Forestry Research and Development Agency (FORDA) Ministry of Forestry In cooperation with: Forest Carbon Partnership Facility
FOREST
CARBON PARTNERSHIP
F
A
C
I
L
I
T
Y
REDD+ READINESS PREPARATION
The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
Prosiding Workshop
Strategi
Monitoring & Pelaporan
Plot Sampel Permanen di Propinsi Sumatera Barat Bogor, Oktober 2013
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
PROSIDING WORKSHOP STRATEGI MONITORING DAN PELAPORAN PLOT SAMPEL PERMANEN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Editor: 1. Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga 2. Ir. Achmad Pribadi, M.Sc 3. M. Zahrul Muttaqin, M.Sc.For 4. Virni Budi Arifanti, S.Hut, M.Sc 5. Mega Lugina, S.Hut, M.Sc.For ISBN: 978-602-7672-34-5 © 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut: Ginoga, K.L., Pribadi, A., Muttaqin, M.Z., Arifanti, V.B., dan Lugina, M. (eds). 2013. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, Indonesia. Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan – Kementerian Kehutanan Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16118, Indonesia Telp/Fax: +62-251 8633944/+62-251 8634924 Email:
[email protected]; website: http://www.puspijak.org
ii
Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Prosiding “Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan PSP di Provinsi Sumatera Barat”. Prosiding ini merupakan hasil dari workshop dengan judul Strategi Monitoring PSP di Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 22-23 April 2013. Kegiatan workshop ini merupakan kelanjutan kegiatan kerjasama FCPF sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan No. S. 263/VIII/ P3PIK-2/2012, dan Surat Perintah Kerja Swakelola No. 316/SPK/VIII/P3PIKDIPA/2012 tentang pelaksanaan kegiatan kerjasama FCPF REDD+ Readiness Preparation “Pembangunan Plot Sampel Permanen (PSP) sebagai Upaya Penyediaan Data dan Monitoring Stok Karbon serta Perubahan Stok Karbon pada Berbagai Tipe Tutupan Hutan Di Hutan Nagari, Provinsi Sumatera Barat” yang merupakan upaya penyediaan data dan monitoring stok karbon serta perubahan stok karbon pada berbagai tipe tutupan hutan di hutan nagari, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan workshop ini adalah mendukung strategi dan kebijakan daerah dalam implementasi pencapaian RAD dan SRAP Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan dan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.
Padang,
Oktober 2013
Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kepala
Dr. M.Sc D Ir. I Kirsfianti Ki fi i L. L Ginoga, Gi NIP. 19640118 199003 2 001
Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
iii
Daftar Isi Kata Pengantar .............................................................................iii Daftar Isi .......................................................................................v Rumusan Workshop ....................................................................vii 1. Pendahuluan .............................................................................1 1.1
Latar Belakang ................................................................................................. 3
1.2
Tujuan Workshop ............................................................................................ 4
1.3
Hasil yang Diharapkan ................................................................................... 4
1.4
Pembicara dan Tema ........................................................................................ 4
1.5
Penyelenggaraan Workshop ........................................................................... 5
1.6
Sambutan-sambutan ........................................................................................ 5
2. Strategi Monitoring PSP untuk Mencapai Target RAD dan SRAP Provinsi ........................................................................13 2.1
Program dan Kegiatan Sektor Kehutanan untuk Mencapai Target Penurunan Emisi ........................................................................................... 15
2.2
Lesson Learned dari Pembangunan PSP Untuk Monitoring Karbon Hutan Pada Kegiatan FCPF Tahun 2012 .................................................. 17
2.3
Pembangunan PSP pada Berbagai Tipe Tutupan Hutan di Hutan Nagari Simancuang, Provinsi Sumatera Barat ........................................... 20
2.4
Land Use planning for loW Emission Development Strateg y (LUWES) dan REDD Abacus untuk Pemantauan Cadangan Karbon ........................ 21
3. Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi .....................................................25 3.1
Strategi Kebijakan Provinsi Sumatera Barat untuk Mencapai Target Penurunan Emisi ........................................................................................... 27
3.2
Potensi Aplikasi INCAS Sebagai Sistim Monitoring Karbon Hutan ..... 29
3.3
Peran dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan di Sumatera Barat ........................................... 31
4. Kesimpulan dan Rekomendasi ...............................................35 4.1
Kesimpulan .................................................................................................... 37
4.2
Rekomendasi ................................................................................................. 37
Lampiran .................................................................................... 39 Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
v
Rumusan Workshop Ringkasan hasil diskusi panel dan Focus Group Discussion yang dilaksanakan selama dua hari pelaksanaan Workshop, adalah sebagai berikut: 1. Workshop ini penting untuk strategi monitoring PSP yang sudah dibuat dalam kerangka kerjasama FCPF. Selanjutnya perlu dikembangkan sistem monitoring PSP mulai dari tingkat tapak, regional sampai tingkat nasional. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Barat sudah membentuk POKJA REDD+ dan merupakan salah satu Provinsi yang sudah berhasil menyusun RAD GRK. Sesuai karakteristik wilayah Sumatera Barat, Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Penurunan Emisi dilakukan dengan empat strategi, yaitu: a. Pengembangan berbasis masyarakat, b. Berbasis Nagari, c. Rehabilitasi hutan dan lahan, d. Mitigasi perubahan iklim Dalam mempersiapkan mekanisme REDD+ dimasa mendatang, diperlukan mekanisme Monitoring, Reporting and Verification (MRV) terhadap pengurangan emisi yang sudah dilakukan. Pembangunan PSP merupakan salah satu upaya MRV di tingkat tapak. 2. Workshoop ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pembuatan PSP yang sudah dilaksanakan pada tahun 2012 yang tahun ini bertepatan dengan kegiatan peringatan 100 tahun litbang kehutanan. Pembangunan PSP ini memiliki keterkaitan dengan SRAP Sumatera Barat terutama dalam konteks implementasi SRAP. Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya kesepakatan terhadap strategi untuk mewujudkan SRAP Provinsi Sumatera Barat. 3. Luas kawasan hutan di Sumatera Barat saat ini adalah 2,4 juta ha. Penyebab deforetasi dan degradasi hutan di Sumatera Barat disebabkan oleh kegiatan deforestasi yang terencana yang meliputi pemekaran wilayah, konversi hutan, izin Kuasa Pertambangan (KP) dan kebun. Sedangkan yang tidak terencana antara lain perambahan hutan, kebakaran hutan dan klaim yang berujung konversi. Adapun degradasi yang terencana berupa Izin Usaha Pemanfaatan di Hutan Alam (HA) dan Hutan Tanaman (HT), sedangkan yang tidak terencana adalah penebangan di luar blok jatah tebangan dan illegal logging. 4. Emisi di Indonesia pada tahun 2006 diperkirakan sebesar 1,76 GT CO2e, dimana 60% emisi berasal dari perubahan tutupan lahan dan kebakaran gambut. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
vii
Indonesia telah bersedia untuk menurunkan emisi sebesar 26% sampai tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% jika ada bantuan dari pihak donor. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam Perpres No. 61 Tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK. FCPF telah memfasilitasi pembangunan PSP sebagai salah satu syarat Monitoring, Reporting and Verification (MRV) untuk memenuhi salah satu syarat dalam kesiapan dalam skema REDD+. PSP dibangun untuk menyiapkan pelaksaanaan REDD+ dengan metode perhitungan yang rinci. Melalui PSP, mekanisme MRV dapat bisa lebih dipercaya. Tujuan pembangunan PSP adalah untuk membangun sistem data monitoring, pelaporan dan verifikasi data emisi. Kriteria pemilihan lokasi menjadi penting karena harus memenuhi kriteria aksesiblitas, keamanan, keterwakilan, keberlanjutan, dan status kawasan. Sejumlah PSP telah dibangun di lima Provinsi yang terpilih sebagai lokasi kegiatan FCPF yaitu di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 15 PSP, di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 22 PSP, di Provinsi NTB sebanyak 33 PSP dan di Provinsi Maluku sebanyak 12 PSP. Metode pembangunan PSP yang dilakukan menggunakan standard SNI 77242011 yang melakukan perhitungan pada 5 sumber (pool) karbon, yaitu: karbon di atas permukaan, di bawah permukan, serasah, kayu mati dan necromass. 5. Tujuan utama kebijakan SRAP meliputi upaya menjaga stabilitas lingkungan, konservasi, pencegahan erosi, peningkatan tutupan hutan, pemenuhan kebutuhan kayu bakar, peningkatan produksi hutan, substitusi kayu dan gerakan masyarakat secara besar-besaran untuk penanaman. Adapun sasaran kebijakannya adalah penjagaa hutan yang ada, peningkatan luas kawasan hutan nagari dan Hutan Kemasyarakatan (HKm), serta optimalisasi untuk mendukung kebutuhan daerah, konservasi biodiversity dan kebutuhan pangan. 6. Salah satu masalah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Barat adalah tata batas (terdapat konflik di Sijunjung yang perlu dicarikan solusinya). Sedangkan kegiatan-kegiatan yang perlu mendapat perhatian adalah rehabilitasi, konservasi, revitalisasi pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penguatan kelembagaan. Dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan upaya pemantapan kawasan, upaya RHL dan upaya pengamanan (perlu penambahan tenaga kehutanan). Selain itu, perlu dibuat sistem pengamanan hutan berbasis nagari, peningkatan peran dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, juga perlu melibatkan ulu balang nagari untuk pengamanan hutan dengan anggaran dari nagari. Perlu dilakukan perhitungan stok karbon di TN dan kawasan konservasi. Upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu dilakukan harus berdasarkan pada SRAP-REDD dan RAD-GRK, konsultasi para pihak dan sosialisasi REDD+/Carbon Trade. Mendorong gerakan REDD+, OBIT dan Gerakan Pemuda menanam.
viii
Rumusan Workshop
7. Beberapa kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan Badan Litbang adalah upaya untuk mengintegrasikan plot yang dibangun dengan dukungan dari luar FCPF/ Badan Litbang yang meliputi plot-plot sebagai berikut: 1 plot di Sijunjung, 4 plot di mentawai, 2 plot di Solok, 1 plot di Tanah datar, 1 plot di Pasaman dan 1 plot di Pesisir Selatan. Kerjasama lain yang dapat dilakukan terkait dengan hasil hutan bukan kayu, kerjasama Puspijak-Aek Nauli dalam kerangka pengelolaan lanjutan PSP di Simancuang dan pembangunan TSP dan PSP oleh BPKH Medan sebanyak 10 plot. 8. Peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan jelas disebutkan dalam Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Peran pemerintah pusat disebutkan dalam pasal 7, peranan pemerintah provinsi dalam pasal 9 dan peran dari pemerintah kabupaten kota dalam pasal 10. 9. Pada areal agroforestry diperkirakan jumlah karbon rata-rata 123,8 ton per ha. Untuk itu, disarankan agar segera melaksanakan reforestasi di areal semak belukar agar dapat meningkatkan simpanan karbon, serta perlu diadakan pelatihan masyarakat nagari untuk perhitungan karbon di PSP. 10. Dengan adanya data-data yang dihasilkan dari PSP, dapat dijelaskan keterkaitan REDD+ dengan Aksi Mitigasi Nasional (NAMA) dan keterkaitannya dalam penurunan emisi 26% atas usaha sendiri dan 41% dengan bantuan pihak luar. 11. LUWES (Land Uses Planning for IoW Emission Development Strateg y) dikembangkan berkaitan dengan isu-isu terkait hubungan pengurangan emisi dengan aktifitas pembangunan rendah emisi dan kebijakan yang diperlukan. Bagaimana hubungannya dengan trade off penggunaan lahan, bagaimana prinsip low emission development strategies serta bagaimana sejarah tingkat emisi yang tinggi, keterkaitannya dengan aktifitas apa, kenapa, siapa aktornya dan di daerah mana saja. Kemudian perlu dibuat tingkat emisi referensi atau perkiraan emisi di masa yang akan datang. Juga perlu dibuat skenario penurunan emisi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan emisi. 12. REDD ABACUS digunakan untuk menghitung cadangan karbon, opportunity cost, REL dan strategi pembangunan dengan emisi rendah. Metode di atas sudah diterapkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Fungsi yang sangat diharapkan dari PSP adalah mengetahui seberapa besar jumlah karbon yang disimpan dalam hutan. 13. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang rentan bencana gunung api dan merupakan zona gempa. Peran vegetasi untuk mitigasi perlu dikaitkan dengan pola struktur ruang (hutan lindung, hutan produksi dan lain-lain). Berdasarkan
Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
ix
rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 yang mempunyai prinsip tidak menghambat pembangunan ekonomi, terintegrasi disemua bidang terkait, merupakan kontribusi daerah provinsi kabupaten/ kota terhadap penurunan emsi gas rumah kaca nasional dengan melibatkan seluruh stakeholder. RADGRK disusun dengan bantuan Bappenas dan pihak terkait lainnya. Terdapat 3 (tiga) sektor yang terkait RAD GRK yaitu lahan dan gambut, sektor energi dan transportasi dan sektor pengelolaan limbah. Hasil perhitungan tim di Sumatera Barat, Lahan dan gambut mempunyai kontribusi emisi 86,08%; sektor energi dan transportasi 12,54% dan sektor limbah 1,3%. Sektor kehutanan diamanatkan untuk menurunkan emisi sebesar 18 jt tco2 e.
14. INCAS (Indonesia National Carbon Accounting System) memiliki tujuan untuk membuat informasi karbon nasional yang sesuai dengan kriteria international dan mengintegrasikan seluruh inisiatif karbon di semua unit. Module INCAS terdiri dari empat komponen yaitu 1) Biomass Classification, 2) Land cover change analysis 2000-2009; 3) Bagaimana hutan terdegradasi (hutan primer sekunder), didasarkan pada intensitas gangguan; 4) Carbon Stock Estimation (5 karbon pool). Data yang diperlukan meliputi remote sensing data dan ground data (PSP). 15. Progres kegiatan INCAS yang sudah dilakukan yaitu meliputi wilayah Kalimantan, Sumatera dan Papua. Sementara itu, Sulawesi serta Maluku dan Jawa sudah hampri selesai. Saat ini sudah ada estimasi awal emisi dan removal di Kalimantan seperti kelas biomassa per tahun. INCAS juga bisa digunakan untuk MRV REDD+ dan mendukung Forest Monitoring System serta mendesain kuantifikasi impact perubahan lahan. 16. Pelibatan masyarakat Sumatera Barat merupakan kunci keberhasilan inisiatif REDD+. Dengan dukungan ketua Satgas dan Kementerian Kehutanan, Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Road Map Hutan Nagari seluas 500.000 ha. PSP merupakan alat untuk MRV. Dalam proses pembangunan PSP perlu proses konsultasi kepada masyarakat dan membangun kesepakatan dengan Lembaga Pemangku Hutan Nagari terkait mekanisme internal untuk pelaksanaan PSP. 17. Peran para pihak sebagaimana diuraikan di atas, dirinci sebagai berikut: a. Pemerintah bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen rencana aksi dan mekanisme monitoring dengan mekanisme konsultasi publik, menyiapkan anggaran, menyiapkan mekanisme penghargaan dan hukuman, monitoring dan evaluasi, sinkronisasi tata ruang, membangun sistem monitoring karbon hutan yang partisipatif, membangun database yang mudah diakses oleh semua pihak terkait, pengembangan skema-skema pengelolaan hutan bersama masyarakat, fasilitasi hasil monitoring dan memastikan mekanisme Free,
x
Rumusan Workshop
Prior and Informed Consent (FPIC) dilakukan sebelum kegiatan. Menyiapkan instrumen kebijakan dan kelembagaaan di instansi terkait. b. Perguruan Tinggi bertanggungjawab dalam membangun metodologi monitoring yang sederhana dengan mengakomodasi pengetahuan local; membantu para pihak dilevel provinsi, kabupaten dan tapak untuk memahami metodologi perhitungan karbon dan mendesain model pelaporan. c. Masyarakat sipil bertanggungjawab dalam mendorong penerapan FPIC, membangun Hutan Nagari, mendorong tata ruang mikro, peningkatan kapasitas lembaga perwalian lokal, melakukan advokasi dan memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mekanisme share learning. Manajemen di level tapak bertanggungjawab dalam metodologi dan laporan yang sederhana, melakukan hubungan langsung dengan lembaga nagari, RTRW Kabupaten dan aturan lokal. 18. PSP di Hutan Nagari Simancuang belum mewakili tipe ekosistem di Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu dibangun PSP lainnya di Provinsi Sumatera Barat yang mewakili seluruh tipe ekosistem Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan PSP di tiap-tiap kabupaten/kota akan dikelola oleh kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Pokja REDD+ Provinsi Sumatera Barat. 19. Selain PSP/PUP yang dibangun dalam kerangka kerjasama FCPF, sebenarnya sudah ada PSP/PUP yang sudah dibangun dari inisiatif lain. Beberapa PSP/PUP yang dibangun melalui inisiatif lain adalah seperti PSP/PUP yang dibangun Universitas Andalas bekerjasama dengan pihak Jepang, PSP/PUP yang dibangun BKSDA dan PSP yang dibangun oleh BPKH Medan, PSP/PUP yang dibangun TN Siberut bekerjasama dengan Yayasan Kehati. Tidak semua PSP yang telah dibangun dengan inisiatif lain tersebut ditujukan untuk pengukuran karbon, sehingga data yang dikumpulkan belum memberikan kontribusi langsung bagi pengumpulan data karbon hutan. Namun dengan adanya metode persamaan allometrik, data yang telah ada (diameter dan tinggi) dapat dikonversi untuk menduga cadangan karbon sehingga keberadaan PSP/PUP dari inisiatif diluar FCPF dapat tetap memberikan kontribusi bagi penghitungan karbon hutan. 20. Kelembagaan dalam Pengembangan PSP merupakan penegasan fungsi Pokja REDD yang meliputi: a. Pengembangan dan monitoring PSP akan berada dibawah koordinasi Pokja REDD+ Provinsi Sumatera Barat Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
xi
b. Pokja REDD+ Provinsi Sumatera Barat akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota untuk: a) Membuat stratifikasi tipe ekosistem dan tipe tutupan lahan, b) Menentukan jumlah dan lokasi PSP, c) Menindaklanjuti PUP yang dibangun oleh BPKH, d) Memonitor PSP di daerah, c. Pihak yang terlibat dalam pengembangan PSP di daerah adalah instansi sebagai berikut: Dishut Prov/Kab/Kota, Bappeda, BLHD, KPH, LKAAM, Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), UPT Kemenhut dan LSM 21. Mekanisme penganggaran pembangunan PSP di Provinsi Sumatera Barat dapat diusulkan dari: a. APBD Provinsi/Kabupaten dan Kota: a) PSP perlu dipandang sebagai aset/investasi daerah sehingga kegiatan monitoring dan pemeliharaannya perlu dianggarkan oleh setiap Kabupaten/ Kota. b) Disusun berdasarkan Pergub tentang RAD GRK dan SRAP yang diturunkan dalam RPJMD dan Renstra. b. BPKH Wilayah I: Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama yang dibangun oleh POKJA REDD+ Provinsi Sumatera Barat dengan BPKH agar dapat mensinkronkan kegiatan monitoring PSP di Provinsi Sumatera Barat. c. Hibah Luar Negeri: Untuk menyusun proposal anggaran pembangunan dan monitoring PSP di daerah dari dana hibah luar negeri, diperlukan asistensi dari pusat kepada daerah. Rekomendasi workshop berdasarkan hasil diskusi dan FGD tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perlu adanya kepastian kelembagaan pengelola di tingkat daerah agar pengelolaan PSP di daerah dapat terjamin keberlanjutannya. 2. Perlu adanya kepastian penganggaran yang tepat sasaran dengan melakukan intensifikasi sharing dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah terkait dengan pembangunan PSP di tingkat kabupaten oleh Pusat. Monitoring PSP 2013 akan dibiayai dengan dana Puspijak 2013 dimana akan dilakukan monitoring pasca proyek setiap tiga tahun. Sistematika pelaporan sudah ada. Disarankan untuk ke depannya perlu dilakukan pelatihan monitoring dan evaluasi karbon secara periodik.
xii
Rumusan Workshop
3. Perlu pelibatan para pihak baik di tingkat Provinsi dan kabupaten dalam teknis pengukuran karbon hutan sehingga SNI 7724-2011 yang menjadi standar pengukuran dapat diketahui dan diterapkan lebih luas. 4. Perlu adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan monitoring PSP untuk pemerintah daerah. 5. Dokumentasi dan sinkronisasi semua data dan informasi PSP perlu dikelola oleh lembaga REDD+. Selain itu diperlukan kerjasama dari para pihak baik yang ada di Provinsi maupun Kabupaten untuk mengintegrasikan PSP/PUP yang sudah ada untuk memberikan kontribusi bagi database karbon hutan di Provinsi. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menginventarisir tipe penutupan lahan yang belum memiliki PSP/PUP sehingga dapat ditetapkan suatu strategi untuk mengisi kesenjangan (gap) dari semua tipe hutan di Provinsi Sumatera Barat. 6. Training perhitungan karbon perlu ditingkatkan di seluruh Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam monitoring karbon hutan perlu dilakukan. 7. Perlu ditambahkan kriteria lain dalam pembangunan PSP di Sumatera Barat, selain kriteria tipe tutupan kawasan hutan, juga perlu dimasukan kriteria vegetasi yang memiliki nilai ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kandungan karbon dalam vegetasi tersebut. 8. Mekanisme Pengelolaan PSP Hutan Nagari Simancuang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengelolaan PSP di Hutan Nagari Simancuang dan PUP dari BPKH I Medan di Sungai Pagu akan berada dibawah Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan didampingi oleh Pokja REDD+ Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutan Provinsi. b. Sosialisasi dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Simancuang dalam kegiatan monitoring PSP perlu ditingkatkan. c. Anggaran pengelolaan dan monitoring PSP HN Simancuang setelah proyek FCPF selesai akan dianggarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. d. Di daerah perlu dibangun suatu lembaga MRV di tingkat Kabupaten dan LPHN. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
xiii
BAB 1 Pendahuluan
Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
1
1.1 Latar Belakang Deforestasi dan degradasi hutan belakangan ini sangat erat dikaitkan dengan isu lingkungan, khususnya isu pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi dengan proses yang panjang akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) terutama karbondioksida (CO2) di atmosfer. Sekitar 20 persen dari seluruh emisi GRK berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Hutan mengabsorpsi CO2 selama proses fotosintesis dan menyimpannya sebagai materi organik dalam biomassa tanaman. Banyaknya materi organik yang tersimpan dalam biomassa hutan per unit luas dan per unit waktu merupakan pokok dari produktivitas hutan. Produktivitas hutan merupakan gambaran kemampuan hutan dalam mengurangi emisi CO2 di atmosfir melalui aktivitas physiologi nya. Pengukuran produktivitas hutan relevan dengan pengukuran biomassa. Biomassa hutan menyediakan informasi penting dalam menduga besarnya potensi penyerapan CO2 dan biomassa dalam umur tertentu yang dapat dipergunakan untuk mengestimasi produktivitas hutan (Heriansyah,2005). Pengukuran stok karbon dapat dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan dan/atau memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Untuk memperoleh data stok karbon dan perubahannya dengan pengukuran langsung di lapangan, maka perlu dibangun Petak Ukur Permanen/Permanent Sampling Plot (PSP) yang dapat merepresentasikan dinamika pertumbuhan biomasa dari berbagai penggunaan lahan khususnya hutan. Informasi mengenai karbon hutan menjadi penting dalam kegiatan REDD+. Hal tersebut terkait dengan salah satu persyaratan dalam mekanisme perdagangan karbon dalam REDD+ untuk menghitung potensi karbon secara Measureable, Reportable dan Verifiable (MRV) yang comparable, koheren, lengkap dan akurat. Untuk menanggapi hal tersebut maka diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengelolaan karbon hutan secara berkelanjutan. Pada tahun 2012, Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) telah membangun sejumlah PSP di 5 (lima) lokasi kegiatan FCPF, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Maluku. Pengukuran biomasa dan karbon hutan yang mencakup 5 pool karbon telah dilaksanakan di kelima lokasi tersebut. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengelolaan PSP yang telah menjadi aset daerah tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan di masa depan, dengan atau tanpa dana bantuan dari FCPF. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
3
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyelaraskan semua data hasil pengukuran biomasa dan karbon hutan di tingkat Provinsi dalam suatu sistem yang terkomputerisasi agar dapat dimonitor dan di-update secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu workshop yang mellibatkan stakeholder di daerah untuk membahas strategi monitoring PSP secara berkelanjutan serta untuk merancang blue print usulan sistem dan mekanisme monitoring PSP dan karbon hutan di tingkat Provinsi.
1.2 Tujuan Workshop Tujuan workshop ini adalah untuk (1) merumuskan strategi pengelolaan PSP secara berkelanjutan, (2) merancang blue print sistem monitoring karbon hutan, (3) merumuskan pengintegrasian data Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) dengan Sistem Monitoring Karbon Hutan tingkat provinsi yang akan dibangun, (4) menyamakan persepsi tentang peran dan tanggungjawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan (5) memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.
1.3 Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari workshop ini adalah tersusunnya strategi pengelolaan PSP berkelanjutan, terancangnya blue print sistem monitoring karbon hutan, terintegrasinya data NFMS dengan Sistem Monitoring Karbon Hutan tingkat provinsi yang akan dibangun, terciptanya persamaan persepsi tentang peran dan tanggungjawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan adanya masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.
1.4 Pembicara dan Tema 1.4.1 Sesi Pertama Pada sesi pertama disampaikan makalah dengan pembicara sebagai berikut: 1. Program dan Kegiatan Sektor Kehutanan Untuk Mencapai Target Penurunan Emisi (Ir. Hendri Octavia, M.Si). 2. Lesson Learned Dari Pembangunan PSP Untuk Monitoring Karbon Hutan Pada Kegiatan FCPF Tahun 2012 (Virni Budi Arifanti, S.Hut, M.Sc).
3. Pembangunan PSP Pada Berbagai Tipe Tutupan Hutan di Hutan Nagari Simancuang, Sumatera Barat (Bambang S. Antoko, S.Hut, M.Si).
4
Pendahuluan
4. Land Use planning for Low Emission development Strategy (LUWES) dan REDD Abacus Untuk Pemantauan Cadangan Karbon (Andree Ekadinata, S.Hut, M.Si) 1.4.2 Sesi Kedua Pada sesi kedua disampaikan makalah dengan pembicara sebagai berikut: 1. Strategi Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Untuk Mencapai Target Penurunan Emisi (Dr. Ir. Ribaldi, MS). 2. Potensi Aplikasi Incas Sebagai Sistim Monitoring Karbon Hutan (Dr. Haruni Krisnawati). 3. Peran Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan Di Sumatera Barat (Ir. Rahmat Hidayat).
1.5 Penyelenggaraan Workshop Workshop Strategi Monitoring PSP di Provinsi Sumatera Barat ini di ikuti oleh peserta yang berasal dari unsur pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi (daftar peserta terlampir pada lampiran). Pada acara ini narasumber-narasumber yang mempresentasikan makalahnya adalah sebagai berikut: Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga (Kapuspijak Kementerian Kehutanan), Ir. Hendri Octavia, M.Si (Kadishut Provinsi Sumatera Barat), Dr. Ir. Ribaldi, MS (BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat), Virni Budi Arifanti, S.Hut, M.Sc (Peneliti pada Puspijak Kementerian Kehutanan), Ir. Rahmat Hidayat (KKI-Warsi), Dr. Haruni Krisnawati (Forda/IAFCP), Andree Ekadinata, S.Hut, M.Si (ICRAF), Bambang S. Antoko, S.Hut, M.Si (BPK Aek Nauli). Moderator sesi pertama pada workshop ini yaitu Ir. Achmad Pribadi, M.Sc sedangkan pada sesi kedua yaitu M. Zahrul Muttaqin, S.Hut, MF.
1.6 Sambutan-sambutan 1.6.1 Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Workshop Strategi Monitoring Petak Sampel Permanen (PSP) Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Hotel Grand Inna Muara; Padang Tanggal 22 - 23APRIL 2013 Assalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh. Yang Terhormat: Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak) Kementerian Kehutanan Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
5
Kepala Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Kepala UPT Lingkup Kementerian Kehutanan wilayah kerja Sumatera Barat Bapak/Ibu Narasumber dan Fasilitator pada Workshop ini Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi
Hadirin peserta Workshop yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-NYA yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Grand Inna Muara Padang ini dalam rangka mengikuti Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Permanent Sample Plot (PSP) di Provinsi Sumatera Barat. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat, yang membawa kebaikan bagi kita semua. Bapak/Ibu yang kami hormati, Pertama-tama, kami sangat menyambut baik inisiatif penyelenggaraan Workshop ini. Kami memberikan apresiasi kepada Ibu Kapuspijak yang telah mengalokasikan penyelenggaraan Workshop dan telah membuat Petak Sampel Permanen (PSP) perhitungan karbon di Sumatera Barat, tepatnya pada Hutan Nagari Jorong Simancuang Kenagarian Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.Semoga kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Puspijak Kementerian Kehutanan dapat mendorong upaya-upaya pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi juga kami berikan kepada para peserta yang berkenan hadir pada acara ini. Kehadiran Saudara-Saudara sangat penting artinya untuk memberikan masukan bagaimana mengembangkan Sistem Monitoring PSP mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Bapak/Ibu yang kami hormati, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi percontohan implementasi REDD+ di Indonesia yang telah mendapat dukungan dari Bapak Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4/Satgas REDD+. Serangkaian upaya dalam
6
Pendahuluan
rangka kesiapan untuk implementasi REDD+ tersebut telah dimulai. Kami telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ dan juga telah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) untuk implementasi REDD+ di Sumatera Barat dengan difasilitasi Satgas REDD+. Sesuai dengan karakter sosial, ekonomi dan ekologis wilayah Sumatera Barat, dalam rangka implementasi REDD+ tersebut, kami telah mendorong pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community Based Forest Management/ CBFM) sebagai basis implementasi REDD+ di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah gencar mendorong perluasan praktek-praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa/Nagari, Hutan Kemitraan, dan bentuk lainnya sesuai dengan kearifan lokal yang selama ini masih dijalankan oleh masyarakat Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk memperjelas tata kelola di tingkat tapak dan menjadi bahagian dari upaya resolusi konflik terhadap hutan dan hasil hutan. Dalam tataran makro, Kita juga berupaya mendesain tata kelola kawasan hutan yang lebih baik kedepannya. Kita terus mendorong pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan produksi baik yang dalam kabupaten/kota sendiri maupun lintas kabupaten/kota. Kita juga terus melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dalam rangka meningkatkan vegetasi hutan menjadi lebih baik. Hal ini kami lakukan sejalan dengan visi dan misi implementasi REDD+ di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional REDD+ Indonesia, yakni memantapkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan. Bapak/Ibu yang kami hormati, Sesuai dengan target yang tertuang pada SRAP Sumatera Barat dalam implementasi REDD+, kami telah mengedepankan 4 (empat) kebijakan strategis, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nagari (PELANA), Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU), Penatagunaan Hutan dan Lahan (TAHAN) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Mitigasi Bencana (RELAMINA).
Keempat kebijakan strategis tersebut telah dielaborasi menjadi program dan kegiatan yang direkomendasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu instrumen penting dalam implementasi REDD+ adalah bagaimana mengembangkan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang efektif atau yang lebih dikenal dengan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV). Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
7
Sistem MRV bukan hanya untuk menilai kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam SRAP tetapi lebih progresif pada menilai faktor dan penyebab laju deforestasi dan degradasi hutan itu sendiri. Sistem MRV harus mampu menjamin bahwa kebocoran-kebocoran pada program dan kegiatan serta aktifitas di tingkat tapak dapat diminimalisir. Laju deforestasi mungkin akan lebih mudah dideteksi namun untuk degradasi mungkin akan lebih sulit dideteksi dibandingkan dengan deforestasi. Perhitungan stok karbon hutan pada berbagai tipe kawasan hutan dan tipe tutupan lahan sedikit banyaknya akan mampu menjawab hal tersebut. Oleh karena itu, pembuatan Petak Sampel Permanen (PSP) sangat penting sekali terutama pada areal-areal yang sudah jelas arah kelolanya dan pada areal-areal yang rawan konflik guna menjamin tidak terjadi kebocoran atau kegagalan program dan kegiatan. Bapak/Ibu yang kami hormati, Kami sebenarnya berkeinginan agar semua wilayah hutan di Sumatera Barat ini dapat diinventarisasi dan diketahui potensinya, apalagi yang berkaitan dengan stok karbon hutan. Memang teman-teman di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah melakukan serangkaian Inventarisasi Hutan Nasional (National Forest Inventory/ NFI). Sebenarnya data-data yang didapatkan dari NFI tersebut bisa dipakai sebagai rujukan untuk menilai stok karbon hutan. Namun akan lebih baik bila PSP dapat dibuat pada seluruh wilayah hutan dengan arah kelola yang jelas seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, atau bentuk-bentuk lainnya. Data dari PSP tersebut dapat kita gunakan sebagai bahan penilaian dan perbaikan bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat kedepannya. Apalagi ketika perdagangan karbon menjadi kebutuhan di masa mendatang, kita memiliki basis data yang memadai untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kami sangat senang ketika Puspijak mengalokasikan pembuatan PSP pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Membaca laporan dari teman-teman Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Aek Nauli, ternyata potensi stok karbon Hutan Nagari cukup besar yakni sebesar ± 66 ribu ton karbon atau rata-rata 108 ton/ha. Potensi tersebut dapat ditingkatkan apabila Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) mampu menjaga kawasan hutan tersebut dan bahkan merehabilitasinya. Kita berharap bahwa PSP di Hutan Nagari ini dapat dipelihara secara berkelanjutan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana perkembangannya yang juga merupakan
8
Pendahuluan
bahan bagi penilaian kinerja LPHN secara keseluruhan. Bahkan kita berharap Puspijak juga dapat mengalokasikan pembuatan PSP baru pada areal-areal kelola lainnya, agar kita mendapatkan sampel-sampel yang lebih mewakili wilayah hutan Sumatera Barat secara umum. Bapak/Ibu yang kami hormati, Akhirnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Narasumber yang berkenan memberikan sumbangan pemikiran pada Workshop ini. Sumbangan pemikiran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi kita dalam mendukung implementasi REDD+ di Sumatera Barat. Kami juga mengharapkan kepada seluruh peserta dapat memberikan kontribusi yang positif dalam Workshop ini dan dapat menjadi bahan masukan penting dalam rangka meningkatkan upaya-upaya pengembangan sistem MRV implementasi REDD+ Tingkat Nasional dan Daerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan PSP Tingkat Provinsi Sumatera Barat, kami buka secara resmi. Demikianlah sambutan kami, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh. Padang, 22 April 2013 KEPALA DINAS d.t.o Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
1.6.2 Sambutan Kapuspijak; Laporan Penyelenggaran Workshop; “Strategi Monitoring dan Pelaporan PSP di Tingkat Provinsi”; PADANG, 22 APRIL 2013 Yang Terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yang Terhormat Bapak Ketua BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, Yang saya hormati para nara sumber, pejabat struktural dan pejabat fungsional, teman-teman LSM, serta Bapak/Ibu, Hadirin yang berbahagia, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian. Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
9
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama ditempat ini untuk mengikuti Workshop “Monitoring dan Pelaporan PSP di Tingkat Provinsi” semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan ilmu yang bermanfaat untuk mencari RidhoNya. Bapak/Ibu, Hadirin yang Berbahagia, Penyelenggaraan Lokarya “Monitoring dan Pelaporan PSP di Tingkat Provinsi” merupakan satu dari serangkaian kegiatan alih teknologi dan diseminasi dalam rangka “100 tahun Litbang Berkarya untuk Kehutanan Indonesia” yang secara bersamaan didukung oleh pendanaan dari FCPF (Forest Carbon Partnership Facility). Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, Sebagaimana diketahui pada tahun 2012, serangkaian kegiatan workshop tentang MRV dan Pembangunan PSP telah dilaksanakan di lima Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku. Workshop ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tersebut yang dimaksudkan untuk sharing informasi dan tukar pendapat untuk mengetahui hasil-hasil kegiatan lapangan dalam aplikasi konsep MRV kehutanan, serta mengetahui bagaimana PSP yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan dan program RAD serta SRAP Provinsi Sumatera Barat. Bapak/Ibu, Hadirin yang berbahagia, Secara khusus workshop ini bertujuan untuk : (1) merumuskan strategi pengelolaan PSP secara berkelanjutan, (2) merancang blue print sistem monitoring karbon hutan, (3) merumuskan pengintegrasian data Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) dengan Sistem Monitoring Karbon Hutan tingkat provinsi yang akan dibangun, (4) menyamakan persepsi tentang peran dan tanggungjawab para pihak di tingkat Provinsi dalam pemantauan karbon hutan dan (5) memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pengelolaan PSP dan pemantauan karbon hutan tingkat Provinsi.
10
Pendahuluan
Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati, Workshop ini diikuti oleh kurang lebih 75 peserta terdiri dari para praktisi, akademisi, mahasiswa, peneliti, LSM, dan pihak lain lingkup Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait. Workshop ini akan dilaksanakan selama dua hari dengan sistem presentasi panel oleh nara sumber dilanjutkan diskusi, tanya jawab dan FGD serta perumusan masukan pengelolaan PSP sebagai alat monitoring emisi/serapan karbon dalam mendukung RAD dan SRAP. Dalam kesempatan ini, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia di Puspijak dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah bekerja sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Demikian laporan penyelenggaraan ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan kepada kita semua. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat, Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc
Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen di Provinsi Sumatera Barat
11
