D O K U M E N P E N G A D A A N

1

DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: 09/B1.4/RKS/SET.C/2012 Tanggal: 05 April 2012

untuk Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI Satuan Kerja: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun Anggaran: 2012

Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

2

BAB I. UMUM

A.

Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B.

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: - Jasa Lainnya : Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang : - HPS : Harga Perkiraan Sendiri : - Kemitraan/Kerja : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, Sama Operasi (KSO) kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis : - LDP : Lembar Data Pemilihan : - LDK : Lembar Data Kualifikasi : - Panitia Pengadaan : Kelompok Kerja yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa : - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa : - SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia/Jasa : - LPSE : (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik : - Aplikasi SPSE : Aplikasi Perangkat Lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh LKPP, yang terpasang di situs web LPSE : - PSA : Public Service Ads atau biasa dikenal dengan istilah Iklan Layanan Masyarakat dan sifatnya Non-Komersial : - TVC : TV Commercial atau dengan kata lain Iklan Komersial

C.

Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.

D.

Panitia Pengadaan mengumumkan pelaksanaan

Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui

website http://lpse.kemdikbud.go.id/eproc/app, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kemdikbud.


3

BAB II. PENGUMUMAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai III Senayan-Jakarta 10270 Telepon. 021-5725061 Fax. 5725484 Tromol Pos : 1303 Kode Pos 10013

PENGUMUMAN Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: 09/PAUDNI/SET/eproc/2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI, akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama Paket Pekerjaan

:

Lingkup Pekerjaan

:

Uraian Pekerjaan

:

Nilai Total HPS Sumber Pendanaan

: :

Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal, dan Informal Melakukan penyusunan bahan produksi yang terdiri dari feature televisi sebanyak empat episode @ 7 menit dan Public Service Ads (Iklan Layanan Masyarakat) sebanyak dua episode @ 30 detik dan Kompilasi semua feature televisi (Durasi 30 Menit) dengan tema Sejarah Dan Kepurbakalaan Morotai dengan memasukan elemen edukasi PAUDNI di dalam bahan produksi tersebut Rp 1,499,344,000.DIPA Setditjen PAUDNI Tahun Anggaran 2012

2. Persyaratan Peserta Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta telah memilih paket lelang yang diumumkan di LPSE yang akan diikuti serta memiliki kualifikasi sesuai dengan LDK. 3. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat: http://lpse.kemdikbud.go.id 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Jadwal dapat dilihat pada website LPSE: http://lpse.kemdikbud.go.id Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Jakarta, 13 April 2012 Panitia Pengadaan Setditjen PAUDNI


4

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1.

Lingkup Pekerjaan

2.

Sumber Dana

3.

Peserta Pemilihan

4.

5.

Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

Larangan Pertentangan Kepentingan

1.1

Panitia Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan barang yang tercantum dalam LDP.

1.2

Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan Pemilihan.

1.3

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

dalam Lembar Data

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP. 3.1

Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, dan kemitraan yang memenuhi kualifikasi.

3.2

Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

3.3

Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan.

4.1

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil, meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan.

4.2

Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PA/KPA.

5.1

Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.2

Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama. b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.

5.3

Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan yang antara lain meliputi:


5 a. b. c.

6.

Satu Penawaran Tiap Peserta

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

5.4

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6.1

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

6.2

Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B.

DOKUMEN PENGADAAN

7.

Isi Dokumen Pengadaan

7.1

Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;

7.2

Dokumen Pemilihan meliputi: a. Pengumuman Pelelangan; b. Instruksi Kepada Peserta; c. Lembar Data Pemilihan; d. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Surat Pernyataan; 3) Contoh Dokumen Teknis; 4) Bentuk Jaminan Penawaran; 5) Bentuk Perjanjian Kemitraan/KSO; e. Spesifikasi Teknis; f. Daftar Kuantitas dan Harga; g. Bentuk Dokumen lain: 1) Jaminan Sanggahan Banding 2) Jaminan Pelaksanaan; 3) Jaminan Uang Muka;

7.3

Dokumen Kualifikasi : data kualifikasi diisikan kedalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

7.4

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta.

7.5

Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

7.6

Panitia Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

8.

Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

9.

Pemberian Penjelasan

9.1

Pemberian Penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE pada waktu yang ditentukan dalam LDP atau aplikasi SPSE, oleh Panitia Pengadaan kepada peserta yang terdaftar.

9.2

Ketidakhadiran peserta secara online pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

9.3

Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan

9.4

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah


6 Dokumen Pengadaan awal. 9.5 10. Perubahan Dokumen Pengadaan

Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia Pengadaan pada aplikasi SPSE.

10.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. 10.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 10.3 Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan melalui email atau pengumuman dalam aplikasi SPSE untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan

11. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran dan melakukan pengunduran jadwal dalam aplikasi SPSE.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 12. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

12.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 12.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

13. Bahasa Penawaran

13.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 13.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 13.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

14. Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran meliputi: a) surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan b) Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran atau Jaminan Penawaran asli yang dikirim melalui pos atau diantar langsung ke alamat sesuai LDP; c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); d) Surat Pernyataan (lihat format pada Bab VI.) e) Hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (Bagi Peserta yang menggunakan skema Kemitraan/KSO); f) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) Ide Kreatif/Desain;  Sinopsis  Treatment  Naskah  Storyboard 2) Jadwal pelaksanaan; 3) Portfolio 4 tahun terakhir dalam bentuk DVD diserahkan atau dikirim langsung atau melalui Pos dengan kemasan yang aman ke alamat sesuai LDP;  Pengalaman Produksi TVC & PSA (4 TVC & 2 PSA)  Pengalaman Produksi Feature Televisi (2 Feature Televisi) 4) Production Booklet;  Daftar Peralatan Shooting, Editing, dan Suara Standar Profesional Broadcast  Daftar Tenaga Ahli yang dilengkapi dengan CV dan Ijazah Terakhir 5) Surat Pernyataan Tidak Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), baik materi atau konsep. g) Dokumen Kualifikasi meliputi: 1) Formulir Isian Kualifikasi khususnya:  Bagian Pertama yang berisi Daftar Pengalaman Perusahaan 10 Tahun Terakhir dan Daftar Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Untuk mengukur SKP)  Bagian Kedua yang berisi Data Keuangan Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

7 15. Harga Penawaran

15.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 15.2 Untuk kontrak lumpsum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 15.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

16. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

16.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah .

17. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

17.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.

16.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

17.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik,. Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi secara selektronik melalui e-mail 17.3 Peserta dapat : a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 17.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.

18. Pengisian Dokumen Kualifikasi

18.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Formulir Isian Kualifikasi yang tersedia didalam aplikasi SPSE 18.2 Penandatanganan Formulir Isian Kualifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan data kualifikasi setelah peserta melakukan login ke dalam aplikasi SPSE.

19. Bentuk Dokumen Penawaran

19.1 Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy file yang telah dienkripsi menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) sebanyak 1 (satu) rangkap, ditandatangani secara elektronik mengacu pada Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2011 tentang e-Tendering. 19.2 Surat penawaran atau surat lain bagian dari dokumen penawaran ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel basah sehingga penyedia tidak perlu mengupload hasil pemindaian asli. 19.3 Perihal ketentuan pada poin 19.2 tidak berlaku untuk: a. Jaminan Penawaran b. Surat Perjanjian Kemitraan c. Surat Pernyataan; d. Formulir Isian Kualifikasi (khusus bagian yang memerlukan tanda tangan dan stempel basah)

20. Jaminan Penawaran

20.1

Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP.

20.2

Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;


8 h.

i.

Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan.

20.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 20.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat diambil setelah pengumuman pemenang lelang. 20.5 Jaminan penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS; c. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau gagal tanda tangan kontrak. 21. Pakta Integritas

21.1

Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.

21.2

Pakta integritas harus disetujui oleh direktur utama/pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama atau.

21.3

Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan dalam aplikasi SPSE, maka Penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta Integritas.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 22. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

22.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode satu file. File disampul secara elektronik dengan melakukan enskripsi/penyandian melalui Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 22.2 Penyedia barang/jasa wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.

23. Penyampaian Dokumen Penawaran

23.1 Peserta menyampaikan penawaran dengan cara mengunggah file penawaran yang telah terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. 23.2 Peserta tidak menyampaikan softcopy Dokumen Penawaran secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman. 23.3 Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang untuk menggantikan/menimpa file penawaran sebelumnya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. 23.4

24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Upload dokumen Penawaran sebaiknya dilakukan dengan ketentuan: a. Resolusi diperbolehkan < 300 DPI selama masih bisa terbaca b. Compress data sehingga ukuran dokumen menjadi kecil sehingga memudahkan Peserta untuk mengupload ke LPSE c. Jika mengalami kesulitan dalam mengupload dokumen, dapat dilakukan di Ruang Bidding LPSE Lantai 14 Gedung C Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Panitia Pengadaan paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP atau aplikasi SPSE


9 25. Penawaran Terlambat E.

Setiap penawaran yang dikirim setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak oleh aplikasi SPSE.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

26. Pembukaan Penawaran

27. Evaluasi Penawaran

26.1

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO pada waktu yang ditetapkan dalam LDP atau aplikasi SPSE.

26.2

Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

26.3

Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran

27.1

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

27.2

Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran. Panitia Pengadaan memasukan hasil penawaran terkoreksi pada fasilitas yang tersedia dalam aplikasi SPSE.

27.3

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Panitia Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.

27.4

Pelaksanaan evaluasi dilakukan Panitia terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

27.5

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

27.6

Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur dengan menggunakan ambang batas terhadap unsur teknis.

27.7

Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga;

27.8

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; c. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. d. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi; e. Panitia dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) Peserta tidak mengikuti pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial,; f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka


10 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.9

Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi; 2) surat penawaran: a) ditandatangani secara elektronik oleh: (1) direktur utama/pimpinan perusahaan; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau (5) peserta perorangan. b) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a) adalah dengan menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik. c) Ketiadaan penggunaan aplikasi tanda tangan elektronik maka surat penawaran tetap dianggap sah. d) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; e) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan f) bertanggal. 3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP; e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f) nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; dan g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 4) Surat Pernyataan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) bertanda tangan; b) bermaterai; serta c) bertanggal c. Panitia Pengadaan mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan. Dalam hal penyedia barang/jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan. d. Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; e. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. h. Panitia Pengadaan memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi


11 administrasi. 27.10 Evaluasi Teknis: a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan menggunakan ambang batas unsur teknis yang dinilai, dengan ketentuan :: 1) Panitia Pengadaan menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. 2) Evaluasi teknis dilakukan terhadap: a. Ide Kreatif/Desain, mengacu pada materi yang diberikan oleh panitia pengadaan dan disusun dalam bentuk ; o Sinopsis, Treatment, Naskah, dan Story Board PSA (2 episode) o Sinopsis, Treatment, dan Naskah Feature Televisi (4 episode) b. Jadwal pelaksanaan; c. Portofolio 4 tahun terakhir (dalam bentuk DVD); o Pengalaman Produksi TVC & PSA (4 TVC & 2 PSA) o Pengalaman Produksi Feature Televisi (2 Feature Televisi) d. Production Booklet; o Daftar Peralatan Shooting, Editing, dan Suara Standar Profesional Broadcast o Daftar Tenaga Ahli yang dilengkapi dengan CV, didukung dengan bukti administrasi yang legal/sah. e. Surat Pernyataan Tidak Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), d. evaluasi teknis dalam sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP; e. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; f. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ; g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. i. Panitia Pengadaan memasukan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis. 27.11 Evaluasi Harga a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 2) untuk kontrak lump sum: a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Panitia Pengadaan; 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. c. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

12 yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. e. Panitia Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 27.12

28. Evaluasi Kualifikasi

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b. anggota Panitia Pengadaan dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 28.2 Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawar ranking berikutnya 28.3 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.

28.1

Ruang lingkup Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap: a. Formulir Isian Kualifikasi Peserta (format pada Bab VII), khususnya i. Bagian Pertama:  Daftar Pengalaman Perusahaan 10 Tahun Terakhir  Daftar Pekerjaan Perusahaan yang Sedang Dilaksanakan (Untuk Mengukur SKP)  Ada Pernyataan Bahwa Data yang disampaikan BENAR dengan ditandatangani serta distempel Perusahaan. ii. Bagian Kedua:  Data Keuangan (Susunan Kepemilikan Saham, Pajak, Neraca)  Ada Pernyataan Bahwa Data yang disampaikan BENAR dengan ditandatangani serta distempel Perusahaan b. Formulir Isian Kualifikasi Kemitraannya (bagi Peserta yang memakai skema Kemitraan/KSO)

28.4 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: a. data kualifikasi ditandatangani secara elektronik oleh: 1) direktur utama/pimpinan perusahaan; 2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; 3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; 4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; b. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik menyetujui pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; d. dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik menyetujui salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); f. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; g. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

13 1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan 2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. 3) Peserta yang lalai menyampaikan Formulir Isian Kualifikasi Kemitraannya dianggap GUGUR. 28.5 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 28.6 Tata Cara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. 28.7 Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. 29. Pembuktian Kualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya. 29.3 Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan pemilik dokumen, apabila diperlukan. 29.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam. 29.5 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

F.

PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

30. Pengumuman Pemenang

Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang di aplikasi SPSE, website sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia; c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga.

31. Sanggahan

31.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara off line kepada PPK, PA/KPA Satuan Kerja Direktorat PAUD dan APIP Kemdiknas.. 31.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 31.3 Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 31.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal. 31.5 Sanggahan yang disampaikan secara off line, bukan kepada Panitia Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan akan ditindaklanjuti secara off line atau secara elektronik di luar aplikasi SPSE.

32. Sanggahan Banding

32.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri Pendidikan Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

14 menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan, APIP Kemdiknas. 32.2 Menteri Pendidikan Nasional wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. 32.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan sebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 32.4 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. G. PENUNJUKAN PEMENANG 33. Penunjukan Penyedia/Jasa

33.1 Panitia Pengadaan membuat dan mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam aplikasi SPSE sebagai dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 33.2 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 33.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara; atau b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. 33.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 33.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 33.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 33.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 33.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 33.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/KPA sependapat dengan Panitia Pengadaan, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ. 33.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

34. Kerahasiaan Proses dan BAHP

34.1 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. 34.2 Panitia Pengadaan menuangkan hal lain terkait proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tidak dapat diakomodir dalam aplikasi SPSE dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

15 H. PELELANGAN GAGAL 35. Pelelangan Gagal

35.1 Panitia Pengadaan menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. [harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan

dan Kontrak gabungan lump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;] [seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;] e. f. g.

sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

35.2 KPA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. 35.3 Menteri Pendidikan Nasional selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. 35.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, memberitahukan kepada seluruh peserta.

maka

Panitia

Pengadaan

35.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan I.

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

36. Surat Jaminan Pelaksanaan

36.1 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan; dan g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

16 tercantum dalam SPPBJ. h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat ( unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 36.2 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan 36.3 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 36.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. J.

PENANDATANGANAN KONTRAK

37. Penandatanganan Kontrak

37.1 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima Barang berdasarkan Kontrak. 37.2 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 37.3 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. 37.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 37.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d. spesifikasi khusus; e. spesifikasi umum; f. gambar-gambar; dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 37.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 37.7 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan. 37.8 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 37.7 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.


BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN 1. LINGKUP PEKERJAAN

1.

Panitia Pengadaan: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI

2.

Alamat Panitia Pengadaan: Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Gedung E, Lantai III, Komplek Kemdiknas, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

3.

Website:

http://www.paudni.kemdiknas.go.id 4.

Website LPSE/aplikasi SPSE:

http://lpse.kemdikbud.go.id/eproc/app 5.

Nama paket pekerjaan: Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai

6.

Uraian singkat pekerjaan: Melakukan penyusunan bahan produksi yang terdiri dari feature televisi sebanyak empat episode @ 7 menit dan Public Service Ads (Iklan Layanan Masyarakat) sebanyak dua episode @ 30 detik dan Kompilasi semua feature televisi (Durasi 30 Menit) dengan tema Sejarah Dan Kepurbakalaan Morotai dengan memasukan elemen edukasi PAUDNI di dalam bahan produksi tersebut

7.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 45 (empat puluh lima) hari kalender.

2. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari DIPA Setditjen PAUDNI Tahun Anggaran 2012.

3. METODE PEMILIHAN

Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi.

4. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN

Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk BADAN USAHA.

5. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE

6. DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen Penawaran meliputi: a) surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran; 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan b) Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran atau Jaminan Penawaran asli yang dikirim melalui pos atau diantar langsung ke alamat sesuai LDP; c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); d) Surat Pernyataan (lihat format pada Bab VI.) e) Hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (Bagi Peserta yang menggunakan skema Kemitraan/KSO); f) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:


1)

g)

7. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

8. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN 9. JAMINAN PENAWARAN

Ide Kreatif/Desain;  Sinopsis  Treatment  Naskah  Storyboard 2) Jadwal pelaksanaan; 3) Portofolio 4 tahun terakhir dalam bentuk DVD diserahkan atau dikirim langsung atau melalui Pos dengan kemasan yang aman ke alamat sesuai LDP;  Pengalaman Produksi TVCom & PSA (4 TVC & 2 PSA)  Pengalaman Produksi Feature Televisi (2 Feature Televisi) 4) Production Booklet;  Daftar Peralatan  Daftar Tenaga Ahli yang dilengkapi dengan CV 5) Surat Pernyataan Tidak Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), baik materi atau konsep. Dokumen Kualifikasi meliputi: 1) Formulir Isian Kualifikasi Peserta khususnya:  Bagian Pertama yang berisi Daftar Pengalaman Perusahaan yang Telah Dilaksanakan dan Daftar Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Untuk mengukur SKP)  Bagian Kedua yang berisi Data Keuangan 2) Formulir Isian Kualifikasi Kemitraannya (Bagi yang memakai skema Kemitraan/KSO)

7.1

Mata uang yang digunakan Rupiah

7.2

Pembayaran dilakukan dengan cara Keseluruhan setelah pekerjaan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran. 1.

Besarnya jaminan penawaran adalah: Rp 29,986,880.- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

2.

Masa berlakunya jaminan penawaran: 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pembukaan penawaran.

3.

Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

10. TEMPAT DAN ALAMAT PENGIRIMAN

Jaminan Penawaran dan Portofolio 4 tahun terakhir dalam bentuk DVD dikirim ke alamat berikut: LPSE Kemdikbud, Komplek Kemdikbud Gedung C lantai 14, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran.

11. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN

Batas akhir waktu penyampaian penawaran sesuai jadwal pada website LPSE

12. PEMBUKAAN PENAWARAN

Pembukaan penawaran sesuai jadwal pada website LPSE


13. EVALUASI

Ambang Batas Nilai Teknis : 80%

PENAWARAN DAN AMBANG BATAS SISTEM GUGUR

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai: 1.

Ide Kreatif/Desain: 45% Ide kreatif disusun berdasarkan contoh program yang diberikan oleh panitia pengadaan dan disusun menjadi sebuah program siap tayang. Setiap unsur dinilai berdasarkan keaslian ide kreatif atau modifikasi, kesesuaian unsur edukasi dengan tema, kesesuaian alur cerita dengan tema, bahasa yang digunakan a. Sinopsis, Treatment, Naskah, dan Story Board PSA (50%) i. Keaslian Ide (15%) a. Orisinil 100 b. Modifikasi 26 - 75 c. Meniru 25 ii. Kesesuaian Unsur Edukasi dengan tema (15%) a. Sesuai 80 - 100 b. Kurang Sesuai 50 - 79 c. Tidak Sesuai 1 - 49 iii. Kesesuaian alur cerita dengan tema (30%) a. Sesuai 80 - 100 b. Kurang Sesuai 50 - 79 c. Tidak Sesuai 1 - 49 iv. Kreativitas Gagasan (30%) a. Inovatif 80 - 100 b. Kurang Inovatif 50 - 79 c. Tidak Inovatif 1 - 49 v. Bahasa (10%) a. Pengemasan sesuai target/sasaran 80 -100 b. Pengemasan kurang sesuai 50 - 79 c. Pengemasan tidak sesuai 1 - 49 b.

2.

Sinopsis, Treatment, dan Naskah Feature Televisi (50%) i. Keaslian Ide (15%) a. Orisinil 100 b. Modifikasi 26 - 75 c. Meniru 25 ii. Kesesuaian Unsur Edukasi dengan tema (15%) a. Sesuai 80 - 100 b. Kurang Sesuai 50 - 79 c. Tidak Sesuai 1 - 49 iii. Kesesuaian alur cerita dengan tema (30%) a. Sesuai 80 -100 b. Kurang Sesuai 50 - 79 c. Tidak Sesuai 1 - 49 iv. Kreativitas Gagasan (30%) a. Inovatif 80 -100 b. Kurang Inovatif 50 -79 c. Tidak Inovatif 1- 49 v. Bahasa (10%) a. Pengemasan sesuai target/sasaran 80 -100 b. Pengemasan kurang sesuai 50 - 79 c. Pengemasan tidak sesuai 1 - 49 Portofolio: 25% a. Pengalaman Produksi PSA (2 TVC & 2 PSA) (50%) 1) TVC (50%) a) Kualitas Visual (35%) - Baik 80 -100 - Sedang 50 – 79 - Rendah 1 - 49 b) Kualitas Audio (35%) - Baik 80 -100 - Sedang 50 – 79 - Rendah 1 - 49


c) Graphic Animasi (30%) - Baik 80 -100 - Sedang 50 – 79 - Rendah 1 – 49 2) PSA (50%) a) Kualitas Visual (35%) - Baik 80 -100 - Sedang 50 – 79 - Rendah 1 - 49 b) Kualitas Audio (35%) - Baik 80 -100 - Sedang 50 – 79 - Rendah 1 - 49 c) Graphic Animasi (30%) - Baik 80 -100 - Sedang 50 – 79 - Rendah 1 - 49 b.

3.

Pengalaman Produksi Feature Televisi (3 Feature Televisi) (50%) 1) Media Penayangan (50%) - Internasional 90 - 100 - Nasional 50 - 89 - Lokal 1 - 49 2) Konsep Penayangan (50%) - Berkualitas 80 -100 - Kurang Berkualitas 50 - 79 - Tidak Berkualitas 1 - 49

Production Booklet: 30% a. Daftar Peralatan yang diminta (40%) i. Peralatan Shooting Standar Profesional Broadcast (35%) - Milik sendiri 50 - 100 - Sewa 1 - 49 ii. Peralatan Editing Standar Profesional Broadcast (35%) - Milik sendiri 50 - 100 - Sewa 1 - 49 iii. Peralatan Suara (30%) - Milik sendiri 50 - 100 - Sewa 1 - 49 b.

Daftar Tenaga Ahli yang dilengkapi dengan CV dilampiri bukti administrasi yang legal/sah (60%) i. Penulis Naskah 2 orang (20%) a) Pengalaman Penulisan (50%) (1) Pernah menulis untuk feature televisi (35%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 (2) Pernah menulis untuk dokumenter televisi (30%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 (3) Pernah menulis untuk PSA(35%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 b) Media Tayang (50%) - Rating Tinggi 80 - 100 - Rating Menengah 50 - 79 - Rating Rendah 0 - 49


ii. Sutradara 2 orang (20%) a) Pernah memperoleh penghargaan nasional/internasional (20%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 b) Pengalaman Membuat Produksi Feature Televisi (40%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 c) Pengalaman Membuat Produksi TVC dan PSA (40%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 iii. Penata Kamera 2 orang (10%) a) Pengalaman membuat Produksi Feature Televisi (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 b) Pengalaman Produksi TVC dan PSA (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 iv. Editor 2 orang (20%) a) Pengalaman membuat Produksi Feature Televisi (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 b) Pengalaman Produksi TVC dan PSA (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 v. Soundman 2 orang (10%) a) Pengalaman membuat Produksi Feature Televisi (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 b) Pengalaman Produksi TVC dan PSA (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 vi. Graphic Animator 2 orang (20%) a) Pengalaman membuat Produksi Feature Televisi (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49 b) Pengalaman Produksi TVC dan PSA (50%) - 2 orang 50 - 100 - 1 orang 10 - 49

14. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN

14.3

Sanggahan ditujukan kepada: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI, secara elektronik melalui aplikasi SPSE.

14.4

Tembusan sanggahan ditujukan kepada: a. PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal untuk Kegiatan Kerumahtanggaan, Persuratan dan Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa b. KPA Satker Setditjen PAUDNI c. Inspektorat Jenderal Kemdikbud


14.5

Sanggahan Banding ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

14.6

Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada a. PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal untuk Kegiatan Kerumahtanggaan, Persuratan dan Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI. d. KPA Satker Setditjen PAUDNI c. Inspektorat Jenderal Kemdikbud.

14.7

Pengaduan

ditujukan

kepada

Inspektorat

Jenderal

Kemdikbud. 15. JAMINAN SANGGAHAN BANDING

16. JAMINAN PELAKSANAAN

15.1

Besarnya jaminan sanggahan banding: Rp 2,998,688.- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

15.2

Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI, di alamat Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Gedung E, Lantai III, Komplek Kemdiknas, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta.

15.3

Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

16.1 Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 16.2 Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS), dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 16.3 Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh hari) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. 16.4 Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.


BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

1. Nama Panitia Pengadaan: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI 2. Alamat Panitia Pengadaan: Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Gedung E, Lantai III, Komplek Kemdiknas, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. 3. Nama paket pekerjaan: Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai

B.

Persyaratan Kualifikasi

1) peserta harus memiliki:  Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Perfilman atau sejenisnya Kualifikasi Kecil  Memiliki Ijin Usaha Perfilman (IUP) 2) peserta harus memiliki domisili yg jelas ditandai dengan Surat Keterangan Domisili serta dapat ditinjau baik dengan pos; 3) peserta harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan Akta Pendirian beserta perubahan (bila ada); 4) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam, dinyatakan dalam surat pernyataan; 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6) peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7) dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan, tugas masing-masing anggota kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. c. Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, semua


d.

anggota kemitraan WAJIB menyerahkan Formulir Isian Kualifikasi sebagaimana tercantum pada contoh (lihat Bab VII); Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap semua anggota kemitraan;


BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A.

BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA

[KOP PERUSAHAAN] Nomor Lampiran

: :

_______, ____________ 20___

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI Perihal

: Penawaran Pekerjaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai.

Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan beserta semua adendumnya yang merupakan bagian dari Pengumuman Pengadaan nomor____________, tanggal_______________,dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Produksi

dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (______________________) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran. Demikian penawaran ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab. PT/CV/Firma/Kemitraan ____________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.......................... Jabatan


B.

BENTUK SURAT PERNYATAAN

[KOP PERUSAHAAN] Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan

:

atas nama Alamat

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Saya atau perusahaan saya tidak masuk dalam daftar Hitam ketika mengikuti Pengadaan ini; 2. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris ………………………… Nomor ……… Tanggal………………………... 3. Saya/ Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 4. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 5. Saya atau perusahaan saya akan tunduk atas segala keputusan panitia, Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta produk-produk hukum lain yang terkait dalam pengadaan jasa ini 6. Saya atau perusahaan saya tidak menuntut ganti rugi apabila tidak tersedia dana pada DIPA; 7. Saya atau perusahaan saya tidak menuntut ganti rugi apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang diakibatkan kesalahan dari pihak saya atau perusahaan saya; 8. Saya atau siapapun yang terdapat dalam Akta Notaris ………………………… Nomor ……… Tanggal………………………... menyatakan bukan sebagai PNS/TNI/POLRI

PT/CV/Firma/ ___________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [materai, stempel] .......................... Jabatan


C.

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO) SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

MENIMBANG :

BAHWA, Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan Pengadaan Bahan Siaran Program PAUD tahun 2011 yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _______________________ pada tanggal __________________________ 20____, maka ______________________________________ (nama peserta 1); ______________________________________ (nama peserta 2); ______________________________________ (nama peserta 3); ____________________________________________________ dst bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN:

BAHWA, 1.

Secara bersama-sama: a. Membentuk KSO dengan nama kemitraan adalah__________________ b. Menunjuk ____________________________ (nama peserta 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2.

Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: Peserta 1 ______% (___________________________________________persen) Peserta 2 ______% (___________________________________________persen) Peserta 3 ______% (___________________________________________persen) ________________________________________________________dst

3.

Deskripsi tugas setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] mempunyai tugas ___________________ _______________ [nama peserta 2] mempunyai tugas ___________________ _______________ [nama peserta 3] mempunyai tugas ___________________ __________________________________________________dst

4.

Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

5.

Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setditjen PAUDNI atau Pejabat Pembuat Komitmen) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal untuk Kegiatan Kerumahtanggaan, Persuratan dan Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.

6.

Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.

7.

Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada ______________________________ (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ___________________ (nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis*) dari____________________ (nama peserta 2)


dan__________________ (nama peserta 3) __________ dan seterusnya sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. 8.

Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

9.

Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________) yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di______________________ pada hari___________________ tanggal_____________________ bulan_________________, tahun________________________. Penyedia 1 (_______________)

Penyedia 2 (________________)

Penyedia 3 (________________)

dst (_________________) Disahkan oleh NOTARIS*) (________________________)

Catatan: 1. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel 2. Surat Perjanjian Kemitraan / Kerjasama Operasi harus bermaterai dan bertanda tangan basah 3. *  dapat disahkan setelah kemitraan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan ketentuan persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut tidak berubah


D.

CONTOH DOKUMEN TEKNIS Dokumen Teknis

1.

Ide Kreatif/Desain Format Narasi yang memenuhi persyaratan substantif dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dan ada kesesuaian tema yang mengacu pada Terms of Reference terlampir yang berupa: a. Keaslian Ide b. Kesesuaian Unsur Edukasi dengan Tema c. Kesesuaian Alur/Plot dengan Tema d. Kreativitas Gagasan e. Bahasa

2.

Jadwal Waktu Pelaksanaan Persiapan, Assesmen, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan yang tertera dalam Metode Waktu Pelaksanaan yang disesuaikan dengan durasi pengerjaan di LDP (format barchart atau curve-S, Landscap)

3.

Portfolio Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang berupa: a. Pengalaman Produksi TVC dan PSA (4 TVC dan 2 PSA) b. Pengalaman Produksi Feature Televisi (2 Feature Televisi) Untuk memudahkan Peserta, dikarenakan LPSE membatasi ukuran file upload maksimal 200 MB, Portfolio dibuat dalam bentuk DVD dikirim ke alamat berikut: LPSE Kemdikbud, Komplek Kemdikbud Gedung C lantai 14, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

4.

5.

Production Booklet a. Daftar Peralatan i. Shooting ii. Editing iii. Suara b. Daftar Tenaga Ahli i. Penulis Naskah ii. Sutradara iii. Penata Kamera iv. Editor v. Soundman vi. Graphic Animator

: Sewa atau Milik Sendiri (Lampirkan Bukti) : Sewa atau Milik Sendiri (Lampirkan Bukti) : Sewa atau Milik Sendiri (Lampirkan Bukti) : Ijazah D3 Televisi dan Film atau sejenisnya serta CV : Ijazah S1 Televisi dan Film atau sejenisnya serta CV : Ijazah S1 Televisi dan Film atau sejenisnya serta CV : Ijazah D3 Televisi dan Film atau sejenisnya serta CV : Ijazah D3 Televisi dan Film atau sejenisnya serta CV : Ijazah D3 Televisi dan Film atau sejenisnya serta CV

Surat Pernyataan Tidak Melanggar HAKI Pernyataan bahwa Ide Kreatif/Desain yang ditawarkan tidak melanggar HAKI baik materi maupun konsep dengan menggunakan Kop Perusahaan bermaterai, bertanggal, bertanda tangan dan berstempel basah;


CONTOH E.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________[Pokja______ PANITIA PENGADAAN

______] Alamat

: ______________________________________________

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang _______________________________________________________) sebagai Jaminan Penawaran dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. b. Yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan. 2) menandatangani Kontrak dan dokumen perikatan lain sebagaimana yang diharuskan dalam Dokumen Pengadaan. 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan Pasca kualifikasi. c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.


6.

Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________di ___________ [alamat]. Dikeluarkan di : _________ Pada tanggal : ___________

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke _____[bank]

[Bank] ____________ Pemimpin


CONTOH F.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: ____________________

Nilai: _____________

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan _____________________[nama], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [________________[nama Panitia Pengadaan], __________[alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang___________________________)

2.

Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ___________________________ yang diselenggarakan oleh OBLIGEE pada tanggal ______________ di _____________ [tanggal dan tempat pelelangan]

3.

Surat Jaminan ini berlaku apabila PRINCIPAL: a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. b. tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan. 2) menandatangani Kontrak dan dokumen perikatan lain sebagaimana yang diharuskan dalam Dokumen Pengadaan. 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan Pasca kualifikasi. c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

5.

Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah PRINCIPAL cidera janji (Wanprestasi/default) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

6.

SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.

7.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

8.

Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Ditandatanganinya serta dibubuhi meterai di _____ pada tanggal _____ PRINCIPAL __________________

SURETY _________________


[33]

BAB VII. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI DAN PETUNJUK PENGISIANNYA KOP PERUSAHAAN Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan : Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Tahun Anggaran 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Bertindak untuk : dan atas nama Alamat : Menyatakan bahwa data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut: BAGIAN PERTAMA A. Data Administrasi 1. Umum 1. Nama Perusahaan 2. Status Perusahaan 3. Alamat No. Telepon No. Fax E-Mail B. Ijin Usaha 1. No SIUP/ TDP/dll 2. Bidang/Subbidang 3. Masa berlaku ijin usaha 4. Instansi pemberi ijin usaha

: : : : : : : : : :

* Isilah semua Surat izin yang perusahaan punya untuk mengakomodir kualifikasi C. Landasan Hukum Pendiri Perusahaan 1. Akta Pendirian Perusahaan a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris : 2.

Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :


[34]

D. Pengurus 1. Komisaris (untuk PT) No Nama

KTP

Jabatan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No Nama KTP

Jabatan

E. Data Pengalaman Perusahaan 10 Tahun Terakhir (Telah Dilaksanakan) Utama/ No. Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas Subkontrak Nama Alamat

(Sedang Dilaksanakan) Utama/ No. Pekerjaan Subkontrak



Lokasi

Pemberi Tugas Nama Alamat

Kontrak No/Tgl Nilai

Tanggal Selesai Kontrak BASTP

Kontrak No/Tgl Nilai

WAJIB MENGISI seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan ketika proses lelang ini berjalan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan benar apa adanya dan siap menanggung resiko di kemudian hari apabila ternyata terdapat pemalsuan data. ……………., ………………….... CV/PT. ………………………….. Materai Rp. 6000, Bertanggal, Stempel ......…………………… Direktur


[35]

BAGIAN KEDUA F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham No. Nama

KTP

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahunan terakhir Nomor/Tanggal 3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/Tanggal 

Alamat

: : :

Penyampaian laporan bulanan PPh Pasal 21/23/25 atau PPn sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tahun 2011 Dalam ribuan rupiah AKTIVA I

II

Persentase

Aktiva Lancar Kas Bank Piutang Persediaan Barang Pek. Dlm Proses Jumlah (a) Aktiva Tetap Peralatan & Mesin Inventaris Gedung-Gedung Jumlah (b)

PASIVA III

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Utang Jangka Pendek Utang Dagang Utang Pajak Utang Lainnya Jumlah (d)

Rp. Rp. Rp. Rp.

IV

Utang Jangka Panjang (e)

Rp.

V

Kekayaan Bersih (a+b+c) – (d+e)

Rp.

Jumlah

Rp.

Rp. Aktiva Lainnya (c)

Jumlah  

Rp.

Piutang Jangka Pendek (sampai dengan 6 bulan) Piutang Panjang (lebih dari 6 bulan)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan benar apa adanya dan siap menanggung resiko di kemudian hari apabila ternyata terdapat pemalsuan data.

……………., ………………….... Jasa Akuntan Publik...................

Stempel Jasa Akuntan Publik

……………………… Auditor

CV/PT. ………………………….. Materai Rp. 6000, Bertanggal, Stempel Perusahaan ......…………………… Direktur


[36]

PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA A. Data Administrasi 1. 2. 3. 4. B.

Diisi dengan nama badan usaha peserta/kemitraan. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). Untuk kemitraan tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta/kemitraan yang dapat dihubungi. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. Untuk kemitraan tidak perlu diisi.

Izin Usaha 1. 2. 3.

Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha/Kemitraan 1. 2.

Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha/kemitraan. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha/kemitraan, apabila ada.

D. Pengurus 1. 2. E.

F.

Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha/kemitraan.

Data Pengalaman Perusahaan 1.

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.

2.

Untuk semua pekerjaan yang TELAH DILAKSANAKAN dan SEDANG DILAKSANAKAN

Data Keuangan 1.

Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero/anggota kemitraan dan persentase kepemilikan saham/pesero/kemitraan.

2.

Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPH pasal 21 2) PPH Pasal 23 3) PPH pasal 25/pasal 29 4) PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

3.

Neraca perusahaan Diisi dengan data keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.


[37]

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A.

Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. data kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. menyampaikan persetujuan terhadap pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. menyampaikan persetujuan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 7. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 8. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 9. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka 1. sampai dengan angka 8. dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. c. Evaluasi Kualifikasi akan dilakukan kepada semua peserta anggota kemitraan (bagi peserta lelang yang menggunakan skema Kemitraan/KSO d. Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, semua anggota kemitraan WAJIB menyerahkan Formulir Isian Kualifikasi sebagaimana tercantum pada contoh (lihat Bab VII) e. apabila akan ditetapkan sebagai pemenang maka perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan harus disahkan oleh notaris. 10. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan; KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan; KP = 6 atau KP = 1,2N; N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan b. dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra.

B.

Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pengadaan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

D.

Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

E.

Sebagian atau keseluruhan dari petunjuk berikut dapat digunakan untuk pengisian formulir elektronik isian kualifikasi.

F.

Peserta Lelang wajib men-submit format Formulir Isian Kualifikasi dalam Dokumen Penawarannya sesuai format pada Bab VII

G.

Untuk Jaga-jaga ketika Peserta Lelang tidak melampirkan Formulir Isian Kualifikasi sesuai format pada Bab VII, Panitia Pengadaan akan melihat Isian Data Kualifikasi pada Tabel Data Dokumen Pengadaan Produksi dan Penayangan PSA, Feature Televisi tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai Pelelangan Umum Pascakualifikasi

[38]

Kualifikasi milik Peserta Lelang. Oleh karenya, disarankan untuk senantiasa meng-update data Kualifikasi Penyedia pada Aplikasi SPSE dengan login terlebih dahulu. H.

Peserta Lelang, ketika mengisi Formulir Isian Kualifikasi, tidak diwajibkan melampirkan buktibukti pendukung dalam Dokumen Kualifikasi dikarenakan ketika Peserta Lelang mengikuti paket lelang ini, dianggap telah mengumpulkan dan memverifikasi Data-Data Kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Form_Penyedia kepada LPSE, kecuali yang diminta pada Dokumen Teknis yakni bukti Kepemilikan Daftar Peralatan dan CV Daftar Tenaga Ahli;

I.

Peserta Lelang tetap wajib mengklarifikasi dan membuktikan kevalidan isi Formulir Isian Kualifikasi di saat Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi ketika diminta oleh Panitia Pengadaan


[39]

BAB IX. SPESIFIKASI TEKNIS NO. 1.

2.

3.

4.

ITEM YANG DIHASILKAN

RINCIAN SAT

VOL

SPESIFIKASI

Feature Televisi: a. Copy Master Shooting

__

Set

b. Sinopsis, treatment, Naskah

4

Set

c. Master Digital Betacam

4

Buah

d. Master DVD

4

Keping

e. Copy Master DVD (4 x 2)

8

Keping

PSA: a. Copy Master Shooting

__

Set

b. Sinopsis, treatment, Naskah storyboard

2

Set

c. Master Digital Betacam

2

Buah

d. Master DVD

2

Keping

e. Copy Master DVD (2 x 2)

4

Keping

Kompilasi Feature Televisi a. Sinopsis, treatment, dan Naskah

1

Set

b. Master Digital Betacam

1

Buah

c. Master DVD

1

Keping

d. Copy Master DVD (1 x 2)

2

Keping

a. PSA

2

Episode

- TV Nasional (termasuk TVRI) Minimal 10 Kali tayang - TV Lokal Minimal 10 Kali tayang - Social Media minimal Youtube, Facebook

b. Kompilasi Feature Televisi

1

Episode

- TV Nasional (termasuk TVRI) Minimal 3 Kali tayang - TV Lokal Minimal 5 Kali tayang - Social Media minimal Youtube, Facebook

- Topik tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai - Tema dan Sub Tema mengacu pada KAK - Durasi per Episode ialah 7-8 Menit - Standard Broadcast - Dokumen di jilid rapih - Konten sesuai dengan tema - Covering sesuai dengan tema - Full colour - Casing Master DVD sejenis buku terbuat dari bahan plastik - Poin c s.d. e merupakan Master Release - Topik tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai - Tema dan Sub Tema mengacu pada KAK - Durasi per Episode ialah 30-60 Detik - Naskah di jilid rapih - Standard Broadcast - Konten sesuai dengan tema - Covering sesuai dengan tema - Full colour - Casing Master DVD sejenis buku terbuat dari bahan plastik - Poin c s.d. e merupakan Master Release - Topik tentang Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai - Tema dan Sub Tema mengacu pada KAK - Durasi 30 Menit - Naskah di jilid rapih - Kompilasi dari empat feature Televisi di atas - Standard Broadcast - Konten sesuai dengan tema - Covering sesuai dengan tema - Full colour - Casing Master DVD sejenis buku terbuat dari bahan plastik

Blocking Time Penyiaran

Keterangan Tambahan: Feature Televisi  Penggunaan Footage maksimal 20% dari Total Durasi Feature Televisi PSA  Tidak boleh memakai Footage

Lebih Jelas mengenai Spesifikasi Teknis mengacu pada Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Bahan Produksi Film Sejarah dan Kepurbakalaan Morotai yang terlampir.


BAB X. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Keterangan 1. Daftar Kuantitas dan Harga dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Panitia Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 7. Berikut salah satu format yang Panitia Pengadaan lampirkan sebagai acuan. Peserta tidak diwajibkan untuk mengikuti format berikut


DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Daftar Kuantitas dan Harga berikut hanya merupakan acuan, Peserta tidak diwajibkan untuk mengikuti format yang Panitia Pengadaan sediakan. A. No 1 2 3 4 5 6 7

PRA PRODUKSI Jenis Kegiatan Administrasi Umum/Perijinan Penulisan Skenario Hunting Lokasi/Riset/Observasi Breakdown, ATK, Penggandaan Asuransi Footage Komunikasi Team Jumlah (A)

B. No 1 2 3

EQUIPMENT Jenis Kegiatan Sewa Kamera Standard Broadcast (Digital) Sewa Kamera Under Water (Digital) Sewa Pakai Lighting: a. Lampu Red Head b. Lampu Blonde c. Lampu HMI 200 KW d. Lampu HMI 575 KW e. Dedolight, HMI 200W f. Kinoflo, 4 feet, 4 bank 4 Audio Set 5 Sewa Studio Editing a. Off/On line b. Narator c. Desain Grafis d. Animasi e. Mixing f. Honor Editor g. Transportasi/Konsumsi Editing Jumlah (B)

C. No 1 2 3 4

POWER & ART DEPARTMENT Jenis Kegiatan Sewa Genset & BBM Pembelian Memory Card Shooting Perlengkapan Set Dekor/Properti Pembuatan Ilustrasi Musik Jumlah (C)

Besaran Biaya (Rp.)

Volume

Jumlah (Rp.)

Contoh

Contoh

Besaran Biaya (Rp.)

Volume

Jumlah (Rp.)

Contoh

Contoh

Contoh Besaran Biaya (Rp.)

Volume

Jumlah (Rp.)

Contoh


D. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22

HONORARIUM Jenis Kegiatan Produser Pelaksana Sutradara (Riset & Shooting) Asisten Sutradara Operator Kamera Darat (Riset & Shooting) Operator Kamera Under Water (Riset & Shooting) Arkeolog Under Water (Riset) Arkeolog Darat (Riset) Pendidik (Riset & Shooting) Antropolog (Riset) Asisten Operator Kamera Tenaga Tata Lampu Asisten Tenaga Tata Lampu Pimpinan Unit Pembantu Umum Pencatat Adegan Wardrobe/Penata Busana/Rias Art Director Soundman/Gunmic Pengawal Alat Security Narator Jumlah (D)

E. No 1 2 3 4 5 6

TRANSPORTASI & KONSUMSI Jenis Kegiatan Sewa Mobil Penumpang/Station Sewa Mobil Box Transportasi Lokal Konsumsi Transportasi Jakarta – Morotai PP. Penginapan Jumlah (E)

F. No 1 2 3 4 5 6 7

DELIVERY OUTPUT Jenis Kegiatan Besaran Biaya (Rp.) Pembuatan Master Digital Betacam Pembuatan Master DVD Pembuatan Copy DVD Sinopsis, Treatment , Naskah, dan Story Board PSA (2 Buku) Sinopsis, Treatment , Naskah Feature Televisi (4 Buku) Sinopsis, Treatment, Naskah Kompilasi Feature Televisi (1 Buku) Blocking Time Penyiaran PSA dan Feature Televisi di TV Lokal Jumlah (F)

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Pengeluaran

Besaran Biaya (Rp.)

Volume

Jumlah (Rp.)

Contoh

Contoh

Contoh

Besaran Biaya (Rp.)

Volume

Jumlah (Rp.)

Contoh

Volume

Besarnya Biaya (Rp)

A PRA PRODUKSI B EQUIPMENT C POWER & ART DEPARTMENT D HONORARIUM E TRANSPORTASI & KONSUMSI SHOOTING F DELIVERY OUTPU JUMLAH PPN ( 10% ) TOTAL


Jumlah (Rp.)

Contoh

Jumlah

Contoh

Contoh

BAB XI. BENTUK DOKUMEN LAIN A.

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : __________________________[Pokja______ PANITIA PENGADAAN ____] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang _______________________________________________________) sebagai Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

Jaminan

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________

2.

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.

4.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


5.

Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6.

Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________di ___________[alamat]. Dikeluarkan di Pada tanggal

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke _____[bank]

: :

____________ ___________



B.

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan] Nomor Jaminan: _________________ 1.

JAMINAN PELAKSANAAN Nilai: ______________

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan _____________________ [nama], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [_____________________[nama PPK], _____________

[alamat] 2.

3. 4.

5.

6.

7.

sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang_____________________________) Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRNCIPAL tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari OBLIGEE No________________tanggal_____________________ Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ Jaminan ini berlaku apabila: a. Principal tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditanda tanganinya serta dibubuhi meterai di _______________ pada tanggal _____________________ PRINCIPAL __________________

SURETY _________________


C.

BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : _________________________[Pokja______ PANITIA PENGADAAN ______] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

Jaminan Uang Muka

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________di ___________[alamat]. Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________ Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke _____[bank]


Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang (dengan Prakualifikasi)

D.

BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: ____________________

Nilai: ___________________

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan _____________________ [nama], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [_____________________[nama PPK], _____________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang_____________________________)

2.

Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.

3.

Bahwa PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis No __________ tanggal ________ telah mengadakan Kontrak dengan OBLIGEE untuk pekerjaan ____________________ dengan Harga Kontrak yang telah disetujui sebesar Rp ____________(terbilang___________________________) dan Kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.

4.

Bahwa untuk Kontrak tersebut di atas, OBLIGEE setuju membayar kepada PRINCIPAL uang sebesar Rp__________(terbilang___________________) sebagai pembayaran uang muka sebelum Pekerjaan menurut Kontrak di atas dimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu maka SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di bawah ini.

5.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

6.

Jaminan ini berlaku apabila PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE senilai Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat bukti penerima olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut

7.

Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah PRINCIPAL cidera janji (Wanprestasi/default) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya atau membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.

8.

SURETY akan membayar kepada OBLIGEE Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh PRINCIPAL dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE.

9.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hakhak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

10. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Ditanda tanganinya serta dibubuhi meterai di _______________ pada tanggal _____________________ PRINCIPAL

SURETY

__________________

_________________


E.

BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ___________________ [nama bank] berkedudukan di _______________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________[Panitia Pengadaan] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan __________________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _______________ tanggal______________, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari ______________ [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lain] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa “Sanggahan Banding tidak benar dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar”. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ___________. Dikeluarkan di: Pada tanggal: Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

____________ ____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 _______________

[Nama dan Jabatan]


D O K U M E N P E N G A D A A N

Recommend Documents