PUBLIC SUMMARY PT. PERANAP TIMBER SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT REQUIREMENT INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC) PROPINSI RIAU

PUBLIC SUMMARY SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT REQUIREMENT INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

PT. PERANAP TIMBER PROPINSI RIAU

By Certification Body PT. BUREAU VERITAS INDONESIA

1.

Name of Organization

: PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)

2.

Number of Accreditation

: Accredia 243B

3.

Address

: Wisma Bakrie 1, 1st floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920, Indonesia

4.

No. Phone/Fax/Email

: Tel. +62-21 29403222 Fax. +62-21 5210806

5.

Management of Company

: President Director: Mr. Lontung Simamora Forestry Operational Manager : Mr. Happy Tarumadevyanto Technical Manager: Ms. Elisabeth Pardede

6.

Standard

: IFCC ST 1001:2013 – Sustainable Forest Management

7.

Auditor Team

: Wahyu F Riva (Lead Auditor), Hangga Prihatmaja (Auditor Ekologi), dan Hananto M Wiguna (Auditor Produksi)

8.

Decision Certification Team

:

COMPANY IDENTITY 1.

Name of Organization/Auditee

: PT. Peranap Timber

3.

Address of Company

: Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau

6.

Company Establishment

: 2007

4.

SK IUPHHK-HT

: Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 214/MenhutII/2007

2.

Concession Location

: Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

5.

Concession Area

: Latitude : 0° 32’ 0” s/d 0° 40’ 0” Longitude : 102° 42’ 40” s/d 102° 52’ 30” Borders :

7.

Sylviculture System

: Hutan Tanaman Industri

8.

Species

: Acacia crasicarpa

9.

Spatial Plan

:

1. Production Area

10.667 ha

2. Indigenous Species

4.639 ha

3. Livelihood Plantation

1.694 ha

4. Conservation Area

15.892 ha

5. Infrastructure Area

468 ha

10. Directors

: Samuel Soengdjadi

11. Management representative

: Egyanti

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN Scope of certification: Pengelolaan Hutan Lestari dengan luas 26,894 ha (atau 81 % dari total luas areal) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.

Luas Tanaman Pokok Luas Tanaman Unggulan Luas Kawasan Lindung Luas Tanaman Kehidupan Luas Sarana dan Prasarana

= 5.848 ha = 4.639 ha = 15.892 ha = 155 ha = 360 ha

Forest type: Hutan tanaman dengan spesies Acacia crassicarpa. Forest management unit:

Total luas hutan PT. Peranap adalah seluas 33.360 Ha (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 214/Menhut-II/2007). Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU), perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 33.360 ha yang terdiri dari 10.667 ha area produksi (31,97%), 4.639 ha tanaman unggulan (13,9%), 1.694 ha tanaman kehidupan (5%), 15.892 ha kawasan lindung (47,63%), dan 468 ha infrastruktur (1,40%). Products covered under the scope of the certificate: Kayu bulat spesies Acacia crassicarpa untuk produksi bubur kertas. Stakeholder consultation: Konsultasi telah dilakukan kepada para pihak. Para pihak yang dimintakan saran dan pendapat diantaranya adalah Camat Teluk Meranti, Kapolsek Kuala Kampar, Kepala BLH Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa Teluk Lanus, Kadisnaker Kabupaten Pelalawan, dan Syahbandar Tanjung Samak. Konsultasi juga dilakukan dengan karyawan dan pekerja kontraktor, serta masyarakat di sekitar. Terdapat 1 desa telah dikunjungi dalam audit ini yaitu Desa Teluk Lanus. Social and economic:

Hasil review dokumen dan wawancara dengan staf Sosial menunjukkan bahwa terdapat 1 desa binaan perusahaan yaitu Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Berdasarkan wawancara dengan staf Sosial, tidak ditemukan adanya konflik sosial, terutama konflik lahan yang terjadi di areal perusahaan. Lokasi Desa Teluk Lanus ini cukup jauh dari areal perusahaan dan akses menuju ke areal perusahaan sangat terbatas. Perusahaan telah melakukan kegiatan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk kegiatan PMDH/community development. Pada tahun

2015, jumlah dana yang dikucurkan sebesar Rp 64.845.000. Kegiatan ini dilakukan di Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Berdasarkan review dokumen, per Juli 2016, PT. Peranap Timber memiliki pekerja tetap sejumlah 20 orang dan pekerja kontraktor sebanyak 198 orang yang terdiri atas 13 perusahaan kontraktor. Dari 198 pekerja kontraktor, sebanyak 51 orang berasal dari wilayah Riau, 79 orang dari Nias, 25 orang dari Sumatera Utara, 20 orang dari Kalimantan, 4 orang dari Jawa dan 1 orang dari Jambi. UM telah melakukan komunikasi dan konsultasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Teluk Lanus. Kegiatan dilakukan setiap tahun dengan materi adalah visi-misi perusahaan, RKT tahun berjalan, kawasan lindung dan CD/CSR. Komunikasi juga dilakukan melalui kegiatan informal, seperti melalui telepon maupun kunjungan yang tidak regular.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT Aktivitas

Waktu

Pengumuman Publik

Catatan Pengumuman Publik Pertama dan konsultasi para pemangku pihak dimulai. Konsultasi pemangku pihak kedua dilakukan untuk memperoleh lebih banyak masukan dari para pemangku pihak.

7 April, 2016 Stage 1 Audit

29 – 30 April & 1 May 2016

Stage 2 Audit

8 – 13 Agustus 2016

Certification Decision

TBC

Third stakeholder consultation stakeholders and the input. On site audit dan off site audit On site audit Decision on granting the certificate

to

expand

RINGKASAN HASIL AUDIT Hasil: Pada Audit Stage 2 ini, ditemukan sebanyak 26 ketidaksesuaian dengan Standar IFCC yang terdiri atas 4 Major dan 22 Minor. Sementara itu ditemukanjuga 9 Observasi. Perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil dari Audit Stage 2. Sertifikat dapat diberikan setelah Ketidaksesuaian bersifat Major atau Major dapat dipenuhi. Sementara itu, untuk ketidaksesuian Minor diberikan kesempatan dipenuhi selama 1 tahun atau pada saat penilikan (surveillance) 1.

Temuan:

N°

Persyaratan Standar IFCC

Gambaran Ketidaksesuaian

Major/ Minor

Tata Waktu Pelaksanaan

1

2.2;2.3;4.2;4.3; 5.1

Pada saat kegiatan Audit Stage 2, diketahui bahwa hasil temuan terkait indikator 2.2 dan 2.3 belum dipenuhi oleh UM. UM menyusun dokumen RKU sebagai dokumen rencana kelola namun dokumen tersebut sudah tidak representatif untuk diterapkan dengan keadaan UM saat ini. Berdasarkan data RKT, diketahui bahwa realisasi tebangan setiap tahun di PTP lebih besar jika dibandingkan realisasi tanaman. Hal ini akan mengakibatkan distribusi kelas umur yang tidak merata dan akan mengganggu penerapan pengaturan kelestarian hasil (indikator 4.3). Selain itu, pengaturan kelestarian hasil yang ada di dokumen RKU juga belum mengakomodir pengaturan kelestarian hasil sesuai dengan daur tanam yang ada (indikator 5.1).

Major

Berdasarkan review CAP telah diturunkan menjadi Minor

2

7.3

Major

Berdasarkan Follow up Audit telah dapat ditutup

3

Persyaratan Khusus 1.1 dan 1.2

 Menurut Peta Penyebaran Posisi Satwa Liar yang dicantumkan di dalam laporan RKL/RPL periode II tahun 2015 terjadi perjumpaan (suara/jejak/dll) dengan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terindikasi sebagai spesies kunci. Namun begitu di dalam Rekapitulasi Perjumpaan Satwa Liar PT. PTP periode Juli-Desember 2015 tidak diketahui jumlah dan frekuensi perjumpaan dengan Harimau Sumatera tersebut. Sehingga dinilai laporan RKL/RPL yang dibuat belum akurat dalam menampilkan data satwa liar yang berguna dalam mengidentifikasi keberadaan spesies kunci.  PTP belum melakukan tindakan khusus terhadap keberadaan Harimau Sumatera tersebut, terutama verifikasi validitas informasi perjumpaan Harimau Sumatera serta analisa habitat sebagai upaya mitigasi potensi konflik harimau-manusia. UM menyampaikan bahwa ada perubahan luasan ruang lingkup sertifikasi IFCC. Namun demikian, pada saat audit Stage 2, UM belum dapat memastikan luas areal yang masuk ke dalam ruang lingkup sertifikasi IFCC.

Major

Berdasarkan review CAP telah diturunkan menjadi Minor

4

Persyaratan Khusus 2.1 (Aspek

Penerapan tata usaha kayu yang sudah dijalankan sudah dapat mengakomodir keterlacakan asal usul kayu sampai ke petak tebangan, namun demikian informasi pada setiap simpul pengangkutan belum dapat ditelusuri.

Major

Berdasarkan review CAP telah dapat ditutup

N°



Major/ Minor


Produksi)

Selain itu, UM juga belum menyusun SOP terkait dengan mekanisme pemisahan produk kayu, pencatatan kayu, keterlacakan, dan pelaporan kayu yang masuk dalam lingkup IFCC dan tidak masuk dalam lingkup IFCC.

5

1.2; 1.14

Belum ditemukan kemajuan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2009-2018 bahwa rencana tata ruang PTP masih belum menyesuaikan dengan Permen LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret 2015 mengenai komposisi tata ruang: 70% tanaman pokok, 20% tanaman kehidupan dan 10% kawasan lindung.

Minor

Usulan perbaikan (CAP) telah diterima dan bukti penutupan akan diverifikasi pada saat surveillance

6

1.10

UM telah melakukan internal training P3K yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2016 di Ruang Pertemuan Serapung. Pelatihan ini diikuti oleh 26 orang pekerja. Namun demikian, UM belum melakukan training P3K yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah atau perusahaan jasa training yang terregister oleh pemerintah.

Minor


Minor


UM telah melakukan Pelatihan Sertifikasi Operator Alat Berat (SIO) pada tanggal 13 – 16 Juni 2016. Peserta pelatihan sejumlah 28 orang yang berasal dari kontraktor PT. Trisakti Sumber Artha (TRISA), PT. Cahaya Indah Sangsurya (CISS) dan PT. Rimba Prima Mas (RPM), dan Sri Indosiak Flora. Pelatihan ini diselenggarakan oleh PT. Safindo Raya yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemeterian Tenaga Kerja RI No. SKP.Kep.11/NAKR-BINWASK3/PJK3/I/2016 tentang Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Mekanik. Namun demikian, sertifikat, lisensi dan buku kerja operator masih dalam proses pengurusan. 7

1.11

Diketahui bahwa SOP Tata Usaha Kayu No. SOP-TUK-001 tertanggal 01-06-2010 belum mengakomodir kegiatan tata usaha kayu di setiap simpul yang ada di dalam area konsesi PTP. Selain itu SOP Tata Usaha Kayu juga belum menggambarkan pemisahan yang jelas sehubungan dengan kayu yang berasal dari area tersertifikasi dan

N°



Major/ Minor


non-tersertifikasi IFCC. 8

1.13

9

1.16

10

2.1

11

12

UM telah melakukan evaluasi kinerja kontraktor yaitu PT. RPM (harvesting), PT. Trisakti Sumber Artha (harvesting), dan PT. CISS (harvesting), PT. Riang Hati (plantation), PT. CHB (plantation), PT. PENI (plantation), PT. Talabu (plantation), PT. Arisman (plantation), PT. SHJ (plantation), PT. JBP (plantation), PT. GSM (plantation), PT. RIS (plantation), dan PT. Buana (plantation) untuk Tahun 2016. Namun demikian, UM belum melakukan analisis, feedback, tindakan perbaikan dan rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kontraktor tersebut.

Minor


Minor


Berdasarkan data yang disampaikan, diketahui bahwa pada setiap tahun realisasi tebangan dan tanaman memiliki selisih yang cukup besar. Hal ini belum menunjukkan upaya UM dalam menerapkan perbaikan secara berkelanjutan. Disetiap RKT juga disampaikan permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjutnya.

Minor


2.4; 3.3

Mekanisme pengaksesan dokumen ringkasan publik dan ringkasan monev untuk publik yang tertuang di dalam surat arahan dari direktur PTP tentang Mekanisme Pengaksesan Dokumen Ringkasan Publik oleh Stakeholder No. 130/PRT/PKU-VIII/2016 tertanggal 0108-2016 dinilai belum efektif mengatur mekanisme pengaksesan ringkasan publik. Karena di dalam surat tersebut belum ditunjukkan staf/manajemen PTP yang bertanggung jawab terhadap akses ringkasan publik, alur akses, dan mekanisme banding PTP-stakeholder.

Minor


4.1

UM telah mendapat Instruksi Kerja Penataan Tata Batas No. INS.038/BPKH.XIX/PKH/-/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persektuan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber. Instruksi Kerja Pembuatan tata batas tersebut masih

Minor

Usulan perbaikan (CAP) telah diterima dan bukti penutupan akan diverifikasi pada

UM belum menunjukkan dokumen penyusunan program R&D sesuai dengan perjanjian yang dibuat terkait dengan kegiatan pemanenan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan perlindungan tanaman dari hama penyakit.

N°



Major/ Minor

belum ditindaklanjuti oleh UM hingga audit Stage 2.

Tata Waktu Pelaksanaan saat surveillance

13

6.3; 6.5; 3.2

Dari informasi kesuburan tanah yang ditampilkan belum ditemukan data dan penjelasan yang memadai untuk menjawab sejauh apa dampak negatif/positif operasional hutan terhadap kesuburan tanah sebagai bentuk analisa kimia tanah.

Minor


14

6.4; 6.5; 3.2

 Belum ditemukan penjelasan yang memadai sehubungan dengan akibat nilai COD dan BOD yang melebihi ambang batas serta upaya penanganan yang tepat dari PTP, jika dibutuhkan.

Minor


 Hasil uji kualitas air bersih dilapangan belum bisa ditemukan ketika audit sehingga belum bisa diverifikasi lebih lanjut. 15

7.1; 7.4; 7.5; 7.6; 8.1; 3.2

 Acuan tipe kawasan lindung yang disebutkan di dalam SOP dan diverifikasi ketika audit stage 1 di atas belum mengacu kepada keputusan direktur PT. PTP No. 049/PT/PKU-XII/2014 tertanggal 31-12-2014.  Belum diketahui analisis lebih lanjut yang menjelaskan kualitas suksesi tanaman di KPPN karena Bintangor tidak ditemukan pada kelas pancang dan tiang. Hal ini untuk mendukung evaluasi vitalitas sumberdaya hutan, terutama kawasan lindung.  Jika membandingkan antara jenis satwa liar yang dijumpai yang dilaporkan di dalam laporan RKL/RPL semester II tahun 2015 dengan peta penyebaran satwa liar skala 1:80.000 yang dilampirkan belum menunjukkan kekonsistenan informasi. Hal ini terlihat dari keberadaan Harimau Sumatera yang diidentifikasi di dalam peta bertentangan dengan perjumpaan satwa liar hasil inventarisasi yang disebutkan sebelumnya. Sehingga hasil inventarisasi satwa liar di atas belum menunjukkan data yang valid.  Belum ditemukan analisis yang menjelaskan sebab kekurangberhasilan penanaman sisipan di KPPN serta strategi penanamannya. Penanaman sisipan anakan alam di kawasan lindung merupakan tindakan pencegahan kerusakan kawasan lindung yang cukup baik untuk mendukung vitalitas sumberdaya hutan.

Minor


16

8.4; 3.2

 Belum diketahui apakah PTP telah melakukan sosialisasi karhutla kepada masyarakat. Mengingat

Minor

Usulan perbaikan (CAP) telah

N°



Major/ Minor

berdasarkan berita acara sosialisasi PTP kepada masyarakat tidak ditemukan keterangan bahwa materi tentang karhutla telah disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Asisten FEPHS.

Tata Waktu Pelaksanaan diterima dan bukti penutupan akan diverifikasi pada saat surveillance

 Identifikasi luasan kebakaran hutan yang dilaporkan di dalam laporan RKL/RPL semester II tahun 2015 dinilai tidak valid karena terdapat 2 informasi karhutla yang memberitakan luasan yang berbeda: - Laporan RKL/RPL semester II tahun 2015 memberitakan karhutla seluas 17,97 ha pada tahun 2013. - Laporan deteksi kebakaran memberitakan karhutla seluas 18,29 ha yang terjadi pada tanggal 29-01-2013. 17

8.6

18

9.1, 9.2 & 9.3

Laporan RKL/RPL semester II tahun 2015 yang dilaporkan ke dinas terkait belum menunjukkan informasi yang memadai tentang kejadian perambahan dan perburuan liar.

Minor


Hasil review dokumen dan wawancara dengan staf Sosial menunjukkan bahwa terdapat 1 desa binaan perusahaan yaitu Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Minor


Namun demikian, perusahaan belum melakukan:  Identifikasi terkait dengan penguasaan dan hakhak legal masyarakat untuk memiliki, mengontrol dan menggunakan lahan dan sumberdaya hutan.  Identifikasi sosial budaya terhadap desa-desa tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak mengancam atau mengurangi secara langsung atau tidak langsung, sumberdaya atau hak-hak penguasaan masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk meminimalkan dampak negatif.  Identifikasi terhadap masyarakat lokal yang memanfaatkan sumberdaya hutan yang memiliki nilai penting secara budaya, ekonomi dan ekologi.

Major/

N°


19

9.4

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf UM, perusahaan telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan tanaman kehidupan karena lintas kabupaten. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, belum ada perjanjian yang dibuat untuk tanaman kehidupan dengan masyarakat Desa Teluk Lanus.

Minor


20

10.1

Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat. Hasil penilaian dampak sosial harus diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap masyarakat.

Minor


21

10.2 & 10.4

Perusahaan telah memiliki sejumlah SOP terkait dengan isu sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah:

Minor



1. SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan Community Development No. SOP-HUM-002 tanggal 16 Juli 2012 2. SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program No. SOPHUM-003 tanggal 16 Juli 2012 3. SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No. SOP-HUM-004 tanggal 16 Juli 2012 4. SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial No. SOP-HUM-005 tanggal 16 Juli 2012 Perusahaan telah melakukan kegiatan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk kegiatan PMDH. Pada tahun 2015, jumlah dana yang dikucurkan sebesar Rp 64.845.000. Kegiatan ini dilakukan di Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Pada tahun 2016 (sampai Juli 2016), beberapa kegiatan yang bersifat amal (charity) telah diberikan UM kepada masyarakat di Desa Teluk Lanus, yaitu: 1. Bantuan sajadah gulung 4 roll dan Al Quran 2 buah pada tanggal 25 Juni 2016; 2. Bahan bakar berupa solar sebanyak 200 liter

Minor


N°



Major/ Minor


untuk operasional 2 masjid pada tanggal 01 Juli 2016 Namun demikian, perusahaan belum melakukan kegiatan sosial sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan. 22

11.2

Berdasarkan kunjungan dan interview dengan pekerja kontraktor penanaman dan pemeliharaan di petak E28, ditemukan adanya pekerja kontraktor yang belum membuat perjanjian/kontrak kerja secara tertulis dan jelas dengan perusahaan/kontraktor, termasuk uraian tugas. Kewajiban membuat perjanjian secara tertulis tersebut didasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 50 dan pasal 51).

Minor


23

12.2

Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan konfirmasi dengan petugas kesehatan di Klinik, pekerja penyemprot belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang rutin sesuai dengan SOP. Selain itu, UM juga belum melakukan kajian tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi tambahan dan waktu penyediaan nutrisi tambahan tersebut bagi pekerja penyemprot. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari UM karena para pekerja penyemprot ini memiliki resiko tinggi terpapar bahan kimia berbahaya.

Minor


24

12.5

Pada saat kunjungan ke camp penebangan (E14/PT. CIS), masih ditemukan adanya sumur yang digunakan untuk mandi dan mencuci peralatan dapur. Khusus untuk mencuci peralatan dapur, telah dilakukan penyaringan air dengan tujuan agar lebih bersih. Namun demikian, pada beberapa sumur yang digunakan untuk mandi dan mencuci peralatan dapur, belum dapat menunjukkan hasil uji kualitas air di petak E14.

Minor


25

12.6

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan pihak UM dan petugas kesehatan, UM telah merencanakan untuk membangun beberapa fasilitas, yaitu guest house, WTP house dan Klinik. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, bangunan tersebut belum direalisasikan.

Minor


Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan petugas

N°



Major/ Minor


kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat), mereka mengeluhkan fasilitas jembatan jetty TPK yang tangganya terlalu curam sehingga berpotensi membahayakan pekerja (rawan jatuh atau kecelakaan). Selain itu, mereka mengatakan kesulitan melakukan evakuasi bagi pasien yang naik atau turun dari tangga jembatan tersebut karena terlalu curam. 26

12.7

UM telah melakukan review tahunan K3. Namun demikian, dokumen yang disajikan belum menunjukkan sebuah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas SMK3. UM juga belum menyusun SOP terkait dengan Internal Audit K3 dan Tinjauan Manajemen SMK3.

1.6

 Belum tersedia profil perusahaan terkait dengan pengelolaan hutan secara lestari secara lengkap yang dibuat setiap tahun.

Minor

Observasi: 1

Obs

 Belum tersedia dokumen-dokumen dari kontraktor terkait dengan ketenagakerjaan yang mudah di akses oleh Tim Audit. 2

3.1, 4.4

Hasil observasi lapangan, masih ditemukan limbah kayu hasil tebangan yang cukup banyak di lapangan misalnya tunggak kayu yang melebihi 5 cm maupun kayu patah akibat arah tebangan yang tidak teratur. Hal ini mengakibatkan kegiatan pemanenan hasil hutan tidak efisien.

Obs

3

5.4

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada areal tanaman unggulan ditemua banyak potensi sumberdaya hutan yang beberapa diantaranya masuk dalam kategori HHBK. Misalnya potensi damar dari kayu meranti, rotan, tanaman obat, dll.

Obs

4

6.4; 3.2

Melihat dari potensi kekeringan yang cukup tinggi, ditunjukkan dengan data tinggi muka air di beberapa kompartemen yang bernilai >90 cm, sedang disusun upaya re-zonasi pengelolaan kanal.

Obs

5

6.5; 3.2

Sehubungan dengan tingkat sedimentasi dan kualitas debit air sungai tidak relevan dilakukan pengukuran mengingat tidak ditemukan badan air, seperti sungai di

Obs


N°



Major/ Minor

dalam/yang bersinggungan langsung dengan area konsesi. Walaupun PTP melakukan pengukuran debit air kanal yang nilainya sangat kecil, yaitu 1,029 m3/detik. 6

6.6

Ketika kunjungan ke lokasi penampungan solar diketahui bahwa struktur bangunan tangki solar yang sudah tidak stabil dan membahayakan yang diverifikasi ketika audit stage 1 sebelumnya, masih belum ditindak lanjuti di lapangan. Hal ini karena masih menunggu kontraktor untuk bekerja. Berdasarkan informasi dari Asisten Logistik perbaikan tanki solar akan dimulai bulan Agustus 2016 sebagaimana tercantum di dalam Surat Perintah Kerja untuk kontraktor PT. Constan Hamuba No. 43/CLJ/VII/2016 tertanggal 25-07-2016.

Obs

7

11.8

Berdasarkan kunjungan ke beberapa camp pekerja, ditemukan beberapa kondisi camp lapangan yang belum sesuai dengan standard ini:

Obs

 Petak E28: mesin tug boat rusak dan pada saat audit dilakukan, mesin tersebut belum diperbaiki karena mekanik belum datang. Tug boat ini digunakan sebagai alat transportasi pekerja menuju dan pulang ke camp.  Petak E18 dan E76: air minum berwarna coklat dan ada indikasi berasal dari sumur karena pasokan air bersih belum tersedia;  Petak E76 dan Petak E18: kondisi tempat teduh bagi perkerja untuk beristirahat belum layak, seperti atap yang kurang layak dan dalam kondisi tanpa ada alas (Lihat Gambar dibawah).


N°


8

11.4


Kebebasan membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja telah diberikan perusahaan kepada pekerja. Hal ini juga telah diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (pasal 5) tahun 2016. Perusahaan ini menginduk pada Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. Sumatera Riang Lestari. Perusahaan ini menjadi salah satu ranting dari Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. Sumatera Riang Lestari (Ranting Seraya). Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan No. 02/SP2RL-SRL/XI/2014 tanggal 26 November 2014.

Major/ Minor

Obs


N°


Major/


Minor


Namun demikan, pada saat audit dilakukan, susunan organisasi SP2RL Estate Serapung (PT. Peranap Timber) sebagai pengurus ranting SP2RL masih dalam proses pengesahan oleh Pimpinan Pusat SP2RL. 9

12.1

Pada bulan Maret – 11 Agustus 2016, tercatat ada 6 kecelakaan kerja, yaitu: 1. Tanggal 23 Maret 2016, kecelakaan pekerja penebangan (PT. CIS) 2. Tanggal 20 April 2016, kecelakaan pekerja penebangan (PT. TRISA) 3. Tanggal 04 Mei 2016, kecelakaan pekerja penebangan (PT. TRISA) 4. Tanggal 29 Mei 2016, kecelakaan pekerja penebangan (PT. TRISA) 5. Tanggal 25 Juni 2016, kecelakaan pekerja penebangan (PT. RPM) 6. Tanggal 11 Agustus 2016, kecelakaan pekerja penebangan (PT. TRISA)

Obs

menimpa menimpa menimpa menimpa menimpa menimpa

Kecelakaan kerja ini harus mendapatkan perhatian serius dari UM agar bisa meminimalisir adanya bahaya kecelakaan kerja dilapangan, khususnya pada pekerja penebangan.

Certification: mengingat telah diselesaikannya seluruh ketidaksesuaian oleh FMU, Keputusan Sertifikasi telah ditetapkan oleh PT. Bureau Veritas Indonesia kepada PT. Peranap Timber atas standard IFCC ST 1001:2013 – Sustainable Forest Management.

PUBLIC SUMMARY PT. PERANAP TIMBER SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT REQUIREMENT INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC) PROPINSI RIAU

Recommend Documents