PUBLIC SUMMARY (Ringkasan Publik) SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)
PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
PROVINSI SUMATERA SELATAN Oleh Lembaga Sertifikasi PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PROSES SERTIFIKASI Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) merupakan perwujudan dari konsep pembangunan bidang kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam proses pencapaiannya diperlukan suatu sistem yang menjamin keseimbangan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. Sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi riil dengan standar kinerja yang harus dicapai dalam PHTL, maka diperlukan sistem sertifikasi sebagai proses yang berkesinambungan. PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (PT. SBA WI) mempunyai komitmen dan tekad yang cukup tinggi dalam mewujudkan PHTL. Hal ini dibuktikan dengan mengajukan aplikasi untuk sertifikasi PHTL dengan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) kepada Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia (TUV Rheinland Group).
Proses Aplikasi Proses sertifikasi PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dimulai sejak diterimanya aplikasi permohonan sertifikasi pada bulan Agustus 2012 kepada Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia untuk sertifikasi PHTL dengan standard LEI 5000-2.
Proses Penapisan Proses penapisan awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan PT SBA WI untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Proses penapisan dilakukan oleh tim Panel Pakar I mengacu pada Pedoman LEI 99-33, diawali dengan penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT SBA WI. Tim Panel Pakar I dari PT TUV International Indonesia yang melakukan kegiatan penapisan awal untuk 3 aspek yang dinilai yaitu: 1. Ir. Ahmad Hadjib, MS. untuk Aspek Produksi 2. Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA. untuk Aspek Ekologi 3. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si. untuk Aspek Sosial Dengan fasilitator Riki Harpan Proses penapisan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan di lokasi Unit Manajemen pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2012. Dari hasil penapisan yang mencakup penelaahan dokumen dan kunjungan lapangan serta konsultasi publik maka Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa PT SBA WI dapat melanjutkan ke proses penilaian lapangan.
Pengumuman Publik Sebelum dilakukannya proses penilaian lapangan, terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman publik untuk mengundang masukan-masukan atau input yang terkait informasi mengenai kinerja pengelolaan hutan unit manajemen dari pemangku kepentingan stakeholders) yang akan dijadikan bahan informasi untuk penilaian. Pengumuman kepada publik tentang proses sertifikasi PHTL PT SBA WI dilakukan dengan beberapa cara yaitu: -
Pengumuman melalui media masa nasional “Media Indonesia” pada tanggal 16 Maret 2013. Pengumuman melalui media masa lokal “Sriwijaya Post” pada tanggal 16 Maret 2013. Pengumuman melalui email (mailing list) kepada para praktisi kehutanan, LSM dan pihak terkait lainnya. 2
Konsultasi Publik Sebagai bagian dari proses – penilaian lapangan pada skema sertifikasi, harus dilakukan konsultasi publik untuk menampung semua masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di Hotel Grand Kemala, Palembang pada tanggal 15 April 2013 bekerjasama dengan Forum Komunikasi Daerah Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan dari kalangan institusi pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, organisasi massa, dll.
Penilaian Lapangan Proses penilaian lapangan untuk unit manajemen PT SBA WI dilakukan oleh tim penilai lapangan Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia yang menggunakan standar LEI 5000-2 sebagai acuan penilaian. Kegiatan penilaian lapangan dilakukan pada tanggal 15 April sampai dengan tanggal 19 April 2013. Tim penilai lapangan terdiri dari : 1. Heni Handayani, S. Hut. (Lead Assessor/fasilitator/Aspek Produksi). 2. Ibrohim Prayetno, S. Hut. (Assessor Aspek Ekologi) 3. Drs. Fadli (Assessor Aspek Sosial) Penilaian lapangan yang dilakukan oleh tim penilai lapangan PT TUV mengacu pada standar LEI 5000-2 tentang Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pedoman LEI 99-31 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian lapangan Sertifikasi PHTL dan Pedoman LEI 99-32 sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penilaian lapangan sertifikasi PHTL.
Proses Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi oleh Panel Pakar II Tahap selanjutnya dari proses sertifikasi ini yaitu tahap evaluasi dan pengambilan keputusan sertifikasi. Tahap ini dilakukan oleh tim Panel Pakar II, yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari tim Panel Pakar I yang melakukan tahap penapisan dan Panel Pakar dari aspek produksi, ekologi dan sosial yang merupakan utusan daerah dimana Unit Manajemen berada. Susunan Panel Pakar II terdiri dari : -
Ir. Ahmad Hadjib, MS (Aspek Produksi) Dr (Cand) Syafrul Yunardy, S.Hut, M.E (Aspek Produksi/Utusan Daerah) Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA. (Aspek Ekologi) Dr. Mulawarman (Aspek Ekologi/Utusan Daerah) Dr. Ir. Pudji Muljono (Aspek Sosial) M. Subardin, SE., M.Si (Aspek Sosial/Utusan Daerah)
Panel Pakar II bekerja setelah menelaah laporan hasil penilaian lapangan dan presentasi dari tim penilai lapangan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juni 2013 berlokasi di Hotel Harris, Sentul Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II tersebut, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 142.355 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu. Panel Pakar II juga mengeluarkan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh unit manajemen PT SBA WI sebagai berikut :
3
Rekomendasi Aspek Produksi 1. Pemantapan kawasan yang mencakup legalitas dan legitimasi kawasan untuk terwujudnya kepastian status areal unit manajemen yang diakui oleh stakeholders. - Resolusi konflik terhadap areal/lahan yang diklaim, diokupasi, dan overlap berdasarkan hasil pemetaan konflik. - Mendorong BPKH dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan agar segera memproses penataan batas definitif/ pengukuhan hutan karena tata batas arealnya sudah temu gelang. 2. Pengamanan kawasan dari bahaya kebakaran untuk menurunkan luas kerusakan tegakan hutan akibat kebakaran. - Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada setiap desa yang berbatasan dengan areal konsesi. - Pengendalian kegiatan yang berisiko menimbulkan kebakaran baik di dalam operasional pengelolaan hutan maupun kegiatan masyarakat di sekitar areal kerja. 3. Peningkatan kemampuan penanaman dan kualitas hasilnya sehingga mencapai etat luasnya yaitu 16.496 ha/tahun untuk terbentuknya tegakan hutan tanaman dengan susunan umur/kelas umur yang mendekati normal. - Penyusunan jangka benah menuju struktur hutan normal. - Menyesuaikan target penanaman pada RKT agar realisasinya dapat tercapai. 4. Manajemen Keuangan untuk terjaminnya kelancaran dan keteraturan pendanaan untuk setiap askep kegiatan. - Meyakinkan pemegang saham agar terus mendukung pendanaan untuk setiap aspek kegiatan selama UM belum menguntungkan. 5. Peningkatan nilai likuiditas > 200%, nilai rentabilitas diatas suku bunga dan solvabilitas > 100% untuk tercapainya rentabilitas usaha di atas MARR (Minimum Attrantive Rate of Return). - Kajian perkiraan kesehatan perusahaan melalui analisis likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas untuk 5 tahun ke depan. 6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembukaan wilayah hutan khususnya untuk produksi hasil hutan kayu untuk terpenuhinya mobilisasi seluruh aspek kegiatan dalam pembangunan hutan. - Kajian optimasi intensitas atau kerapatan jalan/kanal untuk menjamin kelancaran operasional kegiatan pembangunan dan pembinaan hutan tanaman. 7. Peningkatan kemampuan dan koordinasi secara lebih efektif dan efisien untuk tertatanya satuan organisasi yang mandiri dan memiliki koordinasi yang baik dan lebih berkualitas. - Uji coba tingkat efisiensi koordinasi antar dan inter satuan dalam pemberian saran dan pengambilan keputusan dari tingkat tertinggi hingga terbawah (lapangan). 8. Penerapan pemungutan hasil hutan pada semua skema pembukaan wilayah hutan secara benar untuk meminimasi Dampak negatif pemungutan hasil hutan. - Penyediaan peta indikator dampak penting dalam setiap langkah/proses pemanenan hasil hutan di lapangan. Rekomendasi Aspek Ekologi 1.
Penerapan hasil asesment nilai konservasi tinggi (NKT) - Pemetaan dan pemasangan tapal batas areal spesifik NKT. - Identifkasi, rehabilitasi, konservasi dan restorasi NKT. 4
- Sosialisasi pelibatan masyarakat sekitar areal hutan berperan aktif untuk pelestarian NKT. - Kerjasama dengan lembaga terkait seperti lembaga akademik dll. 2.
Pal batas Jalur hijau - Penghijuan batas areal dengan tanaman endemik lokal. - Pemilihan tanaman bernilai ekonomis.
3.
Revisi SOP Pemasangan Pal/Patok Kawasan (utamanya penataan batas dalam) - Tinjaun untuk perbedaan antara interval patok 100 m dengan interval patok 1 km di kawasan lindung.
4.
Hand over area (sejak harvesting-penanaman kembali supaya dipercepat waktunya (<40 hari) dan mencari alternative lain dengan penanaman cover crop - Implementasi SOP tentang konservasi tanah dan air, sistem tata air, dan system silvikultur di lahan gambut. - Evaluasi kemungkinan replanting < 40 hari. - Studi jenis cover crop yang adaptif dengan type lahan gambut dan marine mineral Alluvial.
5.
Minimalkan penggunaan pestisida - Program monitoring organisme penganggu tumbuhan secara berkala. - Selektivitas pengunaan pestisida yang aman terhadap lingkungan. - Implementasikan program pengendalian hama terpadu.
6.
Mengembangkan agens hayati (termasuk musuh alami) - Explorasi, seleksi, dan konservasi agens hayati terutama habitat lokal. - Perbanyakkan masal agens hayati. - Studi efektivitas, ekologi dan biologi agens hayati.
7.
Inventarisasi KEHATI lapisan gambut bawah dan gambut dalam seperti di kawasan Lebong Hitam - Penentuan tingkat kematangan, kedalaman gambut dan lapisan tanah dasarnya. - Inventaris jenis dan jumlah flora dan fauna lapisan gambut bawah. - Rehabilitasi, konservasi dan restorasi keragaman hayati gambut. - Studi ekologi biota gambut dalam dicirikan dengan kubahnya.
8.
Terapkan SOP tentang pemanfaatan SDH - Pengembangan sistem informasi sumber daya hutan (lokasi, potensi, teknik budidaya, teknik pemanenan, dll). - Sosialisasi sumber daya hutan kepada masyarakat sekitar kawasan. - Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sehingga dapat lestari.
Rekomendasi Aspek Sosial 1. Pemantapan kawasan areal pemanfaatan hutan pada areal sengketa oleh para pihak dengan melibatkan unit manajemen, masyarakat , pemerintah daerah, dan Forum Komunikasi Daerah (FKD) Identifikasi areal klaim secara bersama oleh para pihak dengan mengedepankan dialog secara kontinyu. Pemetaan secara partisipatif wilayah klaim. Penyelesaian untuk lahan konsesi yang masih bermasalah dengan melakukan sinkronisasi program antar bagian di UM. 5
-
Pengukuhan dan penetapan administratif kawasan konsesi. Membangun kemitraan dengan para pihak dalam pemanfaatan lahan tanaman kehidupan.
2. Meningkatkan partisipasi komunitas dalam tata kelola hutan tanaman lestari dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang berasal dari desa-desa di sekitar kawasan konsesi - Diseminasi informasi tentang kebutuhan kerja bagi komunitas. - Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal misalnya melalui pelatihan/kursus keterampilan (sopir, montir, komputer, pembibitan, penanaman, pemanenan, keuangan, dll) sesuai kebutuhan pihak manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman. - Monitoring dan evaluasi program. - Menyusun data base tentang status pendidikan komuniti. 3. Menjamin akses masyarakat terhadap infrastruktur manajemen - Inventarisasi pemanfaatan infrastruktur fisik dan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh warga komuniti. - Membuka akses masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur manajemen. - Peningkatan layanan pemanfaatan infrastruktur. - Mensosialisasikan pemanfaatan infrastruktur kepada masyarakat. 4. Menjamin terwujudnya dampak sosial budaya yang positif pada warga komuniti. - Inventarisasi sumber daya atau objek yang masih dipermasalahkan oleh warga masyarakat. - Memberikan akses untuk kegiatan sosial budaya warga komuniti yang tidak mengganggu operasional perusahaan. - Melaksanakan program sosial budaya untuk komuniti. - Monitoring dan evaluasi dampak sosial budaya pada komuniti. 5. Menjamin adanya kompensasi penggunaan atau kerusakan sumber daya milik warga komuniti - Inventarisasi masalah atau kasus yang terkait dengan penggunaan atau kerusakan sumber daya milik warga komuniti. - Penyusunan pedoman/peraturan khusus dan mekanisme penanganan kompensasi atau ganti rugi. - Koordinasi dan pelibatan instansi dan stakeholder terkait. - Monitoring dan evaluasi program. 6. Pengembangan fasilitas umum untuk warga komuniti. - Inventarisasi kebutuhan dan permasalahan fasilitas umum untuk warga komuniti. - Perencanaan pengadaan fasilitas umum untuk warga komuniti. - Koordinasi dan pelibatan instansi dan pihak terkait dalam pengadaan fasilitas umum. - Monitoring dan evaluasi program pengadaan fasilitas umum. 7. Peningkatan kesejahteraan komuniti melalui penambahan ragam sumber ekonomi. - Inventarisasi potensi pengembangan ragam sumber ekonomi warga komuniti. - Peningkatan pemantapan kawasan tanaman kehidupan dan penguatan mekanisme pengelolaan lahan tanaman kehidupan. - Pengembangan tanaman unggulan dan tanaman kehidupan. - Membuat kajian sumber-sumber ekonomi masyarakat. - Melakukan pelatihan kelola ekonomi. 6
-
Membangun jalur tata niaga hasil produk sumber ekonomi bersama masyarakat. Monitoring dan evaluasi program pengembangan ragam ekonomi.
8. Perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja. - Sosialisasi sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. - Penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang terstandarisasi. - Monitoring dan evaluasi fasilitas kesehatan. - Monitoring penggunaan alat pelindung diri oleh karyawan tetap dan kontraktor pada saat bekerja. - Monitoring terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. 9. Menjamin peningkatan kapasitas pekerja di seluruh level melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. - Mengkaji kebutuhan pendidikan dan keterampilan berdasarkan bidang kerja melalui need assessment. - Merancang kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan bidang kerja. - Menyiapkan sumber daya pendukung untuk kegiatan pelatihan yang diperlukan. - Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan.
Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries di Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 142.355 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu. Selanjutnya Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia menerbitkan Sertifikat PHTL dengan masa berlaku 5 tahun pada tanggal 12 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2018.
7
PROFIL PERUSAHAAN A. Identitas Unit Manajemen 1.
Nama Unit Manajemen
PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries
2.
Alamat
Kantor Pusat : Jl. R. Soekamto Ruko PTC Blok I Lt. II No. 63, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang 30114, Sumatera Selatan Telp. 0711 364175
3.
Lokasi Unit Manajemen
4.
Luas Areal Disertifikasi
5.
SK IUPHHK
6.
Susunan Komisaris Pengurus Perusahaan
Hutan
Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang
Ogan
142.355 hektar (sesuai SK Menteri Kehutanan) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonsia Nomor : SK.347Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004
dan
Berdasarkan Akta Notaris Henita Sentono, SH No. 26, tanggal 23 Februari 2012. Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Anton Komisaris : Tjoa Tek Peng Direktur Utama : Efendy Direktur : Lin Min Keng
7.
Penanggungjawab Program Sertifikasi
Arifin H. Prasetyo
B. Sejarah Kegiatan Pengusahaan Hutan Areal kerja PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (PT SBA WI) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonsia Nomor: SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004 adalah seluas 142.355 Ha. Areal PT SBA WI terletak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan fungsi hutan, kawasan ini termasuk kawasan dengan fungsi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) atau Hutan Produksi tetap (HP) menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK.
C. Kebijakan Lingkungan, Visi, Misi dan Komitmen Lingkungan Unit Manajemen 8
Sebagaimana dinyatakan dalam profil perusahaan (company profile) PT. SBA WI memiliki kebijakan lingkungan, visi, misi dan komitmen lingkungan sebagai berikut: •
Kebijakan Lingkungan
Dalam rangka mewujudkan Perbaikan Kinerja Lingkungan yang berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, PT SBA WI akan : 1. Patuh terhadap perundang-undangan dan ketentuan lingkungan yang berlaku 2. Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas perusahaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar 3. Menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar 4. Monitoring kinerja lingkungan secara berkelanjutan 5. Tanggap terhadap situasi darurat yang muncul 6. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi sekitar hutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan 7. Menyebarluaskan kebijakan lingkungan ini kepada seluruh karyawan dan mitra perusahaan, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku 8. Memastikan kebijakan ini berlaku untuk public dan seluruh pihak yang berkepentingan •
Visi
Visi PT SBA WI adalah Menjadi perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang lestari dengan memperhatikan nilai ekonomis, sosial dan lingkungan. •
Misi
Misi yang diemban oleh PT SBA WI adalah 1. Mengembangkan kualitas hasil hutan yang baik dengan biaya ekonomis 2. Menyediakan kesempatan kerja dan peluang mitra bisnis industri untuk masyarakat dan lingkungan sekitar 3. Menjaga dan melestarikan kawasan hutan dengan berpedoman pada aturan pengelolaan hutan tanaman industri yang berlaku di Indonesia •
Komitmen Lingkungan
Manajemen PT. SBA WI berkomitmen untuk 1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan hutan tanaman 2. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkesinambungan berdasarkan standar mutu internasional system manajemen lingkungan ISO 14001 : 2004 serta standar nasional Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 3. Menetapkan sasaran dan program yang terukur untuk dilaksanakan dan dievaluasi guna pencegahan pencemaran terhadap lingkungan, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta usaha-usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Melaksanakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar secara ketat serta mendukung semua inisiatif pihak luar dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 5. Memberikan respon positif terhadap permasalahan lingkungan, social, keselamatan dan kesehatan kerja di dalam kegiatan operasional 6. Memberikan informasi tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat wilayah operasional 9
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar areal perusahaan dengan cara memberdayakan berdasarkan keahliannya 8. Memastikan kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja disosialisasikan dan dipahami seluruh karyawan dan seluruh pihak yang berkerja untuk dan atas nama perusahaan serta masing-masing individu wajib menerapkan setiap Standar Operating Prosedure (SOP) perusahaan yang ditetapkan. •
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Demi terwujudnya perusahaan hutan tanaman industri yang terdepan dan kelas dunia dengan cara penerapan program perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) kami berkomitmen : 1. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada khususnya serta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup operasional perusahaan; 2. Mendorong kesadaran akan hak dan kewajiban setiap orang untuk berkerja dengan aman dan sehat dalam ruang lingkup perusahaan; 3. Mematuhi perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3, serat mengintregasikannya kedalam seluruh aspek kegiatan operasional; 4. Melakukan indentifikasi terhadap bahaya sesuai dengan sifat dan dan skala resiko K3 di dalam semua aktivitas operasional perusahaan 5. Mengelola dan menangani semua material, alat yang sifatnya berbahaya maupun tidak berbahaya secara terpadu dan memperhatikan aspek-aspek K3; 6. Melibatkan semua pihak terkait (Pemerintah, Perusahaan, Karyawan, Kontraktor, Supplier dan Masyarakat) dalam pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 7. Bagi seluruh Departemen dan kontraktor dalam menjalankan standar operating prosedur (SOP) harus memperhatikan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja; 8. Menginformasikan kebijakan SMK3 secara trasparan ke seluruh unit area kerja dan kepada pihak yang berkerja untuk PT SBA WOOD INDUSTRIES; 9. Mewajibkan bagi seluruh karyawan untuk mengetahui dan mengaplikasikan serta mematuhi semua kebijakan SMK3 didalam setiap kegiatan operational perusahaan. 10. Memperbaiki kinerja pengelolaan dan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkesinambungan.
D. Aspek Sumberdaya Hutan Secara geografis terletak pada koordinat bumi 02o 48′ 00’’ LS - 03º 13’ 02’’ LS dan 105º 34’ 08’’ BT 105º 56’ 04’’ BT. Areal kerja IUPHHK-HTI PT SBA WI termasuk dalam wilayah administrasi kehutanan Resot Polisi Hutan (RPH) Sungai Lumpur, Tulung Selapan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tulung Selapan, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ogan Komering Ilir, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Timur Ogan Komering Ilir, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Areal ini termasuk dalam kelompok hutan Sungai Lumpur - Tanjung Koyan, RPH Tulung Selapan, CDK Kayu Agung. Batas-batas lokasi IUPHHK-HTI PT. SBA WI adalah: • Sebelah Utara : PT. Bumi Andalas Permai Unit I dan Hutan Lindung • Sebelah Timur : PT. Bumi Andalas Permai Unit II dan Hutan Lindung • Sebelah Selatan : Areal Penggunaan Lain (APL) dan Sungai Lumpur • Sebelah Barat : PT. Bumi Andalas Permai Unit I dan PT. Bumi Mekar Hijau 10
Menurut klasifikasi iklim Schmidt & Fergusson, areal IUPHHK-HT PT SBA WI termasuk tipe hujan B dengan nilai Q = 14.3 – 33.3. Sedangkan menurut klasifikasi Iklim Koppen termasuk tipe Af/Cf. Sungai yang terdapat di areal kerja PT SBA WI adalah Sungai Pidada; Sungai Riding; Sungai Lebong Hitam; dan Sungai Lumpur, akan tetapi areal kerja PT SBA WI sebenarnya terletak dalam 7 DAS seperti yang disajikan pada tabel berikut NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
NAMA DAS DAS DAS DAS DAS DAS DAS DAS
LUAS (HA)
Batang Koyan Lumpur Pulau Dalem Riding Teluk Daun Teluk Pulai
2.960,6 4.666,1 7.434,3 8.581,7 112.300,4 711,1 3.841,6
Sistem Silvikultur/Pengaturan Hasil Sistem silvikultur yang diterapkan oleh unit manajemen adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) seperti umumnya pengelola IUPHHK hutan tanaman lainnya. Manajemen PT SBA WI memilih jenis Acacia mangium dan Acacia crassicarpa sebagai tanaman utama dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan penelitian pengembangan sendiri. Aspek yang diperhatikan adalah : • Kesesuaian lahan/tapak dengan tanaman yang dipilih • Tingkat pertumbuhan, dipilih yang cepat tumbuh (fast growing spesies) • Aspek ekologis dari species yang dipilih • Ketersediaan sumber daya genetik • Sifat kayu disesuaikan dengan industri yang membutuhkan, yaitu seratnya panjang, diameter kecil dan berdinding tipis, berat jenis rendah–sedang, mata kayu sedikit, tidak mengandung kayu reaktif dengan kandungan selulosa tinggi serta lignin dan zat ekstraktifnya rendah. • Pengetahuan tentang aspek-aspek silvikultur terhadap species yangdikembangkan. • Kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan. Secara umum kedua jenis tanaman ini memenuhi syarat sebagai bahan baku pulp.
Pengendalian dan Monitoring Dampak Lingkungan Pemanfaatan Hutan Tanaman Perusahaan telah memiliki mekanisme dalam mengendalikan dampak terhadap lingkungan terutama dampak terhadap tanah dan air dengan menerapkan teknik penyiapan lahan dan pemanenan yang ramah lingkungan. Monitoring dampak lingkungan dilakukan dengan mekanisme pemantauan parameter-parameter fisik-kimia tanah dan air dengan berpedoman pada RKL dan RPL serta baku mutu lingkungan yang ada.
Pengelolaan Sosial PT SBA WI berperan dalam pengembangan wilayah sekitar konsesi dengan adanya pembukaan kanal-kanal yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman. Adanya kanal-kanal tersebut sebagai katalis dalam pembangunan dan makin tersebarnya informasi karena akses transportasi yang semakin terbuka. 11
Program-program kegiatan kelola sosial yang bersifat infrastruktur telah direalisasikan berupa pembuatan sumur bor sebanyak 2 unit dan bantuan dana untuk pembangunan mesjid sebesar Rp 8 juta rupiah. Bantuan yang bersifat non infrastruktur, seperti honor guru SD dan madrasah serta pemberian buku paket sekolah untuk tingkat SMP. Dalam perkembangan kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang berbasis lahan basah, terdapat keluhan terkait dengan kegiatan menurunnya jumlah ikan yang dipanen secara tradisional yang disebut lebung akibat pembukaan kanal, namun keluhan tersebut sulit untuk dibuktikan.
12
