BERAU BENTUK DEWAN PENGARAH PROGRAM KARBON HUTAN BERAU (PKHB)

Jul - Agust 2010

Volume 9

BERAU BENTUK DEWAN PENGARAH PROGRAM KARBON HUTAN BERAU (PKHB)

B

upati Berau, H. Makmur HAPK, Selasa (10/08/2010) memimpin rapat pembentukan Dewan Pengarah Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang segera akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Berau. Penetapan Dewan Pengarah yang dihadiri pemangku kepentingan dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Keuangan. Dewan Pengarah yang beranggotakan berbagai pihak terkait ini mempunyai peran penting untuk membangun dan mempertahankan dukungan politik serta memberikan arahan bagi pelaksanaan program REDD plus di Kabupaten Berau, terutama aspek teknis dan keuangan. PKHB merupakan salah satu dari empat Program Percontohan REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia yang telah diluncurkan oleh Menteri Inside Issue: Workshop Pemahaman Kriteria dan Kesiapan Kaltim Sebagai Provinsi Percontohan REDD+ dalam Kerangka LOI Indonesia-Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Workshop Strategi Menurunkan Emisi dalam Pengelolaan Hutan Produksi dalam Program Karbon Hutan Berau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Menghitung Karbon Di Hutan Produksi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4

Kehutanan 6 Januari 2010 di Jakarta. PKHB menawarkan suatu peluang untuk memperlihatkan bagaimana REDD Plus dapat diterapkan dalam suatu wilayah berbasis kabupaten (district wide based) dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Implementasi berskala kabupaten akan banyak memberikan pembelajaran untuk penerapan REDD Plus baik di tingkat nasional maupun global. Dengan ditetapkannya Dewan Pengarah tersebut, maka PKHB merupakan satu-satunya program REDD berskala kabupaten yang secara operasional sudah dapat mulai diimplementasikan. Pertemuan yang juga dihadiri wakil Bupati Berau H. Ahmad Rifai ini juga selain membentuk dewan pengarah juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam proses-proses pengembangan mekanisme di dalam struktur PKHB termasuk pendanaan. Di tengah ketidakpastian tentang mekanisme pendanaan REDD sesuai dengan skema UNFCCC diperlukan suatu skema pendanaan dalam skala (bersambung ke hal. 7) Catatan dari Pertemuan Ke-9 Asia Forest Partnership Dialogue 2010 . . . . . . . 5 Merumuskan Strategi Penjangkauan dan Komunikasi Program Karbon Hutan Berau Pada Tingkat Masyarakat Kampung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Presentasi Perubahan Iklim Pada Pelatihan Perpustakaan Kampung dan Taman Bacaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Media online program karbon hutan berau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Volume 9

Hal. 2

WORKSHOP PEMAHAMAN KRITERIA DAN KESIAPAN KALTIM SEBAGAI PROVINSI PERCONTOHAN REDD+ DALAM KERANGKA LOI INDONESIA-NORWAY

K

omitmen Pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Presiden SBY dimana Indonesia akan menurunkan 26% emisinya dengan pendanaan mandiri dan akan meningkat hingga 41% dengan dukungan dari pihak lain mendapatkan sambutan yang cukup baik dari beberapa negara maju salah satunya ada Norwegia. Dalam Letter of Intent antar Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 di Oslo tercantum berbagai hal yang akan dikembangkan dalam bentuk kerjasama antar dua negara untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Tentunya diperlukan pemahaman dari semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam menterjemahkan isi dari kerjasama tersebut. Untuk itulah atas kerjasama Kementerian Kehutanan, Pemprov. Kaltim, Pokja REDD Kaltim, GTZ Forclime, TNC dan WWF dilaksanakan Workshop Pemahaman Kriteria dan Kesiapan Kaltim sebagai Provinsi Percontohan REDD+ dalam kerangka LoI Indonesia-Norwegia pada 20 Juli 2010 bertempat di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Kegiatan ini mempunyai output antara lain (a) Adanya pemahaman bersama para pihak di daerah terhadap isi LOI IndonesiaNorway beserta program/kegiatan yang ada pada tiap tahap didalamnya. (b) adanya pemahaman bersama tentang kriteria dan indikator untuk penetapan areal percontohan REDD+ sebagai tindak lanjut RI-Norway (c) Teridentifikasinya kesiapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon Provinsi Percontohan untuk implementasi REDD+ dengan mengacu pada kriteria penetapan provinsi percontohan yang telah dirumuskan pada workshop 25 Juni 2010 di Jakarta. Workshop ini dihadiri setidaknya 116 orang dari unsur Departemen Kehutanan, DPRD Provinsi Kaltim, Pemprov Kaltim, 12 (duabelas) perwakilan Pemkab/Pemkot lingkup Kaltim, Perguruan Tinggi, Lembaga Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perusahaan swasta. Dr. Agus Justianto selaku wakil Kementrian Kehutanan menyampaikan informasi dasar melalui materi “Indonesia – Norway di bidang penurunan emisi gas dari deforestasi dan degradasi hutan” dan “Kriteria dan Indikator Propinsi Pilot dalam rangka implementasi LoI NoRI”. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian “Kesiapan Kaltim dalam Pelaksanaan REDD Plus” oleh Drs. Tuparman, MM, selaku wakil Pemprov Kaltim sekaligus POKJA REDD Kaltim. Sebagaimana disampaikan oleh Agus dalam presentasinya bahwa tujuan LoI Indonesia – Norway adalah untuk berkontribusi pada pengurangan signifikan GRK dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut melalui; (a) Mengembangkan dialog kebijakan mengenai kebijakan internasional di bidang perubahan iklim, terutama kebijakan nasional mengenai REDD+ (b) Bekerjasama dalam mendukung pengembangan dan implementasi strategi REDD+ di Indonesia. Pelaksanaan LoI Indonesia – Norway dilakukan dalam 3 phase; yaitu 1) Phase Persiapan (s/d Januari 2011) dengan fokus pada Menuntaskan strategi REDD + termasuk pendorong deforestasi dan degradasi hutan; Mengembangkan lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengkoordinasikan pengembangan REDD +; Pengembangan strategi MRV; Mengembangkan konsep pembiayaan; Pemilihan lokasi provinsi percontohan. Kemudian dilanjutkan dengan 2) Phase Transformasi (Jan 2011- Des 2013) yang berfokus pada Pengembangan kapasitas di tingkat nasional, pengembangan kebijakan dan implementasinya, penegakan hukum dan reformasi sistem legal (termasuk suspensi/penundaan konversi, pengembangan data base kawasan gambut, penegakan hukum terkait pembalakan liar, kepastian kawasan/tenure); Pelaksanaan di tingkat provinsi percontohan (dengan MRV yang memadai dan memenuhi persyaratan untuk Tier 2) dan

Pelaksanaan kegiatan di provinsi percontohan yang kedua. Pada 3) Phase Kontribusi pada Verified Emission Reduction (VER) dimana Indonesia menerima kontribusi dari credit carbon sesuai dengan standar internasional dan Norwegia (atau negara lain) menyalurkan dukungan finansial. Diskusi kelompok dilakukan pada sesi siang hari untuk mengelaborasi pembahasan materi tentang kesiapan Kaltim sebagai provinsi percontohan dan inisiatif Kaltim yang terkait dengan program REDD dan perubahan iklim khususnya dalam aspek: (1)Tata Pemerintahan/ governance, (2) Bio Fisik, (3) Sosial dan Ekonomi Hutan, dan (4) Data dan Monitoring, Reporting dan Verifikasi/MRV. Bagi Kaltim, terdapat konsekuensi bila terpilih sebagai provinsi percontohan program REDD+ yakni: (a) melakukan reorientasi paradigma pembangunan dari pendekatan “pertumbuhan ekonomi yang setinggitingginya” ke arah “pembangunan berkelanjutan”. (b) Perubahan system perencanaan pembangunan dimana secara substansi harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui dan mendorong pengembangan nilai jasa lingkungan termasuk didalamnya “nilai karbon sebagai bagian dari nilai SDH yang mempunyai kaitan dengan perubahan iklim” (c) Harus mampu mengembangkan system perencanaan secara “transparan melaui proses multipihak” serta terintegrasi antara level provinsi dan kabupaten (d) Pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan SDA perlu mempertimbangkan “benefit” dan “resiko” bagi keberlanjutan pembangunan (e) Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka perencanaan Tata Ruang Wilayah harus disusun secara rasional, obyektif dan transparan dengan mengalokasikan “SDA secara rasional (f) perlu didorong terwujudnya good and clean government yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap aspek pelestarian lingkungan. Kaltim mempunyai modal dasar yang cukup memadai sebagai provinsi percontohan. Hal ini diindikasikan oleh banyaknya inisiatif yang dikembangkan untuk mendukung program REDD. Inisiatif tersebut mencakup aspek Tata Kelola Pemerintahan, aspek Bio Fisik, aspek Sosial dan Ekonomi Hutan serta aspek Data dan MRV. Meski Kaltim memiliki modal dasar yang cukup kuat, disadari bahwa ada beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti agar kesiapan Kaltim tersebut benarbenar bisa menunjang implementasi program REDD nantinya. Hal penting tersebut mencakup aspek Tata Ruang, Penguatan Kelembagaan, Penyadartahuan publik, pengelolaan data yang terpadu, peningkatan akses dan peranserta bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain, pendanaan dan lain-lain. Telah disepakati dalam workshop ini bahwa agenda penting tersebut akan segera dibahas dan dituangkan sebagai “road map” Kaltim dalam pengembangan program REDD. (*iw)

Volume 9

Hal. 3

WORKSHOP STRATEGI MENURUNKAN EMISI DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DALAM PROGRAM KARBON HUTAN BERAU

S

ebagai salah satu strategi yang dikembangkan dalam Program Karbon Hutan Berau, pengelolaan hutan produksi menjadi penting untuk dapat difahami bersama oleh para pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan termasuk pengusaha bidang kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan/HPH). Saat ini telah disusun beberapa strategi yang dapat dikembangkan pada pengelolaan kawasan hutan produksi, namun tentunya akan semakin baik bilamana strategi yang disusun mendapatkan masukan dari semua pihak. Untuk itu, POKJA REDD Berau bersama dengan The Nature Conservancy melaksanakan workshop tingkat kabupaten untuk menggali masukan dan kritisi terhadap strategi pengelolaan hutan produksi dalam Program Karbon Hutan Berau bersama dengan perwakilan perusahaan HPH yang beraktifitas di Kabupaten Berau. Kegiatan ini juga diikuti oleh Anggota POKJA REDD Berau yang berasal dari Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup serta BKSDA Wilayah I Berau. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010 di ruang pertemuan Hotel Bumi Segah ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan menjaring masukan atas Production Forest Strategy ini. Diharapkan juga adanya review terhadap strategi, atas hal-hal yang bisa operasional di lapangan dan yang tidak dapat dilakukan sehingga dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi yang dibangun ke depannya. Juga melihat peluang-peluang yang bisa dilakukan dalam implementasi di lapangan serta tata kelola pengurusan kehutanan. Acara dibuka dengan sambutan Ir. Suparno Kasim selaku Ketua Pokja REDD Berau yang memberikan gambaran tentang Program Karbon Hutan Berau secara umum serta komitmen dari Pemerintah Kabupaten Berau dalam pengembangan program ini kedepan. Beliau juga menyinggung terkait dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diharapkan segera dibangun agar semangat desentralisasi bidang kehutanan dapat terwujud. Sehingga daerah juga dapat peran yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi pertama presentasi strategi hutan produksi yang disampaikan oleh Nawa Irianto dan presentasi Penerapan Strategi Pengelolaan Rendah Emisi oleh Bambang Wahyudi. Pada sesi kedua presentasi disampaikan materi sistem verifikasi legalitas kayu oleh Yudi Iskandarsyah dan Pembangunan KPH di Kabupaten Berau oleh Gunawan Wicaksono. Selain menyampaikan presentasi, juga dilakukan diskusi untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan dari para pihak yang dipandu oleh fasilitator. Pada sesi siang harinya peserta dibagi menjadi tiga kelompok berbeda yang kemudian membahas pertanyaan-pertanyaan kunci seputar kebijakan, financial, dan operasional. Diskusi kelompok yang berlangsung dengan sangat dinamis menghasilkan banyak masukan dan kritisi sesuai yang diharapkan melalui kegiatan ini.

Di akhir workshop ini kemudian dikumpulkan point-point penting hasil diskusi yang kemudian akan dibawa ke workshop tingkat nasional nanti pada bulan Agustus 2010. Adapun point-point penting hasil diskusi adalah sebagai berikut: I. Aspek Kebijakan 1. Adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan Hutan antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sehingga diperlukan Sinergitas antar pemerintah dalam pengelolaan dan pelayanan 2. Percepatan pengesahan RTRWP untuk menghindari adanya tumpang tindih pemanfaatan dan perencanaan ruang termasuk adanya kejelasan dan pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat. Namun bila persetujuan RTRWP tidak bisa diperoleh dalam waktu dekat maka diusulkan RTRW Kabupaten Berau dapat disyahkan secara parsial 3. Mendorong proses desentralisasi kewenangan bidang kehutanan melalui proses Pembangunan KPH II. Aspek Financial 1. Management IUPHHK-A berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan yang berkelanjutan termasuk turut serta mencegah Illegal Logging 2. Diperlukan upaya untuk memangkas birokrasi yang tumpang tindih baik dari sisi kelembagaan maupun kebijakan sehingga ada insentive dalam pengelolaan kawasan yang dikelola secara lestari 3. Insentive lain yang diharapkan berupa kemudahan dalam birokrasi untuk mendapat pinjaman lunak serta adanya akses terhadap pasar 4. Insentive Financial juga dapat diberikan kepada kawasan Produksi yang telah dilakukan HCVF atau restorasi 5. Membangun mekanisme insentive untuk additionality bagi capaian pengurangan emisi di hutan Produksi III. Aspek Operasional 1. Mendorong IUPHHK-HA dan IUPHHT untuk melaksanakan kegiatan operasional ramah lingkungan seperti RIL, HCVF, CFM, CSR dan lainnya termasuk sistem silvikultur yang baik 2. Mendorong adanya sistem reward dan punishment yang jelas dan menguntungkan terhadap upaya yang dilakukan 3. Membangun sistem manajemen konflik yang melibatkan multistakeholder (masyarakat dan instansi terkait) 4. Mendorong adanya Kepastian RTRW Kabupaten dan Provinsi dalam pengelolaan kawasan konsesi 5. Mendorong adanya sistem Monitoring dan Evaluasi bersama dengan Mitra yang bekerja di Lapangan. (*iw)

Volume 9

Hal. 4

MENGHITUNG KARBON DI HUTAN PRODUKSI KUNJUNGAN TEAM CARBON ACCOUNTING DI KABUPATEN BERAU

I

ndonesia memiliki kawasan hutan seluas 108 juta hektar, dimana lebih dari 50% nya merupakan kawasan hutan produksi yang dikelola untuk tujuan produksi hasil hutan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan pembayaran jasa lingkungan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL). Karena itu selain menjadi tulang punggung bagi pemasukan penting bagi Negara, kawasan hutan produksi yang luas tersebut juga menjadi kawasan penting yang menentukan apakah target penurunan emisi nasional sebesar 26% dimana lebih dari sebesar 50% dari sektor kehutanan dapat berhasil atau tidak. Jika sistem pengelolaan hutan yang selama ini ada di Indonesia, terlepas dari diterapkannya sistem Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan baik atau tidak, diasumsikan sebagai sebuah skenario Business as Usual (BAU). Maka, adanya upaya dan komitmen tambahan dari sector kehutanan dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari secara benar dan menyeluruh (Improved Forest Management-IFM), dapat dianggap sebagai additionality di sektor kehutanan di dalam pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan alam. Melihat pentingnya peran dari kawasan hutan produksi dalam upaya penurunan emisi tersebut, Program Karbon Hutan Berau telah menjadikan pengelolaan kawasan hutan produksi sebagai salah satu strategi yang dikembangkan. Untuk itu melalui sebuah kegiatan kunjungan lapangan oleh tim yang terdiri dari Bronson Griscom (TNC), Fran Price (TNC Forest Certification), David Ganz (TNC California, Berkeley), Peter Ellis (TNC), Dr Gary Dodge (Director FSC), Dr Jack Putz (University of Florida, Reseacher), dibantu Nawa Irianto, Bambang Wahyudi, Oman Aliman, Ali Sasmirul, Ali Syopyan, Anjas (TNC Berau) dan Adji Rachmad (Sekretariat POKJA REDD Berau) melakukan kajian terhadap metode yang diterapkan dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan produksi terutama dari sisi pembalakannya serta dampaknya pada upaya pengurangan emisi. Tim memulai aktifitasnya sejak tanggal 25 Juli – 11 Agustus 2010 ke beberapa kawasan konsesi diantaranya PT. Sumalindo LJ IV, PT. Hutan Labanan Lestari, PT. Inhutani Unit Meraang, PT. Narkata Timber, PT. Intracawood dan Plot STREK di konsesi PT Inhutani I Labanan.Beberapa asumsi dan kesimpulan sementara yang terekam dalam kunjungan di kawasan PT Sumalindo LJ IV antara lain dengan melihat kondisi pasca panen di petak 2008 yang pengelolaanya menggunakan RIL dan monocable, terlihat regenerasi vegetasi lebih cepat sehingga kondisi lapangan akibat aktifitas logging sudah mulai tertutupi, termasuk juga

dengan bukaan (kupasan) tanah terlihat lebih tipis jika dibandingkan dengan kupasan yang dilakukan dengan menggunakan traktor/conventional. Ada beberapa keunggulan motode RIL dengan monocable jika dibandingkan dengan praktek-praktek seperti biasanya, dari segi produktifitas penarikan monocable lebih unggul karena kemampuannya untuk berpindah-pindah menuju lokasi penarikan lebih cepat. Jika kita bandingkan menurut analisis biaya maka monocable Rp 95.000/m3 dan traktor Rp 175.000/ m3 . Tim kemudian melanjutkan kegiatan dengan menuju petak 2007 (RIL Percobaan) dan Petak 2009 (skidtrail) di konsesi yang sama. Hari Berikutnya kegiatan dilanjutkan ke PT.Hutan Labanan Lestari, tim menuju RKT 2009 dan 2010. Disini tim mencoba menggali informasi mengenai mekanisme pembuatan jalan sarad serta menganalisa perubahan akibat pembuatan jalan sarad. Kemudian tim menuju PT. Inhutani, karena jalur masuk menuju lokasi berada areal PT.Beraucoal tim harus menunggu pemandu jalur sesuai dengan peraturan yg ada. Hujan yang cukup deras dengan intensitas yg cukup lama membuat salah satu jembatan di jalan utama rusak sehingga tim tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus kembali pulang. Kunjungan tim ke PT. Narkata Timber ingin melihat lansung bagaimana tehnik monocable. Kunjungan tim ke PT. Intracawood untuk memberikan training bagaimana cara mengambil data dilapangan. Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan REDD di hutan produksi diantaranya aktifitas perhitungan karbon yang dilakukan di Indonesia. Diharapkan hasil dari kegiatan ini adanya suatu metodelogi perhitungan karbon terbaik yang dapat digunakan untuk kawasan hutan Indonesia. (*aji)

Volume 9

Hal. 5

CATATAN DARI PERTEMUAN KE-9 ASIA FOREST PARTNERSHIP DIALOGUE 2010

“FOREST GOVERNANCE CHALLENGES BEYOND COPENHAGEN: AN ASIA-PACIFIC PERSPECTIVE”

S

ebagai upaya Pokja REDD Berau berbagi pengalaman dalam upaya mewujudkan tata kelola hutan yang lebih baik dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation dan meningkatkan stok karbon tersimpan (REDD+) di Kabupaten Berau, Pokja REDD Berau mengambil bagian dalam Pertemuan Kesembilan Asia Forest Dialogue 2010 yang digagas oleh Asia Forest Partnership (AFP) mulai dari Kamis (05/08) sampai Jumat (06/08) di Ayodya Resort, Bali. Acara ini diselenggarakan oleh AFP bekerjasama dengan Pemerintah Jepang, Indonesia, United States, CIFOR and RECOFTC, dan didukung oleh the EU’s European Forest Institute Forest Law Enforcement, Governance & Trade (FLEGT) Asia Regional Support Programme (FLEGT Asia) dan TNC. Tema yang diangkat adalah “Tata Kelola Hutan Pasca Pertemuan Copenhagen dalam perspektif Asia-Pasifik”. Acara ini dibuka secara resmi oleh Boen Purnama (Sekretaris Jendral Kementrian Kehutanan RI) sekaligus mewakili Menteri Kehutanan RI. Dalam sambutannya, Boen menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini kepada AFP dan berharap apa yang dibahas dapat menjadi langkah lanjut dalam menghadapi tantangan global dan menyiapkan berbagai upaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim dari sektor kehutanan. Seperti kita ketahui, The Asia Forest Partnership (AFP) yang dibentuk pada tahun 2002 merupakan kemitraan multistakeholder secara suka rela (voluntary based) dan memiliki tujuan mendorong kerjasama antar pemerintah, lembaga sosial dan swasta untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari di Asia dan Pasifik. The AFP juga merupakan Forum Dialog Terbuka bagi multi-stakeholder yang menjadi ajang pertukaran informasi, ide dan pandangan terhadap berbagai isu penting terutama pada Kemitraan (Partnership) yang dibangun. Diskusi dilakukan dengan membagi berbagai isu penting ke dalam tiga sesi pleno utama yaitu Inisiatif Kebijakan Nasional yang terkait dengan REDD+; Inisiatif REDD pada Sub Nasional dan Sinergi Inisiatif Internasional untuk mendukung perdagangan “legal timber” dan REDD di Asia Tenggara. Dalam sesi Pleno 1, disampaikan berbagai inisiatif REDD+ mulai dari progress, persiapan, implementasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi terutama yang terkait

dengan tata pemerintahan (aturan yang dibangun). Penyampaian insiatif ini dilakukan oleh pembicara dari Indonesia, Vietnam dan China. Dalam sesi diskusi pleno 2, disampaikan berbagai inisiatif pengembangan REDD+ di tingkat sub nasional. Salah satu yang disampaikan adalah Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang dikembangkan bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan The Nature Conservancy. Presentasi singkat tentang PKHB tersebut disampaikan oleh Lex Hovani sebagai REDD Advisor TNC. Inisiatif lainnya yang disampaikan adalah Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Australia di Kalimantan Tengah. Kemudian pada sesi Pleno 3, disampaikan berbagai inisiatif terkait dengan perdagangan “legal trade” dan REDD+ seperti adanya UU Lacey dalam kebijakan luar negeri USA, kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (FLEGT Voluntary Partnership Agreements), termasuk upaya Pengelolaan Hutan secara Lestari di Indonesia. Selain itu juga disampaikan pengalaman dalam mengatasi konversi hutan dan illegal logging sebagai pemicu perubahan pengelolaan hutan di Kamboja. Acara dua hari ini telah memberikan kesempatan bagi banyak pihak di hutan tropis untuk berbagi informasi, untuk membangun kemitraan dan merumuskan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Selain itu juga kegiatan ini menjadi ajang bagi PKHB untuk lebih dikenal dan sarana lesson learned bagi upaya yang dilakukan oleh daerah lain. (*iw)

Volume 9

Hal. 6

MERUMUSKAN STRATEGI PENJANGKAUAN DAN KOMUNIKASI PROGRAM KARBON HUTAN BERAU

K

abupaten Berau merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia yang telah ditunjuk sebagai wilayah pengembangan (Demontration Activities) program REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) oleh Kementerian Kehutanan RI pada Januari 2010. Untuk itu di Berau telah dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) REDD yang antara lain bertugas memper-siapkan rancangan proses penyiapan prakondisi yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Berau. Hingga saat ini telah dilakukan banyak aktifitas terkait dengan penyiapan program REDD di Berau yang kemudian disebut dengan Program Karbon Hutan Berau. Aktifitas yang dilakukan mulai dari berbagai kajian terhadap isu-isu penting seperti perhitungan karbon, pengelolaan data, kajian aspek hukum dan kelembagaan, penjangkauan dan komunikasi program, strategi implementasi di beberapa tipe status kawasan. Salah satu kajian terhadap strategi pelibatan masyarakat dalam REDD juga telah dilakukan oleh World Education sejak bulan Juli 2009. Secara umum Program Karbon Hutan Berau ini masuk ke dalam dokumen Rencana Strategis yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program di lapangan yang disusun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan. Tentunya diperlukan upaya untuk menyebarluaskan informasi yang masuk di dalam rencana strategis program kepada para pihak yang akan menjadi aktor utama program ini. Salah satu aktor utama adalah masyarakat yang ada di dalam dan disekitar hutan. Untuk itu perlu disusun strategi yang baik dan dapat diimplementasikan dalam rangka melakukan penyebaran informasi dan penjangkauan kepada masyarakat. Terkait dengan hal ini, Sekretariat POKJA REDD Berau berinisiatif untuk memulai diskusi awal guna membahas dan merumuskan strategi penjangkauan dan komunikasi pada tingkat masyarakat kampung termasuk didalamnya metode, media, isu kunci dan lainnya yang mendukung Program Karbon Hutan Berau bersama dengan tim Community Development dan tim Outreach TNC. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Agustus 2010 di Sekretariat ini berlangsung dengan santai mengingat dalam suasana puasa Ramadhan namun tidak mengurangi esensi dari diskusi ini. Di awal diskusi tim mencoba untuk melakukan penggalian berbagai isu penting terutama yang terkait dengan masyarakat dan komunikasinya dan juga termasuk kendala yang dihadapi dalam isu tersebut. Dari sini diketahui bahwa ada banyak informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan isu karbon, REDD dan lainnya. Berbagai informasi tersebut ada yang benar dan ada juga yang keliru sehingga diperlukan satu upaya pemahaman terhadap informasi-informasi mendasar terlebih dahulu. Dalam diskusi selanjutnya, tim sepakat untuk membagi tahapan proses penjangkauan dan komunikasi PKHB dimulai dengan tahap pertama yaitu memberikan berbagai informasi mendasar tentang perubahan iklim dan dampaknya serta peran dari hutan dalam mengatasi perubahan termasuk pula peran masyarakat dalam upaya tersebut. Hal ini menjadi penting sebelum masyarakat diberikan informasi lainnya seperti perdagangan karbon, REDD dan lainnya. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi dasar tersebut, masyarakat dapat memahami upaya yang dilakukan dalam PKHB. Dan juga diharapkan melalui upaya ini konsep Free, Prior and Information Consent (FPIC) dapat tercapai. Tahap kedua kemudian dapat dimulai dengan penguatan kelembagaan masyarakat dan mengambil peluang-peluang yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya tata kelola hutan seperti melalui konsep hutan desa, hutan tanaman rakyat dan lainnya. Apa yang dibahas dalam pertemuan awal ini akan menjadi dasar bagi

tim yang selanjutnya akan melibatkan banyak pihak terutama POKJA REDD Berau itu sendiri. Tim ini juga telah menyusun beberapa tim kecil yang nantinya akan mendiskusikan lebih mendalam terkait dengan penyusunan materi, penyiapan media serta metode fasilitasinya. Direncanakan pada akhir bulan September 2010 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali untuk singkronisasi kerja antar tim tersebut. (*iw)

PRESENTASI PERUBAHAN IKLIM PADA PELATIHAN PERPUSTAKAAN KAMPUNG DAN TAMAN BACAAN

G

lobal Warming atau Pemanasan Global, kata ini sudah cukup populer kita dengar di masyarakat. Pemanasan Global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Hal ini telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan umat manusia di bumi. Ada pemanasan global ini juga memicu terjadinya perubahan iklim secara ekstrem, perubahan musim yang tidak menentu, kerusakan lingkungan telah membawa dampak pada terganggunya keberlangsungan kehidupan sosialekonomi masyarakat global termasuk Indonesia. Ancaman bencana alam pun seperti banjir dan tanah longsor di beberapa daerah telah menjadi masalah keseharian yang dihadapi bangsa ini, demikian juga dengan kelaparan akibat kekeringan dan hilangnya lahan basah, kemiskinan, kelangkaan air bersih dan gangguan kesehatan. Gejala global ini akan berdampak semakin luas apabila tidak mendapat penanganan yang lebih serius. Dalam rangka ini pula Pokja REDD Berau melalui kegiatan Seminar Lingkungan pada acara Pelatihan Perpustakaan Kampung dan Taman Bacaan yang diadakan pada 20 Juli 2010 di Kampus STIEM Tanjung Redeb kerja sama TNC dengan Mapala STIEM Tanjung Redeb melakukan upaya untuk penyadartahuan terkait dengan informasi dan isu pemanasana global tersebut. Acara ini diikuti oleh siswa dan siswi SMP dan SMA peserta lomba kliping yang diadakan sebelumnya dan masyarakat peserta pelatihan perpustakaan kampung. Dalam presentasi oleh staf Media dan Komunikasi Sekretariat Pokja REDD, Fajri menyampaikan tentang tema utama pemanasan global dan perubahan iklim ini. Ancaman perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan ancaman global, bukan hanya Indonesia yang terkena dampaknya. Oleh karena upaya pengurangan pemanasan global dan antisipasi ancaman bencana ini harus terus dilakukan dan digalakkan. Upaya membentuk kesadaran dalam berbagai upaya untuk menanggulangi dampak pemanasan global dan mengurangi ancaman bencana menjadi tanggung segenap masyarakat. Perubahan cara pandang dan sikap dalam memperlakukan alam lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi pemanasan global dan dampaknya. Upaya ini memerlukan peran dari semua lapisan masyarakat. Banyak hal kecil sebenarnya yang dapat dilakukan, namun dampaknya dapat berakibat besar. Beberapa contoh yang dipaparkan seperti mengurangi pemakaian energi, pemilihan peralatan rumah tangga yang hemat energi, kendaraan yang hemat BBM, mengurangi pemakaian kantong plastik, dan sebagainya merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan di rumah. Peningkatan kesadaran ini juga dapat kita lakukan sejak dini. Demikian pula dengan pendidikan di sekolah, sebab dengan hal ini sosialisasi tentang lingkungan hidup akan mudah di berikan. Untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan yaitu dengan cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana harus membuang sampah pada tempat yang seharusnya. Hal ini terlihat sangat sederhana,tetapi hal ini sudah merupakan sebagian dari cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. (*mf)

Volume 9

Hal. 7

MEDIA ONLINE PROGRAM KARBON HUTAN BERAU

S

aat ini, internet sudah me nja di bag ia n penting di keseharian kita. Koneksi ke jaringan global ini sudah relative mudah untuk dapat kita lakukan. Mulai dari ponsel, akses speedy telkom di rumah, di kantor pun kita kita bisa terhubung ke jaringan internet. Mungkin juga saat membaca artikel ini, anda sedang asyik online ber-facebook-an ria ;) Di zaman globalisasi ini internet sangat berperan penting di berbagai segi kehidupan kita. Ambil saja contohnya di pendidikan, banyak ilmu yang didapat di internet. Dari internet itu bisa melihat dunia luar, tidak kalahnya dengan buku yang dahulu disebut sebagai jendelanya dunia. Sekarang internet bisa disimpulkan juga seperti itu, dari internet itu pula memudahkan hubungan antar daerah, dunia bahkan bisa pula seluruh dunia. Oleh karenanya Pokja REDD merasa perlu untuk membangun media informasi online yang dapat diakses di mana saja dan bahkan dari mana saja kita berada. Dengan kemudahan ini, kita berharap informasi tentang program REDD yang dilaksanakan di Kabupaten Berau ini dapat pula diakses oleh khalayak ramai. Pertengahan bulan Juli 2010 lalu, Sekretariat Pokja REDD Berau meluncurkan media online/situs berbasis internet ini. Alamat situs ini di

internet dapat diakses dengan nama www.karbonhutanberau.org . Melalui situs ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang Program Karbon Hutan Berau dan data-data tentang Pokja REDD Berau. Data dan informasi yang ada juga dilengkapi dengan artikel-artikel update yang berkaitan dengan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Seperti yang kita ketahui bersama, REDD merupakan salah satu upaya yang dikembangkan di Indonesia dalam menjawab tantangan pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai daerah percontohan (Demonstration Activities/DA) adalah Kabupaten Berau. Bersama dengan para pihak yang memiliki komitmen tinggi dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Berau kemudian mengembangkan Program Karbon Hutan Berau (biasa juga disebut dengan Berau Forest Carbon Program). Oleh karenanya melalui media situs online ini diharapkan apa yang dikembangkan di Kabupaten Berau bersama para mitranya dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia yang akan mengembangkan program-program serupa dan masyarakat umum pun dapat dengan mudah mengakses infomasi terkini berkaitan dengan program karbon hutan ini di kabupaten berau. (*mf)

kabupaten sebagai model untuk menjadi pembelajaran pada tingkat nasional. Berau Bentuk ………………… dari Hal.1 Terbentuknya dewan pengarah diharapkan dapat mempercepat proses mewujudkan mekanisme pendanaan tersebut. Jika mekanisme pendanaan karbon berhasil dikembangkan maka secara efektif akan memberikan insentif atas pengurangan emisi yang diakibatkan oleh hilangnya tutupan hutan demi tujuan pembangunan. Lewat upaya ini, Berau menjadi sebuah model untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur, di Indonesia, dan di dunia. PKBH adalah program kemitraan antara pemerintah kabupaten, provinsi, nasional, dan para pemangku kepentingan lainnya termasuk The Nature Conservancy (TNC). Direktur Program Kehutanan TNC Dicky Simorangkir yang hadir pada rapat pembentukan dewan pengarah mengatakan TNC berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Berau dalam merancang dan mempersiapkan implementasi program, termasuk mendampingi dewan pengarah yang baru dibentuk ini dalam menjalankan tugasnya. Dengan dibentuknya dewan pengarah ini menurutnya akan memungkinkan kerjasama yang intensif dan konstruktif berbagai pihak pada berbagai level untuk mendukung keberhasilan program di tingkat lokal. Melalui program ini juga akan membuka peluang bagi Berau untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunannya dan pada saat yang sama tetap mengelola hutan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal senada ditambahkan Basah Hernowo Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air BAPPENAS bahwa dengan adanya Dewan Pengarah yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan akan miningkatkan koordinasi dan komunikasi yang makin terbuka. Jika ada keterbukaan maka upaya menurunkan emisi Indonesia akan lebih mudah dilakukan dengan kerjasama semua pihak dari berbagai tingkatan dan sektor. Hal terutama yang perlu dibangun tentunya membangun kesepahaman Pemerintah Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur agar memiliki visi dan misi yang sama untuk menunjang keberhasilan PKHB ini. Ditemui di akhir rapat pembentukan dewan pengarah, H. Makmur HAPK mengatakan dipilihnya Kabupaten Berau sebagai salah satu lokasi percontohan Program REDD Indonesia merupakan peluang yang baik, sejalan dengan visi misi Berau untuk mempertahankan kelestarian hutannya. Bupati Berau mengharapkan dewan pengarah dapat segera bekerja dan berperan aktif membantu Berau mempersiapkan implementasi REDD. “Berau menyambut baik program REDD bukan karena mengharapkan penghargaan dari pihak mana pun. Pelestarian hutan kabupaten sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dunia telah menjadi komitmen daerah dan saya secara pribadi. Saya siap membantu dewan pengarah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya”, demikian ditegaskan oleh H. Makmur HAPK. (*tim)

Volume 9

Hal. 8

Redaksi Updates Media & Komunikasi Sekretariat Pokja REDD Berau faJRi— Iwied— Adji— Emi

Informasi lebih lanjut mengenai REDD Program, kontak :

Ir. Suparno Kasim Ketua Umum Pokja REDD Berau Email: [email protected] Iwied Wahyulianto Koordinator Sekretariat POKJA REDD Kab. Berau Jln. Anggur No 265 Tanjung Redeb, Berau Telp/Fax. 0554 - 21232 Email: [email protected] Hamzah As-Saied Dinas Kehutanan Kab. Berau Jl. Pulau Sambit No 1 Tanjung Redeb Email: [email protected]

Photo-Photo: Adjie R (hal 1, 4, ), Iwied (hal 2, 5)

Fakhrizal Nashr Berau Program Leader The Nature Conservancy JL. Cempaka No. 7 - RT 07/RW 07 Berau 77311 Tel. +62 - 554 23388; Hp.: +62-812-5408141 Email : [email protected] Alfan Subekti REDD Field Manager The Nature Conservancy Jalan Polantas No. 5, Markoni, Balikpapan, 76112, Telp.: +62-542-442896 Email : [email protected]