LAPORAN VERIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN MORATORIUM APP DI PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA
TIM VERIFIKASI
OKTOBER 2014
1. Latar Belakang Pada tanggal 1 Februari 2013, APP, melalui Kebijakan Konservasi Hutannya (FCP), telah berkomitmen untuk menghentikan sementara konversi hutan alam di seluruh rantai pasoknya (moratorium hutan alam). Kegiatan pembangunan hutan tanaman baru hanya diperbolehkan pada area yang tidak berhutan yaitu area yang telah dinilai bukan merupakan area yang memiliki Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS) dan/atau Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV). PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (MSK) adalah salah satu pemasok APP yang berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan APP tersebut. Pada tanggal 29 September 2014 Jikalahari melalui perwakilannya bapak Made Ali mengirimkan email kepada APP bahwa mereka mengeluarkan laporan yang berjudul “Pelanggaran yang dirancang sebelum FCP APP diluncurkan”. Dua poin utama yang mereka laporkan tentang pelanggaran FCP yaitu: · Penggunaan1 unit alat berat (CAT EX-02) untuk pembuatan kanal dan jalan di area “community use” PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa (MSK) pada tanggal 26 – 29 Agustus 2014. Area ini termasuk dalam kawasan moratorium PT MSK. · Area “community use” tersebut berada di area tumpang tindih antara MSK dengan PT Setia Agro Lestari (SAL) dengan luas sekitar 2000 ha. Atas hal ini Jikalahari menyimpulkan bahwa area “community use” adalah modus bagi MSK, SMG/APP untuk dialihkan ke perkebunan sawit dan agar penebangan hutan alam dapat dilakukan dan merupakan proses yang telah dirancang jauh sebelum FCP APP diluncurkan. Kutipan dari laporan tersebut juga terdapat pada Siaran Pers Bersama (link http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Press-Release-16-sept_final.pdf) oleh kumpulan LSM (terdiri dari Forest Watch Indonesia, Jikalahari, Walhi Jambi, dan Wahana Bumi Hijau) per tanggal 17 September 2014 serta tulisan Mongabay per tanggal 21 September 2014 (link http://www.mongabay.co.id/2014/09/21/industri-kertas-lebih-sukamerusak-hutan-alam-daripada-menanam-pohon/).
2. Proses Verifikasi Sebelum laporan resmi dikirimkan oleh Jikalahari ke APP, APP melalui komite Grievance telah mengambil langkah – langkah verifikasi berdasarkan tulisan dari Siaran Pers Bersama dan Mongabay. Langkah – langkah tersebut adalah: · Komite grievance menghubungi MSK untuk meminta klarifikasi atas laporan tulisan dari siaran pers tersebut. · Pada tanggal 23 September 2014, MSK menghubungi personil JIKALAHARI yang berpartisipasi pada Ground Check IV pada tanggal 28 – 29 Agustus 2014 untuk mengklarifikasi perbedaan antara laporan grievance dengan hasil Ground Checking. · MSK melakukan observasi lapangan dan dokumen terkait. · MSK melaporkan hasil observasi kepada komite Grievance · Komite Grievance membentuk tim verifikasi. · Tim verifikasi melakukan observasi dan verifikasi.
A. Tim Verifikasi Tim verifikasi terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Alfredo Pane(MSK) Zulkifli (MSK) Juan Dharmadji (SMF) Ejondri (SMF) Jeffri N Halim (SMF) Hari Cahyono (TFT) Agung Wiyono (TFT)
B. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi dilaksanakan dari tanggal 24 September – 8 Oktober 2014.
C. Lokasi Verifikasi Verifikasi dilaksanakan di kantor MSK dan Parit Cahaya Bulan yang merupakan lokasi yang ditunjukkan pada laporan Jikalahari di area MSK serta lokasi lain yang mendukung verifikasi ini.
D. Metode Verifikasi Verifikasi dilaksanakan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dokumen, foto, hasil wawancara dan observasi lapangan: 1. Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen operasional dan legal, daftar lengkap dokumen dapat dilihat di lampiran. 2. Mengunjungi lokasi alat berat sesuai laporan Grievance Jikalahari dan laporan monitoring alat MSK, melaksanakan observasi lapangan dan mengambil foto-foto. 3. Melaksanakan wawancara dengan para pihak terkait. 4. Penyusunan rekomendasi merujuk pada kesimpulan yang telah ditetapkan dan FCP APP.
3. Kesimpulan Hasil verifikasi yang menjadi dasar pembuatan kesimpulan-kesimpulan ini dipaparkan dalam bagian Lampiran dan File Lampiran dari laporan ini. Kesimpulan – kesimpulan berdasarkan kegiatan verifikasi dijelaskan di bawah ini: 1. Terhadap laporan yang menyatakan “…1 (satu) unit alat berat sedang bekerja membuat kanal dan jalan pada konsesi PT. MSK area community use MSK… Alat berat ini diduga milik perusahaan perkebunan PT Setia Agrindo Lestari (first resources group/Surya Dumai Grup)”; tim verifikasi menyimpulkan bahwa: a. Dari hasil verifikasi lapangan, ditemukan adanya galian parit di dalam areal alokasi Tanaman Kehidupan MSK yang bukan dilakukan oleh PT MSK.
b. c.
d. e.
f.
Dari hasil investigasi dengan staf MSK ditemukan bahwa alat berat tersebut bukan milik dan tidak disewa oleh MSK. Dari hasil investigasi di lapangan dan wawancara ditemukan bahwa alat tersebut disewa oleh masyarakat desa Teluk Kabung untuk kegiatan penggalian parit untuk rencana penanaman kebun kelapa hibrida masyarakat. Masyarakat desa Teluk Kabung mengklaim bahwa area tersebut adalah hak mereka. Berdasarkan diskusi MSK dengan Kepala Desa telah disepakati bahwa kegiatan penggalian dihentikan sampai proses resolusi konflik selesai. Dari temuan diatas disimpulkan bahwa SAL bukanlah yang menggali parit tersebut. Sebelum dan setelah penggalian kanal masuk ke dalam konsesi, MSK telah mengambil beberapa langkah pencegahan yaitu: 1. Memasang papan peringatan pada batas areal MSK. 2. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penggalian di dalam kawasan MSK. Hasil dari kegiatan ini adalah persetujuan dari masyarakat untuk menghentikan kegiatan penggalian parit sampai adanya resolusi. 3. Melaporkan kegiatan pembangunan kanal kepada Dinas Kehutanan terkait setelah penggalian kanal memasuki areal MSK. Walaupun MSK bukan yang melakukan penggalian kanal dan telah mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan, namun tim verifikasi berkesimpulan bahwa MSK lalai dengan tidak segera melaporkan kepada APP bahwa status konflik masyarakat di lokasinya telah meningkat sehingga beresiko dan kemudian berdampak terhadap penerapan FCP.
2. Terhadap laporan yang menyatakan “areal PT Setia Agrindo Lestari tumpang tindih dengan PT MSK lebih kurang 2.000 hektar, hal ini sesuai dengan alokasi areal “community use” seluas sekitar 2.000 ha“ dan “PT MSK, SMG/APP… bekerjasama dengan PT Setia Agrindo Lestari untuk menjadikan areal tersebut menjadi perkebunan sawit” dan “Areal “community use” adalah modus bagi PT MSK, SMG/APP untuk dialihkan ke perkebunan sawit dan penebangan hutan alam dapat dilakukan, padahal ini suatu proses yang telah dirancang jauh sebelum FCP APP diluncurkan”; tim verifikasi menyimpulkan bahwa: a. Berdasarkan peta konsesi kedua perusahaan ditemukan adanya tumpang tindih antara konsesi MSK & SAL di bagian sebelah Timur dalam konsesi MSK. b. SAL tidak mempunyai keterlibatan apapun dalam hal pembukaan kanal. c. SAL tidak memiliki hubungan apapun dengan MSK dan SMG/APP. d. SAL belum beroperasi di area yang tumpang tindih dengan MSK
4. Rekomendasi -
Memberikan surat peringatan kepada MSK, dan menegaskan kepada MSK prosedur pelaporan atas adanya resiko pelanggaran FCP. Meminta MSK mengambil langkah yang lebih intensif untuk mengamankan kawasan hutan:
o
-
Melakukan diskusi yang lebih intensif dengan masyarakat Teluk Kabung untuk tidak melakukan aktivitas apapun di dalam kawasan konsesi MSK sampai ada penyelesaian tuntas. o Berkoordinasi lebih baik dengan pemerintahan terkait untuk membantu mengamankan kawasan hutan sebelum tercapainya penyelesaian dengan masyarakat maupun pihak lainnya. o Menerapkan langkah-langkah untuk meminimalisasikan dampak dari kegiatan penggalian parit/kanal tersebut terhadap lansekap hutan alam di dalam area konsesi MSK sampai status hak guna/milik terhadap area tersebut mendapat penyelesaian yang jelas. Memberikan prioritas utama atas implementasi rencana kerja resolusi konflik MSK, seperti yang telah diidentikasi di peta konflik. MSK harus secepatnya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan status hukum dari lahan yang tumpang tindih dengan SAL, mengacu ke peraturan yang berlaku. Selama proses konflik lahan dengan desa Teluk Kabung dan status hukum area tumpang tidih dalam konsesi MSK belum final, MSK harus tetap mempertahankan komitmen FCP di dalam areal tersebut, termasuk memastikan tidak adanya pembukaan hutan alam maupun pembangunan infrastruktur baru di areal bergambut.
LAMPIRAN 1. HASIL VERIFIKASI
1. ·
·
·
·
·
·
·
Penggunaan alat berat untuk pembuatan kanal pada area community use MSK Pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan pemetaan konflik di wilayah konsesi MSK. Berdasarkan pemetaan konflik diketahui adanya klaim lahan oleh masyarakat desa Teluk Kabung yang didasarkan atas surat kepemilikan Tanah berupa SKT (surat keterangan tanah) serta kebun masyarakat yang sudah ada sebelum perusahaan beroperasi. Pada tanggal 21 Mei 2014, MSK melakukan patroli ke area perbatasan antara masyarakat dan perusahaan. Pada saat itu ditemukan kanal yang sudah digali sepanjang 700 Meter diluar area konsesi MSK (+/- 300 m diluar batas konsesi), penggalian tersebut mengarah ke dalam area konsesi MSK. Atas dasar penggalian tersebut, MSK membuat plang larangan masuk area konsesi MSK dengan nama “Dilarang Memasuki Kawasan Hutan Negara Areal Kerja IUPHHK – HA PT MSK”. (Lampiran 2. BA pemasangan papan pengumuman) Pembuatan parit ini dilaporkan oleh MSK ke Dinas Kehutanan Kabupaten Inhil pada tanggal 13 Juni 2014 yang menyampaikan bahwa terdapat penggalian parit liar oleh excavator dengan kode EX-02 di dalam kawasan MSK sepanjang 900m. (Lampiran 3. Laporan ke Dinas Kehutanan). MSK melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Teluk Kabung per tanggal 14 Juni 2014 dimana MSK meminta kepada masyarakat dan kepala desa Teluk Kabung untuk menghentikan penggalian pembuatan parit yang melewati batas konsesi MSK sebelum adanya penyelesaian klaim. Pertemuan ini dirangkum dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kepala desa dan perwakilan masyarakat Teluk Kabung. (Lampiran 4. Berita Acara Pertemuan) Berita Acara tersebut juga menginformasikan keinginan masyarakat terhadap MSK untuk dapat memberikan informasi legal batas konsesi MSK dan meminta Dinas terkait untuk turut serta membantu penyelesaian. Ground check di area moratorium MSK dilakukan APP bersama dengan TFT dan LSM (salah satunya dengan Jikalahari) pada tanggal 28 – 29 Agustus 2014. Baik MSK maupun Jikalahari tidak menyampaikan adanya penggalian parit/kanal di dalam area moratorium MSK kepada tim ground check moratorium ketika ground check dilaksanakan. Oleh karena itu tim ground check secara bersama-sama menyetujui dalam laporan ground check moratorium bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap moratorium oleh MSK. MSK melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan keberadaan parit tersebut pada tanggal 21 September 2014, diketahui bahwa parit tersebut sudah digali melewati tata batas areal konsesi MSK sejauh 3.1 Km. Areal ini adalah alokasi “Tanaman Kehidupan” seluas +/- 2.000 Ha pada tata ruang MSK, dipetakan sebagai areal konflik dengan masyarakat dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian konflik.
Berikut adalah foto parit yang digali:
· Di luar area konsesi MSK dan di samping area pembibitan kelapa hibrida masyarakat ditemukan Alat Berat dengan kode EX-02 yang disewa oleh kepala desa teluk Kabung untuk penggalian parit untuk pengembangan kebun kelapa hibrida. · Masyarakat Desa Teluk Kabung telah menyiapkan bibit kelapa hibrida untuk ditanam di areal sekitar kanal yang dibangun.
· Tepatnya, posisi alat berat EX-02 tersebut berada diluar konsesi MSK, di parit Cahaya Bulan (tepi Sungai Gaung). Pekerja/”helper” untuk alat berat bernama Bp. Hamsani yang ditemukan di lokasi memberikan keterangan bahwa alat tersebut sudah 1 bulan dalam kondisi rusak dan alat tersebut bukan milik MSK (lampiran 5. Surat Pernyataan). Berikut adalah peta hasil verifikasi lapangan:
· Tim verifikasi tidak menemukan adanya aliran kayu hasil pembukaan kanal ke MSK maupun ke SMG/APP. (Lampiran 6. Foto hasil pemeriksaan lapangan) · Pada tanggal 02 Oktober 2014, MSK bersama dengan dishut dan polhut melakukan pemeriksaan terhadap penggalian parit di dalam MSK. · Pada tanggal 04 Oktober 2014, berdasarkan hasil diskusi dengan MSK, Kades Teluk Kabung dan Camat Gaung menyatakan akan menghentikan kegiatan penggalian parit tersebut sampai ada informasi selanjutnya (Lampiran 7. Surat pernyataan kades Teluk Kabung).
2. Area tumpang tindih antara MSK dan SAL
· Berdasarkan Izin Lokasi yang dikeluarkan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 503/BP2MPD-IL/VIII/2012/05 dinyatakan bahwa terdapat overlap area antara SAL dengan MSK, namun dinyatakan
bahwa SAL harus mengajukan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan terlebih dahulu sebelum beroperasi. (Lampiran 8. Ijin Lokasi SAL dan Lampiran 9. Peta Overlap Area MSK – SAL) · Sampai saat ini SAL belum beroperasi di lokasi yang overlap dengan area MSK.
LAMPIRAN 2. BERITA ACARA PEMASANGAN PAPAN INFORMASI
LAMPIRAN 3. LAPORAN MSK KE DINAS KEHUTANAN KABUPATEN INHIL
LAMPIRAN 4. BERITA ACARA PERTEMUAN DENGAN KEPALA DESA DAN MASYARAKAT DESA TELUK KABUNG
LAMPIRAN 5. SURAT PERNYATAAN
LAMPIRAN 6. FOTO HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
LAMPIRAN 7. SURAT PERNYATAAN KADES TELUK KABUNG
LAMPIRAN 8. SURAT IJIN LOKASI PT SAL
LAMPIRAN 9. PETA OVERLAP AREA MSK – PT SAL
