TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA JALAN TERHADAP KESELAMATAN PENGGUNA MOBIL DI JALAN RAYA KOTA SURABAYA Fauzul Aliwarman1. Mas Anienda TF.2
ABSTRACT : Penelitian mengenai tanggungjawab hukum pengelolajalan terhadap keselamatan pengguna mobil di jalan raya Kota Surabaya merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Tujuannya untuk mengetahui dan menguraikan perspektif perlindungan hukum terhadap pengguna mobil yang mengalami
kecelakaan di jalan dan tanggungjawab hukum pengelola jalan terhadap keselamatan pengguna mobil di lalan Kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Surabaya melalui penelitian \ pustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penentuan sampel dilakukan secarapurposive. Responden terdiri dari 2 (dua) lembagapemerintahan tingkat NOta Surabaya sebagai nara sumber. Data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif nalitis.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tanggungjawab hukum kepolisian terhadap penanganan pengguna nobil yang mengalami kecelakaan di jalan raya Kota Surabaya dengan jalan melakukan proses penyidikan :>erkara sampai P21 secara profesional dalam waktu yang sudah ditentukan dan menghukum oknum polisi > ang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya memeriksa perkara kecelakaan lalu lintas dalam sidang
etik kepolisian. Upaya hukum perkara pidana yang dapat dilakukan pengguna mobil yang dirugikan akibat !\ celakaan lalu lintas di jalan raya Kota Surabaya dapat dikelompokkan dalam dua macani, melakukan jpaya hukum persidangan dan upaya hukum disiplin kepolisian.
Keywords : tanggung jawab, pengelola. keselamatan. mobil dan jalan. Correspondence : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
LATAR BELAKANG MASALAH
berjumlah 883 unit. Selanjutnya,diikuti mobil menjadi
Keberadaan infrastruktur jalan sangat
nomor dua kendaraan yang terlibat kecelakaan
@endukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya,
denganjumlah 231 unit, meningkat 34 % dibanding
sehingga fungsinya harus dipertahankan dan
tahun kemarin dengan jumlah 172 unit. (Surabaya
r.yaman bagi pengendara mobil. Tuntutan
Detikdotcom, 10 Januari2012). Pengelolajalan sebagai penyelenggara harus
remeliharaan dan jaminan keamanan berkendara -ecara optimal merupakan sebuah keniscayaan,
ikut bertanggungjawab terhadap kecelakaan yang
:ermasuk di Kota Surabaya.
terjadi dan tidak dapat serta merta lepas tangan
Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa
begitu saja. Apalagi pengelola jalan sebagai pihak
Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia
yang ditugasi menjaga kualitas dan kondisi fasilitas
v.dak luput dari permasalahan sosial. Salah satu
jalan raya. Mereka harus memastikan kualitas
rermasalahan yang dihadapi Kota Surabaya
struktur dan kondisi jalanan aman untuk dipakai
sebagai kota metropolitan adalah masalah
berkendara dan bebas dari faktorteknis yang dapat
\ selamatan pengendara di jalanan. Angka
menyebabkan kecelakaan.
.vecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Kota Surabaya rada tahun 2011 dinilai masih tinggi, bahkan lebih
Perlu kiranya, dilakukan survey dan penelitian
yang dapat memberikan gambaran yang lebih akurat
::nggi dibanding tahun kemarin. Data ini tentu -nenghkhawatirkan, apalagi jika pemerintah tidak -elakukan kebijakan yang dapat mengurangijumlah
guna memberikan masukan bagi pemangku
korbanjiwa yang melayangdi jalanan. Data humas Polrestabes Surabaya,
Surabaya.
-nenunjukkan motor menjadi penyumbang :erbanyak kendaraan yang terlibat kecelakaan.
PERUMUSAN MASALAH
Tsrcatat 1.320 motor terlibat kecelakaan selama
dapatlah dirumuskan permasalahan-pennasalahan
@ahun ini,meningkat49%dibandingtahun laluyang
tersebut sebagai berikut:
kebijakan dan lembaga terkait dalam menjamin keselama'an pengendara mobil di jalanan Kota
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka
31
PerspektifHukum, Vol. 10 No. 1 Mei2010:31 -40
1. Bagaimanatanggungjawab hukum kepolisian @ terhadap penanganan pengguna mobil yang
masyarakat, sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya
mengalami kecelakaan di jaian raya Kota
dapat dijaga kepentingannya. Wujud dari peran
Surabaya?
hukum yangdemikian, adalah dengan memberikan
2. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat
perlindungan hukum kepada anggota masyarakat
dilakukan pengguna mobil yang dirugikan akibat
yang kepentingannya terganggu. Apabila terjadi
kecelakaan lalu lintas dijalan raya?
persengketaan, maka hams diselesaikan menurut
hukum sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri.
TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang hendakdicapai dari penelitian ini adalah: 1. Menjelaskan tanggung jawab hukum pihak
Kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihakpengendara mobil merupakan hal yang sangat penting. Perlindungan tersebut muncul
kepolisian terhadap penanganan pengguna mobil
disebabkan adanya hubungan hukum antara pihak
yang mengalami kecelakaan di jalan raya Kota
pengendara dan pihak pemerintah. Apabila salah
Surabaya?
satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dan
2. Memberikan masukan bentuk upaya hukum
pihak lain merasa dirugikan sebagai akibatdari tidak
yang dapat dilakukan pengguna mobil yang
dipenuhinya hak yang semestinya diperolehnya,
dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas di jalan
kemudian melakukan gugatan. Gugatan pihakyang
raya?
dirugikan tersebut, sebenarnya merupakan upaya
untuk memperoleh haknya kembali. Jika hak itu tidak dapat diperolelinya kembali, maka ini dirasakan
KONTIBHSI PENELITIAN Keberadaan masyarakat pengguna maupun
telah mengganggu kepentingannya. Dalam
pengelolajalan di Kota Surabaya khususnyadalam
kaitannya dengan masalah ini, perlu dikemukakan
memperhatikan
pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan
pendapat Sudikno (1995: 4) bahwa gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak
masih kurang bahkan relatif rendah. Kondisi ini
dibiarkan berlangsung terus karena akan
akan berubah apabila masyarakat pengguna
mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat
maupun pengelola jalan swasta bersama-sama
yangada. Manusiasenantiasaakan selalu berusaha
dengan pemerintah kota ikut berperan dalam
agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang
menangani permasalahan lalu lintas yang terjadi di
karena keadaan yang demikian akan menciptakan
Kota Surabaya yang jumlahnya tiap tahun terus
suasana yang tertib, damai, kondusif dan aman
perlindungan
dan
meningkat. inilah yang kemudian menjadi entry
sehingga merupakan jaminan kelangsungan
point dalam penelitian ini.
hidupnya. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan
TINJAUAN PUSATAKA 1. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum
seperti keadaan semula (restutio in integrum).
Selanj utnya Sudikno (1984: 120) mengemukakan, bahwa dalam melindungi kepentingan masing-
Hukum tidak lain adalah perlindungan
masing, maka manusia di dalam masyarakat hams
kepentingan manusia yang berbentuk kaedah atau
mengingat, memperhitungkan, menjaga dan
norma. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau
menghonnati kepentingan manusia lainnya,jangan
kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan
sampai terjadi pertentangan atau konflik yang
normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang
merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam
dan normatif karena menentukan apa yang
melindungi kepentingannya sendiri atau dalam
seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh
melaksanakan haknya berbuat semaunya, sehingga
dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan
merugikan kepentingan manusia lain.
bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada
M. Hadjon (1987: 2) membedakan dua macam
kaedah-kaedah (Sudikno, 1995: 39). Keberadaan
perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum
hukum dalam masyarakat merupakan sarana untuk
yang bersifat preventif dan perlindungan hukum
menciptakan ketentraman dan ketertiban
yang bersifat represif. Bersifat preventif
32
FauzulA, MasAniendaTF, Tanggung Jawab..
dimaksudkan, bahwa hukum mampu mencegah
.patut dicela atau dipersalalikan kepadanya, maka
terjadinya sengketa. Dengan kata lain, tujuan dari
si pembuat tetap dapat dipidana. Pendirian konsep yang demikian dirumuskan dalam Pasal 41 dan hal
perlindungan adalah memberikan jaminan keamanan yang sebenarnyabagi para pihak. Fungsi
ini berbeda dengan doktrin tradisional yang
perlindungan ini dituangkan dalam bentuk
menyatakan bahwa error facti non nocet dan
pengaturan pencegahan, yang pada dasarnya
error iuris nocet.
merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek
METODE PENELITIAN
tindakan manusia termasuk risiko dan pengaturan
1. Sifat Penelitian Penelitian mengenai tanggungjawab hukum
prediktifterhadap bentuk penanggulangan terhadap risiko tersebut. Bersifat represif yakni berfungsi sebagai penanggulangan, fungsi ini dituangkan dalam bentuk penyelesaian atau pemulihan keadaan
sebagai akibat dari tindakan terdahulu para pihak.
pengelola jalan terhadap keselamatan pengguna mobil di jalan raya Kota Surabaya ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identif ikasi hukum dan efektivitas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data-data
2. Pertanggungjawaban Hukum
Bertolakdari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan bahwa asas tiada pemidanaan tanpakesalahan merupakan asas
yang
sangat
fundamental
dalam
mempertanggungjawabkan pembuat yang telah
penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang merupakan data primer atau disebut
juga penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum (yuridis). Untuk mendukung dan melengkapi data primer, juga dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder tentang permasalahan penelitian. Dengan demikian,
datayang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
melakukan tindak pidana. Walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan
Laporan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena hasil penelitian ini
kesalahan, namun dalam hal-hal tertentu konsep
gambaran secara sistematis, terperinci dan
juga
adanya
menyeluruh mengenai tanggungjawab hukum
pertanggungjawaban pengganti dalam Pasal 36. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan
pengelola jalan terhadap keselamatan pengguna mobil di jalan raya Kota Surabaya. Analitis karena untuk selanjutnya akan dilakukan analisis guna menjawab beberapa permasalahan yang telah
memberikan
kemungkinan
kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat
diharapkan mampu memberikan atau melukiskan
dirumuskan di atas.
pengecualiaan (ekseptional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.
2. Jenis Penelitian
Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang
adalah data primer dan data sekunder. Oleh karena
Data yang digunakan dalam penelitian ini
oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya,
itu, cara yang ditempuh dalam penelitian ini
hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia
dibedakan dua macam yaitu:
sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan
a. Penelitian kepustakaan {legal research)
terjadinya akibat itu atau apabila sekurangkurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak
Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka penelitian ini
menganut doktrin menanggung akibat secara murni,
lebih dititikberatkan pada penelitian lapangan, yang didukung atau diawali dengan penelitian
tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Dalam hal kesesatan {error) baik errorfacti maupun erro iuris konsep berpendirian bahwa pada
prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesesatan itu
kepustakaan (Soekanto, 1984: 52). b. Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan dibutuhkan guna mendukung validitas data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
33
PerspektifHukum, Vol. 10 No. 1 Mei2010:31 -40
1) Datapenelitian Data yang diperoleh dari penelitian lapangan
paling sedikit memiliki tingkat pendidikan pascasarjana sebanyak 0 orang dengan persentase
adalah data primer, yaitu data yang langsung
sebesar 0%.
diperoleh dari responden dan informan di lokasi
Pekerjaan Berdasarkan tabel dapat diketahui, bahwa
penelitian.
2) Lokasi penelitian Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Surabaya.
3) Teknik pengambilan sampel
responden yang paling banyak berasal dari kalangan swasta sebanyak 18 orang dengan persentase
sebesar 36% sedangkan yang paling sedikit memiliki latar belakang polisi, guru dan pelajar sebanyak 1
Teknik yang digunakan untuk menentukan
orang dengan persentase sebesar 2%.
responden dan informan adalah dengan metode
Tempat tinggal Berdasarkan tabel dapat diketahui, bahwa
purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan tidak secara random (non
responden dalam penelitian ini diambil dari mereka
random), melainkan dengan kriteria dan
yangberdomisili di wilayah Surabaya Tim, Sselatan
pertimbangan tertentu.
dan Barat. Dsitribusi responden untuk masingmasing wilayah merata, yaitu 30 responden dengan
3. Analisis Hasil Penelitian
Setelah data yang diperoleh dari penelitian
persentase sebesar 33,3% per wilayah.
Hasil Tabulasi
kepustakaan maupun penelitian lapangan sudah
Kuesioner yang telah disebar kepada
terkumpul lengkap. Selanjutnya data diolah dan
responden anggota sampel dari lima wilayah hukum
dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan
memperhatikan fakta yang betul-betul terjadi di
administratif Kota Surabaya terdiri dari empat bagian pokok yang penulis akan sajikan sebagai
lapangan. Selanjutnya dibandingkan dengan data
berikut:
sekunder atau norma yang seharusnya berlaku,
a. Penyebab kecelakaan
kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan
b. Kecelakaan tanpa proses hukum
metode berf ikir deduktif, yaitu berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum (yang
diaplikasikan) untuk menjelaskan hubungan sebuah data dengan data lainnya. Untuk selanjutnya hasil penelitian akan disusun dalam sebuah laporan akhir
penelitian yang bersifat deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, berikut disajikan fakta-fakta beserta
c. Kecelakaan dengan proses hukum d. Pengobatan akibat kecelakaan
Deskripsi kategori dari hasil penyebaran angket dan olah data dapat diketahui sebagai berikut: Deskripsi tentang Penyebab Kecelakaan Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa mayoritas (30%) responden mengalami kecelakan di wilayah Surabaya Utara. Sementara
lainnya 10% mengaku mengalami kecelakaan di wilayah Surabaya Pusat. Deskripsi tentang Kecelakaan tanpa Proses
pembahasannya secara lengkap. Hukum 1. Hasil Penelitian
Deskripsi Responden Usia Berdasarkan tabel dapat diketahui, bahwa responden yangpalingbanyakberusia21 - 25 tahun
sebesar 42% sedangkan yang paling sedikit berusia 46 - 50 sebesar 4%.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa mayoritas (30%) responden mengalami kecelakan di wilayah Surabaya Utara. Sementara
lainnya 10% mengaku mengalami kecelakaan di wilayah Surabaya Selatan. Deskripsi tentang Kecelakaan dengan Proses Hukum
Pendidikan Berdasarkan tabel dapat diketahui, bahwa
bahwa mayoritas (30%) responden mengalami
responden yang paling banyak memiliki tingkat
kecelakan di wilayah Surabaya Utara. Sementara
pendidikan SMU/MA/SMK sebanyak 36 orang
lainnya 10% mengaku mengalami kecelakaan di
dengan persentase sebesar 72% sedangkan yang
wilayah Surabaya Selatan.
34
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui,
FauzulA, MasAnienda TF, Tanggung Jawab.
bahwa mayoritas (30%) res'ponden mengalami
disingkat TKP) untuk mencari keterangan, buktibukti dan saksi-saksi di sekitar TKP yang dapat member ikan infonnasi faktual bahwa benar daerah tersebut telah terjadi laka lantas yang menimbulkan
kecelakan di wilayah Surabaya Utara. Sementara
korbanjiwa.
Deskripsi tentang Pengobatan Akibat Kecelakaan
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui,
lainnya 10% mengaku mengalami kecelakaan di wilayah Surabaya Selatan. 2. Pembahasan
Tanggung jawab hukum kepolisian terhadap penanganan pengguna mobil yang mengalami
c))Petugas menolong korban kecelakaan Polisi lalu lintas dibantu oleh masyarakat sekitar melakukakn evakuasi terhadap korban laka lantas. Jika korban mengalami luka berat sehingga perlu mendapat pertolongan pertama, maka korban langsung dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas
kecelakaan di jalan raya Kota Surabaya? a) Implementasi penanganan pengguna mobil yang mengalami kecelakaan
1) Tahap penanganan kecelakaan a))Piket laka lantas dan pospolisi lakalantas menerima laporan dari masyarakat
Tindakpidanakecelakan lalu lintas (selanjutnya disingkat menjadi laka lantas) termasuk tindak pidana atas laporan, karena UU tidak mengatur secara khusus. Dengan demikian, setiap warga Kota Surabaya yang mendengar, melihat dan atau
terdekat untuk memberikan pertolongan atas kegawatan kondisinya agar nyawa korban bisa tertolongdan selamat. Untuk tindakan selanjutnya,
korban bisa dimintai keterangan setelah diizinkan oleh dokter yang menangani koran tersebut.
Pertolongan yang diberikan terhadap korban sebelum datangnya pihak kepolisin ke lokasi kejadianmerupakankewajibanyangdibebankanUU lalin kepada setiap pengemudi kendaran bermotor yang terlibat kecelakaan lalu Iintas (Psl 231 (b) UU Lalin) dan atau dapat menajdi kewajiban bagi setiap
mengetahui terjadinya laka lantas harus segera
warga Kota Surabaya yang sempat mendengar,
melaporkan kecelakaan tersebut kepada pos polisi
melihat dan mengetahui adanya kecelakaan
atau Polisi Sektor (Polsek) terdekat atau menghubungi nomor darurat kepolisian melalui
tersebut (Psl 232 (a)UU Lalin).
Hand phone. Karena sifatnya pelaporan, maka
d))Atnankan TKP Petugas polisi segera mengamankan lokasi
warga dapat melaporkan setiap kejadian laka lantas,
TKP dari masyarakat dan penduduk sekitar yang
baikpagi, siang, malam ataupundini hari sekalipun. Kewajiban ini ditegaskn dalam Pasal 232 huruf b
tidak berkepentingan untuk membantu proses
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya
kepolisian Termasukdalam hal ini, jikadiri pelapor sendiri
dengan memasang garis polisi (police line) di lokasi kejadian. Sehingga steril dan terbebas dari resiko hilangnya barang bukti di lokasi kejadian. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti lain seperti jejak kaki, bercak darah, posisi tubuh korban, rambut dan sebagainya tidak
menjadi korban laka lantas. Maka (Pasal 231 ayat
hapus dan hilang.
(1) huruf b UU Lalin menegaskan) korban harus melaporkan dirinya terlibat atau menjadi korban laka lantas yang dilakukan oleh pengemudi kendaran
Tidak hanya sampai di situ, UU Lalin juga mewajibkan setiap warga Kota Surabaya untuk memberikan keterangan kepada kepolisian terkait
bermotor lainnya, baik atas kesalahan atau
dengan peristiwa kecelakaan tersebut.
disingkat menjadi lalin) bahwa bahwa setiap orang harus melaporkan setiap kecelaakaan yang
didengar, dilihat atau diketahuinya kepada pihak
kealpaan pengemudi tersebut.
Tidak hanya sampai di situ, UU Lalin juga mewajibkan setiap warga Kota Surabaya untuk memberikan keterangan kepada kepolisian terkait dengan peristiwa kecelakaan tersebut.
b))Petugas mendatangi tempat kejadian perkara dalam kota Polisi lalu lintas yang bertugas segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya
pemeriksaan perkara. Pengamanan dilakukan
e))Amankan tersangka Polisi mengamankan tersangka laka lantas untuk tiga hal, yaitu pertama, mengantisipasi tindakan brutal masyarakat setempat terhadap
tersangka yang telahmengakibatkan orang lain menjadi korban. Kedua, mengungkap informasi atau
keterangan yang jelas dari tersangka untuk keperluan penyidikan. Ketiga, menemukan buktibukti yang kuat untuk mendukung pemeriksaan.
35
PersDektif Hukum. Vol. 10 No. 1 Mei 2010 : Ji -4U
f)) Olah TKP Polisi melakukan olah TKP dengan mencari bukti-bukti, memberitandakorban danbarangbukti di daerah TKP laka lantas tersebut untuk mengetahuibagaimanakronologiskejadianperkara. Hal ini untuk mempermudah penyidik dalam memeriksa kasus laka lantas yang ditanganinya.
g))Amankan barang bukti Polisimengamankan barangbukti(selanjutnya disingkat BB) korban atau tersangka di TKP guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Pemer iksaan ini dilakukan untuk memperkuat kebenaran kasus
tersebut sehinggbisa diselesaikan menuruthukum yang berlaku.
h))Catatsaksi Polisi mendatasaksi-saksidi sekitarTKPyang mengetahui kronologiskejadianperkara lakalantas tersebutuntuk diperiksadan diambil keterangannya oleh penyidik. Setiap warga yang menyaksikan kecelakan tersebut langsung dapat dimintai keterangan oleh penyidik karena dijamin oleh UU. Jaminan tersebut tegas dinyatakan dalam
Pasal 232 huruf c UU Lalin bahwa setiap orang yang mendengar, melihat dan mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas wajib memberikan keterangan : kfpadapihak kepolisian. Dengan kata lain, siapapun or ang yang melihat kejadian tersebut sepanjang dipandang cakap secara hukum, maka wajib memberikan keterangannya, baik ,laki-laki, perempuan, tua maupun muda.
0) Buat Skep TKP
ditempattinggal siapa,jam berapa, kejadiantersout
terjadi pada pagi atau siang hari.
,
2) Tahap penyidikan
(
a))Pemeriksaan saksi
\ | 1 j
satu akan dicocokkan dengan keterangan yang
|
disampaikanoleh saksi lainnya. b))Tangkap tersangka
] j
Berdasarkan surat perintah penangkapan
ersangka, polisimelakukan penangkapanterhadap tersangka. Setelah penangkapan terjadi kemudian dibuatkan berita acara penangkapan. Dalam
penyidikan perkara laka lantas, penyidik tidak melakukan pemanggilan karena tersangka dan saksi-saksi datang sendiri untuk diperiksa.
c))Pemeriksaan tersangka Polisi memeriksa tersangka dalam waktu lx 24jam untuk membuktikan faktor-faktorkelalaian atau kesalahaan penyebab tersangka dalam tindak pidanalaka lantasyang menimbulkan korban, baik mengalami luka berat atau luka r ingan, meninggal duniadan menimbulkan kerugianmateriil.
d))Tahan tersangka Jika dalam proses pemeriksaan tersebut,
tersangka terbukti melakukan tindak pidana laka lantas, makapolisi langsungmelakukan penahanan
terhadap tersangka maksimal selama 40 hari kedepan.
e))MintaVer/Visum dari rumah sakit Polisi akan tneminta rumah sakit atau
menghalangi proses pemeriksaan dan segera
puskesmas terkait untuk melakukan visum atas
membuat Sket TKP atau gambar TKP. Hai ini
kondisikorban lakalantas danmemintahasil visum
berguna untuk membantu kelancaran pemeriksaan.
tersebut. Visum digunakan sebagai alatbukti untuk
Sket TKP dibuat berdasarkan pengukuran yang benar di tempat terjadinya kecelakaan laka lantas.
membuktikan apakah korban mengalami benturan
atau foto tadi.
Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di
tempat kejadian, sehingga dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah "menyentuh sesedikit mungkin dan tidak memindahkan apapun."
j)) Data TKP Polisi mencatat data-data rinci terkah lokasi
TKP, yakni berupa daerah terjadinya laka lantas, kilometer (KM) berapa, kecelakan tersebut terjdi
36
j
Saksi ditempatkan di dalam ruangan periksa enyidik laka lantas untuk diperiksa dan dimintai keterangannya terkait peritiwa kecelakaan yang terjadi. Keteranganyangdiperoleh dari saksiyang
Polisi mengamankan daerah dari hal-hal yang
Sebagai bahan bukti perlu keadaan ditempat kejadian diabadikan denganjalan membuat gambar
i
benda tumpul atau benda tajam lainnya dalam peristiwakecelakaanyang menyebabkan iamenjadi korban.
f)) Penyitaan barang bukti Berdasarkan surat perintah penyitaan, polisi
menyita barang bukti dan tersangka berupa : > Satu unit mobil yang digunakan korban > Satu lembar surat tanda kendaraan bermotor
(STNK) korban > Satu lembar surat izin mengemudi (SIM)korban > Satu unit mobil yang drgunakan tersangka > Satu lembar surat tanda kendaraan bermotor fSTNK.Y tersangka
\
FauzulA, MasAniendaTF, Tanggung Jawab
> Satu lembar surat izin mengemudi (SIM)
kecelakaan yang menimpa mereka. Walaupun Pasal
tersangka
231 huruf c UU lalin menegaskan balvwa setiap
3) Tahap pemeriksaan a)) Surat penghentian penyidikan perkara
orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas
(SP3)
harus melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian terdekat.
Khusus untuk kasus tindak pidana laka lantas
Hal ini menandakan bahwa secara sadar
yang tersangkanya meninggal dunia, maka kasus
masyarakat ingin menyatakan ada yang salah
iersebut diberhentikan proses pemeriksaannya
dengan layanan yang diberikan kepolisian selama
dengan putusan SP3 dari kepolisian ataupuh
ini. Dan masyarakat juga merasa takut akan
kejaksaan setempat.
menjadi pihak yang dipersalahkan nantinya dalam
b)) Kirir a berkas ke penuntut umum Penyidikakan mengirim berkas semuapelaku
kecelakaan. Tentu, ini sangat disayangkan karena
tindak pidana kecelakaan lalu lintas tergolong tindak
tindak pidana laka lantas yang menyebabkan korban aeninggal dunia atau mengalami kerugian materiil
pidana biasa bukan delik aduan (klacht).
antuk diperiksa ke Kejaksaan Negeri Surabaya.
Lalin digolongkan menjadi tiga macam. Pertama,
Jaksa penuntut umum akan menilai apakah berkas
kecelakaan lalu lintas ringan. Merupakan
Sayak untuk diterima atau tidak. Jika layak, maka
kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan
akan dibuatkan dakwaannya.
kendaraan dan atau barang. Kedua, kecelakaan lalu
c))Kirim tersangka dan barang bukti ke penuntut umum
Penyidik mengirim semua barang bukti dan ssrsangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai bukti-bukti yang kuat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, d)) Sidang Pengadilan Negeri Surabaya Hakim dalam sidang perkara singkat (Tipiring) PengadilanNegeri Surabaya denganmajelis hakim satu orangmemeriksa, membuktikan, memutuskan
! cbn menjatuhkan putusan / vonis bagi pelaku laka \ lantas di jalanan Kota Surabaya sesuai dengan UU I ]>f o.22 tahun 2009 tantang Lalu Lintas dan Angkutan
| Jalan J !}Analisa *
Setiap orang yang mengalami kecelakaan atau
K mereka yang mengetahui, melihat ataupun s mendengar terjadinya kecelakaan, maka diharuskan ,' saelapor kepada kepolisian terdekat.
; Hasil penelitian menjelaskan bahwakesadaran *C. aasyarakat untuk melaporkan diri ketika terjadi %_ kecelakaan sangat minim. Terbukti 82% dari >s responden mengaku tidak melaporkan diri mereka |^ ietika mengalami kecelakaan dengan beragam % alasan. Alasan terbanyak karena mereka tidak mau ^ ierurusan dengan petugas kepolisian yang h cenderung tidak menolong mereka.
Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 UU
lintas sedang. Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaran dan atau barang. Ketiga, kecelakan lalu lintas berat.
Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Hasil penelitian penulis terhadap jenis kecelakaan mobil yang dialami warga Kota Surabaya, menjelaskan bahwa mayoritas 40%
pelaku kecelakaan mobil mengaku sering terlibat kecelakaan dengan cara nabrak mobil lain dari belakang. Hanya sebagian kecil saja yang mengalami kecelakaan tunggal (14%) dan beradu kambing (4%). Terkait korban yang ditimbulkan dari kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun belakangan, mayoritas 92% responden
mengakui tidak menyebabkan timbulnya korban jiwa. Hanya 8% dari kecelakaan lainnya menyebabkan munculnya korbanjiwa.
Hal lain yang menarik untuk disimak, penelitian inimendapatihasil 74% darikecelakaanyangterjadi di Kota Surabaya tidak menimbulkan korban luka, lecet, memar, dan lebam. Artinya 26% dari total
kecelakaan yang terjadi menyebabkan luka, lecet, memar dan lebam.
Data lain menunjukkan 64% tingkat
7 Kenyataan ini sangat bertolak belakang dari v,t, gengetahuan responden, terbukti 62% reponden
kecelakaan yang terjadi menimbulkan kerugian
-'^ssengaku mengetahui dan memahami adanya 'tVlswajiban melaporkan diri atas peristiwa
Sisanya 36% tidak merasa dirugikan sama sekali
materi bagi pelaku dan korbannya sekaligus. akibat kecelakaan yang merekaalami. Berdasarkan
37
Perspektif Hukum, Vol. 10 No. 1 Mei2010 : 31 -40
data di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian , kecelakaan mobil di Kota Surabaya didominasi oleh kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan ker agian materi bagi pelaku dan korbannya.
di lapangan. Sisanya 50% aparat dipandang cukup sigap dalam menindak pelaku dan 38% lainnya dipandang kurang sigap. Data lain yang cukup menarik menjelaskan
Kondisi ini tentu menimbulkan pro dan kontra
38% reponden menyatakan membutuhkan waktu
banyak pihak. Apakah kecelakaan yang
kurang dari tiga minggu untuk menuntaskan
mengakibatkan kerugian materi tanpa korbanjiwa
kasusnya. Lainnya 13% butuh waktu satu bulan
merupakan tindak pidana atau bukan. Dalam
untuk menuntaskan kasusnya. Sehingga rentang
menentukan kedudukan peristiwa ini dapat berpegang pada pendapat S.R. Sianturi dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia
dan Penerapannya" (2002 : 211). Sianturi berpendapat bahwa suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidanajikamemenuhiunsur-unsur
sebagai berikut:
1) Subjek 2) Kesalahan 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan) 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap
waktu penyidikan yang kurang dari tiga minggu dianggap tidak wajar dan menyalahi aturan yang ada. Normalnya untuk sebuah pemeriksaan perkara
mudah dibutuhkan 30 hari kerja. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar, kenapa bisa terjadi. Fakta menarik lainnyayangdapat disinkronkan dengan data di atas, bahwa selama proses hukum berlangsung, 63% pelaku mengaku memanfaatkan posisi dan kekuasaannya untuk mempengaruhi
proses hukum yang terjadi. Hanya 38% saja yang menjalani proses pemeriksaan dengan fair. Salah satu bentuk memanfaatkan posisi dan kekuasaan pelaku kecelakaan lalu lintas untuk
pelanggarnya diancam dengan pidana 5) Waktu. tempat dan keadaan. Dengan demikian, perkara kecelakaan lalu
lintas yang menimbulkan kerugian materi bagi pelaku dan korbannya memenuhi unsur sebuah tindak pidana. Pasal 230 UU Lalin menegaskan "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan pasal tersebut, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidanadan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.
mempengaruhi proses hukum yang terjadi adalah melalui praktek memberi tips kepada aparat. Data
penelitian menunjukkan mayoritas (63%) reponden menyatakan memberikan tips kepada aparat yang jumlahnyabervariasi. Sisanya 38% respondenjujur tidak memberikan tips dimaksud.
Hal sebaliknya juga terjadi, terdapat hampir 75% petugas kepolisian dinilai memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh imbalan dari jalannya proses hukum pelaku. Tentu ini mengkhawatirkan dan merisaukan, bukankah
petugas kepolisian sudah digaji untuk melakukan tugasnya. Hanya 25% sisanya merekayang bekerja
tulus dan mengabdi demi penegakan hukum di Kota Surabaya ini. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan \
Namun, fakta yang terjadi di lapangan
etentuan dalam Pasal 6 dan 7 PerkapNo. 14 tahun !
mengejutkan, bahwa 50% dari perkara kecelakaan
2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang j
lalu lintas di Kota Surabaya diselesaikan pelaku
secara tegas menyatakan bahwa Anggota j
dengan memberikan imbalan kepada petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib J
kepolisian yang berada di lokasi kejadian, sehingga pelaku bisa terlepas dari jeratan hukum yang
menjaga tegaknya hukum serta menjagai kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian 1
berlaku. Tentu ini bertentangan dengan semangat
Republik Indonesia.
penegakan supermasi hukum pada umumnya dan
Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukanl pengguna mobil yang dirugikan akibat kecelakaan| lalu lintas dijalan raya? 1
hukum pidana pada khususnya.
Perilakuoknumaparatyangtidakmenjunjung
|
menunjukkan hanya 13% saja aparat yang sigap
Adapun upaya hukum perkara pidana yangj dapat dilakukan pengguna mobil yang dirugikanl
dalam melakukan penanganan perkara laka lantas
akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kotaj|
nama besar Korp kepolisian ini tentu terciderai. Data
38
FauzulA, MasAniendaTF, Tanggung Jawab...
Surabaya berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikelompokkan dalar a dua macam, yaitu?
Masyarakat pengguna mobil yang dirugikan atas tindakan anggota Kepolisian selain dapat
a.Upaya hukum persidangan
mengambil upaya hukum, juga dapat melaporkannya kepada Divisi Profesi dan
Pengguna mobil yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kota Surabaya yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korbaii jiwa dan belum melapor padapihak kepolisian dapat menempuh proses hukum di Pengadilan Negeri
Pengamanan (DIV PROPAM) POLRI. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan jika terbukti melakukan akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta
Surabaya untuk menentukan siapa yang bersalah
sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus
melalui pembuktian di persidangan. Nanti hakim
tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang
yang akan memutus berapa besarnya ganti rugi
bersangkutan (Pasal 12 ayat [ 1 ] PP 2/2003 jo. Pasal
yang wajib dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hakim juga
28 ayat [2] Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan pelanggaran tetap
menentukan berapa lama masa hukuman yang
akan diproses secara hukum acara pidana walaupun
harus dijalani oleh pelaku kecelakaan lalu lintas
telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi
berdasarkan ketentuan dalam perundang-
pelanggaran kode etik.
undangan.
Oknum polisi yang yang melakukan praktek
Masyarakat pengguna mobil yang dirugikan atas tindakan anggota Kepolisian dapat mengambil
suap berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga
upaya hukum pidana. Menurut Pasal 29 ayat (1)
tegaknya hukum serta menjaga kehormatan,
UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ditegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik
reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6
Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan utnum.
dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011).
Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek
DAFTAR PUSTAKA
hukum militer.
A. Buku
Oknum polisi yang disangkakan melakukan
Arief, Barda Nawawi, Prof. Dr. SH., Bunga
praktek suap dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui
Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Cet.
putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU
ke-2
No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Pasal 5 ayat (1) UU No.20 tahun 2001 tentang
Bandung: PT. CitraAdityaBakti, 2001, Cet. ke-1 Fuady, Munir, Aliran Hukum Kritis; Paradigma
perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas menegaskan bahwa pelaku pemberi graf itasi juga diijerat dengan ancaman hukuman pidana Dengan demikian, walaupun oknum polisi tersebut sudah dipidana berdasarkan putusan
, Masalah Penegakan Hukum;
Ketidakberdaya an Hukum, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2003, Cet. ke-1 Hamzah, Andi, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Graf ika, Jakarta.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan
Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers,
dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan
Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan
pejabat yang berwenang bahwa dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas
Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998,
kepolisian. Pemberhentian anggota kepolisian
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana,
dilakukan setelah melalui sidang Koinisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bandung: PT. Eresco, 1989, Edisi ke-2, Cet.
(Pasal 12 ayat [2] PP 1/2003). b, Upaya hukum disiplin
, 2006, Azas-azas Hukum Perdata, PT. Bale Bandung, Jakarta.
Jakarta.
Cet. ke-2
ke-6
39
Perspektif Hukum, Vol. 10 No. 1 Mei2010:31 -40
Atmasasmita, Romli, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, Cet. ke-1. Rahardjo. Satjipto, 2010, Hukum dan Masyarakat,
C. Internet
Kompas Cyber Media: Edisi, 09 Januari 2012 Pikiran Rakyat Cyber Media: Edisi, 12 Desember
2011 Suara Merdeka: Edisi, 8 Januari 2012
Angkasa, Bandung. Subekti. R., 2001, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
D. Kamus
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. , 2004, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakar ta.
UsahaNasional, 1981, Cet. ke-1
Alfabeta, Bandung, Cet.ke-18. 2002,
Publishing Co. Indonesia Inggris. PT Gramedia. Jakarta. Partanto, Pius A., M. Dahlan Al Barry, 1994, Kamus
Sugiyono. 2010, Melode Penelilian Administrasi,
Harahap,
Dictionary, Fif th Edition, St. Paul Minn, West
Echols, John M., Hasan Shadily, 1992, Kamus
Sugandi. R.. KUHP dan Penjeiasannya, Surabaya:
Yahya
Black, Henry Campbell, 1979, Black's Law
Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pembahasan
Permusalahan dan Penerapan KUHAP,
Pengembangan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-4. (Footnotes) B. Peraturan Perundang-undangan Kitab
Undang-Undang
Hukum
1 Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Perdata
(KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Nomor 22 tahun 2009
40
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. 2 Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
