RINGKASAN PUBLIK
PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
PT. WIRAKARYA SAKTI PROPINSI JAMBI
OLEH Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA
IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 1.
Nama of Organisasi
: PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2.
Nomor of Akreditasi
: Accredia 243B
3.
Alamat
: Wisma Bakrie 1, 1st floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920, Indonesia
4.
No. Telepon/Fax/Surel
: Tel. +62-21 29403222 Fax. +62-21 5210806
5.
Pengelola perusahaan
: Presiden Direktur : Bpk Lontung Simamora Manajer Produk : Bpk Happy Tarumadevyanto Manajer Teknis : Bapak Bayu Abirowo
6.
Standar
: IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7.
Tim Audit
: Bpk Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Sosial) Bpk Wahyu F. Riva (Auditor Sosial) Bpk Achmad Djazuli (Auditor Produksi) Bpk Hananto Maryan Wiguna (Auditor Produksi) Ibu Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi) Bpk Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
8.
Tim Keputusan Sertifikasi
: XXXXX XXXXX
Hal 1 / 14
IDENTITAS PERUSAHAAN 1.
Nama of Organisasi/Auditee
: PT. Wirakarya Sakti.
2.
Alamat Perusahaan
: Jl. Ir. H. Juanda No. 14 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Jambi.
3.
Pendirian Perusahaan
: Akte Pendirian PerusahaanNo. 4 Tahun 1975 tanggal 11 Oktober 1975.
4.
SK IUPHHK-HT
: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.346/MenhutII/2004, tanggal 10 September 2004 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT. Wirakarya Sakti seluas 293.812 Hadi Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.
5.
Lokasi Konsesi
: Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
6.
Luas Konsesi
: 293.812 ha
Latitude
: Lintang Selatan 00o45’ – 01o30’
Longitude
: Bujur Timur 102o37’– 103o55’
7.
Sistem Silvikultur
: Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.
Spesies
: Acacia mangium, Eucalyptus spp. dan Acacia crassicarpa.
9.
Rencana Tata Ruang
:
1. Kawasan Produksi
194.978 ha
2. Kawasan Tanaman Unggulan
29.381 ha
3. Kawasan Tanaman Kehidupan
14.692 ha
4. Kawasan Lindung
29.719 ha
5. Infrastruktur 6. Lahan Bermasalah 10. Pimpinan Perusahaan
9.305 ha 15.737 ha
: Bpk. Didi Harsa / Bpk. Jonathan Ginting
11. Penanggung Jawab Sertifikasi : Ibu Vera Favorita IFCC
Hal 2 / 14
RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN Ruang Lingkup Sertifikasi : Pengelolaan Hutan Lestari PT. Wirakarya Sakti dengan areal sertifikasi seluas 293.020 Ha dari total luas 293.812 Ha (SK.346/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004) Hutan Tanaman jenis Acacia mangium, Eucalyptus spp. dan Acacia crassicarpa yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo, Provinsi Jambi. Tipe hutan : Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis. Unit pengelola hutan : Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas seluas 293.812 ha yang terdiri dari 194.978 ha area produksi (66,36%), 29.381 ha tanaman unggulan (10,00%), 14.692 ha tanaman kehidupan (5,00%), 29.719 ha kawasan lindung (10,11%), dan 9.305 ha infrastruktur (3,17%), dan 15.737 ha lahan bermasalah (5,36%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.346/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004 di Provinsi Jambi. Produk cakupan sertifikasi : Kayu bulat spesies Acacia mangium, Eucalyptus spp. dan Acacia crassicarpa untuk produksi bubur kertas. Konsultasi pemangku kepentingan : Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain: -
Penanganan kebakaran hutan dan lahan dan pelibatan masyarakat Implementasi dan transparansi program CSR dan usulan masyarakat Penyerapan tenaga kerja local / setempat Alokasi lahan untuk pertanian dan pemukiman masyarakat Implementasi tanaman kehidupan Tahapan penyelesaian masalah Senyerang dan Lubuk Mandarsah Keberadaan Suku Anak Dalam Penetapan tata batas kawasan Kondisi sempadan sungai sebagai areal yang dilindungi Pemetaan konflik dan progress penyelesaian konflik Kedalaman gambut di areal kerja perusahaan Pengelolaan water management dan sekat kanal Kerjasama dengan perguruan tinggi
Sosial Ekonomi : Terdapat 131 desa dalam program CD perusahaan, yang yang tersebar di 6 Kabupaten (Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Indragiri Hilir), dengan 4 desa di dalam kawasan, 75 desa berbatasan dengan kawasan, dan 52 desa di luar kawasan. PT. Wirakarya Sakti sudah melaksanakan studi diagnostic tahun 2004, studi HCV tahun 2014 dan studi dampak sosial (SIA) tahun 2016. Dari hasil studi diketahui bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian berupa perkebunan, tanaman padi, sayursayuran, buah-buahan, dan ikan, sehingga kegiatan berbasis lahan menjadi hal penting bagi masyarakat. Selain itu ditemukan ditemukan adanya masyarakat adat yang berada didalam Hal 3 / 14
areal PT. Wirakarya Sakti di Distrik VIII yaitu komunitas Suku Anak Dalam (SAD). Wilayah administrasi SAD ini berada di Desa Sungai Paur. PT. Wirakarya Sakti sudah melaksanakan program CD (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH) pada tahun 2015 realisasi program CD sebesar Rp 3.010.668.000,- untuk 128 desa yang tersebar di 6 kabupaten (Batanghari, Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjabbar, Tanjabtim, dan Tebo). Aspek program CD yang dijalankan adalah 32,33% untuk aspek ekonomi, 32,00% untuk aspek infrastruktur, 14,18% untuk aspek sosial budaya dan agama, serta 12,7% untuk aspek lingkungan. Perusahaan juga telah membuat rencana program CD Tahun 2016 sebesar Rp 1.845.600.000,- dengan perincian 33% untuk aspek lingkungan, 26% untuk aspek sosial budaya dan keagamaan, 19% aspek infrastruktur, 12% aspek ekonomi, dan 11% aspek pendidikan. PT. Wirakarya Sakti sudah melakukan pemetaan konflik serta menunjukan perkembangan penyelesaian konflik per Juni 2016 untuk areal seluas 18.615,52 ha. Namun masih ada konflik sebanyak 193 kasus dengan luas 86.421,33 ha, dimana bertambah di Distrik I menjadi 37 kasus, Distrik II menjadi 38 kasus, Distrik V menjadi 24 kasus, dan Distrik VIII menjadi 27 kasus. PT. Wirakarya Sakti telah membuat sebanyak 225 perjanjian/MoU dengan Desa-desa di sekitar areal konsesi, berupa : - MoU tanaman kehidupan, - kerjasama dengan kontraktor local, pemanfaatan HHBK. Selain itu PT. Wirakarya Sakti juga memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar, hal ini terlihat dari data pekerja yang menunjukkan 87,8% (969 orang) merupakan karyawan yang berasal dari wilayah Provinsi Jambi, dan peluang lain bagi kesempatan berusaha masyarakat adalah menjadi mitra kerja pada kegiatan pembangunan tanaman sebagai kontraktor / supplier lokal.
Hal 4 / 14
RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT Kegiatan Pengumuman publik
Waktu
Catatan Ringkasan
5 April 2016
Pengumuman public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
-
Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukkan lain dari pemangku kepentingan setempat.
-
Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1
12-14 Januari 2015
Audit Dokumen
Re-Audit tahap 1
19-22 April 2016
Audit Lapangan
Audit tahap 2
25-29 Juli 2016
Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi
XXXX
Keputusan pemberian sertifikat
Hal 5 / 14
RINGKASAN HASIL AUDIT Hasil: Perusahaan telah memperoleh ijin yang sah sebagai perseroan terbatas berdasarkan bukti Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehubungan dengan kewajiban keuangan, perusahaan terbukti telah menyelesaikan semua kewajiban pajak (PPh 21, PPh 15, PPh 25, dan PBB), iuran HTI (SPP-IUPHHK), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi seluas 293.812 ha sebagai Hutan Tanaman, dengan izin konsesi terakhir dari Menteri Kehutanan No.SK. 346/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004. Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2009-2018, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2016) yang disetujui oleh manajemen perusahaan secara mandiri karena perusahaan telah memenuhi persyaratanpersyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL). Rencana kerja tahunan menetapkan areal yang akan ditebang dan ditanam kembali pada tiap tahun kalender. Perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban tata batas kawasan di lapangan untuk areal seluas 306.432 ha, namun belum ada penetapan definitif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditemukan bahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan perusahaan telah mengelola konsesi hutan seluas 293.812 ha yang terdiri dari 194.978 ha area produksi (66,36%), 29.381 ha tanaman unggulan (10,00%), 14.692 ha tanaman kehidupan (5,00%), 29.719 ha kawasan lindung (10,11%), dan 9.305 ha infrastruktur (3,17%), dan 15.737 ha lahan bermasalah (5,36%). Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan bahwa nilai-nilai keanekaragaman tertinggi (NKT) telah diidentifikasi, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan HCV tahun 2014. Selain itu konsesi PT. Wirakarya Sakti diketahui berada pada lahan mineral dan lahan gambut dengan sebaran 54,97% lahan mineral dan 45,03% lahan basah. Perusahaan telah memiliki Visi, Misi dan Kebijakan-kebijakan yang diuraikan untuk memudahkan implementasinya dengan sejumlah prosedur kerja dan petunjuk kerja dalam rangka memastikan pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan melalui perbaikan secara terusmenerus untuk semua kegiatan. Perusahaan juga telah merencanakan dan menerapkan sejumlah petak ukur permanen (PUP/PSP), petak pengamatan tanah, air, subsidensi dan keanekaragaman hayati. Batas-batas keanekaragaman hayati sudah diberi tanda batas dan dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan sumber daya secara tepat. Kegiatan identifikasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilakukan secara periodik enam bulan sekali dan dilaporkan dalam laporan Monitoring dan Evalusi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna. Dalam laporan tersebut flora dan fauna yang dicatat dikategorikan kedalam klasifikasi dilindungi, tidak dilindungi, (kategori PP), Appendix I dan Appendix II (CITES) dan jarang, langka dan terancam/hampir punah (Redlist IUCN). Hal 6 / 14
Sehubungan dengan kebakaran hutan diketahui tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal PT. Wirakarya Sakti sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrative paksaan pemerintah oleh Dirjen PHLHK dengan Keputusan No. SK.4552/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015, dan sudah dilaksanakan pengawasan pelaksanaan sanksi administrative oleh Kementrian LHK yang dibuktikan dengan Berita Acara tanggal 15 Januari 2016 dan telah dipenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai Surat Dirjen PHLHK No. S.7/PHLHK/PPSA/PHLHK.0/2/2016 tanggal 29 Februari 2016. Perusahaan sudah memenuhi persyaratan organisasi, peralatan dan sumberdaya manusia untuk melindungi hutan dari kebakaran (perusahaan menetapkan 152 karyawan sebagai personil RPK yang wajib mengikuti pelatihaan RPK serta mendapatkaan sertifikasi dari lembaga berwenang). Perusahaan memiliki system berbasis web bernama FDRS dan FROS. FDRS merupakan system deteksi ancaman kebakaran, yang berupa klasifikasi tingkat bahaya kebakaran yang diperbaharui per hari oleh tiap distrik dan direkapitulasi di Palembang yang kemudian akan dilaporkan ke grup penanggulangan kebakaran. Selain FDRS terdapat juga FROS, yang merupakan system informasi jika terjadi hotspot. Informasi dari FROS dapat diakses dari masing-masing distrik, di mana maksimal 1x24 jam setelah deteksi harus terdapat laporan verifikasi hotspot. Pihak distrik akan mengirim tim verifikasi hotspot saat terdapat informasi lokasi hotspot dari FROS. Tiap Distrik juga memiliki Puskodal / situation room. Kegiatan Fire drill tahunan dikoordinir oleh tiap distrik. Fasilitas pemantauan hotspot via satelit dapat diakses melalui www.hotspotjkt.forestree.com,www.fros.forestree.com, www.gs.reddplus.go.id. Terdapat total 40 KMPA, di mana 35 di antara telah memiliki MoU dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pelatihan dan bantuan alat kepada KMPA. Terdapat Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di periode Januari, Februari, dan Maret 2016. Perusahaan memiliki 47 unit pos pantau untuk menunjang kegiatan patrol, dan sebagai deteksi dini dan pencegahan terdapat Peta Rawan Kebakaran 2016. Berdasarkan Laporan RKL / RPL Semester 2 tahun 2015, pada tahun 2014 terdapat total 23 kejadian kebakaran dengan total luas 623,24 ha dan di tahun 2015 terdapat 21 kejadian dengan luas 369,7 ha. Sebanyak 341,85 ha adalah luas kebakaran 2015 yang menjadi dasar Sanksi Paksaan Pemerintah. Kondisi lahan masih status quo, menunggu rekomendasi dari BRG, kegiatan lapangan yang dilakukan hanya pengamanan. Total luas terbakar dari 2011-2015 adalah 3014,24 ha 98% nya adalah di kawasan lindung. Untuk pencegahan kebakaran perusahaan sudah menerapkan 159 canal blocking. Perusahaan telah melakukan sosialisasi Visi, Misi, rencana tahunan, batas-batas konsesi, serta pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan dan program CD yang dilaksanakan kepada 128 desa di dalam dan di sekitar konsesi. Perusahaan juga diketahui telah memenuhi dengan baik hak-hak karyawan berdasarkan konvensi ILO, termasuk penyediaan APD, fasilitas-fasilitas yang memadai, ketentuan gaji minimum, tidak ada pekerja anak, dan hak untuk bergabung dengan organisasi serikat pekerja. Namun perusahaan masih perlu melakukan peningkatan kepatuhan untuk para kontraktor. Untuk mendukung berjalannya sistem dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari daftar program pelatihan tahun 2016, perusahaan telah merencanakan pelatihan yang terdiri atas 41 program pelatihan, dan dari data pelatihan internal pada bulan Januari–Juni 2016 sudah dilakukan sebanyak 100 kali pelatihan kepada pekerja, termasuk pelatihan untuk pekerja kontraktor. Verifikasi Beberapa Issue Stakeholders: Hal 7 / 14
Issue Stakeholders
Verifikasi Pada Saat Audit
Informasi terkait konflik di WKS memiliki skala dan progres yang beragam. Seperti di Senyerang yang sedang dalam proses resolusi. Terdapat pemetaan konflik sosial. Salah seorang anggota Pokja ISFMP, pada rekomendasi Final melakukan ground check dengan mengunjungi 60 poligon tumpang tindih lahan dengan masyarakat.
Konflik Senyerang sudah selesai dan saat ini masuk fase 4 (monitoring & evaluasi). Dalam penyusunan ISFMP melibatkan Tim Pokja untuk menetapkan rekomendasi prioritas pengelolaan dari tumpang tindih kepentingan produksi, sosial dan lingkungan. Dalam penetapan prioritas tersebut Pokja telah mengunjungi 60 poligon yang menggambarkan karakteristik lapangan sebagai pertimbangannya.
Distrik 1-7 adalah lahan gambut di mana 60% nya memiliki kedalaman > 3m. Kondisi tersebut seharusnya otomatis menjadikan kawasan sebagai fungsi lindung. Namun karena sudah terlanjur diberi ijin dan ditanami tanaman pokok, seharusnya dalam DELMIK menjadi kawasan lindung. Hal serupa juga telah disinggung saat salah seorang Panel Pakar Sertifikasi LEI di WKS, namun anggota panel lain beranggapan bahwa fungsi lindung baru diterapkan jika ada hulu sungai di gambut dengan kedalaman > 3 m.
Untuk areal gambut PT WKS melalui APP-SMF telah menjalin kerjasama dengan Deltares untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area gambut dalam rangka penyusunan area pengelolaan gambut. Untuk implementasi lapangan masih menunggu hasil rekomendasi dari identifikasi dan pemetaan tersebut.
Terdapat sekitar 1200 sekat kanal di WKS untuk implementasi PP 71/2014, di mana kedalaman maksimal air di gambut 40 cm. Namun demikian komitmen tersebut hanya terwujud di perimeter luar konsesi, sedangkan di dalam tanaman pokok kedalaman bisa > 40cm
Di sebagian area PT. WKS sudah diusahakan penerapan PP 71/2014 ini. Namun tetap terjadi fluktuasi level kedalaman muka air tanah di gambut, baik karena curah hujan yang tinggi (banjir) maupun turunnya kedalaman muka air tanah akibat kemarau panjang. Terkait hal ini, Perusahaan juga masih menunggu juklak standard dari pemerintah untuk menerapkan PP 71/2014 ini di lapangan
Kegiatan sosial PT WKS sesuai rencana, seperti MoU dengan masyarakat Senyerang seluas 1000 ha. Saat ini sedang dilakukan verifikasi terhadap klaim lahan. Kasus pembunuhan sudah selesai. WKS sedang melakukan perbaikan SOP, penggantian vendor keamanan. WKS memiliki pemetaan konflik lahan yang lengkap, karena sejak 2013 salah satu lembaga mendampingi pemetaan konflik. Terdapat komunitas SAD di distrik 8, namun hal tersebut sudah tertampung dalam ISFMP.
Awal tahun 2013 SMF mengukuhkan Kebijakan Konservasi Hutan/Forest Conservation Policy (FCP) yang berisi beberapa protocol termasuk dalam aspek sosial. Pertengahan 2013 konflik Senyerang yang terjadi sejak tahun 2002 selesai dengan beberapa kesepakatan antara lain kemitraan tanaman akasia 3.003 Ha dan kemitraan tanan karet 1001 Ha. Selain itu terdapat klaim PPJ (Persatuan Petani Jambi) yang melibatkan masyarakat 5 kabupaten sedang dalam tahap verifikasi subyek dan obyek. Sebagian (Kab Ma jambi) sudah selesai verifikasi dan menginjak fase penetapan opsi-opsi penyelesaian. Proses perdamaian atas insiden di Distrik 8 selain santunan kepada keluaga korban juga diadakan perdamaian secara adat, sedangkan para pelaku divonis hukuman sesuai dengan kesalahannya. Hal 8 / 14
Sejak itu Vendor Security diganti oleh PT BIMA kemudian tgl 16 April 2016 diganti PT G4S. Pemetaan konflik tahun 2014 termasuk konflik dengan SAD di D8 sebagai dasar pertimbangan ISFMP untuk menetapkan kelola pada setiap tata ruang. Tata batas masih berproses, saat ini sudah temu PT. WKS telah mengirimkan surat kepada KLHK gelang namun SK tata batas masih di KLHK. terkait progress tata batas di wilayah Perusahaan. Terkait penanganan karhutla, WKS memiliki sistem yang baik. Tercatat konsultan dari Australia dan Kanada dengan sistem yang canggih. Kebakaran yang terjadi diakibatkan Masyarakat yang membakar lahan dari luar area WKS, sehingga merembet. WKS juga aktif memadamkan api di TN Bukit Tigapuluh
Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, pengananan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan. Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, dilakukan upaya pencegahan meliputi pengadaan SOP, sarana prasarana, early warning system, monitoring hotspot, penyiapan SDM, patroli, penyuluhan/ sosialisasi, pelatihan pengendalian dan lain sebagainya. Pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan terdiri dari : Peralatan tangan; Perlengkapan perorangan; Pompa air dan kelengkapannya; Peralatan telekomunikasi; Pompa bertekanan tinggi; Peralatan mekanis; Peralatan transportasi; Peralatan logistik, medis dan SAR; Gedung. Daftar peralatan kebakaran tersedia di semua distrik dan telah diverifikasi pada saat audit.
Temuan: Terdapat 24 temuan ketidaksesuaian, dimana terdiri dari 2 ketidaksesuaian major (utama) yang ditutup pada tanggal 22 November 2016 dan 22 ketidaksesuaian minor (kecil) yang telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit/audit penilikan. No
Persyaratan Standar IFCC
1
2
Ketidaksesuaian
Status
2.1.; 2.2.; 2.3
Rencana kelola yang saat ini dimiliki oleh UM yaitu RKUPHHK-HTI tahun 2009-2018 tidak sesuai dengan implementasi lapangan (misalnya RKT) dan belum memenuhi persyaratan sebagai management plan dalam indicator IFCC ini.
Ditutup
Bagian III. 1.1.
Menurut citra satelit liputan tahun 2009 terdapat area hutan alam bekas tebangan seluas 6.845 Ha dan citra satelit liputan tahun 2013 seluas 4.655 Ha. Terdapat pengurangan
Ditutup
Hal 9 / 14
luas hutan alam sebesar 2.190 ha. Berdasarkan data UM terdapat pembukaan hutan tanaman (MHW) dengan total 792 Ha yaitu pada tahun 2011 seluas 357 Ha dan pada tahun 2012 seluas 435 Ha. Sesuai dengan syarat IFCC, maka area seluas 792 Ha tidak masuk dalam scope sertifikasi. UM belum dapat menjelaskan berkurangnya tutupan hutan sekunder seluas 2.190 ha dimaksud, dan peruntukan areal hutan alam bekas tebangan yang tersisa seluas 1.398 Ha. 3
1.14
Rencana spasial yang berupa peta Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2009-2018 belum didasarkan atas : - Rencana spasial yang belum mengacu pada inventarisasi yang dilakukan secara periodik dan komprehensif. - Belum seluruh rencana spasial diimplementasikan di lapangan misalnya batas tanaman unggulan dan tanaman kehidupan.
Ditutup
4
1.15; 6.1
Belum dapat ditunjukan bukti dokumen monitoring dan evaluasi bahwa jalan yang memotong kawasan lindung (KPSL, BZ dan sempadan sungai) tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ekosistem, spesies, dan genetik, khususnya jenis yang langka, sensitif dan terancam, termasuk apabila terdapat areal yang merupakan jalur migrasi spesies fauna tertentu (lihat peta tata ruang).
Ditutup
5
1.6
Perusahaan telah melakukan sosialisasi kebijakan dan komitmen perusahaan kepada pekerja pada saat melakukan pelatihan internal pada bulan Januari – Juni 2016 sebanyak 100 kali pelatihan. Sementara itu, pada tahun 2015, telah dilakukan sosialisasi kepada 10 desa dan 10 sekolahan di tingkat SMP dan SMA dengan jumlah total peserta sebanyak 595 pelajar dan 469 orang perwakilan dari masyarakat. Namun demikian, perusahaan belum membuat rencana kegiatan sosialisasi kebijakan dan komitmen perusahaan secara regular kepada pekerja, seluruh desa dan para pihak lainnya sebagaimana dipersyaratkan.
Ditutup
6
1.9
Perusahaan telah menetapkan Ibu Vera Favorita dengan jabatan Forest Sustainability Department Head yang ditunjuk sebagai Management Representative (MR) untuk audit IFCC. Penetapan ditandatangani oleh Direktur PT. WKS (Jonathan Ginting) pada tanggal 21 April 2016. Namun demikian, penunjukkan tersebut belum disertai dengan uraian tugas dan tanggung jawab (job desc) serta bukti kewenangan untuk memastikan berjalannya pengelolaan hutan lestari yang ditentukan dalam Standar IFCC.
Ditutup
7
1.10
Berdasarkan hasil review oleh perusahaan terhadap pekerja
Ditutup Hal 10 / 14
operator, ditemukan bahwa terdapat 270 orang yang harus memiliki SIO. Perusahaan telah melakukan pelatihan SIO pada tanggal 28 – 29 Mei 2016 dengan jumlah total peserta sebanyak 198 operator. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, 198 operator tersebut belum menerima sertifikat SIO dan masih ada 72 operator yang belum melakukan pelatihan SIO. 8
3.3.
Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik, akan tetapi muatan monitoring evaluasi tersebut masih belum sesuai dengan persyaratan IFCC indicator 3.2
Ditutup
9
3.4
Perusahaan belum melakukan identifikasi terhadap lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi, sedangkan dalam peta citra tutupan lahan liputan tahun 2015 (TKT 2016 halaman 9) terdapat areal tidak berhutan pada areal UM seluas 107.119 ha (belukar tua, belukar tua rawa, belukar muda dan semak, belukar muda dan semak rawa, tanah terbuka).
Ditutup
10
4.1
Tidak ada pal batas dipasang pada areal yang dalam tata ruang HTI diidentifikasi sebagai ladang atau areal overlap atau areal klaim, bahkan beberapa pal batas luar di distrik 7 tidak dijumpai.
Ditutup
11
4.2.
Perusahaan telah melakukan IHMB tetapi belum digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan sebagaimana persyaratan dalam indicator ini.
Ditutup
12
4.4.
Perusahaan belum dapat dikatakan memenuhi penggunaan sumberdaya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, dengan masih ditemukan kayu jatuh pada saat pengangkutan kayu dan UM tidak memiliki mekanisme pemungutan kayu jatuh tersebut.
Ditutup
13
5.1; 5.3
Kegiatan pengelolaan hutan yang dijalankan UM belum menunjukkan penerapan kelestarian hasil, dimana terdapat carryover/luncuran dari RKT sebelumnya yang mengakibatkan distribusi kelas umur yang ada saat ini tidak merata. UM belum melakukan penyesuaian pengaturan kelestarian hasil (Jangka Benah) pada dokumen RKU yang ada.
Ditutup
14
5.4
Perusahaan sudah melakukan identifikasi HHBK dan memiliki prosedur tentang pemanfaatan HHBK. Namun MoU (membangun cara-cara partisipatif) dengan kelompok tani dalam pemanfaatan HHBK baru tersedia untuk satu kelompok, masih terdapat 16 kelompok yang belum membuat MoU.
Ditutup
15
6.5
Up date informasi atau catatan kejadian seperti banjir pada Distrik VII Jl. 733 belum dimasukan kedalam laporan
Ditutup Hal 11 / 14
pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 16
6.6
Pada saat kunjungan lapangan di Distrik I ditemukan: - Pelaksanaan prosedur penggunaan APD pada gudang B3 masih belum sesuai (tidak dipersiapkan masker). - Pengelolaan sampah Kamp Kontraktor belum sesuai standard atau prosedur yang ditetapkan perusahaan. - Pembuangan sampah organik dan an organik di lokasi Petak/Kompartemen yang dilakukan Kontraktor masih kurang, dengan ditemukan banyak ceceran sampah. - Tempat sampah di lokasi Distrik belum sesuai standard prosedur, masih ditemukan menggunakan kardus bekas.
Ditutup
17
7.1
-
Pada saat kunjungan ke Distrik I tidak ditemukan bukti sosialisasi konservasi keanekaragaman hayati dan keberadaan kawasan lindung belum dilaksanakan kepada para pihak, dalam hal ini PT Petrocina Site Betara koordinat 01° 04’ 16,1” E 103° 17’ 42,1”. Penentuan status perlindungan spesies flora-fauna belum merujuk pada ketentuan terkini. (Misal: Status Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) Dilindung/App I CITES/Endangered IUCN.
Ditutup
-
18
7.3
Perusahaan sudah memiliki data identifikasi spesies kunci dan peta sebaran satwa, namun data yang tersedia belum menggambarkan secara jelas pola migrasi spesies kunci sehingga keberadaan spesies, habitat serta pola migrasi spesies tersebut belum dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pada penataan dan pengelolaan areal hutan tanaman.
Ditutup
19
9.2
Pada saat kunjungan ke lokasi SAD di Distrik VIII (830), mereka mengeluhkan beberapa hal, diantaranya adalah: - Terkait dengan aturan pemerintah tentang larangan pembukaan lahan tanpa bakar. Penerapan aturan ini dirasakan cukup memberatkan bagi SAD karena waktu untuk membuka ladang semakin lama dan hasil panen padi cenderung terus menurun. - Permintaan herbisida untuk perawatan ladang yang akan digunakan untuk menanam tanaman pertanian (padi, ubi, jagung, dll).
Ditutup
Namun demikian, pada saat audit dilakukan, perusahaan belum melakukan beberapa hal terkait dengan SAD diantaranya adalah: - Kajian secara mendalam terkait dengan kearifan lokal SAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pengembangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya SAD; Hal 12 / 14
-
Mencarikan solusi atas aturan pembukaan lahan tanpa bakar; Penyusunan peta tata ruang areal SAD secara partisipatif untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
20
9.5
Pada saat audit dilakukan, perusahaan belum melakukan kajian atau analisis secara komprehensif, termasuk lesson learned terkait dengan pemetaan konflik di dalam areal PT. WKS.
Ditutup
21
10.4
-
Berdasarkan kunjungan ke Desa Pematang Balam (Distrik III), masyarakat telah menyampaikan usulan untuk perbaikan bangunan dan alat-alat permainan untuk PAUD kepada PT. WKS. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, perusahaan belum memberikan respon terhadap usulan tersebut sebagaimana prosedur usulan/proposal masyarakat. Berdasarkan kunjungan ke Desa Intan Jaya (Distrik III), masyarakat mengusulkan adanya perbaikan jalan yang rusak parah yang menghubungkan antara wilayah SP 7 dengan SP 8. Jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat dan juga digunakan untuk transportasi anak sekolah dari SP 7 menuju ke SP 8. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, perusahaan belum memberikan respon terhadap usulan tersebut sebagaimana prosedur usulan/proposal masyarakat.
Ditutup
-
22
11.4
Perusahaan sudah memiliki Serikat Pekerja dan menyusun PKB (Perjanjian Kerja Bersama), namun masih ditemui: - Buku PKB belum dimiliki oleh semua pekerja (PKB 20162018) dan belum didistribusikan kepada Karyawan. - Perundingan setiap 3 bulan sesuai kesepakatan dalam PKB sudah dilaksanakan antara Wakil Manajemen dan Serikat Pekerja, namun belum ada pembahasan mengenai perubahan insentif sebagai pengganti lembur untuk diterapkan dalam kegiatan diluar jam kerja pada saat kebakaran (dalam PKB hanya ada ketentuan Lembur)
Ditutup
23
11.8
Pada saat kunjungan ke lapangan di camp kontraktor penanaman dan pemeliharaan di Distrik VIII (PT. SMJA), ditemukan adanya camp yang baru terpasang. Namun demikian ditemui kondisi camp tersebut: - Belum ada penerangan untuk malam hari - Belum ada pengelolaan sampah - Belum dibangun sanitasi yang sehat - Belum ada tempat atau gudang B3 - Tempat MCK belum berfungsi - Belum tersedia kotak P3K - Belum tersedia APAR
Ditutup
Hal 13 / 14
Pada saat kunjungan ke Klinik dan wawancara dengan petugas kesehatan di Distrik III dan Distrik VIII, belum ditemukan adanya: - Identifikasi pekerja penyemprot dan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja penyemprot secara periodic. - Laporan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja baru kontraktor (PT. RKJ) sebelum mulai bekerja di areal PT. WKS. Pada saat kunjungan ke camp kontraktor penebangan (harvesting) di Distrik VIII (PT. ESA), ditemukan: - Kondisi barak belum layak (satu kamar ukuran 2,5x2,5 m2 dihuni 5 orang) - Belum ada pengelolaan sampah - Belum mereview terhadap kebutuhan kotak P3K dan APAR Pada saat kunjungan ke camp penanaman dan pemeliharaan di Distrik III (PT. BDM), ditemukan kondisi camp tenda biru sebagai berikut: - Lantai/alas camp langsung menyentuh tanah - Belum disediakan penerangan untuk malam hari - Belum tersedia air minum yang bersih - Belum dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja - Belum tersedia kotak P3K - Belum ada pengelolaan sampah - Belum ada MCK - Belum ada pengelolaan B3 - Belum ada kontrak secara tertulis 24
12.7
Perusahaan sudah menunjukan hasil Internal Audit K3, namun belum ada data dilakukan Internal Audit K3 yang dilaksanakan pada Kontraktor.
Ditutup
Perusahaan belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kefektifan penerapan SMK3 setahun sekali sebagaimana dipersyaratkan pada standar IFCC, yang baru ditunjukan adalah Laporan SMK3 kepada Disnakertrans sebagai pemenuhan terhadap PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3. Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Wirakarya Sakti berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.
Hal 14 / 14
