BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (B PMPD KABUPATEN BEKASI)
SOSIALISASI 1. UNDANG-UNDANG DESA
NOMOR
6
TAHUN
2014
TENTANG
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 T E N T A N G PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN Disajikan Oleh: BENI YUSNANDAR Kasubid FPKAD
1
Latar Belakang dan Tujuan
1.
UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DI BIDANG SOSIAL- BUDAYA DAN EKONOMI;
2.
UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA;
3.
MEMPERKUAT DESA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT YANG MANDIRI;
4.
MENINGKATKAN PERAN APARAT PEMERINTAH DESASEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN;
5.
MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA.
2
STRUKTUR UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 ( 16 BAB, 122 PASAL ) 1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA 3. PENATAAN DESA 4. KEWENANGAN DESA 5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA 7. PERATURAN DESA 8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA 9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 10.BADAN USAHA MILIK DESA
11.KERJASAMA DESA 12.LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 13.KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT 14.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15.KETENTUAN PERALIHAN 16.KETENTUAN PENUTUP 3
T U J UA N P E N G AT U R A N 1.
MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESA YANG ADA DENGAN KEBERAGAMANNYA
2.
MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA
3.
MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT
4.
MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
5.
MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA DAN BERTANGGUNGJAWAB
4
T U J UA N P E N G AT U R A N 6.
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM
7.
MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
8.
MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
9.
MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
5
ASAS PENGATURAN
1.
REKOGNISI
7.
MUSYAWARAH
2.
SUBSIDIARITAS
8.
DEMOKRASI
3.
KEBERAGAMAN
9.
KEMANDIRIAN
4.
KEBERSAMAAN
10. PARTISIPASI
5.
KEGOTONGROYONGAN
11. KESETARAAN
6.
KEKELUARGAAN
12. PEMBERDAYAAN 13. KEBERLANJUTAN
6
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
DESA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT
7
PENATAAN DESA Penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
Tujuan : 1.
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2.
Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
3.
Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4.
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
5.
Meningkatkan daya saing desa.
8
Penataan Meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.
pembentukan; penghapusan; penggabungan; perubahan status; dan penetapan desa.
9
1. Pembentukan : • Diprakarsai oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau • penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru. 10
Pembentukan oleh Pemerintah: Usul prakarsa pembentukan DESA dibahas oleh Menteri bersama
dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota yang bersangkutan → meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan LPNK terkait. hasil pembahasan usul prakarsa disepakati untuk membentuk desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan desa → wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan kab/kota → PERDA kab/kota tentang pembentukan desa paling lama 2 tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri. 11
Pembentukan DESA oleh Pemerintah Kabupaten/Kota :
• Pemerintah berdasarkan Pemerintahan
Kab/Kota hasil desa
memprakarsai
evaluasi
tingkat
di
wilayahnya
pembentukan perkembangan dan
harus
mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
12
SOSIALISASI
PENJABAT KADES
MUSYAWARAH DESA
GUBERNUR (KODE REGISTER)
KESEPAKATAN
PERBUP DESA PERSIAPAN
TIM PEMBENTUKAN DESA
VERIFIKASI DAN REKOMENDASI
unsur Pemda kab/kota bid Pemdes, pemberdayaan masy, perenc pemb da, dan peraturan per-uu- an; camat atau sebutan lain; dan unsur akademisi di bid pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan perangkat desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa; f. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan g. pembukaan akses perhubungan antar-desa 13
PENJABAT KADES
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DESA PERSIAPAN : -KADES INDUK DAN BUP/WAKO -6 BULAN SEKALI
PERDA DIUNDANGKAN
GUBERNUR : NOMOR REGISTER MENTERI : KODE DESA
GUBERNUR → EVALUASI
BAHAN PERTIMBANGAN DAN MASUKAN
RANPERDA
TIM PEMBENTUKAN DESA
KAJI DAN VERIFIKASI TIM
urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau peraturan perundangundangan.
14
PENGGABUNGAN DESA : • Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 desa baru. • Berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. • Mekanisme : Musdes → kesepakatan penggabungan desa → keputusan bersama BPD → usulan kepada bupati/walikota • Ditetapkan melalui perda
15
PERUBAHAN STATUS DESA : • Desa menjadi Kelurahan; • Kelurahan menjadi Desa; dan • Desa adat menjadi Desa
16
PERUBAHAN STATUS DESA : • Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemdes bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat→ dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa → dalam bentuk keputusan. • Keputusan hasil musyawarah disampaikan oleh Kades kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status → Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa→ masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan→ setuju : usulan → Ranperda kab/kota → DPRD kab/kota →dibahas dan disetujui bersama. 17
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa: • Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. • Perubahan status kelurahan menjadi desa dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan. 18
Perubahan Desa Adat Menjadi Desa: • Berdasarkan prakarsa Pemdes bersama BPD → memperhatikan saran dan pendapat masyarakat → dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat → dituangkan ke dalam bentuk keputusan→disampaikan oleh kepala desa adat kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa→pembentukan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat • Hasil kajian dan verifikasi →menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa →bupati/walikota setuju →menyampaikan ranperda kab/kota kepada DPRD kab/kota untuk dibahas dan disetujui bersama→evaluasi ranperda kab/kota oleh gubernur. 19
PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT: • Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa. • jadi dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya. • desa dan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota 20
KEWENANGAN DESA 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY). 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).
3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA
PEMERINTAH,
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN CATATAN: KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA
21
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS . MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN. KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN 22 PEMBERHENTIAN
Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa yang berasal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: 1. Persiapan; 2. pencalonan; 3. pemungutan suara; dan 4. Penetapan
23
SYARAT CALON KADES : a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 24 m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa 25 terpilih
Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kades terpilih kepada BPD paling lama 7 hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih. BPD paling lama 7 hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bup/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan Keputusan Bupati/Walikota. 26
Sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 tahun karena diberhentikan bupati/walikota mengangkat PNS dari kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.
Sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 tahun karena diberhentikan bupati/walikota mengangkat PNS dari kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.
27
Perangkat Desa terdiri atas: • Sekretariat Desa; Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Maksimal 3 urusan • pelaksana kewilayahan; Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. • pelaksana teknis. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Maksimal 3 seksi 28
Syarat Perangkat Desa : 1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 2. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 3. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 4. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa : 1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa; 2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa; 3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan 4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan 29 Kepala Desa.
SEKRETARI AT DESA
KADES SEKDES
KAUR
PELAKSAN A TEKNIS
KASI
KADUS
KAUR
KASI
KASI
KADUS
KAUR
KADUS
PELAKSA NA WIL
30
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN DARI DANA PERIMBANGAN DALAM APBN YANG DITERIMA KAB/KOTA. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI APB-DESA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN DAN MEMPEROLEH PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH 31
Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: 1. ADD < Rp500.000.000,00 digunakan 60%; 2. ADD berjumlah Rp500.000.000,00 - Rp700.000.000,00 digunakan maksimal 50%; 3. ADD Rp700.000.000,00 - Rp900.000.000,00 digunakan maksimal 40%; dan 4. ADD > Rp900.000.000,00 digunakan maksimal 30%. Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: 1. Kepala desa; 2. Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan 3. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
32
MUSYAWARAH DESA MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA, DAN KEJADIAN LUAR BIASA MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1 TAHUN 33
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA 2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG 34
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA HAK DAN KEWAJIBAN DESA > DESA BERHAK 1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD 2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA 3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN
> DESA BERKEWAJIBAN 1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DESA 2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA 3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI 4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA
35
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA > MASYARAKAT DESA BERHAK 1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA 2. MEMPEROLEH PELAYANAN 3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT 4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN )
> MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN 1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA 2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK 3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM 4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN, KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG 5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA 36
PERATURAN DESA JENIS PERATURAN DI DESA ; 1. PERATURAN DESA 2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA 3. PERATURAN KEPALA DESA
PERATURAN DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD). RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA RANCANGAN PERATURAN DESA WAJIB DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA 37
KEUANGAN DAN ASET DESA PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : 1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN 2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA 5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA. 6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI 38 BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN. BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS >>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 39
PENGANGGARAN
Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa; Anggaran Dana Desa ditempatkan sebagai bagian dari belanja pusat non-K/L sebagai pos Cadangan Dana Desa;
Setelah mendapat persetujuan DPR, Cadangan Dana Desa ditetapkan menjadi Dana Desa sebagai bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Desa; 40
DANA DESA DALAM POSTUR RAPBN - APBN Uraian (RAPBN) A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. K/L 2. Non K/L a. Cadangan Dana Desa II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus Papua b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat c. Dana Otonomi Khusus Aceh 3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta 4. Dana Transfer Lainnya III. Suspen C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) % thdp PDB E. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
Uraian (APBN) A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. K/L 2. Non K/L II. Transfer ke Daerah dan Desa A Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus Papua b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat c. Dana Otonomi Khusus Aceh 3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta 4. Dana Transfer Lainnya
B. Dana Desa III. Suspen C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) % thdp PDB E. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
41
SKENARIO PENGANGGARAN 2015 •K/L mengidentifikasi anggaran program dan kegiatan yang berbasis Desa pagu indikatif RAPBN 2015 yang akan direalokasi ke Dana Desa; •K/L menyampaikan data realokasi anggaran program dan kegiatan berbasis desa kepada Menkeu (DJA, dan DJPK) dan Meneg PPN; •Berdasarkan data alokasi anggaran program dan kegiatan berbasis DESA dimaksud, Menteri Keuangan menganggarkan Dana Desa dalam Pos Anggaran Belanja Pusat Non K/L RAPBN 2015; •Dalam hal K/L tidak menyampaikan usulan kebutuhan anggaran program yang berbasis desa TA 2015 atau yang diusulkan lebih rendah dari pagu alokasi TA 2014, Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional dapat menganggarkan Dana DESA dalam Pos Anggaran Belanja Pusat Non K/L RAPBN 2015 berdasarkan pagu alokasi TA 2014;
2016 dst •Menkeu mengirimkan surat kepada K/L tentang permintaan usulan kebutuhan anggaran program dan kegiatan berbasis desa.; •Atas dasar data kebutuhan anggaran program/kegiatan K/L yang berbasis desa, Menkeu menganggarkan alokasi cadangan Dana Desa dalam RAPBN; •Dalam hal K/L tidak menyampaikan usulan kebutuhan anggaran program yang berbasis Desa TA 2016 atau yang diusulkan lebih rendah dari pagu alokasi TA 2015, Menteri Keuangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal nasional dapat menganggarkan Dana Desa dalam Pos Anggaran Belanja Pusat Non K/L RAPBN 2016 berdasarkan pagu alokasi Dana Desa TA 2015;
Setelah terpenuhi 10%
• Menkeu menetapkan pagu anggaran cadangan Dana Desa sebesar 10% dari pagu anggaran Transfer ke Daerah;
Setelah mendapat persetujuan DPR, anggaran Cadangan Dana Desa ditetapkan menjadi Pagu Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah dan Desa.
Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN tidak mengalami perubahan walaupun terdapat perubahan APBN.
42
II. PENGALOKASIAN BOBOT
VARIABEL
Per Kab/Kota
Per DESA
Jumlah Penduduk
30%
30%
Luas Wilayah
20%
20%
Angka Kemiskinan
50%
50%
Tingkat Kesulitan Geografis
IKK
IKG
KETERANGAN • Penghitungan alokasi per kab./kota oleh Pusat menggunakan data jumlah penduduk dan angka kemiskinan dari BPS dan data luas wilayah dari Kemendagri. • Perhitungan alokasi per DESA oleh Kab/kota menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan desa, berupa persentase rumah tangga pemegang “Kartu Perlindungan Sosial”) , dari BPS Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) bersumber dari BPS yang digunakan dalam penghitungan DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan kesulitan geografis); IKG (indeks kesulitan geografis) per DESA ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar; (2)kondisi infrastruktur;(3) transportasi; dan (4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.
Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :
Jumlah DESA 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 2. 3.
meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
Berdasarkan Permendagri
43
PENYALURAN Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota; Mekanisme penyaluran sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah; Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa. Mekanisme penyaluran sesuai mekanisme Transfer dalam APBD.
URAIAN Proporsi
TAHAPAN PENYALURAN DD
KETERANGAN
TAHAP I
TAHAP 2
TAHAP 3
40%
40%
20%
Dasar: PMK Alokasi DD
Penyaluran Dana Desa dari PUSAT KE KAB./KOTA
Minggu II Bulan April
Minggu II Bulan Agustus
Minggu II Bulan November
Persyaratan: Perda APBD/ Perkada tentang Alokasi DD dan Laporan Realisasi Penggunaan DD tahun sebelumnya
Penyaluran Dana Desa dari KAB / KOTA KE DESA
7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
Persyaratan: APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan DD per semester 44
Pengesahan DIPA
Mekanisme Penyaluran Dana DESA dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota
Transfer DAU, DAK, DBH, Dana Otsus, Dana Penyesuaian (BOS, SPMTPG, Tamsil, DID), dan Dana DESA
DJA
SP2 D
SPM
Transfer/Pemindahbuk uan Dana
Rek Kas Negara Bank Operasional I
KPPN JKT-2
Konfirmasi Transfer
DJPK
RKUD PEMDA
45
PENGGUNAAN Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menteri Dalam Negeri menetapkan prioritas penggunaan dana (setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian). Contoh Tahun 2015 prioritas penggunaan Dana Desa untuk : 1)
Pemberdayaan masyarakat (eks. PNPM);
2)
Pembangunan dan kemasyarakatan;
3)
Sarana dan prasarana pertanian; dan lain sebagainya.
Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian membuat pedoman umum
kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa. 46
PENGGUNAAN (lanjutan) Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan
Dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional dalam RKP, maka prinsip good governance dalam pengelolaan PNPM akan diadopsi dan tetap dijaga dalam penggunaan Dana Desa.
Perlu pengaturan pedoman penggunaan Dana Desa.
Perlu pendampingan atas pelaksanaan kegiatan/program berbasis desa.
47
PELAPORAN Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/ walikota setiap semester, dengan ketentuan: a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
48
PELAPORAN (lanjutan) Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya; Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun.
49
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SASARAN PEMERINTAH PUSAT
PEMANTAUAN Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa
Penyaluran Dana DESA dari RKUD ke RKU Desa Penyampaian laporan realisasi EVALUASI Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; realisasi penggunaan Dana Desa BUPATI/WALIKOTA
EVALUASI SiLPA Dana Desa
Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. 50
SANKSI Bentuk Penundaan Penyaluran
Kabupaten / Kota Terlambat / tidak menyampaikan laporan. Terlambat menyampaikan Perda APBD/ peraturan bupati / walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
DESA Terlambat / tidak menyampaikan APB Desa. Terlambat / tidak menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa.
Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan. Menunda dana perimbangan bila terdapat keterlambatan atau ketidaktepatan penyaluran Dana Desa (atas usul Kemendagri)
51
SANKSI (lanjutan) Bentuk Pengurangan Penyaluran
Kabupaten / Kota Penggunaan tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat Desa yang dikenakan sanksi administratif.
DESA Dikenakan sanksi administratif akibat SilPA tidak wajar : Tidak sesuai dengan prioritas penggunaan; Tidak sesuai dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis; penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
52
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA PALING SEDIKIT 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DIBAGIKAN KEPADA DESA MELALUI FORMULASI : 60 % DIBAGI SECARA ASAS MERATA KEPADA SELURUH DESA DAN 40 % DIBAGI SECARA PROPORSIONAL (DITENTUKAN OLEH BOBOT CAPAIAN SETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI) 53
ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10% DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA
54
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN DESA: 1 PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENGACU PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA. 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT
DIDASARKAN PADA 55
LANJUTAN
4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN/ATAU DIDELEGASIKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA 6 PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK DIINTEGRASIKAN DENGAN PEMBANGUNAN DESA.
56
VISI DAN MISI
MUSDES
RPJMDES
MUSRENBANGDES
MUSDES
RKPDES
MUSRENBANGDES
KADES
RAPBDES
BPD
APBDES
57
LANJUTAN……..
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAB/KOTA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKSANAKAN UTK MEMPERCEPAT DAN MENINGKATKAN PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DIBAHAS BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERSKALA LOKAL DESA WAJIB DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA ATAU KERJASAMA ANTAR DESA 58
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) o PENDIRIAN BUM DESA DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA DAN PENDIRIAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA o BUM DESA MENJALANKAN USAHA DI BIDANG EKONOMI, DAN PELAYANAN UMUM o HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM
DESA) MERUPAKAN BADAN USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI 59
KERJA SAMA DESA PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR-DESA
60
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
1. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN MERUPAKAN MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA 2. FUNGSI : SEBAGAI WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN
61
LEMBAGA ADAT DESA
1. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT ISTIADAT DAN MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS PRAKARSA MASYARAKAT
2. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN ADAT ISTIADAT
62
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DITETAPKAN MENJADI DESA ADAT DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN SESUAI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN
63
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT (lanjutan) SYARAT DESA ADAT, ANTARA LAIN: KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESRTA HAK TRADISIONAL-NYA SECARA NYATA MASIH HIDUP, BAIK YANG BERSIFAT TERITORIAL, GENEALOGIS, DAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN DESA ADAT DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR PENYELENGGARAAN PEMDES, PEMBANGUNAN DESA, KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
64
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT, DENGAN : 1. MENERAPKAN HASIL PENGEMBANGAN IPTEK, TEKNOLOGI TEPAT GUNA, UTK EKONOMI DAN PERTANIAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN DENGAN PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 65
KETENTUAN PERALIHAN
PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI PERATURAN DAERAH INVENTARISASI ASET DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERSAMA PEMERINTAH DESA MASA JABATAN KADES TETAP BERLAKU SAMPAI HABIS MASA JABATANNYA, DAN UNTUK SELANJUTNYA MENGIKUTI KETENTUAN UNDANG-UNDANG INI BPD MENJALANKAN TUGASNYA SAMPAI HABIS MASA TUGASNYA, DAN PERIODESASI-NYA SELANJUTNYA MENGIKUTI KETENTUAN UNDANG UNDANG INI PERANGKAT NON PNS TETAP BEKERJA SAMPAI HABIS MASA TUGASNYA DAN YANG BERSTATUS PNS TETAP BERTUGAS SAMBIL MENUNGGU PERATURAN 66
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
1. PENGATURAN
MENGENAI
EFEKTIVITAS
PROGRAM
BERBASIS DESA ☼ MENATA KEMBALI PROGRAM/KEGIATAN BERBASIS DESA (PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN) 2. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEUANGAN DESA
67
SELESAI
Referensi: Materi Sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri RI Desember 2014
68
