Forestry Research and Development Agency (FORDA) Ministry of Forestry In cooperation with: Forest Carbon Partnership Facility FOREST CARBON

Forestry Research and Development Agency (FORDA) Ministry of Forestry In cooperation with: Forest Carbon Partnership Facility

FOREST

CARBON PARTNERSHIP

F

A

C

I

L

I

T

Y

REDD+ READINESS PREPARATION The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

Prosiding Workshop

Strategi

Monitoring & Pelaporan

Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

Bogor, Oktober 2013

Forestry Research and Development Agency (FORDA) Ministry of Forestry In cooperation with: Forest Carbon Partnership Facility

FOREST

CARBON PARTNERSHIP

F

A

C

I

L

I

T

Y

REDD+ READINESS PREPARATION The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

Prosiding Workshop

Strategi


Plot Sampel Permanen di Propinsi Sulawesi Utara Bogor, Oktober 2013

Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan PSP di Provinsi Sulawesi Utara Editor: 1. Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga 2. Ir. Achmad Pribadi, M.Sc 3. M. Zahrul Muttaqin, M.Sc.For 4. Virni Budi Arifanti, S.Hut, M.Sc 5. Mega Lugina, S.Hut, M.Sc.For ISBN: 978-602-7672-45-1 © 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau nonkomersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Ginoga, K.L., Pribadi, A., Muttaqin, M.Z., Arifanti, V.B., dan Lugina, M. (eds). 2013. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan PSP di Provinsi Sulawesi Utara. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, Indonesia. Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan – Kementerian Kehutanan Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16118, Indonesia Telp/Fax: +62-251 8633944/+62-251 8634924 Email: [email protected]; website: http://www.puspijak.org

ii

Kata Pengantar Pujisyukurkehadirat Allah SWT atas tersusunnya Prosiding “Workshop Monitoring dan Pelaporan PSP di Provinsi Sulawesi Utara”. Prosiding ini merupakan hasil dari Workshop dengan judul Strategi Monitoring PSP di Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 20-21 Agustus 2013.

Kegiatan workshop ini merupakan kelanjutan kegiatan kerjasama FCPF sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Perintah Kerja Swakelola No. 325/ SPK/VIII/P3PIK-DIPA/2012 tentang pelaksanaan kegiatan kerjasama FCPF REDD+ Readiness Preparation “Pembangunan Plot Sampel Permanen (PSP) sebagai Upaya Penyediaan Data dan Monitoring Stok Karbon serta Perubahan Stok Karbon di Sulawesi Utara” yang merupakan upaya penyediaan data dan monitoring stok karbon serta perubahan stok karbon di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan khusus dari workshop ini adalah mendukung strategi dan kebijakan daerah dalam implementasi pencapaian RAD dan SRAP Provinsi Sulawesi Utara.

Akhir kata, penghargaan dan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan prosiding ini dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Semoga prosiding ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin. Bogor,

Oktober 2013

Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kepala,

Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc NIP. 19640118 199003 2 001

Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

iii

Daftar Isi Kata Pengantar..............................................................................iii Daftar Isi........................................................................................v Rumusan Workshop.....................................................................vii 1. Pendahuluan..............................................................................1 1.1 Latar Belakang.................................................................................................. 3 1.2 Tujuan Workshop............................................................................................. 4 1.3 Hasil yang diharapkan..................................................................................... 4 1.4 Pembicara dan Tema......................................................................................... 4 1.5 Penyelenggaraan Workshop............................................................................ 5 1.6 Sambutan-sambutan......................................................................................... 6

2. Strategi Monitoring PSP untuk Mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi.........................................................................17 2.1 Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP) dan Rencana Pengelolaan PSP Pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara ..... 19 2.2 Strategi dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai Target Penurunan Emisi : Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)...................................................................................... 23 2.3 Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+.................................... 28 2.4 Overview dan Lessons Learned dari Pembangunan PSP untuk Monitoring Karbon Hutan pada Kegiatan FCPF Tahun 2012...................................... 34

3. Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi......................................................39 3.1 Integrasi National Forest Inventory (NFI) ke dalam Sistem Monitoring Karbon Hutan yang Akan Dibangun di Daerah......................................... 41 3.2 Potensi Penyelarasan INCAS Dan NFMS Serta Perannya Terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi Di Tingkat Provinsi.......................... 45 3.3 Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP Lain di Provinsi Sulawesi Utara............................................... 49 3.4 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan ......................................... 54

4. Kesimpulan dan Rekomendasi.................................................57 4.1 Kesimpulan..................................................................................................... 59 4.2 Rekomendasi.................................................................................................. 59

Lampiran..................................................................................... 61 Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

v

Rumusan Workshop 1. T ingkat EmisiReferensi (Reference Emission Level, REL), Sulawesi Utara berada pada urutan ke-26 dari 33 provinsi di Indonesia

2. Sulawesi Utara dapat berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 0,46% atau 18.892.216 Ton CO2e dari total target penurunan emisi Indonesia sampai tahun 2020 melalui skenario Business As Usual atau tanpa ada rencana aksi.

3. Dari pengukuran di lokasi PSP didapat rata-rata total biomassa per ekosistem di hutan pantai sebesar 222,10 ton/ha, hutan dataran rendah sebesar 301,95 ton/ha, hutan dataran tinggi sebesar 240,32 ton/ha dan hutan lumut sebesar 229,97 ton/ha.

4. Peran pemerintah dalam penyusunan RAN maupun RAD GRK adalah berkoordinasi antara pusat dan daerah. Pemerintahan daerah merupakan sub system pemerintahan secara nasional serta memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional melalui Perumusandan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing. 5. Indonesia sebagai Negara yang termasuk dalam non-annex I harus melakukan Aksi mitigasi termasuk laporan inventori GRK yang harus dikomunikasikan melalui laporan nasional (national communication), setiap 2 tahun sekali berdasarkan keputusan COP 6. Aksi pengurangan emisi suatu Negara atau Indonesia dalam hal ini harus measurable (dapat diukur), reportable (dilaporkan secara transparan) dan verifiable (dapat diverifikasi) sesuai Arahan presiden Indonesia yang menyatakan bahwa Negara kita harus siap dengan MRV sesuai standar internasional.

7. Monitoring PSP atau pengukuran ulang di tahun 2013 akan dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari DIPA Puspijak tahun 2013. Untuk tahuntahun berikutnya monitoring PSP diharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengukuran karbon hutan (Balai Penelitian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BPKH, dll.). Monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF (2015) dilakukan setiap 3 tahun sekali. Laporan hasil monitoring PSP diserahkan kepada para pihak terkait dan Puspijak. 8. Tantangan kedepan untuk PSP ini adalah Strategi pengelolaan danpembiayaan monitoring PSP FCPF pasca 2014 yang memerlukan komitmen pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran, Rancangan system pemantauan karbon hutan FCPF dan Harmonisasi system pemantauan karbonhutan FCPF dengan toolstools lain terkait dengan carbon accounting.


vii

9. Jumlah TSP dan TSP di Kawasan Indonesia yang berada dibawah pengawasan BPKH Wilayah I sampai dengan Wilayah XVII pada tahun 2011 sebanyak 277 plot, pada tahun 2012 sebanyak 625 plot dan pada tahun 2013 sebanyak 619 plot. Pada tahun 2014 jangkauan akan diperluas hingga BPKH Wilayah XXII dengan jumlah 599 plot TSP/PSP.

10. Untuk wilayah Sulawesi Utara berada dalam pengawasan BPKH wilayah VI Manado yang jumlahnya pada tahun 2011 sebanyak 23 plot, pada tahun 2012 sebanyak 59 plot, pada tahun 2013 sebanyak 26 plot dan pada tahun 2014 direncanakan sebanyak 25 plot.

11. Neraca Sumberdaya Hutan merupakan gabungan antara manajemen hutan yang baik dengan regulasi dan pemikiran pro lestari yang akan membentuk Manajemen Hutan Lestari.

12. INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System) mengembangkan perhitungan karbon nasional dengan memonitor perubahan luas hutan dan perubahan stok karbon hutan (dari perubahan penggunaan lahan dan aktifitas manajemen). 13. Pengintegrasian PSP antara yang dimiliki Ditjen Planologi dengan Litbang dapat dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengolahan data. 14. Sulawesi Utara memiliki jumlah klaster sebanyak 39 klaster TSP/PSP yang terdiri dari 9 klaster lama dan 30 kluster baru.

15. Karakteristik bentangan Sulawesi Utara dapat dijadikan sebagai Laboratorium untuk Studi Global. Sulawesi Utara memiliki keanekaragaman hayati dengan tingkat keunikan yang tinggi, variasi ekosistem yang kompleks, keunikan geologis dengan tanah dalam pengaruh vulkanik, tingkat alterasi lahan tinggi dan potensi restorasi alami tinggi.

viii

Rumusan Workshop

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Deforestasi dan degradasi hutan belakangan ini sangat erat dikaitkan dengan isu lingkungan, khususnya isu pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi dengan proses yang panjang akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) terutama karbondioksida (CO2) di atmosfer. Sekitar 20 persen dari seluruh emisi GRK berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Hutan mengabsorpsi CO2 selama proses fotosintesis dan menyimpannya sebagai materi organik dalam biomassa tanaman. Banyaknya materi organik yang tersimpan dalam biomassa hutan per unit luas dan per unit waktu merupakan pokok dari produktivitas hutan. Produktivitas hutan merupakan gambaran kemampuan hutan dalam mengurangi emisi CO 2 di atmosfir melalui aktivitas physiologi nya. Pengukuran produktivitas hutan relevan dengan pengukuran biomassa. Biomassa hutan menyediakan informasi penting dalam menduga besarnya potensi penyerapan CO2 dan biomassa dalam umur tertentu yang dapat dipergunakan untuk mengestimasi produktivitas hutan (Heriansyah,2005).

Pengukuran stok karbon dapat dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan dan/atau memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Untuk memperoleh data stok karbon dan perubahannya dengan pengukuran langsung di lapangan, maka perlu dibangun Petak Ukur Permanen/Permanent Sampling Plot (PSP) yang dapat merepresentasikan dinamika pertumbuhan biomasa dari berbagai penggunaan lahan khususnya hutan. Informasi mengenai karbon hutan menjadi penting dalam kegiatan REDD+. Hal tersebut terkait dengan salahsatupersyaratandalam mekanisme perdagangan karbon dalam REDD+ untuk menghitungpotensikarbonsecaraMeasureable, ReportabledanVerifiable (MRV) yang comparable, koheren, lengkapdan akurat. Untuk menanggapi hal tersebut maka diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengelolaan karbon hutan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2012, Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) telah membangun sejumlah PSP di 5 (lima) lokasi kegiatan FCPF, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Maluku. Pengukuran biomasa dan karbon hutan yang mencakup 5 pool karbon telah dilaksanakan di kelima lokasi tersebut. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengelolaan PSP yang telah menjadi aset daerah tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan di masa depan, dengan atau tanpa dana bantuan dari FCPF. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyelaraskan semua data hasil pengukuran biomasa dan karbon hutan di tingkat Provinsi dalam suatu sistem yang terkomputerisasi agar dapat dimonitor dan di-update secara berkala.


3

Untuk itu diperlukan suatu workshop yang mellibatkan stakeholder di daerah untuk membahas strategi monitoring PSP secara berkelanjutan serta untuk merancang blue print usulan sistem dan mekanisme monitoring PSP dan karbon hutan di tingkat Provinsi.

1.2 Tujuan Workshop Tujuan workshop ini adalah untuk (1) merumuskan strategi pengelolaan PSP secara berkelanjutan, (2) merancang blue print sistem monitoring karbon hutan, (3) merumuskan pengintegrasian data Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) dengan Sistem Monitoring Karbon Hutan tingkat Provinsi yang akan dibangun, (4) menyamakan persepsi tentang peran dan tanggungjawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan (5) memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.

1.3 Hasil yang diharapkan Tersusunnya strategi pengelolaan PSP berkelanjutan, terancangnya blue print sistem monitoring karbon hutan, terintegrasinya data Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) dengan Sistem Monitoring Karbon Hutan tingkat Provinsi yang akan dibangun, terciptanya persamaan persepsi tentang peran dan tanggungjawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan adanya masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.

1.4 Pembicara dan Tema 1.4.1 Sesi Pertama Pada sesi pertama disampaikan makalah tentang Strategi Monitoring PSP untuk mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi

1. Strategi Dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara Untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) oleh Ir. Royke O. Roring, M.Si 2. Lesson Learned dari Pembangunan PSP Untuk Monitoring Karbon Hutan Pada Kegiatan FCPF Tahun 2012 oleh Mega Lugina, S.Hut, M.For.Sc 4

Pendahuluan

3. Program dan Kegiatan Daerah Untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman Pembangunan PSP dan Rencana Pengelolaan PSP Pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara oleh Dr. Mahfudz 4. Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+ oleh Dr. I Wayan Susi Dharmawan

1.4.2 Sesi Kedua Pada sesi pertama disampaikan makalah tentang Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi

1. Integrasi NFI Ke Dalam Sistem Monitoring Karbon HutanYang Akan Dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Dr. Ernawati

2. Potensi Penyelarasan INCAS dan NFMS serta Perannya Terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi di tingkat Provinsi oleh Dr. Haruni Krisnawati 3. Strategi monitoring PSP dan peluang pengintegrasian kegiatan dengan PSP lain di Provinsi Sulawesi Utara oleh Ir. Sipayung

4. Peran dan tanggungjawab para pihak pada tingkat provinsi untuk pelaksanaan sistem monitoring karbon hutan oleh Dr. John Tasirin

1.5 Penyelenggaraan Workshop Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan PSP di Provinsi Sulawesi Utara ini di ikuti oleh peserta yang berasal dari unsur pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi. Pada acara ini narasumber-narasumber yang mempresentasikan makalahnya adalah sebagai berikut: Ir. Royke O. Roring, M.Si (BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara), Mega Lugina, S.Hut, M.For.Sc (Peneliti Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Litbang Kementerian Kehutanan), Dr. Mahfudz (Balai Penelitian Kehutanan Manado), Dr. I Wayan S. Dharmawan (Peneliti Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Litbang Kementerian Kehutanan), Dr. Ernawati (Ditjen IPSDH, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan), Dr. Haruni Krisnawati (Forda/IAFCP), Ir. Sipayung (BPKH Wil VIII Denpasar, Dr. Markum (Transform). Moderator sesi pertama pada workshop ini yaitu Dr. John Tasirin sedangkan pada sesi kedua yaitu Ir. Achmad Pribadi, M.Sc. Fasilitator pada FGD Kelompok 1 oleh Dr. Martina Langi dan Kelompok 2 oleh Dr. I Wayan S. Dharmawan. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

5

1.6 Sambutan-sambutan 1.6.1 Sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, YTH.:

• Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Pengembangan SDM Dan Reformasi Birokrasi, bersama Jajaran • Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan; • Para Pejabat Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; • Para Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara; • Dekan Fakultas Pertanian Universitasi Sam Ratulangi Manado; • Para Akademisi; • Bapak/Ibu, Peserta Lokakarya dan Hadirin yang saya hormati. Marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ditengah-tengah upaya untuk memantapkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kehutanan, saat ini kita dapat dipertemukan dalam acara Lokakarya Strategi Monitoring PSP di tingkat Provinsi dalam rangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, sambil berharap kiranya agar melalui forum yang lestari bagi kesejahteraan rakyat dan demi masa depan generasi yang akan datang.

Bapak/ibu, hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama hutan adalah anugerah Tuhan, yang dapat memberikan manfaat serbaguna, sekaligus berfungsi sebagai penyanggah kehidupan umat manusia, sehingga keberadaan hutan harus dimanfaatkan secara optimal, tapi harus dijaga kelestariannya untuk memakmurkan rakyat, baik untuk generasi masa kini, maupun anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa dan daerah ke depan. Hutan merupakan sumberdaya yang memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan bukan saja memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, tetapi juga manfaat ekologi ini telah menjadikan hutan bukan saja sebagai aset bangsa, tetapi juga menjadi aset dunia.

Pada pertemuan G-20 di Petteburgh tahun 2009 silam, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26% pada tahun 2020 melalui skenario Business As Usual, atau sebanyak 41% dengan dukungan internasianal pada sektor energi dan penggunaan lahan, termasuk kehutanan. 6

Pendahuluan

Walaupun memiliki peran sebagai penyerap GRK, namun keberadaan hutan kita masih berhadapan dengan isu emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Emisi netto Indonesia diperkirakan akan terus bertambah dari sebelumnya 1,38 Giga ton CO2e pada tahun 2000, menjadi 2,95 giga ton CO2e pada tahun 2020.

Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah secara terintegrasi dari pusat hingga daerah, telah melaksanakan berbagai upaya untuk mencegah munculnya dampak negatif sebagai bawaan dari menurunnya kualitas hutan, diantaranya melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, serta aksi penanaman seribu pohon dan program rehabilitasi hutan yang dilaksanakan serentak di penjuru tahan air. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat menggugah kepedulian masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah dan komponen lainnya untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi yang terus meningkat akibat konversi hutan atau deforestasi. Hadirin yang saya hormati, dalam kajian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI pada tahun 2010 tentang penentuan tingkat emisi referensi (Reference Emission Level ,REL) diketahui bahwa Sulawesi Utara berada pada urutan ke-26 dari 33 Provinsi di Indonesia yang ikut berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 0.46% atau 18.892.216 ton CO2e dari total target penurunan emisi Indonesia sampai tahun 2020, melalui skenario business as usual atau tanpa ada rencana aksi. Nilai ini kecil karena di Sulawesi Utara tidak terdapat lahan gambut yang merupakan penyerap emisi terbesar dari sektor berbasi lahan jika terjadi konversi. Perlu diketahui, bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara kurang lebih sebesar 788.602,99 ha (49,54%) dan area penggunaan lain seluas 803.093,00 ha ( 50,46%). Berdasarkan yang dilakukan pada kawasan hutan negara dan pada hutan hak diupayakan usaha mengendalikan deforestasi dan konversi agar candangan karbon yang tersimpan dalam hutan tidak lepas ke atmosfer. Kegiatan konservasi karbon dapat berupa pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, penetapan kawasan konservasi dan lindung, pembangunan hutan tanaman, serta penerapan teknik selvikultur intensif. Sedangkan pada hutan hak dapat dilaksanakan melalui kegiatan agroforestri hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan sebagimana yang telah digalakkan saat ini di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu peluang mitigasi juga dapat dilaksanakan pada lahan-lahan kritis yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat terutama pada lahan kritis diluar kawasan hutan negara. Untuk hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan dapat digalakkan dengan pengembangan jenis kayu pertukangan yang memiliki riap yang tinggi. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

7

Oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini dapat menjadi media solutif untuk menghasilkan berbagai terobosan strategis dalam pembangunann kehutanan, serta semakin memantapkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunaan kehutanan, termasuk semakin memantapkan komitmen untuk membangun hutan yang lestari, demi masa depan generasi mendatang. Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemampuan kepada kita dalam kerja dan karya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah dan bangsa. Terima kasih – Pakatuan Wo Pakalawiren Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh, Syaloom. Wakil Gubenur Sulawesi Utara DR. DJOUHARI KANSIL,M.Pd

1.6.2 Keynote Speech Dr. Sunaryo (Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Reformasi Birokrasi) Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

• Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara • Yang saya hormati Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan; • Yang saya hormati Para Pejabat Terkait di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara; • Yang saya hormati Bapak/Ibu, Peserta Lokakarya dan Hadirin yang saya hormati. Bapak ibu sekalian perlu kita ketahui bahwa hutan adalah salah satu sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan memberikan kontribusi terhadap 20% GRK. Tutupan hutan Indonesia sangat luas dan memiliki kandungan karbon yang tinggi. Indonesia dianggap sebagai emiter terbesar pada saat kebakaran hutan dan gambut 2005. Saat ini dunia khawatir dengan potensi emisi dari negara-negara pemilik hutan tropis yang mnyebabkan tekanan terhadap negara-negara pemilik hutan tropis untuk mengurangi emisi dari hutan. Atas upaya-upaya mengurangi emisi tersebut, negara pemilik hutan tropis menuntut konpensasi untuk pengurangan emisi dari hutan tropis yang 8

Pendahuluan

kemudian disepakati dengan Mekanisme Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Mari kita uraikan pengertian dari REDD.

1. Pengurangan emisi :

a. Deforestasi (penghilangan hutan untuk berbagai macam kegiatan) yang perlu ditekan b. Degradasi hutan (penurunan kualitas hutan/kepadatan pohon) perlu dikontrol

2. Konservasi karbon stok :

a. Konservasi hutan (hutan yang tidak ditebang pohonnya) b. Pengelolaan hutan berkelanjutan/SFM (tebang pilih/tebang butuh)

3. Peningkatan karbon stock : a. Konservasi hutan.

b. Pengelolaan hutan berkelanjutan/SFM (tebang pilih/tebang butuh dengan pengayaan) c. Rehabilitasi, restorasi, reklamasi dengan pohon. Komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi terikat dengan Konvensi Perubahan Iklim, yaitu “menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat tertentu”. Komitmen Indonesia yang disampaikan presiden di Pittsburgh pada bulan September tahun 2009, bahwa Indonesia akan melakukan penurunan emisi sebesar 26% pada 2020 dan sampai 41% dengan dukungan negara lain. Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan emisi/serapan GRK ke Sekretariat UNFCCC (National communications). Untuk mendukung penurunan emisi diperlukan Monitoring, Reporting, Verification (MRV)/ serapan GRK. MRV memerlukan pengukuran untuk mengetahui aliran karbon (stok, emisi, serapan). PSP merupakan salah satu cara pengukuran untuk mengetahui aliran karbon (Tier 3) dan merupakan salah satu cara pengukuran hutan. Setiap Provinsi harus memiliki REL bidang kehutanan sebagai prasyarat pelaksanaan REDD+. PSP harus dikembangkan agar 6 (enam) tipe penggunaan lahan seperti dalam klasifikasi IPCC dapat terwakili untuk setiap daerah. Tujuan Workshop Monitoring PSP ini adalah

1. Merumuskan Strategi Pengelolaan PSP

2. Merancang Blue Print Monitoring Karbon Hutan Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

9

3. Merumuskan Pengintegrasian data Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) dengan Sistem Monitoring Karbon Hutan Tingkat Provinsi yang akan dibangun 4. Menyamakan Persepsi tentang Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak di tingkat Provinsi dalam Pemantauan Karbon Hutan

5. Masukan untuk kebijakan terkait pengelolaan PSP dan Pemantauan Karbon Hutan. Dengan kata lain, tujuan workshop ini adalah merumuskan Methodology/ Mekanisme/Tata Cara/ Pembagian Tugas MRV. Dalam melaksanakan MRV diperlukan pengintegrasian dalam pengumpulan data. Jenis data dan pemangku atas data tersebut diantaranya: 1. Wilayah Administrasi Pemerintahan dapat diperoleh dari Pemda

2. Status Kawasan Hutan dapat diperolehdari Ditjen Planologi, Litbang dan BPKH 3. Penggunaan Lahan dapat diperoleh dari Ditjen Planologi, Litbang dan LAPAN 4. Tipe Vegetasi/Ekosistem dapat diperoleh dari Litbang dan LIPI 5. Potensi SDH dapat diperoleh Ditjen Planologi

6. Pertumbuhan pohon dapat diperoleh Ditjen Planologi 7. Cadangan Biomasa (5 CPs) dapat diperoleh Litbang 8. Cadangan Karbon (5 CPs) dapat diperoleh Litbang

9. Deforestasi & Degradasi dapat diperoleh Ditjen Planologi dan Litbang 10. Reforestasi/Revegetasi dapat diperoleh Ditjen Planologi dan BPDAS 11. Kebakaran Hutan/Titik panas dapat diperoleh dari PHKA

12. Perambahan kawasan/Ladang berpindah dapat diperoleh dari PHKA 13. Penebangan Liar dapat diperoleh dari PHKA

MRV di sektor kehutanan dilakukan pada skala nasional, sub nasional, unit KPH dan unit project, yang mengacu pada UNFCCC, karena MRV harus memenuhi syarat dan ketentuan internasional dengan mengedepankan karakteristik di masingmasing negara. Pembagian tugas dalam aktivitas monitoring dan reporting, pada skala UNFCCC dilakukan sekretariat UN, skala Nasional oleh DJ Planologi, skala Sub Nasional oleh Dishut Provinsi, skala unit KPH oleh KPH dan Unit Project oleh pengelola. Sedangkan untuk verifikasi skala nasional oleh lembaga independen internasional, skala Sub Nasional oleh lembaga independen nasional, skala unit KPH oleh lembaga independen sub nasional dan Unit Project oleh lembaga independen sub nasional. 10

Pendahuluan

Langkah segera yang perlu dilakukan dalam mendukung MRV diantaranya:

1. Penetapan wilayah Unit Manajemen/KPH untuk seluruh wilayah Indonesia. 2. Pemetaan Land Use (6 tipe land use) 3. Penetapan REL/RL untuk Sub Nasional/Nasional, kalau perlu untuk semua Unit Manajemen/KPH. 4. Monitoring dan reporting secara berjenjang (perlu kesepakatan pelaksana, methodolog y, mekanisme dan tata cara). 5. PSP/TSP dikelola oleh Unit Manajemen/KPH Diharapkan dari workshop ini dapat menghasilkan masukan kebijakan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan berkaitan dengan perubahan iklim nasional dan khususnya Provinsi Sulawesi Utara. Monitoring PSP harus terintegrasi dan terpadu antara satu pelaksana dengan pelaksana yang lain agar berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien. Data yang dihasilkan bisa dan boleh dipakai dan diakses siapa saja yang membutuhkan. Sekian yang dapat sampaikan. Terimakasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Reformasi Birokrasi Dr. Sunaryo

1.6.3 Laporan Penyelenggaran Workshop; “Strategi Monitoring dan Pelaporan PSP di Tingkat Provinsi”; Manado, 20 Agustus 2013 • • • • • •

Yang Terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Yang Terhormat Bapak Staf Ahli Menteri bidang SDM dan Reformasi Birokrasi, Yang Terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Yang Terhormat Bapak Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, Yang Terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, Yang saya hormati para nara sumber, pejabat struktural dan pejabat fungsional, akademisi, teman-teman LSM, serta Bapak/Ibu, Hadirin yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

11

bersama ditempat ini untuk mengikuti Workshop “Monitoring dan Pelaporan PSP di tingkat Provinsi”, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan ilmu yang bermanfaat untuk mencari RidhoNya. Bapak/Ibu, Hadirin yang Berbahagia, Workshop ini merupakan salah satu dari serangkaian workshop yang diselenggarakan di 5 Provinsi. Sebagaimana diketahui pada tahun 2012 yang lalu telah dibangun PSP di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku. Penyelenggaraan workshop ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tersebut yang dimaksudkan untuk sharing informasi dan tukar pendapat untuk mengetahui hasil-hasil kegiatan lapangan dalam aplikasi konsep MRV kehutanan, serta mengetahui bagaimana PSP yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan dan program RAD serta SRAP Provinsi Sulawesi Utara. Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, Pemanasan global merupakan permasalahan kita bersama dengan tanggung jawab berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Riset dilakukan untuk menyiapkan teknologi dalam rangka menjawab pokok persoalan pengelolaan hutan lestari, diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5.

Produktivitas lahan yang harus ditingkatkan Produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan Kepemilikan lahan harus diperjelas Proses Perijinan yang tidak sulit Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan harus diperhatikan

Salah satu tujuan pembuatan teknologi mitigasi adalah untuk meningkatkan kapasitas hutan dalam penyerapan dan penyimpanan carbon. Bapak/Ibu, Hadirin yang berbahagia, Pengurangan sumber emisi dapat dilakukan dengan pencegahan kebakaran lahan/hutan , Illegal logging, Perambahan dan Degradasi lahan/hutan. Upayaupaya dalam peningkatan stok karbon dapat dilakukan dengan pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Kegiatan konservasi untuk mengurangi emisi diantaranya dengan bagaimana kita bisa mempertahankan hutan konservasi dan hutan lindung agar tetap lestari.

12

Pendahuluan

Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, REDD+ merupakan stimulus pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera berkelanjutan, sebagaimana dituangkan dalam 6 Kebijakan Prioritas (2011-2014/ Permenhut 10/2010).

Tabel 1. Kebijakan Prioritas Permenhut 6 Kebijakan Prioritas (2011-2014) (Permenhut 10/2010)

REDD+

Pemantapan Kawasan Hutan

Pemantauan dan Manajemen Resiko

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Konservasi Hutan

Serapan dan Simpanan karbon

Perlindungan Hutan dan Pencegahan Kebakaran Hutan

Pengurangan emisi

Konservasi Biodiversity

Simpanan karbon, flora, fauna, jasa

Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan

Ekonomi, Demand Kayu Perijinan

Pemberdayaan Masyarakat

Produktivitas Lahan/Tenaga Kerja

Indonesia telah memiliki Kebijakan Nasional REDD+ yang tergambar dalam Arsitektur REDD+. K E M EN T ER I A N K E HU T A N A N Kesepakatan COP • Perubahan Tutupan Lahan 16, COP-17, COP dan stok karbon 18

Histori/model emisi kedepan

Sistem Informasi Safeguard

1

Keputusan COP 16

STRANAS

CO2

2

REL/RL

3

4

NFMS-MR V

Paragraph 71 1. Pemahaman, Peningkatan kapacitas , Akses data and teknologi, komunikasi, Pelibatan stakeholder 2.

Pengamanan (tata kelola, sosial dan environmental )

Developed MoF, 200 8 Gambar 1. from Arsitektur REDD+

SIS

5

Finansial

Paragraph 72 : Kebijakan Nasional REDD+

• •

Pengatasan Deforestasi dan degrdasai hutan Mengatasi tenurial, tata kelola, gender, safeguard, pelibatan para pihak, masyarakat adat dan lokal

Arsitektur REDD+ Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

13

E M E N T E R I A N K E H U T A N A dan N PetaKKebijakanKehutanan Non Kehutanan Permenhut No. 14/2004 ttg AR CDM Permenhut No. 68 ttg DA

2008

DNPI: Inpres 46/2008

Permenhut No. 30/2009 (REDD+)dan 36/2009 (panrap karbon)

2009

Permenhut No. 10/2010 dan 51/2010 ttg Kebijakan Prioritas dan Renstra Kmnhut

2010

2011

Inpres 10/2011

Kepres 19, Kepres 25/2011 Kepres 5/2013Satgas REDD+

Permenhut No. 20/2012 ttg Penyelenggaraan Karbon Hutan

2012

Fase 1 Perpres 61/2011 NAP

2013

Fase 2

2014

Fase 3

Perpres 71/2011 Inventarisasi

Perpres 32/2011 MP3EI

Gambar 2. Peta Kebijakan Kehutanan dan Non Kehutanan Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, Masih banyak dukungan (kebijakan/teknologi/kapasitas) yang diperlukan untuk Implementasi REDD+ termasuk Kesiapan MRV yang kita bahas dalam workshop ini. Semoga Workshop ini dapat berperan dalam menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana metode monitoring dan pelaporan perubahan emisi dan serapan sehingga dapat menjawab implementasi pelaksanaan RAD dan SRAP 2. Siapa yang bertanggung jawab, perlu pemahaman dan peran para pihak, 3. Apa peran monitoring emisi/serapan karbon dalam mendukung RAD dan SRAP. Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia di Puspijak dan Balai Penelitian Kehutanan Manado yang telah bekerja sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Demikian laporan penyelenggaraan ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan kepada kita semua.

14

Pendahuluan

Bunga mawar sungguh Indah Tumbuh di Tomohon harum menawan Perubahan iklim masih masalah Kitorang selesaikan deng lestarikan hutan Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat, Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc

1.6.4 Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Yang saya hormati: • Wakil Gubenur Provinsi Sulawesi Utara • Staf Ahli MenteriKehutanan Bidang Pengembangan SDM dan Reformasi Birokrasi, DR. Sunaryo • Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sam Raturangi • Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan, DR. Kirsfianti L. Ginoga • Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Utara • Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara • Kepala Biro Sumberdaya Alam Provinsi Sulawesi Utara • Kepala BadanLingkunganHidup Provinsi Sulawesi Utara • Ketua Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakulta Pertanian Universitas Sam Raturangi • Kepada Dinas Kehutanan Kota dan Kabupaten • Kepada UPT Kehutanan Se-Provinsi Sulawesi Utara • Peserta Lokakarya yang saya kasihi. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya, kita dapat berkumpul dan mengadiri acara Lokakarya Strategi Monitoring PSP di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Saya menyambut gembira dan terimakasih atas terselenggaranya acara ini.Tentu ini adalah bagian dari wujud kebersamaan kita untuk melaksanakan amanah dalam menjaga hutan dan lingkungan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

15

Hadirin yang saya hormati, Pembangunan dan Monitoring PSP merupakan bagian penting dalam memantau besaran serapan emisi oleh hutan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sudah kita ketahui bersama bahwa hutan memegang peranan penting dalam siklus karbon global.

Hutan merupakan sumber cadangan karbon sehingga dikenal dalam mengatur perubahan iklim global. Apabila pengurusan hutan bener,maka hutan mampu menyerap dan menyimpan karbon kurang lebih 2 kali besarnya karbon di atmosfir. Sebaliknya apabila pengurusan hutan salah, misalnya terjadi degadrasi dan deforestasi, maka hutan akan melepaskan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang besarnya mencapai 17-20 persen total emisi gas rumah kaca dunia, atau lebih besar dari pada emisi sektor transportasi global. Hadirin yang saya hormati, Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara kurang lebih seluas 788.602,99 Ha atau 49,54% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kehutanan dan Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kehutanan harus mendorong kelestarian dari Hutan. Pemantapan kawasan konservasi dan lindung yang cukup luas di Sulawesi Utara secara bertahap terus dilakukan. Sedangkan skema pembangunaan hutan tanaman rakyat, hutan rakyat maupun kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terus ditingkatkan.

Beberapa usaha lain yang dilakukan adalah dengan menekan laju perusahaan hutan dan pengurangan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, pembangunan ekowisata dan jasa lingkungan(ecotourism and environmental services), memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia dan dampak yang buruk yang dapat terjadi bila hutan hilang atau rusak. Hadirin yang saya hormati, Demikianlah sambutan saya, semoga acara ini dapat berjalan dan memberikan harapan-harapan baru dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara. Terimakasih, Pekatunan Wopakalawiren Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh Shaloom Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Ir. Herry Rotinsulu

16

Pendahuluan

BAB 2

Strategi Monitoring PSP untuk Mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi


17

2.1 Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP) dan Rencana Pengelolaan PSP Pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara Oleh : Kepala Balai Penelitian Kehutanan Manado Dalam kajian yang dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kementrian Kehutanan pada tahun 2011 tentang penentuan Tingkat Emisi Referensi (Reference Emission Level, REL), Sulawesi Utara berada pada urutan ke-26 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sulawesi Utara dapat berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 0,46% atau 18.892.216 Ton CO2e dari total target penurunan emisi Indonesia sampai tahun 2020 melalui skenario Business As Usual atau tanpa ada rencana aksi. Permasalahan tekanan terhadap hutan masih tinggi dan lahan kritis masih cukup luas, sehingga perlu suatu program dan kegiatan daerah dalam rangka penurunan emisi. Program dan kegiatan tersebut diantaranya: 1. Pemantapan kawasan konservasi dan lindung

2. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) , Hutan Rakyat (HR) maupun kegiatan Rehabilitasi Hutan (RHL) 3. Menekan laju perusakan hutan dan pengurangan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan

4. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan (ecotourism and environmental services) 5. Pengembangan usaha skala kecil (small scale enterprise).

6. Pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro di kawasan penyangga dan desa terpencil.

2.1.1 Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP) Pembangunan PSP di Provinsi Sulawesi Utara merupakan kerjasama antara Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan dengan Balai Penelitian Kehutanan Manado, dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang dibangun pada tahun 2012. Tujuan dari pembangunan PSP ini adalah untuk mendukung sistem penghitungan dan pelaporan karbon beserta perubahannya yang dapat diverifikasi (Measurable, Reportable and Verifiable), yaitu Stok Karbon Hutan di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi PSP di Provinsi Sulawesi Utara terdapat di kawasan KPHP Poigar, Cagar Alam Tangkoko – Dua Saudara dan Hutan Lindung Gunung Tumpa. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

19

Tabel 2. Lokasi Pembangunan Plot No

Lokasi

1.

KPHP Poigar

2.

CA Tangkoko-Dua Saudara

3.

HL Gunung Tumpa

Ekosistem Hutan • • • • • • •

Hutan Dataran Rendah Hutan Pegunungan Hutan Pantai Hutan Dataran Rendah Hutan Pegunungan Hutan Lumut Hutan Dataran Rendah Total

Jumlah Plot 3 3 3 3 3 3 4 22

Komponen biomasa yang diukur mengacu pada SNI 7724: 2011 tentang “Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based Forest Carbon Accounting)”, yaitu: 1. Biomasa Atas Permukaan (Pohon, Tiang, Pancang, Semai, Tumbuhan Bawah) 2. Biomasa Bawah Permukaan (Akar) 3. Serasah 4. Nekromasa (Kayu Mati) Tahapan kegiatan pembangunan PSP di lapangan yaitu: 1. Pengangkutan patok 2. Pemasangan patok 3. Pengukuran dimater pohon 4. Pengukuran dimensi nekromassa 5. Penandaan diameter dan tagging nomor pohon 6. Pengambilan contoh serasah 7. Pengukuran tumbuhan bawah 8. Penimbangan contoh serasah 9. Pengeringan contoh 20


Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Total Biomassa Komponen Biomasa Lokasi dan Tipe Hutan

Atas Bawah Nekromasa permukaan* permukaan*

Serasah

Total Biomasa (ton/ha)

I. CA Tangkoko-Dua Saudara Hutan Pantai

159.20

58.91

0.094

3.90

222.10

Hutan Dataran Rendah

149.29

55.24

8.54

5.72

218.79

Hutan Dataran Tinggi

159.27

58.93

7.23

3.48

228.92

Hutan Lumut

159.09

58.86

4.44

7.58

229.97


150.45

55.66

0.027

5.14

211.27


180.72

66.87

0.134

4.00

251.72

344.44

127.44

0.0031

3.22

475.10

II. KPHP Poigar

III. HL Gunung Tumpa Hutan Dataran Rendah

Keterangan: menggunakan persamaan dari Badan Litbang Kehutanan Total dry weight=0,1728(DBH)

2,2234

Biomassa tiap lokasi ton/Ha 475.1

Biomassa (ton)

500 400 300

224.1

231.4

CA Tangkoko Dua Saudara

KPHP Poigar

200 100 0 HL Gunung Tumpa

Lokasi

Gambar 3. Pengukuran Biomassa terhadap 3 lokasi Hasil konversi biomassa pada ketiga lokasi PSP dapat dilihat pada table di bawah berikut:


21

Tabel 4. Hasil Konversi Biomassa pada Lokasi PSP Lokasi PSP

Biomassa (ton/ha)

Carbon (ton/ha)

CO2 (ton/ha)

CA Tangkoko-Dua Saudara

224,1

105,3

386,2

KPHP Poigar

231,4

108,8

398,8

HL Gunung Tumpa

475,1

223,3

818,8

Rata-rata

310,2

145,8

534,6

Biomasa pertipe hutan (ton/ha) 350 300 250 200 biomasa 150 100 50 0

301.7 240.3

222.1

Hutan Pantai



230

Hutan Lumut

Gambar 4. Biomasa pada tingkat tipe hutan Biom as a pe rk om pone n (%) serasah 2% nekromasa 1% Baw ah permukaan 26%

Atas permukaan 71%

Gambar 5. Komposisi biomasa pada tiap komponen

22


Rencana pasca tahun 2014 adalah: 1. Melakukan Pengukuran pada PSP yang sudah dibangun secara berkala 2. Pengelolaan dan Pemantauan Plot bersama pengelola dan Masyarakat 3. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak (BPKH, Biro SDA, Dishut, BLH, dan masyarakat)

4. Pertemuan hasil monitoring secara periodik bersama para pihak Rata-rata total biomassa per ekosistem di hutan pantai sebesar 222,10 ton/ha, hutan dataran rendah sebesar 301,95 ton/ha, hutan dataran tinggi sebesar 240,32 ton/ha dan hutan lumut sebesar 229,97 ton/ha.

Kendala dan tantangan lebih banyak terkait kondisi lapangan. Pemantauan

biomassa dalam plot pengukuran perlu dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perubahan biomassa berdasarkan hasil pengukuran awal. Pengelolaan dan pemantauan plot melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitar.

2.2 Strategi dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai Target Penurunan Emisi : Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Oleh : Ir. Royke O. Roring, Msi, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah

wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global/ emisi GRK secara

sukarela. Komitmen ini disampaikan Presiden RI dalam G20 Meeting (Pittsburg, September 2009). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% untuk usaha sendiri adan 41% dengan dukungan internasional.

RAN-GRK merupakan upaya dengan pendekatan ganda guna untuk

mengalokasikan upaya-upaya mitigasi. Penyusunan RAN-GRK dilaksanakan lintas

sektoral dengan melibatkan sektor pertanian, Kehutanan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Limbah serta Kegiatan pendukung lainnya. Penyusunan

RAN-GRK pun dilakukan secara regional dengan Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD –GRK).


23

Gambar 6. Komitmen Presiden pada G-20 Peran pemerintah dalam penyusunan RAN maupun RAD GRK adalah berkoordinasi antara pusat dan daerah. Pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan secara nasional serta memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional melalui Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing.

Gambar 7. Ketentuan PP No. 23 tahun 2011 & PP 19 (Gub sbg wakil pem pusat)

24


Keterkaitan aturan dengan upaya penurunan emisi GRK dapat dilihat pada Gambar dibawah ini

Gambar 8. Keterkaitan aturan dengan upaya penurunan emisi GRK dapat dilihat pada Gambar dibawah ini

Issue Perubahan Iklim Sebagai Urusan Wajib Yang Ditanggulangi Bersama

Gambar 9. Hubungan kebijakan Pemerintah dengan Pemda dalam pencapaian penurunan EGRK


25

Gambar 10. Issue Perubahan Iklim Sebagai Urusan Wajib

Gambar 11. RAD-GRK Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi)

26


Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut Dalam Rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan Gubernur Nomor. 56 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Prov. Sulut.

2.2.1 Sektor Kehutanan 1. 2. 3. 4.

Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Spasial Penataan Ruang untuk kejelasan dan kepastian wil;ayah berbasis spasial Memperbaiki kriteria dan standard pengelolaan hutan lestari Penguatan kelembagaan KPH agar bisa secara operasional sampai pada tingkat tapak. 5. Memasukkan aturan-aturan lokal (aturan adat) dalam kebijakan daerah. 6. POKJA sebagai Forum Koordinasi dan bukan eksekutor, yang akan memberikan rekomendasi dan menggerakkan para pihak di daerah.

2.2.2 Sektor Transportasi Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2013 Ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelatihan Smart Driving Sebesar 0,003 Co2eg Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt)/Trans Kawanua Sebesar 0,029 Co2eg Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) Sebesar 0,082 Co2eg. Atcs Sebesar 0,066 Co2eg Awak Kendaraan Umum Teladan (Akut) Sebesar 0,003 Co2eg. Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Sebesar 0,002 Co2eg. Peremajaan Armada Angkutan Umum 0,021 Co2eg Tahun 2016.

2.2.3 Sektor Energi Kegiatan Aksi Mitigasi Dilakukan Dengan Pemnfaatan Energi Terbarukan (Off Grid) Dengan Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System (PLTS SHS) Dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Penerangan Jalan Umum (PLTS PJU). Dari Propgram Dan Kegiatan Tersebut, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Yang Berhasil Dicapai Pada Tahun 2011 Adalah Sebesar 54,24 Ton Co2e Dan Pada Tahun 2012 Adalah Sebesar 84,58 ton CO2e.

2.2.4 Sektor Limbah Program Mitigasi yang dilakukan dalam menurunkan emisi GRK dari sektor limbah : 1. Minimasi Sampah dengan cara penambahan jumlah TPST Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

27

2. Rehabilitasi TPA 3. Penggunaan Jamban Septic Tank dan IPAL Komunal Kemajuan RAD Sulawesi Utara dari Sektor Limbah, diantaranya: 1. Sk Gub. Ttng Pokja Rad Grk Sulut 2. Persiapan Pelatihan Inventarisasi Rad Grk Sulawesi Utara Melibatkan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait Provinsi 3. Pengumpulan Data 4. Analisis Data Menggunakan Worksheet/Excel 5. Mendapatkan Data Bau Sektor Limbah 6. Penyusunan Mitigasi Emisi GRK Keberhasilan penurunan grk sangat tergantung dari kepastian pembagian tugas dan wewenang pemerintah dan pemda, dprd maupun pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pendanaannya. Penguatan tim koordinasi di tingkat Provinsi sebaiknya ditunjang dengan keberadaan tim koordinasi di tingkat kab/kota. Rencana target capaian penurunan grkd terintgrasi kedalam dokrenda. Pembinaan dan pengawasan secara umum maupun teknis dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+ Oleh : Dr. I Wayan S. Dharmawan MRV (Monitoring, Reporting and Verification) atau dalam bahasa Indonesia transparan, konsisten, komparabel, lengkap dan akurat merupakan salah satu komponen penting pelaksanaan REDD+. Dalam BALI ACTION PLAN (1 b ii) disebutkan bahwa perlu dilakukan Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) oleh negara berkembang dalam kontek pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh alih teknologi, pendanaan dan pembangunan kapasitas yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi

Salah satu kebijakan Nasional terkait perubahan iklim adalah target nasional untuk menurunkan emisi 26% di bawah emisi baseline pada tahun 2020, yang telah dinyatakan oleh Presiden RI. Dalam UU No.32 tahun 2009, berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, pemerintah wajib mengorganisir inventarisasi nasional. Dalam upaya penurunan emisi ini juga dibuat Peraturan Presiden tentang RAN-GRK dan Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional.

28


Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam non-annex I harus melakukan Aksi mitigasi termasuk laporan inventori GRK yang harus dikomunikasikan melalui laporan nasional (national communication), setiap 2 tahun sekali berdasarkan keputusan COP.

Aksi pengurangan emisi suatu negara atau Indonesia dalam hal ini harus measurable (dapat diukur), reportable (dilaporkan secara transparan) dan verifiable (dapat diverifikasi) sesuai Arahan presiden Indonesia yang menyatakan bahwa Negara kita harus siap dengan MRV sesuai standar internasional.

Penghitungan Reference Emisssion Level (REL) dilakukan secara nasional dengan implementasi di sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen dengan penggabungan). Konsep MRV adalah:

1. Monitoring adalah Proses koleksi data, penyediaan data dasar. Data berasal dari pengukuran lapangan, data dari deteksi dengan remote sensing 2. Reporting adalah Proses pelaporan secara formal hasil penilaian kepada UNFCCC (format sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh IPCC Guidelines and GPG). 3. Verification adalah Proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan hasil.

Gambar 12. Konsep MRV atau Monitoring, pelaporan dan verifikasi


29

Kategorisasi Penggunaan Lahan Menurut IPCC Hutan Primer LK Hutan Primer Gambut Hutan Primer Mangrove Hutan Skunder LK Hutan Skunder Gambut Hutan Skunder Mangrove

Lahan Hutan (Forest Land)

Terdegradasi Berat Terdegradasi Sedang Terdegradasi Ringan

HTI lahan Kering (LK) HTI Lahan Gambut

Lahan Pertanian (Crop land)

Pertanian semusim LK Pertanian semusim Gambut

Sawah Pertanian campuran

Tanaman tahunan LK Tanaman tahunan gambut

Agroforestri Multitrata Monokultur

Lahan Semak/Alang2 (Grassland)

Semak Belukar Belukar rawa gambut Padang alang-alang

Lahan Basah (Wetland)

Danau, badan air sungai, rawa, dam

Lahan Pemukiman (Settelement)

AF berbasis karet AF berbasis Damar AF berbasis buah2an Kebun Sawit Kebun Karet Kebun Kopi Kebun Coklat Kebun Teh

Pemukiman, perumahan,Sampai pada perkampungan Padang pasir Bebatuan Lahan kosong

Lahan Lainnya (Other Lands)

Kolam ikan, Embung kecil

HTI Jati HTI Sengon HTI Lainnya

tingkat apa kita dapat mengukur perubahan luas antar kategori lahan dan pengukuran stok karbon, faktor emisi dan serapan oleh berbagai jenis tutupan lahan pada berbagai Termasuk hutan pengukuran dan pemantauan sistem pengelolaan dan lahan (pemupukan, pengelolaan lahan & hutan pengolaan airsistem irigasi, pola tanam, liming, pembukaan lahan dll)???

Gambar 13. Kategori Penggunaan Lahan menurut IPCC Contoh tabulasi format pelaporan hasil perhitungan emisi dengan menggunakan IPCC GL 2006 dari kehutanan dan perubahan lahan (LULUCF) untuk lahan hutan dan lahan pertanian.

Tabel 5. Kategori Penggunaan Lahan Kategori sumber emisi dan serapan Kategori Penggunaan Lahan Total (Togal Land Use Categori) A. Lahan Hutan tetap sebagai Lahan Hutan (FL remaining FL) A.1. Lahan Hutan tetap sebagai Lahan Hutan (FL remaining FL) A.2. Lahan menjadi Lahan Hutan (Land converted to FL • • • • •

Lahan Pertanian menjadi Lahan Hutan (CL converted to FL) Padang rumput menjadi Lahan Hutan (GL converted FL) Lahan Basah menjadi Lahan Hutan (WL converted to FL) Pemukiman menjadi Lahan Hutan (S converted to FL) Lahan Lain menjadi Lahan Hutan (OL converted to FL)

B. Lahan Pertanian (Crop Land)

30


Emisi/serapan CO2 (Ton CO2-e)

Kategori sumber emisi dan serapan

Emisi/serapan CO2 (Ton CO2-e)

B.1. Lahan Pertanian tetap sebagai Lahan Pertanian (CL remaining GL) B.2. Lahan menjadi Lahan Pertanian (Land converted to CL) • • • • •

Lahan Hutan menjadi Lahan Pertanian (FL converted to CL) Padang Rumput menjadi Lahan Pertanian (GL converted to CL) Lahan Basah menjadi Lahan Pertanian (WL converted to CL) Pemukiman menjadi Lahan Pertanian (S converted to CL) Lahan Lain menjadi Lahan Pertanian (OL converted to CL)

Verifikasi diperlukan untuk:

1. Untuk memastikan berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu. 2. Dasar penetapan Referensi Emisi Level (REL). 3. Metode pengukuran yang digunakan. 4. Memastikan ada/tidaknya pengalihan emisi (displacement of activities/ emissions). 5. Memastikan konsistensi dengan persyaratan di bawah UNFCCC. 6. Memastikan tercapainya transparansi dan keadilan dalam pembagian insentif kegiatan REDD+. Pelaksanaan MRV Pengurangan Emisi Kehutanan dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 14. Pelaksanaan MRV Pengurangan Emisi Kehutanan Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

31

Yang harus dilakukan dalam mendukung sistem MRV adalah: 1. Penetapan REL/RL pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Penyusunan PERDA untuk inventarisasi GRK 3. Penetapan Lembaga Daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi GRK 4. Pedoman/Panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan emisi dan serapan karbon 5. Pelaksanaan kegiatan Training baik dalam pengumpulan data dan MRV maupun penetapan REL/RL pada tingkat tapak dan perhitungan emisi dan serapan karbon 6. Rencana perbaikan sistem MRV dan inventarisasi GRK ke depan Metode Sistem MRV 1. Sistem MRV Nasional/ Sub Nasional hendaknya dapat menjembatani gap antara ketersediaan citra satelit remote sensing dengan data inventori masa lampau 2. Kombinasi remote sensing (tutupan hutan) dan inventori lapangan (data biomassa) yang diperoleh dari dukungan data dari PSP 3. Metode yang dipilih dalam Monitoring (M) tergantung pada “Biaya dan Akses Kemudahan dalam Mendapatkan Citra Satelit Resolusi Tinggi”. 4. Menentukan tingkat Tier/kedetilan monitoring Tingkat ketelitian yang dipakai dimulai dari Tier 1, Tier 2 dan Tier 3, semakin tinggi Tier yang digunakan semakin rumit metode yang digunakan. 1. Tier 1 menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan default EF (yang disediakan dalam IPCC Guideline) 2. Tier 2 metoda yang digunakan lebih detail a. Digunakan persamaan yang sedikit lebih kompleks [Sumber: Worksheet IPCC Guidelines, 2006] b. Pengukuran langsung data emisi c. Metode lebih rinci (faktor emisi lokal/serapan lokal) 3. Tier 3 Metode paling rinci (faktor emisi/serapan lokal, modeling dan sampling) Tingkat Tier/ kedetilan metode Monitoring (M) akan sangat menentukan bentuk Reporting/Pelaporan (R) dan Verification/Verifikasi (V) atau dengan kata lain monitoring menentukan tingkat akurasi, reliabilitas dan validitas data pemantauan emisi/serapan sektor LULUCF

32


Beberapa metode Monitoring yang telah dikembangkan: Tingkat Internasional : IPCC GL 2006, Voluntary Carbon Standard (VCS) Tingkat Nasional

: SNI 7645:2010 (Klasifikasi Penutup Lahan) dan SNI 7724:2011 (Pengukuran Karbon Lapangan )

Contoh regulasi terkait sistem MRV adalah MRV dalam pengusahaan hutan dalam rangka implementasi REDD+ di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Ditjen BPK NO.3/2010 Tentang Sistem MRV Pada Pengusahaan Hutan. Pengukuran dihutan tanaman:

1. Inventori Hutan (homogenous, even age):

a. Umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; b. Umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; c. Umur tebang: sampling intensity 1%; Peta digital, Remote Sensing

a. Forrmat: Shapefile (.shp) geographic latitude-longitude coordinates b. a) area dan nomor blok, b) blok dan pusat koordinat, c) jenis tanaman yang ditanam d) tahun penanaman, dan e) persentase tumbuh tanaman 2. Pengukuran di Hutan Alam Inventori Hutan:

a. Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; b. Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; c. Pada umur tebang: sampling intensity 1%; Pada tebang pilih tanam jalur (TPTJ) :

a. Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; b. Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5% ; c. Pada umur tebang: timber cruising 100%; Peta digital

3. Measurement dalam Pemanenan

a. Peta dan tabel isian: blok, volume kayu dan jenis tanaman b. Disupervisi oleh lembaga kehutanan bersertifikat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemanenan hutan dan timber cruising Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

33

c. Timber grading dapat diupload dalam www.puhh.dephut.go.id or www.puhh. dephut.net.

4. Reporting/ Pelaporan

a. Up date setiap tahun b. Data dapat diakses oleh publik c. Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha pemanfaatan hutan

5. Verifikasi

a. Up date setiap tahun b. Data dapat diakses oleh publik c. Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha pemanfaatan hutan

2.4 Overview dan Lessons Learned dari Pembangunan PSP untuk Monitoring Karbon Hutan pada Kegiatan FCPF Tahun 2012 Oleh: Mega Lugina, S.Hut, M.For.Sc Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Tingkat kegawatan perubahan iklim global yang disebabkan oleh emisi karbon ke atmosfer tercermin dalam dokumen Kyoto Protokol dan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menekankan pentingnya usaha ke arah pengurangan emisi karbon serta penyerapan karbon atmosfer.

Kerusakan hutan, kebakaran dan pembalakan liar merupakan aktivitas yang akan menambah jumlah karbon di atmosfer. sebanyak 60% emisi di indonesia disebabkan oleh perubahan lahan dan kebakaran gambut. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan tropis ketiga di dunia berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon. Total emisi Indonesia pada tahun 2006: 1,79 Gt CO2e (termasuk akibat perubahan tutupan lahan dan kebakaran lahan gambut). Lebih dari 60% emisi di Indonesia berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambut (SNC, 2010).

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Dalam rangka penurunan

34


emisi tersebut maka dibuat Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN GRK. RAN-GRK merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi GRK. RANGRK mengamanatkan pemerintah Provinsi untuk menyusun RAD GRK. Hampir semua Provinsi sudah selesai menyusun RAD GRK. Dalam penyusunan RAD GRK informasi cadangan karbon lokal sangat penting untuk diketahui.

Perlu kita ketahui bahwa biomassa hutan sangatlah relevan dengan isu perubahan iklim, karena dari keseluruhan karbon hutan ± 50% diantaranya tersimpan dalam vegetasi hutan, seperti yang terlihat pada gambar dibawah berikut:

Gambar 15. Metodologi pendugaan cadang karbon hutan The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) adalah program yang didanai oleh 18 lembaga donor dan dikoordinasikan oleh World Bank. FCPF menyusun suatu kerangka dan proses persiapan REDD+ yang dapat membantu negara-negara partisipan FCPF dalam melakukan persiapan REDD+. Dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD+, perhitungan cadangan karbon harus berdasarkan tingkat kerincian yang tinggi untuk meningkatkan akurasi perhitungan.

Tujuan pembangunan PSP yang dilakukan oleh FCPF-Puspijak tahun 2012 adalah: 1. Membangun PSP di berbagai tipe hutan di tingkat Provinsi 2. Membangun database cadangan karbon untuk setiap tipe hutan di tingkat Provinsi 3. Melakukan monitoring cadangan karbon hutan di tingkat Provinsi


35

Output dari kegiatan pembangunan PSP ini adalah : 1. Terbangunnya PSP untuk monitoring cadangan karbon di tingkat Provinsi 2. Tersedianya database pertumbuhan pohon pada berbagai tipe hutan 3. Tersedianya database cadangan biomasa dan karbon di 5 carbon pools (AGB, BGB, serasah, nekromas, tanah) di tingkat Provinsi Terdapat 5 (lima) kriteria dalam pemilihan lokasi PSP, yaitu: Aman, Aksesibilitas, Keterwakilan, Keberlanjutan, Status kawasan. Pada tahun 2012, FCPF- Puspijak telah melaksanakan pembangunan PSP di lima Provinsi dengan berbagai tipe hutan. Kelima Provinsi tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Prop. Sumatera Barat telah membuat 15 PSP yang mewakili tipe hutan sekunder, agroforestry dan semak belukar. 2. Prop. Sumatera Selatan telah membuat 12 PSP yang mewakili hutan alam primer, sekunder, hutan rakyat dan hutan gambut sekunder. 3. Prop. Sulawesi Utara telah membuat 22 PSP yang mewakili hutan pantai, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan lumut. 4. Prop. Nusa Tenggara Barat telah membuat 22 PSP yang mewakili hutan pantai, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan lumut. 5. Prop. Maluku telah membuat 12 PSP yang mewakili hutan alam primer dan sekunder. Metode Pelaksanaan Pembangunan PSP yaitu 1) Stratifikasi lapangan, 2) Pembangunan PSP, 3) Pengukuran biomasa pada 5 karbon pool: Permukaan atas tanah, permukaan bawah tanah, serasah dan tumbuhan bawah, tanah, dan kayu mati (nekromas).

2.4.1 Cadangan karbon di Nusa Tenggara Barat Cadangan karbon terbesar di HKm Santong yaitu di hutan primer, diikuti hutan sekunder dan hutan terdegradasi. Untuk lokasi di KHDTK Rarung, cdangan karbon terbesar terdapat pada plot yang mewakili ekosistem ampupu dan yang terendah pada plot vegetasi campuran. Untuk PSP di lokasi hutan mangrove Jerowaru Lombok Timur karbon tertinggi terdapa pada hutan mangrove vegetasi rapat, diikuti hutan mangrove vegetasi sedang dan karbon terendah terdapat di mangrove vegetasi rusak.

36


Gambar 16. Plot Inventarisasi pohon dan Destrukctive Sampling 2.4.2 Cadangan karbon di Ambon Cadangan karbon terbesar yaitu di hutan primer Pulau Ambon ebesar 445 ton C/ha dan karbon terendah di hutan sekunder Pulau Seram.

2.4.3 Cadangan karbon di Sumatera Selatan Hasil perhitungan yang dilaporkan belum selesai dan masih merupakan hasil dalam bentuk berat basah biomasa. Masih perlu menyelesaikan perhitungan biomasa kering dan cadangan karbon dari kelima pool karbon. Monitoring PSP atau pengukuran ulang di tahun 2013 akan dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari DIPA Puspijak tahun 2013. Untuk tahun-tahun berikutnya monitoring PSP diharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengukuran karbon hutan (Balai Penelitian Kehutanan, Dinas Kehutanan, BPKH, dll.) Untuk itulah besok kita akan melakukan FGD pasca 2014, akan sayang sekali jika PSP tidak dilakukan pengukuran ulang. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

37

Monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF (2015) dilakukan setiap 3 tahun sekali. Laporan hasil monitoring PSP diserahkan kepada para pihak terkait dan Puspijak.

Kita banyak mendapat saran untuk melakukan pelatihan tentang pengukuran biomasa hutan di tingkat masyarakat, perlu dilakukan monitoring cadangan karbon hutan secara periodik dan perlu melibatkan pengelola kawasan, masyarakat sekitarnya dan Perlu membangun PSP di kawasan yang belum terwakili ekosistemnya. Tantangan kedepan untuk PSP ini adalah Strategi pengelolaan dan pembiayaan monitoring PSP FCPF pasca 2014 yang memerlukan komitmen pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran, Rancangan sistem pemantauan karbon hutan FCPF dan Harmonisasi sistem pemantauan karbon hutan FCPF dengan tools-tools lain terkait dengan carbon accounting.

38


BAB 3

Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi


39

3.1 Integrasi National Forest Inventory (NFI) ke dalam Sistem Monitoring Karbon Hutan yang Akan Dibangun di Daerah Oleh: Dr. Ernawati, M.Sc – Direktorat IPSDH, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.1.1 Inventarisasi hutan klaster TSP/PSP 1992-2014 TSP dan PSP bukan merupakan barang baru di Kemenhut, sejak tahun 1985 pada saat itu telah dibangun 2376 TSP/PSP. Jarak antar plot inventarisasi hutan nasional adalah 20 km x 20 km.

Gambar 17. Peta Sebaran Klaster TSP/PSP Dalam proses Data TSP/PSP perlu dilakukan validasi dan verifikasi data. Validasi dan verifikasi data dilakukan pada tahun 2012 dan 2013.Dari pengukuran PSP dapat ditentukan Jatah Produksi Tebangan (JPT) dari masing-masing HPH.Kemudian pada tahun 2005 JPT di Drop Out menjadi IHMB yang berada di Direktorat Jenderal


41

Bina Usaha Kehutanan (Dirjen BUK). Ditjen IPSDH kembali pada NFI yang membagi kawasan hutan menjadi 20x20 km. Pengukuran terestrial (TSP/PSP)

Checking: 1. Format data 2. Informasi klaster

Validasi data

Analysa data Cross check: 1. Kebenaran data sesuai dengan referensi lainnya; 2. Kebenaran data dng penggunaan lainnya (citra, landsat, alos, dll)

Verifikasi data

1. 2. 3. 4.

Perolehan data: Data potensi hutan Data biomassa hutan; Data karbon stok hutan; Data ekosistem; dll

Gambar 18. Proses PengukuranPSP dan TSP saat ini

Peta lokasi dan Peta penutupan lahan

Cek jumlah klaster/plot yang diukur bandingkan dengan luasan

Cek pengukuran di lapangan (sesuai??)

Peta kerja (termasuk mencapai lokasi)

Cek hasil inventarisasi hutan

Cek pembagian petak (sesuai dengan methode klaster?

Cek lokasi klaster di atas peta (peta induk Klaster)

Cek Nilai potensi kayu

Cek pengukuran kayu di bawah diameter 20 cm

Cek teknik pengambilan sample (sistematik, jalur, stratifikasi)

Cek Jenis dan diameter kayu yang diukur

Teknik inventarisasi hutan

Cek informasi lainnya (tanah, iklim, topografi dll)

Gambar 19. Langkah Verifikasi dan Validasi Hasil Inventarisasi Hutan

42


Jumlah PSP dan TSP di Kawasan Indonesia yang berada dibawah pengawasan BPKH Wilayah I sampai dengan Wilayah XVII pada tahun 2011 sebanyak 277 plot, pada tahun 2012 sebanyak 625 plot dan pada tahun 2013 sebanyak 619 plot. Pada tahun 2014 jangkauan akan diperluas hingga BPKH Wilayah XXII dengan jumlah 599 plot TSP/PSP. Untuk wilayah Sulawesi Utara berada dalam pengawasan BPKH wilayah VI Manado yang jumlahnya pada tahun 2011 sebanyak 23 plot, pada tahun 2012 sebanyak 59 plot, pada tahun 2013 sebanyak 26 plot dan pada tahun 2014 direncanakan sebanyak 25 plot. Inventarisasi terdiri dari enumerasi dan re-enumerasi. Enumerasi dilakukan pada areal tidak atau belum pernah diukur, sedangkan re-inumerasi merupakan pengukuran ulang. Inventarisasi nasionaldilakukan secara terestris atau langsung datang ke lapangan dan dipadukan dengan citra satelit sebagai upaya untuk cross check.

INPUT: -

OUTPUT: - PETA TEMATIK - INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN - HASIL ANALISIS LAIN

PETA SPASIAL + DATA ATRIBUT BATAS ADMINISTRASI LAND COVER BATAS HPH GRID TSP/PSP

GIS AUXILIARY DATA

PENUTUPAN LAHAN/ PENGGUNAAN LAHAN

VOLUME TEGAKAN & HUBUNGAN DENGAN STRATIFIKASI

DAFTAR GRID KLASTER + STRATA

DATA UNTUK UJI COBA

DIAS

FDS Program Pengolahan Data TSP/PSP

OUTPUT : - HARD COPY INDERAJA - MOSAIK INDERAJA INPUT : - DATA INDERAJA (DIGITAL) - DATA UNTUK UJI COBA

OUTPUT : - STATISTIK SUMBER DAYA HUTAN

INPUT : - MASTER FILE DATA LAPANGAN

Kedepannya Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan akan membangun portal data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana data dapat diakses oleh publik.


43

Melaksanakan analysa potensi tegakan, biomassa, carbon dan ekosistem tingkat nasional

Nasional (Dit IPSDH)

Tingkat BPKH

Melaksanakan IH Melaksanakan entry data Melaksanakan analysa potensi tegakan,bimassa, ekosistem, carbon provinsi

PORTAL DATA

1. 2. 3.

USERS

Gambar 20. Gambar Langkah ke depan yang akan dilakukan Ditjen IPSDH PersiapandanPengu mpulan Data Hasil Inventarisasi Tegakan

Citra

Pengkonversian Nilai Dijital

Perhitungan VolumedanBiomassa

Nilai backscatter/reflektansi

Dimensi Tegakan dan Nilai Biomassa Overlay Data

Analisis Statistik dan Penyusunan Model Pendugaan Potensi dan Biomassa Model Terbaik

Perhitungan Overall Accuracy dan Kappa Accuracy

Pembuatan Peta Sebaran potensi dan Biomassa

Selesai

Gambar 21. Gambar TahapanPelaksanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peta Biomassa Neraca Sumberdaya Hutan merupakan gabungan antara Manajemen hutan yang baik dengan Regulasi dan Pemikiran Pro Lestari yang akan membentuk Manajemen 44


Hutan Lestari. Manajemen Hutan yang baik dapat dilihat dari pemantapan kawasan, manajemen pengelolaan dan metode silvikultur yang digunakan. Untuk regulasi dan pemikiran pro lestari dapat lakukan dengan mendukung program REDD+, Penurunan Emisi GRK, Moratorium Hutan, Jasa Lingkungan dan Upaya minimalisasi degradasi dan deforestasi. Dalam rangka mendukung REDD++ diperlukan kelengkapan yang menunjang, diantaranya Sistem Distribusi Manfaat (BDS), sistemMonitoring Reporting and Verification (MRV), Penentuan Reference Emission Level (REL), peningkatan Safeguards, penguatan Institution dan Policy.

3.2 Potensi Penyelarasan INCAS Dan NFMS Serta Perannya Terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi Di Tingkat Provinsi Oleh: Dr. Haruni Krisnawati, FORDA INCAS merupakan singkatan dari Indonesian National Carbon Accounting System. Sistem ini merupakan sistem perhitungan karbon yang didisain untuk Mengukur (Measured (M)) emisi dari lahan hutan di Indonesia pada skala nasional (wall-to-wall coverage) secaraperiodik (annual basis) Sistem ini pertama kali didesain tahun 20092010 yang merupakan kerjasama antara Indonesia – Australia. Tergantung pada tujuannya, hasil pengukuran/penghitungan emisi ini dapat dilaporkan (Reported (R)) untuk keperluan Nasional/domestik yang mendukung kebijakan pemerintah, implementasi dan target mitigasi, untuk keperluan internasional dapat dijadikan sebagai dasar pelaporan ke UNFCCC, REDD+, pasar karbon maupun komitmen penurunan emisi. Hasil pelaporan tingkat emisi selanjutnya dapat diverifikasi (Verified (V)) seberapa besar kredibilitasnya. INCAS mengembangkan perhitungan karbon nasional dengan memonitor perubahan luas hutan dan perubahan stok karbon hutan (dari perubahan penggunaan lahan dan aktifitas manajemen). INCAS dikembangkan mengikuti panduan praktis internasional untuk perhitungan karbon dari sector berbasis lahan dan dengan fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan berbagai pelaporan emisi tahunan Indonesia.

Net emisi merupakan perkalian antara faktor emisi dengan data aktivitas. Data aktifitas diperoleh melalui sistem satelit monitoring lahan sedangkan untuk faktor emisi dapat diperoleh dari hasil inventory/ field measurement.


45

INCAS didisain berdasarkan pada empat modul informasi utama (A, B, C, D), dan satu modul (E) yang mengintegrasikan semua data untuk mengkuantifikasi emisi. Modul tersebut diantaranya: 1. 2. 3. 4.

Klasifikasi biomasa Analisis perubahan tutupan lahan. Klasifikasi tingkat gangguan hutan Pendugaan stok karbon

Data utama untuk analisis berasal dari : 1. 2. 3. 4.

Data remote sensing/citra satelit Data inventarisasi/pengukuran hutan Data terkait iklim dan geofisik Data manejemen

Model Perhitungan dan Pelaporan Karbon Incas dapat dilihat pada gambar dibawah ini Land cover change data

Climate data

Land use/ managmnt data

Carbon Accounting and Reporting Model

Biomass and Growth data

Soil data including peatlands

Gambar 22. Model Perhitungan dan Pelaporan Karbon Incas

46


Alur pikir INCAS adalah mengadopsi full carbon accounting dari Australia tetapi semua input data yang digunakan adalah data yang ada dan sesuai kondisi yang ada di Indonesia. Carbon model operation dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 23. Carbon model operation Progress kegiatan INCAS sampai saat ini adalah sudah menyelesaikan analisis perubahan tutupan lahan hutan untuk Kalimantan, Sumatera dan Papua, sedangkan data on going adalah Sulawesi. Provinsi contoh untuk kegiatan ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah. National Forest Monitoring System (NFMS) dikembangan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang mencakup inventarisasi hutan, monitoring hutan, networking data spasial dan pemetaan.


47

Gambar 24. Potensi INCAS 1. Komponen utama sistem MRV untuk REDD+ 2. Memonitor perubahan tahunan emisi dan serapan dari sector berbasis lahan 3. Mengkuantifikasi dampak praktek-praktek penggunaan lahan dan hutan di Indonesia terhadap stok karbon, emisi dan serapan 4. Memberikan dasar (secara ilmiah dan teknis) dalam penyusunan kebijakan dan mempromosikan kepentiangan Indonesia dalam forum international 5. Memberikan input yang diperlukan untuk menyusun scenario tingkat emisi acuan (REL/RL) yang dapat dipercaya 6. Didisain untuk menghasilkan output yang diperlukan untuk pelaporan emisi GRK secara nasional dengan implementasi sub-nasional 7. Mendukung Sistem Pemantauan Hutan Nasional (National Forest Monitoring System (NFMS)) dalam membuat kebijakan bagaimana mengelola emisi GRK dari hutan dan mengelola hutan Indonesia dengan baik.

48


3.3 Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP Lain di Provinsi Sulawesi Utara Oleh: Ir. Sipayung, BPKH Wilayah VI Manado UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pada bagian III UU No. 41 Tahun 1999 yaitu Penguasaan Hutan, pasal 4 ayat 2 “wewenang mengurus” hutan adalah pemerintah. Pada Bab III pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa kegiatan pengurusan hutan meliputi (a) Perencanaan Kehutanan, (b) Pengelolaan hutan, (c) Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan, serta Penyuluhan kehutanan, (d) Pengawasan. Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Inventarisasi Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Penyusunan Rencana Kehutanan

Inventarisasi hutan yang dilakukan Ditjen Planologi berdasarkan Inventarisasi Nasional atau National Forest Inventory (NFI) telah dilaksanakan sejak tahun 1989. Dasar-dasar dalam pelaksanaan inventarisasi terdiri dari dasar umum dan dasar teknis. Dasar-dasar umum dalam pelaksanaan Inventarisasi hutan yaitu:

1. UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan 2. Permenhut No. P. 57/Menhut-II/2007 tgl 14 Sep. 2010 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan 3. Permenhut No. P. 42/Menhut-II/ 2010 tgl 14 Sep. 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 4. Permenhut No. P. 16/Menhut-II/2013 tgl 26 Peb. 2013 tentang Perubahan ketiga atas Kepmenhut No. : 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan


49

Dasar-dasar teknis terkait pelaksanaan inventarisasi yaitu: 1. Juknis Enumersi TSP/PSP (Pusat Inventarisasi Dan Perpetaan Kehutanan, Baplan Kehutanan Dephut. Jakarta, 2007). 2. Surat Kapus Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan No. S. 547/VII/ Pusin-2/2007 tgl 19 Sep. 2007 hal Peta Redesign TSP/PSP Prov. Sulawesi Utara.

3.3.1 Pelaksanaan Permanent Sample Plot (PSP) 3.3.1.1 Desain TSP/PSP TSP/PSP dibuat pada tahun 90-an yang sampai saat ini terus dipantau. Dana untuk kegiatan ini selalu ada dan konsisten. Tujuan pembangunan TSP adalah untuk menduga volume, mengetahui kondisi tegakan serta distribusi spesies dan biodiversity. 1 (satu) TSP memiliki 9 (sembilan) track, 1 track berukuran 100 X 100 m, jarak antar track adalah 500 m, jadi 1 klaster berukuran 1300 x 1300 m atau 1 kluster dapat mengcover 169 ha (Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan).

Gambar 25. Gambar Desain TSP

50


Dalam 1 kluster TSP, track yang berada di pusat yang atau pada gambar diatas track 5 dirInci kembali menjadi PSP. Kegunaan PSP adalah untuk mengetahui perubahan sumberdaya hutan dan mengetahui riap pertumbuhan 4 sampai 5 tahun kedepan. Dalam 1 PSP yang berukuran 100 x 100 m dibagi lagi menjadi 16 Record Unit (RU) sehingga 1 RU berukuran 25x25 m.

Gambar 26. Rinci Gambar Desain TSP Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

51

Gambar 27. Peta Sebaran TSP/PSP di Provinsi Sulawesi Utara Peta sebaran PSP di Provinsi Sulawesi Utara ini didasarkan pada Surat Kepala Pusat Inventarisasi Dan Perpetaan Kehutanan No. S. 547/VII/Pusin-2/2007 tanggal 19 September 2007 perihal Peta Redesign TSP/PSP Prov. Sulawesi Utara. Jumlah klaster sebanyak 39 klaster yang terdiri dari 9 klaster lama dan 30 kluster baru. Dari gambar peta diatas dapat dilihat simbol yang berwarna ungu merupakan titik pengukuran pada tahap awal di provinsi Sulawesi Utara dengan koordinat yang jelas dimana enumerasi dilakukan.Pada awalnya jarak antar plot yang dibuat adalah sebesar 20 km, namun karena adanya deforestasi jarak dirapatkanatau di redesign menjadi per 10 km. Kedepannya, apabila deforestasi semakin tinggi maka jarak antar plot pun akan dibuat semakin dekat. Penjagaan lokasi PSP BPKH tidak dilakukan karena ingin mengetahui dinamika hutan ada.

52


Tabel 6. Tabel Rincian Sebaran PSP pada tiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. No

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jumlah Klaster

Bolmong Bomut Bolsel Boltim Minahasa Minut Kepulauan Talaud Bitung Tomohon Minsel Mitra Sangihe Sitaro Manado Jumlah

11 7 9 5 1 3 1 1 1 39

Terdapat perbedaan antara PSP yang dibangun oleh Ditjen Planologi dan PSP yang dibuat oleh Litbang. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: No

Uraian

Planologi

Litbang

1

Kondisi

Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) : • Enumerasi (20 x 20 Km) • Re – Enumerasi • Redesign (10 x 10 Km)

2

Metode

Sistematis

Stratifikasi – purposive random sampling

3

Ukuran Sampel

• • • • •

• • • • •

Pohon (sensus) 100 x 100 m Tiang rad. 5 m dr pusat RU/plot Pancang rad. 2 m dr pusat RU/plot Semai rad. 1 m dr pst RU/plot Rotan (ank rad. 5 , rad 10 dws)

Tipe ekosistem : Pantai, dtran rndh, dtrn tinggi dan lumut

Pohon 20 x 20 m Tiang 10 x 10 m Pancang 5 x 5 m Semai, tbh bw & serasah 1 x 1 m Nekromasa 10 x 20 m ( ky mati & phn mt)


53

No

Uraian

Planologi Pohon ( Ø dbh, Tbbc dan TT, jenis) Tiang (Ø dbh, jenis) Pancang ( jml, jenis ) Semai ( jml, jenis ) Rotan, ank ( jml,jenis). Dws (pjg, jml,jenis)

Litbang

4

Parameter

• • • • •

• • • • • •

Pohon (Ø dbh & jenis, Tinggi) Tiang (Ø dbh, jenis, Tinggi) Pancang (dbh, jenis, Tinggi) Semai ,tbh bw & serasa (berat) Kyu mati (dbh, ujng & pngkl) Akar

5

Periode

4-5 tahun

Tiap tahun

6

Output

Riap, vol

Basis data cadangan carbon & perubahanya

Pengintegrasian PSP antara yang dimiliki Ditjen Planologi dengan Litbang dapat dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengolahan data. Pada tahap persiapan BPKH dan BPK Manado bisa mempersiapkan sample plot yang akan diukur pada waktu yang sama agar transparan dan efektif. Pada saat pelaksanaan pengukuran, tim/regu yang terlibat pengukuran dapat digabungkan. Pada saat pengolahan data, dapat dilakukan sharing data untuk data pada tingkat pohon.

Degradasi hutan di Sulawesi Utara menyebabkan 14 Klaster yang dibangun pada tahun 1989 hanya tersisa 9 pada tahun 2013 ini. Pengintegrasian pelaksanaan PSP merupakan upaya positif yang harus dilaksanakan dengan serius dan memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk singkronisasi data. Pengintegrasian pelaksanaan PSP ini perlu dukungan dan regulasi agar tidak tumpang tindih tugas dan kewenangan.

3.4 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan Oleh: Dr. Johny S. Tasirin, Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Sam Ratulangi, Manado Kebijakan dalam menghadapi climate change adalah Mitigasi dan Adaptasi. Adaptasi adalah upaya menyesuaikan dengan perubahan sedangkan Mitigasi adalah upaya mencegah atau menghentikan perubahan iklim. Upaya yang harus dilakukan terkait adaptasi perubahan iklim dari berbagai aspek diantaranya:

54


3.4.1 Sumber-sumber air dan pengelolaannya Menghindari risiko akibat ketidakpastian hidrologi

3.4.2 Ekosistems 1. Mencegah kepunahan tumbuhan dan satwa 2. Mencegah perubahan struktur dan fungsi ekosistem 3. Mencegah menghilangnya jasa ekosistem

3.4.3 Pangan, sandang dan produk kehutanan Mengantisipasi pengubahan kultivar dan waktu tanam

3.4.4 Daerah pantai dan pesisir Meningkatkan kapasitas adaptasi

3.4.5 Industri dan settlement 1. Kesiagaan bencana terutama di daerah pantai dan medan banjir 2. Peningkatan kapasitas bagi industri yang sensitif terhadap iklim

3.4.6 Kesehatan Masyarakat Mengantisipasi perubahan distribusi penyakit. Sedangkan upaya yang harus dilakukan terkait mitigasi perubahan iklim dari berbagai aspek diantaranya:

3.4.7 Menangkap karbon (dan Gas Rumah Kaca lainnya) 1. Penghutanan 2. Produksi biologi berwawasan lingkungan (laut dan darat) 3. Memelihara keanekaan hayati (laut dan darat)

3.4.8 Mengurangi emisi 1. Hemat energi 2. Meningkatkan efisiensi

3.4.9 Mengembangkan energi alternatif 1. Biofuel 2. Energi Surya Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

55

3.4.10 Mengubah gaya hidup Produktif dan Pengamatan hutan untuk akumulasi karbon dapat dilihat dari aspek: 1. Tumbuhan, berada pada tipe vegetasi apa dan kondisi lantai hutan 2. Satwa, merupakan konsumen primer (herbifora) atau konsumen sekunder (karnifora) 3. Dekomposisi, yang dipengaruhi variasi musim, elevasi dan variasi ekosistem Berikut adalah gambar untuk skema hutan untuk akumulasi karbon. Pohon

Standing Biomass

Lantai Hutan

Predictive Trending Carbon Balance

Konsumer primer (herbifora)

Ecosystem Contribution

Konsumer sekunder (karnifora) Variasi Musim

Carbon Equivalent

Elevasi

Net Carbon Equivalent

Variasi Ekosistem

Organisme Ekosistem

Serasah Debris Sosial

Perguruan Tinggi Badan/Balai Penelitian Dinas Kehutanan BKSDA Taman Nasional BPKH BPDAS Lingkungan Hidup

Akumulasi Biomasa Laju Dekomposisi Neraca Karbon Sinkronisasi Data Diseminasi Hasil

Bappeda

Gambar 28. Skema hutan untuk akumulasi karbon Karakteristik bentangan Sulawesi Utara dapat dijadikan sebagai Laboratorium untuk Studi Global. Sulawesi Utara memiliki Keanekaragaman hayati dengan tingkat keunikan yang tinggi, Variasi ekosistem yang kompleks, Keunikan geologis dengan tanah dalam pengaruh vulkanik, Tingkat alterasi lahan tinggi dan Potensi restorasi alami tinggi.

56


BAB 3

Kesimpulan dan Rekomendasi


57

4.1 Kesimpulan Workshop ini telah berhasil merumuskan strategi pengelolaan PSP secara berkelanjutan, terciptanya persamaan persepsi tentang peran dan tanggung jawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.

4.2 Rekomendasi 1. Perlu ada pengenalan/sosialisasi lebih lanjut mengenai PSP dan signifikansinya bagi daerah 2. Pihak yang menjadi lead atau yang bertanggung jawab sebagai koordinator atas pengelolaan PSP adalah Bappeda dan BPKH 3. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan PSP perlu didukung dengan Komitmen semua pihak, Kebijakan pemerintah (pusat), Sosialisasi dan pelatihan, PSP dijadikan sebagai pelengkap sertifikasi para pemegang ijin dan Penambahan jumlah PSP 4. Perlu ditetapkan kebijakan dari pusat untuk membuat sistem monitoring & pelaporan PSP yang akan dikoordinasikan oleh pihak penanggung jawab (Bappeda & BPKH) 5. Sistem pendanaan PSP di masa yang akan datang dapat didanai dari: a. Pihak pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan (APBN & APBD) b. Pihak swasta sebagai kewajiban internal c. Bantuan asing dapat diupayakan melalui akuntabilitas dan transparasi yang jelas 6. Koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan RAD GRK dan SRAP REDD+ yang masih lemah perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi antar pokja menjadi pokja lintas sektoral yang saling mengisi dan mudah di akses. 7. Perlu dikumpulkan data dan informasi setiap tipe ekologi, citra resolusi sangat tinggi, data lingkungan/biofisik untuk mendukung kelengkapan data terkait penyusunan RAD- GRK 8. Perlu dilakukan training dalam rangka monitoring karbon hutan 9. Perlunya clearing data peta Provinsi Sulawesi Utara 10. Aktor yang terlibat dalam monitoring Karbon Hutan: a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota


59

b. UPT Kemenhut: BKSDA, Taman Nasional, BPKH, BPK Manado c. Akademisi d. Para Pemegang Ijin IUPHHK 11. Koordinator pelaksanaan monitoring karbon hutan di Provinsi Sulawesi Utara adalah BAPPEDA 12. Draft SK monitoring karbon hutan akan dibuat oleh Dinas Kehutanan dan di koordinasikan dengan BAPPEDA dan pihak terkait.

60

Kesimpulan dan Rekomendasi

Lampiran

Lampiran 1. Agenda Kegiatan AGENDA KEGIATAN LOKAKARYA STRATEGI MONITORING PSP DI TINGKAT PROVINSI MANADO, 20-21 AGUSTUS 2013 Waktu

Agenda

Pembicara

Penanggungjawab

Hari I: 20 Agustus 2013 07.30 – 08.00

Registrasi

Panitia

08.00 – 09.00

Acara Pembukaan • Doa • Arahan dan Sambutan • Keynote Speech • Pengantar Penyeleggara Pengantar Kapuspijak • Sambutan Dishut

Panitia BPK Manado Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Reformasi Birokrasi Kapuspijak Dinas Kehutanan

09.00 – 12.00

Sesi 1: Strategi Monitoring PSP untuk mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi

09.00 – 10.00

Presentasi: 1. Strategi dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mencapai Target Penurunan Emisi: Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2. Overview dan Lessons Learned Pembangunan PSP FCPF tahun 2012

Ir. Royke O. Roring, M.Si, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara

Moderator: Dr. John Tasirin Notulis: Galih Kartikasari, S.Hut.M.Sc., Ratna Widyaningsih, S.Kom

Mega Lugina, S.Hut., M.For. Sc

3. Program dan Kegiatan Daerah Dr. Ir. Mahfudz, MP. untuk Mencapai Target Penurunan Emisi : Pengalaman Pembangunan PSP dan Rencana Pengelolaan PSP pasca 2014 di Provinsi Sulawesi Utara 4. Konsep dan metode sistem Dr. I Wayan S. Dharmawan MRV dalam REDD+ 10.00 – 10.30

Diskusi

10.30 – 12.00

Sesi 2: Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang terintegrasi dan partisipatif di Provinsi

10.30 – 11.30

Presentasi: 1. Integrasi National Forest Dr. Ernawati, Direktorat Inventory (NFI) ke dalam Sistem IPSDH, Ditjen Planologi Monitoring Karbon Hutan yang akan dibangun di Daerah

Moderator: Ir. Achmad Pribadi, M.Sc Notulis: Leni Wulandari, S.Hut., Elisda Damayanti, S.Hut.


63

Waktu

Agenda

Pembicara

2. Potensi Penyelarasan INCAS dan NFMS serta perannya terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi di Tingkat Provinsi

Dr. Haruni Krisnawati

3. Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP lain di Provinsi Sulawesi Utara

Ir. Sipayung, BPKH Wilayah VI Manado

Penanggungjawab

4. Peran dan Tanggung Jawab para Dr. John Tasirin Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan 11.30 – 12.15

Diskusi

12.15 – 12.20

Pembentukan kelompok FGD dan briefing untuk hari ke-2

12.20 – 13.30

ISHOMA

Panitia

13.30 – 15.30

FGD Kelompok 1: Strategi Pengelolaan PSP di Tingkat Provinsi

Fasilitator Kelompok 1: Dr. Martina Langi Notulis: Galih Kartikasari, S.Hut.M.Sc., Ratna Widyaningsih, S.Kom.

Kelompok 2: Rancangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Tingkat Provinsi

Fasilitator Kelompok 2: Dr. I Wayan Susi Dharmawan Notulis: Bayu Subekti, SIP., M.Hum, Leni Wulandari, S.Hut.

15.30 – 15.45

Coffee Break

15.45 – 16.45

Sidang Pleno

Moderator: Ir. Achmad Pribadi, M.Sc.

16.45 – 17.00

Perumusan Hasil Lokakarya

Ir. Retno Maryani, M.Sc Bayu Subekti, SIP., M.Hum

Hari II: 21 Agustus 2013 08.00 – 08.30

Berkumpul di depan hotel dan Persiapan

08.30 – 10.00

Perjalanan menuju PSP

10.00 – 12.00

Peninjauan PSP dan Kegiatan Penanaman

12.00 – 13.00

ISHOMA

13.00 – 13.30

Penutupan

13.30 – 14.30

Perjalanan Kembali Ke Manado

64

Agenda Kegiatan

Panitia

Lampiran 2. Presentasi 1. Strategi dan kebijakan provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai target penurunan emisi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK MENCAPAI TARGET PENURUNAN EMISI : Pengalaman dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) OLEH : IR. ROYKE O. RORING, MSi

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA MANADO, 20 AGUSTUS 2013

1

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 1.

2.

Wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global/ emisi GRK secara sukarela  Komitmen Presiden RI dalam G20 Meeting (Pittsburg, September 2009)  26%  unilateral/upaya sendiri  41%  Upaya sendiri dan dukungan internasional RAN-GRK: Pendekatan ganda guna mengalokasikan upaya-upaya mitigasi

Sektoral

Regional

• • • • • •

Pertanian; Kehutanan Lahan Gambut; Energi dan Transportasi; Industri, Limbah; Kegiatan pendukung lainnya

Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD –GRK)

2


65

3

Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

26%

26+15=41%

Upaya sendiri

Upaya Sendiri dan Dukungan internasional

PERPRES 61/2011 TTG RAN GRK INPRES 71/2012 TTG IVENTARISASAI GRK SEB MENDAGRI BAPPENAS KEMEN LH

3

PERAN PEMERINTAH

Pemerintah (Government) PUSAT

DAERAH

Pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan secara nasional Memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional Melalui

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing 4

66

Presentasi

3

PERAN PROVINSI KE KAB/KOTA

KAB/KOTA DI WIL.NYA

PROVINSI PERAN PROVINSI mengoordinasikan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Ketentuan PP No. 23 tahun 2011 & PP 19 (Gub sbg wakil pem pusat) 5

KETERKAITAN ATURAN DG PENURUNAN EMISI GRK

UU No.26 Thn 2006 TTG PR

UU No. 32 Thn 2004 (Pemerintahan Daerah)

UU No. 32 Thn 2009 (PPLH)

PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan)

UU No. 41 Thn 1999 TTG KEHUTANAN

UU No. 41 Thn 2009 TTG PLP2B

Lampiran PP

PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD)

PERPRES No. 61 Thn 2011 TTG RAN GRK

SUBSTANSI PENURUNAN EMISI GRK

SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait

Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI

6


67

Hubungan kebijakan Pemerintah dengan Pemda dalam pencapaian penurunan EGRK

Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Daerah (UU No. 32 tahun 2004)

PERPRES 61/11 TTG GRK

GUBERNUR Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) (PP No. 38 Tahun 2007 )

Organisasi Daerah (PP No. 41 tahun 2007)

7

Tim Koord.Penyusun RAD-GRK P. Jawab : Gubernur Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Kepala Bappeda Anggota : Kepala SKPD tergabung dalam Pokja-pokja

RAD – GRK (Peraturan Gubernur Nomor: 56 Tahun 2012)

Tahapan Perencanaan Daerah Permendagri No.54 / 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 / 2008 (RKPD/RPJMD/RENSTRA SKPD)

ISSUE PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI URUSAN WAJIB URUSAN

U R U S A N B E R S A M A

LINGKUNGAN HIDUP(PERUBAHAN IKLIM) UU No.32 TAHUN 2004

MENJADI URUSAN WAJIB DAERAH PP No.38 / 2007 : PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERPRES 61 / 2011

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PP No.41 / 2007

PERENCANAAN DAERAH PP No.8 / 2008 PERMENDAGRI No.54 / 2010: RKPD/RPJMD/RENSTRA SKPD

APBN : DAK-LH Luar Negeri Masyarakat/ Swasta

8

68

PRESIDEN KOMITMEN INTERNASIONAL RAN – GRK

Presentasi

PERGUB RAD-GRK

GUBERNUR

APBD BUPATI / WALIKOTA

Stakeholder lainnya

RAD-GRK DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PROVINSI) RPJPN

APBN

RPJMN RAN-GRK

RAD -GRK

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

APBD

9

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULUT DALAM RANGKA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA. PERATURAN GUBERNUR NOMOR. 56 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROV. SULUT 10


69

I. SEKTOR KEHUTANAN 1. Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Spasial

11

12

70

2. Penataan Ruang untuk kejelasan dan kepastian wil;ayah berbasis spasial 3.Memperbaiki kriteria dan standard pengelolaan hutan lestari 4. Penguatan kelembagaan KPH agar bisa secara operasional sampai pada tingkat tapak. 5. Memasukkan aturan-aturan lokal (aturan adat) dalam kebijakan daerah. 6. POKJA sebagai Forum Koordinasi dan bukan eksekutor, yang akan memberikan rekomendasi dan menggerakkan para pihak di daerah.

II. SEKTOR TRANSPORTASI YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2013 INI, SBB : 1. PELATIHAN SMART DRIVING SEBESAR 0,003 CO2eg 2. PENGEMBANGAN BUS RAPID TRANSIT (BRT)/TRANS KAWANUA SEBESAR 0,029 CO2eg 3. ANDALALIN (ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS) SEBESAR 0,082 CO2eg. 4. ATCS SEBESAR 0,066 CO2eg 5. AWAK KENDARAAN UMUM TELADAN (AKUT) SEBESAR 0,003 CO2eg. 7. PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN JALAN SEBESAR 0,002 CO2eg. 8. PEREMAJAAN ARMADA ANGKUTAN UMUM 0,021 CO2eg TAHUN 2016.

Presentasi

III. SEKTOR ENERGI KEGIATAN AKSI MITIGASI DILAKUKAN DENGAN PEMNFAATAN ENERGI TERBARUKAN (OFF GRID) DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SOLAR HOME SYSTEM (PLTS SHS) DAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PENERANGAN JALAN UMUM (PLTS PJU). DARI PROPGRAM DAN KEGIATAN TERSEBUT, PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA YANG BERHASIL DICAPAI PADA TAHUN 2011 ADALAH SEBESAR 54,24 TON CO2e DAN PADA TAHUN 2012 ADALAH SEBESAR 84,58 TON CO2e. 13

IV. SEKTOR LIMBAH

Program Mitigasi yang dilakukan dalam menurunkan emisi GRK dari sektor limbah : 1. Minimasi Sampah dengan cara penambahan jumlah TPST 2. Rehabilitasi TPA 3. Penggunaan Jamban Septic Tank dan IPAL Komunal 14


71

KEMAJUAN RAD SULAWESI UTARA SEKTOR LIMBAH

• SK GUB. TTNG POKJA RAD GRK SULUT • PERSIAPAN PELATIHAN INVENTARISASI RAD GRK SULAWESI UTARA MELIBATKAN KABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI TERKAIT PROVINSI • PENGUMPULAN DATA • ANALISIS DATA MENGGUNAKAN WORKSHEET / EXCEL • MENDAPATKAN DATA BAU SEKTOR LIMBAH • PENYUSUNAN MITIGASI EMISI GRK

KATA AKHIR  KEBERHASILAN PENURUNAN GRK SANGAT TERGANTUNG

DARI KEPASTIAN PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMDA, DPRD MAUPUN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENDANAANNYA.  PENGUATAN TIM KOORDINASI DI TK PROPINSI SEBAIKNYA DITUNJANG DG KEBERADAAN TIM KOORDINASI DI TK KAB/KOTA.  RENCANA TARGET CAPAIAN PENURUNAN GRKD TERINTGRASI KEDALAM DOKRENDA.  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA UMUM MAUPUN TEKNIS DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG DAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA. 16

72

Presentasi

TERIMA KASIH 17

2. Overview dan Lessons Learned dari Pembangunan PSP untuk Monitoring Karbon Hutan pada Kegiatan FCPF Tahun 2012

OVERVIEW DAN LESSONS LEARNED DARI PEMBANGUNAN PSP UNTUK MONITORING KARBON HUTAN PADA KEGIATAN FCPF TAHUN 2012

Disampaikan pada Lokakarya Strategi Monitoring PSP di Tingkat Provinsi Manado, 20-21 Agustus 2013

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN


73

LATAR BELAKANG •

• •

• • •

Perubahan iklim  berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan tropis ketiga di dunia  berpotensi menjadi negara penyerap emisi karbon. Total emisi Indonesia pada tahun 2006: 1,79 Gt CO2e (termasuk akibat perubahan tutupan lahan dan kebakaran lahan gambut). Lebih dari 60% emisi di Indonesia berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambut (SNC, 2010). Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Perpres No. 61/2011 tentang RAN GRK mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun RAD GRK. Pentingnya informasi cadangan karbon lokal dalam penyusunan RAD GRK.

LATAR BELAKANG MENGAPA BIOMASA HUTAN SANGAT RELEVAN DGN ISU PERUBAHAN IKLIM ? FOTOSINTESIS FOTOSINTAT PENYUSUN BIOMASSA Penggunaan beberapa metodologi untuk pendugaan cadangan karbon hutan (VCS, IPCC GL 2006 dan lain-lain)

74

Presentasi

PENDUGAAN CO2

SNI 7724

LATAR BELAKANG  The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) adalah program yang didanai oleh 18 lembaga donor dan dikoordinasikan oleh World Bank.  FCPF menyusun suatu kerangka dan proses persiapan REDD+ yang dapat membantu negara-negara partisipan FCPF dalam melakukan persiapan REDD+  Dalam rangka mendukung pelaksanaan REDD+, perhitungan cadangan karbon harus berdasarkan tingkat kerincian yang tinggi untuk meningkatkan akurasi perhitungan.  Pembangunan Petak Ukur Permanen/Permanent Sampling Plots (PSPs) -- > mengembangkan data cadangan karbon lokal -- > meningkatkan kualitas data regional dan nasional dalam rangka mendukung sistem MRV dalam perhitungan karbon dan emisi.

TUJUAN • Membangun PSP di berbagai tipe hutan di tingkat provinsi. • Membangun database cadangan karbon untuk setiap tipe hutan di tingkat provinsi. • Melakukan monitoring cadangan karbon hutan di tingkat provinsi.


75

OUTPUT • Terbangunnya PSP untuk monitoring cadangan karbon di tingkat provinsi. • Tersedianya database cadangan biomasa dan karbon di 5 carbon pools (AGB, BGB, serasah, nekromas, tanah) di tingkat provinsi.

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI PSP (1) keamanan (2) aksesibilitas (3) keterwakilan (4) keberlanjutan (5) status kawasan

76

Presentasi

LOKASI PEMBANGUNAN PSP FCPF 1. SUMATERA BARAT

3. SULAWESI UTARA

5. MALUKU

2. SUMATERA SELATAN

4. NTB

JUMLAH DAN TIPE LOKASI PSP (2012) SUMATERA BARAT

• 15 PSP • Ht. sekunder, agroforestry, semak belukar.

SUMATERA SELATAN

• 12 PSP • Hutan alam primer, sekunder, hutan rakyat, hutan gambut sekunder .

SULAWESI UTARA

• 22 PSP • Hutan pantai, ht. dat. tinggi, ht. dat. rendah, ht. lumut.

NTB

• 33 PSP • HKm, KHDTK dan hutan mangrove.

MALUKU

• 12 PSP •Hutan alam primer dan sekunder.


77

METODE • Stratifikasi Lapangan • Pembangunan Permanent Sampling Plot (PSP) • Pengukuran biomasa 5 pool karbon : 1. Permukaan atas tanah 2. Permukaan bawah tanah 3. Serasah dan Tumbuhan bawah 4. Tanah 5. Kayu mati (nekromas)

20 m

Pembangunan Plot Ukur untuk Inventarisasi Pohon dan Destructive Sampling untuk Beberapa Pohon Terpilih 1 m x 1 m = serasah, tumbuhan bawah 2 m x 2 m = semai (DBH < 2,5 cm) 5 m x 5 m = pancang (DBH 2,5 – 9,9 cm) 10 m x 10 m = tiang (DBH 10,0 – 19,9 cm) 20 m x 20 m = pohon (DBH ≥ 20,0 cm) = tutupan tajuk yang diukur = garis transek untuk pengukuran kayu mati

10 m

1m

5m 2m 1 m 2 m5 m

20 m 10 m

20 m

10 m

1m

5m 2m 1 m 2 m5 m

20 m 10 m

20 m

10 m

1m

78

Presentasi

5m 2m 1 m 2 m5 m

50 m

50 m

20 m 10 m

HASIL PEMBANGUNAN PSP SUMATERA BARAT Hutan Nagari Simancuang, Kab. Solok Selatan

SUMATERA BARAT

C stock (tC/ha) 21,26 85,69

Hutan Sekunder muda

198,08

95,59

Hutan Sekunder 1200 mdpl Hutan Sekunder 800 mdpl

139,34

Agroforestri kayu manis Semak belukar/kebun tradisional


79

HASIL PEMBANGUNAN PSP SULAWESI UTARA CA Tangkoko-Dua Saudara, KPHP Poigar dan HL Gunung Tumpa

SULAWESI UTARA C stock (tC/ha) 142,72

120,83

Hutan pantai Hutan Dataran Rendah

135,94

153,38

Hutan Pegunungan Hutan Lumut

80

Presentasi

HASIL PEMBANGUNAN PSP NUSA TENGGARA BARAT HKm Santong, Kab. Lombok Utara; KHDTK Rarung, Kab. Lombok Tengah; dan hutan mangrove di Jerowaru, Kab. Lombok Timur

NUSA TENGGARA BARAT

Cadangan Karbon di HKm Santong

Cadangan Karbon di hutan mangrove Jerowaru


81

HASIL PEMBANGUNAN PSP MALUKU KPHP Unit IV Kab. Seram Bagian Barat dan KPHL Unit XIV Kota Ambon

MALUKU C stock (tC/ha) 251,806

224,941

Hutan Primer P. Seram 185,013

455,573

82

Presentasi

Hutan Sekunder P. Seram Hutan Primer Ambon Hutan Sekunder Ambon

HASIL PEMBANGUNAN PSP SUMATERA SELATAN Kota Pagar Alam, Kab. Empat Lawang, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin dan PT REKI

SUMATERA SELATAN  Hasil perhitungan yang dilaporkan BELUM SELESAI dan masih merupakan hasil dalam bentuk berat basah biomassa.  Masih perlu menyelesaikan perhitungan biomassa kering dan cadangan karbon dari kelima pool karbon


83

MONITORING PSP • Monitoring PSP tahun 2013 akan dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari DIPA Puspijak tahun 2013. • Untuk tahun-tahun berikutnya monitoring PSP diharapkan dapat dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengukuran karbon hutan (Dinas Kehutanan, Balai Penelitian Kehutanan, Perguruan Tinggi, BPKH, dll.). • Monitoring dan pelaporan PSP pasca FCPF (2015) dilakukan setiap 3 tahun sekali. • Laporan hasil monitoring PSP diserahkan kepada para pihak terkait dan Puspijak.

SARAN • Perlu adanya pelatihan tentang pengukuran biomasa hutan di tingkat masyarakat. • Perlu dilakukan monitoring cadangan karbon hutan secara periodik. • Perlu melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitarnya. • Perlu membangun PSP di kawasan yang belum terwakili ekosistemnya.

84

Presentasi

TANTANGAN • Strategi pengelolaan PSP FCPF pasca 2014. • Pembiayaan kegiatan monitoring PSP FCPF. pasca 2014 -- > komitmen pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran. • Rancangan sistem pemantauan karbon hutan FCPF. • Harmonisasi sistem pemantauan karbon hutan FCPF dengan tools-tools lain terkait dengan carbon accounting.

TERIMAKASIH


85

SISTEMATIKA PELAPORAN • • • • •

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan

SISTEMATIKA PELAPORAN BAB 2. METODOLOGI BAB 3. KONDISI UMUM PSP A. Deskripsi lokasi dan spesifikasi PSP B. Aksesibilitas dan keamanan C. Tipe ekosistem D. Status kawasan dan kepemilikan E. Kondisi sosekbud masyarakat F. Keberlanjutan Pengelolaan PSP BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN  Persamaan alometrik lokal

86

Presentasi

SISTEMATIKA PELAPORAN BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Perhitungan Biomassa Atas Permukaan B. Perhitungan Biomassa Bawah Permukaan (Nisbah Pucuk Akar) C. Perhitungan Serasah D. Perhitungan Nekromas E. Perhitungan Karbon Organik Tanah F. Perhitungan Total Biomassa BAB 5. PENUTUP

DATABASE PSP : Biomasa atas permukaan


87

DATABASE PSP :Biomasa bawah permukaan

DATABASE PSP : Biomasa Nekromas

88

Presentasi

DATABASE PSP : Biomasa Serasah

DATABASE PSP : Biomasa Tanah


89

DATABASE PSP : Cadangan karbon 5 pool karbon

3. Program dan Kegiatan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Emisi

PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH UNTUK MENCAPAI TARGET PENURUNAN EMISI PENGALAMAN PEMBANGUNAN PERMANENT SAMPLING PLOT (PSP) DAN RENCANA PENGELOLAAN PSP PASCA 2014 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh : Balai Penelitian Kehutanan Manado

90

Presentasi

LATAR BELAKANG • Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan pada tahun 2010 telah menentukan Tingkat Emisi Referensi (Reference Emission Level, REL), • Sulawesi Utara berada pada urutan ke-26 dari 33 provinsi di Indonesia. • Sulawesi Utara dapat berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 0,46% atau 18.892.216 Ton CO2e dari total target penurunan emisi Indonesia sampai tahun 2020 melalui skenario Business As Usual atau tanpa ada rencana aksi. • Permasalahn Tekanan terhadap hutan masih tinggi dan lahan kritis masih cukup luas

PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH UNTUK PENURUNAN EMISI • • •

• • •

Pemantapan kawasan konservasi dan Lindung Pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan rakyat maupun kegiatan rehabilitasi hutan Menekan laju perusakan hutan dan pengurangan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan (ecotourism and environmental services), Pengembangan usaha skala kecil (small scale enterprise). Pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro di kawasan penyangga dan desa terpencil.


91

Pemantapan Kawasan Konservasi

Kebersamaan dalam pengamanan hutan

Pengembangan Hutan Tanaman dan Bimbingan Teknis

Ekoturisme dan insentif mikrohidro energi

PEMBANGUNAN PERMANENT SAMPLING PLOT (PSP) • Tujuan: mendukung sistem penghitungan dan pelaporan karbon beserta perubahannya yang dapat diverifikasi (Measurable, Reportable and Verifiable) = Stok Karbon Hutan di Provinsi Sulawesi Utara • Kerjasama antara Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan dengan Balai Penelitian Kehutanan Manado, dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) :2012

92

Presentasi

LOKASI PERMANENT SAMPLING PLOT HL Gunung Tumpa CA TangkokoDua Saudara

KPHP Poigar

Lokasi, tipe ekosistem hutan dan jumlah plot No 1.

2.

3.

Lokasi KPHP Poigar CA Tangkoko-Dua Saudara

HL Gunung Tumpa

Ekosistem Hutan

Jumlah Plot

• Hutan Dataran Rendah

3

• Hutan Pegunungan

3

• Hutan Pantai

3


3

• Hutan Pegunungan

3

• Hutan Lumut

3


4

Total

22


93

Komponen biomasa yang diukur:

Acuan Pembuatan PSP

• SNI 7724: 2011 tentang • biomasa atas “Pengukuran dan permukaan (pohon, Penghitungan Cadangan tiang, pancang, semai, Karbon – Pengukuran tumbuhan bawah) Lapangan untuk • biomasa bawah Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground permukaan (akar) Based Forest Carbon • serasah Accounting)” • nekromasa (kayu mati)

TAHAPAN KEGIATAN DI LAPANGAN

Pengangkutan patok

Patok yang sudah terpasang

Pengukuran dimensi nekromasa

94

Presentasi

Pengukuran tinggi pohon

Pengukuran diameter pohon

Tanda diameter dan tagging nomor pohon

Pengambilan contoh serasah

Pengukuran tumbuhan bawah

Papan plot

Penimbangan contoh serasah

Pengeringan contoh

Hasil Rekapitulasi Total Biomasa Lokasi dan Tipe Hutan

Atas permukaan* I. CA Tangkoko-Dua Saudara Hutan Pantai 159.20 Hutan Dataran 149.29 Rendah Hutan Dataran 159.27 Tinggi Hutan Lumut 159.09 II. KPHP Poigar Hutan Dataran 150.45 Rendah Hutan Dataran 180.72 Tinggi III. HL Gunung Tumpa Hutan Dataran 344.44 Rendah

Komponen Biomasa Bawah Nekromasa permukaan*

Serasah

Total Biomasa (ton/ha)

58.91

0.094

3.90

222.10

55.24

8.54

5.72

218.79

58.93

7.23

3.48

228.92

58.86

4.44

7.58

229.97

55.66

0.027

5.14

211.27

66.87

0.134

4.00

251.72

127.44

0.0031

3.22

475.10

Keterangan: menggunakan persamaan dari Badan Litbang Kehutanan Total dry weight=0,1728(DBH)2,2234


95

Biomassa tiap lokasi ton/Ha 475.1

B i o m a s s a (to n )

500 400 300

224.1

231.4

CA Tangkoko Dua Saudara

KPHP Poigar

200 100 0 HL Gunung Tumpa

Lokasi

Konversi Biomasa

96

CA Tangkoko 386.2 Dua Saudara

224.1

105.3

231.4

108.8

475.1

223.3

398.8 KPH Poigar HL Gunung 818.8 Tumpa

310.2

145.8

534.6 Rata-rata

Biomasa (ton/ha)

Carbon (ton/ha)

Presentasi

CO2 (ton/ha)

Biomasa pertipe hutan (ton/ha) 350 300 250 200 biomasa 150 100 50 0

301.7 240.3

222.1

Hutan Pantai


230

Hutan Hutan Lumut Dataran Tinggi

Biomasa perkomponen (ton/ha) 200

186.1

150 biomasa 100

68.8

50 0 Atas permukaan

Bawah permukaan

2.9

4.7

nekromasa

serasah


97

Biom asa perkom ponen (%) serasah 2% nekromasa 1% Baw ah permukaan 26%

Atas permukaan 71%

Rencana Pasca 2014 • Melakukan Pengukuran • Meningkatkan pada PSP yang sudah koordinasi dengan para dibangun secara berkala pihak (BPKH, Biro SDA, Dishut, BLH, dan • Pengelolaan dan masyarakat) Pemantauan Plot bersama pengelola dan • Pertemuan hasil Masyarakat monitoring secara periodik bersama para pihak

98

Presentasi

PENYIAPAN BIBIT TANAMAN UNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN (kerjasama BP DAS dan BPK Manado)

SARI TAULADAN MENANAM


99

Menanam untuk dunia dan kehidupan

GEMASTA CEMPABON • Sebuah Gerakan Untuk Menanam jenis Jabon dan Cempaka yang merupakan salah satu jenis andalan Propinsi Sulawesi Utara • Dicanangkan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulut Pada Hari Bhakti Rimbawan ke 29 (28-3-2012) • Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lahan kritis, penyediaan bahan baku kayu, peningkatan kesejahteraan mayarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan

100

Presentasi

PARTISIPASI MENANAM PENGUSAHA JEPANG

Kios Informasi Kehutanan di BPK Manado Untuk Masyarakat dan Petani


101

Kesimpulan • Rata-rata total biomasa per ekosistem: hutan pantai sebesar 222,10 ton/ha, hutan dataran rendah sebesar 301,95 ton/ha, hutan dataran tinggi sebesar 240,32 ton/ha, hutan lumut sebesar 229,97 ton/ha • Kendala dan tantangan lebih banyak terkait kondisi lapangan • Pemantauan biomasa dalam plot pengukuran perlu dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perubahan biomasa berdasarkan hasil pengukuran awal • Pengelolaan dan pemantauan plot melibatkan pengelola kawasan dan masyarakat sekitar

TERIMA KASIH

Marilah kita selamatkan bumi kita dengan meningkatkan peran kehutanan dalam mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik

102

Presentasi

4. Konsep dan Metode Sistem MRV dalam REDD+

KONSEP DAN METODE SISTEM MRV DALAM REDD+

Disampaikan pada acara Lokakarya Strategi Monitoring PSP Di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara 20 Agustus 2013

I WAYAN SUSI DHARMAWAN Email: [email protected] (Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan)

PENDAHULUAN KONSEP MRV METODE SISTEM MRV CONTOH REGULASI TERKAIT SISTEM MRV Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

103

PENDAHULUAN M (Monitoring), R (Reporting), V (Verification)

Transparan, konsisten, komparabel, lengkap dan akurat

Salah satu komponen penting pelaksanaan REDD+

BALI ACTION PLAN (1 b ii) Melakukan Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) oleh negara berkembang dalam kontek pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh alih teknologi, pendanaan dan pembangunan kapasitas yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi Kebijakan Nasional Target nasional untuk menurunkan emisi 26% di bawah emisi baseline pada tahun 2020, yang telah dinyatakan oleh Presiden RI. UU32/2009, berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ~ Pemerintah wajib mengorganisir inventarisasi nasional Perpres tentang RAN-GRK Inventarisasi GRK Nasional

104

Presentasi

dan

Penyelenggaraan

Apa yang harus dilakukan Indonesia?? 

AKSI MITIGASI YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA NONANNEX I,TERMASUK LAPORAN INVENTORI GRK HARUS DIKOMUNIKASIKAN MELALUI LAPORAN NASIONAL (NATIONAL COMMUNICATION), SETIAP 2 TAHUN SEKALI BERDASARKAN KEPUTUSAN COP



AKSI PENGURANGAN EMISI SUATU NEGARA HARUS:

MEASURABLE (DAPAT DIUKUR), REPORTABLE (DILAPORKAN SECARA TRANSPARAN) DAN VERIFIABLE (DAPAT DIVERIFIKASI)



ARAHAN PRESIDEN: INDONESIA HARUS SIAP DENGAN MRV SESUAI STANDAR INTERNASIONAL

KONSEP MRV • Proses koleksi data, penyediaan data dasar. Data berasal dari pengukuran lapangan, data dari Monitodeteksi dengan remote sensing ring

Reporting

Verification

• Proses pelaporan secara formal hasil penilaian kepada UNFCCC (format sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh IPCC Guidelines and GPG). • Proses verifikasi formal terhadap laporan-laporan hasil.


105

Monitoring

Reporting

Verification

POHON

KAYU MATI

TUMBUHAN BAWAH

POOL KARBON

SERASAH DAN TANAH

106

Presentasi

AKAR POHON

Kategorisasi Penggunaan Lahan Menurut IPCC Hutan Primer LK Hutan Primer Gambut Hutan Primer Mangrove

Lahan Hutan (Forest Land)

Hutan Skunder LK Hutan Skunder Gambut Hutan Skunder Mangrove

Terdegradasi Berat Terdegradasi Sedang Terdegradasi Ringan

HTI lahan Kering (LK) HTI Lahan Gambut

Lahan Pertanian (Crop land)

Pertanian semusim LK Pertanian semusim Gambut

Sawah Pertanian campuran

Tanaman tahunan LK Tanaman tahunan gambut

Agroforestri Multitrata Monokultur

Lahan Semak/Alang2 (Grassland)

Semak Belukar Belukar rawa gambut Padang alang-alang

Lahan Basah (Wetland)

Danau, badan air sungai, rawa, dam

Lahan Pemukiman (Settelement) Lahan Lainnya (Other Lands)

Kolam ikan, Embung kecil

HTI Jati HTI Sengon HTI Lainnya

AF berbasis karet AF berbasis Damar AF berbasis buah2an Kebun Sawit Kebun Karet Kebun Kopi Kebun Coklat Kebun Teh

Pemukiman, perumahan,Sampai perkampungan Padang pasir Bebatuan Lahan kosong

pada tingkat apa kita dapat mengukur perubahan luas antar kategori lahan dan pengukuran stok karbon, faktor emisi dan serapan oleh berbagai jenis tutupan lahan pada berbagai Termasuk hutan pengukuran dan pemantauan sistem pengelolaan dan lahan (pemupukan, sistem pengelolaan lahan & hutan pengolaan air irigasi, pola tanam, liming, pembukaan lahan dll)???

Penghitungan secara nasional dengan implementasi di sub nasional (provinsi/kabupaten/unit manajemen dengan penggabungan) Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

107

Contoh tabulasi format pelaporan hasil perhitungan emisi dengan menggunakan IPCC GL 2006 dari kehutanan dan perubahan lahan (LULUCF) untuk lahan hutan dan lahan pertanian

Verifikasi

108



Untuk memastikan berapa besar penurunan emisi sesuai hasil, terukur, transparan, dan konsisten sepanjang waktu.



Dasar penetapan referensi emisi level (REL).



Metode pengukuran yang digunakan.



Memastikan ada/tidaknya pengalihan emisi (displacement of activities/emissions).



Memastikan konsistensi dengan persyaratan di bawah UNFCCC.



Memastikan tercapainya transparansi dan keadilan dalam pembagian insentif kegiatan REDD+.

Presentasi

BAGAIMANA PELAKSANAAN MRV PENGURANGAN EMISI KEHUTANAN BADAN LITBANG

BPDAS

DUKUNGAN TEKNIS SAINTIFIK

1A

(2)

BP2HP

BUK

(2)

(2)

BPDAS&PS

1A BTN/BK SDA

PHKA

(3) (1A) Pengukuran, monitoring dan PLANOLOGI pelaporan kegiatan (1B) Pengukuran-monitoring dan pelaporan perubahan tutupan hutan (data remote sensing) (2) Verifikasi intern dan pelaporan KORNAS (3) Verifikasi (perubahan tutupan hutan (KLH) dan stok karbon) dan pelaporan (4) Kemenhut ke KORNAS (4) Verifikasi data seluruh sektor dan pelaporan ke SET UNFCCC (5) Review tingkat global

BPKH

1B

(COP) SET UNFCCC

(5)

Apa yang Perlu Dilakukan??   

 



Penetapan REL/RL pada tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota Penyusunan PERDA untuk inventarisasi GRK Penetapan Lembaga Daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi GRK Pedoman/Panduan untuk pengumpulan data aktivitas, faktor emisi dan perhitungan emisi dan serapan karbon Pelaksanaan kegiatan Training baik dalam pengumpulan data dan MRV maupun penetapan REL/RL pada tingkat tapak dan perhitungan emisi dan serapan karbon Rencana perbaikan sistem MRV dan inventarisasi GRK ke depan


109

METODE SISTEM MRV  Sistem MRV Nasional/Sub Nasional hendaknya dapat menjembatani gap antara ketersediaan citra satelit remote sensing dengan data inventori masa lampau  Kombinasi remote sensing (TUTUPAN HUTAN) dan inventori lapangan (DATA BIOMASSA) >>>> DUKUNGAN DATA DARI PSP  Metode yang dipilih dalam Monitoring (M) tergantung pada “Biaya dan Akses Kemudahan dalam Mendapatkan Citra Satelit Resolusi Tinggi”.  Menentukan tingkat Tier/kedetilan monitoring Tier 3: Metode paling rinci (faktor emisi/serapan lokal, modeling dan sampling)

China Brazil Earth Resources Satellite/ CBERS

Tier 2: metoda yang digunakan lebih detail – Digunakan persamaan yang sedikit lebih kompleks [Sumber: Worksheet IPCC Guidelines, 2006] – Pengukuran langsung data emisi – Metode lebih rinci (faktor emisi lokal/serapan lokal)

Tier 1: menggunakan persamaan dasar (basic equation) dan default EF (yang disediakan dalam IPCC Guideline)

110

Presentasi

Tingkat Tier/kedetilan metode Monitoring (M) akan sangat menentukan bentuk Reporting/Pelaporan (R) dan Verification/Verifikasi (V)

Menentukan tingkat akurasi, reliabilitas dan validitas data pemantauan emisi/serapan sektor LULUCF

Beberapa Metode Monitoring yang telah dikembangkan

Tingkat Internasional: IPCC GL 2006 Voluntary Carbon Standard (VCS) Tingkat Nasional: SNI 7645:2010 >> Klasifikasi Penutup Lahan SNI 7724:2011 >> Pengukuran Karbon Lapangan


111

CONTOH REGULASI TERKAIT SISTEM MRV MRV DALAM PENGUSAHAAN HUTAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA

PERATURAN DITJEN BPK NO.3/2010 TENTANG SISTEM MRV PADA PENGUSAHAAN HUTAN

Measurement Di Hutan Tanaman Inventori Hutan (homogenous, even age): • Umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; • Umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; • Umur tebang: samplin g intensity 1%; INVENTORI REMOTE SENSING Peta digital • Forrmat: Shapefile (.shp) geographic latitudelongitude coordinates • a) area dan nomor blok, b) blok dan pusat koordinat, c) jenis tanaman yang ditanam d) tahun penanaman, dan e) persentase tumbuh tanaman

112

Presentasi

Measurement di Hutan Alam Inventori Hutan: • Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; • Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5%; • Pada umur tebang: sampling intensity 1%; Pada tebang pilih tanam jalur (TPTJ) : • Pada umur 1 tahun: sampling intensity 0,2%; • Pada umur setengah daur: sampling intensity 0,5% ; • Pada umur tebang: timber cruising 100%; Peta digital

Measurement dalam Pemanenan Peta dan tabel isian: blok , volume kayu dan jenis tanaman • Disupervisi oleh lembaga kehutanan bersertifikat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, pemanenan hutan dan timber cruising • Timber grading dapat diupload dalam www.puhh.dephut.go.id or www.puhh.dephut.net. •


113

Reporting •

Up date setiap tahun

•

Data dapat diakses oleh publik

•

Bantuan teknis tersedia untuk para pengusaha pemanfaatan hutan

Verifikasi •

Dilakukan oleh lembaga bersertifikat dalam SFM, perencanaan dan pengelolaan hutan

•

Dalam hal lembaga bersertifikat tidak ada, verifikasi dapat dilakukan oleh lembaga independen yang terakreditasi

•

Verifikasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

114

Presentasi

Terima kasih atas perhatiannya……………

5. Inventarisasi Hutan di Klaster TSP/PSP INVENTARISASI HUTAN DI KLASTER TSP/PSP 1992-2014

Dr. Ernawati, M.Sc Menado, 20 Agustus 2013 Subdit Inventarisasi Hutan, Direktorat IPSDH Ditjend Planologi


115

Proses data tsp psp (saat ini) Pengukuran terestrial (TSP/PSP) Validasi data

Analysa data Verifikasi data

1. 2. 3. 4.

116

Perolehan data: Data potensi hutan Data biomassa hutan; Data karbon stok hutan; Data ekosistem; dll

Presentasi

Checking: 1. Format data 2. Informasi klaster

Cross check: 1. Kebenaran data sesuai dengan referensi lainnya; 2. Kebenaran data dng penggunaan lainnya (citra, landsat, alos, dll)

Langkah Verifikasi dan Validasi Hasil Inventarisasi Hutan

Peta lokasi dan Peta penutupan lahan

Cek jumlah klaster/plot yang diukur bandingkan dengan luasan

Cek pengukuran di lapangan (sesuai??)

Peta kerja (termasuk mencapai lokasi)

Cek hasil inventarisasi hutan

Cek pembagian petak (sesuai dengan methode klaster?

Cek lokasi klaster di atas peta (peta induk Klaster)

Cek Nilai potensi kayu

Cek pengukuran kayu di bawah diameter 20 cm

Cek teknik pengambilan sample (sistematik, jalur, stratifikasi)

Cek Jenis dan diameter kayu yang diukur

Cek informasi lainnya (tanah, iklim, topografi dll)

Teknik inventa risasi hutan

Jumlah TSP/PSP di Kawasan Hutan Indonesia BPKH

2011

2012

2013

2014

I. Medan

10

30

20

28

II. Palembang

15

32

39

32

III. Pontianak

35

63

62

50

IV. Samarinda

30

60

65

60

V. Banjarbaru

22

25

25

10

VI. Manado

23

59

26

25

VII. Makassar

30

45

45

20

VIII. Denpasar

22

25

39

15

IX. Ambon

22

27

24

25

X. Jayapura

10

44

60

50

XI. Jogyakarta

10

29

35

35


117

Jumlah TSP/PSP di Kawasan Hutan Indonesia (Klaster)

No.

BPKH

2011

2012

2013

2014

XII. Tj. Pinang

15

33

30

10

XIII. Pk. Pinang

0

9

20

20

XIV. Kupang

16

32

35

35

XV. Gorontalo

5

22

22

7

XVI. Palu

4

31

35

35

XVII. Manokwari

8

59

32

37

XVIII. Aceh

-

-

-

10

X1X. Riau

-

-

-

30

XX. Lampung

-

-

-

15

XXI. Plk.raya

-

-

-

30

XXII. Kendari

-

-

-

20

Provinsi

Jumlah klaster

Re-enumerasi PSP Tahun 1996-2009

N Awal V Awal N Akhir V Akhir 20 Cm 50 Cm 20 Cm 50 Cm 20 Cm 50 Cm 60 Cm 20 Cm 50 Cm 60 Cm up up up up up up up up up up

1Sulawesi Utara

12 108,30

26,70 178,30 114,30 138,18

29,27

16,82 185,43 110,61

84,77

2Maluku Utara

21 175,95

24,86 167,62 104,20 103,80

23,40

13,90 157,70

94,80

71,50

3Sulawesi Selatan

15

17,30 105,60

54,40

55,33

7,00

47,09

22,43

16,19

4Sulawesi Barat

29 149,24

15,07

51,91

93,55

14,09

7,76 104,85

53,51

38,88

5Sulawesi Tengah

42 116,50

21,50 159,70

88,30 101,15

21,10

11,48 143,28

82,59

61,05

6Sulawesi Tenggara

44 136,40

15,50 132,20

52,90

76,96

15,79

8,70 111,95

65,76

49,85

25,00 181,54 122,56 112,40

21,00

11,80 180,20 111,40

88,00

7Gorontalo

Sulawesi Utara & Maluku Utara

118

Enumerasi TSP-PSP Tahun 19901996

Presentasi

91,80

9 172,78

97,93

2,67

Penutupan Lahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 (hyperlink dengan Polygon PL 2012-SULUT) Penutupan Lahan

Luas (ha)

Hutan Lahan Kering Primer

300.146,24

Hutan Lahan Kering Sekunder

578.750,30

Hutan Mangrove Primer

10.670,22

Semak Belukar

53.754,09

Perkebunan

2.161,57

Pemukiman

22.918,77

Lahan Terbuka

11.301,81

Tubuh Air

8.546,08

Hutan Mangrove Sekunder

1.953,77

Semak Belukar Rawa

423,06

Pertanian Lahan Kering

272.218,91

Pertanian Lahan Kering Campur

468.135,80

Sawah

46.900,17

Tambak

542,39

Transmigrasi

269,07

Pertambangan

356,75

Rawa Luas total

39,28 1.779.088,26


119

Langkah ke depan

Nasional (Dit IPSDH)

PORTAL DATA

Melaksanakan analysa potensi tegakan, biomassa, carbon dan ekosistem tingkat nasional

USERS

1. Melaksanakan IH 2. Melaksanakan entry data 3. Melaksanakan analysa potensi tegakan,bimassa, ekosistem, carbon provinsi

Tingkat BPKH

Tahapan Pelaksanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peta Biomassa Persiapan dan Pengumpulan Data Hasil Inventarisasi Tegakan

Citra Pengkonversian Nilai Dijital

Perhitungan Volume dan

Biomassa

Nilai backscatter/reflektansi

Dimensi Tegakan dan Nilai Biomassa Overlay Data

Analisis Statistik dan Penyusunan Model Pendugaan Potensi dan Biomassa Model Terbaik

120

Presentasi

Perhitungan Overall Accuracy dan Kappa Accuracy

Pembuatan Peta Sebaran potensi dan Biomassa

Selesai

Sustainable Forest Management Neraca Sumberdaya Hutan

Manajemen Hutan yang baik

Pemantapan kawasan Manajemen pengelolaan Metode Silvikultur

Regulasi dan Pemikiran Pro Lestari

Sustainable Forest Manajemen

REDD+ GRK Moratorium Jasa Lingkungan Upaya minimalisasi degradasi dan deforestasi


121

Kelengkapan REDD++

Reference Emission Level (REL)

Safeguards

Monitoring & MRV

Institution

Benefit Distribution System (BDS)

REDD++

Foto fish eye

Policy

foto kamera biasa

HUTAN ALAM DI PROP RIAU

122

Presentasi

Foto Fish eye

Foto kamera biasa

 Hutan tanaman akasia

Terima Kasih


123

6. Potensi Penyelarasan INCAS dan NFMS serta Perannya terhadap Sistem Monitoring Pelaporan Emisi di Tingkat Provinsi

Potensi penyelarasan INCAS dan NFMS serta perannya terhadap sistem monitoring pelaporan emisi di tingkat propinsi Haruni Krisnawati FORDA/IAFCP [email protected] Disampaikan pada Lokakarya Strategi Monitoring PSP di Tingkat Provinsi Manado, 20 Agustus 2013

Apa itu INCAS? •

INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System): sistem perhitungan karbon yang didisain untuk Mengukur (Measured (M)) emisi dari lahan hutan di Indonesia pada skala nasional (wall-to-wall coverage) secara periodik (annual basis)

•

•

124

Tergantung tujuannya, hasil pengukuran/perhitungan emisi dapat dilaporkan (Reported (R)) untuk keperluan: ‐

Nasional/domestik – mendukung kebijakan pemerintah, implementasi dan pemantauan; dan/atau;

‐

Internasional – eg. UNFCCC, REDD+, pasar karbon/komitmen penurunan emisi.

Hasil pelaporan tingkat emisi selanjutnya dapat diverifikasi (Verified (V)) seberapa besar kredibilitasnya

Presentasi

Formula dasar Perhitungan emisi - IPCC INCAS mengembangkan perhitungan karbon nasional dengan memonitor perubahan luas hutan dan perubahan stok karbon hutan (dari perubahan penggunaan lahan dan aktifitas manajemen)

Activity data

X

Satellite land monitoring system

=

Changes in Forest Area (land uses and management activities)

Net emission

Emission factor Changes in Carbon stocks (land uses and management activities) Forest inventory/Field measurement

CO2-eq

GHG inventory

INCAS dikembangkan mengikuti panduan praktis internasional untuk perhitungan karbon dari sektor berbasis lahan dan dengan fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan berbagai pelaporan emisi tahunan Indonesia

INCAS didisain berdasarkan pada empat modul informasi utama (A, B, C, D), dan satu modul (E) yang mengintegrasikan semua data untuk mengkuantifikasi emisi A Klasifikasi biomassa

Analisis perubahan tutupan lahan

Classification of forests into groups (biomass classes) that best explain the variation of biomass in undisturbed forest condition

E C

Klasifikasi tingkat gangguan hutan Mapping forest disturbance classes at known date ‐ Minimal disturbance ‐ Moderate disturbance ‐ Heavy disturbance

B

Annual time‐series defining areas of:

▪

Deforestation (permanent loss of forest cover)

 Degradation (forest clearance and regeneration or partial removal) Carbon Accounting and Reporting Model

Pendugaan stok karbon

D

Carbon stock estimates for each biomass class (incl. growth/loss rate): • Aboveground biomass • Belowground biomass • Litter • Debris • Soil


125

Data yang digunakan •

Satellite/RS data •

•

Forest Inventories or permanent forest monitoring sites

Climate and geophysical data •

•

Land cover change data

Ground based data •

•

Analysis to produce time series forest extent and change

Accounts for variation in climate and soil type (etc)

Climate data

Management databases •

Carbon Accounting and Reporting Model

Types of management regimes & resultant impact of change on carbon emissions and removals

Soil d includ peatla

Biomass and Growth data

Carbon Accounting & Reporting Model Internationally reviewed carbon accounting model

A

B C

Annual Land Cover Change Disturbance

Biomass Class

Calibrate to Indonesian conditions

E

Map change in forest area for each year by biomass class

Indonesian Carbon Accounting and Reporting Model (ICARM) Develop ICARM scenarios Run & check ICARM scenarios

ICARM output C stock change by biomass class

Area change by biomass class by year

INCAS output C stock change by year

126

Presentasi

C-stock Estimates

D

Perubahan tutupan lahan Change t5 to t6

Change t4 to t5

Change t3 to t4

Change t2 to t3

Manajemen hutan ‐ ‐ ‐

Burning/use of fire Silvicultural practice Residue management

Data pendukung ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Wood density Allometrics Carbon content Decomposition rate Wood product life‐cycle analysis

Species characteristics

Method of clearing

Location, area, time of clearing, history

Kelas biomassa

Carbon model operation

Biomass at the time of clearing

Pertumbuhan hutan

Type of forest cleared

Tipe hutan

Change Changet1t1totot2t2

Progress to date • Collation and review of existing information on biomass /carbon stocks resulting in: – development of a database of site information, site biomass data, allometric equations and identification of data gaps – development of a web‐based interface • Annual land cover change analysis has been completed for Kalimantan, Sumatra, Papua and nearly Sulawesi, showing land‐cover change through time for the period 2000‐09 ‐ Aim to complete national level, ‘wall‐to‐wall’, processing from 2000 to the present day (year) • Development of the Pilot System over Kalimantan • Development of the biomass class and map – key input to pilot system • Integration of annual land cover change analysis and biomass class • Early estimates of annual gain and loss by biomass class • Early estimates of annual emissions and removals • Training workshops on the use of carbon models – incorporating management scenarios to generate a full account for carbon emissions


127

Analisis perubahan tutupan lahan tahunan Forest in 2000 Clearing in 2000-2001 Clearing in 2001-2002 Clearing in 2002-2003 Clearing in 2003-2004 Clearing in 2004-2005 Clearing in 2005-2006 Clearing in 2006-2007 Clearing in 2007-2008 Clearing in 2008-2009 Replanting in 2000-2001 Replanting in 2001-2002 Replanting in 2002-2003 Replanting in 2003-2004 Replanting in 2004-2005 Replanting in 2005-2006 Replanting in 2006-2007 Replanting in 2007-2008 Replanting in 2008-2009 Multiple Changes Non Forest Lake

128

Presentasi

Klasifikasi dan pemetaan biomassa

AG Biomass Gain and Loss for Kalimantan (2000-2009) by Biomass Class

Estimasi awal emisi dan serapan tahunan emisi

serapan

(CO2 Mt)


129

NFMS (National Forest Monitoring System)

Source: DG of Forest Planning, 2012

Potensi INCAS • • • • • • •

130

Komponen utama sistem MRV untuk REDD+ Memonitor perubahan tahunan emisi dan serapan dari sektor berbasis lahan Mengkuantifikasi dampak praktek‐praktek penggunaan lahan dan hutan di Indonesia terhadap stok karbon, emisi dan serapan Memberikan dasar (secara ilmiah dan teknis) dalam penyusunan kebijakan dan mempromosikan kepentiangan Indonesia dalam forum international Memberikan input yang diperlukan untuk menyusunan skenario tingkat emisi acuan (REL/RL) yang dapat dipercaya Didisain untuk menghasilkan output yang diperlukan untuk pelaporan emisi GRK secara nasional dengan implementasi sub‐nasional Mendukung Sistem Pemantauan Hutan Nasional (National Forest Monitoring System (NFMS)) dalam membuat kebijakan bagaimana mengelola emisi GRK dari hutan dan mengelola hutan Indonesia dengan baik

Presentasi

Terima kasih

7. Strategi Monitoring PSP dan Peluang Pengintegrasian Kegiatan dengan PSP Lain di Provinsi Sulawesi Utara KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI

Manado, 20 Agustus 2013

1


131

ISI I. PENDAHULUAN II. DASAR-DASAR III. PELAKSANAAN PERMANENT SAMPLE PLOT IV. STRATEGI MONITORING DAN PENGINTEGRASIAN PSP V. PENUTUP

2

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. UU No. 41 Th. 1999, ttg Kehutanan :    

Karunia dan amanah Tuhan YME Kekayaan yg dikuasai negara Berguna bagi manusia wajib di syukuri & diurus, dimanfaatkan secara optimal Dijaga kelestariannya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat generasi sekarang & nanti

2. Pasal 4 ayat 2 “wewenang mengurus” adalah pemerintah pengurus hutan meliputi :    

Perencanaan Kehutanan Pengelolaan Hutan Litbangdiklatluh kehutanan Pengawasan

 Inven. Hutan NFI (Sejak Th. 1989)  Pengukuhan Kawasan Hutan  Penatagunaan Kawasan Hutan  Pembentukan Wil. Pengelolaan Hutan  Penyusunan Rencana Kehutanan

3

132

Presentasi

II. DASAR - DASAR A.

Umum

B. Teknis

1.

UU No. 41 Th. 1999 ttg Kehutanan

2.

Permenhut No. P. 57/MenhutII/2007 tgl 14 Sep. 2010 ttg Penyelenggaraan Inven. Hutan

1. Juknis Enumersi TSP/PSP (Pusat Inven. Dan Perpetaan Kehutanan, Baplan Kehutanan Dephut. Jakarta, 2007).

3.

Permenhut No. P. 42/Menhut-II/ 2010 tgl 14 Sep. 2010 ttg Sistem Perencanaan Kehutanan

4.

Permenhut No. P. 16/MenhutII/2013 tgl 26 Peb. 2013 ttg Perubahan ketiga atas Kepmenhut No. : 6188/Kpts-II/2002 ttg Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

2. Srt Kapus Inven. Dan Perpetaan Kehutanan No. S. 547/VII/Pusin-2/2007 tgl 19 Sep. 2007 hal Peta Redesign TSP/PSP Prov. Sulut.

4

III. PELAKSANAAN PERMANENT SAMPLE PLOT (PSP) A. Desain TSP/PSP 1. Desain TSP

Tujuan TSP  Pendugaan vol,  Kondisi teg,  Distribusi spesies dan biodiversity.

5


133

2. Desain PSP

Kegunaan PSP (4-5 tahun)  Mengetahui perubahan SDH,  Mengetahui riap pertumbuhan.

Ket :

= Galian Sudut = Patok Besi 6

3. Desain PSP

Record Unit (RU) 25 m

Bentuk PSP (BPKH)

20 m

Bentuk PSP (BPK)

7

134

Presentasi

B. Sebaran PSP Catatan : 1. Srt Kapus Inven. Dan Perpetaan Kehutanan No. S. 547/VII/Pusin2/2007 tgl 19 Sep. 2007 hal Peta Redesign TSP/PSP Prov. Sulut. 2. Jumlah 39 Klaster :  Yang lama 9 Klaster  Yang baru 30 Klaster

8

Rincian sebaran PSP pd tiap Kab. Di Prov. Sulut No

Kab/Kota

Jml Klaster

No

Kab/Kota

Jml Klaster

1

Bolmong

11

9

Tomohon

1

2

Bomut

7

10

Minsel

-

3

Bolsel

9

11

Mitra

-

4

Boltim

5

12

Sangihe

-

5

Minahasa

1

13

Sitaro

-

6

Minut

3

14

Manado

-

7

Kep. Talaud

1

8

Bitung

1

Jumlah

39

9


135

IV. STRATEGI MONITORING DAN PENGINTEGRASIAN PSP No

Uraian

Planologi IHN :  Enumerasi (20 x 20 Km)  Re – Enumerasi  Redesign (10 x 10 Km)

Litbang

1

Kondisi

Tipe ekosistem : Pantai, dtran rndh, dtrn tinggi dan lumut

2

Metode

Sistematis

3

Ukuran Sampel

    

Pohon (sensus) 100 x 100 m Tiang rad. 5 m dr pusat RU/plot Pancang rad. 2 m dr pusat RU/plot Semai rad. 1 m dr pst RU/plot Rotan (ank rad. 5 , rad 10 dws)

    

4

Parameter

    

Pohon ( Ø dbh, Tbbc dan TT, jenis) Tiang (Ø dbh, jenis) Pancang (jml, jenis ) Semai (jml, jenis ) Rotan, ank (jml,jenis). Dws (pjg, jml,jenis)

     

5

Periode

4-5 tahun

Tiap tahun

6

Output

Riap, vol

Basis data cadangan carbon & perubahanya

Stratifikasi – purposive random sampling Pohon 20 x 20 m Tiang 10 x 10 m Pancang 5 x 5 m Semai, tbh bw & serasah 1 x 1 m Nekromasa 10 x 20 m ( ky mati & phn mt) Pohon (Ø dbh & jenis, Tinggi) Tiang (Ø dbh, jenis, Tinggi) Pancang (dbh, jenis, Tinggi) Semai ,tbh bw & serasa (berat) Kyu mati (dbh, ujng & pngkl) Akar

10

PENGINTEGRASIAN PSP :

PERSIAPAN

SAMPLE, WAKTU

PELKSANAAN

TIM/REGU

PENGOLAHAN

SHARE DATA TK. POHON

11

136

Presentasi

V. PENUTUP 1.

Degradasi Hutan

2.

Pengintegrasian pelaks. PSP mrpkn upya postf (serius & komitmen dr brbgai pihak

3.

14 Klaster (1989)

9 Klaster (2013)

Singkronisasi data

Pengintegrasian pelaks. PSP perlu dukungan regulasi

tdk

tumpang tindih tugas dan kewenangan

12

TERIMA KASIH Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

13

137

8. Peran dan Tanggung Jawab para Pihak pada Tingkat Provinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan

Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak pada Tingkat Propinsi untuk Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan Johny S. Tasirin

Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Sam Ratulangi, Manado.

LOKAKARYA STRATEGI MONITORING PERMANENT SAMPLING PLOTS DI TINGKAT PROPINSI Balai Penelitian Kehutanan Manado Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan Kementerian Kehutanan MANADO 20-21 Agustus 2013

Sunset di Teluk Manado © JohnTasirin 2012

Kebijakan dalam menanghapi climate change Mitigasi dan Adaptasi

Adaptasi:

• Menyesuaikan dengan perubahan Mitigasi:

• Mencegah atau menghentikan perubahan iklim


138

Presentasi


Adaptasi • Sumber-sumber air dan pengelolaannya • menghindari risiko akibat ketidakpastian hidrologi • Ekosistems • Mencegah kepunahan tumbuhan dan satwa • Mencegah perubahan struktur dan fungsi ekosistem • Mencegah menghilangnya jasa ekosistem • Pangan, sandang dan produk kehutanan • Mengantisipasi pengubahan kultivar dan waktu tanam • Daerah pantai dan pesisir • Meningkatkan kapasitas adaptasi • Industri dan settlement • Kesiagaan bencana terutama di daerah pantai dan medan banjir • Peningkatan kapasitas bagi industri yang sensitif terhadap iklim • Kesehatan Masyarakat • Mengantisipasi perubahan distribusi penyakit


Mitigasi • Menangkap karbon (dan Gas Rumah Kaca lainnya) • Penghutanan • Produksi biologi berwawasan lingkungan (laut dan darat) • Memelihara keanekaan hayati (laut dan darat)

• Mengurangi emisi • Hemat energi • Meningkatkan efisiensi

• Mengembangkan energi alternatif • Biofuel • Energi Surya

• Mengubah gaya hidup • Produktif dan efisien


139

Emisi global GHG sektoral. Sumber: UNEP 2007

Skema pengamatan hutan untuk akumulasi karbon

Tumbuhan

Kehutanan

Satwa

Dekomposisi

Tipe Vegetasi Lantai Hutan Konsumer primer (herbifora) Konsumer sekunder (karnifora) Variasi Musim Elevasi Variasi Ekosistem

140

Presentasi

Karakteristik bentangan Sulawesi Utara (Laboratorium untuk Studi Global) Keanekaragaman hayati dengan tingkat keunikan yang tinggi Variasi ekosistem yang kompleks Keunikan geologis dengan tanah dalam pengaruh vulkanik Tingkat alterasi lahan tinggi Potensi restorasi alami tinggi

Pohon

Standing Biomass

Lantai Hutan

Predictive Trending Carbon Balance

Konsumer primer (herbifora)

Ecosystem Contribution

Konsumer sekunder (karnifora) Variasi Musim

Carbon Equivalent

Elevasi

Net Carbon Equivalent

Variasi Ekosistem

Organisme Ekosistem

Serasah Debris Sosial

Perguruan Tinggi Badan/Balai Penelitian Dinas Kehutanan BKSDA Taman Nasional BPKH BPDAS Lingkungan Hidup Bappeda

Akumulasi Biomasa Laju Dekomposisi Neraca Karbon Sinkronisasi Data Diseminasi Hasil


141

Terima kasih


142

Presentasi


143

Lampiran 3. Notulensi Diskusi KELOMPOK I: Strategi Pengelolaan PSP di Tingkat Provinsi 1. Bagaimana persepsi para pihak tentang keberadaan PSP? a. Umumnya persepsi para pihak masih relatif rendah

b. Perlu ada pengenalan/ sosialisasi lebih lanjut mengenai PSP dan signifikansinya bagi daerah 2. Instansi mana saja yg membutuhkan PSP? a. BPKH b. BPK

c. BLH

d. BAPPEDA

e. Pengelola hutan pihak swasta

f. Pemerintah provinsi,kabupaten & kota g. Perguruan tinggi h. Agrokompleks i. Klimatologi j. dll

3. Siapa yang akan menjadi lead/bertanggung jawab sebagai koordinator atas pengelolaan PSP? a. BAPPEDA dan BPKH

b. BPKH adalah pihak yang memahami PSP secara profesional

c. Bappeda adalah koordinator semua sektor pemerintahan di daerah

4. Hal apa saja yang dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk menjamin pengelolaan PSP? a. Komitmen semua pihak

b. Kebijakan pemerintah (pusat) c. Sosialisasi dan pelatihan

d. Pelengkap sertifikasi para pemegang ijin e. Penambahan jumlah PSP

5. Bagaimana sistem monitoring & pelaporan PSP? Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

145

Perlu ditetapkan kebijakan dari pusat untuk membuat sistem monitoring & pelaporan PSP yang akan dikoordinasikan oleh pihak penanggung jawab (BAPPEDA & BPKH) 6. Bagaimana sistem pendanaan PSP di masa yang akan datang?

a. Pihak pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan (APBN & APBD) b. Pihak swasta dimasukkan sebagai kewajiban internal

c. Bantuan asing dapat diupayakan melalui akuntabilitas dan transparasi yang jelas KELOMPOK II: Rancangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Tingkat Provinsi 1. Kendala apa yang dihadapi dalam Penyusunan RAD GRK dan SRAP REDD+ di Provinsi Sulawesi Utara? a. Kelengkapan dan ketersediaan data yang masih belum memenuhi isian untuk menjadi RAD GRK dan SRAP REDD+ b. Koordinasi yang masih lemah antara/ lintas Pokja

2. Data dan informasi spesifik apa yang belum tersedia di sektor kehutanan terkait penyusunan RAD GRK di tingkat Provinsi Sulawesi Utara?

a. Data lingkup sektor kehutanan sudah tersedia, hanya saja koordinasi antar stakeholder masih kurang, sehingga data yang diperoleh kurang lengkap, contohnya data perubahan tutupan lahan bisa diperoleh dari Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di BPKH Manado b. Data dan informasi yang belum tersedia : 1) Data tentang potensi pada setiap tipe ekologi di manado 2) Citra resolusi sangat tinggi, 3) Data lingkungan/ biofisik

3. Pihak-pihak mana dan siapa saja yang sudah mengumpulkan data terkait karbon hutan? a. BPK Manado

b. BPKH Manado

c. Univ. Sam Ratulangi

d. Lembaga lain: WCS (World Conservation Society) yang pernah melakukan survey 150 plot tahun 2007 4. Kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan dalam monitoring karbon hutan dan siapa saja yang terlibat dalam monitoring karbon hutan? 146

Notulensi Diskusi

a. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka monitoring karbon hutan di Provinsi Sulawesi Utara: 1) Perlunya Citra satelit sangat tinggi/remote sensing 2) Training secara periodik 3) Inventarisasi : a) Berdasarkan PP 38/2007 Inventarisasi secara umum wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana untuk melakukan inventarisasi. b) Kepala dinas provinsi harus segera memerintahkan para pemegang ijin IUPHHK agar melakukan inventarisasi kawasan hutan yang dikelolanya untuk memperoleh data inventory c) BKSDA dan Taman nasional harus memberikan laporan hasil inventarisasi karbon hutan pada kawasan hutan yang dikelolanya 4) Clearing data peta di Provinsi Sulawesi Utara b. Aktor yg terlibat: 1) Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi 2) UPT Kementerian Kehutanan : BKSDA, Taman Nasional, BPKH, BPK 3) Akademisi 4) Para pemegang ijin IUPHHK 5. Bagaimana koordinasi seluruh pihak dalam monitoring karbon hutan dan pengumpulan data tk provinsi?

a. Pokja : Sektor kehutanan dan pertanian, limbah, energi, transportasi 1) Koordinator : BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara 2) Anggota : a) UPT Kementerian Kehutanan : Taman Nasional, BKSDA, BPKH, BPK, BPDAS b) Dinas terkait : Dinas kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten c) Para pemegang ijin usaha (IUPHHK/HA/HT, IPPKH untuk pertambangan) d) Kelompok masyarakat adat e) Akademisi : PSIK Univ. Sam Ratulangi, FKT Univ. Dumoga Kotamobagu f) LSM terkait kehutanan g) KPH h) BLH


147

6. Draft SK Monitoring Karbon Hutan akan disusun oleh Dinas kehutanan Provinsi, koordinasi dengan BAPPEDA dan pihak-pihak terkait.

148

Notulensi Diskusi

Lampiran 4. Dokumentasi


149

150

Dokumentasi

Prosiding Workshop

Strategi


Plot Sampel Permanen di Provinsi Sulawesi Utara

ISBN: 978-602-7672-45-1

Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor; Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924 Email: [email protected]; Website: www.puspijak.org

9 786027 672451

Forestry Research and Development Agency (FORDA) Ministry of Forestry In cooperation with: Forest Carbon Partnership Facility FOREST CARBON

Recommend Documents