PELAKSANA
dana yang berasal dari
untuk Pengawasan Pemilihan
Bawaslu Provinsi menyusun usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bawaslu Provinsi mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Gubernur. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) usulan kebutuhan dana pengawasan Pemilihan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Gubernur.
menyetujui usulan kebutuhan penyelenggaraan pengawasan Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Provinsi menerima NHPD dan
bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan peraturan
Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna mengajukan permohonan registrasi hibah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan Tembusan Sekretaris Jenderal
Pembukaan Rekening Dana Hibah
emilihan dengan melampirkan: Fotokopi NPHD (granf
. Ringkasan hibah (grant summary)
PELAKSANA KEGIATAN
No.
Bawaslu Provinsi
selaku KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
TAPD
DJPPR
Kemenkeu
BUN/
KPPN
Kuasa
mitra kerja
BUN
Kanwil
BP
BPP
Prov:nsi
Bawaslu Provinsi
PPKD
aan
KPA
Provinsi
T
+
2) BUN/Kuasa BUN menyetujui pembukaan
Rekening Hibah. Keoala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan spesimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama KPA dan BP.
Keterangan Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah, sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor
1) Bawaslu Provinsi
Tida k
Panwas
Kab/Kota
423tMK.O5t2015. YA
-_-] Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin pembukaan rekening, Bawaslu Provinsi mengajukan izin penggunaan rekening dimaksud kepada KPPN mitra kerja. '- Dalam hal rekening telah dibuka dan/atau sudah digunakan dapal dilakukan perubahan spesimen.
Revisi DIPA
4 1
Bawaslu Provinsi mengajukan Revisi DIPA sesuai dengan NPHD di Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi hibah langsung dan izin pembukaan rekening.
2) Bawaslu Provinsi menginput penambahan pagu DIPA yang berasal dari dana hibah dalam satu sub output Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Oaerah pada Kabupaten/Kota ... (5245.003.002) dengan nama program pengawasan penyelenggara Pemilu (l 15.06) Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc (5245) Output Laporan fasilitasi / Pembinaan / Monev / Kegiatan / Penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi (5245.003).
O<
Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, Bawaslu dapat mengajukan revisi DIPA pada tahun anggaran 2016, maksimal sebesar sisa dana yang belum digunakan.
PELAKSANA No,
KEGIATAN
Bawaslu Provinsi
Penerimaan Dana Hibah Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilu keoada Bawaslu Provinsi melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.
TAPD
DJPPR
Kemenkeu
BUN/
KPPN
Kuasa
mitra
BUN
keria
Kanwil
6?
BPP
KPA
Provinsi
Bawaslu Provinsi
Provinsi
PPKD aan
Panwas Kab/Kota
Keterangan
1) Pejabat Pengelola
2) Bawaslu Provinsi menerima dana hibah melalui rekening Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui Kuasa BUN dengan nilai sesuai alokasi yang telah ditetapkan pada NPHD yang ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi. Bendahara Pengeluaran mencalat Denerimaan dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
6
Penggunaan Dana Hibah 1) Bawaslu Provinsi menggunakan dana hibah sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang.
2) Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) mencatat semua pengeluaran dana hibah dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar).
T
T
_l Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 3l Desember 2015, maka Bawaslu Provinsi mengusulkan adendum ke oemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
L
T T L-
Penjelasan mengenai uraian akun Belanja Barang akan diatur pada surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Rl.
I
'D
I
PELAKSANA KEGIATAN
No.
Bawaslu Provinsi
TAPD
OJPPR
Kemenkeu
KPPN mrtra
Kanwil
Kuasa BUN
keria
aan
BUN/
BP
BPP
KPA
Bawaslu
PPKD
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Keterangan
Panwas
Kab/Kota
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan penutupan Buku Kas Umum dan bukubuku pembantu setiap bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui/disetujui oleh KPA atau PPK atas nama KPA. 4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat LPJ dan melakukan Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan.
J
Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, maka Bawaslu Provinsi harus
mengembalikannya paling lambat bulan April 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk dana APBD)
7
1
Pengesahan Penerimaan dan Pengunaan Dana hibah Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi mauDUn Panwaslu Kabupaten/Kota kepada KPPN mitra
Pengajuan SP2HL oleh Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dilampiri: 1) Copy rekening atas rekening
hibah; 2) SPTMHL; 3) SPTJM; dan 4) Copy surat persetujuan
kerjanya.
2t KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketenluan: 1) Lembar ke-1, untuk KPA; 2) Lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri copy SP2HL; dan 3) Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. Dilakukan setiap bulan seiak ditetapkannya revisi DIPA paling lambat tanggal 5 (lima)
t
{
pada bulan berikutnya. Tida k
KEGIATAN
No,
Bawaslu Provinsi
TAPD
DJPPR Kemenkeu
BUN/
KPPN
Kuasa
mitra kerja
BUN
BP
BPP
Provinsi
Bawaslu Provinsi
PPKD
-I:1,..
3) Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran membukukan belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di Bawaslu Provinsi dari hibah serta sebagai dokumen sumber dalam penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. 8
A
Konfirmasi Provinsi menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan baik yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten/Kota (setelah terlebih dahulu dikonsolidasikan oleh Bawaslu Provinsi) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen setiap triwulan.
1) Bawaslu
9
s
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BP 1) Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui oleh KPA sesuai dengan output aplikasi pengelolaan
T
keuanqan. 2) BP Bawaslu Provinsi wajib membuat LPJ
dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta Berita Acara Rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan Bawaslu Rl. 3) Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu
Provinsi menyusun laporan bulanan dana hibah sesuai dengan output aplikasi pengelolaan keuangan.
-(-t
t-
ffr
Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan.
Mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujuioleh KPA.
PELAKSANA KEGIATAN
DJPPR
Bawaslu Provinsi
Kemenkeu
BUN/
KPPN
Kuasa
mitra kerja
BUN
Kanwil
BP PPKD
aan
Provinsi
'
ElPP
KPA
Bawaslu Provinsi
Provinsi
Panwas Kab/Kota
Keterangan Laporan BP Bawaslu Provinsi dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani PPK dan BPP diketahui oleh KPA Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja serta menyampaikan tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal dan Tata laksana Sekretariat Jenderal Bawaslu Rl disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK).
4) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun laporan akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa. dana hibah. 5) Bawaslu Provinsi mengirimkan Laporan akhir penggunaan dana hibah dikirimkan kepada Gubernur
#
Laporan Bulanan Penggunaan Dana Hibah menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi bahan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Bawaslu Rl.
I
&
Tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan lnternal Sekretariat Jenderal Bawaslu Rl paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
PELAKSANA KEGIATAN
No.
Panwas TAPD
Kota
Bupati/ Walikota
Bawaslu
Provinsi
DJPPR
Kemenkeu
Kanwil
BPP Panwas
Bawaslr Provinsi
Keterangan
Pengelolaan dana yang berasal dari hibah untuk Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiMalikota dan wakil Walikota
B,
Perencanaan dana Hibah
1 1
Panwas Kabupaten/Kota menyusun usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2t Panwas Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan dise(ai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada BupatiMalikota.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah CrAPD) membahas usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada
?
T
I
toaK
Bupati/Walikota.
BupatiMalikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota menandalangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 6) Panwas KabuDaten/Kota menerima NHPD dan menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Registrasi NPHD 1
Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota mengusulkan registrasi NPHD, pembukaan dan/atau izin penggunaan rekening dana hibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selanjutnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan permohonan registrasi NPHD ke Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan Tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
t! L!
4) BupatiMalikota menyetujui usulan kebuluhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan.
T
tda k
I I
I
Pengajuan Permohonan registrasi hibah langsung pemilihan dengan melampirkan: . Fotokopi NPHD (gran, agteement) yang telah dilegalisir oleh KPA. . Ringkasan hibah (grant summary)
PELAKSANA KEGIATAN
No.
3
Panwas
Kabupaten/ Kota
TAPD
Bupati/ Walikota
Sekretariat Bawaslu Provinsi
lzin Pembukaan Rekening Dana Hibah
DJPPR
Kemenkeu
',i,,..
Kanwil
BPP PPKD
aan
Panwas Kab/Kota
Keterangan
Bawaslr Provinsi
I
Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah, sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor
Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK mengajukan spesimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama PPK dan BPP. Dalam hal, rekening telah dibuka dan/atau sudah digunakan dapat dilakukan perubahan spesimen.
1) Kepala
423tMK O5t2J15 2) Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin
pembukaan rekening, Panwas Kabupaten/Kota ll
lgl lgaju^dil
rzil r PEr rYgur laoil
r
s^sr I[ rY uil ilq^Juu
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. 4
^sPouq
L
RevisiDIPA Provinsi mengajukan Revisi DIPA sesuai dengan NPHD di Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi hibah langsung dan izin pembukaan rekening.
!
I
Selambatlambatnya pada bulan Agustus tahun berkenaan dan tidak dapat melampaui tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran
1) Bawaslu
L
(APBN).
Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, Bawaslu dapat mengajukan revisi DIPA pada tahun angga ran 2016, maksimal sebesar sisa dana yang belum digunakan.
2) Bawaslu Provinsi menginput penambahan pagu DIPA
yang berasal dari dana hibah dalam satu sub output Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota ... (5245.003.002) dengan nama program pengawasan penyelenggara Pemilu (1 15.06) Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc (5245) Output Laporan fasilitasi/ Pembinaan / Monev / Kegiatan / Penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi (5245.003). 5
O<
Penerimaan Dana Hibah Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilu kepada Panwas Kabupaten/Kota melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.
1) Pejabat
2) Panwas Kabupaten/Kota menerima dana hibah melalui
rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah disetujui Kuasa BUN dengan nilai sesuai alokasi yang lelah ditetapkan pada NPHD yang ditandatangani oleh BupatiMalikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
?
+
_l
PELAKSANA KEGIATAN
No. -l .:t'
Panwas
napupaten, Kota
TAPTi..:
$ekretariat Bawaslu Provinsi
Kanwll PPKD
BPP Panwas
Kab/Kota
Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember2O15, maka Panwas Kabupaten/Kota mengusulkan adendum ke pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat penerimaan dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
6
Penqqunaan Dana Hibah 1) Panwas Kabupaten/Kota menggunakan dana hibah sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang. 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panwas
Kabupaten/Kota (Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiMalikota dan Wakil Walikota) mencatat semua pengeluaran dana hibah dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar). 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui/disetuiui oleh PPK. 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat LPJ dan melakukan Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan.
7
Pengesahan Penerimaan dan Pengunaan Dana hibah
r
T I
Penjelasan mengenai uraian akun Belanja Barang akan diatur pada surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu
__i
Rl.
'E
I +
J
Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, maka Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahapan kegiatan pemilihan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (untuk dana APBD).
PELAKSANA KEGIATAN
No.
Panwas Kabupaten/ Kota
TAPD
Bupati/ Walikota
Sekretariat Bawaslu Provinsi
DJPPR
Kemenkeu
Kanwil PPKD aan
BPP Panwas
Kab/Kota
Bawaslu Provinsi
1) Untuk proses pengesahan, Panwas Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikannya kepada
Bawaslu Provinsi.
'O 8
Konfirmasi Kabupaten/Kota menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.
1) Panwas
9
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang dikelola BP Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwas Kabupaten/kota menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui oleh KPA sesuai dengan output aplikasi pengelolaan keuangan. 2) BPP Panwas Kabupaten/kota wajib membuat LPJ dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta Berita Acara Rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan Bawaslu Rl.
G
Dokumen yang disampaikan antara lain konsep surat pengesahan hibah yang dilampiri dengan SPTJM sebagai tanggung jawab formal dan materil atas seluruh pendapatan dan belanja dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang sumber dananya berasal dari hibah langsung Pemerintah Daerah, copy rekening koran. dan LPJ BPP.
B
1) Bendahara
Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota menyusun aporan akhir penggunaan dana hibah dana hibah output aplikasi pengelolaan keuangan.
? +
Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan.
Mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah. Laporan BPP dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnYa. Laporan Bulanan Penggunaan Dana Hibah menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi bahan Laporan Semesteran dan LaPoran Tahunan Bawaslu Rl.
c(!
o
o
.9
E
o
c G o o c a o _q o
;o
o
o
Y
m
; E) ; o
o
c
.g o G -g o) (! (! o
E
Y
o)
o
= G
o-
iz il SE
oiJ ^ |l,o tE
t
o Y 6
'iiic l€ G
-o q.c
od
Y
$s;
a
dg
c!!:.!
:46 6;x Y
o (! c)
z
c
;i
.:
3
o E
llJ
Y
o
=(! (D
z
Format Beita Acara
Lampiran 5
BERITA ACARA PENYERAHAN DANA HIBAH
A
PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH (PILKADA) PROVINSUKABUPATEN/KOTA ") Pada hari ini, ..... tanggal ....... bulan ...... tahun Dua Ribu
...... (...-...-20...),
yang
bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
:
Jabatan :
Ketua Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota')
selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dalam Berita Acara ini
2. Nama
:
Jabatan :
Prof. DR. Muhammad, M.Si, S.lP Ketua Bawaslu Rl
selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" dalam Berita Acara ini.
Atas dasar Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 06'l'1-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan
Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati^/y'alikota dan Wakil Walikota, maka: 1
.
PIHAK PERTAMA menyerahkan Pengelolaan Dana Hibah pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota') sebesar Rp......,00 kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan dana hibah Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati^/Valikota dan Wakil Walikota') yang pengelolaannya menggunakan mekanisme APBN didelegasikan kepada KPA,/PPK di masing-masing Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota.
Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat ditaati oleh kedua belah pihak.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Prof. DR. Muhammad, M.Si, S.lP
catatan
: ') Coret yang
tidak perlu
