SALINAN PUTUSAN Nomor : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili pada
tingkat
pertama
dalam
persidangan
Majelis
Hakim
telah
menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh: Lely Wahyuningsih, S.Si binti Nurlen, umur 33 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS ( pada Bagian Humas dan Protokoler ) Sekda Kab. Karangasem, bertempat tinggal di Br. Dinas Kecicang
Bali
Blok C, Kelurahan Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sebagai Penggugat; Melawan Muhammad Wahyudi, S.Si bin M syabri, umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan
PNS
(
pada
UPTD Puskesmas
Karangasem I ), bertempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Bali
Blok B. No. 21,
Kecamatan
Bebandem,
Kelurahan
Bungaya Kangin,
Kabupaten
Karangasem,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan ; Telah memeriksa bukti bukti Penggugat di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2017 yang telah mengajukan cerai gugat dan gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem register Nomor : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
dengan
yang isi pokoknya sebagai
berikut : 1. Bahwa pada tanggal 21 September 2005 ( 17 Sya’ban 1426) telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang Hal. 1 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Meranti,
Kabupaten
Asahan,
Sumatera
Utara
sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Seri : CE Nomor : 549/45/IX/2005 Tanggal 22 September 2005 ; 2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Br. Dinas Kecicang Bali Blok B. No. 21 Kel. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem dari Bulan Oktober 2005; 4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugatdan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba’da dukhul), dan dikaruniai anak yang bernama : -
Riza Wahyu Aufa, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Agustus 2006; Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2012, karena sejak bulan berikutnya ketenteraman rumah
tangga
antara
Penggugatdan
Tergugat
sering
terjadi
perselisihan, yang penyebabnya antara lain: -
Karena Kegiatan Tergugat
dalam melaksanakan ibadah agama
dan dilaksanakan hampir tiap malam dan pulang dari kegiatan agama tersebut larut malam atau dini hari dan terkadang anak Penggugat dan Tergugat dibawa ; -
Adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat mengetahui pihak-pihak tersebut mendapatkan cerita dari Tergugat sendiri;
-
Sudah tidak ada komunikasi aktif lagi selalu bertengkar dan saling menghindar;
-
Merasa tidak tenang di rumah karena kuatir terjadi pertengkaran lagi;
Hal. 2 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
-
Jika terjadi pertengkaran maka anak Penggugat dan Tergugat selalu menangis, terkadang terdiam/bengong dan ketakutan ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang mumayyiz (belum Baliqh) maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dibawah perawatan dan pengasuhan Penggugat; 7.
Bahwa pertengkaran ini juga menyebabkan sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak Tahun 2013 ( 3 (tiga) tahun yang lalu ) meskipun Penggugatdan Tergugat masih satu rumah;
8.
Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9.
Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal yang sama, dan sejak itu antara Penggugatdan Tergugat telah pisah rumah;
10. Bahwa mulai Oktober 2015 atau 18 (delapan belas) bulan yang lalu Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak ; 11. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan
telah
melakukan
Pembinaan
Pegawai
oleh
Tim
Pertimbangan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk melalukan izin cerai dan telah medapatkan persetujuan (izin untuk melakukan perceraian) dari Bupati Karangasem; 12. Bahwa
ikatan
perkawinan
antara
Penggugat
dan
Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus bercerai. Primer : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat ;
Hal. 3 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Muhammad Wahyudi, S.Si) terhadap Penggugat (Lely Wahyuningsih, S.Si); 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama ; Riza Wahyu Aufa, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Agustus 2006; 4. Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
memberikan
Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar
kepada
Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak Dewasa; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat
dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu : 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku Subsider ; Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah di tentukan ,Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara inperson , sebelum memasuki tahap mediasi majelis mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil selanjutnya kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan para pihak
menyerahkan
mediator,selanjutnya
kepada Ketua
Majelis majelis
hakim
untuk
menunjuk
menunjuk
Hakim
mediator
Abdurrahman,S.Ag ; Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan baik pada pokok materi cerai gugat maupun kumulasi gugatan lainnya, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil ; Hal. 4 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
Bahwa pada persidangan bertanggal 3 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat hadir,selanjutnya persidangan ditunda sampai tanggal 14 Juni 2017 dan kepada
kedua belah pihak diberitahukan agar hadir pada
persidangan tersebut namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ,selanjutnya Tergugat dipanggil lagi untuk mengikuti
persidangan
bertanggal 12 Juli 2017 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipunTergugat
telah telah dipanggil
secara
resmi dan
patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya di pengadilan didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya sidang dilanjutkan secara kontradiktoir ; Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem nomor : 8/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 21 Maret 2017
dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap
dipertahankan dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 11 April 2017 yang dikirimkannya melalui jasa pos yang pada inti pokoknya mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis ; Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembuktian dalil dalil gugatan Penggugat : Bahwa, untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya , Penggugat
dipersidangan
telah
mengajukan alat-alat bukti tertulis
berupa : 1. Bukti surat berupa: a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 549/45/IX/2005 Tanggal 22 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah Hal. 5 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
bernasegelen dan bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P1 ; b. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan
oleh Provinsi
Bali Kabupaten Karangasem tanggal 30 Juni 2012 atas nama Lely Wahyuningsih ,yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , telah bernasegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P2 ; c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riza Wahyu Aufa lahir tanggal 20 Agustus 2006 anak dari pasangan suami isteri bernama Muhammad Wahyudi – Lely Wahyuningsih yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KLH Kabupaten Karangasem Nomor : 244/Um/2006 bertanggal 30 Agustus 2006 September 2010, bukti tersebut telah bernasegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P3 ; d. Fotokopi
surat
keputusan
474.2/210/402.203/2012
tentang
Bupati Karangasem
Nomor ;
Surat keputusan pemberian ijin
melakukan perceraian bertanggal 10 Desember 2012 atas nama Lely Wahyuningsih, S.Si ( sebagai Penggugat ) dengan suaminya Muhammad Wahyudi, S.Si ( sebagai Tergugat )selanjutnya bukti tersebut telah bernasegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P4 ; e. Fotokopi
surat
rekomendasi perceraian yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
Nomor ;
800/1538/Diskes bertanggal 09 Mei 2017 atas nama Muhammad Wahyudi,S.Si ( sebagai Tergugat
) dengan isterinya
Wahyuningsih, S.Si ( sebagai Penggugat
Lely
) bukti tersebut telah
bernasegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P5 ; f. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS ( Dinas Kesehatan ) Puskesmas Karangasem I bulan Juli 2017 atas nama Muhammad Wahyudi,S.Si dan kawan kawan , bukti tersebut telah bernasegelen,
Hal. 6 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P6 ; 2. Bukti saksi : a. Saksi I: WIDODO BIN SUGIONO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta,
Kelurahan
bertempat
tinggal di
Br. Dinas Kecicang ,
Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : - Bahwa
saksi mengaku
kenal dengan Penggugat karena saksi
teman dekat Tergugat bermain bulu tangkis dan kenal Penggugat karena bertetangga ; - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak 12 tahun yang lalu , pada saat itu kedua belah pihak tinggal di perumahan Blok B Kecicang Islam , saat kenal tersebut keduanya sudah berstatus menikah menikah dan pula menyatakan keduanya orang perantauan dan tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Karangasem atau Bali ; - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama
Riza Wahyu Aufa, laki-laki, lahir
pada 2006,saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ; - Bahwa , anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan kelihatan nyaman, anak tersebut bersekolah kelas VI setingkat SD ; - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berstatus PNS, ketika anak sekolah berangkat pulang diantar oleh Penggugat ; - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat berlangsung harmonis, tangga Penggugat
dan Tergugat
namun sejak 2012, keadaan rumah dan Tergugat mulai terindikasi terjadi
pertengkaran yang berkelanjutan menjadi perselisihan
hingga
sekarang ; - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena sikap tergugat yang lebih banyak mementingkan kepentingan daripada
kepentingan
keluarga,
dirinya sendiri
yakni Tergugat
sering
Hal. 7 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
melakukan ibadah diluar rumah , tergugat beribadah beserta kelompoknya dilakukannya hampir tiap malam mulai bakda sholat Isya’ sampai tengah malam bahkan pagi ; -
Bahwa
dalam peribdatan tersebut tergugat sambil membawa
anaknya sehingga karenanya sering menimbulkan pertengkaran ; -
Bahwa saksi mendengar curhatan dari Tergugat bahwa benar rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat sering melakukan
komunikasi
dengan
laki
laki
lain
sehingga
Bahwa saksi mendengar curhatan dari Penggugat
penyebab
menimbulkan kecemburuan Tergugat ; -
ketidakharmonisannya dengan tergugat karena tergugat sering menyebarkan isi kejelekan Penggugat sebagai isteri yang tidak bersedia masak dan keras kepala ; - Bahwa puncak perselisihan terjadi November tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal kost di Br. Dinas Kecicang Bali Blok C, Kelurahan Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sampai sekarang ; - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat yang tidak harmonis sudah diupayakan damai oleh bernama
H
Miryanto
dan
pula
tokoh masyarakat
saksi
sudah
berupaya
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada sikap dan pendiriannya ; b. Saksi II : DWI RATNA NINGZASWATI,S.Pd,M.Pd., BINTI SUHADI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tinggal di
swasta,
Br. Dinas Kecicang , Kelurahan
bertempat
Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : - Bahwa
saksi
mengaku
kenal dengan Penggugat karena
saksi teman dan tetangga dekat penggugat sejak tahun 2010;
Hal. 8 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
- Bahwa saksi mengenal Tergugat suaminya pada saat itu kedua belah pihak tinggal di perumahan Blok B No 21 Kecicang Islam , saat kenal tersebut keduanya sudah berstatus menikah ; - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Riza Wahyu Aufa, laki-laki, lahir pada 2006,saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ; -
Bahwa , anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan kelihatan nyaman, anak tersebut bersekolah kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Subagan ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman saksi pernah menanyakan kepada anak bernama Riza Wahyu Aufa menyatakan ingin tinggal bersama Penggugat ; -
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berstatus PNS, ketika
anak
sekolah
berangkat
pulang diantar oleh
Penggugat ; -
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai
terindikasi tidak harmonis karena Penggugat meminta informasi kepada saksi untuk mencari rumah kontrakan
karena akan
berpisah tempat tinggal dengan Tergugat ; - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena sikap tergugat yang lebih banyak mementingkan kepentingan daripada
dirinya sendiri
kepentingan keluarga, yakni Tergugat
sering
melakukan ibadah diluar rumah , tergugat beribadah beserta kelompoknya
dilakukannya hampir tiap malam mulai bakda
sholat Isya’ sampai tengah malam bahkan pagi ; - Bahwa dalam peribadatan tersebut dilakukannya dari masjid ke masjid bahkan sambil membawa anaknya sehingga karenanya sering menimbulkan pertengkaran ; -
Bahwa saksi mendengar curhatan dari Penggugat
penyebab
ketidakharmonisannya dengan tergugat karena tergugat sering Hal. 9 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
menyebarkan isi kejelekan Penggugat sebagai isteri yang tidak bersedia masak dan keras kepala ; - Bahwa puncak perselisihan terjadi November tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal kost di Br. Dinas Kecicang Bali Blok C, Kelurahan Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sampai sekarang ; - Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada sikap dan pendiriannya ; Bahwa
atas keterangan saksi tersebut
Penggugat menyatakan
tidak keberatan dan menerimanya ; Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti sebagaimana tersebut diatas ; Bahwa , Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lesan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil dan pendiriannya untuk dikabulkan seluruh gugatannya ; Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian, cerai gugat dan kumulasi hak hadlanah serta beaya hadlanah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama; Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah
hadir secara inperson telah diupayakan Hal. 10 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara di persidangan namun belum berhasil selanjutnya kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi, untuk itu para pihak menyerahkan kepada majelis Hakim,selanjutnya ketua majelis hakim menunjuk Abdurrahman,S.Ag sebagai mediator namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ; Menimbang, bahwa upaya damai /penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya
akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan
hukum ; Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat pernah hadir,selanjutnya pada tahapan persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir ,kepadanya telah dipanggil lagi untuk mengikuti persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipunTergugat
telah telah dipanggil
secara
resmi dan
patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya di pengadilan didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 151 R.bg Jo 81 RV perkara ini akan diputus secara kontradiktoir ; Menimbang, meskipun Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis
namun jawaban tersebut tidak disampaikannya secara
langsung di persidangan , jawaban tergugat disampaikan dengan mengirimkannya via pos , dari jawaban tersebut diketahui tidak berkaitan dengan eksepsi kompetensi relative dan ataupun absolute,maka sesuai Hal. 11 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
dengan hokum acara perdata , jawaban tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian ini adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak November tahun 2012 rumah tangganya mulai tidak harmonis , sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain Tergugat melaksanakan kegiatan keagamaan diluar rumah hampir tiap malam dan pulang larut malam atau dini hari dan terkadang membawa anak,akibat kegiatan tersebut menimbulkan sering putusnya komunikasi antara kedua belah pihak dan berakibat pula berhentinya hubungan layaknya suami istri sejak Tahun 2013 dan puncaknya Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pula Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran yang berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya , apakah benar penyebabnya karena kegiatan ibadah yang dilakukan Tergugat hampir tiap hari dan semalam penuh diluar rumah tempat kediaman bersama, apakah benar kedua belah pihak telah berpisah tempat kediaman dan
putus
komunikasinya ; Menimbang, bahwa pada atas gugatan penggugat majelis hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
itu
Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hokum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta Hal. 12 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui Penggugat sebagai penduduk yang beralamat di Br. Dinas Kecicang Bali Blok C, Kelurahan Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Berdasarkan bukti P2 tersebut dan tempat tinggal penggugat dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat tersebut dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem, maka tempat kediaman Penggugat tersebut termasuk
kompetensi relative Pengadilan Agama
Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui merupakan akta otentik sebagai bukti anak sah dari pasangan suami isteri bernama ( Muhammad Wahyudi – Lely Wahyuningsih ) dan karena bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
telah cocok dengan aslinya serta
telah
memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat bahwa anak bernama Riza Wahyu Aufa adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat ; Menimbang , bahwa dari bukti P4 Penggugat diketahui berstatus sebagai PNS maka berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin Hal. 13 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
perkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 3 ( ayat 1) Junto PP 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 1983, pasal 3 ayat (1)
disebutkan
“ PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat “ . Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P3 berupa surat tentang pemberian ijin melakukan perceraian PNS atas nama Lely Wahyuningsih oleh Bupati Karangasem maka terbukti secara administratif kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun 1990 ; Menimbang , bahwa dari bukti P5 diketahui Tergugat berstatus sebagai PNS maka berlaku ketentuan pasal 3 ayat (2) PP 45 tahun 1990 berbunyi
“ Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat
atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan
secara tertulis . berdasarkan ketentuan
tersebut dikaitkan dengan bukti P.5 berupa surat tentang pemberian rekomendasi
melakukan perceraian PNS atas Muhammad Wahyudi
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, maka terbukti secara administratif Tergugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun 1990 ; Menimbang, bahwa dari bukti P.6 diketahui bukti berupa lampiran daftar gaji atas nama Muhammad Wahyudi, dan kawan kawan, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa tergugat berstatus sebagai PNS pada
Puskemas
Karangasem
I
dengan
besaran
gaji
sekitar
Rp.3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) ditambah tunjangan remunerasi daerah karangasem sebesar Rp 760.000,- ( tujuh ratus enam puluh ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis pihak Penggugat
juga
mengajukan
dua
orang
saksi
yang
akan
dipertimbangkan sebagaimana berikut dibawah ini : Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat adalah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit
didamaikan untuk hidup rukun kembali Hal. 14 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
proses pemeriksaan perkara cerai
dalam rumah tangga,maka gugat
berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9
tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan
mengenai sebab
perselisihan dan
pertengkaran itu
dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undangundang No.3 tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 tahun 2004 ; Menimbang,
bahwa
Penggugat
telah
diperintahkan
untuk
menghadirkan saksi dari pihak keluarga namun penggugat tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Karangasem/Bali karenanya yang dihadirkan dipersidangan adalah teman dan tetangga dekat Penggugat, dan karenanya saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai asas
doktrin
“lex
specialis
derogate
lex
generalis”,
dengan
merupakan
pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 Rbg, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ; Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang orang dekat Penggugat telah
memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan para saksi
yakni
sebagian keterangan yang diberikan
tidak berdasarkan
pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg) dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata
sehingga
keterangannya tidak diterima ( in admissable ) sebagai alat bukti, namun Majelis sebagai
berpendapat
bahwa
keterangan
tersebut
dikategorikan
testimonium de auditu, dimana menurut Yurisprudensi,
Hal. 15 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
testimonium de auditu tidak langsung
tetapi
dapat
digunakan
sebagai
bukti
penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai
persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang ; Menimbang, bahwa
selain pertimbangan tersebut diatas majelis
hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de audito dapat saja diterapkan secara eksepsional kususnya dalam kasus perceraian,dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individulistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang),sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa diberikan oleh
saksi
meskipun demikian kesaksian yang
Widodo
majelis tetap menilai dan telah
menelaahnya secara rasional dan objektif
dan dikaitkan
dengan
kondisi riil atas keterangan Penggugat , hal ini menunjukkan hati suami istri
sudah
pecah
dan
sudah
sampai
pada kualitas terjadinya
pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi “ , dengan demikian keterangan saksi penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Kedua ( Dwi Ratna Ningzaswati ) majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan akibat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan,oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat Hal. 16 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg ; Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan
diberikan
berdasarkan
pengetahuannya
langsung
dan
keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, selain itu saksi saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain yang pada intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan berakibat adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada penyelesaian, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) Rbg) kesaksiannya , dengan demikian secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan
saksi saksinya dipersidangan
majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ; - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,keduanya menikah
pada tanggal 21 September 2005 ( 17
Sya’ban 1426) dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Meranti,
Kabupaten
Asahan,
Sumatera
Utara
sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Seri : CE Nomor : 549/45/IX/2005 Tanggal 22 September 2005 ,selama menikah bakda dukhul namun belum pernah bercerai ; -
Bahwa
Penggugat
dan Tergugat membina rumah tangga di
Karangasem ,keduanya tinggal bersama di di Br. Dinas Kecicang Bali Blok B. No. 21, Kelurahan Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Riza Wahyu Aufa saat ini tinggal Hal. 17 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
bersama Penggugat : -
Bahwa , anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan kelihatan nyaman, anak tersebut
bersekolah kelas VI
Madrasah Ibtidaiyah ( setingkat SD) dan Penggugat yang selalu antar jemput ke sekolah ; -
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat berlangsung harmonis,
dan Tergugat semula
namun sejak 2012, keadaan rumah tangga
mulai terindikasi terjadi pertengkaran yang berkelanjutan menjadi perselisihan hingga sekarang ; - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena sikap Tergugat yang lebih banyak mementingkan kepentingan kepentingan
keluarga,
Tergugat
dirinya sendiri daripada
bersama
kelompoknya
sering
melakukan ibadah diluar rumah dari masjid ke masjid dilakukannya hampir tiap malam mulai bakda sholat Isya’ sampai tengah malam bahkan pagi bahkan terkadang tergugat membawa anaknya ; -
Bahwa pemicu ketidakharmonisan juga disebabkan tergugat sering menyebarkan kejelekan Penggugat sebagai isteri yang tidak bersedia masak dan keras kepala namun hal tersebut dibantahnya serta pula adanya sikap cemburu tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat ;
-
Bahwa puncak perselisihan terjadi November tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal kost di Br. Dinas Kecicang Bali Blok
C,
Kelurahan
Bungaya
Kangin,
Kecamatan
Bebandem,
Kabupaten Karangasem sampai sekarang ; -
Bahwa, berbagai pihak sudah mendamaikan agar rumah tangganya kembali rukun dan mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada sikap dan pendiriannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
majelis hakim berpendapat
bahwa tujuan
pernikahan yang dilakukan
oleh Penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah Hal. 18 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah retak dan pecah
sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ; Menimbang bahwa, berdasarkan
fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majlis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu : ﺎ
ل اﺧﻔﮭﻣ
رران ﻓﺿ
ﺎرض ﺿ
اذا ﺗﻌ
Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat , sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah : ﺪﺮﺀ اﻠﻤﻓﺎﺴﺪ ﻤﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻠﻤﺼﺎﻟﺢ Hal. 19 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini : Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204: ﻓﺈن اﺧﺗﻠـف ﺑﺄن ﻟـم ﺗوﺟـد ﺑﯾﻧـﮭﻣﺎ ﻣﺣﺑّــﺔ وﻻ ﻣودّة ﻓﺎﻟﻣــﻧﺎﺳب اﻟﻣـﻔﺎرﻗﺔ Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka
rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi ,memperdulikan, berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang
berumah
tangga
karena
itu
Majelis
berpendapat
bahwa
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975”; Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas telah disebutkan
dalam
Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
38.K/AG/1990, dapat diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, berarti
alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat Hal. 20 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
(2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat gugatan
penggugat
mempunyai yang
dasar hukum dan beralasan, maka
pada
petitumnya
mohon
dikabulkan
sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa berkaitan dengan maksud pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, serta sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka majelis berpendapat secara ex officio majelis hakim akan memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban Panitera dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menyampaikan salinan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai. Kepada pejabat terkait ( Pegawai Pencatat Nikah ) guna mencatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu .;
Hal. 21 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertai dengan kumulasi guagatan lainnya , dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak bernama Riza Wahyu Aufa, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan menuntut Tergugat agar dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak dewasa ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
aspek
yuridis
perihal
penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. “ , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan
penggugat
,
maka
gugatan
kumulasi
tersebut
dapat
dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hokum ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanah oleh Penggugat atas nama seorang anak bernama Riza Wahyu Aufa lahir tanggal 20 Agustus 2006 ( umur saat ini hampir 11 tahun ) tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini ; Menimbang,bahwa esensinya hadlanah
adalah semata-mata
untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi berbunyi “Pemeliharaan
Hukum Islam
anak yang belum mumayyiz atau belum Hal. 22 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
berumur 12 tahun adalah hak ibunya “, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi: ﺗﻧﻛﺣﻲ ﻣﺎﻟم ﺑﮫ اﺣق اﻧت Artinya: “ Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ; Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut : 1.
faktor
kasih
menyayangi anak,
sayang ,tanpa mengurangi bahwa ayah juga namun
secara alamiah dan kudrati di manapun
dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah. 2.
faktor
kemanusiaan
(humanity) , bila ditinjau dari segi
kemanusiaan (humanity), sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan
ibu kandungnya,
terlebih
jika
anak tersebut masih
harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya. Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa “ hak mengasuh harus diutamakan kepada dianggap
lebih
Pendapat tersebut
anak yang
ibunya. Ini
memiliki jiwa
belum
mengingat
akhil
balig
kaum
wanita
keibuan, dibandingkan kaum
lelaki ,
memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi
Muhammad SAW yang artinya ''Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ''Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku
yang diminumnya,
dan di bilikku
tempat
berkumpulmya
bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku.''
Maka Rasulullah bersabda, ''Kamulah yang lebih berhak
memeliharanya selama kamu tidak menikah.'' (HR Ahmad, Abu Dawud,danal-Hakim mensahihkannya , pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim sebagai berikut dibawah ini ; Hal. 23 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
Menimbang.bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Penggugat dalam kondisi nyaman sehat dan ceria walaupun penggugat sebagai wanita karir saat ini bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem namun masih perhatian pada anak tersebut ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak pemeliharaan anak bernama Riza Wahyu Aufa yang belum mumayyiz maka majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem berpendapat Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam),dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan ; Menimbang,bahwa meskipun hak hadhanah Penggugat namun Penggugat
tidak diperbolehkan
berada pada mengurangi atau
menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak ,seperti
menjenguk,mengajak
jalan
jalan,membantu
mendidik
dan
mencurahkan kasih sayangnya ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum point 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar beaya hadlanah terhadap anak bernama Riza Wahyu Aufa sebesar Rp.700.000.,- ( Tujuh ratus ribu
rupiah) perbulannya
sampai dengan
anak tersebut dewasa/mandiri majelis hakim mempertimbangkannya berikut dibawah ini : Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangkan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban Hal. 24 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak,bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anakanak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah beaya minimal dalam setiap bulannya . sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak tergugat masih mempunyai kewajiban beaya,
disamping itu
juga
juga kewajiban
Penggugat untuk membantu beaya hadlanah anak yang diasuhnya karena
saat ini
bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten
Karangasem ; Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar’i yang berbunyi : 1. Innatutthalibin juz IV halaman 99 ﻣن ﻟﮫ ا ب وام ﻗﻧﻔﻘﺗﮫ ﻋﺎى ا ب Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya. 2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi : وﻻ ﺷك ا ن ﺗرك اﻻ ﻧﻘﺎ ق ﻣن ذ ي اﻟرﺣم اﻟﻣﺣرم ﻣﻊ ﻗد ر ﺗﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻔض اﻟﻰ ﻗطﻊ اﻟرﺣم وھو ﺣرا م واذ ا ﺣرم اﻟﺗرك وﺟب اﻟﻔﻌل ﺑﺎ ﻟﺿر و رة Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang ( )ﻗط ﻊ اﻟ رﺣم dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti. Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas majelis hakim juga mempertimbangkan Hal. 25 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
aspek sosiologis
dimana kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup
kedepannya pasca perceraiannya dengan Penggugat dan kelayakan hidup seorang anak ,dimana Tergugat lingkungan
Dinas
Kesehatan
bekerja sebagai PNS
Karangasem
dengan
di
penghasilan
perbulannya Rp. 3.700.000,- ( Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan tamahan remunerasi daerah Karangasem sebagaimana bukti P6 ; Menimbang,bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi kemampuan Penggugat sebagai PNS di Dinas Infokom Kabupaten Karangasem yang mempunyai penghasilan tetap dan fihak yang telah diberi hak asuh anak tersebut , maka sangatlah adil dan memberikan kepastian hokum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat dibebani kewajiban memberi nafkah beaya hadlonah yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan , oleh karenanya gugatan penggugat point 4 dapat dikabulkan seluruhnya ; Menimbang,
bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon
agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono), maka majelis hakim
berpendapat
tuntutan subsider dapat
dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tanggal 12 Agustus 1972, nomor : 140 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa : _ putusan yang subsidair (putusan yang seadil-adilnya, secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primer, dan dalam hal ini khususnya berkaitan dengan beaya hak asuh anak, untuk memenuhi rasa keadilan dan tujuan hokum yaitu putusan yang memberikan kemanfaatan kedepannya
bagi
anak
Penggugat
dan
Tergugat
Majelis
hakim
mempertimbangkan penambahan prosentase beaya hadhonah ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan beaya hadlanah
anak
bernama Riza Wahyu Aufa sebesar Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) tiap bulannya, yang volume besaran beaya hadlanah tersebut ditambahkan
atau dinaikkan 10 % dari beaya hadlanah yang telah
ditetapkan tersebut untuk setiap tahunnya, dalam hal ini majelis Hakim Hal. 26 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
berpendapat
bahwa senyatanya berdasarkan aspek sosiologis
kehidupan social ekonomi
dalam
maupun dalam dinamika kebutuhan hidup
selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter sampai dengan saat ini masih belum stabil ; Menimbang, bahwa bersamaan dengan atau pertumbuhan
dinamika perkembangan
anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat dan
Tergugat semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial , seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menambah 10% setiap tahunnya
memandang layak dan adil
untuk memenuhi kebutuhan
hidup
sehari hari anak anak tersebut , hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hokum ekonomi
serta memberikan rasa keadilan bagi semua
pihak, dan sesungguhnya secara filosofis beaya hadhanah adalah semata mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hokum bagi kedua belah pihak maka Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum putusan ; Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ; MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
Hal. 27 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra
Tergugat
( Muhammad
Wahyudi, S.Si bin M syabri ) terhadap Penggugat (
Lely
Wahyuningsih, S.Si binti Nurlen ) ; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem , Kabupaten Karangasem dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menetapkan Penggugat adalah sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama Riza Wahyu Aufa bin Muhammad Wahyudi, lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 ; 5. Menghukum Tergugat membayar beaya hadhanah seorang anak bernama Riza Wahyu Aufa bin Muhammad Wahyudi tiap bulan minimal sebesar Rp.700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) dengan penambahan setiap tahunnya 10 % di luar beaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat ; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 536.000,- ( Lima
ratus
tiga
puluh
enam ribu
rupiah ) ;
Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Karangasem pada hari Rabo tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. AMANUDIN, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, ABDURRAHMAN,S.Ag dan NURUL LAILY, S.Ag., masing masing sebagai Hakim Anggota serta IRWAN ROSYADI,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;
Hal. 28 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
ABDURRAHMAN,S.Ag.
Drs. AMANUDIN,SH.,M.Hum.
HAKIM ANGGOTA,
ttd NURUL LAILY, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI,
ttd IRWAN ROSYADI,S.H.I.
. Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran
Rp
30.000,-
Proses
Rp
50.000,-
Panggilan
Rp
445.000,-
Redaksi
Rp
5.000,-
Meterai
Rp
6.000,-
JUMLAH
Rp
536.000,-
Salinan sesuai aslinya Pengadilan Agama Karangasem Panitera,
R A M L I, S.H. Hal. 29 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
Hal. 30 dari 30 hal. Put.No : 8/Pdt.G/2017/PA.Kras
