1`
DOKUMEN PENGADAAN Nomor : SDM.1.PL.02.03.13-337 Tanggal : 12 Februari 2013
untuk
PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSUMSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL SUNCANG
POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA BPSDM HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
Tahun Anggaran 2013
1
BAB I UMUM A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B. Dalam Dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : - Jasa Lainnya
- HPS - HEA - Kemitraan
- LDP - LDK - Panitia Pengadaan - PPK - SPPBJ - SP - TKDN - LPSE
- Aplikasi SPSE
: Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Jasa Lainnya dan pengadaan Barang; : Harga Perkiraan Sendiri; : Harga Evaluasi Akhir; : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; : Lembar Data Pemilihan; : Lembar Data Kualifikasi; : Kelompok Kerja yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; : Surat Pesanan : Tingkat Komponen Dalam Negeri. : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/D/L/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan barang/Jasa secara elektronik. : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasangt di server SPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK. D. Panitia Pengadaan mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi melalui website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
2
BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI _____________________________________________________________________________ PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor: SDM.1.PL.02.03.13-338 Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konsumsi Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik sebagai berikut : 1.
2.
Paket Pengadaan. Nama Pekerjaan
: Pengadaan Barang Dan Jasa Konsumsi Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Tahun 2013.
Lingkup Pekerjaan
: Pengadaan Jasa Konsumsi
Nilai Total HPS
: Rp. 354.750.000,( Tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
Sumber Pendanaan
: DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2013
Persyaratan Peserta : Paket Pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang telah terintegrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan berbadan hukum dan memiliki pengalaman pada Bidang Jasa Boga / Catering.
3.
Pelaksanaan Pengadaan : Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem pengadaan Secara Elektronik (Aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE (lpse.kemenkumhan.go.id)
4.
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan : Dapat dilihat pada website LPSE (lpse. Kemenkumham.go.id)
5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk saftcopy melalui aplikasi SPSE Demikian disampaikan untuk menjadi maklum
Depok, 14 Januari 2013
Panitia Pengadaan
3
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ___________________________________________________________________________ A. UMUM 1. Lingkup Pengadaan
1.1
1.2 1.3
Panitia mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP). Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.
2. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP
3. Peserta Pemilihan
3.1
Pemilihan penyedia Barang/Jasa ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, yang memenuhi kualifikasi.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.1
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PA/KPA.
4.2
4.3
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
5.1 5.2
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki peran ganda/terafiliasi. Peran ganda sebagaimana dimaksud angka 5.1 di atas antara lain meliputi: 4
5.3
5.4
a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan. Afiliasi sebagaimana dimaksud angka 5.1 di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan yang antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa lainnya yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).
7. Satu Penawaran Tiap Peserta
7.1
7.2
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
B. DOKUMEN PENGADAAN 8. Isi Dokumen Pengadaan
8.1 8.2
Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi. Dokumen Pengadaan meliputi: a. Umum b. Pengumuman Pelelangan; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Bentuk Surat Kuasa; 3) Dokumen Penawaran Teknis; 4) Jaminan Penawaran; f. Spesifikasi teknis; 5
8.3
8.4
9.
g. Daftar Kuantitas dan Harga,; h. Bentuk Dokumen Lain: Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Formulir Isian Kualifikasi; Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
10.1 Pemberian Penjelasan dilakukan secara Online melalui aplikasi SPSE pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan 10.2 Panitia pengadaan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui website yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. 10.3 Ketidakikutan Peserta lelang pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya. 10.4 Catatan tentang Pemberian Penjelasan mengenai si Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia Pengadaan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. Apabila dipandang perlu, dan jika dilaksanakan penjelasan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE.
11. Perubahan Dokumen Pengadaan
11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi Dokumen Pengadaan. 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 11.3 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia atau mengunduhnya melalui website yang ditetapkan dalam LDP.
12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu untuk meng-upload Dokumen Penawaran.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 13.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian 6
14. Bahasa Penawaran 15. Dokumen Penawaran
apapun yang ditanggung oleh peserta. Dokumen Penawaran beserta seluruh menggunakan Bahasa Indonesia.
korespondensi
tertulis
Dokumen Penawaran, meliputi: Dokumen Penawaran Administrasi a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 5) tanda tangan dan bermaterai. b. Daftar kuantitas dan harga. c. Pemindaian (Scan) Jaminan Penawaran asli, (Jaminan Penawaran asli diserahkan secara terpisah ke Panitia sebelum pembukaan dokumen penawaran); dapat dikirim melalui pos/jasa pengiriman atau diantar langsung ke alamat panitia pengadaan sesuai LDP ( diserahkan pada Sekretariat ULP BPSDM Hukum dan HAM Gedung Administrasi ) d. Pemindaian (Scan) Akte Perusahaan e. Pemindaian (Scan) SIUP kecil bidang Jasa Boga yang sesuai dengan pengadaan f. Pemindaian (Scan) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang kegiatan usaha pokok : Jasa Boga (KBLI : 5621). g. Pemindaian (Scan) Perusahaan Kena Pajak (PKP) h. Pemindaian (Scan) Surat Keterangan Domisili. i. Pemindaian (Scan) SPT PPh Badan Tahun terakhir beserta seluruh lampirannya beserta bukti tanda terima penyampaian dan fotocopy SSP PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh KPP setempat dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir ( Oktober, Nopember, Desember 2012) dan peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) tahun 2012 yang dikeluarkan di tahun 2013. j. Pemindaian (Scan) Sertifikat Laik Hygienes Sanitasi Jasa Boga dari Dinas Kesehatan beserta lampirannya. k. Pemindaian (Scan) Surat Izin Usaha Catering / Jasa Boga dari Instansi Terkait; l. Pemindaian (Scan) Pakta Integritas m. Pemindaian (Scan) Kontrak / perjanjian 4 tahun terakhir n. Pemindaian (Scan) NPWP Perusahaan dan NPWP dan KTP Pimpinan Perusahaan o. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); p. Formulir Isian Kualifikasi q. Surat Pernyataan sanggup mengganti menu sesuai kesepakatan, Tidak masuk daftar hitam, Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, Bukan PNS/ABRI/POLRI dan Menyediakan pramusaji . h. Mempunyai sertifikasi halal
7
Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: a. metode pelaksanaan konsumsi (Berisi deskripsi penyajian konsumsi mulai dari persiapan sampai dengan makanan disajikan; b. jadwal waktu pelaksanaan dan penyerahan; c. daftar peralatan, gedung/kantor dapur dan kelengkapanya serta alat transportasi (dilampiri dengan bukti kepemilikan) d. daftar personil dan tenaga ahli gizi dengan melampirkan ijazah /pengalaman dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bekerja secara penuh pada perusahaan tersebut. e. Daftar variasi Menu. f. Analisa Gizi g. Struktur Organisasi yang menangani Proyek Dokumen Data Kualifikasi ; dan Dokumen lain yang dipersyaratkan 16. Harga Penawaran
16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 16.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket jasa lainnya ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP. 17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
18.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP. 18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 18.3 Peserta dapat : a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.
19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
19.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. 19.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani 8
oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; 20. Pakta Integritas
20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa lainnya. 20.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.
21. Jaminan Penawaran
21.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP. 21.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaiman ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 21.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 21.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang. 21.5 Jaminan Penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS; 9
c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;atau d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN 22. Persiapan Upload Dokumen Penawaran
22.1 Penyedia Barang/Jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengupload penawarannya. 22.2 Dokumen penawaran terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga; dan d. Dokumen Isian Data Kualifikasi. e. dokumen lain yang dipersyaratkan.
23. Upload Dokumen Penawaran
23.1 Dokumen Penawaran diupload oleh penyedia melalui website: www.lpse.kemenkumham.go.id 23.2 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah Dokumen Penawarannya, sebelum batas akhir waktu upload Dokumen Penawaran.
24. Batas Akhir Waktu Upload Penawaran
Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.
25. Penawaran Terlambat
Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia setelah batas akhir waktu upload penawaran akan ditolak oleh sistem LPSE Kemenkumham RI
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 26. Pembukaan Penawaran
26.1 Panitia dapat mengunduh dokumen penawaran dan melakukan dekripsi dokumen penawaran dengan menggunakan aplikasi APENDO. 26.2 Pembukaan Dokumen Penawaran akan dilakukan pada hari segera setelah batas akhir upload penawaran. 26.3 Apabila peserta yang mengupload penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. 26.4 Panitia memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi sesuai dengan BAB I angka 15 Dokumen Pengadaan. 26.5 Panitia tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat upload penawaran. 26.6 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas secara tertulis. 10
27. Evaluasi Penawaran
27.1 Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur. 27.2 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 27.3 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah. 27.4 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 27.5 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 27.6 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. 27.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini; b. Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi; f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud 11
g.
pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.
27.8 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi; 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) ditandatangani secara elektronik oleh: (1) direktur utama/pimpinan perusahaan; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; (3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan c) bertanggal; 3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) diterbitkan oleh Bank Umum, (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaiman ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 12
e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f) nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan; j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia Pengadaan kepada penerbit jaminan; c. Dokumen lain seperti yang disyaratkan d. Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap halhal yang kurang jelas dan meragukan; e. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.9 Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan; 1) Panitia Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; 2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: a) Deskripsi metode pelaksanaan pekerjaan ; b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan ; c) Daftar peralatan; d) Daftar personil; e) Daftar Kuantitas dan Harga dan spesifikasi menu. c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; 13
d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; e. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; f. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
27.10 Evaluasi Harga: a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; 2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) untuk kontrak lump sum: a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: 1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan 2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau 14
pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. e. Panitia Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 27.11 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b. anggota Panitia Pengadaan dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal. 28. Evaluasi Kualifikasi
28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 28.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. 28.3 Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi , maka pelelangan dinyatakan gagal.
29. Pembuktian Kualifikasi
29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya. 29.3 Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 29.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam. 29.5 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN 30. Pengumuman Pemenang
Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: 15
a. b. c. d. e. 31. Sanggahan
32. Sanggahan Banding
nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; nama dan alamat penyedia; harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi.
31.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang tercantum dalam LDP. 31.2 Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 31.3 Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 31.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal. 31.5 Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 32.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan dan APIP K/L/D/I yang tercantum dalam LDP. 32.2 Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP, wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. 32.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 32.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan. 32.5 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. 32.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kepala Daerah/Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti 16
F. PENUNJUKAN PEMENANG
33. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
33.1 Panitia Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 33.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir; atau 33.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; atau b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. 33.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 33.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 33.6 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 33.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 33.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 33.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau 17
b. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ. 33.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ 34. Kerahasiaan Proses
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
G. PELELANGAN GAGAL 35. Pelelangan Gagal 35.1 Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 35.2 KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012. b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia Jasa Lainnya atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; dan Nomor 70 Tahun 2012. f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2mengundurkan diri. 35.3 PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar; atau 18
b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. 35.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta. 35.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan atau Panitia Pengadaan lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.
H. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN 36. Surat Jaminan Pelaksanaan
36.1 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat); b. Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal Kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin 36.2 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 36.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SSUK
19
I. PENANDATANGANAN KONTRAK 37. Penanda tanganan Kontrak
37.1 Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam dokumen isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 37.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 37.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 37.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan. 37.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 37.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d. syarat-syarat khusus kontrak; e. syarat-syarat umum kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 37.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan 37.8 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan 20
peraturan perundang-undangan. 37.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada angka 37.8, dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menanda-tangani kontrak.
21
BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ______________________________________________________________________________ LEMBAR DATA PEMILIHAN A. LINGKUP PEKERJAAN
1.
Pokja ULP : Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Tahun 2013.
2.
Alamat Panitia Pengadaan : Kantor ULP Gedung Administrasi, Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok
3.
Website LPSE : lpse.kemenkumham.go.id
4.
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Barang Dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Tahun 2013.
5. B. SUMBER DANA
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 75 hari Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDM Hukum dan HAM Tahun anggaran 2013
C. METODE PEMILIHAN
Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi
D. PESERTA YANG Pelelangan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang DAPAT MENGIKUTI berbentuk Badan Usaha PEMILIHAN E. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
Jadwal Pemberian Penjelasan dapat dilihat pada website LPSE (lpse.kemenkumham.go.id)
1. Mata uang yang digunakan Rupiah 2. Pembayaran dilakukan dengan cara Pembayaran prestasi hasil pekerjaan (per terminj/bulan) atau yang disepakati dilakukan oleh pembuat komitmen, apabila penyedia barang telah mengajukan tagihan yang akan diatur kemudian dalam surat perjanjian/kontrak;
G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 30 hari (tiga puluh ) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
H. JAMINAN
1. Besarnya jaminan penawaran adalah : 3% dari HPS, atau dalam 22
PENAWARAN
pelelangan ini ditetapkan sebesar : Rp. 10.642.500,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah)
2. Masa berlakunya jaminan penawaran 30 (tiga puluh) hari lebih lama dari surat penawaran ( 60 hari kalender). I. JADWAL UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN
Dapat dilihat pada website LPSE (lpse.kemenkumham.go.id)
J. BATAS AKHIR WAKTU UPLOAD PENAWARAN
Dapat dilihat pada website LPSE (lpse.kemenkumham.go.id)
K. PEMBUKAAN PENAWARAN
Dapat dilihat pada website LPSE (lpse.kemenkumham.go.id)
L. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
1. 2.
3. 4.
M. JAMINAN SANGGAHAN BANDING
1.
2.
3.
N. JAMINAN PELAKSANAAN
Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan secara tertulis melalui website LPSE. Tembusan sanggahan ditujukan kepada: a. PPK BPSDM Hukum dan HAM, Kemenkumham RI b. KPA BPSDM Hukum dan HAM, Kemenkumham RI c. Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Sanggahan Banding disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada : a. PPK BPSDM Hukum dan HAM, Kemenkumham RI b. KPA BPSDM Hukum dan HAM, Kemenkumham RI c. Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Besarnya jaminan sanggahan banding sebesar 2% (dua per seribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Tahun 2013 . Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak penandatanganan kontrak
23
BAB V LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) ____________________________________________________________________________ LEMBAR DATA KUALIFIKASI : A. Lingkup Kualifikasi
B. Persyaratan Kualifikasi
1.
Nama Pokja ULP : Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Tahun 2013.
2.
Alamat Panitia Pengadaan : Kantor ULP Gedung Administrasi, Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok
4.
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Barang Dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Tahun 2013.
1.
Peserta harus memiliki Akta Perusahaan dan surat ijin untuk menjalankan kegiatan / usaha SIUP Jasa Boga makanan dan minuman .
2.
Peserta harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Catering/Jasa Boga dari instansi terkait.
3.
Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan , tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahannya ,
4.
Salah satu dan / atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam
5.
memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir ( Oktober, Nopember, Desember 2012) dalam tahun berjalan dan peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) tahun 2012 yang dikeluarkan di tahun 2013.
6.
Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
7.
Telah berpengalaman menyediakan konsumsi untuk jumlah besar dan dalam jangka waktu yang relatif lama dibuktikan dengan melampirkan surat perjanjian kerja/sejenisnya.
8.
Memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dari Instansi terkait. 24
9.
Mengetahui tentang pemenuhan asupan gizi dan ataupun kalori (calori intake) pada setiap menu yang disajikan (analisa gizi menu yang ditawarkan untuk 10 hari)
10. Memiliki tenaga teknis ; ahli Gizi / Nutrisi, ahli sanitasi makanan dan ahli Tataboga yang memiliki Ijasah dan sertifikat keahlian, KTP, dan NPWP disertai Pernyataan dan Riwayat hidup dengan kualifikasi keahlian yang sesuai.
25
BAB VI SPESIFIKASI TEKNIS _________________________________________________________________________
1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LAYANAN Waktu pelaksanaan layanan konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG dilaksanakan antara /mulai tanggal 25 Maret 2013 s/d 7 Juni 2013 bertempat di Kampus Pengayoman, BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI di Jl. Raya Gandul, Cinere – Depok. 2. Pengadaan Makan peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG Tahun Anggaran 2013, terdiri dari : No. Uraian 1. Peserta diklat dan Pendamping
Jumlah 43 org
Hari makan (hrm) 75 hrm
3. Penyedia Barang / Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, akan menyediakan pengadaan makanan, minuman, ekstra foding pagi dan kebutuhan lainnya sesuai jadwal penyajian yang telah ditetapkan dengan ketentuan kecukupan gizi rata-rata per orang per hari. Kebutuhan minimal bahan makanan sehari tersebut terdiri dari : a. Nasi b. Lauk Hewani c. Lauk Nabati d. Sayuran e. Buah f. Minyak Goreng g. Gula h. Bumbu-bumbu. Dari susunan bahan makanan tersebut dibuat daftar susunan menu harian minimal dibuat dalam 10 (sepuluh) hari , dengan susunan menu meliputi sebagai berikut : 4. Menyediakan air minum /air putih untuk keperluan harian peserta 5. Menjaga kebersihan sarana dan fasilitas milik BPSDM Hukum dan HAM , yang dipergunakan, dan Penyedia jasa bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan sarana dan fasilitas yang berada di gedung asrama dan harus bersedia mengganti kerugian. 6. Mutu dan kualitas makanan yang disajikan bila ternyata dapat mengakibatkan sakit, menjadi tanggung jawab penyedia jasa setelah dibuktikan oleh instansi terkait. 7. Penyajian makanan oleh permintaan pesrta diklat karena alasan kesehatan dapat dilayani, dengan surat keterangan dokter. 8. Pada kesempatan tertentu , karena melaksanakan tugas luar dan perubahan jadwal kegiatan harian , penyedia harus menyiapkan makanan diluar jadwal rutin dan disajikan dalam bentuk / menggunakan Box 26
9. Pengiriman / Penyajian makanan, dan ekstra fooding harus sesuai dengan jumlah dan harus dibuktikan dengan tanda terima dari petugas yang ditunjuk. 10. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, penyedia jasa harus menempatkan tenaga ahli dalam bidang gizi dan tenaga ahli lainnya. 11. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, karyawan penyedia jasa diwajibkan mengenakan pakaian seragam dilengkapi dengan tanda pengenal diri, tertib, sopan, ramah dalam melaksanakan tugas dan memakai sepatu. 12. Penyedia jasa wajib memperhitungkan kemungkinan adanya penambahan makan bagi petugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dengan perkiraan maksimum 10 %, untuk setiap hari dari jumlah porsi yang dihidangkan . Segala macam bentuk penambahan dan jumlah porsi dituangkan dalam nota permintaan penambahan yang dikeluarkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan tidak menambah dana. 13. Penyedia jasa diwajibkan membuang seluruh sampah/sisa makanan ditempat yang sudah ditentukan dengan mobil sendiri. 14. Menyediakan Perlengkapan makan ; seperti Piring, Sendok , teko dan gelas .
Depok, 12 Februari 2013 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG BPSDM Hukum dan Tahun 2013
Mengetahui ; Pejabat Pembuat Komitmen,
1. Abbas Syam, S.Sos Ketua merangkap Anggota
: ................
2. Ramdonah : .................. Sekretaris merangkap Anggota
Sidoyono,SH.,MH NIP. 19540708 197503 1 001
3. Ngadiono Basuki, SH., MH Anggota
: ..................
4. Taufik Nurahman, S.Sos Anggota
: ..................
5. Denny Widiansyah K, S.I.Kom Anggota
: ..................
27
BAB VII BENTUK DOKUMEN PENAWARAN __________________________________________________________________________ CONTOH 1. BENTUK SURAT PENAWARAN KOP PERUSAHAAN
……………….,................. 2013 Nomor Lampiran
: …………………….. : .......................
Kepada Yth. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG BPSDM Hukum dan Tahun 2013 Di - Depok Perihal
: Penawaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG BPSDM Hukum dan Tahun 2013
Sehubungan dengan pengumuman lelang dan Pengambilan (download) Dokumen Pengadaan Nomor : ............. Tanggal........... dan setelah kami pelajari Dokumen Pengadaan serta Penjelasan lelang, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG BPSDM Hukum dan Tahun 2013 total harga sebesar Rp. ........................... ( ................Rupiah) . Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan termasuk pajak. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama .... (.....................) Penawaran ini berlaku selama ............ (........................) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama surat Penawaran ini kami lampirkan kelengkapan Dokumen administrasi, teknis dan data kualifikasi serta dokumen lain yang dipersyaratkan. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang teracantum dalam Dokumen Pengadaan. . Hormat kami PT/CV............................
Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan
28
Lampiran Surat Penawaran DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Pengadaan Barang dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG BPSDM Hukum dan Tahun 2013 No
JENIS BARANG/JASA
JUMLAH
SATUAN
HARGA PASAR RATA-RATA
Harga Satuan
Harga Total
RP
1.
EXTRA PAGI
1.1.
2 butir telur setengah matang
2
unit
1.2.
Teh Manis
1
unit
1.3.
Kopi/Susu Manis
1
unit
1.4.
Air Putih
1
unit
2.
MAKAN PAGI
2.1
Nasi Putih
1
unit
2.2
2 Macam Lauk
2
unit
2.3
Sayur
1
unit
2.4
Kerupuk
1
unit
2.5
Buah Segar/Extra Puding
1
unit
2.6
Air Putih
3.
SNACK PAGI
3.1
2 Macam Snack
2
unit
3.2
Kopi/Susu Manis
1
unit
3.3
Teh Manis
1
unit
4.
MAKAN SIANG
4.1
Nasi Putih
1
unit
4.2
3 macam Lauk Pauk
3
unit
4.3
Sayur
1
unit
4.4
Kerupuk
1
unit
4.5
Sambal
1
unit
4.6
Lalapan
1
unit
4.7
Buah Segar/Extra Puding
1
unit
4.8
Air Putih
1
unit
5.
SNACK SORE
5.1
2 Macam Snack
2
unit
5.2
Kopi/Susu Manis
1
unit
5.3
Teh Manis
1
unit
6.
MAKAN MALAM
6.1
Nasi Putih
1
unit
6.2
3 macam Lauk Pauk
3
unit
6.3
Sayur
1
unit
6.4
Kerupuk
1
unit
6.5
Sambal
1
unit
6.6
Lalapan
1
unit
6.7
Buah Segar/Extra Puding
1
unit
6.8
Air Putih
1
unit
7.
SNACK MALAM
7.1
2 Macam Snack
2
unit
7.2
Kopi/Susu Manis
1
unit
7.3
Teh Manis
1
unit
TOTAL TOTAL HPS x43x75
Jakarta, .......................................... Hormat Kami PT/CV................................... ______________________ Direktur. 29
Lampiran 2 BENTUK SURAT KUASA KOP PERUSAHAAN
SURAT KUASA Nomor: ................................ Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : .......................................... Jabatan : Direktur Utama / Direktur .......................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris ...................... di ........................ No ...... tanggal ....................................... beserta perubahannya yang berkedudukan di....................................... (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Memberi kuasa kepada: Nama : .......................................... Jabatan : .......................................... Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris .................................... di ........................ No ...... tanggal ....................................... beserta perubahannya yang berkedudukan di.................................... (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penawaran Jasa Pengadaan : ................................................... (Paket -...) beserta lampirannya. Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
.......................,........................2013
Penerima Kuasa,
Pemberi Kuasa, Meterai 6000, bertanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan
(......................................................) (Nama Jelas dan Jabatan)
(.......................................................) (Nama Jelas)
Lampiran 3 30
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ......................................... No. Identitas : ........................................ ( KTP / SIM) Jabatan : ........................................ Bertindan untuk dan atas nama : PT/CV ............................. Dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa Konsumsi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional SUNCANG BPSDM Hukum dan Tahun 2013 dilingkungan BPSDM Hukum dan HAM , Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan ini menyatakan bahwa : 1.
Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2.
Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3.
Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.
Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, menerima saksi pencantuman dalam Dafrtar Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana .
……………………………
Nama Penyedia
Tanda tangan Nama lengkap
31
Formulir. 4
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................... Jabatan : ............................... Bertindak untuk : PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . . . dan atas nama Alamat : ............................... No. Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : ............................... Menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat ……………………( Sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya); 2. Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Data-data perusahaan saya adalah sebagai berikut :
A. Data Administrasi 1. Umum 1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi) 2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi) 3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi) No. Telepon No. Fax E-Mail 4. Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail
: : * Pusat
* Cabang
: : : : : : : :
………………………………………
: : :
No.…………. tanggal …………….. s.d. tanggal ………….………200… Pemda Kabupaten/Kota ………..6)
B. Ijin Usaha No. IUJK /SIUP/SIUI/TDP Masa berlaku ijin usaha Instansi pemberi ijin usaha
32
C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.
2.
Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta b. Tanggal c. Nama Notaris Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta b. Tanggal c. Nama Notaris
D. Pengurus Komisaris (untuk PT) NO. Nama
: : : : : :
No. KTP
Jabatan dalam Perusahaan
Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan NO.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Perusahaan
E. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) Nama NO.
No. KTP
Alamat
Persentase
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Bukti Pelunasan Pajak terakhir Nomor/Tanggal
: Tahun
:
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal
:
33
3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal……Bulan……..Tahun (Hanya untuk jasa pemborongan ) I
Aktiva Lancar : Rp. ……… Kas : Rp. ……… Bank : Rp. ……… Piutang *) : Rp. ……… Persediaan Barang: Rp. ……… Pekerjaan dalam Proses: Rp. ............ Jumlah (a)
IV
Rp. ……....
Utang Jangka Pendek Utang Dagang : Rp. ............ Utang Pajak : Rp. ……… Utang Lainnya : Rp. ……… Jumlah (d)
V
Rp. …….... Rp. ……....
Utang Jangka Panjang (e) II
III
Aktiva Tetap : Rp. ……… Peralatan dan Mesin: Rp. ……… Inventaris : Rp. ........... Gedung-gedung : Rp. ……… Jumlah (b) Aktiva lainnya (c) Jumlah
VI
Rp. …….... Kekayaan Bersih (a+b+c+d+e)
Rp. …….... Rp. ……..... Rp. ……....
Jumlah
*). Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (Lebih dari enam bulan) Jumlah
Rp. ……....
: Rp. ............. : Rp. ............. : Rp. ……… ……….. , tanggal……………2013
PT/CV ………………………….. DIREKTUR UTAMA / PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN Materai NAMA JELAS
34
F. Data Personalia 1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan
No .
Nama
Tgl/bln/thn lahir
Pendidikan
Jabatan dalam “Proyek”
Pengalama n Kerja (tahun)
Profesi /keahlian
Sertifikat/ Ijazah
1
2
3
4
5
6
7
8
G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan No .
Jenis Peralatan
Jumlah
Kapasitas
Merk dan Type
Tahun Pembuatan
Kondisi Baik /Rusak
Lokasi Sekarang
1
2
3
4
5
6
7
8
Bukti Kepemil ikan
H. Data Pengalaman Perusahaan
No.
1
Nama Paket Pekerjaan 2
Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan 3
Lokasi
4
Pengguna Jasa Alamat/ No. Nama Telepon 5
6
Kontrak
Tanggal Selesai Menurut
No / Tanggal
Nilai (Rp.)
Kontrak
BA. Serah Terima
7
8
9
10
I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan
No
1
Bidang Pekerjaan
2
Sub Bidang Pekerjaa n 3
Lokasi
4
Pengguna Jasa Alamat/ No. Nama Telepon 5
6
Kontrak
Progres Terakhir
No / Tanggal
Nilai (Rp.)
Tanggal
Prestasi Kerja (%)
7
8
9
10
35
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………………… , ……………. 2013 PT/CV/Firma/Koperasi …………………….. Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap
(Nama Jelas) Perusahaa Jabatan n
36
