fiNA STRATEGTS (RENSTRA) TAHUN 2011-2A1 5 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
DEil{GLI{HE}II,ITANPAJAT
DAX
qA$It,
Kalimantan Selatan 7061 1
t r
I I I I r I I I
t t I I
r
KATA PENGANTAR
Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 20L2 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Nomor 110 Tahun 2OL3 tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar maka Dinas
Pendapatan Kabupaten Banjar melakukan Revisi Rencana Stategik (Renstra) yang telah disusun sebelumnya.
Secara umum revisi Renstra Dinas Pendapatan telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar dengan menetapkan visi
'Terwujudnya Peningkatan Pendopatan Doerah yong Proporsionol don Akuntabel didukung oleh Su mber
Doyo Aporotur yq ng'Profesional"
Dengan adanya revisi Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar ini, dharapkan dapat
menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehingga mampu menjadi relevan dalam pelaksanaannya hingga akhir Tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan
tersebut patut kita syukuri dan tingkatkan, namun apabila mengalami kegagalan maka dijadikan pendorong bagi kita untuk dapat merealisasikannya. Demikian revisi Renstra ini disusun semoga bermanfaat bagi kita semua.
Martapura, 01 Desember 20L4 patan
Pembina Utama Muda NrP. 1965A72t 198602 1 001
I I
r
I I
T
RENsTRADIsPENDAKABUPATENBANJARTAHUN2011.2o15
DAFTAR ISI
XATA PENGANTAR..
Halaman ,
DAFTAR ISI
,,
DAFTAR TABEL.
til
BAB I.
BAB II.
BAB III.
BAB
lV.
BAB V.
VlSl, Mlsl, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGT DAN KEBIJAKAN 47 4.L. Visi dan Misi.......rrr--rrrre r,..,....................r..................... ............................. 47 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan.................................. 48 4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan.......................................................!..... S2 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI.
BAB
VII.
54
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
58
PENUTUP
60
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2OL5
DAFTAR BAGAN DAN TABEL
Bagan Z.L.L. SOTK Dinas Pendapatan Kabupaten
Tabel 2.2.L. Profil Sumber Daya
Banjar
9
Manusia
..............
L2
Pekerjaan Tabel 2.2.3. Aset/Modal pada Dinas Pendapatan........ Tabel 2.2.2. Komposisi Pegawai Sesuai Bidang
r
t2
t3
Tabel 2.3.L. Rekapitulasi Penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun
2AL0
27
Banjar Kabupaten Banjar
Tabel 2.3.2. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten
29
Tabel 2.3.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan
32
Tabel 2.4.L. l(entifikasi Lingkungan Strategik
.......
34
Tabel 2.4.2. Analisis Faktor lnternal dan Eksternal Format KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor
lnternal)
IFAS
(lnternal Factor Analysis
Summary).........
34
Tabel 2.4.3. Format KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal), EFAS (External Factor Analysis
Summary)............ Tabel 2.4.4. Asumsi Strategik Tabel 2.4.5. Matrik SWOT
..............
5.1.
35
........i...
35 36
Tabel 4.2.L. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tabel
..........
Pendapatan.........
51
Rencana Program, Kegiatan, lndikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
lndikatif Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
.,.......i....
6.1. lndikator Kinerja Dinas Pendapatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD...... Tabel 7.1. Sasaran, lndikator Sasaran, Program dan Kegiatan Serta Output
Tabel
57 59 61
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
l
BAB
I
PENDAHULUAN
L1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2AA4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah dalam
hal otonomi daerah dan keuangan daerah dimana daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengatur rurnah tangganya sendiri datam hal pemerintahan, pernberdayaan masyarakat dan pembangunan.
Salah satu bentuk ker.fasamanya yaitu dalam hal pengawasan pelaksanaan program kerja antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rencana yang
telah diprogramkan, diperlukan dukungan yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ($KFD} tentang indikasi penyirnpangafi-penyirnpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah
agar dapat terpantau sehingga prinsip-prinsip kepemerintahan (Good Governance) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilltas berjalan dengan baik.
Kinerja instansi pemerintah dapat diukur dengan melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintah telah menerbitkan lnstruksi Presiden N,ornor 07 Tahun 1999 Tenta,ng Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah sebagai
upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik
di pusat maupun daerah agar dapat
melaksanakan tugas pokok?an fungsinya secara efektif dan efisien.
Berdasarkan lnpres Nomor 07 Tahun 1999 Tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu pcrencanaan stratejik untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, sebagai implementasi ketentuan pasal 89 ayat
(U Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun
I I I
I I
Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dpkumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang diFusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan bersifat indikatif. RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
Memperhatikan hal tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar secara organisatoris
telah rnerumuskan Rencana Stratejik (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun }ALL-
2015. Renstra tersebut berfungsi sebagai salah satu upaya pengembangan paradigma pernbangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perurnusan manajenten stratejik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang
telah ditetapkan karena Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Berdasarken Undang-Undang Nsmer 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Pereneanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan,
dimana Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD} Kahupate,n .Baniar Tahun
lALt-zOtS yang telah tersusun, harus ditindak lanjuti dengan penyusunan
Rencana Strategis
(Renstra) bagi setiap Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD).
Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2ALL-2AL5 yang merupakan penjabaran vlsi, misi dan progrann BupatilWakil Bupati Banjar yang
terpilih pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Banjar. Berkaitan dengan hal tersebut
di atas, Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
sebagai
salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepata Daerah
dalam pgnyelenggaraan pemerintah
di
bidang pendgpatpn daerah tahun ?0U-?015
berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Penyusunan
ini melalui tahapan-tahapan yang
simultan dengan proses p"niurrn.n RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan {Musrenbang} sehingga indikator kinerjanya merupakan kesepakatan bersama antara Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dengan stakeholders.
Dalam hal ini Dinas Pendapatan mengemban misi Kabupaten Banjar yang kelima yaitu
memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pe{ayanan prima, misi ini dijabarkan kedalam program kegiatan Dinas Pendapatan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode
1
(satu) tahun. Didalam RenJa tersebut dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang sebagai acuan kerja. RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
I !-.l U.lnfuan Hukum
hlam
penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten BanjarTahun 1ALL-ZOL1
wnndaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : :"" undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2'
Undang-Undang Nomor
25 Tahun
2AO4 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Jo Perpu No. 03 Tahun 2005 Jo Undang-Undang Nemor 0B Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2AA4 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor A7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun Z00lt-2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
9.
I
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana perimbangan;
l0.Peraturan Pemerintah Nomor
06 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
I
ll.Peraturan Pemerintah Nomor gL Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Bqrdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri ofeh Wajib pajsk;
12.lnstruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah (AKtP);
13.Peraturan Menteri Dalam,Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
l5.Peraturan Menteri Daiam ftiegeri Nomor 54 Tahun
ZOLA
Tentang pelaksanaan peratuan
Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor As}/zUAlll/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pembangunan Daerah;
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
l6.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan wajib dan Urusan
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tlon*sr.Oa);
lT.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 201L tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun }ALL Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
lS.Feraturan Ds'erah lGbupaten Banjar Nomer06 Tahun
20ll Tentang Retribusi
.lasa Umum;
lg.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
20,Peraturan Daeralr l(abupaten Baniar Nsm.or 13 Tahun 2A72 T"eniang Perubahar'l Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun }ALlTentang RetribusiJasa Usaha;
2l.Peraturan Daerah Kabupalen Banjar Nomor 15 Tahun ZOLZ Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi d3n Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Parnorng Fraja Kabupaten Banjar;
Z}.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun z0tLTentang Pajak Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Baniar Nomor 06 Tahun 2AL4 hntang Revisi Perda Nomor 05
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun
2011- 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun }OLL Nomor 05).
1.3 Malrsud dan TuJuan
Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah
:
a. Memberikan arah bagi semua
personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan
prioritas-prioritas di bidang pendapatan daerah sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu zAtl-ZALS dapat tercapai.
b. Mempermudah pengendalian
kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan
di bidang
pendapatan daerafr baik secara internal maupun e*sternal.
c.
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pendapatan daerah.
d.
Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Banjar khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten BanJar dengan Renstra Dinas Pendapatan.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
e.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah dlsusun, agar mampu eksis
cian
unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat.
Sedangkan manfaat yang diliarapkan Pendapatan Kabupaten Banjar ini adalah
i,
dari penyusunan Rencana Strategls
Dinas
:
Untuk rnerencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk
pengelolaan keberhasilan, dimana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa
organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3,
Perencanaan Strategik rnemungkinkan organisasi
untuk memberikan kornitman
pada
aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4.
Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5.
Untuk memberikan pelayarian prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang p
erl u diselenggaraka n ha rus disesuai kan dengan kebutuha n masya ra kat.
5. Untuk meningkatkan
konnunikasi baik vertikal maupun hcrizontal antar unit kerja sehingga
mendorong proses pengambilan keputusan dalarn pencapaian tujuan organisasi.
Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah:
a.
Menjadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan Dinas Pendapatan dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
D. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas,
c.
Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan pada
d.
Merupakan target kualitatif Dinas Pendapatan sehingga pencapaian target dapat menjadi u
1,4
tahun 2ALL-2A15.
kuran keberhasilan atau kegagalan.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2011"-
2015 tela h disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut tsAB
I
: PENDAHULUAN; berisi Latar
:
Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika Penulisan. 3AB
II
:
GAMBARAN PELAYANAN SKPD; berisi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
berisi Kondisi
Umum Perencanaan Masa Kini dan Kondisi Yang Diinginkan BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN SASARAN, STRATEG
I DAN KEBIJAKAN;
berisi Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar, Tujuan, Strategi dan Kebijakan. BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
BAB II GAMBARAN PE1AYANAN DINAS PENDAPATAN
2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi pada Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun }OLZ tanggal
1.2
Daerah
Nopember 2012 Tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Baniar. Tugas Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan penerimaan Dana Perimbangan serta pernbukuan/pelaporan (Pasal 1 Perda Nomor 16 tahun ?.0t2l. Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
I
I
16 Tahun 2S12 yaitu
a.
sesuai pasal 1 Perda Nomor
:
Perumusan kebijakan teknis
di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan
yang
ditetapkan Bupati;
b.
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c.
I
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
;
d. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bida'ng penerimaan
Dana
Perimbangan;
e. f
.
Pembinaan, pelaksanaan", pengawasan dan pengendalian bidang pembukuan/pelaporan Pemberian pelayanan umurn bidang pendapatan;
g.
Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
i.
Pembinaan terhadap KelompokJabatan Fungsional.
Susunan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar terdiri dari
1.
Kepala Dinas Pendapatan
2.
Sekretariat terdiri atas
:
r
a.
Sub bagian Program;
b.
Sub bagian Keuangan;
l
c.
Sub bagian Urnum dan Kepegawaian
I
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
:
;
3. Bidang Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terdiri atas
4.
5.
:
a.
Seksi Pendataan dan Pelaporan PBB dan BpHTB;
b.
Seksi Penetapan dan Keberatan.PBB dan BPHTB;
c.
Seksi Penagihan dan Penyuluhan PBB dan BpHTB.
Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (pAD) terdiri atas
a.
Seksi Pendataan dan Pelaporan PAD;
b.
Seksi Penetapan dan Keberatan PAD;
c.
Seksi Penagihan dan Penyuluhan PAD.
:
Bidang Dana Perimbangan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas
a.
Seksi Dana Perirnbangan;
b.
Seksi Pembukuan;
c.
Seksi Pelaporan,
6. Unit Pelaksana
:
Teknis (UPT), sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun ZOL} tentang
Peruhahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun ilALltentang Pem,bentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar terdiri dari
-
UPT Wilayah l, UPT
:
meliputi Kecarnatan Kertak Hanyar dan Tatah Makmur,
wilayah Il, meliputi Kecamatan Gambut dan sungairabuk,
UPT Wilayah Ill, rneliputi Kecamatan Aluh-aluh dan Beruntung Baru, UPT Wilayah lV, UPT
meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Barat dan Martapura Timur,
wilayah v, meliputi Kecamatan Aranio dan Karang rntan,
UPT Wilpyqfu Vl, mefiputi Keeamatan Astambul, gataraman, Simpang Empat, relaga Bauntung dan Cintapuri,
-
UPT Wilayah
Vll, meliputi Kecamatan Pengaron, Sambung Makmur, Sungai pinang dan
Paramasan.
7.
Kelompok Fungsional
struktur organisasiflabatan dapat dilihat pada tabel berikut
kF,. fr.'
r
i
tr
r lr.
r $,
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
:
\
NdIFt!6
Irihl
'a * t: ?0|a I r) s tlgrl.. i t, i!'? *nrF-FUL
d
S= ET
,EfrET
,t .rn ': ',3 ::J
.il^ ; 1{_A:-'A r.!ft!!A :4.HL-.1
l.
:;
t1
T rt
q 4r. d'i
{* ;e $fi x
bqfi:
f{;*.Ei"
a g t5
ts
ro g, 5$, *r* 1 {l :.
""
I
gl {L
E
:triH
sa-iEtr'i ;*'4aa 'i" s 5.J 1 :iG4t:.i!,.t;'*:l+ 1-:AeL'J D" lY z1 .a. 11.
D"
{ { s. {{ u_
E
e
{ s{
!A '{3 a
t?
c
e s
{
L,
}{
4_
*
{}
s
E
*
{
:fi
d Ig
{r.
&.
;t
J
s t9 4 o 6
* s(
a{
E a a
'{ s Ia
4 4t
k .{
: h
E
I *t
e $ a I e f, o 5 o # {} 2 *, e B s. g
a ul
*4,
B
q6
E a r( o e* e il ,c ta s a :l ;, trl e {n x ,{ UJ
}( A
t t9
Ir
&
n e
(5
&
t
{u
{
ra
*{
4
t!
.J
A.
fi' d T s 6. g a i{
n
& d
d
E
t#
;
€ fr rd
*
€
r}1 Ot
i 5
tr'!
r(
:ra
td
s
3 r{
:(
*
!B
T ls + 4 5
t,
a &
*
,i
{!
*'im ,iQ
d
s+
6 fi 6
E
*iB
a .{
i-. I
aiq { *ts Efh *ig :! 't! { ttr
u a 6
i
4lF -i*
.g
a &
rG
Z,
z,s u,
{ d
g (, *
f;r1-
(3
*&
:t*#
EilfiH il ut
H
r,f;$ 6
ai
, s{ {
l.?
2 {(l{ <(
F
a
{n tb
*o
:}
& i6 il
4 g
a.
r.a
T
la.
E( f'a B
H EI$' $ z<|*i s a a!
z,
e ritl-' { r-i3 tSt= = =id
I
{F JA fr 6
*,
ds
iiE d T &lh i*
z.
;)X
xi' trli.
g c !,
tdt
{g
E
E
vi
z[J
€ trt
4 ra
q
l!.,
x* J
x
Ia
,f, EI
d
H
$ a s6 fi
E
e
td
e G ff t, g 3 Z
,n
fi
E $
&
J
{
TL
!S
tn dt
s d
d
a
{x
E
t C$
.f
d
t(! Uil ael br L
iE
q
Er {6
{
g itl
6r
tl e,
6e
e $H
fr
6
ih
*€
t{ 8 oo 4
*( :r f; s* $r <(# { &a
4
arl
oo 2c-
a sd 4. -a * t, 6A 4. I
r I5
*
!!
ilf 464 a{ Ufi
e.o
*q Eg E.
rl
3E *a
{{ tir
I
3
fi
E&
{3 {E
* dr
{
AE t s&i i. rg i fr -u 4* {!
*
![
I tI
1Z
r(
4n
5 B I if rt it
a
a
a.
L
a d (t a. r{
ir
z
i.J
a
{ia
t&.
ct d !o
6 t
.a
ET
dr
;i! lt
$
6
s
EX *
a g
4n0 rdD e
{,
r I !.l
F
6. iE
:a
x< { {s" *
ik
*
p
{a
il! F
e
x
*
fi !6 {t-
fE s2
i
\6
E q
3H 4
** g*
{ g
sft o { d
LJ
J
if; :) {ti
s,tu
;1
s;
Uraian tugas pokok masing-masing unit organisasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Uraian Tugas Banjar sesuai dengan peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2013 tentang Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut
1.
Kepala Dinas mempuiiYai tugas
:
:
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah sesuai dengan yang kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan
berlaku;
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memb'ina, mefigawasi
dan
penerimaan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang
PBB
dan BPHTB;
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasiona!, membina, mengawasi dan mengenda
li ka
n serta
nasi kan peta ksanaan kegiata n bida ng pen eri maa
n PAD;
-mengoordi
d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan perimbangan, mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang dana pembukuan dan PelaPoran;
I )
I
2.
e.
Mengelola kegiatan kesekretariatan;
f.
Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
g.
Membina kelompok Jabatan Fungsional;
h.
jawabnya. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung
Sekretaris mempunYaitugas
:
a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi
dan
penyajian mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan data;
b. Menyusun prograrn,' mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi
dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
c. Menyusun prCIgram, mengoordinasikan, membina, mengatur mengawasi
dan
mengevaiuasi peiaksanaan penyusunan rencana anggaran;
d. Menyusun program, membina, mengatur,
I
administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
e. Menyusun program, membina, mengatur,
I I I
mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
urusan ketatausahaan;
_ RENSTRA
DsiENDA KABUPAiiN BANJAR fAHUN iO T.ZOTS
f. Menyusun program, membina, mengatur, rnengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas
o
b.
organisasi dan ketata!aksanaan se:'ta pengelolaan administi'asi kepega',traian;dan h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
3. Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB
mempuntaitugas
:
a. Merencanakan, rnerrgatur dan mengawasi penataan organisasi,
ketatalaksanaan,
fasilitasi pendaftaran dan legalitas kegiatan PBB dan BPHTB;
b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan analisis dan pengolahan data
di
bidang penerimaan PBB rian BFHTB;
c.
Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penerimaan PBB dan BPHTB; dan
d.
Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
4. Bidang Penerimaan PAD mempunyai tugas
:
a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi
terselenggaranya pendataan, pendaftaran,
penetapan dan penagihan serta bimbingan teknis di bidang penerimaan pajak daerah;
b. Merencanakan, rnengatur dan
mengawasi terselenggaranya pendataan, pendaftaran,
penetapan dan penagihan serta bimbingan teknis di bidang penerimaan retribusi daerah;
D c.
Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan serta bimbingan teknis di bidang PAD lainnya;
d. 5.
Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Biciang Dana Perimbangan, Pembukuan cian Peiaporan mempunyai tugas
a.
:
Merencanakan, rnengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil pajak provinsi maupun pusat;
b. Merencanakan, mengatur dan
mengawasi terselenggaranya kegiatan pendataan dan
penetapan yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil pajak provinsi maupun pusat;
c.
Menghimpun dan mengumpulkan data realisasi pendapatan, yang bersumber dari bagi L----':! 5UtItl -. "---ber daya aiarn darr bagi hasii pajak provinsi maupun pusat serta PAD; dan ildsil
d.
Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
2.2 Sumber Daya pada Dinas Pendapatan 75 orang' yang pegawai Dinas pendapatan Kabupaten Banjar sampai saat ini berjumlah jenis pegawai ridak retap yang diklasifikasikan berdasarkan terdiri 47 orang pNS dan 2g orang berikut: golongan dan pendidikan sehagairnana tabel ?'?.]-
kelamin
Tabel 2.2.L
Profil Sumber DaYa Manusia Pendidikan
Golongan
Jenis
Jlh
Kelamin
PTT
L
21
P
7
Jumlah
28
I
ul
lv
6
16
5
48
19
1
27
35
6
75
6
D3
SD SLTP SLTA D2
lt
4
15
S2
21
7
48
1
15
5
27
1
36
12
75
D4
1
6
4
Jth s1
1
21
perbidang, maka dapat dilihat pada tabe! 2'2'2 sedangkan rnenurut komposisi pekerjaan
berikut: tabel 2.2.2 Sesuai Bidang Pekeriaan Pegawai Komposisi
Pqgawa!-
Jumlah < Eselonering tv ill II
Bagian
No Keoala Dinas
t
5
Seki.etariat Eid:rna Danrrrima:n PAD -ylvvr'4,' -..-'Elirl:snn Danarimaan PBB dan BPHTB r vr'-""-vlverrl,' n''arnn Dana Perimbangan dan Buklap
6
UPT
4
Stqf PNS
PTT
?
I
LL
L
L
3
i
1
5
t
3
3
5
1.
3
3
9
L
3
4
2
L7
28
13 1
Jumlah
4
25
pejabat eselonering pada Dinas Dari tabel 2.2.2 tersebut dapat diketahui bahwa 1 orang sekretaris, 3 pendapatan berjumlah 30 orang yang terdiri dari L orang kepala dinas, seksi, 7 orang kepala UPT serta 5 orang orang kepara bidang, 3 orang kasubbag, 9 orang kepara 7 orang PNS dan LZ ora'ng usaha upr" sedangkan staf pada sekretarlat berjtrmlah kasubbag tata
pada bidang prr, pada bidang penerimaan pAD berjumtah 3 orang pNS dan 5 orang Pfi, prr serta pada bidang dana 3 orang pNS dan g orang pBB penerimaan
dan BpHTB berjurnrah
perimbangan, pembukuan dan pelaporan berjumlah 4 orang
I I
I
PNS dan 2
orang PTT'
pelaksanaan tugas dan sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung : pendapatan Kabupaten Banjar dapat dirihat pada tabel z-2.3 berikut
fungsi Dinas
RENSTRA DISPENDA
KAB[inrrrrl
BANJAR TAHUN 2011-2015
Tabel 2.2,3 AsseUModal pada Dinas Pendapatan ..SPIESIFII(AStr
No
Narnaflenis Barang
1
Software (MAPATDA)
2
Sepeda
I
Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Mobil Mini Bus Mobil Mini Bus
9
Komputer
10
Printer
1L
$caanor
3
4 5
5 7
B
,.IU,MI$H
RANG..'
Merk Honda Honda
Satuan
Earang
Buah
L
Buah
1
Buah
1
MCBIWTN
Buah
1
Honda
Buah
L
Suzuki Smash
Buah
1
Toyota Kijang
Buah
1
SuzukiAPV Canon lP 1700
Rp
4,500,000
Rp Rp
9,500,000
3
Rp
L
l=lp
I 1
L2
Monitor/Display Toshi ba
Toshiba
13
Televisi
Toshiba
1
L4
Televisi
Toshiba
1
15
Kulkas
Toshiba
1
Rp Rp Rp Rp
16
Wireless
1
Rp
L7
Tape Compo
t8
Speaker Active
Komputer
PC
Polytron
1
Polytron Komputer On Line Mapatda
1
5
CD.RW Epson LQ-
291,656,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3
PC
Harga
Rp Rp
7,000,000 5,800,000 11,000,000 120,000,000 105,000,000 23,562,000
4,500,000 2,S0O,OO0
1,500,000 2,500,000 5,000,000 2,000,000 3,OOO,OOO
2,500,000 2,000,000
Rp
28,750,000
Rp
2,1?a,aoa
2t
Printer
72
Komputer
7
23
LCD Proyektor
1
24
Gorden
1
25
Lemari
2
Rp Rp Rp Rp Rp
26
Karpet
L
Rp
7,876,000
27
Kursi Putar
10
Rp
4,500,000
Rp
5,000,000
2180
lndachi
7
r\ur 5r lvldildE,Er
)
29
Screen
3
30
Speaker Komp
3
31
Jaringan Komp
1
32
Kamera Digital
Nixon
L
33
Kamera Digital
Samsung
1
34
Handycam Sony
Sony
1
35
PABX (SentralTelepon)
Panasonic
1
36
Kamputer
37
Mesin TIK
/-6
t_r..-^:
f,r----^-
RENSTBA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
Rp Rp Rp Rp Rp
5,000,000 17,500,000 2,500,000 LL,74L,25O 3,500,000
990,000 1,200,000 29,800,000 3,475,000
2,539,000 9,800,000
L
Rp Rp Rp
L
Rp
2,000,000
4,875,4OO
772,540
JUMIAH
SPESIFIKASI BARANG
- i
nro
Namaflenis Barang
Merk/Type
Satuan
3g Notebook 39 . Kursi Kerja 4A i Kulkas 41
,
L4,900,000
1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1
Rp
14,925,000
!
Rp
11,500,000
1
Rp
11,500,000
Rp
14,925,000
Rp Rp
14,825,000
1
10 1
Kamera
1
42
KomputerlPC
43
Kelengkapan Komputer
44
Mesin Hitung
t t
45
Kelengkapan Kornputer
L
45
Notebook
L
47
Printer
1
48
Kelengkapan Komputer
L
49
Komputer
50
KomputerlPC
51
Sepeda Motor
52
Sepeda Motor
Suzuki
Thunder
Harga
Barang
3,900,000 1,600,000 3,500,000 19,000,000 1,800,000 750,000 1,400,000 15,900,000 2,000,000 3,300,000 14,900,000
4,978,300 L4,925,OOO
Suzuki
Shogun FL125RCD
Suzuki Smash
53
Sepeda Motor
54
Sepeda Motor
55
Sepeda Motor
1,
L
56
Sepeda Motor
57
Air Conitioner
58
Komputer/PC
59
Notebook
50
Mobil Mini Bus
6L
Sepeda Motor
62
Sepeda Motor
63
FK110SCD
Suzuki Smash rK110SCD
L4,925,040
L
Rp Rp
29,800,000
L
Rp
150,00CI,000
L
Rp
L3,992,000
Suzuki Shogun
1
Rp
13,992,000
Sepeda Motor
Suzuki Shogun
L
Rp
13,992,000
64
Sepeda Motor
Suzuki Shogun
L
Rp
L3,992,000
55
Sepeda Motor
L
Rp
13,992,000
66
Sepeda Motor
1
Rp
13,992,000
Toshiba Nissan/Livina
Mrr Suzuki Smash FKl1OSCD
Suzuki
Shogun Suzuki
Shogun
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
44,740,440
\
JUMI.AH
SPESIFIKASI BARANG
No
Namafienis Barang
Mefk/Type
Satuan
Harga
Barang
Rp Rp Rp
67
Mesin TIK
58
Kornputer
59
Notebook
70
Monitor Display
2
7L
Kelengkapan Komputer
1
72
Printer
6
73
Almari
L2
74
Filling Kabinet
5
75
Televisi
2
76
Meja Kerja
37
77
Kursi Kerja
27
Rp Rp Rp Rp Rp
78
Karpet
1
Rp
79
Kulkas
I
80
Air Conitioner
1
81
Gorden
1
82
Papan Visual Elektronik
1
83
Papan Nanra Kerjafiernpat Tinggal
1
84
Peralatan Jaringan Komputer
1
85
Generator
1
85
Mobil MPV
87
Sepeda Motor
88
Sepeda Motor
89
Sepeda Motor
90
1
5
PC
LL
Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
1,125,000
56,247,504 92,662,500
4,942,004 22,86?.,A00 27,7AO,AAO
5,904,000 7,150,000 4,@0,OO0
28,548,426 19,148,000 23,322,0A0 !,474,OOO
2,500,000 9,650,000
72,274,004 43,080,000 31,595,000
L
Rp Rp
149,847,000
L
Rp
14,056,000
1
Rp
14,056,000
L
Rp
14,066,000
Printer
!4
Rp
55,898,000
91
Monitor/Display
11
Rp
23,266,100
92
UPS/Stabilizer
8
93
Peralatan Jaringan Komputer
1
Rp Rp
$4
Air Conitioner
I
Rp
39,8,00,000
95
Televisi
1
Rp
10,640,000
95
Kulkas
L
Rp
2,100,000
97
Gorden
1
Rp
3,944,000
98
Mesin TIK
4
Rp
4,t93,2O0
99
Papan Visual Elektronik
1
76,670,044
100
Komputer
2
101
Notebook
Rp Rp Rp
S.uzuki
Shogun Suzuki
Shogun Suzuki
Shogun
PC
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
6
L9,745,4OO
25,325,000
9,375,000
11,805,000 42,60L,389
TUM.IAH
No
Nama/Jenis
Barang
i ruerk/rype
i Satuan
23
102
Meia Kerja
103
Kursi Kerja
104
Scanner
105
Komputer Mainframe
105
Kamera
LA7
Handycam
10 1
4,090,000
2,000,000
JVC 4 GB
t
Rp
L
Rp
251,750,000
L
Rp
12,158,000
1
Rp
12,168,000
L
Rp
12,168,000
L
Rp
12,168,000
1
Rp
8,000,000
L
Rp
8,500,000
LG 32U
L
Rp
4,900,000
Ac2 PK LG type s-18
L
Rp
5,775,OO4
JI
1
Rp
6,960,000
5
fip
'3.2,705,0@
1
Rp
43,500,000
L
Rp
L,525,000
1
Rp
3,500,000
1
Rp
3,500,000
7
Rp
7,504,535
2
Rp
10,000,000
Titan FW
Sepeda Motor
39,300,000
4,550,000
L
$uz.t*ki
109
9,814,655
Canon
Kijang lnnova
Mobil KePala Dinas PPKAD
Rp Rp Rp
Rp Rp
L
Toyota 108
Harga
Barang
4,500,000
110 SD Suzuki 110
Titan FW
Sepeda Motor
110 SD Suzuki 111
Titan FW
Sepeda Motor
110 SD Suzuki
LL?
Titan FW
Sepeda Motor
110 SD 113
Perlengkapan Kantor Toshiba 2
tL4
PK RAS.
Air Conitioner
185KPX-lD 115
Televisi
116
Air Conditioner
LL7
Air
1'18
Televisi
Conditioner
I i
I
PBB
11.9
Papan Data
tza
Mesin Penghancur Kertas
L21.
Mesin Hitung
L22
Mesin Penghancur Kertas
123
Komputer
L9-14
Sharp 32"
LB2i400M
I Ukuran
220
I .* x 120 Cross
Master Dynamic
PC
993
EV
Kozure JP-
822C Dell
lnspiron 620 MT
lntel Dual 124
t--1----_
Komputer
-
PC
ninsrnA DEpENDA
Core
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-201s
JUMIAH
SPESIFIKASI BARANG
No
t25
Namafienis Barang
MerklType
Satuan
L
Rp
9,925,000
3
Rp
29,260,000
L
Rp
1,850,000
1
Rp
2,500,000
1
Rp
4,900,000
1
Rp
L5,938,900
1
Rp
6,000,000
Pro Design
21
Rp
5,324,000
Rakuda
8
Rp
3,74O,OOO
1
Rp
3,200,000
2
Rp
3,500,000 L,800,000
Toshiba
Notebook/Laptop
Harga
Barang
Toshiba
/
t26
Note Book
tz7
Printer
128
Printer
L29
Almari
130
Lemari
131
AImari
L32
Meja Kerja U2 Biro
133
Kursi Kerja Staf
t34
Kamera
13s
Kulkas
135
Almari
1
L37
Kursi Jati
1
138
Mesin Penghancur Kertas
1
139
Almari
L4A
KomputerlPC
2
L4L
Printer Laser
1
\42
Printer lnkjet
2
143
Kamera
L
L44
Filling Kabinet
7
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
145
P.C. Unit
x.o
Rp
38,4LL,947
10
Rp
4,567,750 9,994,600
L
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
1635 & 1645
Canon MP 258 Canon MX 355 Emma Lemari
Dinding
B
Sony DSCW
320 LG GNV2I.2RLT
Rak Piring
1
5,171,000 2,3L0,000 4,L25,AAO
15,000,000 7,000,000 6,000,000 L4,850,000
t3,596,667
HP Compaq
Presario CQ3522D
L46
Printer
Canon PIXMA
MP287 L47
Kamera
L48
Meja Staf
Pro Design
4
\49
Meja Eselon lll
Pro Design
1
150
Kursi Kerja
151
Kursi Kerja Esselon lll
1
24 lndachi
152
Printer
1
153
Printer
L
154
KomputerlPC
2
155
Printer
2
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
Rp Rp Rp
3,575,000 1,140,000 2,3t9,4OO 1,020,000 2,000,000 2,500,000 9,000,000
4,600,000
f& 156 L57
'..llergg Kerangka Baliho
1
Rp
3,745,000
Peralatan Jeringan
L
Rp
19,875,000 38,500,000
Kornputer/lnternet
160
Mesin Hitung
1
Rp Rp Rp Rp
161
Mesin Perforasi
L
Rp
51,500,000
I
Rp
48,495,238
L
Rp
27,540,238
2
Rp
3,490,476
2
Rp
22O,L90,476
1
Rp
55,541,388
3
RB
28,?35,7L4
L
Rp
20,995,238
5
fip
10,376,$90
5
Rp
55,476,L94
RB Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
23,750,000
158
Gorden
L
158
Gorden
L
159
A+at Angl(ut*n Barat
Sermotor
Micro Bus
Everest
IBM System 162
163
L64
KsffIputer Server
Komputer Server
Monitor (+keyboa rd+Mouse server)
x3650M4c2A IBM System x3250 M Rackmount Dell E Series E1713S
t
38,500,000
429,405,000 6,500,000
Line Matrix 165
Printer High Speed Cabinet
Printer Pr'intoaix P72L5 Canon
166
Printer Plotter
iPfl6s
5
color/AO L67
Printer Dot Matrix
Ep"son
LQ2Le0 APC UPS
168
UPS 3OOO VA
SUA3OOOR
MXL13U
t@
APC UPS UPS 3.1@ VA
BX1100Cl HP Pavilion
L70
Komputer
23-b0201 PC
All-in-one PC
L7t
Almari
t
L72
Almari
1
L73
Filling Kabinet
15
L74
Air Conditioner
3
L75
Computer
3
L76
Meja Kerja
7
L77
Kursi Kerja
7
L78
Mesin Penghancur Kertas
1
L79
Air Conditioner
1
PC
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
14,250,000 23,250,000 12,000,000
29,06a500 8,000,000 5,100,000 2,500,000 8,000,000
Namaflenis Barang
Merk/Type
Satuan
ilarga
Barang 1
Rp
11,550,000
Televisi
1
Rp
4,000,000
Alat Ukuran Manual
3
Rp
750,000
1
Rp
55,600,000
180
Televisi
181
L82 183
TUMI.AH
SPE$FITASI BARANG
No
LED
Toshiba
Mesin Antrian, Rak Server Close System
184
Mesin Scanner High Speed
L
Rp
16,500,000
185
Kunci Sensor Sidik Jari
1
Rp
4,000,000
185
Vacum Cleaner
L
Rp
1,500,000
L87
Baliho
I
Bp
111,925,000
188
Notebook
L
Rp
9,350,000
189
Printer
L
Rp
5,897,000
1
Rp
291590,000
190
Laser AII in
One
Peralatan Jaringan
Komputerflnternet
191
Dispenser
1
Rp
1,850,000
L92
Kulkas
1
Rp
1,900,000
193
Kamera
L
Rp
7,800,000
L94
Handycam
1
Rp
4,138,000
1
Rp
9,900,000
1
Rp
2,362,504
I
Rp
3,5OO,OOO
Rp
30,000,000
Garmin GPS
Montana
195
GPS
196
Mesin Penghancur Kertas
w7
Air
198
Notebook
1
199
Printer
1
200
Kulkas
1
20L
Lemari Arsip
7
242
LemariArsip
3
203
Lemari Arsip
L
204
Air Conditioner
1
Rp Rp Rp
205
Kornputer
7
Rp
2:46
L
Bp
24,750,999
207
Printsr Printer
31,500,000
208
UPS/Stabilizer
1
Rp Rp
249
Meja Komputer
7
Rp
7,875,004
zta
Pita Printonik
2
Rp
5,750,000
650 Standard Accesories
{onditisner
PC
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
L
Rp Rp Rp
5,000,000 3,500,000 17,500,000 12,000,000
4,250,000 4,000,000 52,500,000
9,100,000
JUM1AH
SPESIFIKASI BARANG
No
I
I
I
l I
Namafienis Barang
Merk/Type
satuan
Harga
Barang Rp
12,000,000 10,000,000
7
Rp Rp
28,000,000
Televisi
7
Rp
10,000,000
215
Papan Nama Dinas
1
Rp
10,000,000
2L5
Vacum Cleaner
2
Rp
3,200,000
2L7
Mesin Penghancur Kertas
2
9,000,000
2!8
Papan Visual Elektronik
1
2L8
Kornputer P€
Rp Rp Rp
105,785,000
220
Printer
MX397
L0
Rp
15,000,000
22L
Printer
3
Rp
6,000,000
MX477
222
Printer
2
Rp
6,000,000
zLt
Almari
2
212
Almari
L
2L3
Almari
2L4
Canon Canon 1350
Multifungsi S
32,000,000
APC BackUPS 11OO
vA/660W,
I
Line
223
UPS/Stabilizer
Interactive,
28,750,000
10
230 V, Single-
I
Phase, USB,
I
Tower Sanken 730
4
Toshiba N199 GHI
3
224
Dispenser
225
Kulkas
226
Lampu Hias
5
I
22t
Jam Dinding/Meja
10
228
Horden
I I I
229
Kamera (CCTV)
230
Handycam
231
I
1
I I
5,800,000
Rp Rp Rp Rp
6,000,000 2,200,000 1,250,000 12,000,000 5,500,000
1
Sound System
1
Rp
10,000,000
232
Mic Conference
1
Rp
30,000,000
233
Telepon
2
Rp
2,000,000
Panasonic KX-T7730X
I I
Rp
Rp Rp
CCTV
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
5
i
7,000,000
i
JUMIAH
SPESIFIKASI BARANG
No
Namafienis Barang
Merk/Type
Satuan
Harga
Barang
Sonic KXFT983
Thermal 234
Machine,A $, caller lD, Copier Function
Faximili
7,000,000
7.
Automatic Paper
Cutter
1
Rp Rp Rp Rp
2L,250,4O4
Port, HDMI, 22 lnch + Braket
L
Rp
2,850,000
Printronik
t
Rp
145,250,000
Minimalis
2
235
Soda
236
Kornputer
237
Printer
1
238
Air Conditioner (Standing Floor AC)
1
PC
16,000,000
6,000,000 2,500,000
TV LED Full HD USB
239
Televisi
240
Printer High Speed Printronik
24L
Printer lnkjet
Epson A4
2
Rp
3,800,000
242
Printer All in one Laser
Fuji Xerox
2
Rp
15,200,000
5
Rp
14,700,000
L
Rp
1,500,000
1
Rp
135,245,000
1
Rp
95,955,100
L
Rp
193,358,000
2
Rp
P72L5
UPS Line-
lnteractive, 6OOVA/3OO
243
UPS/Stabilizer
w,22AV Single Phase
Tower Nikon Coolpix 53500, 16.0
244
Kamera
MP, Optical Zoom 6x, Screen Size 3tt
245
Aplikasi MAPATDA
246
Program Aplikasi
247
Software
248 249
Website DPPKAD
WinSrvStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc WinSrvStd 2OLZ SNGL OLP NL UsrCal
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
10
33,724,004
SPESIFIKASI Bflr/ANG
No
Nama/enis Barang
Merffiype
JUMLAH Satuan
Barang
Harga
250
Aplikasi PBB Kantor Dispenda
1
Rp
25L
Gedung & Bangunan Dinas Pendapatan
1
Rp
L,O37 ,585,100
252
Konstru ksi/Pembelia n Gedung
L
Rp
149,245,8AA
t
Rp
9,889,000
Rp
278,659,000
Rp
400,000
134,800,000
Perencanaan Pengadaan 253
Konstru ksi/Pem belia n Ged
u
ng
Kantor 254
255
Jalan, lrigasi dan Jaringan Dinas Pendapatan Panduan kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi, Kolusi,
Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan
2
Masyarakat Panduan Menteri Keuangan dan
256
Dirjen Pajak Tentang Pajak
Rp
2,200,000
Pertambaha,n Nilai {PPN} 2OOg Peraturan Menteri Keuangan dan 257
Dirjen Pajak Tentang Pajak
1
Rp
2,200,000
258
Penghasilan (PPH) 2009 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Tentang Pajak Penghasilan {PPN} 2010 Peraturan Menteri Keuangan dan
1
Rp
1,500,000
Dirjen Pajak Tentang Pajak
1
Rp
1,500,000
!
Rp
144,000
L
Rp
53,000
1
Rp
40,500
2
Rp
230,000
259
260
Penghasilan (PPH) 2010 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. L3 Tahun 2006 dan Perubahannya No.59
Tahun 26L 262
2OO7
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri
No. lTTahun 2AO7 Standart Akuntansi Pemerintahan (sAP)
263
Pajak Daerah dan Retribusi
254
Permendagri No.21 Tahun
5
Rp
1,250,000
255
Undang-Undang Pengadaan Tanah
2
Rp
110,000
266
Perpres No. 54Tahun 2010
1
Rp
163,000
1
Rp
78,650
267
20Ll
Temukan Penyebabnya Temukan Jawabannya
258
Keppres No.54
L
Rp
135,850
259
Pajak Pertambahan Nilai
2
ftp
228,AAO
270
Teknik Penyusunan Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2
Rp
115,000
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
SPESIFII(ASI BARANG
No
27L 272
273 274
Namaflenis Barang
Merkfiype
JUMLAH Satuan
Menghitung Perhitungan dan Pqng-lsian SPT rnasa PPH 21 Pajak Bumi dan Bangunan
Barang 2
Rp
LT7,AOO
L
Rp
25,000
1
Rp
42,OOA
1
Rp
95,000 30,000
2
Rp Rp Rp Rp Rp
3
Rp
80,000
z
Rp
440,000
2
Rp
400,000
2
Rp
150,000
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah PP 54
2010 Pengadaan Barang dan
Jasa
275
Pajak Penghasilan
276
Menghitung Perhitungan
277
Faktur Pajak dan SPT Masa PPn
L
278
lndikator Kinerja Utama (l
2
279
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
280
28L 282 283
L SPT
1
K U)
Peraturan Pemerintah Tahun 20L0 tentang PNS Peraturan KPI Lemhaga Kehiiakan Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No.70 Perubahan Kedua atas Peraturan Pres No.54 Undang-undang Pokok Kepegawaian
FIarga
63,500 55,000 114,000 106,500
284
Konsolidasi Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perubahannya
L
Rp
130,000
285
Efektifitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Web
2
Rp
150,000
286
Hlrmp*nan,per UU Paiak dan Retribusi Daerah
5
287
Perpres No. 70 Tahun }ALz
288
UU tentang
z
Rp Rp
430,000
2
Rp
180,000
289
AparaturSipil Negara UU Tentang Otonomi Daerah
294
UU No.32 dan 33 Tahun,2014
1
29L
UU tentang Tipikor
t
292.
1
293
tentang PPN BM UU tentang Pajak Penghasilan/PPH
295
Buku Perpajakan
3
296
Permendagri No. 17 Tahun 2AA7
1
297
Pengelolaan Barang Milik Negara
L
298
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1
299
Pajak Bumi dan Bangunan Permendagri f{o.2 1 Tahun
L
3S0
301
302
UU
2O1
X.
Pengelolaan SDM Menguasai Perhitungan dan Penguasaan SPT masa PPh 7U26
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
t
1
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1
Rp
I
350,000
80,000 70,000 55,000 60,000 70,000 270,000 105,000
40,000 90,000 80,000 21O,OO0
95,000 85,000
No
JUMIAH
SPESIFIKASI BARANG
Nama/lenis Barang
Merkfiype
Satuan
Harga
Barang
303
Riset Sumber Daya Manusia
L
304
Teknik Penyusunan Perda
1
Rp Rp
80,000 80,000
2.3 Kineria Pelayanan Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan tugas pembantuan
di Bidang Pendapatan Daerah yang
meliputi pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pen.dapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD terdiri dari 4 bagian yaitu pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari 3 bagian yaitu bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan'dana alokasi khusus meliputi bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari 4 bagian yaitu pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari propinsi meliputi bantuan pilkada yang bersumber dari APBN.
Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan rnembawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan rnasyarakat akan pelayanan yang lebih baik
dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemarnpuan aparat daerah dalann upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerirnaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan
strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasikan kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dalam Pendapatan Asli Daerah {PAD} yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,'Laba BUMD dan Pendapatan lain-
lain daerah yang sah. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya rneningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
I
Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah
ini diperlukan kegiatan yang dapat
dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerala.
Sumber-surnber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain'lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jenis Pajak Daerah Kabupaten Banjar sesuai Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 antara lain
1.
Pajak Hotel
2.
Pajak Restoran
3.
Pajak Hiburan
4,
Paiak BeJdame
5.
Pajak Penerangan Jalan
6.
Pajak Mineral Bukan Logim dan Batuan
7.
Pajak Parkir
:
8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Jenis Retribusi Retribusi yaitu
a.
di Kabupaten Banjar sesuai Peraturan Daerah terbagi menjadi 3 Jenis
:
RetribusiJasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2011)
L.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.
Retribusi Pelayanan Kebersihan
3.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
4.
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5.
Retribusi Parkir diTepiJalan Umum
5.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
KTP dan
Akte Sipil
7. fietribusiPenggantian Biaya Cetak Peta
8.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
9.
Retribusi Pelayanan Terafl'era Ulang
10.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
ll.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
b. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2011)
1. Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
2. RetribusiTerminal 3.
Ret{ibusi Tenrpat Ktrusus Farkir
4.
Retribusi Tempat PenginapanfPesanggrahan/Villa
5. Retribusi Rumah Potong
Hewan
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
c.
7.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
8.
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
Retribusi Perijinan Tertentu (Perda No. I Tahun 20L1)
1, Retrib"usi lzin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi lzin Gangguan 3. Retribusi lzin Trayek
4.
Retribusi lzin Usaha Perikanan
Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Dinas Pendapatan tetap berkewajiban membina dan memonitor
perkembangan terhadap segala kegiatan di bidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan merupakan Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisrne pengawasan yaitu
a. Untuk pengelolaan
:
dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar,
b.
Pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilakanakan sepenuhnya oteh Dinas
Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Banjar (BankKalsel cabang Martapura).
c.
Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Banjar cq. Dinas Pendapatan (abupaten Banjar.
Untuk review penerimaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Banjar dari tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 2.3.t berikut :
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
u 6l ,t
E its
g el
r{
& 6t ,!i n
J
t o t\l
IJJ
zf
4
t- r-3 HA
FE
o 6 fJ d s: .qt IA (o:
(t 1r)
sai
t
c{
6i d)
q
(4
s)
!O
F
o
o ta, oi
6
-6 (o
6
t(0 ad ao
N
a
o (o tF. ci
o) d?
N
o (f)
oi N (4 ts (o
oi
st i/, 6
rdr
a
st lo
o o Gi 6 o d 0
@
o
@
or
5
N $ cO (o 6i o O)
o o q c!
@
ts ts F;
o
I
6
rt 6s rb
€t
$
fl i?, E'
(o
o oi o o o o
o o o r{, o o
o o q o o @
n tN
t
oi (.)
gr
c, () N
ta
* e
g
\ @
o la) !n
ci .tt
o
cO
(o
F'
ts
toi
o N
.q
oi
o rO o s
q
o l1) ('i
o
ri (l
*N
z
r-3
Hi
EE
e e ri .(h:
!i,
6. 't?
'q r,, c
\
;ra
6
,6a
I.r}
u
z3 I
f
l,!
ei ts |r,
6 6i lC
e,i ta)
o
o rl d 6
ci @
F
|.} $
(d f{ c'i E (o
6 !t ra,
g: 6! at
d 6 ao o @
Fr
ar
I.,
(f,
'tl,
o o o
()
o o (:
oi
q sN o
Ici
:: f.L c,
c, o o (o (o
() o .io q
{o
I g o q
6i t a,i
o
N
() ({) @
o
N
io N N
E q gl
o)
,
o
ri d N d) o)
o
N
d 6
rlt tE 6 6
lla CO
;.,:tr
,.,:.,
5, (! ral t! q
f
{o
& 6
6i
o
o o
soq
fr E, G 6 q
6 o
(",
6 .q
I6 r.,
(o (o
@
t F 6
Gi
rt
m
.o
$ @
o,
oi
o ts
fr
s. a t6 l'r ,Io
r)
.tt
a{
di d lo
r-
€
Gd
@ N @
o o o
o
c{
\ OJ
@
d o
q
{ CC;
N
s
o o o o, 0 fl
o,
I
N
o F o
ro
ci (,} oi
ra'
co
o o o o o d (o o .io
,i i0
fr al, s6
IA
o r.t
al
tt tc
(t,
q 6
o
Io
(')
o
o
soo Io o o
o o d (o
.i3 ,AI
!a aa &
@
ci @
rsl t* c! s
(,) @
d N
o o d (o (f,
(, o o o
o 6 (o fo
r
; o t) 6 o F
o N r)
(f)
6 d
f{ g @ o
o
oi N t".
6i ll
6i
ta 6
6e
Ar
Q
o 6
f{
o o o s
o,
o
c?
ci o 6 lf) llq
di la,
€
o 6 ci o o o q
,t: fl
€l A'
G a nl
c{
c ot
o oc
,1,
E
zul
{a. 1-
o o l\l 2 :,
r32
Y 4 E
Ha
gff
ut
zC)
i3 pr(* (,z 9= 12t-
e 6 6
c{
rr!i
o N
GI
di !O
fil .6 (a
ro
6 N c! o a "q {t)
e
dr
a
o (',
6 (>
I
C)
@
ci (t,
ts
&
o, N
c.i
N o oi
q o o (o (3
q
N
o € oi 6 N
Fo d
G}
9lo E
a\i
N 6 o 6
rA
o o o N
@.
F. (}
o o o @ 0 c{
o o o o F
.!
q
.o
fl
t N tra
a .{
oi N
G
N o
N o
!t
ts o (o
6 d o o
cd
(r)
6 (\ .!
+ o F o
if,,
ts
6
(j
G
o al
6 rq
q
o
|a
|: a a (o
@ @
64.
Cri
ci.
<
(o
!'-
9,
oi
o
I
E rl
N
{o
{
o N
t r-3
as
o 6 (q
.B
o o o
HE
at
q N fla}
o ci o !
a s,
F-
(, F
d)
r.c,
r-
N
cq
ut
I\
{
ul
arl
r o o
@
$ 6 d @ 6 .i
a o C) o o o ci o 6
,,8
t
6t g
!a (tt I ra
o
€ q
Ici
a! &.
o o ci o q
d to
o o
dt 6 6
to
o o o ci o (} ci o o
{ f{
o .f, o
r(}
o
a
o (o o
o o o o o o
8 r.:
6
r!
G
ci (:
a
6 C' 6
c.i
tq
c,
o 6 o 6
(o
o 6 q F N ln 6 6 r?
e
@
!lG
@
o o
6
fl
(>
ct co
o (a ci o
o (.i o (/, oi
\t 6
6
a. ut 9. g
N o
q N
o !q N i+ o
r, N
CI o,i
o 6 ci o 6
l\ r:. !t a
e
IA N. ff .6 6
(D
o o?
it
&
o o N
z
z
o a ti .i(t 6
r* (o a
€ c) 6
€
$
o
o F
N q 6
d
o 6 F
o @ $ di o .q (o
a.-
N (Y' 6
a ts ci @ @
Tff
E
lrl
:'6: ci ()
{'d
@
o o o d o o
oi 6 (Yt
,B
Icl
o o
o;
s
@
6 a(,
d G'
6 o ci 6 r
(: o o o
o 6
o o
ci
c'i
Ici
{D
la)
B 6 6i t E a 6
d o o (r, o a? s
6 Il,
E
g
;.ll
(u
o,
zIJI
to rn= -lt,
o-
oN tg
th J J
o
&
IJ
v,
Lll
ts
g.
o,
f
:t
.E
UI
(o
E
{
"i9-* NEO
-
6 !.: i, 6
*?,
E-
-t.
N
o l?
o
*o HFt
ssE < N
(.)
(o
t
c!
!o
Ea;'
ts a
fl(o q $ 6 (r, d o
o
@
q!
J
llZra
N
t
J
z
c',
ri' dN ]lt o E ri dt N ct 6 t
rO
c, q c{ ,\, N 6i C' ({ el
(D
E .;t
iio
d @ t ci 6 o di
N 6
ot
\t
(D
ci o) N N
(,
(}
o
@ ct)
|f)
o N
E o c{ nt
*
E E aa
{ N
N
\ c)
N c) N ci (t,
(o
@
o () o o o o 6, o @ < 6 6
o o o ci o o
o
(q (o
o
ci o
Gi
N ts 6 N
co co
N
Et
la G !i t! 6 d t N
d
lEC 6!
fl.=
6 !!t
-o loo -? 6-
d
6 o t\l
.go r! tl
z3
JIE
,Et
*E Hf;
s*
,tq, b (D
o o o o 6
rt o, co o t.' It o d t
{
o (3
o o
fl
6 6
sq
cO
F € N
* s ri
o 6 ri N oi
N (o
d
q ff
!E
,q irt
r:
ct ct rt
o o ci o o o o o $
o o c, o o N o
N
n o
oi d
@
q
(q o
rnOI'p
F. qr |a
o o o o o ci o o
c€
,*T
EJ lUf
ta
s
1E
6 Ga t
c{
CD
.EL
Et !
Em o
E
T o
z
:
g.
:E E.
E,
o
{e
ld
Z
{
J
o {( z,
I
I :< ut E Y tx
z
tlt, (] :igJ
z F (L
o
(
t=
o 2
e,
(L
tll
{
)
v
z
(rt
o' $ :l
(o
3 g)
El
2
e :=) fT F. z f Y (o = E 6 6 od V 5 L J
t'.. lrl
(
a z
2;::
o u
EI
r(.:,.,.
( (o
2',:r'', III o.
:
I E
T
:E
rL
E
ltt
[L
rt
z o 0a e Z o @ &
E
B.
6
z o z o !( l
z
(f
g
I
t
o-
j<(i
tt tEI
:)
1A
Eep
Ph
qt
.=tE
4.3
o-r! -YcL =F E6 mC)
frfi
BR
J
ui
gHs
r ,l
L
z (9 z
'r 9.,,.,
4 ? a) z (L J Y E. q. IIJ IU F tr o IT Y e u :< !< a J .L o_ F ul 6 o,: o o o )ii z 2 (, 6 z u.t J a. L o fm dT z 1fr o_ 3 d I o :l e. :o Eg o I z f,F lF E u z Z f 6 za z F Z (( 6 z z oc tu fiq u, <(} ,H (I tt nc CI m o rl -l,> c d) o dI d) t .t a f\ c a 'n* (\ qo{ q arl q c c? at a! rlt t + t, (f rf ol
TL
uZ
r]
$t
(f)
({
5; q
(\{
aa,
N
c)
!i
3I E E
Zl
Berdasarkan tabel 2.3.1 tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan
pendapatan daerah Kabupaten Banjar mengalami kenaikan. Akan tetapi untuk pencapaian target pada tahun 2010 tidak dapat direalisasikan dikarenakan Sumbangan pihak ketiga (sp3; tidak lagi,mas,{d( dalflm .panedr$aan asli daeratr.
Sedangkan untuk melihat review pencapaian dari segi kinerja petayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar daritahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel z.3.zberikut
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BAHJAR TAHUN 2OI1.iOTS
:
sr{
o (3
o t\a
ri lf
$ rl {t}
or
o qf
o r.l C, FI F{
o FI
.\t
G1
F{ d'
FI
(\
€
t\I
o or
d N ftl
rtt
6 6
(\I Fl
o. $l
frl tn
${ utJ
o Fl
o
lttE l-
o c) l{
o o
F{
ro
c) o r{
ft1
o o r{
O'l
(n
oo'
N
rn Or TD
Fl
N
€ C)
or
o't
lf rf r:l
F{
IYT
m ln
so
cl
N
(o
tl
fit nl t{ rn 6 r{
it dz
o c,
o +
N
r(l
Fl
FI
r.l
s(\
a\l
(,
rn
r{
2e
(f,
o (f
(,
It FI
F{
F{
C'T
FI
C) (f,
$ N
r{
ro
t.t
rn
rt
c0
FI
o ()
o FI
FI
16
C'T
r.{ (n
an
ot t\| r-l FI
t\ !,1
t\ m
rn
FI
o ()
$ rf
Fl
ro
=3
f;E
$3 utI
EI
C,'l
€
f{ fl
rn
lJt
t\
H5
rcl
6
€ (tt N Ft
o (,
6
c) F{
a- El
3fi
+ qf o r{
f{
o o Fl o o
6 o
Fl
gr rn or
10
Fl Fl
oo'
Ft
a
()
E
a = a E,
L lr !d
v
ra
,t E
&
a
a\
o o
= t E
=
6=
vt
,
o lt
CL = (,
o o
q,
nl
e,
c
lg
tt .E t! (! CL
(E!E
tro =lE €o l{
GL
lEa
E
t'a
(EE
L'3 Og,,
i?fl
EE t< ity gs .88 EL(a 6H 8s 6- .=
r.rG EE
(l!o, ga-
8E
E* .=(E
N
rn
FE
Berdasarkan tabel2.3.2 di atas dapat diketahui bahwa ada tiga (31 indikator kinerja yang
menjadi acuan dalam penetapan RPJMD dan Renstra Dinas Pendapatan, yaitu
1.
:
Jumlah pajak dan retribusi daerah dengan satuan milyar
Pada tahun
2OOG
sarnpai ongan tahun
2O1O, ,s€cara realisasi
kinerja semua target yang
ditetapkan telah tercapai dengan angka rasio di atas 100. Perhitungannya adalah dengan menambahkan jumlah penerimaan pajak daerah dengan retribusi daerah selama kurun waktu satu tahun.
2.
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD dengan satuan persen {%}
Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, secara realisasi kinerja semua target yang
ditetapkan telah tercapai dengan angka rasio di atas 100. Rasip PAD terhadap tptal penerimaan APBD rnerupakan perhitungan dengEn cara menjumlah
seluruh penerimaan PAD (pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain eRO yang sah) selama kurun waktu satu tahun dibagi dengan seluruh APBD selama kurun waktu satu tahun dikalikan dengan 100.
3.
Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut dengan satuan persen {%} Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, secara realisasi kinerja semua target yang
ditetapkan telah tercapai. Akan tetapi untuk realisasi tahun 2009 target yang ditetapkan tidak dapat direalisasikan dikarenakan Sumbangan Pihak ketiga {SP3) tidak lagi masuk dalarn penerimaan PAD. Disampaikan pula bahwa SKPD pemungut di Kabupaten Banjar sampai saat ini berjumlah 15 SKPD
yaitu
:
1) Dinas Kesehatan 2l BLUD RSUD Ratu Zalecha 3) Dinas Bina Marg, Orn Sumber Daya Air 4) Dinas Perumahan dan Permukiman 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 6) Badan Lingkungan Hidup 7l Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil S)
Oinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
9)
Dinas Pendapatan
10) Badan Kepegawaian Daerah 11) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu L2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 13) Dinas Kehutanan RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
14) Dinas Perikanan dan Relautan
15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Banjar, maka data yang dapat kami sampaikan hanya data tahun 2007-2010, sedangkan data tahun 2006 tidak dapat disajikan karena ketiadaan data. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.3.3 berikut
:
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.20T5
g
il i I
la
'r {
Q
t |f I arl
nt
,g
G!! 6= G,A
1.'
Or
frl ilt ur rt r€ r&t \f H
fl1 oo"
E
iE
TE
f, t tl
U
E
o 6
r
nl
o
El:
I
Ht' 6E
Et
d8 E
ao
E(,I do
6 a, N
N
Fa
t3
,
r! E
t
rrl (o ul
tn $l E ({ €
?
N
q o o
.Y'
et 1ll rt N
N
lt) rn (o
?
l\
(\I a\t q,
ol rn rl ln ni oo'
F.l
+ o
r.l) GI u'}
ro
o
F
(o N
Oi
o\
f4 fi
q
{\.l l/)
(l)
(l)
rJ'
ri o
+ o d o
ra dt g) o o d F (tt q)
o
q o gr qt
r{ N q t\
F
1".
o
o
d
(,r d
oo'
Ol
o l\ d d Or or
d
t\
N
qt
@
F
(t
F.
€
Or
H
(, 9l
rn N
o
F'
+ ct dl o
A.
o o C) o q F' o tn 4 N r..) -i 6 a.l
eq
rrol Fl
rl
a,i
(0
f*,1
rt
= 0c
=
a
z
+ d 6 N
t(n
o
G'
G
o o o 6 o o (r! o 'Ji a\ (o o; o o (o
u
r{
I6.o
.it\ a r{ Fi rn o (o ao $ (n (o rt) od lri ri trt rf {\ ot (o (o Ol d
ti6l
vi ci .+ N m
6
H
.\l
rf -; (l}
I
.i
N
H
rO
Fl
d
r.,l Fi
m (o
6
6i d
I
o o o o q 6 q ti qi N € 00 Ot 6 cO o: €o (D f.l
h
(r) d oi sf C') O! s 6 00 rt N ro ro rrl 6l j rD (; r. (\ d .i cri -i a{ a{ 6! (\ rO
E
t ,l! l: g n G E
d
o o o o o ln ln o o
u) N o (f, ct r; ci lrt lr' fo N o o 6 F o o 6 f,: N U; ct t) N !i c, N (n
o o o ci o o + iO
d)
n (n a d)
, I
d o .iN 4
c) o o ra o ,\ til\ di (\ * rO r€l o Fi N tl
o o cr
m
o r'l o tn
(t
u; rri
d rJ)
i\
t\ ln
d Ln lc| GO l\ ql rr lJi d ?.I (o (o ot rn m d di tl)
r\
F\ a{
(, (9
z
N
o o 66 o o o o 6 d di ri tF 6
r\
o o '/i N N
{{
E
N N
$
N
rr.t
d F d
d
d
r+
(n
\t
d
(t {Y) o o tlFl o r.ft (o (o o o o o 8 o o o q o crt cd d ?i ui ti ct ci (0 d) !f \t m o o o\ gl N o a rl' ro N c, ri No r.l (l) rfi a\, (n (f (o 6 F. (n t) rl rl + + ti .i ci
I
.i
o o (f o o o 6 s (\ d ci o; € a\t o (o an an + ui .i rl, (6
gl d
B GI
cO d
si F (, N F. f\r
N
r0
F.
(5 (, jo (f o oi ri d)
(o ro
ni
61
o o o o o r\ N 6l ({ lrl o f\ o 00 (o to il Fl d 6 o)
6
{
r..l
d
fri
d
m
d d
rD
:,i
]E
+ 6 N Fi dt rn rt d ao
or
ea
a\ F
(\ o o E) 6 tt'
dt $t
o) (\l (n (n
(
f' N
t*.
GT
ot (n N Fl
sl {^o N F ti U; o; f; t' |n u,l 6 h ct to U) r/) o l\ (n cl Fi r. r/i ral F t\ (h a\ t\l ..'l o F tt U; ci
St
o !n
I
r.o
z z
(\I
(\
F d 6 gr or (n CN
o gi o or
6
ut
t
o
c.
2
rb (o (o o; (\ c) ro d o d N o)
(n d q, 6; r0 o ln r/' ei a{ {n gr rl d u; d H
ln (] o 6 tt q Ln N d o m ci c, rf .i ..i N F ur (h t\o or |n F. 0q g) F (rt .iro jiO 6(n dd) ro cr s !r1 rl'! dt d rl o 91
6r
*f
1h
crt
TD
ci ..i N
o
EHE {rlze (\
{
ac
cdl(! o n a rt ro ar{ N N +
ar
o.
6
€ t\ dl 6l o m a9 () ri 6 (o r.l (\l l\ N d d ci o N H l\dl rJl N dt oi ('r r} o
(,
ct (l $l
zut
alt'
o o o o
€
s' r! u rt
€ o d N
qi I\ (o
!d ct dt ln 6 ol CO ol
00
6
(n ro
o 6
N
o! Ot r\ C) F 6 Or (t) F N ,\ In rl t\ rO (o rn o q (o ct d; (r) 6 d ct c, o ro r.ft ln rl (n ?\ o E} (n (h (rt Cr N rn d !t c) ci di (o F. CJ ci .i ril ut rJt ro 6 Fl N ln (r1 {n (\ F. I a (n d rl ci rct N 6l d (Y) (n d
E
F
()
s
6
qr g)
a,
(}'
a\ lJt t\ ro 6 o)
Fl
F{
t 3 a F I t. i trg: (i a. E nt
3
ln ts ri
o + + N 6 H
c, ro rl}
(rT
llD
N d
G
d
{
o o (l) tft d d
Fl
c!
E
,r9. 0l
dl tn
d;
(: o o o 6
o o o (5 ci ct ci o o (, o 6 o: ui t; (\ d
rt
('l
tlU) .i
l!
u IE
xo !rE
.g a
I o(! g (] ct!
.g bI
o o
(!
()l! x56, cr! c (E t! (!
TE
It E
o
G
e.
a Fl
6
3'
6
(o
a!
o g (E
&
ao
rE I
(9
z
"E
a !o
o a
o -o
s(u
E
o
cc, u c o
.g (t
!! tu a E tr o IE o -o ba 'tt G c ,= E o l! o = ba A. ru
r[
a-
t/! g
g E 5 G rl)
tg
6
c
g .s
t( (!
{1l o tE o i5 ra a. tr c E rg IE r! (9 o z z l! 6 lE g{g a .u, J s tt| 6 ba aa b4 h{ b{ = z z 4u Y z(, 'Ea .sq,c sc!, 'eo .Eq, .5o) e F F o F 5 o. o. L o- 6- a
G
u
o. .L
= (t
(f z z z zU zU sU 3u Us o- 4 co ca ca
o
!
c 6 G .g
:
E E E E E E r! E G .E n,
qa 'E r @ u @ e P ro Lo o e 6- o. UT
a- It-
Berdasarkan data tabel 2.3.3 tersebut dapat diketahui secara jelas berapa target yang
ditetapkan dan berapa capaian realisasinya. Untuk menghitung rasio antara anggaran dan realisasinya digunakan cara yaitu dengan membagi angka capaian realisasi pada tahun d,ibagi dengan a$ggaran tahun
2OO7
2ffi7 dikali XOO, begitu juga untuk tahun 2008 sampai dengan
2010.
Sedangkan untuk menghitung angka rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi digunakan rumus statistik pada program microsof excel yaitu
:
((FV/PV)^{Un}^m-1,
dimana
:
FV ad"alah
tahun akhir
PV adalah
tahun awal
n adalah iahun perhitungan
m adalah masa perhitungan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan Yang menjadi faktor
-
faktor kunci keberhasilan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
dapat dirumuskan sebagai berikut
a.
:
Situasi politik dan perekonomian negara dan daerah yang stabil dan kondusif.
b. Tersedianya kemampuan sumber daya aparatur yang beriman, profesional, berdisiplin dan bertanggung jawab.
c.
Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan..
d. Adanya koordinasi yang baik dengan unit kerja lain
sebagai pengelola pemungut pajak,
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta dengan pemerintah Frovinsi dan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang mendistribusikan dana perimbangan.
e.
Adanya dukungan dana
f.
Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
I
anggaran yang fleksibel dan realistis.
Untuk melihat kompleksitas permasalahan, berikut disajikan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancarnan serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang seBerti tabel .beri&ut :
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
Tabel 2.4.L ldentifi kasi Lingkungan Strategik
l.
INTERNAL
EKSTERNAT
KEKUATAN (STRENGTH}
PELUANG {OPPORTUNTnES}
Kornitmen kepala
Dispenda
Adanya dukungan dari Eksekutif dan
1.
dengan staf untuk bekerja efektif dan efisien
2.
Sarana
Legislatif Daerah boleh menetapkan jenis pajak
2.
dan
prasarana
dan retribusi daerah sesuai peraturan
serta
yang berlaku
anggaran sudah memadai KELEMAHAN (WEA|(NESS)
1.
TANTANGAN/ANCAMAN (TH REATS)
Belum adanya sanksi yang tegas
1.
Adanya objek pajak yang tidak taat pajak
terhadap pelanggar objek pajak
2.
Kemampuan aparatur belum
Z.
Wilayah Kabupaten Banjar terlalu luas
merata disemua lini
Tabel 2.4.2
Analisis Faktor lnternal dan Eksternal FORMAT KAFI {Kesimpulan Analisis Faktor Internal} IFAS {lnternal Factor Analysis Summary}
FAKTOR
No
-
FAKTOR INTERNAL
STRATEIIK
,2
1
BOBOT
RATING
SI(oR
3
4
5
IGSIMPULAN (PRTORTTAS
5
IGI(UATAfI.I {STffi t{6TH } L.
Komitmen kepala Dispenda dengan
50
2
100
2.
staf untuk bekerja efektif dan efisien Sarana dan prasarana serta anggaran
50
L
50
tegas
50
1
50
Kemampuan aparatur belum merata
50
2
100
sudah memadai
KE tE
1.
MAHAN (l'\rEAK
N E ES)
Belum adanya sanksi yang terhadap pelanggar objek pajak
2.
disemua lini
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
II
Tabel 2.4.3 FORMAT KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal) EFAS
No
FAKTOR
(External Factor Analysis Summary|
. FAKTOR
EKSTERNAT
KESIMPUIAN
BOBOT
RATING
SKOR
Z
3
4
5
5
1.
AN6 {OPPoRTU${ tTY} Adanya dukungan dari Eksekutif dan
50
L
50
il
2.
Legislatif Daerah boleh menetapkan jenis pajak
50
2
100
I
50
1
100
I
50
2
50
fi
STRATEJIK
L
(PRTORTTAS)
PEt-r,J
dan retribusi daerah sesuai peraturan yang berlaku
TANTANGAN {THREATS} L.
Adanya objek pajak yang tidak taat pajak
2.
Wilayah Kahupaten Banjar terlalu luas perumusan kebijakan
Tabel 2.4.4 Asumsi Stratejik
Asumsi Strategik 1
Keterkaiatan dengan
Urutan Pilihan Strateeik
Visi
Misi
Nilai2
(2+3+4)
2
3
4
5
4
4
4
\2
3
4
3
10
4
4
3
11
3
3
3
9
3
4
4
LL
3
3
4
10
4
4
4
t2
3
3
3
9
s0 1
2 3
4
Seluruh SKPD wajib mendukung dan siap mernbantu penir.€:katan penda patan daerah Merencanakan bentuk pajak dan retribusi baru guna peningkatan pendapatan daerah Meningkatkan pengetahuan dan kerjasama serta strategi guna peningkatan pendapatan Memanfaatkan sarana dan prasarana serta anggaran sesuai peruntukannya ST
1
2
3
Pembagian zona wilayah dengan pern bentukan UPT pendapatan
Objek pajak yang mangkir harus diberikan sanksi dan ditindak sesuai ketentuan Perencanaan dan realisasi anggaran dalam peningkata n pendapatan secara
proporsional 4
Pemanfaatan sarana dan prasarana semaksimal mungkin
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
i,,ru.,',,,,.:l',,.i-,
:
,; ril.'.,:..,'t,'a
1
2 3
4
Pemberlakua,n sanksi dan denda terhadap
obiek paiak f*ne rftafigk*r Pajak dan retribusiyang dibuat harus mencantumkan sanksi dan harus ditaati Peningkatan wawasan aparatur rnelalui bimtek, pelatihan, kursus maupuR-sosiatisasi Mengadakan tenaga kontrak yang kompeten
' t,,l ,t, i'. -,.r,.:.,..,,,
L
2
i-ij.
;:
-,:'-',.i:
Semua wajlb pajak harus ditekankan ffiembayar eajaft ilka mda*Wr &e.nakan sanksi sesuai aturan yang dilanggarnya Data harus transparansi dan disampaikan kepada wajib pajak melalui instansiyang rnenyentuh masyarakat
l:.::
-ij;';:::.I
,.
. l:,
t. I -
iii
4
11
3
3
4
10
4
4
4
t2
3
,:t.;.:,
jl.
.:1. .,1
: :, 1: :
.t
,t: i:i.
3 .i :.
r I t;:
,.,,: ,'i. r'., l). t; :t.l ,
":.' i,#ir
:
9
.t:'r.l'::ia.',r':-r:
i::,1.::,,1,,..,,:.11.. ,,
.',
l'
I
,.1.,,
:.t':.;,. ,i,' ,,:,,; .j-.: .... :,ll::,.... ,,'.'
l,i,'
,.-,',.:.' ',,t.. : -.:' . ...- '
4
kwsng rna$lprl dlrnptlvasl untuk meningkatka n kemampuannya dengan cara yang baik dan benar Mengadakan studi banding pelaksanaan prosram dinas pendapatan diwilavah lain
a
3
4
10
3
4
4
11
4
4
4
L2
3
3
3
9
RENSTRA DISPEilDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
.. ;.
,.,-
-
',:.' :. ...,'.,.'.'
Peealryai yang
3
raili:.1.,i4:,'a1i :.., ii,tlrlri.al
*iti'iii:
4
i :.iii r.. ir':,:,.r '.,11,,.,,,, i,',.:., ..-. ,..'.._ - .'. .:.:il:,:: rlit,::::': ..:r,r.ir: ..r :.i.:'
'.t; .'. ;t,.
3
3
sesuai aturan dan kemampuan daerah '.. ... . ..: ..''j:. ,
ffi
rffi
-l
G E 4 qgo
,..x TU
(E CL
E
CI
-o
o ([
bo
bo'=
(o-
Eq o-= Hg
(J
L
f lc -C ru ofit ur(lJ totr b0(utr
z E
tE (otE en
Irl J lfl
v tt
t&t
tt)
ta Lrl
z tJl
3
b:E ;EI
= ;E E
o .v
o= .(E FE i!
-Y J LbO =C
3t
EE g=
(0
bg *s i5h
z F Y ut
v 4
F (9
2 ul
*,
r{
E
(n
a
o I^
$ c .o
*EEEE€EfiEg E
g
fi H E t EE ;
g;EEEE
(\
E,
l.ll
Fl
c{
(9
J ut o.
;8fiEfr goi ts c o'
z
E
z3 F
E,
o o. o. o
5E I
rO
_9.-c .-q-o-3tu
tt
v
o.
Ef,EEEgEE*
g##3rgiE$=
EH.g-d= E-E o'E
-i= tEi5 5-7 ;EEEilE gE € sf 3 i # x as H F{
(\
(\
rn
g ;;s E8t E
tE'a
.L
(o horE gE tt (!cE
otr
.qr
s
E = .=
0 =E s
E8.E + € hg-E 6.EE€ tr s sllE E i F*r I; et = eE ; E+ E
*
H
g*
Egsfig;
l-
l&
-tEEr*sE€e > €^ E >= tE = (5
Er E
t,a
EI
tr
=f
sEEEgE Hs=t*ltEf
q*#'6 EI sH tri4 to tr g 5,9 \4 o}r,h E r-
X
T
0CCrso..,(
.ofih s'i H
9t
6fl
==(^L-
i^C FtU Lt-
!t
TN
E tr
.{l
{u
o-
O
6g FFEE
.-r
HS
# f;*gE jg rg ; E E
h
gE E FE E E s E F{
(En
E
t-sEEf*^inE EEEEEtrEE E s E E SI S e
g
(uc ro$ {g
g
Efi : EfiHH EE E==E;: Ht i E * g ;* g
tE
qB Nl/t
E
.-,
E
AE*EIFFEEE
=tr oo
tla O
g g
?$E .8 -.9
AE; H fr *=
hq
(\
5
E
E 8
=f;;
E= (U; Eto
F{
-=
E tn E (o
tE
Sz
7
)r'l g-c
o.
00
I-,
c
-* =s* I ESE E Fb. :. :
Frtnil
tu )a
-
Ei fi E EH E E EE E AEE fi ;E
ld
oo! go (E-o
E
E; =EEPE# i Eg ; E
E
Ei5fr;s2 *gETHf;E rE(E(J=E c* -l.ctJE
ru
E E 5 (J E aHH o-cL o o- $:E
?9S =JC \:,,
p5
r_
z--{(Uo li-v S S -v.95 E o tE-o '=
+t
'F CL ro 4, .;\Jiu= (O aE=u,
rt't u
E
.L FFlt\
Et =:
th
E B (E (o
EE=E
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 ldentiftkaS Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dlnas Pendapatan Kabupaten Baniar
Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun ?:ALZ tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nornor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dimasa depan dengan berbagai kondisi yang selalu mengalami perubahan, maka perlu mempersiapkan diri da{am rangka menuju keadaan yan-g lebih baik. Untuk mempersiapkan diri menuju keadaan yang lebih baik tersebut sebelumnya harus mempertegas dan rnemperjelas apa yang akan dicapai dimasa
depan selama kurun waktu
5 tahun (20L1 2015)
dengan memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta dibarengi dengan tindakan yang
terencana dengan berbagai simulasi, antisipasi untuk mewujudkan sesuatu yang di inginkan dalam Rencana Organisasi yang strategik yaitu visi, misi tujuan sasaran. Pendapatan daerah sebagairmana diatur dalanr Undang-Und*ng No. 17 tahun
tentang keuangan Negararpasal 16 ayat
3
2OO3
berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari
ketiga sumber pendapatan tersebut
yang paling memungkinkan untuk dioptimalisasikan adalah Pendapatan Asli Daerah, karena dua sumber penerima lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah
terdiri dari pajak {an retribusi daerah sedangkan belanja daerah dirinci rnenurut
organisasi, fungsi dan jenis belanja. Dala.rn rangka nnelakui
yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi nilai nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan
tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD rnenghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi
ini pada akhirnya akan
mengakibatkan tidak
optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
di
upayakan untuk efesien dan efektif serta proporsional. Hal
ini untuk
mengupayakan
terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Narnun demikian dengan r-temperhatikan gambaran um{.rrn serta data capaian prsgrarm
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang telah disajikan pada bab terdahulu terlihat bahwa langkah kerja Dinas Pendapatan untuk mewujudkan harapan di atas masih menemui beberapa isu permasalahan. Beberapa isu strategis yang sangat berkaitan dengan capaian kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah sebagai beriltut
L.
:
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah,
2. Terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya
secara
jujur dengan kondisi
sebenarnya,
3.
Adanya pembatasan jenis pajak dan retribusi yang boleh dipungut daerah,
4.
Penghapusan beberapa
5.
Hilangnya kegiatan SP3/Hibah,
jinis retribusi daerah,
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan,Fendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Visi Kabupaten Banjar adalah "Terwuiudnyo masyorakat Kabupilten Eanjur yong Sejohtero, Mandiri dan lslami"yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Sejahtera; sejahtera dimaksud adalah kesejahteraan rakyat yang mengadung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
2. Mandiri; mandiri yang dimaksud adalah kemampuan dan ketahanan masyarakat untuk memenuhi setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya.
3.
lslami; adalah bersifat keislaman (akhlak) untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat madani.
4.
Sejahtera; Mandiri dalam nuansa kehidupan islami, mengandung arti kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar yang terpenuhi kehidupan material dan spiritual dalam berbudaya serta
terwujudnya masyarakat madani " Negeri yang baik dan diarnpuni Tuhan" atau "Baldatun Thoyibatun Warabbun
G
hafuur".
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
Misl yang ingin dlcapai dalam penaruJudan visi Kabupaten Banjar adalah
1.
Memantapkan suasana kehidupan masyarakat yang madani,
2.
Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq mulia,
3'
Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi,
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan 5.
sumber daya alam yang berketanjutan,
Memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pelayanan prima.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebu! program dan arah kebijakan yang ditempuh oleh Kabupaten Banjar untuk lima tahun kedepan adalah
:
Misi Kesatu : Memantapkan suasana kehidipan yang madani. Arah kebijakan:
1.
Peningkatan nuansa beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bantuan
langsung sararia prasarana, kelernbagaan, kemasyarakatan dan kegiatan sosiat
keagamaan. 3. Pengembangan rasa cinta terhadap seni dan budaya daerah yang bernuansa agamis. 4. Meningkatkan upaya pembinaan keagamaan.
Misi kedua : Mernantapkan ftualitas sum.ber daya ,rnanusia yang berakhlaq rnulia.
Arah Kebijakan
:
L. Meningkatkan manajemen mutu lembaga pendidikan
secara merata.
2.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi.
3.
Memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
4.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
5.
Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepustakaan dan sarana prasarana perpustakaan.
6. Meningkatkan mutu
pelayanan serta informasi Pertambangan dan Energi oleh lembaga
pemerintah maupun non pemerintah.
7. Mengeptimafir€n upsyq Pertambangan dan energi
8.
masyar"akat.
Meningkatkan cakupan pelayanan bagi masyarakat miskin.
9. Mengoptimalkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya
kearah
Pertambangan dan energi rnandiri.
l0.Meningkatkan pencegahan, penanggulangan penyakit dan pengembangan lingkungan sehat.
ll.Meningkatkan pengawasan obat dan perbekalan pertambangan dan energi. RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2OT1.2OI5
l2.Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi dan administrasi Pertambangan dan Energi.
13.Meningkatkan promosi penyelenggaraan keluarga berencana/keluarga sejahtera. l4.Meningkat{
15.Mendorong peningkatan kegiatan olahraga andalan daerah serta peningkatan sarana dan prasarananya.
lS.Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
lT.Memperkuat rnemperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan kawasan budaya dan benda cagar budaya.
lS.Meningkatkan perlindungan, -mendukung upaya penghargaan dan hak atas kekayaan intelektual dan'hasil karya budaya lolral. L9.Koordinasi perencanaan peyelenggaraan pembangunan bidang sosial dan budaya. 20.Penyusunan perencanaan yang berkualitas.
Misi Ketiga : Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi. Arah kebijakan
:
L. Meningkatkan fasilitasi terhadap
pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.
2.
Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat.
3.
Mengembangkan sentra-sentra usaha mikro kecil dan menengah serta industri.
4.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan produk lokal.
5.
Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat.
6.
Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya ekonomi kreatif.
-7. Mengemba ngka pengelolaa n n energli ya ng" ra mah
8.
Meningkatkan ekonomi kerakyatan.
9.
Pembangunan pedesaan.
10. tVl"eninglsatlran kegiatan usnha
fi ngku ng.A n.
ekonomi prod uktif bagi Bereflrp.uan.
ll.Mengembangkan ekonomi lokal.
RENSTBA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
Misi Keempat: Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Arah kebijakan
1.
:
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
2". Menete kembaii dan mengernbengkefr hi.jtan temaii kota.
3.
Penanganan pengelolaan persampahan dengan menggunakan sistem sanitary landfill.
4. Peningkatan mutu air sesuai baku mutu lingkungan melalui penggunaan
teknologi
pengolahan air.
5.
Memantapkan pengelolaan hutan secara lestari dan mernbangun kehutanan yang melibatkan pem berdayaa n masya ra kat.
6.
Peningkatan pengawasan dan pengendalian masyarakat dan aparatur terhadap sumber daya
perairan kelautan.
7.
Mengembangkan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan.
Mlsl Kclima : M€ffientapkan peri'yelenpgf,if,Eir Beiiieriiitahafr yerig baiir dan f'eiayarian prima
1. Menjalin jejaring
2.
:
yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis Digital Government Services (DCS) pada semua sektor pemerintah daerah.
3.
Pemantapan otonomi desa.
4.
Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat,
5.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Struktur
organisasi yang efektif dan efisien.
7.
Masyarakat sadai" hukum.
8.
Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.
9.
Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.
l0.Penerapan l5O-9000 dalam pelayanan perijinan.
ll.Penerapan e-KTP, KK dan akta kelahiran. 12.Mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
l3.Mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
l4.Penerapan peraturan daera'h secara efektif. 15.Peningkatan status sosial melalui diklat dan penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan
manajemen usaha.
l6.Meningkatkan kuatitas SDM, keselahteraan dan peran aktif para pengabdi keseiahteraan sosial.
Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar sebagai salah satu unsur pelaksana daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mesukseskan pembangunan daerah terutama dalam pencapaian misi kelima, dengan arah kebijakan
:
-
Meningkatkan koord'inasi dan kerjasama dengan SKPD pemungut lainnya,
-
Melakukan koordinasi dengan pihak yang mendistribusikan dana bagi hasil pajak dan bukan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah,
pajak,
-
Fembinaan dan penluluhan terhadap wajib pajak, wajib retribusi daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya,
-
Melakukan pendataan dan pelaporan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat digali,
-
Melakukan pelaporan dan pembukuan terhadap penerimaan dari sektor dana perimbangan, Melakukan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan daerah.
3.3 TeJaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Henstra Kabupaten Banjar
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2OLA-2OL4 bahwa
Msi
Kementerian
Da{am Negeri Tahun ZQLA-20L4 adalah "Terwujudnyo sistem potitik Wrrg demokratio, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah keberdayaan masyarakot yang partisipotrf, dengan
yong profesional dalam wadah Negara Kesatuan
yang berkelaniuton,
didukung
serta
sumber daya aparatur
Republik lndonesia",
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya
:
L. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri d.emokratis;
2.
Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan urnum;
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
yang
-t
3.
Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
yang
desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah,
antar daerah dan antar kawasan,
serta kemandirian daerah dalarn pengelolaan pembangunan seca,ra berkelanjutan; 5.
Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Analisis Renstra K/L dan SKPD Propinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi sesuai dengan
urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wi,tayah a.dalah rrang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yag memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
Telaah rsncana tata ruang wilayah ditujukan untuk m'engidentifikasi implikasi rencaRa
struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksiting, maka SKPD dapat rnengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima
tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat mEnyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW
tersebut Penataan ruang Daera,h hertuiuan ,untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyarnan,
produktif, efektif, efesien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional
dan internasional
dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjar tersebut diatas, maka ditetapkan 13 (tiga belas) kehijakan sebagai berikut
:
1. Pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeirnbangkan
2.
usaha pembangunan;
Pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan;
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
3.
Pengembangan sektor pertanian yang
dapat
merangsang ke arah
berkembangnya
agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasih
4. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga
keseimbangan
ekosistern;
5.
Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regionat, nasional dan internasional;
6.
Pengembangan
kawasan perikanan budidaya
dan tangkap dalam
mewujudkan
terbentuknya kawasan minapolitan;
7.
Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komsditas unggulan;
8.
Pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik
melalui p"embukaan permukiman perdesaan baru d"anlala.u
p.engelol.a.an kawasan
peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan pertanian baru;
9.
Perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan pesisir;
l0.Peningkatan fungsi ka,wasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
ll.Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan rnemperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal;
l2.Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama; 13.Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu yang berwawasan lingkungan
Kajian lingkungan Hidup Strategis Yang selanjutnya disingkat K{-HS adalah rangkaia.n
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisifatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teriterasi dalam pernbangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS merupakan dokumen yang tidak terpisah dar dokumen RTRW. Untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar, sebagaimana tetah diuraikan dalam RTRW maka KLHS juga berorientasi pada pengelotaan wilayah yang mempertimbangkan lingkungan hidup. Pengelolaan disini rneliputi
sqi
pembiayaan dan pendanaan yang rnenunjang da{arm
pelaksanaan pernbangunan baik secara tangsung maupun tidak langsung melalui tahapan RTRW yang matang serta berpedornan pada KLHS.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
3.5 Penentuan lsu-lsu Strategls
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang
telah dilakukan sebelurnnya" ldentifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika bi
rokritas
da
pat dipertanggungjawa bkan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu,
perhatian kepada rnandat
dari
masyarakat
dan lingkungan eksternalnya
merupakan
perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
lsu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal
berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD d'i masa lima tahun mendatang. lsu-isu strategis perencanaan pembangunan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang perlu dan mendapat perhatian adalah
:
1. Sektor pendapatan daerah sebagai salah satu penunjang pembangunan daerah dari
pendanaan,
segi
.
2. Pendapatan daerah digunakan sebagai acuan belanja daerah untuk mernbiayai operasional
Sl$D se l(abupaten Banjar, 3. Pendataan
potensi pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan dan perundangan yang
berlaku dan terbaru,
4.
Pendataan dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan,
5.
Penyuluhan tentang paJak dan retribusi daerah kepada wa.flb paJak,
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama terhadap SKPD pemungut serta pihak yang mendistribusikan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak,
7.
Pen,lngkatan kapasitas,
disidin dan ke,rnampuan aparatur seefektif dan seefisien
agar berdaya guna dan berhasilguna demi menunjang profesionalitas dalam bekerja.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 201T.2015
rnungki,n
BAB IV vtst, Mtst, TUJUAN DAN SASARAN,
4.1 M$
STRATEGT DAN KEBTJAKAN
dan ilHsl
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu
tertentu. Visi bukan merupakan jargon atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namum tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.
Visi adalah merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi tersebut akan diarahkan dan apa yaflg henda* dieapai. Eerdasadtan hal tersebut di atas maka visi t*nas PendapatanKabupaten Bar{ar adalah
:
"Terwuiudnya Peningkatan Pendopston Daerah yong
Proporsional dan Akuntabel didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang Protesionol" Penjelasan darivisi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah
:
a. Peningkatan Fendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah,
b.,Proporsional adalah sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang dan berimbang dalam artian terjadinya kesesuaian antara ta,rget.dan realisasi pendapatan s€hingga rnadnpu untuk membiayai belanja daerah yang ditetapkan,
c. Akuntabel
dimaksudkan bahwa pendapatan daerah harus mampu mencapai sasaran baik
fisib keuangan maupun manfaat bagi kelancaran
pelaksanaan tugas umum pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan rnaslrarakat sesuai dengan ,prinsip-prinsip akuntansi dan ketentuan yang berlaku Serta dapat dipertanggungjawabkan,
d.
Kemampuan sumber daya, aparatur yang profesional dalam bekerja adalah pegawai yang mem,punyni moral yang bailq, rnempunyai wawasan yang luas, mampu mengatasi tantangan
dan mampu menangkap peluang, peka terhadap persoalan dan mempunyai rasa tanggung
jawab dengan tugas kedinasannya, disiplin terhadap peraturan, mempunyai loyalitas dan integritas pada organisasi, selalu rnengedepankan efisiensi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada rnasyarakat. Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah :.
1. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah dengan prioritas Pajak Daerah, daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
Retribusi
2. Meningkatkan sistem prosedur pemungutan PAD dan dana perimbangan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang lebih efektif. 4. Melakukan program pembinaan guna peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4.2
Tuiuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai
5 (lima) tahunan
yang merupakan penjabaran/irnplementasi dari pernyataan misi
Pendapatan Kabupaten Banjar. Dalam p.er€ncanaan
5
(lima) tahun mendatang
Dinas
harus
mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendapatan. Tujuannya antara lain
:
1. Meningkatkan
kapasitas sumber daya aparatur dengan dukungan sarana dan prasarana yang
efektif dan efisien, Tujuan pertama ini ber[aitan dengan misi keempat yaitu melakukan program pembinaan guna peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sasaran yag diharapkan mefiputi
a.
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar, dengan indikator sasaran
b.
:
Penyed,iaan Materai
Pembayaran telepon, listrik, air, internet dan TV berlangganan Jasa pengadministrasi keuangan (PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan dll) Jasa Sewa Tanaman Hias Kantor
Alat Tulis Kantor Ceta{
Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Surat kabar/majalah dan buku perundang-undangan Makan minum harian pegawai, rapat dan tamu Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Pendukung Administrasifl-eknis Perkantoran Lainnya
fulotivasi dan kineria aparatur meningkat, dengan indikator sasaran
-
Mobil Kepala Dinas Kendaraan Dinas/Operasiona
-
:
I
Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor
Mebeuler Tanah
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
:
F c.
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Rehab,il"itasi
Sedangl&rat Gadung Kantor
Disiplin aparatur meningkat, dengan indikator sasaran
d.
Pemeliharaan Gedung Kantor
:
Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kemampuan & kapasitas sumber daya aparatur meningkat, dengan indikator sasaran
-
:
Sosinlisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak dan Retribusi
Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-Undangan Terbaru
e. Laporan kinerja dan laporan keuangan tersusun sesuai ketentuan, dengan indikator ,sasafan;
2.
Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Keuangan Semester dan Tahunan
Meningkatkan pendapatan daerah yang proporsional dan akuntabel,
Tujuan kedua ini berkaitan dengan misi pertama, kedua dan ketiga yaitu mewujudkan peningkatan pendapatan daerah dengan prioritas pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah, meningkatkan sistem prosedur pemungutan PAD
dan dana perimbangan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang lebih efektif. Sasaran yang diharapkan
yaitu target peningkatan pendapatan daerah tercapai, dengan
indkatpr sasaran :
-
Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Raperda tentang *PgO Raperda tentang Perubahan APBD Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ApBD
Penerimaan Dana Perimbangan Sistem lnformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Bintek lmplementasi Paket Regulasitentang Pengeto{aan l(euangan Daerah
Manajemen AsetlBarang Daerah Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Penerimaan PAD Penerimaan PBB dan
BPFTTB
RENSTBA D|SPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
L
nil
Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nornor 16 Tahun
}atz
Tentang
perubahan Ketiga Atas peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, rnaka pada tahun
itu terjadi
pemisahan instansi Dinas Pendapatan
pengelotaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi Dinas Pendapatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Berdasarkan hal
di atas maka kegiatan pada Dinas Pendapatan terjadi
dengan dipindahkannya ke BPKAD yaitu
pengurangan
:
1.
Pengadaan MobilJabatan
2.
Pengadaan Tanah
3.
Penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi
4.
Penyusunan Raperda tentangAPBD
5.
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
G. penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
l.
Bintek lmplementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8.
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
9.
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
Berdasarkan tugas pokok
dan funsgi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
serta
keterkaitan dengan RpJMD dan IKU yang telah disusun, maka Dinas Pendapatan mempunyai satu tujuan yang utama yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang proporsional
dan akuntabet dengan sasaran meningkatkan pendapatan daerah secara proporsional dan akuntabel dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu
:
1.
peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah (dalam milyar)
2.
Persentase rasio PAD terhadap total penerimaan APBD (dalam %)
3.
Persentase tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut (dalam %)
Ketiga indikator tersebut disusun berdasarkan indikator kinerja Dinas Pendapatan yang
ditetapkan pada RpJMD Kabupaten Banjar berdasarkan hasil kesepakatan dengan stakeholders. Untuk melihat besaran target yang dtetapkan dan tujuan serta sasaran jangka menengah Dinas pendapatan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 4.2.L berikut
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
:
_=-!
t I
i
t I
t
i
t
z
i
F
r
o zlrl a
t
+,
= E
^h8
v,
Eg
2 _ o 2
?Cl
EQ cta tsro L!
z
,1
lU a .F
.-
FI
SE ollt
6)hr CL
g.i ca!
E
att !C' (!?
rI
o co
.L
s g
{v
tr
-t
z
E
:, at
o J UD
-g g
o &
E ta t,
2 o
z 3 -, l-
rEL Itu v
gL-
fE FE
(, 2
Fg Tt .y|u
s? o.€ co lg
EO 9o
L9
€.E atlE !cL
s; G.=
LP
oo vl
luTE +,
trE oo
ee
g
6 cY
ta
cL
o l! I
IE
+,
IE
$ E*= E€ s
E E
o
o
8.E 6g gt E.E E.o i3 'c
EE
c
c J c.!
slU
o c
o
o.
r! I
CL
.E
)
o0
E :, E
o (L *E
"!C,
c,E
lo
|!
.=E EE =H.
*
E
0 a,
o6, o.o
g.- E s
6ts =E
.= J
€E
L
.=E
l!
orq
*oo'E *-
t
J
lJc
iE l!
.L
i H* rA oot
E
fE
.=
c.E .g-g
*;
gEt + Es g e9s E
4.3 Strategl dan Kebfiakan tlinas Fendapatan
Strategi adalah cara atau langkah langkah yang berisikan kebijakan dan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan dilakukaan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2015 mendatang ada!ah dengan mengoptimalkan kekuatan internalyang sudah ada dan meminimatisir kelemahan internal. Dengan demikian strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1.
Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur,
2.
Feningkatan metivasi dan disiplin aparatur,
3.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti bimbingan teknis, diklat maupun pelatihan,
4.
Pemutakhir"an data wajib pajak pBB,
5.
Penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah,
6.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan sKpD pemungut,
7.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan PPATK dan Lembaga Bantuan Hukum,
8.
Meningkatkan kosrdinasi dan kerjasarna dengan pih,ak yang mendistribgsikan dana bagi hasit pajak dan bukan pajak,
9.
lr{tensifikasi dan Ekstensifi kasi sumber-sumber pendapatan daerah,
l0.Optimalisasi penerimaan pBB dan BpHTB,
ll.Rekonsiliasi terhadap penerimaan pendapatan daerah, serta l2.optimalisasi terhadap pengawasan wajib pajak secara berkala.
Kebijakan adalah arah/tind?kan yang akan diarnbil pleh SKPD dalam mencapai tujuan,
Kebijakan yang telah ditetaptan untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sumber sumber
yang sudah terdata serta pengelolaan keuangan daerah nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus mendukung terwujudnya visi
dan misi Kabupaten Banjar, oleh karenanya seluruh kebijakan baik mengenai pendapatan daerah maupun belanja diarahkan untuk mencapaivisi dan misi tersebut di atas.
Arah kebijakan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar riirumuskan daiam meneniukan program dan kegiaian acjaiah sebagai berikut
1.
Menyelenggarakan
yang
:
dan mengikutsertakan aparatur Dinas Pendapatan untuk mengikuti
diklat bimbingan teknis maupun pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi, 2. Mendorong terciptanya kondisi keterbukaan komunikasi yang cepat dan baik antara bawahan dengan atasan,
3'
Melakukan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan,
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
4. Melakukan kerjasama dengan Bank Kalselterkait pembayaran pajak daerah, 5. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum
terkait pengawasan pajak daerah
dan retribusi daerah,
6' 7'
Melakukan kerjasama dengan MU! tei"kait peningkatan pajak daei.ah dan retribusi daei.ah, Melakukan'kerjasama dengan media terkait program kegiatan Dinas pendapatan
Kabupaten
Banjar,
8.
Menyediakan fasilitas mobil pembayaran pBB keliling,
9.
'Menyediakan fasilitas pembayaran pajak online,
l0.Menyediakan fasilitas kantor pelayanan pembayaran pajak daerah terpadu,
ll.Melakukan kegiatan operasi sisir guna peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan {pBB), l2,Meningkatkan koordinasi dengan pihak yang mendistrihusikan dana bagi hasi! pajak
dan
bukan pajak.
13.Melakukan pengendalian pendapatan daerah melalui aplikasi online Mapatda, 14.Mengadakan evaluasi terhadap produk hukum yang ada,
ls.Melakukan eval'uasi dan akurasi data terhadap penerimaan pendapatan daer.ah, l6.Melakukan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BpHTB) Himpunan Ketetapan pajak dan pembayaran (DHKP).
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
serta Daftar
BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang harus dilakukan. Progi'am mei"upakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan
oleh instansi tertentu atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka peneapaian visi dan misi organisasi. Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar mempunyai 5 program yaitu
:
1.
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.
Pt'ogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.
Program peningkatan disiplin aparatur
4.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar terdiri dari 38 kegiatan yaitu
1.
Penyediaan iasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa administraSi keuangan
4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5,
Penyediaan alat tulis kantsr
6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
l0.Penyediaan makanan dan minuman 11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 2.
Penyed iaa n
p en
du ku ng
ad
m
i
nistrasi/tekn is perka ntora n
13.Pengadaan mobil jabatan 14.Pengadaan kendaraan dinas/operasional RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
:
lS.Pengadaan perlengkapan gedung kantor 16.Pengadaan peralatan gedung kantor
lT.Pengadaan mebeuler lS.Pengadaan tanah 19.Pemeliharaan RutinlBerkala Gedung Kantor 20.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
2l.Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 22. Rehabi l itasi SedanglBerat G edung Ka ntor
23.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 24.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2S.Bimbingan Teknis lmplernentasi Peraturan perundang-undangan 26.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2T.Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23.Penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Z9.Fenyusunan Raperda tentang APBD 30.Penyusunan Raperda tentang Perubahan ApBD 31. Penyusu nan Raperda tentang Pertanggu ngjawaban Pelaksanaa n APB D
32.Penyusunan Sistem lnformasi Keuangan Daerah 33.Penyusunan sistem lnformasi Pengelolaan Keuangan Daerah
34.Bintek lmplementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 35.Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 36" Reval uasi/Appraisal Aset/Ba rang Daerah
37. lntensifi kasi dan Ekstensifi kasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
3S.Optimalisasi Penerimaan PBB dan BpHTB
Sedangkan pada tahun 2AL3 sampai sekarang sejak terjadinya pemisahan DppKAD menjadi Dinas Pendapatan dan BPKAD, maka kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar hanya ada 28 kegiatan dari 38 kegiatan tersebut yaitu
i.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.
Penyediaan alat tulis kantor
6.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RENSTRA DISPENDA IGBUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
:
I
.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
l0.Penyediaan makanan dan minuman 1.t.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaa n pend ukung admi
nistrasi/teknis perkantoran
13.Pengadaan kendaraan dinasloperasional 14.Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15. Pengadaan
peralatan gedung kantor
16.Pengadaan mebeuler
lT.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ls.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional lg.Pemeliharaan Rutin/Berleala Perlengkapan Gedung Kantor 20.Rehabilitasi SedanglBerat Gedung Kantor
2l.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 22.Sosialisasi Peraturan Perundang-U ndangan 23. Bi m bi nga n Teknis lm plementasi Peratura n Perunda ng-U nda ngan
24.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 25.Penyusunan Sistem lnformasi Keuangan Daerah 27. I ntensifikasi da n Ekstensifi kasi Su mber-Su mber Penda patan Da era h
2S.Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
Outcome (hasil) ddri indikator kinerja program Dinas Pendapatan yaitu pendapatan daerah meningkat setiap tah,unnya, sedangkan output (keluaran) indikator kinerjanya yaitu memperoleh acuan dalam menyusun target APBD tahun selanjutnya. Secara lengkapnya untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang mengacu pada RPJMD dan IKU Dinas Pendapatan dapat
dilihat pada tabel 5.1 berikut
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
:
i
ttr $tE
t
8tt
nq-l dtd cqq
**s 8t
I
dq \q .1
Es
g f, a:
HE.
,s, t
1*s
'E' {
t
3*E
't'
,; n
2 d a
rt
ct
2
!I A
(
8
:Ec d
2 a
c'8
2 {. E
lrE taa
Iv at
o
3e
3F" v{<
rEl sEEE
rEsE
esEI
i,igl f
EEg
t r
=6 2' {
l.IT
G
IB
:-
E BI
!
J
c
t9
o c A
(
2 (,
2 ur E
ti [, It EI
if 4
{
ri .t ri 4
&
s
ry
5 I
fi
rB
Ir
!
E
iii iil [iE rig btt
c44
g$ {
t 3
t in XT
tr
${
$i gI
Eiii,
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD VANG MENGACU PADATU'UAN DAN SASARAN RPJMD
lndikator Kinerja Utama {lKU) Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar di dalam RPJMD yang
telah disusun termuat di dalam misi kelima yaitu "Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima" dengan program peningkatan dan pengemhangan Fengelolaan keuangan daerah,
Adapun IKU Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar ada 3 indikator yaitu
:
1. Jumlah pajak dan retribusi daerah (dalam milyar) Yaitu total Penerimaan Asli Daerah dari sektor pajak daerah (11 pajak) dan retribusi daerah (23 jenis retribusi) selama kurun waktu satu tahun.
2.
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD (dalam %)
Yaitu perbandingan antara penerimaan PAD dengan total penerimaan APBD selama kurun waictu satu tahun. Untuk tahun 2oL4 dan tahun zo15 terlacii penurunan target, hai tnt dikarenakan
-
:
Bagian laba atas penyertaan modal dari PD Baramarta berdasarkan audit pada tahun 2AL2
tentang penerimaan tahun 2013 sebesar Rp. 53.231.888.679, sedangkan pada tahun 2013 penerimaan untuk tahun 2OL4 mengalami penurunan menjadi Rp. 6.635.835.557, dan pada tahun 2015 diperkirakan masih sama,
-
Terjadi penurunan jumlah retribusi pada tahun 7AL4 dikarenakan retribusi penggatian rFh J--r.l.a----tl-.:---6.----..f-^-.-F:--:t J:-*1--.a h-t\!.--lr-.--=-.-r---t..!---.J----.t--.--.ultlycl ,\,lr udr'l Al(1d P(rud ullld5 l\ePsfiuuuunaii Oarl reilcdaa{Ai1 J*lrri UiCAirUtS€O€5aT iip.
300.000.000, yang berdampak pada penurunan penerimaan tahun 2015,
-
Dana perimbangan setiap tahun rnengalami kenaikan sehingga unsur pembaginya untuk APBD juga semakin besar,
3. Tingkat capaian kinerja rata-rata
SKPD pemungut {dalam %}
Yaitu capaian kinerja SKPD pemungut berdasarkan target yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasinya. Target yang ditetapkan berupa nominal angka perolehan dalam rupiah heoltlt itlcta rca!iqaqin*ra Darhihrrrrltrrrirra nlarnrrrn rvranirrmlah colrrrrrh ra:rlie:rri renrian
CIIDI\
pemungut dibagi dengan total target yang ditetapkan SKPD pemungut tersebut. Untuk saat ini SKPD pemungut berjurnlah 15
SKPD.
Untuk lebih jelasnya tentang lndikator Kinerja Utama (lKU) Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar berdasarkan kondisi kineria pada awal periode, target yang dltetapkan untuk 2011-2015
serta kondisi kinerja pada akhir periode yang diharapkan maka dapat dilihat pada tabel 5.1
berikut: RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011.2015
!(, (n
ln
c{
rt
r,l
nt
rn
G
6 ei rf
o
o o fl
ti { v,
tY)
tt!
(t
(n-
F{
tr F N
a d = G 2
z
o
z
3 3 l-
o f\l
ftl ln F or (n
o \r
r.at
o
c!
ro F rn
o ()
N
(}
N F{
o
ro
o)
c)
fn
$ r-l
C)
(n
o o rl
FI
a. !f
{= J
(, r.r?!
ln
st+l d tf!
ol Fl FI
9H
#z
lf
2
.t o
N
+ N
r-l
o ft
o o FI
(n
o rt'
l\(\
{o
(n o)
G +, o
ru
tn
I.
< o cr
2 ul ct
v,
(r'!
fft
s FI
2 6
or
_t
E
IIJ
z,
o F v v
'3a
&
,z
6
.gl
t-
{.,
o
u. E o N '!El J G
*,
F
o.
fitFt
EE o:
L.
(]H s.G (Utu a- .= trtr .ob tnE *,
lU
o.
F{
p0
o= ctr
E8 E,A
.sH (ulz GL(,
8s {-, to
|EOE
pg
-gt
=(U
&.
lEo
.=(! FOE
Fl
(\
(o
o.
BAB VI I PENUTUP I
i
I I
Demii
prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra binas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.
Dokumen Renstra Tahun 2OLL-2AL5 disusun sebagai dasar tolak ukur keberhasilan a^*.rafaa4a^ri^h
Cl/Dn
r,-h^
-lilr,---L-^
.l^l-*
L^^+..I.
l -^a---
Al.rrx*aLilil.-^
t/i^^ri-
ln-*q^^i
Pemerintah (l.AKlP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TLPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungja*iUrn (LKPJ) Bupati Banjar setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
Akhirnya kami berharap apa yang dituangkan dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan pembangunan
di
Kabupaten Banjar melalui pendapatan daerah dari sektor
n.enoelnlaan nFnerirnaan Paiak Rrrmi dan Ranorrnen IPBRI Rca Pprnlehan FIak Afas Tanah dan Bangunan {BPHTB), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan penerimaan Dana Perimbangan serta pembukuan/pelaporan. Sebagai tambahan kami lampirkan sasaran, indikator sasaran, program kegiatan dan
output yang ingin dicapai selarna kurun waktu 2011-2015 dalarn tabel T.l halaman herikut.
RENSTRA DISPENDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011-2015
Eclf;
EEE s
t
!Edt .=
TE €E
Eg E rE E tg g_
:
:
EE
*;*
I i
*g -sr EE ! Eg 3 E$ HE
i
i ;
EE
I
i i i
E.E
st
$a
HE
I
tI I t I
.cEgt (El!(E(FLLLL oo{t,lt, {E(!(o$ EE€? E E (!(Ut!l! 9U4U (E'EIE(E ecLo0. t!(o.!o EE'E! cccc
t
iF
I3
IF ]3 to
iF !ur
b E€ €55.. E.3 4E€
1In
6L0-0;?qL a.L
1z
-t* 3p 3P gt*
IE 1<
IE I< I?
IE
(!
[
(o
(E g-
E€ EE EE EE€ .ESF SF EE 3,8 S.E iEt EiE*
t6 lur IV 1z
I,
C.
crooo cloo.o. ooooaaot 4 € 6
EOE
tt II tti
C
EE E€ 6€ €68
flEfir.={i.=,=vE
E'= -S oo o6c 6c 6.s Es"ol,Eor,)1tB FLFUFDY?L
nE FE
s8 tuG
'8fr
J! oil c 6ro
e.9'i 6og .b6E,
EE'sE EEgET EA E; E.E 83. E1 EET 1E.E EB EE EE EE8
Fe,
c(E E' {E
f-g
EEg gP,a Ho=g :crcotrE
'atB.E
Saoc EESg PE.tE
EEEE ;s.sE EErgt 'g;-(!9 G.(EL c{=SE
E*gE EE:P gf"E9 bggct
cZoa. gdfr€
E€E€ CLY
!q(uoo
E E0 c
!o,==
S
c '=6|t6,1I o
S co
SE E.!a o=
S S E
&H
g Ei -$Efi}
E
HE *9 ;}
E
.=
B
r*
d
o^
E.B
'ir=
g=
5 H
t=
fi
g
g E5 Hg *: 'g.E =E f;t oq E C
tE 6E X* 6= Et Et ga E*
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR NOMOR 80 TAHUN 2O{4
TENTANG
:
REVtSt RENCANA STRATEGTK (RENSTRA) PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 20fi-2015 KEPALA, DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR,
Menimbang :
a. Rencana Strategik
Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar merupakan acuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun Qa11-2a15) berdasarkan visi, Misi dan RPJMD yang telah ditetapkan, dimana program dan kegiatan direncanakan sesuai batas kewenangan dan kemampuan SKPD;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a per"lu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar tentang Revisi Rencana Startegik Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2A11-2A15.
Mengingat .
1.
undang-undang Nomor zs rahun zaf4 tentang sistem Per6ncanaan Pembangunan Nasional (Lembarari Negara Republik lndonesia Tahun 2aa4 Nomor 1a4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421):
2.
undang-undang t*lomor az Tahun zaa4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20a4 Nomor 1zs, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua $r. undang-undang Nomor gz rdrhun zoo4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor sg, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 41ag; 3.
3a
undang-undang Nomor rahun zaa4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12
Tahun 2A11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5. Undang-undang Nomor
5*$;
6. Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
Nomor 54 Tahun z0fi Pemerintah Nomor 08 Peraturan tentang Pelaksanaan Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksana
Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200llllBanEda perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun2A12 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang Kabupaten Banjar Nomor Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
09
14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2414;
55 Tahun 2A13 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun ZAM tentang Revisi Perda Nornor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 05).
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERTAMA
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar tentang Revisi Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 201 1-2015.
KEDUA
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Nomor )oo( tentang Revisi Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
KETIGA
Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun ZAM.
KEEMPAT
Keputusan ini bellaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan pada
di Martapura mber 2014 NDAPATAN
YAHRIALLUDIN. S. Pernbina Utarna ll{uda NlP. 19650721 198601 1 001
KEPUTUSAN KEFALA DIHAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR NOMOR {10 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
KEPALA OINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR Menimbang
:4.
bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Fanjar;
Mengingat :
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar tentang lndikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten tsanjar yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukur kinerja atau akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan tlndang-Undang Darurat Nomor 3 Tatrun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran' Negara Republik lndonesia Nornor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 1820 );
2.
28
Tahun 1999 tentang Nomor Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negat"a Republik lndsnesia Nomor 3851); Undang-Undang
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negera Republik lndonesia Tahun 200"4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844\;
4.
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun
2A11
tentang Pembentukan Hukum Daerah; 6,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2O07 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di lingkungan lnstansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
PER/20IM.PAN l11ftA}g tentang Penyusunan lndikator Kinerja Utama;
Pedoman Umum
L Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor I Tahun
2008 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tak Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor I Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun zAfi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2A12 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2A11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2A11 Nomor 5).
MEMUTUSI(AN
:
Menetapkan KESATU
Menetapkan lndikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar sebagai berikut : Jumlah pajak dan retribusi daerah, Rasio pAD terhadap total penerimaan APBD' Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut.
1. Z. 3. KEDUA
Penetapan lndikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar pada evaluasi pencapaian kinerja.
KETIGA
Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Martapura : 16 Septernber 2013
PENDAPATAN N BANJAR,
YAHR Pernbina Tingkat I NlP. 19650721 198602 1 001
