PUBLIC SUMMARY (Ringkasan Publik) SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)
PT. BUMI ANDALAS PERMAI
PROVINSI SUMATERA SELATAN Oleh Lembaga Sertifikasi PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PROSES SERTIFIKASI Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) merupakan perwujudan dari konsep pembangunan bidang kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam proses pencapaiannya diperlukan suatu sistem yang menjamin keseimbangan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. Sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi riil dengan standar kinerja yang harus dicapai dalam PHTL, maka diperlukan sistem sertifikasi sebagai proses yang berkesinambungan. PT Bumi Andalas Permai (PT BAP) mempunyai komitmen dan tekad yang cukup tinggi dalam mewujudkan PHTL. Hal ini dibuktikan dengan mengajukan aplikasi untuk sertifikasi PHTL dengan standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) kepada Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia (TUV Rheinland Group).
Proses Aplikasi Proses sertifikasi PT Bumi Andalas Permai dimulai sejak diterimanya aplikasi permohonan sertifikasi pada bulan Agustus 2012 kepada Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia untuk sertifikasi PHTL dengan standard LEI 5000-2.
Proses Penapisan Proses penapisan awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan PT BAP untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Proses penapisan dilakukan oleh tim Panel Pakar I mengacu pada Pedoman LEI 99-33 , diawali dengan penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT BAP. Tim Panel Pakar I dari PT TUV International Indonesia yang melakukan kegiatan penapisan awal untuk 3 aspek yang dinilai yaitu: 1 Ir. Ahmad Hadjib, MS. untuk Aspek Produksi 2 Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA. untuk Aspek Ekologi 3 Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si. untuk Aspek Sosial Dengan fasilitator Riki Harpan Proses penapisan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan di lokasi Unit Manajemen pada tanggal 17 Desember sampai dengan 21 Desember 2012. Dari hasil penapisan yang mencakup penelaahan dokumen dan kunjungan lapangan serta konsultasi publik maka Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa PT BAP dapat melanjutkan ke proses penilaian lapangan.
Pengumuman Publik Sebelum dilakukannya proses penilaian lapangan, terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman publik untuk mengundang masukan-masukan atau input yang terkait informasi mengenai unit manajemen dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan dijadikan bahan informasi untuk penilaian. Pengumuman kepada publik tentang proses sertifikasi PHTL PT BAP dilakukan dengan beberapa cara yaitu: -
Pengumuman melalui media masa nasional “Media Indonesia” pada tanggal 23 Maret 2013. Pengumuman melalui media masa lokal “Sriwijaya Post” pada tanggal 23 Maret 2013. Pengumuman melalui email (mailing list) kepada para praktisi kehutanan, LSM dan pihak terkait lainnya.
Konsultasi Publik Sebagai bagian dari proses penilaian lapangan pada skema sertifikasi, harus dilakukan konsultasi publik untuk menampung semua masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di Hotel Grand Kemala, Palembang pada tanggal 22 April 2013 bekerjasama dengan Forum Komunikasi Daerah Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan dari kalangan institusi pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, organisasi massa, dll.
Penilaian Lapangan Proses penilaian lapangan untuk unit manajemen PT BAP dilakukan oleh tim penilai lapangan Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia yang menggunakan standar LEI 5000-2 sebagai acuan penilaian. Kegiatan penilaian lapangan dilakukan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 26 April 2013. Tim penilai lapangan terdiri dari : 1 Cecep Saepulloh, S. Hut. (Lead Assessor/Aspek Produksi). 2 Ibrohim Prayetno, S. Hut. (Assessor Aspek Ekologi) 3 Ir. Irpan Kadir (Assessor Aspek Sosial) Dengan fasilitator Riki Harpan Penilaian lapangan yang dilakukan oleh tim penilai lapangan PT TUV mengacu pada standar LEI 5000-2 tentang Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pedoman LEI 99-31 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian lapangan Sertifikasi PHTL dan Pedoman LEI 99-32 sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penilaian lapangan sertifikasi PHTL.
Proses Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi oleh Panel Pakar II Tahap selanjutnya dari proses sertifikasi ini yaitu tahap evaluasi dan pengambilan keputusan sertifikasi. Tahap ini dilakukan oleh tim Panel Pakar II, yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari tim Panel Pakar I yang melakukan tahap penapisan dan tambahan Panel Pakar dari aspek produksi, ekologi dan sosial yang merupakan utusan daerah dimana Unit Manajemen berada. Susunan Panel Pakar II terdiri dari : -
Ir. Ahmad Hadjib, MS (Aspek Produksi) Dr. (Cand) Syafrul Yunardy, S.Hut, M.E (Aspek Produksi/Utusan Daerah) Dr. Ir. Machmud Thohari, DEA. (Aspek Ekologi) Dr. Mulawarman (Aspek Ekologi/Utusan Daerah) Dr. Ir. Pudji Muljono (Aspek Sosial) M. Subardin, SE., M.Si (Aspek Sosial/Utusan Daerah)
Panel Pakar II bekerja setelah menelaah laporan hasil penilaian lapangan dan presentasi dari tim penilai lapangan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2013 berlokasi di Hotel Harris, Sentul Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II tersebut, PT Bumi Andalas Permai Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 192.700 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu. Panel Pakar II juga mengeluarkan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh unit manajemen PT BAP sebagai berikut :
Rekomendasi Aspek Produksi 1. Pemantapan kawasan yang mencakup legalitas dan legitimasi kawasan untuk terwujudnya kepastian status areal unit manajemen yang diakui oleh stakeholders. - Koordinasi penyelesaian batas kawasan hutan konsesi PT. BAP dengan parapihak. - Resolusi konflik terhadap areal/lahan yang diklaim, diokupasi, dan overlap berdasarkan hasil pemetaan konflik. - Penataan batas luar kawasan dengan melibatkan parapihak secara partisipatif. - Sosialisasi hasil pengukuhan/penetapan & tata batas dengan menggunakan konsep FPIC (Free Prior and Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan). 2. Perbaikan tata laksana penanaman dalam kerangka pembentukan hutan normal untuk tercapainya realisasi penanaman yang menjamin pelestarian produksi pada daur berikutnya. - Penyusunan rencana jangka benah menuju struktur hutan normal. - Penyusunan statisitik penanaman berdasarkan catatan penanaman tahun-tahun sebelumnya termasuk kendala dan penyebab ketidakberhasilan penanaman. 3. Peningkatan kemampuan organisasi, sistem, dan peralatan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk tersedianya sistem manajemen kebakaran hutan dan lahan yang efektif dan efisien. - Identifikasi dan analisis data hotspot. - Pengecekan informasi hotspot secara berkala. - Penyediaan Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan. 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembukaan wilayah hutan khususnya untuk produksi hasil hutan kayu untuk terpenuhinya seluruh aspek kegiatan (mobilisasi) dalam pembangunan hutan. - Kajian optimasi intensitas atau kerapatan dan total panjang jalan darat (utama, cabang, sarad) dan panjang kanal (primer dan sekunder) untuk menjamin kelancaran operasional kegiatan pem-bangunan dan pembinaan hutan tanaman. - Identifikasi kanal illegal (liar) yang ada didalam kawasan PT. BAP. 5. Peningkatan kemampuan dan koordinasi secara lebih efektif dan efisien untuk tertatanya satuan organisasi yang mandiri dan memiliki koordinasi yang baik dan lebih berkualitas. - Ujicoba tingkat efisiensi koordinasi antar dan inter satuan dalam pemberian saran dan pengambilan keputusan dari tingkat ter-tinggi hingga terbawah (lapangan). 6. Penerapan pemungutan hasil hutan pada semua skema pembukaan wilayah hutan secara benar untuk meminimasi dampak negatif pemungutan hasil hutan. - Penyediaan peta indikator dampak penting dalam setiap langkah/proses pemanenan hasil hutan di lapangan. 7. Peningkatan nilai likuiditas > 200%, nilai rentabilitas dan solvabilitas diatas nilai suku bunga untuk tercapainya rentabilitas usaha diatas MARR (minimum attractive rate of return). - Kajian perkiraan kesehatan perusahaan melalui analisis likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas untuk 5 tahun ke depan. 8. Stabilisasi produksi pada tingkat produksi lestari dan kapitalisasi & reinvestasi ke dalam pengusahaan hutan sehingga modal tegakan hutan selalu meningkat untuk tercapainya upaya peningkatan aset tegakan hutan. - Penyusunan rencana jangka benah menuju struktur hutan normal. - Penyusunan rencana peningkatan kemampuan penanaman sehingga mencapai 100% sesuai target. - Kajian perkiraan modal tegakan hutan pada daur berikutnya berdasarkan hasil pendapatan dan pengeluaran (cost) dalam kegiatan pengusahaan hutan saat ini (daur sekarang)
Rekomendasi Aspek Ekologi 1.
Penerapan hasil asesment nilai konservasi tinggi (NKT). - Pemetaan dan pemasangan tapal batas areal spesifik NKT. - Identifkasi, rehabilitasi, konservasi dan restorasi NKT. - Sosialisasi pelibatan masyarakat sekitar areal hutan berperan aktif untuk pelestarian NKT. - Kerjasama dengan lembaga terkait seperti lembaga akademik dll.
2.
Pengayaan habitat (koridor) gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus). - Analisis karakteristik komunitas/tipe vegetasi habitat gajah sumatera. - Analisis keanekaragaman dan kelimpahan jenis sumber pakan pada komunitas/tipe vegetrasi. - Pemetaan penyebaran sumber garam-garam mineral (salt licks). - Study pergerakan populasi gajah Sumatra. - Perbaikan habitat pada jalur jelajah gajah.
beberapa
3.
Hand over area (sejak harvesting-penanaman kembali supaya dipercepat waktunya (<40 hari) dan mencari alternative lain dengan penanaman cover crop. - Implementasi SOP tentang konservasi tanah dan air, sistem tata air, dan system silvikultur di lahan gambut. - Evaluasi kemungkinan replanting < 40 hari. - Studi jenis cover crop yang adaptif dengan type lahan gambut dan marine mineral Alluvial.
4.
Minimalkan penggunaan pestisida. - Program monitoring organisme penganggu tumbuhan secara berkala. - Selektivitas pengunaan pestisida yang aman terhadap lingkungan. - Jalankan program pengendalian hama terpadu.
5.
Mengembangkan agens hayati (termasuk musuh alami). - Explorasi, seleksi, dan konservasi agens hayati terutama habitat local. - Perbanyakkan masal agens hayati. - Studi efektivitas, ekologi dan biologi agens hayati.
6.
Terapkan SOP tentang pemanfaatan SDH. - Pengembangan sistem informasi sumber daya hutan (lokasi, potensi, teknik budidaya, teknik pemanenan, dll). - Sosialisasi sumber daya hutan kepada masyarakat sekitar kawasan. - Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sehingga dapat lestari.
7.
Inventarisasi KEHATI lapisan gambut bawah dan gambut dalam seperti di kawasan Lebong Hitam. - Penentuan tingkat kematangan, kedalaman gambut dan lapisan tanah dasarnya. - Inventaris jenis dan jumlah flora dan fauna lapisan gambut bawah. - Rehabilitasi, konservasi dan restorasi keragaman hayati gambut. - Studi lanjut ekologi kubah gambut di kawasan Lebong Hitam.
8.
Rehabilitasi daerah alairan sugai (DAS) dan sempadan sungai. - Pengkayaan vegetasi local daerah aliran sungai (sempadan sungai). - Pelibatan masyarakat dalam program rehabilitasi, konservasi dan restorasi vegetasi secara berkala dan terukur sepadan daerah alairan sugan dan sepadan sungai.
9.
Pal batas Jalur hijau. - Penghijauan pal batas dengan tanaman endemik local. - Pemilihan tanaman bernilai ekonomis.
Rekomendasi Aspek Sosial 1. Pemantapan kawasan areal pemanfaatan hutan pada areal sengketa oleh para pihak dengan melibatkan unit manajemen, masyarakat , pemerintah daerah, dan Forum Komunikasi Daerah (FKD). Identifikasi areal klaim secara bersama oleh para pihak dengan mengedepankan dialog secara kontinyu. Pemetaan secara partisipatif wilayah klaim masyarakat dan mengembangkan budidaya pertanian bersama masyarakat. Penyelesaian konflik untuk lahan konsesi yang masih bermasalah dengan kelompok LSM Putra Sriwijaya. Pengukuhan dan penetapan administratif kawasan konsesi. Membangun kemitraan dengan para pihak dalam pemanfaatan lahan tanaman kehidupan. 2.
Meningkatkan partisipasi komunitas dalam tata kelola hutan tanaman lestari dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang berasal dari desa-desa di sekitar kawasan konsesi. - Diseminasi informasi tentang kebutuhan kerja bagi komunitas. - Base Line status pendidikan penduduk usia sekolah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan. - Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal misalnya melalui pelatihan/kursus keterampilan (sopir, montir, komputer, pembibitan, penanaman, pemanenan, keuangan, dll) sesuai kebutuhan pihak manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman.
3. Menjamin kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti. - Fasilitasi pengembangan dan peningkatan nilai tambah potensi hasil hutan non kayu (HHNK). - Membuat aturan dan program pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan melibatkan masyarakat. - Melakukan inventarisasi dan monitoring hasil hutan non kayu. - Pengembangan tanaman gelam sebagai tanaman endemic yang dapat dikembangkan sebagai Hutan Tanaman Rakyat. 4. Peningkatan kesejahteraan komuniti melalui penambahan ragam sumber ekonomi - Melakukan kajian tentang kontribusi sektor ekonomi di komuniti dengan melakukan perhitungan PDRB desa atau kecamatan dan Tenaga Kerja yang bekerja menurut sektor sebagai dasar untuk pengembangan ragam sumber ekonomi warga komuniti. - Melakukan pelatihan berbasis teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya local. - Membangun jalur tata niaga hasil produk sumber ekonomi bersama masyarakat. - Monitoring dan evaluasi program pengembangan ragam ekonomi. 5.
Mewujudkan mekanisme pengelolaan konflik dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam proses-proses alternative dispute resolution (resolusi konflik) - Training resolusi konflik dan FPIC (Free and Prior Informed Consent) bagi staf unit manajemen dan pihak terkait. - Pendidikan dan diseminasi resolusi. - Konsultasi publik dan hearing dengan pihak pemerintah. - Mendokumentasikan kasus konflik yang terjadi secara kronologis. - Monitoring dan mediasi oleh pihak ketiga (FKD). - Kemitraan dengan stakeholders antara lain FKD, PT dan pemerintah daerah.
6. Perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan pekerja - Sosialisasi sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. - Penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang terstandarisasi.
7.
Monitoring dan evaluasi fasilitas kesehatan. Monitoring penggunaan alat pelindung diri oleh karyawan tetap dan kontraktor pada saat bekerja. Monitoring terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.
Menjamin peningkatan kapasitas pekerja di seluruh level melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan - Mengkaji kebutuhan pendidikan dan keterampilan berdasarkan bidang kerja melalui need assessment. - Merancang kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan bidang kerja. - Menyiapkan sumber daya pendukung untuk kegiatan pelatihan yang diperlukan . - Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan.
Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Berdasarkan hasil evaluasi Panel Pakar II, PT Bumi Andalas Permai di Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 192.700 ha dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari berdasarkan Standar LEI 5000-2 dengan peringkat Perunggu. Selanjutnya Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia menerbitkan Sertifikat PHTL dengan masa berlaku 5 tahun pada tanggal 15 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2018.
PROFIL PERUSAHAAN A. Identitas Unit Manajemen 1. 2.
Nama Unit Manajemen Alamat
3.
Lokasi Unit Manajemen
4.
Luas Areal Hutan yang Disertifikasi SK IUPHHK
5.
PT. Bumi Andalas Permai Kantor Pusat : Jl. R. Soekamto Komplek Ruko PTC Blok I Lt. II No. 63, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang 30114, Sumatera Selatan. Telp. 0711 364175 Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan 192.700 hektar (sesuai SK Menteri Kehutanan)
6.
Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan
7.
Penanggung Jawab Sertifikasi
SK Menteri Kehutanan Nomor : 339/Menhut-II/2004 tanggal 07 September 2004 Berdasarkan Akta Notaris Heleni Ritliany, SH No. 03, tanggal 02 Februari 2012. Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Rudy Tjioe Komisaris : Lioe Tha Nen Direktur Utama : Harsoyo Direktur : Masagus Faisal Rahman, SE. Arifin H Prasetyo
B. Sejarah Kegiatan Pengusahaan Hutan Areal kerja PT Bumi Andalas Permai (selanjutnya disebut dengan PT BAP) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 339/Menhut-II/2004 tanggal Maret 07 September 2004 adalah seluas 192.700 Ha. Areal ini terletak di Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumater Selatan pada fungsi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/RTRWP) atau Hutan Produksi tetap (HP menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK). Dari sisi luasan, terdapat beberapa penyesuaian yang dilandasi oleh dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini No
Dasar Hukum
Tanggal Terbit
Perihal Penetapan PT. BAP sebagai pemenang lelang IUPHHK-HT Penetapan areal yang layak dijadikan areal hutan tanaman Pemberian IUPHHK-HT PT. BAP
1
SK Menteri Kehutanan No. SK.104/Menhut-VI/2004
13 April 2004
2
SK Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.135/VIIKP/Rhs/2004 SK Kementerian Kehutanan No. 339/Menhut-II/2004
27 Agustus 2004
3
7 September 2004
Luas Areal (ha) 184.585
192.700
192.700
C. Kebijakan Lingkungan, Visi, Misi dan Komitmen Lingkungan Unit Manajemen Sebagaimana dinyatakan dalam profil perusahaan (company profile) PT Bumi Andalas Permai memiliki kebijakan lingkungan, visi, misi dan komitmen lingkungan sebagai berikut: •
Kebijakan Lingkungan
Dalam rangka mewujudkan Perbaikan Kinerja Lingkungan secara berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, PT. BAP akan : 1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan operasional dan ketentuan lingkungan yang berlaku 2. Mencegah, mengurangi dan memperbaiki pencemaran lingkungan 3. Melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar secara ketat dan konsisten 4. Melakukan monitoring kinerja lingkungan secara terus menerus 5. Menjaga kesiapsiagaan terhadap situasi darurat yang timbul sewaktu-waktu 6. Menciptakan program-program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya 7. Mensosialisasikan kebijakan lingkungan ini kepada stake holder baik karyawan ataupun mitra perusahaan, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku 8. Memastikan kebijakan ini berlaku untuk public dan seluruh pihak yang berkepentingan. •
Visi
Visi PT BAP adalah Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman. •
Misi
Misi yang diemban oleh PT BAP adalah menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan SDM yang handal dan profesional. 2. Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hutan secara benar. 3. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang. 4. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholder. 5. Berupaya meningkatkant ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. •
Komitmen Lingkungan
Unit Manajemen PT. BAP dalam pelaksanaan usahanya berkomitmen untuk 1. Mematuhi dan melaksanakan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 14001 : 2004 dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berkelanjutan. 3. Melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan serta meningkatkan
keselamatan dan kesehatan kerja, serta usaha-usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar. 5. Menyelesaikan permasalahan lingkungan, sosial, keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul di dalam kegiatan operasional. 6. Menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasional. 7. Memberdayakan masyarakat sekitar kawasan produksi guna meningkatkan kesejahteraannya. 8. Memantau Kinerja lingkungan, sosial serta keselamatan dan kesehatan kerja untuk ditingkatkan secara terus menerus 9. Memastikan kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja disosialisasikan dan dipahami seluruh karyawan dan mitra-mitra usaha, serta masingmasing individu wajib menerapkan setiap Standar Operating Prosedures (SOP). •
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Demi terwujudnya perusahaan hutan tanaman industri yang terdepan dan kelas dunia dengan cara penerapan program perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. BAP berkomitmen : 1. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada khususnya serta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup operasional perusahaan; 2. Mendorong kesadaran akan hak dan kewajiban setiap orang untuk berkerja dengan aman dan sehat dalam ruang lingkup perusahaan; 3. Mematuhi perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3, serat mengintregasikannya kedalam seluruh aspek kegiatan operasional; 4. Melakukan indentifikasi terhadap bahaya sesuai dengan sifat dan dan skala resiko K3 di dalam semua aktivitas operasional perusahaan 5. Mengelola dan menangani semua material, alat yang sifatnya berbahaya maupun tidak berbahaya secara terpadu dan memperhatikan aspek-aspek K3; serta melibatkan semua pihak terkait (Pemerintah, Perusahaan, Karyawan, Kontraktor, Supplier dan Masyarakat) dalam pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 6. Menginformasikan kebijakan SMK3 secara trasparan ke seluruh unit area kerja dan kepada pihak yang berkerja untuk PT. Bumi Andalas Permai, bagi seluruh Seksi dan kontraktor dalam menjalankan Standard Operating Procedures (SOP) harus memperhatikan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja; 7. Mewajibkan bagi seluruh karyawan untuk mengetahui dan mengaplikasikan serta mematuhi semua kebijakan SMK3 didalam setiap kegiatan operational perusahaan, dalam upaya memperbaiki kinerja pengelolaan dan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Secara berkesinambungan.
D. Aspek Sumberdaya Hutan Secara geografis Unit I terletak di 105012’ BT - 105046’ BT dan 02033’ LS - 02055’ LS. Sedangkan unit II berdasarkan Administrasi Pemerintahan terletak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Unit II terletak di 105050’ BT 106002’ BT dan 02099’ LS - 03018’ LS.
Batas batas areal kerja PT. Bumi Andalas Permai pada unit I maupun II seperti disajikan pada tabel berikut: Arah Utara Selatan Timur Barat
Unit I Hutan Produksi Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran dan Sungai Beyuku IUPHHK-HT PT SBA WI dan PT BMH Hutan Lindung Sungai Mesuji – Sungai Lumpur Areal Penggunaan Lain
II Hutan Lindung Sungai Mesuji – Sungai Lumpur Sungai Riding/Kuala Dua Belas Hutan Lindung Sungai Mesuji – Sungai Lumpur PT SBA Wood Industries
Menurut klasifikasi iklim Schmidt & Fergusson, areal kerja IUPHHK-HT PT. BAP termasuk tipe B (Basah) dengan jumlah rata-rata bulan kering (BK) sebesar 1.7 dan rata-rata bulan basah (BB) sebesar 9.3. Curah hujan berkisar antara 75 mm/bulan hingga 353 mm/bulan dimana curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Desember serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus hingga September. Areal kerja berada dalam wilayah cakupan beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai) serta terdapat beberapa sungai yang mengalir dalam wilayah kerja yaitu: Unit I
II
DAS DAS DAS DAS DAS DAS
DAS Sugihan Batang Beyuku Lebong Hitam Pidada Riding
Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai
Sungai Sugihan Batang Beyuku Labong Hitam Pidada Riding
Sistem Silvikultur/Pengaturan Hasil Sistem silvikultur yang diterapkan oleh unit manajemen adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) seperti umumnya pengelola IUPHHK hutan tanaman lainnya. Pemilihan dan pengembangan jenis tanaman pokok pada PT. BAP di dasarkan pada : Kesesuaian lahan/tapak dengan tanaman yang dipilih Tingkat pertumbuhan, dipilih yang cepat tumbuh (fast growing spesies) Aspek ekologis dari species yang dipilih Ketersediaan s umber da ya genet ik. Sifat kayu disesuaikan dengan industri yang membutuhkan, yaitu seratnya panjang, diameter kecil dan berdinding tipis, berat jenis rendah-sedang, mata kayu sedikit, tidak mengandung kayu reaktif dengan kandungan selulosa tinggi serta lignin dan zat ekstraktifnya rendah. Pengetahuan tentang aspek‐aspek silviculture terhadap species yang dikembangkan. Kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan Berdasarkan beberapa kriteria tersebut di atas, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah Acacia crassicarpa sebagai tanaman utama.
Pengendalian dan Monitoring Dampak Lingkungan Pemanfaatan Hutan Tanaman Perusahaan telah memiliki mekanisme dalam mengendalikan dampak terhadap lingkungan
terutama dampak terhadap tanah dan air dengan menerapkan teknik penyiapan lahan dan pemanenan yang ramah lingkungan. Monitoring dampak lingkungan dilakukan dengan mekanisme pemantauan parameter-parameter fisik-kimia tanah dan air dengan berpedoman pada RKL dan RPL serta baku mutu lingkungan yang ada.
Pengelolaan Sosial Untuk pengelolaan sosial masyarakat sekitar hutan, unit manajemen telah menetapkan program kelola sosial secara umum yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Pembangunan sarana prasarana fisik (kanal, jembatan, perbaikan sekolah) Pendukung kegiatan ekonomi, seperti memberikan kesempatan bekerja sebagai karyawan dan sebagai mitra kerja, selain itu dengan mendorong kegiatan ekonomi melalui program tanaman kehidupan.
Untuk hal-hal yang terkait dengan kepastian kawasan, terutama terkait dengan keberdaan masyarakat di sekitar unit manajemen, masih terdapat hal-hal sebagai berikut :
Terdapat klaim lahan di dalam areal konsesi oleh masyarakat yang menggarap lahan.
Terdapat keluhan tentang proses tata batas
Hal tersebut diidentifikasi, karena mekanisme yang disusun unit manajemen belum mendukung untuk penyelseaian masalah tersebut dan belum maksimalnya komunikasi unit manajemen dengan masyarakat sekitar. Unit manajemen tetap mengupayakan penyelesaian klaim lahan dan keluhan-keluhan yang timbul melalui mekanisme perusahaan yang ada, dimana mekanisme tersebut jelas belum menunjukan kehandalan dalam penyelesaian masalah.
