Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat
LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN
PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI I KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Nomor : 666/SIC/Dirut/IX/2016 LPPHPL PT. Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Resertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap : a)
Nama Auditee
:
PT. Inhutani I Unit Meraang
b)
Alamat Lokasi
:
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
c)
Alamat Kantor Pusat
:
Jalan KH. Achmad Dahlan No.69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
d)
Alamat Kantor Cabang :
Jalan Bujangga Tanjung Redeb, Kalimantan Timur
e)
Nomor Izin
:
SK Menhut No.561/Menhut-II/2006, Desember 2006
f)
Luas
:
± 70.700 Ha
g)
Tanggal Pelaksanaan
:
Tanggal 08 s/d 22 Agustus 2016
h)
Hasil Penilaian
:
Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT. Inhutani I Unit Meraang dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 92%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan berhak diberikan Sertifikat Resertifikasi I dengan Nomor : 12-SIC-04.01.Re.1
tanggal
29
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464 Fax : 0251-8634232 Email :
[email protected]
Bogor, 7 September 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO.49/PHPL/DIRSERTF/IX/2016 Tentang
PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI I KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. INHUTANI I UNIT MERAANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 561/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006. Luas ± ± 70.700 Ha
Menimbang
:
1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Mengingat
:
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI). 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenlhkII/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.001 dan Standar Operasional Prosedur Resertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.06
TMPL-SIC-022
28 Februari 2015
Halaman 1 dari 2 2
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Persh/PHPL/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016
Nomor
:
014/SIC/SPK-
Memutuskan Menetapkan :
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHa) PT. Inhutani I Unit Meraang, Provinsi Kalimantan Timur pada Resertifikasi I memperoleh hasil total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 92%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “BAIK”, maka Sertifikat yang diperoleh Nomor 12-SIC-04.01 yang telah direvisi beberapa kali dan masa berlakunya sampai dengan 17 November 2016 diganti menjadi Nomor : 12-SIC-04.01.Re.1 masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung Sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan 17 November 2021. 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LP-PHPL PT. Sarbi International Certification. 3. Nilai dan Resume Hasil Resertifikasi PHPL PT. Inhutani I Unit Meraang di Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing indikator PHPL, seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 2 September 2016 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
TMPL-SIC-022
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
28 Februari 2015
Halaman 2 dari 2 2
RESUME HASIL RESERTIFIKASI KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. INHUTANI I UNIT MERAANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1)
Identitas LP-VI
:
(a) Nama Lembaga
: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN (c) Nomor Akreditasi LVLK
: LVLK-007-IDN
(d) Alamat
: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor
(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email :
[email protected] (f)
Direktur Utama
: Ir. Iin Indasah
(g) Standar
: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
(h) Tim Audit
:
NO
(i)
NAMA PERSONIL
PENUGASAN (JABATAN)
1.
Mashari, S.Hut
Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat
2.
Ir. Budiyana Setiawan
Auditor Produksi
3.
Ir. Marthen Edy
Auditor Ekologi
4.
Estie Niswatun Arifah, S.Hut
Auditor magang Ekologi
5.
Ardi Kusatrianto, S.Sos
Auditor Sosial
6.
Darnawi, S.Hut
Auditor VLK
Pengambil Keputusan
:
Ir. Gusdaji
Halaman - 1
2)
Identitas Auditee
:
(a) Nama Pemegang Izin
: PT. INHUTANI I UNIT MERAANG
(b) Nomor & Tanggal SK
:
(c) Luas dan Lokasi
: ± 70.700 Ha, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
(d) Alamat Kantor
: Kantor Pusat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 561/MenhutII/2006 tanggal 29 Desember 2006.
:
Jalan KH. Achmad Dahlan No.69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7243788, 7200402, Fax. (021) 72795106 Kantor Cabang
:
Jalan Bujangga Tanjung Redeb, Kalimantan Timur (e) Pengurus
3)
:
Dewan Komisaris : (1)
Komisaris Utama
:
Bambang Hendroyono
(2)
Komisaris
:
Andi Najmi Fuaidi
Dewan Direksi : (1)
Direktur Utama
:
Didik Arjo Gunawan
(2)
Direktur
:
Pudja Satata
Ringkasan Tahapan : Tahapan
Audit Tahap I
Waktu dan Tempat Bogor, tanggal 1 s/d 5 Agustus 2016
Ringkasan Catatan
o Melakukan
verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
o Menetapkan metodologi penilaian o Membuat pelaksanaan Resertifikasi
perencanaan untuk Audit Tahap II
o Berdasarkan
pemenuhan standar dokumen dalam Audit Tahap I, Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki IUPHHK-HA maka Auditee telah siap untuk dilakukan penilaian PHPL pada Audit Tahap I Resertifikasi
Halaman - 2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Audit Tahap II Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
o Kantor BPHP XI Samarinda, tanggal 8 Agustus 2016
o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Agustus 2016
o Menyampaikan
rencana audit Resertifikasi PHPL
kegiatan
o Hubungan Auditee dengan BPHP dan Dishut cukup baik.
o Visum perjalanan Tim Auditor
o Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, tanggal 9 Agustus 2016 Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan
Tanjung Redeb tanggal 10 Agustus 2016
o Tim Auditor menampung saran dan
Ruang Rapat Base Camp Meraang, tanggal 11 Agustus 2016
o Auditor manyampaikan tujuan, ruang
masukan dari undangan yang hadir dalam konsultasi publik terkait keberadaan dan eksistensi PT. Inhutani I Unit Meraang melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari. lingkup, jadwal, metodologi penilain dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.
o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian kinerja selama di lapangan.
o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Inhutani I Unit Meraang Auditee Menunjuk Pendamping Untuk masing-Masing kriteria Sesuai Surat Tugas dari Direksi PT. Inhutani I Unit Meraang Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal Kerja PT. Inhutani I Unit Meraang, 11 s/d 18 Agustus 2016
o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap kriteria dan indikator untuk substansi prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu
o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;
Halaman - 3
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan
Pertemuan Penutupan
Ruang Rapat Base Camp Unit I Meraang, tanggal 19 Agustus 2016
o Tim
Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.
hasil
o Penyampaian
terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
o Auditor
menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.
o Penandatanganan taly sheet Hasil Verifikasi lapangan
o Penandatanganan
Berita
Acara
Closing Meeting Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
o Kantor BPHP XI Samarinda, 22 Agustus 2016
o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Agustus 2016 Penyusunan Laporan
Tanggal 23 s/d 29 Agustus 2016
o Tim Auditor menyampaikan/ melapor bahwa kegiatan audit PHPL Resertifikasi di PT. Inhutani I Unit Meraang telah selesai
o Visum perjalanan Tim Auditor
o Masing-masing
Auditor
menyusun
laporan penilaian
o Panel hasil penilaian dan pembahasan transaksional antar indikator antar auditor
verifier
dan
o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi
Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi
Bogor, 30 Agustus 2016
Penyempurnaan Laporan
Tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 2016
o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat
Bogor, Tanggal 2 September 2016
o Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan
Kepada Pengambil Keputusan Pengambil Keputusan dan VLK PT. Inhutani I Unit Meraang dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 92%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi, sehingga
Halaman - 4
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan berhak memperoleh Sertifikat Resertifikasi I dengan Nomor : 12-SIC-04.01.Re.1
4)
Resume Hasil Penilaian Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
87% (Baik)
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Inhutani I Unit Meraang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Kriteria Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
Realisasi tata batas areal kerja PT Inhutani I Unit Meraang belum mencapai temu gelang, baru mencapai 80,05% atau sepanjang 187.225 m dari total panjang batas keseluruhan 233.898 m, tetapi ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang dimana rencana tata batas (pedoman tata batas) sudah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan tanggal 19 Juni 2014. Berdasarkan hasil konsultasi publik, verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui tidak ada konflik batas dengan pihak lain selama lima tahun terakhir dan sudah ada pengakuan para pihak atas keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang. Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang dan telah ada perubahan perencanaan (revisi) RKUPHHKHA PT Inhutani I Unit Meraang dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/BUHA-2/2014 tanggal 26 November 2014. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan diketahui bahwa di dalam areal kerja PT Inhutani I Unit Meraang tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
89% (Baik)
Dokumen visi dan misi perusahaan PT Inhutani I Unit Meraang telah tersedia sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT INHUTANI I Nomor 041/I/INHUTANI/2013 tanggal 25 Januari 2013 dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari. Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT Inhutani I telah dilakukan oleh manajemen PT Inhutani I Unit Meraang mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta terdapat bukti
Halaman - 5
Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi pelaksanaannya dalam bentuk berita acara sosialisasi visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL yang telah dilakukan baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PT Inhutani I Unit Meraang.
1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA
93% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang telah berupaya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenhut No. P.54/Menhut-II/2014 dan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tetapi belum memiliki tenaga teknis Pengukuran dan Perpetaan (Ganis PHPL-Kurpet). Namun demikian untuk memenuhi kebutuhan pada bidang tersebut, PT Inhutani I Unit Meraang menempatkan karyawannya yang telah berpengalaman dan pernah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai tenaga teknis bidang Pengukuran dan Perpetaan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Inhutani I Unit Meraang selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 sd. 2016 (periode bulan Januari sd. Juli 2016) telah terrealisasi 77% dari yang direncanakan. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan dijadikan acuan oleh PT Inhutani I Unit Meraang tersedia lengkap.
83% (Baik)
Struktur organisasi dan tata kerja (job description) pada PT Inhutani I Unit Meraang telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Direksi PT INHUTANI I No. 421/VII/INHUTANI/ 2013 tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan verifikasi keberadaan struktur organisasi pada Unit Meraang, diketahui tidak terdapat kekosongan jabatan, selain itu penunjukkan dan pengangkatan jabatan telah mempertimbangkan latar belakang pengalaman kerja di bidang yang bersangkutan maupun pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. PT Inhutani I Unit Meraang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) On Line dan perangkatnya serta terdapat tenaga pelaksananya. PT INHUTANI I telah memiliki organisasi SPI/ internal auditor berdasarkan SK Direksi PT INHUTANI I No.421/VII/Inhutani/2013, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan. Berdasarkan verifikasi dokumen laporan hasil pemeriksaan SPI sejak tahun 2013 sd. 2016 diketahui bahwa pemeriksaan SPI lebih banyak fokus pada aspek keuangan (tertib administrasi bidang keuangan, bidang umum dan investasi) dari pada aspek teknis operasional pengelolaan hutan alam (perencanaan, pembinaan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan dan pembinaan sosial).
Halaman - 6
Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT Inhutani I Unit Meraang berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim SPI baru sebagian terlaksana, dimana pada saat ini masih lebih banyak fokus pada aspek keuangan (tertib administrasi bidang keuangan, bidang umum dan investasi), belum mencakup seluruh teknis operasional pengelolaan hutan alam (kegiatan perencanaan, pembinaan hutan, pengelolaan lingkungan dan pembinaan sosial).
1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
90% (Baik)
Kegiatan RKTUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kampung Inaran, Kampung Tumbit Dayak, Kampung Tumbit Melayu, Kampung Bena Baru, Kampung Long Lanuk dan Kampung Tabalar Hulu, kemudian dibuat Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hayu antara Manajemen PT Inhutani I Unit Meraang dengan masing-masing Kepala Kampung tersebut. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang baru mencapai 80,05% atau sepanjang 187.225 m dari total panjang batas keseluruhan 233.898 m. Proses persetujuan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang sampai dengan tahun 2016 ini baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (PMDH) PT Inhutani I Unit Meraang dari para pihak. Program PMDH yang telah direncanakan telah direalisasikan kepada masyarakat di sekitar areal kerja PT Inhutani I Unit Meraang. Proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang diketahui telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan para pihak.
Kriteria Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
100% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang memiliki dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK-HA yang berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang disahkan pada tahun 2012 dan RKUPHHK-HA yang berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang disahkan pada tahun 2014. Revisi dilakukan dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±395.621 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan hutan Seluas ± 276.240 ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.732 ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan adanya perubahan
Halaman - 7
Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi tata ruang Blok RKT atas permintaan masyarakat supaya tidak mengganggu habitat burung walet yang dikelola masyarakat, sehingga blok RKT dijauhkan dari lokasi tersebut. Auditee tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Penataan areal kerja untuk RKT 2012, 2013 dan 2014 meskipun ada pergeseran lokasi akan tetapi masih dalam Blok RKUPHHK-HA yang sudah disahkan tahun 2012 dan sudah disesuaikan dengan Revisi RKU yang disahkan tahun 2014. Untuk RKT 2015 , RKT 2016 dan seterusnya lokasinya sudah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA yang disahkan tahun 2014. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terhadap tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
92% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang selain memiliki data potensi hasil IHMB, juga memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil pelaksanaan ITSP 5 tahun terakhir yang telah digambarkan dalam peta penyebaran pohon yang memuat jalur survey dan rencana jalan sarad. PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan /PUP untuk tipe hutan tanah kering yang ada di PT Inhutani I Unit Meraang dan hasil pengukurannya telah dianalisis. Selama periode penilaian PT Inhutani I Unit Meraang telah berupaya untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tapi belum digunakan sebagai dasar penentuan JTT sendiri.
90% (Baik)
Hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen menunjukkan bahwa PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki kelengkapan SOP dalam menjalankan tahapan silvikultur dan melakukan revisi terhadap SOP dalam upaya penyesuaian terhadap peraturan yang terbaru. PT Inhutani I Unit Meraang telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur tetapi terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan instruksi kerja di dalam SOP. Berdasarkan hasil ITT Tahun 2015 pada Petak 269 Blok RKT 2014 terdapat potensi pohon inti sebanyak 30,31 pohon/ha dan berdasarkan hasil hasil uji petik yang dilakukan di areal bekas tebangan tahun 2015 pada petak 291 terdapat potensi pohon inti sebanyak 42 pohon/ha, sedangkan hasil studi yang dilakukan oleh UGM terdapat potensi pohon inti sebanyak 93 pohon/ha. Berdasarkan hasil hasil survey IHMB terdapat potensi tingkat tiang sebesar 258,27 batang/Ha, hasil studi yang dilakukan oleh Univesitas Gajah Mada diketahui potensi untuk tingkat semai sebesar 4.019 btg/ha, untuk tingkat pancang sebesar 5,792 btg/ha,
Halaman - 8
Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi sedangkan berdasarkan hasil uji petik pada petak 291 RKT 2015 diperoleh potensi untuk tingkat semai sebanyak 28.100 batang/ha, tingkat Pancang 1.344 batang/ha dan unutk tingkat tiang sebanyak 316 batang/ha. Dengan jumlah tersebut mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu.
81% (Baik)
Tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang sudah direvisi, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Penerapan teknologi ramah lingkungan sudah dilaksanakan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan tetapi belum sepenuhnya sesuai SOP. Berdasarkan hasil perhitungan kerusakan tegakan tinggal yang diakibatkan oleh kegiatan penebangan, kerusakan tegakan yang timbul sebesar 12,99% dan keterbukaan wilayah sebesar 7,60%. Berdasarkan hasil uji petik dari beberapa batang hasil LHC dan LHP, Fe di PT Inhutani I Unit Meraang adalah 0,87.
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
100% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang selama periode penilaian telah memiliki dokumen RKT yang lengkap dan disahkan secara self approval serta disusun berdasarkan RKU berbasis IHMB yang sah. Hasil verifikasi terhadap kesesuaian peta RKT 2012, 2013, 2014, 2015 dan RKT 2016 dengan peta RKUPHHK, diketahui bahwa peta-peta RKT tersebut telah sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK yang berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang disusun oleh atas nama Direktur Utama PT INHUTANI I Meraang Dr. Ir. Didik Arjo Gunawan, MM dan di disetujui An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha kehutanan UP. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. Herry Prijono dengan No. SK.48/BUHA-2/2014 tanggal 26 Nopember 2014 RKUPHHK revisi terbaru Tahun 2014. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hasil penilaian secara keseluruhan pada verifier ini menunjukkan bahwa PT Inhutani I Unit Meraang mampu merealisasikan produksi dengan ketercapaian terhadap target tebangan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 76% untuk luas tebangan dan 74% untuk volume tebangan, dan realisasi volume perkelompok jenis mencapai 74%.
Halaman - 9
Indikator 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
76% (Sedang)
Hasil Berdasarkan hasil verifikasi yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup solvabel (solvabilitas 218%), rentabilitas positif, dan perusahaan berada pada kategori cukup likuid (likuiditas 113%) serta catatan akuntan menyatakan laporan keuangan tahun terakhir adalah wajar tanpa pengecualian. Hasil verifikasi dan pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa PT Inhutani I Unit Meraang telah merealisasikan alokasi dana sesuai kebutuhan kelola hutan dengan capaian realisasi rata-rata 81%. Hasil telaah dokumen, Prosentase perbedaan alokasi dana anggaran dengan realisasi berkisar antara 20%-50%. PT Inhutani I Unit Meraang secara konsisten mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan berjalan dengan lancar sesuai tata waktunya. Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA rarta-rata 72%. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan luasnya mencapai 60% s/d 80% dari yang direncanakan dengan kualitas sekitar 70%.
Kriteria Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
100% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang telah mengalokasikan luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU, RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. PT Inhutani I Unit Meraang telah melakukan realisasi penataan kawasan lindung sebesar 76.70% dari yang seharusnya. Kondisi penutupan vegetasi kawasan lindung yang ada di areal PT Inhutani I Unit Meraang yang berhutan adalah sekitar ± 90.11% dari luas total sebesar 15.630 ha. Terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping.
3.2 Perlindungan 75% dan pengamanan (Sedang) hutan
PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki prosedur perlindungan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT Inhutani I Unit Meraang belum sepenuhnya sesuai
Halaman - 10
Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi dengan sarana yang telah dirinci dalam Prosedur Operasi Standar Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Instruksi Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup memadai tetapi kompetensinya masih kurang (belum semua personil Damkarhut memiliki sertifikat pelatihan damkar, dan 1 (satu) personil satpam PH belum memiliki sertifikat satpam). PT Inhutani I Unit Meraang telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemtif/preventif/represif, tetapi belum melaporkan secara rutin upaya perlindungan hutan ke instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaat an hutan
67% (Sedang)
PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Pemegang izin telah memiliki jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tetapi baru merencanakan untuk membangun TPS limbah, selain itu PT Inhutani I Unit Meraang belum memiliki ijin TPS limbah. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Terdapat dokumen pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, terdapat pengelolaan LB3 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pengemasan/ pewadahan, pelabelan/simbol, ataupun kondisi kemasan/drum penampung LB3. Selain itu belum tersedia data Neraca Limbah atau manifest limbah, serta berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa Laporan pelaksanaan RKL dan RPL belum mengacu kepada Kepmeneg LH No. 45 tahun 2005 PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. Selain itu data hasil pemantauan belum tersedia secara time series dalam beberapa tahun, serta berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui bahwa Laporan pelaksanaan RKL dan RPL belum mengacu kepada Kepmeneg LH No. 45 tahun 2005. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, dan ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang telah diimplementasikan oleh PT Inhutani I Unit Meraang.
Halaman - 11
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. 3.5 Pengelolaan flora untuk :
Nilai
Ringkasan Justifikasi
100% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi, yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Inhutani I Unit Meraang.
67% (Sedang)
1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak.
PT Inhutani I Unit Meraang telah melakukan implementasi pengelolaan flora tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan hasil studi HCVF sebagai bagian dari dokumen perencanaan, yakni pengelolaan dan pemantauan flora dilindungi Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Inhutani I Unit Meraang.
2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Inhutani I Unit Meraang.
67% (Sedang)
PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Inhutani I Unit Meraang. PT Inhutani I Unit Meraang telah melakukan implementasi pengelolaan fauna tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan hasil studi HCVF sebagai bagian dari dokumen perencanaan, yakni pengelolaan dan pemantauan fauna dilindungi Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT Inhutani I Unit Meraang.
Halaman - 12
Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
95%
PT Inhutani I Unit Meraang memiliki laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang temuat dalam Laporan Monitoring-Evaluasi, Laporan Kajian Dampak Sosial dan dokumen rencana pemanfaatan SDH yang dibuat secara periodik
2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik Kriteria Sosial 4.1 Kejelasan deliniasikawasa n operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
(Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang memiliki mekanisme mengenai tata batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang telah disepakati para pihak. PT Inhutani I Unit Meraang memiliki mekanisme mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; dan mekanisme Pembinaan Masyarakat Desa hutan sebagai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Realisasi tata batas PT Inhutani I Unit Meraang telah dilaksanakan sepanjang 187.225 m dari total panjang batas keseluruhan 233.898 m. Dengan demikian maka realisasi tata batas adalah 80,05% dan belum mencapai temu gelang (< 100%), tetapi ada bukti upaya untuk merealisasikan tata batas. Areal pengelolaan hutan PT Inhutani I Unit Meraang telah mendapat pengakuan para pihak, baik dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar areal kerjanya, serta tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan
87% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dan Ketenegakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. PT Inhutani I Unit Meraang memiliki mekanisme Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan Mekanisme
Halaman - 13
Indikator
Nilai
perundangan yang berlaku.
Ringkasan Justifikasi Distribusi Manfaat yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat. PT Inhutani I Unit Meraang telah melaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Inaran, Kampung Tumbit Melayu, Kampung Tumbit Dayak, Kampung Bena Baru, Kampung Long Kanuk, dan Kampung Tabalar Ulu mengenai hak dan kewajiban dalam mengelola SDH dalam periode 5 (lima) tahun terakhir. PT Inhutani I Unit Meraang telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat dari rencana kelola sosial yang telah dibuat melalui pemberian bantuan yang sifatnya diberikan secara rutin dan pemenuhan proposal/ permohonan bantuan masyarakat. PT Inhutani I Unit Meraang telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat dari rencana kelola sosial yang telah dibuat melalui pemberian bantuan yang sifatnya diberikan secara rutin dan pemenuhan proposal/ permohonan bantuan masyarakat. Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan kelola sosial masih minim dengan informasi mengenai program-program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat sekitar.
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
85% (Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan adanya Laporan Monev dan Kajian Dampak Sosial. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT Inhutani I Unit Meraang terhadap masyarakat legal, lengkap dan jelas. PT Inhutani I Unit Meraang memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang termuat dalam dokumen RKAP, RAPB, dan RO. PT Inhutani I Unit Meraang telah merealisasikan sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dari rencana kelola sosial yang telah dibuat melalui pemberian bantuan yang sifatnya diberikan secara rutin dan pemenuhan proposal/permohonan bantuan masyarakat. PT Inhutani I Unit Meraang telah merealisasikan sebagian distribusi manfaat kepada para pihak dari rencana kelola sosial yang telah dibuat melalui pemberian bantuan yang sifatnya diberikan secara rutin dan pemenuhan proposal/ permohonan bantuan masyarakat. Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan kelola sosial masih minim dengan informasi mengenai program-program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat sekitar.
Halaman - 14
Indikator 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Nilai
Ringkasan Justifikasi
92%
PT Inhutani I Unit Meraang memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
(Baik)
PT Inhutani I Unit Meraang telah memetakan konflik dalam bentuk monitoring berbagai potensi konflik yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan maupun antar masyarakat dengan ragam permasalahan dalam Laporan Monev dan Kajian Dampak Sosial. PT Inhutani I Unit Meraang memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Namun dalam struktur belum melibatkan pihak dinas/instansi kehutanan. PT Inhutani I Unit Meraang memiliki Laporan Bulanan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (Kelola Sosial) dan Berita Acara Pembayaran Fee Masyarakat Sekitar Hutan Berdasarkan Penjualan Kayu Bulat Ke Industri PT Inhutani I Unit Meraang sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat yang apabila tidak dipenuhi dapat berpotensi konflik.
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
83% (Baik)
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah berakhir pada tanggal 2 Juni 2015 dan sedang diajukan upaya perpanjangan melalui Surat Permohonan Perpanjangan PKB berdasarkan Surat Nomor: 1323/IB/Inh/2015 tanggal 10 November 2015 dari Direktur PT Inhutani I Unit Meraang kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Up. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Kendati demikian, PT Inhutani I Unit Meraang telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Realisasi pengembangan kompetensi PT Inhutani I Unit Meraang selama Periode Tahun 2012 sd. 2016 adalah sebesar 77%, sehingga telah terealisasi sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Inhutani I Unit Meraang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan. mulai dari tahap evaluasi kinerja karyawan, usulan peningkatan status pegawai, hingga munculnya surat keputusan dari direksi untuk menentukan posisi karyawan yang bersangkutan. Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT Inhutani I Unit Meraang baru sebagian yang diimplementasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi basecamp Meraang sebagai lingkungan kerja yang dapat menunjang kinerja dan kesejahteraan karyawan, belum dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis (klinik), fasilitas ibadah, dan fasilitas olahraga.
Halaman - 15
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier P1.
Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable/ Not Verified
Justifikasi
Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. :
Memenuhi
IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang memiliki perijinan yang sah berupa SK IUPHHK dan Peta Areal Kerja skala 1:100.000 sebagai lampirannya
Memenuhi
Iuran ijin UPHHK PT. Inhutani I (Unit Meraang) telah dibayarkan sesuai SPP pada tanggal 16 Maret 2007
Not Aplicable
Didalam areal IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang tidak ditemukan adanya aktivitas kegiatan di luar kehutanan.
Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). P2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
Memenuhi
IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang telah memiliki Revisi RKUPHHK berbasis IHMB periode tahun 2012 s/d 2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sedangkan RKT 2015 & 2016 disahkan mandiri (self Approval) dan telah lengkap dengan peta lampirannya
o Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
Halaman - 16
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable/ Not Verified
Justifikasi
o Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
o Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. :
Memenuhi
Terdapat peta areal kerja RKUPHHK dan RKT yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN, Buffer zone, Sempadan sungai dan kawasan lindung yang jelas terlihat dan terbukti keberadaan areal tersebuut di areal kerja.
Memenuhi
Terdapat peta areal kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan terbukti di lapangan penandaan batas areal yang ditebang.
Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. Verifier c. : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. K2.2 Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. :
Memenuhi
Revisi RKUPHHK IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang telah berbasis IHMB dan disahkan pejabat yang berwenang serta dilengkapi Lampiran Peta sesuai ketentuan
Not Verified
PT Inhutani I Unit Meraang, sesuai dengan SK Perpanjangan No. SK.561/MENHUT-II/2006, tertanggal 29 Desember 2006, merupakan perusahaan yang mengelola hutan seluas ± 70.700 ha yang merupakan hutan alam, dengan sistem silvikultur TPTI. Dengan demikian verifireb b ini tidak diverifikasi atau not verified
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya. Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Halaman - 17
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
P3.
Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable/ Not Verified
Justifikasi
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator 3.1.1.
Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di–LHP-kan. Memenuhi
Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Terdapat dokumen periode bulan agustus s/d Desember 2015 yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan LHP periode bulan Januari s/d Juli 2016 dibuat sesuai dengan SIPUUHH Online (E-LHP) dan Buku Ukur. Hasil uji petik menunukan bahwa fisik kayu di lapangan sesuai dengan dokumen LHP dan nomor batang di LHP dapat ditemuukan dilapangan yaitu lokasi TPK Antara, TPK Hutan dan lokasi tebangan
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Memenuhi
Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. Indikator 3.1.3
Dokumen angkutan keluarnya kayu dari areal (TPn, TPK Hutan) ke TPK antara menggunakan SKSKB yang dilengkapi dengan DKB, sedangkan dokumen angkutan dari TPK Antara ke tempat tujuan pembelian menggunakan FAKB yang dilengkapi dengan DKB.sedangkan periode bulan Januari s/d Agustus 2016 menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke luar areal (TPK Antara)
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
Verifier a. : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Memenuhi
Terdapat Tanda-tanda PUHH berupa Barcode yang terdapat di batang kayu dan dapat ditelusuri ke dokumen LHP dan dokumen angkutan SKSKB/SKSHHK
Halaman - 18
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Verifier b. :
Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable/ Not Verified Memenuhi
Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
Justifikasi
Terdapat Sistem TUK yang diterapkan pada kayu dari lokasi tebangan (label merah), label Barcode yang telah ada dari lokasi TPn, TPK Hutan sampai ke TPK Antara dan identitas kayu yang diterapkan konsisten
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier :
Memenuhi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman K3.2
Terdapat dokumen angkutan untuk periode bulan Juli s/d Desember 2015 yaitu dokumen SKSKB yang dilangsir ke Dokumen FA-KB, sedangkan dokumen angkutan periode bulan Januari s/d Agsutus 2016 menggunakan dokumen SKSSHK dari lokasi TPK Hutan ke luar areal (TPK Antara)
Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. :
Memenuhi
Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR yang diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH dan DR telah sesuai dengan LHP yang disahkan
Memenuhi
Terdapat bukti setor pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan jumlah yang ditagihkan pada SPP PSDH dan SPP DR.
Memenuhi
IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang telah membayar PSDH dan DR dengan mengacu pada beberapa peraturan dan ketentuan mengenai tariff PSDH dan DR untuk kayu hutan alam yang dimanfaatkan.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Halaman - 19
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
K 3.3.
Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable/ Not Verified
Justifikasi
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier: Dokumen PKAPT
Memenuhi
IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang telah memperoleh Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor PKAPT : 09.03.1.00159
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Memenuhi
Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
K 3.4.
Berdasarkan verifikasi dan hasil wawancara dengan pihak auditee menunjukkan bahwa IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang selalu mempergunakan kapal pengangkut yang meimiliki ijin berlayar yang sah dengan identitas Berbendera Indonesia.
Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier:
Memenuhi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
PT. Inhutani I Unit Meraang telah mencantumkan tanda V Indonesia Legal Wood No.12r2.SIC-04-01-LPPHPL-004-IDN pada Dokumen FAKB untuk Tujuan TPK Antara II S.lati dan FAKB tujuan TPK Industri
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan K4.1
Pengelola izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban Yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku- ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb. Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi
Terdapat Dokumen AMDAL IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang lengkap dan telah disakan oleh Ketua Komis Pusat AMDAL DEPHUT
Halaman - 20
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable/ Not Verified
Justifikasi
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. :
Memenuhi
Dokumen RKL dan RPL yang di buat oleh IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang sudah mengacu pada dokumen AMDAL yang sah
Memenuhi
Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang telah mengacu kepada AMDAL dan RKL serta RPL sesuai dampak penting yang terjadi di lapangan, khususnya pada areal eks tebangan
Dokumen RKL dan RPL. Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial. P5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. :
Memenuhi
IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang telah memiliki beberapa prosedur dalam rangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Memenuhi
Terdapat Peralatan K3 yang tersedia di Base camp, camp produksi berupa APD, APAR dan berfungsi dengan baik
Memenuhi
PT. Inhutani I unit Meraang telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan telah membuat program kerja untuk menekan kejadian/ tingkat kecelakaan
Pedoman/prosedur K3. Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3. Verifier c. : Catatan kecelakaan kerja.
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 5.2.1.
Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang memiliki Serikat Pekerja dengan nama SEJATI
Halaman - 21
Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable/ Not Verified
Justifikasi
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier :
Memenuhi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangi oleh PT. Inhutani Unit I Meraang dengan serikat pekerja SEJATI
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi
IUPHHK PT. Inhutani I Unit Meraang terdapat karyawan dengan umur yang termuda pada saat peniliaian Resertifikasi dilakukan adalah Ari Susanto umur 18 tahun 10 Bulan tahun bekerja sebagai Helper Dozzer
Bogor, 2 September 2016 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
Halaman - 22
VKAN
SERTIFIKAT PHPL §fi£±i
KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN
^
I
1_
I—
I—
1—
I—
I—
I—
\—
»—
I—
I—
L
I—
L_
L—
I
J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR
12-SIC-04.01-Re.1 Tanggal B e r l a k u R e s e r t i f i k a s i 1 : 18-11-2016
Tanggal B e r a k h i r : 17-11-2021
Tanggal Terbit R e s e r t i f i k a s i 1 : 02-09-2016
Tanggal Awal Terbit : 18-11-2011
PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :
PT. INHUTANI I UNIT MERAANG S E L A K U PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
SK Menhut No. 561/Menhut-ll/2006 Tanggal 29 Desember 2006
Luas Areal: 70.700 Hektar
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Predikat BAIK lr. G U S D A J I
lr. UN I N D A S A H Direktur Utama Perusahaan
tersebut Sesuai
Peraturan
Direktur
Direktur Sertifikasi telah memenuhi
dengan
Jenderal
Peraturan Pengelolaan
Standar Menteri
Penilaian Lingkungan
Hutan Produksi
Kinerja
Pengelolaan
Hidup dan Kehutanan
Lestari
Hutan Produksi No.
No. P.14/PHPL/SET/4/2016;
Lestari
dan Verifikasi
Legalitas
Kayu
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Lampiran
1.1, Lampiran
2.1 & Lampiran
3.1
