selanjutnya, yaitu sanksi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Dalam memberikan sanksi tingkat sedang atau berat, maka penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi bukanlah atasan langsung dari PNS, yang berwenang untuk memberikan sanksi adalah Badan Kepegawai Negara (BKD) atau tim khusus yang anggotanya memiliki tingkat eselon lebih tinggi dari PNS pelanggaran disiplin. BKD dan tim khusus mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi hukuman disiplin dimulai dari penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun sampai pemberhentian. Setiap penegakan hukuman disiplin yang lakukan oleh SKPD terhadap PNSnya baik sanksi tingkat ringan, sedang, atau berat, akan diarsipkan dan dilaporkan kepada BKD Kota Bekasi. Pemberian hukuman disiplin harus disertai bukti-bukti yang menunjukan PNS telah melanggar disiplin sehingga akan jelas dasar dari pemberian hukuman disiplin dan kesesuaian antara sanksi dan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Pemberian bukti pada proses pemberian sanksi juga akan membantu penegak hukum memberikan argumentasi kepada PNS, bukti pelanggaran disiplin didapatkan dari hasil pemeriksaan. Proses pemeriksaan berawal dari adanya pemanggilan PNS terkait dan selanjutnya penegak hukum akan menanyakan alasan PNS tidak hadir tanpa memberikan keterangan dan hasil dari pemeriksaan akan disertakan sebagai laporan kepada BKD. Proses pemeriksaan juga didukung dengan tindakan BKD yang menanyakan kepada SKPD terkait pengiriman laporan setiap sebulan sekali. Ketika terdapat SKPD Kota Bekasi yang belum mengumpulkan pelaporan maka BKD Kota Bekasi akan menanyakan kenapa laporan tersebut belum diberikan kepada BKD Kota Bekasi. Hal tersebut dikarenakan laporan dari tiap SKPD akan menjadi informasi bagi BKD Kota Bekasi mengenai bagaimana kinerja dan perilaku disiplin PNS, pelanggaran apa saja yang telah dilakukan, penegakan hukum apa saja yang telah diberikan. Selain adanya pemberian sanksi ringan, sedang, dan berat, terdapat bentuk penegakan hukum lain, yaitu dibuatnya surat pernyataan. Surat pernyataan dibuat agar PNS tidak mengulangi perbuatannya, karena surat pernyataan berisi mengenai ancaman akan diberikan sanksi yang lebih berat jika PNS mengulangi perbuatannya dan surat pernyataan harus ditandatangani dengan materai oleh PNS terkait. Jika setelah penandatanganan surat pernyataan PNS masih mengulangi perbuatannya, maka PNS akan dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh BKD. Surat pernyataan tidak Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

7 hanya diberlakukan kepada PNS, tetapi juga Tenaga Kerja Kontrak (TKK) agar memiliki perilaku disiplin saat menjadi PNS. Dalam proses pembuatan surat pernyataan, PNS akan dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan, jika PNS tidak mau menandatangani surat pernyataan maka PNS akan dilaporkan kepada Kepala Dinas agar gajinya dihentikan. Sanksi push up atau lari juga menjadi bentuk lain dari penegakan hukuman disiplin di Kota Bekasi. Pelaksanaan sanksi push up atau lari hanya dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Berbeda dibandingkan dengan SKPD lainnya yang melakukan penegakan hukum disiplin tingkat ringan dengan memberikan teguran atau sesuai yang terdapat di dalam peraturan disiplin. Sanksi push up atau lari dilakukan karena Satuan Polisi Pamong Praja adalah SKPD yang berbasis militer sehingga penegakan hukumnya lebih kepada tindakan fisik. Pemberian sanksi push up atau lari bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga PNS tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai bentuk toleransi penegakan hukum yang diberikan dibandingkan harus memberikan hukuman yang langsung terkait dengan hukum. Pemberian sanksi push up atau lari tidak akan berlaku ketika pelanggaran disiplin telah dilakukan secara berulang-ulang dan harus diberikan sanksi tertulis. Kondisi pelaksanaan penegakan hukuman disiplin di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan agar peraturan disiplin dapat berjalan dengan baik. Hal itu ditunjukan dengan adanya SKPD yang masih terbilang baru sehingga penegak hukum membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Lama atau barunya SKPD dibuat tidak dapat dijadikan alasan penegakan hukuman disiplin tidak dapat berjalan dengan baik, PNS sudah harus memahami bahwa kewajiban sebagai PNS adalah untuk selalu berperilaku disiplin. Jumlah PNS yang banyak juga menjadi kesulitan tersendiri bagi SKPD karena PNS yang terdistribusi sehingga tidak bisa selalu dikontrol setiap saat. Adapun gambaran lebih lanjut bagaimana kondisi pelaksanaan penegakan hukuman disiplin PNS Kota Bekasi sebagai berikut: Tabel Kondisi Pelaksanaan Penegakan Hukuman Disiplin PNS Kota Bekasi Penegakan Hukuman Disiplin Kondisi Penegakan Hukuman Disiplin Penegak hukum memberikan peringatan dengan Pemberian sanksi dan pengawasan yang segera ketika terjadi pelanggaran disiplin dilakukan dalam proses penegakan hukuman disiplin telah menunjukan keresponsifan penegak hukum, saat terjadi pelanggaran disiplin maka penegak hukum segera menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan mengumpulkan bukti lalu PNS diberikan sanksi seperti adanya teguran yang diberikan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa PNS berperilaku disiplin, yaitu dengan mendatangi setiap SKPD. Penegak hukum memberikan penjelasan kepada Penjelasan yang diberikan oleh penegak hukum PNS pelanggar disiplin sehingga PNS mengerti adalah mengenai urgensi PNS untuk selalu bahwa tindakannya salah berperilaku disiplin dan harus berkomitmen dalam mengerjakan pekerjaan karena PNS mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Penjelasan yang diberikan oleh penegak hukum telah membuat PNS menyadari kesalahan atas pelanggaran yang dilakukan tetapi hal itu tidak sejalan dengan efek jera yang dirasakan oleh PNS sehingga masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan secara berulang walaupun penegak hukum telah memberikan sanksi. Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

8 Penegak hukum memberikan sanksi sesuai Dalam melaksanakan penegakan hukuman dengan ketentuan di dalam peraturan disiplin disiplin, penegak hukum menunjukan kekonsistenan dalam memberikan sanksi yaitu dengan mendasarkan pada peraturan disiplin. Peraturan disiplin telah memberikan ketentuan mengenai tindakan apa saja yang harus diberikan terutama mengatur dalam hal ketidakhadiran PNS tanpa memberikan keterangan. Dalam memberikan sanksi, penegak hukum juga memahami bahwa sanksi harus diberikan oleh PNS yang memiliki pangkat lebih dari PNS pelanggar disiplin karena memiliki wewenang lebih besar dan bertanggung jawab terhadap pembinaan PNS tersebut. Penegak hukum bersikap objektif dalam Adanya toleransi yang diberikan oleh penegak memberikan sanksi hukum membuat adanya pembedaan pada PNS tertentu. Hal itu didorong karena adanya rasa kasihan kepada PNS, sanksi yang diberikan akan memberikan beban kepada PNS terutama sanksi yang menyangkut gaji. Penegak hukum mempertimbangkan bagaimana kehidupan keluarga PNS selanjutnya jika gaji PNS tertunda atau dihentikan. Sumber: Data hasil olahan peneliti

Penegakan hukum disiplin yang dilakukan di Kota Bekasi mempunyai beberapa hambatan yang berdampak pada terganggunya proses pembinaan PNS. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi, pertama adalah peraturan disiplin yang kurang memberikan efek jera sehingga membuat PNS tidak takut untuk melakukan atau mengulangi pelanggaran disiplin. Kedua, prosedur pemberian sanksi hukum yang rumit membuat proses penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama dan dapat berdampak pada proses pengawasan yang buruk ketika pelanggaran disiplin banyak terjadi. Proses pengawasan dapat menjadi buruk karena penegak hukum harus melalui proses yang lama untuk melakukan penegakan hukum dan tidak memperhatikan PNS yang menjadi bawahannya. Ketiga, adanya toleransi yang diberikan dalam penegakan hukum disiplin membuat sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin sehingga efek jera yang dimaksudkan dalam peraturan disiplin tidak tepat sasaran. Toleransi diberikan agar sanksi yang diberikan tidak terlalu memberatkan PNS terkait. Keempat, penegakan hukum disiplin tidak sesuai dengan struktur jabatan, disebabkan karena Pemerintah Kota Bekasi mengalami kekurangan sumber daya manusia aparatur untuk menjadi penegak hukum. Sehingga ketika terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak diberikan sanksi oleh atasan yang seharusnya dan dilimpahkan kepada jabatan lain. Ketidaksesuaian penegak hukum dengan ketentuan struktur jabatan mengartikan bahwa PNS belum sanggup melakukan pembinaan terhadap bawahannya, belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembentukan perilaku disiplin bawahannya. Kelima, kurang responsifnya BKD Kota Bekasi terhadap pelanggaran disiplin sehingga berdampak pada pembinaan PNS di SKPD lainnya. BKD Kota Bekasi dapat memberikan pengaruh terhadap SKPD lainnya karena BKD Kota Bekasi adalah pusat dari pembinaan PNS di Kota Bekasi, seperti adanya kewajiban bagi SKPD untuk memberikan laporan setiap tiga bulan sekali kepada BKD Bekasi terkait pelanggaran disiplin dan penegakan hukum yang terjadi. Ketidakresponsifan BKD berdampak pada proses penegakan hukum disiplin di setiap SKPD tidak berjalan dengan baik, seperti adanya pembiaran terhadap pelanggaran disiplin yang terjadi. Keenam, pemeriksaan absensi yang dilakukan secara manual memicu PNS untuk melakukan pelanggaran disiplin, yaitu manipulasi absensi. Diperlukan teknologi finger print untuk membuat PNS tidak dapat melakukan Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

9 penipuan karena absensi berdasarkan sidik jari PNS. Dengan adanya hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum disiplin akan membuat proses pembinaan PNS tidak berjalan dengan baik sehingga membuat PNS tidak terdorong untuk berperilaku disiplin dan tidak takut untuk melanggar disiplin. KESIMPULAN Penegakan hukum disiplin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait ketidakhadiran PNS yang tidak memberikan keterangan adalah dengan memberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Pemberian hukuman diawali dengan mengumpulkan bukti yang menunjukan bahwa PNS telah melanggar disiplin, yaitu dengan melihat absensi. Ketika absensi telah menunjukan jumlah ketidakhadiran PNS telah sesuai dengan peraturan disiplin maka penegak hukum akan memanggil PNS terkait untuk dilakukan pemeriksaan dengan menanyakan alasan kenapa PNS tidak hadir. Setelah dilakukan pemeriksaan maka PNS akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin. Dimulai dari sanksi tingkat sedang, SKPD harus melaporkan kepada BKD karena SKPD hanya memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tingkat ringan. Pemberian sanksi tingkat sedang dan berat harus dikoordinasikan dengan BKD. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam menegakan hukum disiplin terkait ketidakhadiran PNS tanpa memberikan keterangan, yaitu peraturan disiplin yang kurang memberikan efek jera; prosedur pemberian sanksi hukum disiplin yang rumit; adanya toleransi dalam penegakan hukuman disiplin; penegakan hukuman disiplin yang tidak sesuai dengan stuktur jabatan; kurang responsifnya BKD kota bekasi terhadap pelanggaran disiplin; dan pemeriksaan absensi yang dilakukan secara manual. REFERENSI Buku : Abdussalam, Raden. 1997. Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri. Jakarta: Gagas Mitra Catur Gemilang. Bungin, H.M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Neuman, W. Lawrence. 2006. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach, Sixth Edition. USA: Pearson Education Inc. Prijodarminto, Soegeng. 1994. Disiplin, Kiat Menuju Sukses. Jakarta: PT. Abadi. Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Ridwan HR. 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. Metedologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat. Jurnal : Prijono, Tjiptoherijanto. 2011. Mewujudkan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta: Bappenas.   Website : Anonympus. 260 Pemkot Bekasi Lakukan Indisipliner. 18 Januari 2012. Diunduh pada 30 Oktober 2013 13:59.

Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014

10 Kusuma, Wijaya. 396 PNS Indisipliner, Satu Bakal Dipecat Karena Narkoba. 7 Januari 2013. Diunduh pada tanggal 21 Desember Pukul 8:31.

Legowo, Irianto. Siapkah PNS Ber-etika??. N.d. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2014 pukul 17:22.

Saban. Di Usianya Ke-17, Pemkot Bekasi Mencari PNS yang Mau Mengabdi. 21 Februari 2014. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 12:45. < http://poskotanews.com/2014/02/21/di-usianya-ke-17-pemkot-bekasi-mencari-pns-yang-mau-mengabdi/ >

Penegakan hukuman disiplin..., Gabriel Febrianti Irawan, FISIP UI, 2014