PUBLIC SUMMARY (Ringkasan Publik) PT. WIRAKARYA SAKTI

PUBLIC SUMMARY (Ringkasan Publik) SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)

PT. WIRAKARYA SAKTI PROVINSI JAMBI Oleh Lembaga Sertifikasi PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

Ringkasan Publik Resertifikasi PHTL LEI PT Wirakarya Sakti

Profil Perusahaan A. Identitas Unit Manajemen 1.

Nama Unit Manajemen

PT Wirakarya Sakti

2.

Alamat

Kantor Jambi : Jl. Ir. H. Juanda No.14 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, Jambi 36145 Telp. (0741) 572471 – 572402. Fax (0741) 573483 Kantor Lapangan : Desa Tebing Tinggi, Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat - Jambi Telp. 0742-51051, Fax 0742-551710

3.

Lokasi Unit Manajemen

4.

Luas Areal Hutan yang Disertifikasi

5.

SK IUPHHK -HT

SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004 (Add.III) tanggal 10 September 2004

6.

Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 26 Maret 2013 notaris Heleni Ritliany, SH, susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

7.

Pemilik Perusahaan/Saham

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi 293.812 hektar (sesuai SK Menteri Kehutanan)

Komisaris Utama :

Ir. Subardjo

Komisaris

:

Sukirta Mangkudjaja

Direktur Utama

:

Arthur Tahya

Direktur

:

Didi Harsa

Direktur

:

Stanley Najoan

PT. Purinusa Eka Persada PT. Pangkalan Usaha Maju PT. Publisita Perdana

8.

Penanggung Jawab Sertifikasi

Kris Budi Wahono (Environment Head PT WKS)

Hal 2 dari 21


B. Sejarah Kegiatan Pengusahaan Hutan Areal kerja PT Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut dengan PT WKS) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004 (Add.III) tanggal 10 September 2004 dengan luas 293.812 ha. Areal ini terletak di Provinsi Jambi yang termasuk dalam 5 (lima) wilayah kabupaten dan 15 kecamatan, yaitu: Kabupaten Tanjung Barat (Kecamatan: Tungkal Ulu, Betara, Merlung dan Pengabuan), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan: Mendahara, Dendang dan Rantau Rasau), Kabupaten Batanghari (Kecamatan : Pemayung dan Mersam, Morosebo Ilir dan Merosebo Ulu), Kabupaten Muaro Jambi (Kecamatan : Morosebo, Kumpeh, dan Sakernan) dan Kabupaten Tebo (Kecamatan : Tengah Ilir dan Tebo Ulir) dengan fungsi hutan berupa Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/RTRWP) atau Hutan Produksi tetap (HP menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK). Terdapat beberapa penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sejak SK definitive pertama diberikan hingga terakhir tahun 2004 yang merubah luas kawasan IUPHHK-HT PT. WKS seperti ditunjukan Tabel III.1. Tabel III.1. Perkembangan Areal Kerja PT WKS Luas Areal (ha)

No

Dasar Hukum

Tanggal Terbit

Perihal

1

SK Kakanwilhut Provinsi Jambi No. 165/HTI/ Wilhut/Iva/1989

15 Desember 1989

Ijin Penanaman Percobaan Pertama (IPP-i)

1.000

2

SK Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996

25 November 1996

SK IUPHHK-HT Definitif

78.420

3

SK Menteri Kehutanan No. 64/Kpts-II/2001

15 Maret 2001

SK IUPHHK-HT Definitif (Addendum I)

191.130

4

SK Menteri Kehutanan No. 228/Menhut-II/2004

9 Juli 2004

SK IUPHHK-HT Definitif (Addendum II)

233.251

5

SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004

10 September 2004

SK IUPHHK-HT Definitif (Addendum III)

293.812

Untuk proses penetapan kawasan, IUPHHK-HT PT WKS telah selesai melaksanakan kegiatan pengukuran dan penataan batas kawasan di lapangan berdasarkan Pedoman Tata Batas IUPHHK-HT PT WKS yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan dengan surat nomor 18-4/WKS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas

Hal 3 dari 21


Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. WKS dengan panjang trayek batas ± 987,218 km C. Visi, Misi dan Komitmen Unit Manajemen Sebagaimana dinyatakan dalam profil perusahaan (company profile) PT WKS memiliki Visi, Misi, Komitmen Lingkungan, Komitemen Kelestarian Hasil, Komitmen Sosial dan Sumberdaya Manusia, Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut : Visi Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan. Misi Misi PT WKS mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi pemangku-kepentingan, dengan cara : 1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan rendah resiko. 2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. 3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan. 4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara. Komitmen Lingkungan 1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standar ISO 14001:2004. 3. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value) sesuai prinsip kehati-hatian. 4. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat. 5. Menerapkan system silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan kimia. Hal 4 dari 21


6. Berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan. 7. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui evaluasi, penelitian dan kerjasama dengan para pihak. Komitmen Kelestarian Hasil 1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial. 3. Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan. 4. Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume). 5. Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu. Komitmen Sosial dan Sumberdaya Manusia 1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Indigenous People) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambil keputusan. 3. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (beneficiaries groups). 4. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan. 5. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga tenaga kerja lokal. 6. Menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk mencapai zero accident. 7. Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan. 8. Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

Hal 5 dari 21


Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mengutamakan Sumber Daya Manusia : PT Wirakarya Sakti adalah perusahaan yang memproduksi

kayu hutan tanaman,

mengutamakan nilai-nilai dengan perhatian kepada manusia dan memotivasi karyawan untuk meraih kesuksesan. Tanggung Jawab Pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

Kita mendorong kesadaran setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk bekerja dengan aman didalam lingkungan yang sehat dan aman.

Kita mengikuti peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain secara Nasional dan Internasional dari pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perbaikan Berkelanjutan :

Kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kinerja pengelolaan dan budaya keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan.

Keterlibatan Pihak Terkait dan Informasi yang Transparan:

Kita melibatkan supplier, kontraktor, pelanggan dan masyarakat di lingkungan kerja perusahaan dalam pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja.

Kita menginformasikan kebijakan, aspek-aspek dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Informasi akan didapatkan diseluruh area unit kerja PT Wirakarya Sakti

D. Aspek Sumberdaya Hutan Secara geografis areal PT. WKS terletak antara 0°45’00” - 01°36’00” LS dan 102°46’00” 103°49’00” BT. Secara administrasi pemerintahan, areal PT. WKS terletak di Provinsi Jambi, tercakup dalam 5 (lima) Kabupaten yaitu : Kabupaten Tanjung Barat, mencakup Kecamatan Tungkal Ulu, Betara, Merlung dan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mencakup Kecamatan Mendahara, Dendang dan Rantau Rasau Kabupaten Batanghari, mencakup kecamatan Pemayung dan Mersam, Morosebo Ilir, Merosebo Ulu. Kabupaten Muaro Jambi, mencakup Kecamatan Morosebo, Kumpeh, dan Sakernan Kabupaten Tebo mencakup Kecamatan Tengah Ilir dan Tebo Ilir. Letak dan luas serta posisi geografis areal kerja PT WKS seluruh Distrik I – Distrik VIII disajikan pada Tabel III.2. Hal 6 dari 21


Tabel III.2. Letak dan Luas Areal Kerja PT WKS serta Kelompok Hutannya Distrik

Luas (ha)

Distrik I

46.445

Distrik II

39.982

Distrik III

47.313

Distrik IV

33.498

Distrik V

33.425

Distrik VI

Distrik VII

Distrik VIII

21.826

23.993

47.330

Letak Geografis

Letak Administrasi Pemerintahan

01º00’15” – 01º16’20” LS

Kab. Tanjab Barat

103º07’00” – 103º25’25” BT

Kab. Muaro Jambi

00º58”24 – 01º15’00” LS

Kab. Tanjab Barat & Kab. Tanjab Timur

DAS Pkl. Duri, DAS Betara, DAS Mendahara (S. Putat)

Kab. Batanghari Kab. Muaro Jambi dan Kab. Tanjab Barat

DAS Batanghari (S. Danau Bangko, S. Singoan, S. Air Hitam)

Kab. Batanghari dan Kab. Tanjab Barat

DAS Batanghari (S. Dn Bangko, S. Singoan, S. Sengkati, S. Rengas), DAS Pengabuan (S. Benanak, S. Rotan, S. Belimbing)

Kab. Tanjab Barat

DAS Pengabuan Lumahan)

Kab. Tanjab Barat

DAS Pengabuan (S. Simpang Kadam, S. Bram Hitam Kanan, S. Baung)

Kab. Tanjab Timur & Kab. Muaro Jambi

DAS Batanghari (S. Gerang, S. Dn Alay), DAS Mendahara, DAS Lagan,

Kab. Batanghari, Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tebo

DAS Batanghari (S. Landai, S. Sengkati, S. Rengas, S. Bengkal, S. Kilis), S. Ibul

103º23’37” – 103º41’45” BT 01º20’25” – 01º34’42” LS 103º05’10” – 103º24’47” BT

01º20’22” – 01º32’40” LS 102º54’05” – 103º05’17” BT

00º45’30” – 01º05’47” LS 102º47’30 – 103º03’40” BT 00º52’00” – 01º00’00” LS 103º03’15” – 103º19’35” BT

01º14’10” – 01º29’05” LS 103º34’00” – 103º55’10” BT

01º15’50” – 01º30’30” LS 102º37’10” – 102º56’40” BT

Hal 7 dari 21

Letak Kelompok Hutan DAS Betara (S. Tapah), DAS Pengabuan (S. Bram Hitam, S. Simp Kadam, S. Dasal)

(S.


PROSES SERTIFIKASI Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) merupakan perwujudan dari konsep pembangunan bidang kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam proses pencapaiannya diperlukan suatu sistem yang menjamin keseimbangan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. Sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi riil dengan standar kinerja yang harus dicapai dalam PHTL, maka diperlukan sistem sertifikasi sebagai proses yang berkesinambungan. PT. Wirakarya Sakti (PT. WKS) mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam mewujudkan PHTL. Hal ini dibuktikan dengan mengajukan aplikasi untuk sertifikasi PHTL dengan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) kepada Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

A. Tahapan Proses Sertifikasi Dalam proses resertifikasi ini, pada tahap awal diadakan pertemuan antara Panel Pakar I dengan tim penilai lapangan yang akan melaksanakan penilaian lapangan di PT. WKS.

Pertemuan

dimaksudkan untuk merangkum rekomendasi dari PP I yang menjadi fokus perhatian dalam kegiatan penilaian di lapangan. Penilaian Lapangan (full assessment) Resertifikasi PHTL LEI PT. WKS (Distrik I s/d Distrik VIII) dilaksanakan pada tanggal 15-20 Juli 2013. Konsultasi Publik dengan Stakeholder utama, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013 di Jambi, sedangkan rencana konsultasi dengan FKD tidak dapat terealisasi karena kepadatan kegiatan anggota FKD tersebut. Untuk konsultasi publik dengan masyarakat (desa) dilakukan sekaligus bersamaan dengan pengumpulan data lapang pada Aspek Sosial. Penilaian Lapangan (Full Assessment) dilaksanakan pada tanggal 15-20 Juli 2013 Proses penilaian lapangan untuk unit manajemen PT. WKS dilakukan oleh tim penilai lapangan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia yang menggunakan standar LEI 5000-2 sebagai acuan penilaian. Kegiatan penilaian lapangan dilakukan pada tanggal 15-20 Juli 2013. Tim penilai lapangan terdiri dari : 1. Heni Handayani, S. Hut (Aspek Produksi) 2. Ir. Lukman Mulyanto, M.Si (Aspek Produksi) 3. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Aspek Ekologi) 4. Niechi Valentino, S.Hut (Co-Aspek Ekologi) 5. Drs. Fadli (Aspek Sosial) 6. Anggiana Ginanjar, S.Hut (Co-Aspek Sosial) Hal 8 dari 21


Penilaian lapangan yang dilakukan oleh tim penilai lapangan PT TUV mengacu pada standar LEI 5000-2 tentang Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pedoman LEI 99-31 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian lapangan Sertifikasi PHTL dan Pedoman LEI 99-32 sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penilaian lapangan sertifikasi PHTL. Evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan oleh Panel Pakar II dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2013 Tahap selanjutnya dari proses sertifikasi ini adalah tahap evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan sertifikasi. Tahap ini dilakukan oleh tim Panel Pakar II, yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari tim Panel Pakar I (3 orang) yang telah memberikan pengarahan dan rekomendasi kepada penilai lapangan dan Panel Pakar dari daerah (3 orang) yang merupakan pakar pada aspek produksi, ekologi dan social, dimana pakar dari daerah ini merupakan utusan daerah dimana Unit Manajemen berada. Susunan Panel Pakar II terdiri dari : a. Ir. Ahmad Hadjib, MS (Aspek Produksi) b. Dr. Ir. Hamzah, M.Si (Aspek Produksi) c. Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA (Aspek Ekologi) d. Ir. Fazriyas, M.Si (Aspek Ekologi) e. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si (Aspek Sosial) f. Ir. Elwamendri, M.Si (Aspek Sosial) Panel Pakar II bekerja setelah menelaah laporan hasil penilaian lapangan dan presentasi dari tim penilai lapangan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2013 berlokasi di Hotel Santika Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II tersebut, PT. Wirakarya Sakti, Provinsi Jambi dengan luas 293.812 hektar dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perak. Panel Pakar II mengeluarkan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh unit manajemen PT. WKS sebagai berikut :

Hal 9 dari 21


B. Rekomendasi Rekomendasi Aspek Produksi No 1

Rekomendasi Sasaran

Program

Kegiatan

Terwujudnya kepastian status areal unit manajemen yang diakui oleh stakeholders

Pemantapan status kawasan areal hutan pada areal sengketa oleh para pihak dengan melibatkan stakeholders masyarakat, pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan & forum komunikasi daerah)

1. Koordinasi penyelesaian batas kawasan hutan konsesi PT. WKS dengan parapihak. 2. Resolusi konflik terhadap areal/lahan yang diklaim, diokupasi berdasarkan hasil pemetaan konflik. 3. Penataan batas luar kawasan dengan melibatkan parapihak secara partisipatif. 4. Sosialisasi hasil pengukuhan / penetapan & tata batas dengan menggunakan konsep FPIC (Free Prior and Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan).

2

3

Terwujudnya pengaturan hasil yag sesuai dengan potensi dan kemampuan lahan demi menjamin kelestarian produksi

Peningkatan kesesuaian pengaturan hasil untuk menjamin kelestarian daur berikutnya

Tersedianya sistem manajemen kebakaran hutan dan lahan yang efektif dan efisien

Peningkatan kemampuan organisasi, sistem, dan peralatan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1. Kajian penataan unit-unit kelestarian hutan 2. Kajian rencana jangka benah menuju struktur hutan normal 3. Kajian produksi hasil hutan tahunan yang optimal berdasarkan analisis data PSP, MAI, dan IHMB.

Keterangan Prioritas II Indikator sasar:

yang

di

- P1.1. kepastian lahan sebagai areal hutan tanaman - P1.8. pemasyarakatan hak-hak atas areal - P.2.1. besarnya gangguan hutan Pemantapan kawasan meliputi aspek : Legalitas kawasan Legitimasi kawasan

Prioritas II Indikator sasar :

yang

di

- P3.1. pengorganisasian areal produksi - P3.7.peningkatan aset tegakan hutan

• Identifikasi dan analisis Prioritas II data hotspot. Indikator yang di • Pengecekan informasi sasar : hotspot secara berkala. - P1.2. Sistem • Penyediaan Peta Tingkat manajemen Kerawanan Kebakaran kebakaran hutan Hutan dan Lahan. - P1.6. produksi • Pembentukan KMPA bagi tahunan sesuai desa yang belum ada dengan KMPA produktivitas hutan,

Hal 10 dari 21


No

Rekomendasi Sasaran

Program

Kegiatan

Keterangan kemampuan penanaman & daya dukung lahannya - P.2.1. besarnya gangguan hutan - P3.7. peningkatan aset tegakan hutan.

4

Diminimalkannya dampak negatif pemungutan hasil hutan

Penerapan pemungutan hasil hutan pada semua skema pembukaan wilayah hutan secara benar

1. Penyediaan peta indikator dampak penting dalam setiap langkah/proses pemanenan hasil hutan di lapangan.

Prioritas II Indikator sasar:

yang

di

- P2.5. penerapan sistem pemanenan hasil hutan ramah lingkungan - P.1.7. kualitas pembukaan wilayah hutan (PWH) - P3.2. efisiensi pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman.

5

Tercapainya rentabilitas usaha diatas MARR (minimum attractive rate of return)

Peningkatan nilai likuiditas, nilai rentabilitas dan solvabilitas diatas nilai suku bunga

1. Kajian perkiraan kesehatan perusahaan melalui analisis likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas untuk 5 tahun ke depan.


yang

di

- P3.4. kesesuaian luas areal produksi efektif dengan perkiraan rentabilitas usaha/ kesehatan perusahaan - P1.6. produksi tahunan sesuai dengan produktivitas hutan, kemampuan penanaman & daya dukung lahannya - P2.3. kemampuan penanaman dan kualitas hasilnya - P2.4. kemampuan pemeliharaan serta

Hal 11 dari 21


No

Rekomendasi Sasaran

Program

Kegiatan

Keterangan kualitas hasilnya.

6

Tercapainya upaya peningkatan aset tegakan hutan

Stabilisasi produksi pd tingkat produksi lestari & kapitalisasi dan reinvestasi ke dalam pengusahaan hutan sehingga modal tegakan hutan selalu meningkat

1. Penyusunan rencana jangka benah menuju struktur hutan normal. 2. Penyusunan rencana peningkatan kemampuan penanaman sehingga mencapai 100% sesuai target. 3. Kajian perkiraan modal tegakan hutan pada daur berikutnya berdasarkan hasil pendapatan dan pengeluaran (cost) dalam kegiatan pengusahaan hutan saat ini (daur sekarang).


di

- P3.7. Peningkatan aset tegakan hutan - P3.4. kesesuaian luas areal produksi efektif dengan perkiraan rentabilitas usaha / kesehatan perusahaan

Keterangan : Prioritas II adalah rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja unit manajemen

Hal 12 dari 21

yang


Rekomendasi Aspek Ekologi Rekomendasi

No 1

2

Sasaran

Program

Kegiatan

Keterangan

Terwujudnya pengakuan dan perlindungan kawasan Lindung olehmasyarakat sekitar PT. WKS

• Pengelolaan kawasan Lindung PT. WKS berbasis multi-stakeholder

• Sosialisasi & Penyamaan Persepsi keberadaan kawasan lindung PT. WKS melalui keterlibatan multistakeholder.

Terkait dengan indikator E1.1, E1.2, E2.1, E2.4

Terbentuknya lembaga/unit pengelolaan kawasan lindung yang terpadu dan partisipatif

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan lindung terpadu dan partisipatif

• Menyusun kesepakatan bersama multi-stakeholder dalam perlindungan kawasan lindung PT. WKS • Penambahan jumlah personalia dan sarana prasarana pengelolaan kawasan lindung pada masing-masing kawasan lindung KPPN, KPSL, KSS, Gambut, Koridor satwa, Bufferzone HLG,TNBT, Kawasan rawan erosi, kawasan lereng pada setiap blok dalam setiap distrik yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Terkait dengan indikator E1.1, E1.2, E2.1, E2.4

• Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar UM PT. WKS dalam pengelolaan kawasan lindung secara musyawarah dan mufakat (berkolaborasi). • Penyusunan SOP pengelolaan kawasan lindung secara partisipatif dengan pelibatan aktif masyarakat desa sekitar PT. WKS 3

Bertambahnya luas kawasan Lindung Gambut ( >3 m) pada distrik II, V, VI, VII secara bertahap dan pasti baik jangka menengah dan panjang.

• Rekontruksi pengembangan kawasan lindung gambut dalam PT. WKS

• Pemetaan secara detail wilayah gambut dalam terutama pada wilayah peat dome. • Pengkayaan kembali secara bertahap wilayah gambut dalam (terutama peat dome) dengan vegetasi alami melalui penyesuaian sistem sivikultur.

Hal 13 dari 21

Terkait dengan indikator E1.2, E2.1, E2.4


No

Rekomendasi Sasaran

Program

Kegiatan

Keterangan

• Pembibitan vegetasi alami untuk pengkayaan areal gambut dalam. • Pemantauan dan pemeliharaan pengkayaan kembali wilayah gambut dalam secara rutin dan baik. 4

Penerapan hasil Penilaian NKT (Nilai Konservasi Tinggi

• Pemetaan dan pemasangan tapal batas areal spesifik NKT

• Penanaman jelutung, pulai dan tanaman endemik lain yang dapat memperkaya habitat fauna

• Identifkasi, rehabilitasi, konservasi dan restorasi NKT

• Penetapan status NKT untuk tipe kawasan lindung yang ada di Unit Manajemen terutama lahan gambut

• Sosialisasi pelibatan masyarakat sekitar areal hutan berperan aktif untuk pelestarian NKT • Kerjasama dengan lembaga terkait seperti : lembaga akademik, penelitian, dll. 5

Meningkatkan keanekargaman flora pada kawasan lindung sempadan sungai

• Biodervesity Kawasan Lindung Sempadan sungai

Terkait indikator E1.1, E1.6, E1.8, E.1.12, E2.1, E2.2, E2.3, E2.5, E2.6, E.2.8.

• Pelestarian & pengkayaan plasma nutfah (sebagai sumber pangan karbohidrat, sumber pengembangan ekonomi masyarakat, dan jasa ekosistem), pertanian ramah lingkungan dan adaptasi perubahan iklim untuk tipe kawasan lindung • Rehabilitasi kawasan Lindung Sempadan sungai dengan jenis-jenis vegetasi yang mendukung fungsi sempadan sungai.

Terkait dengan indikator E1.1, E1.2, E1.8, E1.12,

• Pengakayaan jenis pohon lokal secara bertahap pada kaw. lindung sempadan sungai yang telah ditanami tanaman pokok 6

Relokasi satwa kunci (harimau sumatera) ke wilayah habitat ekosistem yang lebih baik

• Pengamanan dan perlindungan areal yang terdapat harimau sumatera di dalam wilayah PT WKS

• Pembentukan tim terpadu dalam menyusun rencana kerja (PT. WKS, NGO, BKSDA, Pemda dll)

• Perencanaan relokasi satwa

• Indentifikasi rencana wilayah ekosistem habitat

• Indentifikasi populasi dan habitat satwa harimau

Hal 14 dari 21

Terkait E.2.5

dengan


No

Rekomendasi Sasaran

Program

Kegiatan

kunci (harimau sumatera) di habitat terisolasi di wilayah PT. WKS ke kaw. konservasi lain terdekat (misalnya di TN Bukit Tigapuluh) 7

Terwujudnya tata batas kawasan lindung dan areal produksi efektif secara permanen

• Pemantapan tata batas kawasan lindung dan areal produksi efektif

Keterangan

baru harimau sumatera • Relokasi

• Mensosialisasikan tata guna dan tata batas kawasan PT. WKS kepada masyarakat terutama fungsi kawasan tanaman unggulan, kaw. tanaman kehidupan, kaw. lindung secara berkala.

Terkait dengan indikator E1.2 dan E1.3. E1.4. E.2.2

• Harus menjaring secara partisipatif kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan pengembangan kaw. tanaman kehidupan dan kawasan tanaman unggulan. • Harus memasangan tata batas kawasan lindung KPPN, KPSL, KSS, Gambut, Koridor satwa, Bufferzone HLG, TNBT, Kawasan rawan erosi, kawasan lereng dan areal produksi harus memenuhi standar yang berlaku. • Pemeliharaan tata batas secara rutin dan bersifat partisipatif. 8

• Meningkatnya tk. kesuburan tanah areal produksi • Mewujudkan sistem silvikukultur yang ramah lingkungan • Terwujudnya pengelolaan limbah yang sesuai dgn standar ramah lingkungan

• Pengelolaan sistem silvikultur yang ramah lingkungan.

• Harus meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia dalam kegiatan produksi /silvikultur HTI

• Pengelolaan limbah berbasis lingkungan

• Harus meningkatkan pengembangan sistem biologi dalam pengendalian gulma dan hama secara terus menerus diareal produksi. • Pengelolaan domestik yang

Hal 15 dari 21

limbah ramah

Terkait dengan indikator E1.6, E1.15 dan E1.11, E1.13, E1.14


No

Rekomendasi Sasaran

Program

Kegiatan

Keterangan

lingkungan terutama pada kegiatann yang dilakukan oleh Sub Kontraktor PT. WKS. • Harus membuat sumur pantau pada lokasi produksi efektif untuk memantau rawan pencemaran limbah kimia (pestisida, herbisida, dan lainnya). 9

• Meningkatnya indeks keanekaragaman flora dan fauna pada kawasan lindung maupun areal produksi.

• Peningkatan keanekaragaman hayati baik yang dilindung maupun yang tdk dilindungi pada kawasan lindung & produksi.

• Terbangunnya jaringan kerjasama multipihak dalam pengelolaan satwa yang bernilai HCV

• Harus melakukan inventarisasi & dokumentasi perubahan indeks keragaman hayati pada masing-masing setiap lokasi kawasan lindung KPPN, KPSL, KSS, Gambut, Koridor satwa, Bufferzone HLG, TNBT, Kawasan rawan erosi, kawasan lereng dan areal produksi pada setiap blok daalm distrik

Terkait dengan indikator E1.8 dan E.12. E2.5

• Harus memasang papan larangan berburu satwa pada setiap lokasi kawasan lindung di setiap blok kawasan PT. WKS. • Secara berkala harus melakukan kegiatan pengkayaan vegetasi pada areal kawasan lindung dengan jenis-jenis pohon lokal. • Peningkata jaringan kerjasama dengan BKSDA dan LSM yang berkaitan keberadaan dan pengembangan satwa yang dilindungi (seperti harimau sumatera) 10

• Terwujudnya pola pemanfaatan lahan masyarakat berbasis ramah lingkungan. • Meningkatnya nilai

• Penguatan kelembagaan melalui peningkatan fungsi tanaman kehidupan dan hasil hutan non kayu.

• Identifikasi potensi sumberdaya hutan secara menyeluruh yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara partisipatif. • Harus mengimplementasi-

Hal 16 dari 21

Terkait dengan indikator E1.15, E2.2, E2.3, E2.6, E2.8.


No

Rekomendasi Sasaran ekonomi hasil hutan non kayu bagi kesejahteraan masyarakat sekitar PT. WKS. • Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui pengembangan pemanfaatan lahan kehidupan dan hasil non kayu. • Terbentuknya kelembagaan ekonomi produktif kelompok KTH yang berkelanjutan. • Terbangunnya jaringan informasi dan komunikasi ditingkat masyarakat maupun eksternal.

Program

Kegiatan

• Tata hubungan jaringan informasi dan komunikasi pengelolaan kawasan lindung.

kan segera perencanaan pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat dalam pengembangan tanaman kehidupan dan hasil non kayu • Menginisiasi pembentukan peratutan desa berkaiatan pemanfaatan sumberdaya hutan • Harus membangun jarringan kerjasama dengan LSM dan perguruan tinggi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. • Harus membangun jaringan pemasaran hasil produksi sumberdaya hutan yang dihasilkan KTH. • Harus melakukan pelathan & penguatan kelembagaan pemerintahan desa yang berkaiatan pengelolaan kawasan lindung. • Harus membuat model jaringan komunikasi antara kelompok masyarakat dengan PT. WKS. • Harus membuat website khusus kawasan lindung PT. WKS. • Harus membuat papan informasi sumberdaya hutan pada semua blok PT. WKS.. • Harus membuat leaflet secara rutin berkaitan informasi sumberdaya hutan.

Hal 17 dari 21

Keterangan


Rekomendasi Aspek Sosial No. 1

2

Rekomendasi Sasaran

Program

Terwujudnya kemantapan kawasan areal pemanfaatan hutan terutama pada areal yang masih dipersengketakan

Pemantapan kawasan areal pemanfaatan hutan pada areal sengketa oleh para pihak dengan melibatkan UM, masyarakat , pemerintah daerah, & Forum Komunikasi Daerah (FKD)

Terjaminnya kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti

Kegiatan

Menjamin kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti

•

Identifikasi areal klaim secara bersama oleh para pihak dengan mengedepankan dialog secara kontinyu

•

Pemetaan secara partisipatif wilayah klaim masyarakat dan mengembangkan budidaya pertanian bersama masy.

•

Penyelesaian konflik untuk lahan konsesi yang masih bermasalah

•

Pengukuhan dan penetapan administratif kawasan konsesi

•

Membangun kemitraan dgn para pihak dalam pemanfaatan lahan tanaman kehidupan.

• Fasilitasi pengembangan dan peningkatan nilai tambah potensi hasil hutan non kayu (HHNK) antara lain madu, ikan, rotan, bambu dan jernang.

Keterangan Prioritas II (Terkait dengan Indikator S1.1)

Prioritas II (Terkait dengan Indikator S1.2)

• Membuat aturan dan program pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan melibatkan masyarakat. • Melakukan program pembinaan untuk ketahanan pangan bagi Suku Anak Dalam. • Melakukan inventarisasi dan monitoring hasil hutan non kayu. • Pengembangan teknologi pengolahan HHNK. 3

Terbukanya peluang kerja bagi seluruh warga komuniti

Meningkatkan partisipasi komunitas dalam tata kelola hutan tanaman lestari dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang berasal dari desa-

• Diseminasi informasi tentang kebutuhan kerja bagi komunitas • Base Line status pendidilkan penduduk usia sekolah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan

Hal 18 dari 21



No.

4

Rekomendasi Sasaran

Bertambahnya ragam sumber ekonomi warga komuniti

Program desa di sekitar kawasan konsesi

Peningkatan kesejahteraan komuniti melalui penambahan ragam sumber ekonomi

Kegiatan

Keterangan

• Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal misalnya melalui pelatihan / kursus keterampilan (sopir, montir, komputer, pembibitan, penanaman, pemanenan, keuangan, dll) sesuai kebutuhan pihak manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman. • Melakukan social mapping di wilayah desa sekitar • Melakukan kajian tentang kontribusi sektor ekonomi di komuniti dengan melakukan perhitungan PDRB desa atau kecamatan dan tenaga kerja yang bekerja menurut sektor sebagai dasar untuk pengembangan ragam sumber ekonomi warga komuniti


• Melakukan pelatihan berbasis teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dan pengembangan ekonomi produktif • Membangun jalur tata niaga hasil produk sumber ekonomi bersama masyarakat • Monitoring dan evaluasi program pengembangan ragam ekonomi. 5

Terlaksananya mekanisme pengelolaan konflik secara adil dan partisipatif

Mewujudkan mekanisme pengelolaan konflik dgn mempertimbangkan rasa keadilan & keseimbangan dalam proses-proses alternative dispute resolution (resolusi konflik)

• Training resolusi konflik dan FPIC (Free and Prior Informed Consent) bagi staf unit manajemen dan pihak terkait • Pendidikan dan resolusi konflik

diseminasi

• Konsultasi publik dan hearing dengan pihak pemerintah • Mendokumentasikan kasus konflik yang terjadi secara kronologis • Monitoring dan mediasi oleh

Hal 19 dari 21

Prioritas II (Terkait dengan Indikator S.2.7)


No.

Rekomendasi Sasaran

Program

Kegiatan pihak ketiga (FKD)

Keterangan

• Kemitraan dengan stakeholders antara lain FKD, PT dan pemerintah daerah. 6

Terlindunginya keselamatan dan kesehatan pekerja

Perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja

• Sosialisasi sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja


• Penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang terstandarisasi • Monitoring dan fasilitas kesehatan.

evaluasi

• Monitoring penggunaan alat pelindung diri oleh karyawan tetap dan kontraktor pada saat berkerja. • Monitoring selamatan pekerja 7

Terlaksananya pendidikan dan keterampilan secara berkala bagi seluruh pekerja

Menjamin peningkatan kapasitas pekerja di seluruh level melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan

terhadap kedan kesehatan

• Mengkaji kebutuhan pendidikan dan keterampilan berdasarkan bidang kerja melalui need assessment


• Merancang kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan bidang kerja • Melatih tenaga CD untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat • Menyiapkan sumber daya pendukung untuk kegiatan pelatihan yang diperlukan • Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan.

Keterangan : Prioritas I adalah rekomedasi yang SANGAT disarankan untuk peningkatan kinerja unit manajemen PT. WKS Prioritas II adalah rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja unit manajemen PT. WKS

Hal 20 dari 21


C. Penerbitan Sertifikat PHTL LEI Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan Panel Pakar II, PT Wirakarya Sakti (PT WKS) dengan luas 293.812 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perak. Selanjutnya Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia menerbitkan Sertifikat PHTL dengan masa berlaku 5 tahun terbit pada tanggal 26 September 2013 dan berakhir pada tanggal 25 September 2018.

Hal 21 dari 21

PUBLIC SUMMARY (Ringkasan Publik) PT. WIRAKARYA SAKTI

Recommend Documents