PROFILE
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN
Kantor pusat: Gd. Marccus Jl. Majapahit No. 10, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, 10160, Indonesia. Telp. (62-21) 34830789, Fax. (62-21) 34830965 Sekretariat: Ruko Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia. Telp./Fax. (62-21) 87961780 E-mail:
[email protected]
IFCC
PROFILE-2012
Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang sangat beragam (multi-fungsi), baik ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Hutan memberikan manfaat bagi umat manusia tidak hanya secara lokal, namun juga pada tingkat nasional, regional dan bahkan global. Manfaat tersebut diperoleh dari bermacam-macam hasil hutan, mulai dari kayu, hasil hutan hayati lainnya, hasil hutan non-hayati, jasa-jasa yang berasal dari hutan, hingga barang dan jasa turunan dari hasil-hasil hutan tersebut.
Agar hutan tetap dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, pengelolaan hutan harus dilakukan secara lestari. Dengan demikian, hutan sebagai sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya secara optimal, seimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan secara lestari ini juga merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, diperlukan sebuah sistem sertifikasi yang memungkinkan para pihak (stakeholders) menilai kemajuan di dalam pencapaian pengelolaan hutan lestari. Sistem ini perlu dibangun dengan tolok ukur yang obyektif, sesuai dengan persyaratan dan kondisi lokal, nasional dan global. Sistem ini juga perlu dikembangkan dalam semangat kerjasama, semangat kebersamaan, tanpa melibatkan kampanye negatif, maupun berbagai bentuk pemaksaan dan tekanan lain yang tidak fair dari satu pihak ke pihak lainnya. Butir-butir dan semangat di atas lah yang kemudian memotivasi para pihak mendirikan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan (KSK).
1
KSK didirikan di Tangerang, pada tanggal 19 Oktober 2011.
Maksud
didirikannya
KSK
adalah
menyelenggarakan sertifikasi kehutanan di Indonesia dengan menggunakan skema PEFC (Pan European Forest Council), yang meliputi antara lain tapi tidak terbatas pada sertifikasi hutan, hasil hutan termasuk
MAKSUD dan TUJUAN
hasil industri pengolahannya dan rantai kustodi.
Tujuan KSK adalah: (1) Mendorong pengelolaan hutan
lestari
berdasarkan
melalui
skema
Mengkoordinasikan
sertifikasi
PEFC dan
di
kehutanan
Indonesia;
mengembangkan
(2) lebih
lanjut pelaksanaan Skema PEFC sebagai skema sertifikasi kehutanan yang kredibel di Indonesia; dan (3)
Membangun
kerjasama
yang
saling
menguntungkan antara masyarakat bisnis dan masyarakat umum (civil society) dalam mencapai pengelolaan hutan lestari.
Sebagai organisasi nasional yang menginisiasi dan menjalankan implementasi Skema PEFC di Indonesia (disebut sebagai National
RUANG LINGKUP/ KEGIATAN
Governing Body dalam Skema PEFC), dan sebagai anggota penuh PEFC dari Indonesia, KSK melakukan kegiatan-kegiatan:
1.
Mengembangkan Skema PEFC untuk sertifikasi kehutanan di Indonesia, meliputi antara lain standar dan prosedur.
22
2.
Menjalankan seluruh proses pengembangan dan revisi skema sertifikasi kehutanan di Indonesia dengan prinsip kerjasama dan konsensus.
3.
Membangun hubungan yang saling menghargai dan produktif dengan semua pihak yang terkait, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, meliputi antara lain – tapi tidak terbatas pada – kerjasama antar lembaga, komunikasi dan publikasi.
4.
Menjalin kerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan tujuan mewujudkan akreditasi KAN terhadap Badan Sertifikasi. KSK tidak menjalankan fungsi akreditasi.
5.
Membangun kapasitas nasional dalam menjalankan sertifikasi kehutanan berdasarkan Skema PEFC, meliputi antara lain – tapi tidak terbatas pada -- pengembangan lembaga, sistem informasi, dan sumber daya manusia.
6.
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta ujian profesi terhadap Auditor.
7.
Mengangkat dan menetapkan Auditor, serta menyelenggarakan Buku Daftar Auditor yang telah lulus ujian profesi dari KSK
8.
Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Auditor.
9.
Melaksanakan pengawasan terhadap Auditor agar dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Auditor, dan Skema PEFC yang dikembangkan KSK untuk sertifikasi kehutanan di Indonesia.
10. Menetapkan prosedur dan tata cara pengawasan terhadap Auditor, serta dapat membentuk Komite atau Tim Pengawas jika diperlukan. 11.
Memberikan dan menetapkan berbagai bentuk sanksi kepada Auditor yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam pengawasan butir (10), dengan sanksi berupa teguran lisan, atau teguran tertulis, atau pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
12. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota KSK. 13. Memberikan dan menetapkan berbagai macam sanksi kepada Anggota KSK yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Anggota, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Anggota, Keputusan Dewan Pimpinan, serta peraturan dan atau keputusan
33
organisasi KSK lainnya, dengan sanksi berupa teguran lisan, atau teguran tertulis, atau pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
Organ KSK terdiri dari Rapat Umum Anggota (RUA), Badan Pengurus, dan Badan Pengawas.
STRUKTUR ORGANISASI
Pengurus
sebagai
organ
yang
Badan
melaksanakan
kepengurusan KSK, saat ini terdiri dari satu orang Ketua Umum, satu orang Sekretaris Umum, dan satu orang Bendahara Umum.
Badan Pengurus membentuk Sekretariat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari KSK yang dipimpin oleh satu orang Executive Director, satu orang Program Manager yang membawahi staf program, satu orang Training Manager yang membawahi staf pelatihan, satu orang Public Relations Manager yang membawahi staf komunikasi/hubungan masyarakat, serta satu orang Financial Manager yang membawahi staf administrasi dan keuangan.
RUA Badan Pengawas Dr. Fadil Hasan
Badan Pengurus (BP): 1. Dr. Ir. H. Dradjad H. Wibowo (Ketum) 2. Saniah (Sekum) 3. Dewi Suryati (Bendum)
Direktur Eksekutif Zulfandi Lubis, SH.
Manajer Program
Manajer Pelatihan
Manajer HUMAS
Manajer Administrasi & Keuangan
44
Anggota KSK adalah Badan atau Orang yang telah memenuhi persyaratan Anggota sesuai dengan
KEANGGOTAAN
AD/ART Perkumpulan KSK. Pada awal pendirian, anggota KSK terdiri dari 15 anggota (4 anggota Kaukus Bisnis, dan 11 anggota Kaukus Masyarakat Sipil). IFCC mengundang semua pihak di Indonesia yang berkepentingan dengan sertifikasi kehutanan berdasarkan sistem PEFC untuk ikut menjadi anggota dan bersama-sama mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
55
