SALINAN PUTUSAN Nomor : 5/Pdt.G/2017/PA.Kras.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Hadlanah yang diajukan oleh: PENGGUGAT,
umur
34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , tempat
tinggal di Br. Dinas Kubu Kangin Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai: " Penggugat", Melawan TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Otista GG. Gelantik RT.06 RW. 02 Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti bukti di persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2017 yang
telah
gugatan
mengajukan perkara hak asuh anak terhadap Tergugat dan
tersebut
telah
Karangasem, Nomor
terdaftar
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
5/Pdt.G/2017/PA.Kras., yang isi pokoknya sebagai
berikut : 1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada
21 Juni 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Subang, dengan akta nikah no : 568/78/VI/2002;
Hal. 1 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT; 3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Subang sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 672/AC/2003/PA.Subang. tertanggal
21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Subang; 4. Bahwa dalam putusan perceraian antara
Penggugat dengan
Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan; 5. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ; 6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik
anak
tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut; 7. Bahwa untuk kepentingan mengurus paspor anak Penggugat bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak pada Penggugat, untuk alas hukum maka Penggugat mohon gugatan ini dikabulkan; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan, lahir tanggal 23 Agustus 2002 ) 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku ; Hal. 2 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
Subsider : Dan atau apabila Majelis Hakim berpedapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang secara inperson menghadap di persidangan akan tetapi tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Karangasem
melalui delegasi
panggilan Pengadilan Agama Subang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya di pengadilan
didasarkan pada suatu alasan yang sah yang
dibenarkan oleh hukum ; Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat bahwa pada prinsipnya pengasuhan anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT
sejak kecil hingga saat perkara diajukan di Pengadilan
sudah dalam asuhan Penggugat dan begitu pula tersirat dalam gugatannya tidak ada permasalahan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta hak pengasuhan anak karena untuk mengurus faspor anak tersebut tidak
dapat
dilakukan
penasehatan tidak
tanpa
ada
putusan
dari
Pengadilan
sehingga
berhasil, dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya
mediasi terhadap kedua belah pihak juga tidak dapat dilaksanakan
karena
Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya surat gugatan yang diajukan penggugat dibacakan dipersidangan
yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dengan perubahan petitum sebagaimana dalam berita acara persidangan ; Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya , penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : A. Surat : 1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh
Provinsi Bali Kabupaten Karangasem tanggal 16 Mei 2016 atas nama Enung Nurhayati,yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , telah bernasegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P1 ;
Hal. 3 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
2. Fotokopi
akte kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT
DAN TERGUGAT lahir di Subang
23 Agustus 2002
dicocokkan sesuai dengan aslinya , telah
yang telah
bernasegelen dan bermaterai
cukup selanjutnya diberi tanda P2 ; 3. Fotokopi akte cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 672/AC/2003/PA.Subang bertanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Subang, Penggugat tidak bisa
menunjukkan aslinya atau setidak tidaknya bukti tersebut dilegalisasi ke Pengadilan
Agama
yang
mengeluarkan
akte
tersebut
,
telah
bernasegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P3 ; Bahwa Majelis hakim masih memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan bukti asli akte cerai atas nama Penggugat dengan mantan suaminya atau duplikat akte cerai dari Pengadilan Agama Subang,kemudian menyatakan
tidak mampu
mendapatkannya
selanjutnya
menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hadlanah yang diajukan oleh pihak Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama; Menimbang
Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat
sesuai dengan ketentuan pasal 154 ( 1) Rbg yang diimplementasikan dalam
Hal. 4 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
Perma no.1 tahun 2016 namun karena tergugat tidak hadir sehingga upaya tersebut tidak berhasil dilaksanakan ; Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Karangasem dengan cara delegasi relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Subang, terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk datang
menghadap di persidangan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
maka
perkara ini akan diputus dengan verstek ; Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat , namun pengakuan
dalam bidang perkara sengketa hadlanah include
perdata
perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya
majelis hakim dengan berpedoman
pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku , oleh karena itu wajib bukti kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa disebut pula secara tegas tentang wajib bukti sebagai mana termaktub dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu
hak orang
lain, menunjuk pada
suatu
peristiwa,
diwajibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya ; Menimbang, mengajukan
bukti
bahwa bukti
surat
di
persidangan sebagaimana
Penggugat tertulis
dalam
telah duduk
Hal. 5 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
perkara
tersebut
diatas,selanjutnya
bukti
bukti
tersebut
dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa adalah penduduk Kubu
Kecamatan
keterangannya
di
dari bukti P1 diketahui bahwa Penggugat
yang bertempat tinggal di Br. Dinas Kubu Kangin Desa Kubu
Kabupaten
persidangan
Karangasem,
anak
bernama
dan
berdasarkan
ANAK
KANDUNG
PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak kecil senantiasa dalam asuhan Penggugat, yurisdiksi
oleh
karenanya
pengadilan
berdasarkan
Agama
kompetensi
Karangasem
relatif
ataupun
berwenang
untuk
memeriksa dan mengadilinya ; Menimbang bahwa dari bukti P.2 diketahui akte kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Subang 23 Agustus 2002 anak sah dari pasangan suami isteri yang sah ( Deden Heryandi - Enung Nurhayati ) , terbukti bahwa diajukan oleh Penggugat
anak Penggugat
sampai dengan perkara ini
di Pengadilan masih belum dewasa . Majelis
berpendapat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan demikian Penggugat
berkualitas
sebagai subjek hukum (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo ; Menimbang bahwa dari bukti P3
diketahui akte cerai yang dikeluarkan
oleh Panitera Pengadilan Agama Subang nomor : 672/AC/2003/PA.Subang bertanggal 21 Juli 2003, bukti tersebut berupa akte otentik namun Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau setidak tidaknya bukti tersebut dilegalisasi oleh Pengadilan Agama yang mengeluarkan akte tersebut , oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut dibawah ini ; Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 3609 K/Pdt/1985 Bahwa “ Surat bukti fotokopi yang
Hal. 6 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
tidak
pernah
diajukan
dikesampingkan
atau
tidak
pernah
ada
surat
sebagai surat bukti “, maka fotokopi
aslinya,harus dari sebuah
surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya,tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hokum acara perdata ( vide pasal 1888 KUHPerdata ) ; Menimbang, bahwa di persidangan penggugat masih diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat lainnya yang berkaitan dengan status hukum perkawinan Penggugat dengan mantan suaminya , Penggugat tidak mampu menunjukkan aslinya, atau menunjukkan register akte cerainya,selanjutnya Penggugat
pada kesimpulannya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis
hakim untuk memutuskannya; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
tersebut diatas oleh karena alasan-alasan
pertimbangan-pertimbangan gugatan Penggugat
tidak terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat
tersebut gugatan
Penggugat tersebut harus ditolak; Menimbang,
bahwa
oleh karena
perkara
ini
termasuk
dalam
bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006
dan perubahan kedua
dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
M E NG ADIL I 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir . 2. Menolak gugatan Penggugat; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.
682.660,- ( Enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam
Hal. 7 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
puluh rupiah) ; Demikian Putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Karangasem pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, ABDURRAHMAN,S.Ag. dan NURUL LAILY, S.Ag., masing masing sebagai Hakim Anggota serta IRWAN ROSYADI,S.H.I sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
ttd
ttd
ABDURRAHMAN,S.Ag.
Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.
HAKIM ANGGOTA
ttd NURUL LAILY, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI
ttd IRWAN ROSYADI ,S.H.I. Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran
Rp
30.000,-
Proses
Rp
50.000,-
Panggilan
Rp
591.660,-
Redaksi
Rp
5.000,-
Meterai
Rp
6.000,-
JUMLAH
Rp
682.660,-
Hal. 8 dari 8 hal. Put.No :5/Pdt.G/2017/PA.Kras
