Berau Forest Carbon Program (BFCP) Bogor, 17 Maret 2010
Forest Program TNC Indonesia Reduced carbon emission through REDD-Scheme in Berau
Protected area management in Wehea, Karst and Lesan forests, and Lore Lindu NP and Morowali WR
10 mio ha
Improved management of production forest
4 mio ha
Conservation of orangutan habitats in various places in Kalimantan
1
Mengapa Berau? Nilai biodiversitas Kabupaten Berau tinggi : representasi t i ti tipe ttumbuhan b h dan ekosistem asli Kalimantan Masih mempunyai hutan tropis yang signifikan (75% dari luas daratan) Dukungan politis dan sosial-ekonomi
Tata Guna Lahan di Berau Land Use
Forest
7 Protection ? 7 forests 32 27 oil mining palm concessions concessions 11 forests concessions 3 protection timber plantations Forests (360,950 (188,797 (184,917 (782,650 (228,825 ha) ha) 11 Timber 739.455 Concessions
Nonforest
Total
?
360.950
43.195
782.650
32 Oil Palm Plantations
123.392
65.405
188.797
3 Timber Plantations
200.306
28.519
228.825
27 Mining Concessions
129.466
55.451
184.917
Others TOTAL
?
?
811.974 2.197.163
2
Peta Penutupan Lahan 1990, Berau
ICRAF
Peta Penutupan Lahan 2000, Berau
ICRAF
3
Peta Penutupan Lahan 2005, Berau
ICRAF
Sejarah emisi karbon dari hutan di Berau Emisi kotor tahunan (ton CO2-setara/tahun)
DRAFT
Perubahan penggunaaan lahan di Berau 1990-2008
No data, 20%
Stable undisturbed forest, 20%
Other, 6% Natural forest conversion, 7.40%
Emisi tahunan secara kasar bertambah dua kali dari 1% per tahun menjadi 2% per tahun
Natural forest d degradation, d ti 47%
Degradasi lebih banyak terjadi dibandingkan dengan deforestasi di Berau 1990-2008
ICRAF, 2010
4
Perkiraan Emisi Masa Depan
DRAFT
Sumber-sumber hilangnya hutan di Berau Source
Trend
Description
Legal logging
Approximately 40% of Berau is covered in natural forest timber concessions. Emissions will likely decrease as extent of primary forest decreases.
Illegal logging
Many believe that illegal logging has decreased in recent years as a result of a dedicated national effort b t data is eak dedicated national effort, but data is weak.
Conversion of natural forest to timber plantations
Plantations store, on average, substantially lower carbon than natural forests, Since 2000 there has been a 30% increase in annual establishment of acacia. 74,000 hectares of primary and secondary forest remain within plantation licenses, implying continued future emissions. Establishment of new HTI in forested areas will increase this trend
Shifting cultivation
The majority of Berau’s rural population practices shifting cultivation. Cumulative extent may be as high as 50,000 hectares per year. Emissions depend on the type of land cleared, and oil palm expansion will likely lead to more cultivation in higher quality forest.
Conversion of natural forest to t lf tt oil palm
The rate of oil palm plantation establishment increased more than 61% since 2000. L ti Location permits and licenses now cover almost 200,000 hectares, with much of that it d li l t 200 000 h t ith h f th t area remaining to be planted. The predicted emissions from development of these areas, and potentially others within land planned for “non‐forest” use could exceed 200 million tons of CO2.
Mining
Destruction of mangroves
?
Twenty seven mining concessions cover 185,000 hectares in Berau. To date, the actual footprint and emissions have been relatively low, but given the vast coal and limited gold deposits, future emissions are hard to predict. Berau has one of the most extensive and intact mangrove ecosystems in Borneo. Historical conversion has been moderate, but the flow of migrants to coastal communities threatens to change this. Main threats are wood use and conversion for shrimp farming
Tujuan jangka panjang BFCP
DRAFT
Berau melaksanakan strategi pembangunan rendah d h karbon, k b pertumbuhan t b h ekonomi k i yang berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten dimana pada saat yang sama juga mencapai keseimbangan baru dimana sebagian besar sumber daya hutan kabupaten dikonservasi atau dikelola secara lestari dibandingkan dengan skenario Bisnis Seperti Biasa (BSB)/Business as Usual (BAU).
5
Tujuan tahun 2015
DRAFT
Pengelolaan lahan yang efektif: paling sedikit mendorong 800, 000 hektar hutan baik yang berada dalam status produksi, lindung serta lansekap kawasan bukan hutan ke dalam pengelolaan yang efektif Pengurangan emisi : menghindarkan emisi paling sedikit 10 juta ton k b di karbon dioksida k id d dalam l kkurun waktu kt 5 ttahun h Mata pencaharian yang berkelanjutan: menciptakan peningkatan hasil dan peluang ekonomi bagi masyarakat sasaran yang hidup di sekitar hutan Manfaat lingkungan : perlindungan terhadap habitat kritis untuk spesies kunci seperti orang utan, mempertahankan jasa ekosistem daerah aliran sungai seperti pencegahan banjir dan air minum bersih Pengelolaan P l l program berkelanjutan b k l j : membangun b sistem i pengelolaan l l multi pihak berkinerja kuat sehingga BFCP bisa dilaksanakan dengan bantuan teknis langsung yang minimal Pembelajaran : menunjukkan bagaimana REDD dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan memberikan kontribusi dalam pengembangan program nasional REDD di Indonesia.
Program 5-tahun sebagai jembatan dari demonstrasi ke implementasi penuh Tahap Implementasi (2013- )
SEKARANG DISINI Tahap Demonstrasi (2010-2015) Tahap Pengembangan (Oct 08-Jun 10) Pelingkupan (Jan-Sept (J S t 08)
Dukungan Politis Analisis Situasi dan Penyebab (drivers) Design program dan hypothesis Identifikasi mitra/ kontraktor
Baseline scenario dan monitoring approach Penyempurnaan strategi untuk REDD Isu legal Dukungan Stakeholder Sumber Pendanaan Rencana business
Strategi awal – penyempurnaan forest management – restorasi hutan – tukar guling lokasi kebun sawit (oil palm swap)
Implementasi l strategi penuh Monitoring dan verifikasi Perluasan ke kabupaten dan propinsi baru
– kebijakan dan penegakan rencana tata ruang dan lahan. Monitoring dan verifikasi Adaptive management
6
Rancang Bangun BFCP Bekerja secara erat dengan institusi utama dalam sistem tata kelola (governance)
Kelompok Penasihat
Dewan Pengawas
•Unit Pengelola Teknis sebagai sumber teknis
• Multi-stakeholder • Sekretariat yang kuat
•Akan bekerja secara erat dengan banyak institusi pemerintah
DRAFT
•Masyarakat
Kelompok Kerja Bersama
•Teknis
•Institusi pemerintah merupakan pengambil keputusan
Unit Pengelola Program (PMU):
Fokus yang intensif atas masyarakat
Tim bersama yang terdiri dari staf pemerintah, konsultan, LSM yang memimpin pelaksanaan program dan mendukung tata kelola serta pengelolaan sumberdaya alam
•Terlibat dalam tata kelola program dan menciptakan kondisi pemungkin
Menciptakan kondisi pemungkin (strategi lintas sektoral):
•Terlibat dalam strategi semua sektor dan lokasi ( it ) (site)
Perencanaan yang terintegrasi, tata kelola yang efektif serta keterlibatan masyarakat
Pendanaan
Strategi di tingkat sektor dan lokasi (site) :
•Dana di muka dari donor yang cukup substansial
Hutan Produksi
•Investasi dalam pembangunan rendah karbon
Hutan Lindung Implementasi penuh
•Penjualan pengurangan emisi dan reinvestasi dalam pembangunan rendah karbon
Kelapa Sawit
HTI
Tambang
Skala terbatas
Lainnya
“Explore over time”
BFCP – implementasi strategi
DRAFT
Production Forest: RIL, HCVF /
PlantaStrategi lintas sektoral: certification tions:
Integrated spatial planning better siting, Inmproved governance land swaps, (capacity building,HCVF, best policy p y and legal g framework practices p Protected areas:empowerment Community and engagement better improved livelihood management,
REL Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3
sustainable financing Historic
Performance Period 1
7
DRAFT
Strategi di Hutan Produksi Bekerja dengan HPH untuk membantu dalam mencapai pengelolaan terbaik dan menghindari degradasi hutan (mis. RIL) Mengelola areal HCVF. Memperbaiki perencanaan dengan cara menghindari konversi Hutan Primer berkualitas tinggi untuk kebun dan penggunaan lain Bekerja sama dengan
DRAFT
Strategi Hutan Lindung Mendukung revisi Rencana Tata Ruang untuk nt k mengalokasikan 200,000 hektar tambahan untuk jadi HL. Identifikasi HL yang sangat terancam dan fokus pada usahausaha penanganannya. Menciptakan M i t k model d l model perlindungan.\ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung
8
Strategi di Kebun Sawit Identifikasi lahan yang tersedia dan sesuai untuk sawit. Merubah perencanaan penggunaan area dengan potensi karbon tinggi untuk kebun sawit. • Tukar guling lahan untuk merelokasi pengembangan yang direncanakan dari lahan berhutan ke lahan yang terdegradasi Bekerja dengan masyarakat untuk peningkatan manfaat.
TUTUPAN HUTAN DI AREA YANG DIRENCANAKAN UNTUK DI KONVERSI BAGI PENGGUNAAN LAIN
Strategi Tata Kelola Tujuan
Implementasi
Hukum dan Regulasi: Sebuah kerangka kerja yang legal dan mengatur di Berau yang mendorong adopsi ekonomi rendah karbon dan didukung oleh hukum dan peraturan ditingkat provinsi dan nasional. Lembaga yang kuat: lembaga-lembaga yang kuat mempunyai otoritas yang cukup, otonomi, akuntabilitas dan kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan ekonomi rendah karbon secara berkelanjutan Kapasitas Lapangan: Kapasitas lapangan lokal untuk pengelolaan sumbersumber alam ada dalam setidaknya satu kecamatan, menyediakan dukungan untuk tata kelola dan pengelolaan hutan dan sumber – sumber non kehutananan Budaya tata kelola: Berau menunjukkan sebuah budaya tata kelola pada partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda-beda, transparansi dan akuntabilitas.
•
•
•
•
Ijin utk konversi hutan primer
Lahan dengan karbon rendah yang sesuai untuk kebun sawit
DRAFT
Pembentukan Tim Tata Kelola PMU: staf program akan terdiri dari spesialis dibidang hukum dan pengembangan kelembagaan baik nasional ataupun provinsial liaison officers officers. Pembentukan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan): Dukungan percepatan pengembangan KPH dengan menambahkan kapasitas manusia di lapangan dan memfasilitasi proses pembuatan kebijakan. Perencanaan Program: Staff program akan membuat prioritas dan rencana kerja tahunan berdasarkan pada hasil dari penilaian awal secara hukum dan kelembagaan dan masukan dari counterpart pemerintah. Penyusunan Peraturan: terbentuknya kerangka hukum yang mendorong ekonomi rendah karbon
9
Strategi Perencanaan Tujuan Kerangka kerja yang terpadu untuk analisa tata ruang dan pemetaan: Berbagai institusi dan mekanisme beroperasi untuk menghasilkan data yang tepat dan berkualitas tinggi, transparan dan di digunakan k untuk t k mendukung d k kkebutuhan b t h perencanaan dari seluruh pemangku kepentingan di Berau. Perencanaan dan rencana spasial yang strategis dari berbagai pemangku kepentingan: Berau mempunyai perencanaan pengembangan strategis jangka panjang dan rencana tata ruang yang rinci dan tepat yang telah disetujui dan terpadu dengan baik, mewakili pemangku g kepentingan, p g secara sasaran p efektif Kapasitas untuk implementasi : Badanbadan pemerintah , sektor swasta dan masyarakat lokal memiliki perangkat untuk membuat keputusan-keputusan investasi dan alokasi tanah terinformasikan dan rasional yang secara eksplisit memperhitungkan deforestasi dan degradasi hutan.
DRAFT
Implementasi •
•
•
Unit pemetaan dan analisa tata ruang: Tim perencanaan yang terdiri dari PMU dan para pembuat perencanan dan pembangunan spasial dari pemerintah akan membentuk suatu jaringan pemetaan dan analisa spasial dengan para staff lengkap yang menghubungkan Berau, Propinsi dan badan-badan pemerintah melalui suatu pusat penghubung. Menghubungkan dengan perkembangan FRIS and NCAS: usaha-usaha sedang berjalan dalam tingkat nasional untuk meningkatkan kualitas data dan koordinasi. Berau akan mendukung upayaupaya ini. Mendukung pelaksanaan strategi-strategi sektoral dan lokasi: perencanaan dan pengelolaan data akan menjadi penting untuk implementasi strategi lokasi yang baik (bekerja sama dengan HPH, kelapa sawit dan hutan lindung.
Strategi Pelibatan Masyarakat Tujuan Keterlibatan yang berarti di dalam desain dan pengawasan strategi pengembangan ‘rendah karbon’ di Berau: Masyarakat di sekitar hutan secara positif terlibat di dalam tata kelola dan pengambilan keputusan strategis dalam tingkat operasional Kapasitas untuk melibatkan di dalam tata kelola dan manajemen sumber daya alam: Kampung-kampung percontohan telah ‘mengamankan’ kepemilikan lahan, memperkuat institusi tata kelola kampung, keterlibatan di dalam perencanaan yang substansial, dan mempunyai kapasitas untuk pelaksanaan perencanaan. Keterlibatan yang sejajar dengan perusahaan, pemerintah dan kampung-kampung lainnya: Kampung-kampung percontohan mempunyai kerja sama baik formal maupun informal dengan perusahaanperusahaan dan masyarakat-masyarakat sekitarnya dan i tit i pemerintah institusi i t h yang tterkait k it secara adil dil d dengan melihat hak-hak masyarakat yang dapat mengurangi konflik dan berdasarkan kesepakatan para pihak Kesepakatan penggunaan lahan berbagai pemangku kepentingan: Masyarakat, perusahaan dan pemerintah kabupaten mencapai kesepakatan yang dapat bertahan mengenai penggunaan lahan di area prioritas yang menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah Keuntungan material: Masyarakat-masyarakat percontohan mendapatkan keuntungan yang substansial melalui bantuan dalam pembangunan, peningkatan taraf hidup
DRAFT
Implementasi • •
• • • • • •
• •
Meningkatkan pemahaman tentang REDD Memastikan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam BFCP Memfasilitasi pembentukan forum masyarakat Menguatkan institusi tata kelola kampung Mendukung penyusunan rencana pembangunan kampung Mengembangkan mekanisme pengelolaan konflik Mendukung pembentukan jejaring antar kampung Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah & swasta dalam hubungan masyarakat Mengembangkan mata pencaharian rendah karbon Meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa lingkungan
10
Strategi untuk masyarakat lokal harus dibangun sesuai dengan tipologi
DRAFT
Lanskap
Tutupan hutan & Penggunaan komersial
Karakteristik masyarakat lokal
Mata pencaharian utama
Fokus utama
DAS Kelay
Hutan primer dan sekunder 5 HPH
Suku Punan dalam transisi dari pemburu menjadi petani.
Peladangan berpindah, berburu dan hasil hutan selain kayu.
DAS Hulu Segah
Hutan primer dan sekunder 1 HPH
Campuran berbagai suku dan pendatang.
Peladangan berpindah, penambangan emas – ketergantungan terhadap hutan tinggi.
DAS Hilir Segah
Hutan sekunder, sebagian besar dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit.
Berbagai macam kelompok etnis.
Peladangan berpindah dengan transisi menuju kepemilikan kelapa sawit dalam skala kecil.
Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata pencaharian. Fasilitasi h b hubungan yang saling li menguntungkan dengan HPH Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata pencaharian. Fasilitasi hubungan yang saling menguntungkan dengan HPH Fasilitasi diversifikasi mata pencaharian.
Lesan
Hutan sekunder, sebagian besar dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Populasi orang utan yang cukup tinggi.
Berbagai macam kelompok etnis.
Peladangan berpindah dengan transisi menuju kepemilikan kelapa sawit dalam skala kecil.
Area pantai
Hutan mangrove. Pemerintah berniat untuk mengembangkan tambak udang dan ikan.
Berbagai macam kelompok etnis
Menangkap ikan dan aktifitas lain yang terkait.
Penguatan insitusi kampung, fasilitasi diversifikasi mata pencaharian. Penguatan pengelolaan hutan lindung & konservasi orangutan
DRAFT
Peran dan Tanggung Jawab
Dewan Pengawas P
Sebagai badan utama pengambil keputusan (governance body), terdiri atas wakil-wakil senior dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Lembaga Swadaya masyarakat / TNC yang bertanggung jawab untuk menetapkan arahan strategis, strategis rencana manajemen, penanganan kontrak, anggaran, mekanisme pembagian (sharing) pendapatan dari ‘carbon offset’ serta memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh pihak terkait.
dari pejabat pemerintah tingkat manajerial dan technical, Kelompok Kerja Terdiri LSM/TNC, dan masyarakat yang bertugas memberikan nasehat Bersama (Joint kepada Dewan Pengawas. WG)
Mekanisme M k i keuangan Unit Manajemen Program (PMU)
Mekanisme untuk menarik, menyimpan, mengelola & mendistribusikan dana. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan program termasuk penyusunan strategi, manajemen, anggaran, pemilihan staf dan memberi masukan serta dukungan teknis dalam penyusunan kerjasama dengan Pemerintah, pengelola kawasan/lahan, perusahaan dan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan proyek.
11
Peran TNC
Peran TNC ialah sebagai fasilitator dan advisor, bukan pedagang karbon. Membantu terselenggaranya keikutsertaan, kerja sama dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Mendukung Kelompok Kerja Bersama dalam merancang program Mendukung proses pembahasan, memfasilitasi interaksi dan negosiasi pemerintah, membantu mendapat dukungan legal dan dokumentasi yang diperlukan.
Mekanisme Keuangan Sasaran: menarik, mengelola & mendistribusikan financing Prinsip umum: 1. Memberikan insentif untuk komunitas lokal 2. Membangun fondasi untuk livelihoods (lebih dari sekedar bantuan finansial)
DRAFT
Fase 1 – fund-based financing (2010-2012?): – Menerima pendanaan awal dari d donor – Dewan Pengarah memberikan arahan tentang distribusi dana melalui PMU, kesepakatan insentif, dan hal sehubungan implementasi program
3. Transparansi untuk Fase 2 – compliance market mengembangkan (2013? - ): keperca aan dari pend kepercayaan pendukung k ng – Berinteraksi dengan investor finansial karbon ketika ada kejelasan 4. Pengambilan keputusan mengenai perdagangan karbon secara kolaboratif – Menerima pembayaranpembayaran berdasarkan hasil 5. Pengaturan yang jelas atas kinerja BFCP keterlibatan sektor swasta – Investasi ulang dengan strategi (carbon investment) pembangunan yang rendah
12
Prasyarat Keberhasilan Program
Peran para pihak Pengelola Lahan
Keuangan dan teknis
Hutan
Pihak lainnya
Pemerintah
Pendanaan Para Pemerintah pihak danLahan Pengelola dukungan lainnya Kabupaten Perusahaan: USAID, AUSAID, KfW, Donor: Masyarakat Propinsi NORAD, TNC, dan lain-lain HPH sekitar HTI Investor Pusat Dephut p Sawit Seluruh T k Kebun Teknis: iDNPI.TNC, ICRAF, Winrock, masyarakat Berau U.Mulawarman, Sekala, Pertambangan Lingkungan Hidup World Education, University Pertanian Queensland
Pertambangan Kabupaten sekitar Masyarakat BAPPENAS Keuangan
TERIMA KASIH
13
