LAPORAN HASIL VERIFIKASI TERHADAP KELUHAN DI PT. WIRAKARYA SAKTI KABUPATEN TEBO PROPINSI JAMBI
Disusun oleh: Tim Verifikasi
Januari 2014
0
1. Latar Belakang Asia Pulp and Paper (APP) berkomitmen pada keberlanjutan bisnis yang seimbang dengan konservasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. APP dan SMF memandang penting tindakan yang tepat dan terstruktur untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam yang kita gunakan. Pada bulan Juni 2012, APP meluncurkan Sustainability Roadmap: Visi 2020 dan kami berkomitmen untuk mencapai semua target yang telah kami tetapkan serta terus menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kami memiliki kapasitas untuk terus memproduksi produk-produk yang bertanggung jawab (responsible product). Pada bulan Februari 2013, sebagai upaya untuk mencapai target-target dalam SRV 2020, APP meluncurkan kebijakan konservasi hutan atau Forest Conservation Policy (FCP) yang memperkokoh komitmen kami terhadap pembelian serat kayu secara berkelanjutan. Aspek penting dari kebijakan tersebut adalah penghentian dengan segera penebangan hutan alam di seluruh rantai pasokan kami. APP menggunakan penilaian Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/ HCS) untuk mengidentifikasikan areal-areal di hutan alam, serta penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/ HCV) untuk mengidentifikasikan arealareal lain yang dilindungi. Hasil dari penilaian HCS & HCV ini akan menjadi panduan bagi pemasok kayu pulp APP mengenai areal-areal yang dapat mereka kembangkan menjadi HTI dan areal-areal yang perlu dipertahankan sebagai hutan alam dan HCV. Pada bulan November 2013, representatif lokal dari Greenpeace di Indonesia menerima surat keluhan terkait Asia Pulp and Paper (APP) dari seorang pemangku kepentingan bernama Frandody. Surat tersebut ditulis atas nama masyarakat desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, Sumatera, Indonesia. Surat tersebut disampaikan ke APP oleh Greenpeace pada tanggal 27 November 2013, yang kemudian dimasukkan oleh APP ke dalam Proses Grievance/Keluhannya.
Ringkasan Keluhan dari Pelapor ·
Klaim menyatakan bahwa “Perusahan PT. Wira Karya Sakti (WKS) anak perusahaan Sinarmas Forestry masih menggunakan kayu alam dengan cara kerja menjualnya dengan nama perusahaan lain yaitu PT. LAJ II. Kayu tersebut untuk memenuhi kebutuhan pabrik yang terletak di Tebing Tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan PT. LAJ berada Di kabupaten Tebo. WKS mengubah cara dalam pengangkutan kayu hutan alam yang jelas-jelas menyalahi Moratorium.”
1
·
Klaim menyatakan bahwa “WKS masih melakukan pembukaan areal baru bahkan sampai ke daerah riparian1 Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo. Bahkan sekarang telah ditanami Akasia dan Eucalyptus yang dimana daerah riparian dilarang untuk ditanami apapun.”
·
Klaim menyatakan bahwa “WKS tidak bertekad untuk melakukan penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo dengan lokasi konflik di Bukit Rinting, dan bahkan melakukan penangkapan Petani yang bernama Karno Sitio (dari Tebo) yang sampai saat ini telah 18 hari mendekam di penjara.”
·
Klaim menyatakan bahwa “Masyarakat menolak tim mediasi yang dilakukan oleh TFT sebagai tim untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan Perusahan WKS. Sikap ini diambil langsung oleh masyarakat Tebo Desa Lubuk Mandarsah karena TFT dianggap tidak independen dan lambat dalam menyelesaikan konflik.”
2. Tindakan yang dilakukan oleh APP Langkah-langkah yang telah diambil berkaitan dengan masuknya laporan grievance/keluhan tersebut adalah sebagai berikut : A. Pembentukan Tim Verifikasi yang terdiri dari Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Forestry, The Forest Trust, Greenpeace dan pelapor, sebagai berikut: o APP: Achmad Alimi, Kurniadi Suherman o SMF: Eko Hasan o TFT: Berdy Stevens Wohangara, Yadi Kuswandana o Greeenpeace: Ali Afriandy o Pelapor: Frandody o Perwakilan Masyarakat (pada saat verifikasi: M. Yunan dan Andryan)
B. Tim verifikasi membahas isi laporan grievance tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merespon keluhan tersebut. 1
Daerah riparian adalah peralihan antara sungai dengan daratan. Daerah riparian menyediakan habitat bagi hewan dan tumbuhan akuatis dan darat. Daerah ini dapat menjamin stabilitas aliran dan tepi sungai serta berfungsi mengurangi kontaminasi, nitrat dan karbon teresterial ke dalam aliran air.
2
C. Mempersiapkan Term of Reference (ToR) Verifikasi Lapangan terkait Grievance. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelapor, tim verifikasi merumuskan lingkup verifikasi sesuai isi keluhan sebagai berikut:
1. Apakah WKS menjual kayu hutan alam atas nama LAJ II untuk memenuhi kebutuhan PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry (LPPPI) yang terletak di Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Apakah ada pembukaan areal baru yang berdekatan dengan tepi Sungai Landai, Desa Lubuk Mandarsah. Apakah areal tersebut telah ditanami dengan Akasia dan Eucalyptus. 3. Status konflik sosial WKS dengan masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, dengan lokasi di Bukit Rinting. Apakah proses resolusi konflik di WKS tidak dilakukan dengan benar sehingga berakibat dengan penangkapan petani bernama Karno Sitio yang sedang mendekam di penjara selama 18 hari. 4. Masyarakat menolak mediasi oleh TFT dalam proses penyelesaian konflik antara WKS dengan masyarakat. Apakah TFT dianggap tidak independen dan lambat dalam menyelesaikan konflik.
3. Kesimpulan 1. Berdasarkan pengumpulan bukti dan pembahasan terkait laporan “WKS menjual kayu hutan alam atas nama LAJ II untuk memenuhi kebutuhan pabrik yang terletak di Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” Tim Verifikasi menyimpulkan: o WKS tidak menjual atau mengangkut kayu hutan alam ke pabrik APP di Tebing Tinggi (LPPPI mill). Melalui verifikasi laporan-laporan bulanan, seperti yang dilaporkan WKS kepada Departemen Kehutanan, yang memerinci asal muasal dari seluruh kayu yang diterima oleh pabrik LPPPI pada tahun 2013, ditemukan bahwa pabrik tersebut tidak menerima kayu hutan alam setelah tanggal 31 Januari 2013. Verifikasi lapangan terhadap sistem penerimaan kayu pada LPPPI mill juga memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan sempurna dan mencatat seluruh material yang memasuki pabrik. Tim verifikasi juga melakukan pengamatan lapangan di tempat penyimpanan kayu dan mencatat bahwa tidak ada indikasi bahwa kayu hutan alam telah memasuki tempat penyimpanan kayu sejak tanggal 31 Januari 2013.
3
2. Berdasarkan pengumpulan bukti dan pembahasan terkait laporan dugaan “WKS melakukan pembukaan lahan di tepi Sungai Landai,” Tim Verifikasi menyimpulkan: o Setelah dipastikan dengan pelapor, lokasi yang dimaksud ternyata adalah Sungai Mangupeh dan jalan air Talang Pisang, bukan Sungai Landai, seperti yang dinyatakan dalam keluhan awal. o Sungai Mangupeh Berdasarkan verifikasi tata ruang hasil Delmik tahun 2006 dan RKU 2009-2018, lokasi yang dilaporkan ini tidak teridentifikasi sebagai sempadan sungai sehingga telah ditanami tanaman pokok HTI jenis akasia (jenis tanaman pokok HTI). Hal ini terjadi karena pada saat membuat Mikro-Deliniasi dan RKU 2009-2018, peta satelit dan peta rupa bumi yang digunakan untuk menentukan tata ruang tidak menunjukkan adanya sungai di area yang dilaporkan. Oleh karena itu kedua area yang dilaporkan tidak teridentifikasi sebagai DAS yang harus dikonservasi. Pembukaan areal baru yang dimaksud pelapor ternyata kegiatan pemanenan kayu HTI jenis akasia, bukan hutan alam. WKS sudah memiliki program untuk melakukan rehabilitasi dengan spesies asli secara bertahap. “Proposal Rehabilitasi Sempadan Sungai Mangupeh“ telah diajukan WKS sejak bulan September 2012 kepada Dinas Kehutanan Kabupaten untuk dimasukkan dalam target RKT 2013 dan akan dilanjutkan penyelesaiannya dalam RKT 2014. WKS menyatakan bersedia agar program rehabilitasi tersebut bisa dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar. o Talang Pisang Menurut masyarakat jalan air tersebut sudah ada sebelum WKS memulai operasi, sementara WKS menyatakan bahwa jalan air tersebut merupakan parit buatan yang dibangun oleh perusahaan. Karenanya, terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan WKS mengenai sejarah Talang Pisang. Tim verifikasi tidak berhasil mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa jalan air tersebut adalah buatan manusia. Karena terbatasnya bukti yang ada pada saat penulisan laporan ini, jalan air tidak dapat disimpulkan sebagai buatan manusia. Verifikasi lapangan mencatat adanya jalan air di lokasi yang dipertanyakan tersebut dan beberapa sumbatan pada jalan air yang disebabkan limbah pemanenan kayu.
4
3. Berdasarkan pengumpulan bukti dan pembahasan terkait laporan “WKS tidak bertekad untuk melakukan penyelesaian konflik sosial khususnya di Desa Lubuk Mandarsah, dan bahkan melakukan penangkapan Petani yang bernama Karno Sitio yang sampai saat ini telah 18 hari mendekam di penjara”, Tim Verifikasi menyimpulkan: o Dalam proses resolusi konflik dengan WKS, masyarakat desa Lubuk Mandarsah telah bergabung dan menunjuk Persatuan Petani Jambi (PPJ) sebagai perwakilannya. Proses resolusi dengan PPJ dinilai masih berlangsung. o Petani yang dimaksud oleh pelapor bernama Kariono Sutio, berasal dari Pekanbaru bukan asli dari Lubuk Mandarsah (Lihat surat pernyataan, Lampiran 3) o Kariono melakukan perambahan hutan di areal konservasi dalam konsesi WKS sejak Januari 2013 untuk menanam sawit. WKS dan pihak kepolisian telah beberapa kali melakukan pendekatan dan pengarahan pada Kariono Sutio agar tidak melakukan perambahan dan pembakaran lahan di dalam area konservasi. Pendekatan dan pengarahan tersebut dilakukan dari Januari 2013 – Agustus 2013. Tindakan penahanan diambil oleh pihak kepolisian karena proses pendekatan secara damai yang telah dilakukan beberapa kali tidak berhasil sehingga untuk mencegah berlanjutnya perambahan dan pembakaran lahan di areal konservasi maka pihak kepolisian harus menahan Kariono Sutio. o Dalam proses penyelesaian konflik dan kesepakatan dengan PPJ, WKS telah melakukan pencabutan berkas laporan dengan kepolisian dan menandatangani perjanjian damai dengan Kariono Sutio. Oleh karena perjanjian tersebut, Kariono sudah tidak di penjara sejak tanggal 29 November 2013. 4. Berdasarkan pengumpulan bukti dan pembahasan terkait laporan “Masyarakat Lubuk Mandarsah yang menolak tim mediasi yang dilakukan oleh TFT… TFT tidak independen dan lambat…” Tim Verifikasi menyimpulkan: o Dalam proses penyelesaian konflik yang ada dan masih berjalan di WKS, TFT adalah fasilitator bukan mediator. o Dalam penyelesaian konflik dengan WKS, masyarakat Lubuk Mandarsah tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ). Representatif dari PPJ menyatakan bahwa anggotanya akan mengikuti proses resolusi konflik yang sudah ada, proses ini mungkin akan memakan waktu.
4. Rekomendasi 5
1. WKS perlu merehabilitasi jalan air Talang Pisang dan areal di sekitarnya.
2. Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Klaim Masyarakat di areal IUPHHK-HTI PT Wirakarya Sakti — yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, TFT, PPJ dan PT WKS — sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tanggal 18 September 2013, perlu segera melakukan komunikasi dengan masyarakat Lubuk Mandarsah untuk menyepakati langkah selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Lubuk Mandarsah dengan PT WKS.
6
Lampiran 1. Hasil Pengumpulan Bukti dan Pembahasan A. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Tahap I, tanggal 3 Desember 2013, verifikasi lapangan dilakukan di PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI). Objek yang diverifikasi:
· Dokumen: Realisasi Penerimaan Bahan Baku Industri (RPBBI) LPPPI
· Sistem penerimaan kayu di LPPPI
· Observasi lapangan di Log Yard LPPPI
· Penjelasan dari pihak LPPPI disampaikan oleh: o Bp. Edyson o Bp. Suyono Marjuki o Bp. Agus Dharma (Bagian Tata Usaha Kayu WKS)
·
Pihak LPPPI menjelaskan: o Realisasi penerimaan kayu berdasarkan dokumen RPBBI tahun 2013. o Realisasi RPBBI harus dilaporkan setiap bulan kepada Kementerian Kehutanan.
·
Tim verifikasi lapangan melakukan pengecekan dokumen realisasi RPBBI 2013: o Tidak ada penerimaan kayu alam (MHW) di pabrik sejak Januari 2013. o Kayu HTI yang diterima berasal dari: Ø PT. Wirakarya Sakti Ø PT. Rimba Hutani Mas - Jambi 7
Ø Ø Ø Ø Ø Ø
PT. Rimba Hutani Mas – Sumsel PT. Bumi Persada Permai PT. Sumber Hijau Permai PT. SBA Wood Industries PT. Bumi Andalas Permai PT. Bumi Mekar Hijau
o Tidak ada penerimaan kayu alam (MHW) dari LAJ di pabrik
·
Pihak LPPI menjelaskan sistem penerimaan kayu secara umum: o Alur proses penerimaan kayu, yaitu: Pos TUK > Timbangan > Pos QC > Log Yard/Chipper o Panjang kayu yang masuk ke mill ± 2 m disusun membujur.
·
Pihak LPPPI dan tim verifikasi menuju Pos TUK dan Jembatan timbang untuk melihat system penerimaan kayu: o Syarat truk angkutan kayu masuk ke pabrik: Ø Truk harus memiliki Gate Pass (dokumen ijin masuk lokasi). Informasi yang ada di gate pass: Nomor Kendaraan, Nama Kontraktor Angkutan, Kode Kontraktor Angkutan, Masa Berlaku untuk area/lokasi HTI-Pabrik-Log YardTSD. Gate pass truk harus selalu dibawa oleh sopir truk untuk ijin masuk lokasi HTI dan pabrik. Ø Truk harus memiliki nomor pintu yang sesuai dengan Gate Pass. Informasi pada nomor pintu: Nomor Kendaraan, Kode Kontraktor, dan lainnya. Nomor kendaraan harus sesuai dengan nomor kendaraan yang ada di nomor pintu. Ø Surat Pengantar yang diterbitkan oleh TUK di lokasi muat yang berisi informasi: Ø Tanggal, Nomor Seri Surat Pengantar, Nomor Polisi (Nomor Kendaraan), Kode Kontraktor, Lokasi Muat (Blok Tebangan), Nomor FAKB, Jenis Kayu, Tujuan Pengangkutan, Volume Kayu, dan seterusnya.
8
Ø Dokumen angkutan kayu yang sesuai dengan aturan kehutanan, yaitu Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) atau SKAU. Dokumen FAKB diantaranya berisi informasi: Ø Nomor Dokumen FAKB, tanggal/periode (masa berlaku dokumen), Nama Pengirim, Nama Penerima, Lokasi Muat, Lokasi Bongkar, Jenis Kayu, Volume, Pejabat Penerbit dan Penerima Kayu Bulat. Dokumen angkutan kayu ini hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan.
o Pengecekan dan pencatatan kayu yang masuk ke pabrik: Ø Pengecekan gate pass. Ø Pengecekan dokumen angkutan kayu (surat pengantar, FAKB) dan kesesuaian nomor pintu dan nomor kendaraan di Pos TUK dan Timbangan. Ø Pencatatan data dan informasi penerimaan kayu ke dalam sistem database pabrik. Setiap kayu yang diterima tercatat dalam sistem.
·
Tim verifikasi melihat photo yang dikirimkan oleh masyarakat dalam laporan keluhan yang terkait dengan kayu LAJ. Informasi dari foto yang diperoleh hanya identitas di pintu truk dengan tulisan PT. LAJ dan PT. BJT tanpa informasi lainnya.
·
Tim verifikasi melakukan observasi lapangan di lokasi Log Yard: o Kayu hutan alam ditempatkan terpisah dengan kayu HTI o Tidak ditemukan kayu hutan alam yang masih segar. Panjang kayu ± 2 m.
B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Tahap I, tanggal 5 Desember 2013, verifikasi lapangan dilakukan di PT. Wirakarya Sakti, Distrik VIII. Objek yang diverifikasi areal kerja PT. Wirakarya Sakti (WKS), Distrik VIII yang diduga terjadi pembukaan lahan baru di daerah sempadan Sungai Landai. Koordinat lokasi diambil bersama-sama dengan masyarakat di lokasi yang mereka laporkan. 9
·
Penjelasan dari pihak WKS terkait disampaikan oleh : o Bp. Kurniawan Gotama o Bp. Slamet Irianto o Bp. Rominov Daniyeus o Bp. Kris Budi Wahono
· Lokasi I Titik Koordinat : X : 0241612; Y : 9850157 Kondisi Obyek : Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, nama sungai untuk lokasi pertama telah dipastikan adalah Sungai Mangupeh bukan Sungai Landai. Hal ini merupakan bukaan lahan dimana akasia yang baru ditanam sampai ke bibir sungai (hal ini sudah dijelaskan oleh pihak WKS dibawah.)
Arah Utara, Depan : Sungai Mangupeh, Kanan : tanaman sawit, Kiri : Areal ditanami akasia
Arah Timur, tanaman sawit dan Sungai Mangupeh
Arah Selatan, tanaman akasia dan jalan
Arah Barat, tanaman akasia dan jalan
10
·
Penjelasan pihak WKS : o Dalam membuat Delmik di tahun 2006 dan RKU awal, WKS antara lain menggunakan peta rupa bumi (Lihat File Lampiran A). Di dalam peta, tidak tampak adanya sungai di area yang disebut oleh masyarakat. Kedua peta telah ditelaah oleh tim verifikasi. o Oleh karena itu dalam dokumen Delmik tahun 2006 dan RKU, di lokasi tersebut tidak teridentifikasi adanya sungai dalam tata ruang PT WKS. Lokasi tersebut telah diperuntukan sebagai tanaman pokok, bukan areal konservasi. o Tahun 2009, kondisi lapangan sudah menjadi lahan terbuka sebelum WKS masuk untuk melakukan kegiatan. Untuk mencegah erosi, WKS mempercepat penutupan lahan dengan melakukan penanaman dengan jenis HTI di lahan terbuka tersebut. o Ada Kebijakan WKS untuk melakukan rehabilitasi secara bertahap, dan sudah mengajukan “Proposal Rehabilitasi Sempadan Sungai Mangupeh“ sejak bulan September 2012 untuk dimasukan dalam target RKT 2013 dan akan dilanjutkan penyelesaiannya di RKT 2014. WKS sudah disiapkan bibitnya Jelutung, Jabon, Nangka, Durian, Kapur dan Pinang. Tujuan pemilihan jenis tersebut karena jenis pioneer, dapat dimanfaatkan sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan baik untuk konsevasi tanah dan untuk pakan satwa. WKS menyatakan bahwa program rehabilitasi tersebut bisa dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar dan WKS. o Sejak teridentifikasi adanya sungai di lokasi tersebut, WKS akan mengajukan revisi tata ruang, sejalan hasil penilaian High Conservation Value (HCV) / Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Catatan: Terkait dengan tanaman masyarakat (pada lokasi I dimana terdapat tanaman sawit) yang berada di sempadan sungai, WKS menyatakan harus ada komitmen bersama dengan masyarakat untuk kembali menjadikannya sebagai kawasan konservasi. WKS bersedia membicarakan lebih lanjut rencana tersebut dengan masyarakat.
· Lokasi II Titik Koordinat : X : 0241838; Y : 9848742 Kondisi Obyek : Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, nama sungai untuk lokasi kedua telah dipastikan adalah Sungai Mangupeh, bukan Sungai Landai. Dimana terdapat bukaan atau pembersihan lahan sampai ke tepi sungai. 11
Arah Utara, tunggul akasia, latar belakang belukar
Arah Timur, areal terbuka, bekas tanaman akasia
Arah Selatan, Kanan : latar belakang belukar, Kiri : areal terbuka bekas tebangan akasia
Arah Barat, depan sungai dan latar belakang belukar
·
Penjelasan pihak WKS: Penjelasan sama dengan Lokasi I, karena masih sempadan Sungai Mangupeh.
· Lokasi III Titik Koordinat : X : 0243573; Y : 9850213 Kondisi Objek : Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, nama sungai untuk lokasi ketiga telah diklarifikasi adalah Sungai Talang Pisang.
Arah Utara, depan : aliran air, Kanan dan kiri : areal terbuka bekas tebang akasia
Arah Timur, depan : jalan, Kanan : padi dan areal terbuka bekas tebangan akasia,
12
Kiri : areal terbuka bekas tebangan akasia
Arah Selatan Depan : aliran air, Kanan : areal terbuka bekas tebangan akasia, Kiri : padi dan areal terbuka bekas tebangan akasia ·
Arah Barat, areal terbuka bekas tebangan akasia
Penjelasan pihak WKS : Pada lokasi tersebut merupakan parit yang dibuat WKS untuk mengalirkan air ke Sungai Landai (sungai terdekat) di musim hujan yang letak posisinya ada di celah bukit. Catatan : Ø Menurut masyarakat lokasi tersebut adalah Sungai Talang Pisang. Ø WKS menyatakan lokasi tersebut adalah parit buatan. Satu dokumen pekerjaan pembangunan parit diserahkan oleh WKS. Dokumen tersebut tidak memuat rincian yang cukup untuk melakukan identifikasi lokasi (titik koordinat) yang diverifikasi sewaktu kunjungan lapangan. Karenanya, tidak terdapat informasi yang cukup pada saat penulisan laporan ini untuk menyimpulkan bahwa jalan air tersebut merupakan buatan manusia.
· Lokasi IV Titik Koordinat : X : 0243811; Y : 9850150 Kondisi Objek : Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, nama sungai untuk lokasi keempat adalah Sungai Talang Pisang.
13
Arah Utara, latar belakang belukar, ada tanaman sawit
Arah Timur, areal terbuka bekas tebangan akasia
Arah Selatan, depan : aliran air, kanan dan kiri : areal terbuka bekas tebangan akasia
Arah Barat, latar belakang : belukar dan areal terbuka bekas tebangan akasia
·
Penjelasan pihak WKS: Penjelasan sama dengan Lokasi III
C. Pelaksanaan Verifikasi tahap II dilakukan tanggal 13 Desember 2013, di hotel Novita, Jambi terkait, verifikasi kronologi penangkapan Petani yang bernama Karno Sitio. Verifikasi dilakukan Focus Group Discustion (FGD) dihadiri oleh pihak The Forest Trust, Greenpeace, Sinar Mas Forestry, PT. Wirakarya Sakti, Persatuan Petani Jambi, Pelapor dan wakil masyarakat.
· Penjelasan dari pihak WKS terkait disampaikan oleh : o Bp. Kurniawan Gotama o Bp. Slamet Irianto o Bp. Setiadi o Bp. Rominov Daniyeus Penjelasan dari WKS, nama yang bersangkutan adalah Kariono Sitio, dengan kronologi: ·
Januari 2013
14
o Kariono Sitio mendirikan bangunan pondok kerja di dalam areal, jalan 800 km 34 Distrik VIII PT. WKS, Tim perusahaan (Arif Lubis) memperingatkan dan memberikan pengertian bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi hutan. ·
Februari 2013 o Tim Perusahaan didampingi oleh petugas kepolisian kembali mendatangi lokasi perambahan untuk memberikan surat teguran / pelarangan perambahan di areal konservasi dan diterima langsung oleh Kariono Sitio akan tetapi dikoyak oleh yang bersangkutan. o Kariono Sitio tidak peduli dengan sosialisasi yang disampaikan oleh tim dan tetap melakukan perambahan dengan mendirikan pondok, membakar lahan dan menanam sawit.
·
Maret 2013 o Pada saat Tim perusahaan, Polhut Jambi, dan Polsek Tengah Ilir melakukan patroli bersama ke areal PT WKS Distrik VIII, Kariono Sitio sedang melakukan kegiatan di lokasi yang dirambah sehingga diamankan dan dibawa ke Polsek Tengah Ilir o Kejadian penangkapan pelaku perambahan areal konservasi tersebut pada saat itu langsung diproses di Polsek Tengah Ilir Kab. Tebo, dengan membuat laporan polisi No. LP/B/III/2013/Jambi/Res Tebo/Sektor Tengah Ilir. (Lampiran 2) o Kapolsek Tengah Ilir melakukan pembinaan terhadap Sdr. Kariono Sitio yang melakukan perambahan areal konservasi dan akhirnya tersangka membuat pernyataan di atas materai 6000, yang disaksikan oleh pihak kepolisian dan kehutanan. (Lampiran 3)
·
April 2013 o Kariono Sitio tidak konsekuen dengan pernyataannya dan terus melakukan perambahan, pembakaran, penanaman sawit, pisang, serta tanaman musiman lainnya serta melanjutkan pendirian pondok o
Tim perusahaan bersama personil Polsek Tengah Ilir memperingatkan kembali akan tetapi Kariono tidak mengindahkan. Kariono tetap pada prinsipnya mempertahankan dan mengerjakan lahan tersebut.
·
Agustus 2013 o Merasa pembinaannya tidak berhasil, Polsek Tengah Ilir melimpahkan berkas perkara kasus perambahan tersebut ke Polres Tebo.
·
01 Oktober 2013
15
·
o
Pemanggilan pelapor sdr Julianto dan saksi – saksi (Safrianto, Jefrijal, Arif Lubis) menghadap penyidik Polres Tebo guna BAP sebagai tindak lanjut kasus perambahan areal konservasi.
o
Pengecekan dan pengambilan data lapangan oleh tim Dishut (saksi ahli) dan Polres Tebo.
21 Oktober 2013 o Pemanggilan perambahan. o
pertama
dari
Polres
Tebo
kepada
tersangka
pelaku
Kariono Sitio memberikan keterangan kepada Polres Tebo bahwa lahan diperoleh dengan cara membeli dari Tambah, sedangkan Tambah mendapatkan lahan dari Sdr. Jais. Penyidik Polres memperingatkan kembali agar Kariono Sitio meninggalkan lokasi yang dirambah.
·
28 Oktober 2013 o Kariono Sitio tidak bersedia meninggalkan lokasi sehingga Polres Tebo melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka. o Kariono Sitio datang ke polres dengan membawa barang bukti alat yang dipakai untuk mengerjakan membuka. o Kariono Sitio Bin M. Sitio ditahan.
·
01 Nopember 2013 o Sosialisasi hasil kesepakatan untuk menghentikan ganguan operasional terhadap operasional perusahaan, antara PT Wirakarya Sakti dengan PPJ 5 Kabupaten kepada masyarakat anggota PPJ Kabupaten Tebo di lokasi sengketa dimana anggota PPJ Tebo melakukan pendudukan dan menanam padi dan karet. Sosialisasi ditolak oleh masyarakat.
·
12 Nopember 2013 o Rapat pembahasan penyelesaian konflik sosial PT Wirakarya Sakti dengan PPJ 5 Kabupaten di Rumah Makan Dapur Valentin di Jambi. Dalam rapat disampaikan oleh perwakilan masyarakat PPJ Kabupaten Tebo kepada perusahaan agar mencabut laporannya terkait dengan kasus Kariono Sitio. o Sebagai ganti atas pencabutan laporan, perusahaan meminta agar masyarakat PPJ Kabupaten Tebo tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan.
·
14 Nopember 2013
16
o
Pertemuan antara perusahaan, Bapak Muhajir, pengurus PPJ yang membantu dalam hal advokasi dengan perwakilan masyarakat PPJ Tebo di Base Camp Distrik VIII. o Perwakilan masyarakat menyanggupi untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak mengganggu kegiatan perusahaan baik pemanenan maupun penanaman. o Perusahaan bersama-sama perwakilan masyarakat dan advokasi PPJ Muhajir menghadap Polres Tebo untuk keperluan pembebasan Kariono Sitio. o Hasil koordinasi dengan Polres Tebo bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Kabupaten sehingga perlu koordinasi dengan kejaksaan. ·
29 Nopember 2013 o Penandatanganan perjanjian damai antara perusahaan dengan Kariono Sitio dan keluarganya. (Lampiran 4) o Kariono Sitio dan keluargannya membuat pernyataan bersedia meninggalkan lokasi perambahan. o PT. Wirakarya Sakti mencabut laporan polisi terhadap kasus perambahan Kariono Sitio.
D. Verifikasi terkait penolakan tim mediasi yang dilakukan oleh TFT Penjelasan Berdy (TFT), TFT tidak pernah melakukan proses mediasi untuk kasus lahan khususnya di Kabupaten Tebo. TFT melakukan proses fasilitasi untuk 5 Kabupaten yang tergabung dalam PPJ tidak hanya kabupaten Tebo untuk bisa berkomunikasi dengan WKS. Dan proses ini masih berjalan. Masyarakat desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, telah bergabung dengan PPJ Kabupaten Tebo dalam proses penyelesaian konflik lahan mereka dengan WKS. Dengan itu mereka telah menunjuk PPJ untuk mewakili mereka dalam proses negosiasi dan penyelesaian konflik lahan mereka. Penjelasan Enrizal (PPJ), proses penyelesaian konflik ini membutuhkan waktu. Untuk konflik lahan 5 kabupaten (termasuk Tebo) yang tergabung dalam PPJ harus sesuai proses bila tidak ada kesesuaian atau ketidakpuasan harus menyelesaikan dengan jalur yang tepat dan pihak yang tepat.
17
Lampiran 2
18
Lampiran 3/ Annex 3
19
Lampiran 4/ Annex 4
20
