KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPPKD) KABUPATEN LEBAK BANTEN Elfira Purnama Dosen Pembimbing: Murtedjo, SE., Ak., MM Binus University,
[email protected]
ABSTRACT The purpose of this study is to evaluate the tax revenue non-metal minerals and stone associated with the original income in the Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak, assess the potential for local revenue in Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak and find out how much tax contribution of non-metal minerals and stone against the acceptance of local revenue in Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak regency. The methodology used in this study is a qualitative research methodology in which the techniques used are observation technique texts, and interviews. The results showed that tax non-metal minerals and stone did not contribute significantly to revenue in Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak Banten. Keyword: Mineral Tax Non-Metal and Stone, Contribution Mineral Tax Non-Metal and Stone, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak, menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak dan mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif dimana tehnik yang digunakan adalah tehnik observasi teks, lapangan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak Banten. Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Kemandirian suatu daerah dapat diukur dari kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan dan membiayai pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah adalah meningkatkan pendapatan daerah, pengelolaan sumber daya yang baik, sekaligus menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mengarah pada asas keadilan sosial. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, segenap kemampuan modal dan potensi daerah yang ada harus dimanfaatkan sebesar-besarnya, disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah untuk membantu mengendalikan laju pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci untuk terbukanya laju pertumbuhan daerah ke arah yang lebih maju dan berkembang. Bukan saja dalam aspek ekonomi, tetapi dapat pula merambat pada aspek-aspek lain seperti pendidikan, sosial, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, dapat ditempuh antara lain melalui suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak yaitu salah satu potensi penting bagi suatu daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak memiliki unsur-unsur yaitu, iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang (pusat) dan perda (daerah), tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, serta digunakan untuk membiayai negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tak dapat dipungkiri, pajak daerah merupakan salah satu sumbangsih terbesar pada penerimaan kas daerah. Hal itu disebabkan dari letak geografis daerah dan potensi-potensi yang terdapat pada wilayah itu sendiri. Salah satu pajak terbesar dipemerintahan daerah Lebak yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Seperti dalam laporan realisasi pendapatan daerah kabupaten Lebak, pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang sebelumnya disebut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ini, mampu memberikan suntikan dana untuk kesehatan pendapatan asli daerah di kabupaten Lebak. Sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah semakin berkembang. Dalam realisasi pendapatan daerah di kabupaten Lebak tahun 2011, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 3.130.920.300,- melebihi dari targetnya yaitu Rp 3.000.000.000,-. Sebenarnya realisasi dari peneriman pajak mineral bukan logam dan batuan ini masih bisa lebih dioptimalkan, sehingga akan memberikan kontribusi yang lebih pada penerimaan pendapatan asli daerah. Mengingat kabupaten Lebak yang memiliki potensi sumber daya alam tambang yang tinggi untuk dikomersilkan. Kondisi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pasang surut. Hal itu dikarenakan belum optimalnya pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Lebak. Selain itu masih ada beberapa faktor yang mengakibatkan penerimaan pajak ini menjadi surut diantaranya yaitu, berkurangnya potensi bahan galian di kabupaten Lebak, banyaknya pengusaha tambang yang buka tutup, kurangnya pos penjagaan atau pos
pemeriksaan SJAP di lapangan, dan minimnya sosialisasi tentang pajak mineral bukan logam dan batuan pada masyarakat Kabupaten Lebak. Sedangkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan difaktori oleh dua hal, yaitu adanya potensi-potensi tambang yang baru dan adanya tambahan-tambahan materi penambangan dan penggalian dari para pengusaha galian tambang atau pasir di wilayah Lebak. Untuk itu, pemerintah daerah semakin mengembangkan dan meningkatkan perencanaan serta pengawasannya terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak Banten”. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan: 1.
2. 3.
Untuk mengevaluasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak. Untuk menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKD Kabupaten Lebak.
METODE PENELITIAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Jenis dari risetnya adalah pengujian eksploratoria; Risetnya adalah riset deskriptif; Dimensi waktu risetnya adalah melibatkan urutan waktu (time series); Kedalaman risetnya adalah mendalam tetap hanya melibatkan satu objek saja (studi kasus); Metode pengumpulan datanya adalah kontak langsung (wawancara); Menentukan lingkungan risetnya adalah noncontived setting, yaitu lingkungan riil (field setting); Unit analisisnya adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
HASIL PENELITIAN Tahap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Banten Proses penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimulai dari pembayaran hingga pengevaluasiannya, dilakukan melalu beberapa proses atau tahapan sebagai berikut: 1. 2.
3.
4.
5.
DPPKD melakukan perencanaan atau penganggaran target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang akan dicapai dalam satu tahun tertuang dalam APBD. Setelah melakukan penganggaran, langkah yang di lakukan yaitu melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali, yang merupakan tahapan resmi dalam peraturan daerah dimana pada triwulan kesatu diharapkan pencapaian target sebesar 15%, triwulan kedua 40%, triwulan ketiga 75%, dan triwulan keempat 100%. Pihak DPPKD menganalisa data potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, sepanjang para pengusaha atau badan yang melakukan proses galian pertambangan itu memiliki izin (legal), mereka berkewajiban untuk membayar pajak berdasarkan produksi yang terjual. DPPKD mengeluarkan SJAP (Surat Jalan Angkutan Pertambangan) berbentuk karcis berjumlah 3 lembar. Di dalam karcis, terdapat nilai nominal pajak yang disesuaikan dengan tonase dan jenis kendaraan yang akan mengangkut galian tambang tersebut. Para pengusaha membeli SJAP langsung ke kantor DPPKD sebagai tanda mereka telah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses ini, pihak DPPKD sebelumnya melakukan wawancara terlebih dahulu dengan para pengusaha tambang mengenai jenis tambang yang akan dikelola, jenis dan jumlah kendaraan yang akan dipakai untuk mengangkut, dan tonasenya untuk menentukan jenis karcis yang sesuai.
Berikut adalah perbedaan karcis atau SJAP yang akan di pakai oleh pengusaha tambang untuk melakukan penggalian: Warna Karcis
Muatan
Jenis Kendaraan
Merah Muda
6 ton
Colt Diesel
Biru
4 dan 15 ton
Dump Truck
Kuning
20 ton
Tronton Besar
Hijau Muda
10 ton
Puso
Putih
4 ton
Colt Diesel
Sumber: Hasil wawancara dengan pejabat bidang Pendapatan Asli Daerah Setiap tahun warna karcis bisa berubah, misalnya warna hujau muda untuk 4 ton dan warna yang lain untuk tarif yang lain, hal itu dilakukan utnuk memudahkan pengendalian di DPPKD. 6.
Setelah menerima uang pembayaran karcis dari pengusaha, pihak DPPKD mencatat ke dalam laporan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan per hari nya uang tersebut langsung disetorkan ke bank BJB. Bank BJB telah di percaya oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menyimpan uang daerah.
7.
Pihak DPPKD membuat pos pemeriksaan SJAP di lapangan atau disebut juga Pos Pajak Daerah sebagai sistem pengendaliannya. Terdapat 3 penempatan Pos Pajak Daerah yaitu di daerah Jalupang, Citeras dan Kadu Agung dimana daerah-daerah tersebut merupakan titik arus keluar wilayah Kabupaten Lebak. 8. Para pengusaha yang telah membeli SJAP menyerahkan salah satu potongan karcis pada supir angkutan mereka yang kemudian akan diserahkan pada petugas pos pemeriksaan SJAP di lapangan saat beroperasi. 9. Setiap minggunya petugas SJAP melakukan evaluasi terhadap hasil penjaringan SJAP yang beredar di lapangan dan melaporkannya pada DPPKD. 10. DPPKD melakukan pencocokan dari hasil laporan evaluasi petugas pos dengan catatan yang ada diregister DPPKD saat para pengusaha tersebut membayar pajak. Apakah potongan karcis SJAP sesuai atau tidak sesuai dengan data yang ada di register kantor. Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007–2011 Berikut ini adalah tabel-tabel penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Lebak Banten dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011: Tabel 4. 2. Tahun 2007 Juml ah (Rp) Urai an
PENDAPATAN DAERAH Pe ndapatan Asl i Dae rah Hasi l Pajak Dae rah Pajak Hot el
Anggaran Pe rubahan 676,432,107,636.00
Be rtambah / (Be rkurang) Re al isasi
688,321,895,179.00
(Rp) 11,889,787,543.00
% 101.76
51,461,107,636.00
48,937,969,974.00
(2,523,137,662.00)
95.10
5,202,300,000.00
5,965,022,206.00
762,722,206.00
114.66
45,000,000.00
115,252,450.00
70,252,450.00
256.12
350,000,000.00
677,116,797.00
327,116,797.00
193.46
6,300,000.00
6,110,000.00
(190,000.00)
96.98
250,000,000.00
260,182,095.00
10,182,095.00
104.07
Pajak Penerangan Jalan
2,200,000,000.00
2,576,193,368.00
376,193,368.00
117.10
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
2,300,000,000.00
2,313,466,496.00
13,466,496.00
100.59
6,000,000.00
7,200,000.00
1,200,000.00
120.00
45,000,000.00
9,501,000.00
(35,499,000.00)
21.11
Pajak Rest oran Pajak Hiburan Pajak Reklame
Pajak Parkir Pajak Sarang Burung Walet
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lebak
Tabel 4. 3. Tahun 2008 JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH
URAIAN ANGGARAN P EN D A P A TA N
REALISASI
%
( BERKURANG )
825,999,532,000
805,610,622,930
(20,388,909,070)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
76,942,599,000
50,899,149,186
(26,043,449,814)
97.53 66.15
PAJAK DAERAH Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Galian Gol. C Pajak Parkir Pajak Pengambilan Srg Brg Walet
6,275,000,000 75,000,000 560,000,000 6,500,000 300,000,000 2,800,000,000 2,500,000,000 8,500,000 25,000,000
7,445,305,469 140,428,850 938,437,615 6,100,000 288,679,690 2,742,193,768 3,302,854,546 13,200,000 13,411,000
1,170,305,469 65,428,850 378,437,615 (400,000) (11,320,310) (57,806,232) 802,854,546 4,700,000 (11,589,000)
118.65 187.24 167.58 93.85 96.23 97.94 132.11 155.29 53.64
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lebak Tabel 4. 4. Tahun 2009 Jumlah (Rp) Urai an
PENDAPATAN DAERAH Pe ndapatan Asl i Dae rah Hasil Pajak Dae rah Pajak Hot el Pajak Rest oran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Sarang Burung Walet
Anggaran Pe rubahan
74,268,196,396.00 7,531,500,000.00 100,000,000.00 560,000,000.00 6,500,000.00 300,000,000.00 3,000,000,000.00 3,500,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00
Re alisasi
Be rtambah / (Be rkurang) (Rp)
58,021,746,576.00 (16,246,449,820.00) 7,111,016,717.00 (420,483,283.00) 57,181,450.00 (42,818,550.00) 542,280,074.00 (17,719,926.00) 4,490,000.00 (2,010,000.00) 300,756,775.00 756,775.00 3,441,416,518.00 441,416,518.00 2,712,266,900.00 (787,733,100.00) 45,300,000.00 7,325,000.00
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lebak Tabel 4. 5. Tahun 2010
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lebak
5,300,000.00 (17,675,000.00)
%
78.12 94.42 57.18 96.84 69.08 100.25 114.71 77.49 113.25 29.30
Tabel 4. 6. Tahun 2011 JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
1,169,706,526,956
1,185,100,258,482
15,393,731,526
101.32
PENDAPATAN ASLI DAERAH
89,906,414,000
93,065,058,829
3,158,644,829
103.51
HASIL PAJAK DAERAH
10,169,500,000
14,041,078,255
3,871,578,255
138.07
75,000,000
103,814,280
28,814,280
138.42
550,000,000
1,232,336,800
682,336,800
224.06
7,500,000
14,050,000
6,550,000
187.33
300,000,000
408,617,929
108,617,929
136.21
URAIAN
PENDAPATAN
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame
BERTAMBAH / (KURANG)
%
Pajak Penerangan Jalan
4,500,000,000
5,691,379,179
1,191,379,179
126.48
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
3,000,000,000
3,130,920,300
130,920,300
104.36
Pajak Parkir
37,000,000
37,265,000
265,000
100.72
Pajak Air Bawah tanah
85,000,000
96,061,254
11,061,254
113.01
Pajak Sarang Burung Walet
15,000,000
18,140,000
3,140,000
120.93
1,600,000,000
3,308,493,513
1,708,493,513
206.78
Bea Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lebak Berdasarkan tabel-tabel diatas, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 2.300.000.000,00, realisasinya sebesar Rp 2.313.466.496,00 yang artinya berhasil melebihi target sebesar 100.59%. Tahun 2008 pemerintah menaikan target anggaran yaitu sebesar Rp 2.500.000.000,00, realisasi yang dicapai sebesar Rp 3.302.854.546,00. Di tahun ini, persentase pencapaian target sebesar 132.11%. Pada tahun 2009 target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 3.500.000.000,00, realisasinya sebesar Rp 2.712.266.900,00 dan persentase pencapaian target sebesar 77.49%. Pada tahun 2010, target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 3.870.450.000,00, realisasinya sebesar Rp 1.958.580.200,00 dan persentase pencapaian targetnya sebesar 50.60%. Di tahun 2011, target pajak mineral bukan logam dan batuan di turunkan menjadi sebesar Rp 3.000.000.000,00, realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp 3.130.920.300,00 dengan persentase pencapaian target sebesar 104.36%. Seperti yang tertuang dalam grafik dibawah ini:
Gambar 4.1. Diagram Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Hal ini tentu saja membawa angin segar pada pemerintah karena mampu mengembalikan kestabilan anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan setelah sebelumnya mengalami penurunan dalam dua tahun ke belakang dengan persentase realisasi 104.36% dari target. Hal itu dapat dicapai dengan perbaikan sistem pengelolaan pajak, seperti peningkatan sistem pengawasan dan pengendaliannya, penaikan tarif pajak, optimalisasi pos pajak daerah, dan adanya potensi-potensi tambang yang baru. Tahun 2011 pajak mineral bukan logam dan batuan mulai stabil, realisasi melonjak naik melebihi target setelah dua tahun berturut-turut mengalami kemerosotan. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa faktor yaitu:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Adanya penemuan potensi-potensi galian tambang yang baru. Adanya tambahan galian dari pengusaha-pengusaha tambang. Naiknya tarif pajak dari 10% menjadi 15%. Evaluasi-evaluasi dan koordinasi oleh DPPKD dengan Dinas Pertambangan dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Kendaraan-kendaraan yang terjaring di Pos Pemeriksaan SJAP lebih rapat dengan menambah petugas yang kompeten. Optimalisasi pos pajak daerah.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebak Tahun 2007-2011 Berikut ini adalah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebak Tahun 2007-2011: Tabel 4. 7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kab. Lebak Tahun 2007-2011 Tahun
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
2007
51.461.107.636,00
49.034.721.346,00
95,29
2008
76.930.794.000,00
51.095.272.123,00
66,42
2009
74.268.196.396,00
58.065.732.052,00
78,18
2010
68.180.133.214,00
65.000.444.764,00
95,34
2011
89.906.414.000,00
93.263.960.041,00
103,73
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lebak Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2007 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak tidak mencapai target yang ditentukan sebesar Rp 51.461.107.636,00, yang realisasinya hanya mencapai 95,29% yaitu Rp 49.034.721.346,00, pada tahun 2008 target meningkat menjadi Rp 76.930.794.000,00 tetapi realisasi hanya mencapai 66,42% yaitu Rp 51.095.272.123,00, pada tahun 2009 target menurun sebesar Rp 74.268.196.396,00, yang realisasinya hanya mencapai 78,18% yaitu Rp 58.065.732.052,00, pada tahun 2010 target mengalami penurunan kembali sebesar Rp 68.180.133.214,00, realisasinya hanya mencapai 95,34% yaitu Rp 65.000.444.764,00 sedangkan pada tahun 2011 target meningkat mencapai Rp 89.906.414.000,00 yang realisasinya pun ikut meningkat hingga mencapai 103,73% yaitu Rp 93.263.960.041,00. Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di Kabupaten Lebak tahun 2007– 2011 disebabkan bahwa potensi PAD setiap tahun mengalami kenaikan dikarenakan evaluasi yang dilakukan pemerintah, sehingga ada upaya untuk memperbaiki pencapaian target PAD. Walaupun terjadi penurunan target di tahun 2009-2010, tetapi pemerintah Kabupaten Lebak mampu menstabilkannya lagi di tahun berikutnya. Selain itu proses ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah juga sangat mempengaruhi dalam pencapain target, potensi-potensi daerah yang ada serta upaya lain yang dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan PAD. Sedangkan untuk realisasi, pada dasarnya apa yang dicapai telah diperhitungkan sesuai anggaran PAD yang telah ditetapkan. Peningkatan anggaran PAD dari tahun ke tahun merupakan langkah awal dalam menentukan strategi pencapaian realisasi agar dapat berimbang dengan ketetapan anggaran yang telah ditetapkan. Dimana upaya untuk memenuhi pencapaian target dilakukan melalui berbagai hal, diantaranya dengan melakukan pengendalian terhadap petugas pengelolaan PAD secara konsisten dan berkesinambungan, menambah kapasitas SDM, baik kuantitas maupun kualitas, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 – 2011 Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan analisis kontribusi yang menggambarkan seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak:
Tabel 4. 8. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2007 – 2011 Tahun
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2007
2.313.466.496,00
2008
3.302.854.546,00
2009
2.712.266.900,00
2010
1.958.580.200,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 49.034.721.346,00 51.095.272.123,00 58.065.732.052,00 65.000.444.764,00 93.263.960.041,00
Kontribusi (%) 4,72 6,46 4,67 3,01
2011
3.130.920.300,00
3,36
Jumlah
13.418.088.442,00
316.460.130.326,00
22,22
Rata-rata
2.683.617.688,00
63.292.026.065,00
4,44
Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lebak Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusinya pada PAD sebesar 4,72%, dimana sumbangan yang diberikan sebesar Rp 2.313.466.496,00 untuk PAD, yang saat itu mencapai jumlah sebesar Rp 49.034.721.346,00. Tahun 2008 sumbangan pajak ini terhadap PAD naik menjadi 6,46%. Yaitu realisasinya sebesar Rp 3.302.854.546,00 dan penerimaan pendapatan asli daerahnya adalah Rp 51.095.272.123,00. Pada tahun 2009 dan 2010, kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD dua tahun mengalami penurunan. Yaitu 4,67% pada tahun 2009 dengan realisasi sebesar Rp 2.712.266.900,00 dan semakin mengecil pula di tahun selanjutnya, tahun 2010 kontribusi yang diberikan terhadap PAD adalah 3,01% dengan realisasi sebesar Rp 1.958.580.200,00 sedangkan PAD yang diterima sebesar Rp 65.000.444.764,00. Hal ini disebabkan pihak pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola pajak mineral bukan logam dan batuan ini. Penurunan target pajak mineral bukan logam dan batuan selama dua tahun berturut-turut membuat pemerintah lebih efektif dalam mengelola pajak tersebut. Sehingga pada tahun 2011 pajak ini kembali stabil dengan realisasi melibihi target dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pendapatan asli daerah, yaitu 3.36%. Dengan realisasi pajak sebesar Rp 3.130.920.300,00 dan PAD sebesar Rp 93.263.960.041,00. Bila dihitung secara rata-rata, pajak mineral bukan logam dan batuan telah memberikan kontribusi terhadap PAD selama lima tahun (periode 2007-2011) sebesar 22,22%. Yaitu Rp 2.683.617.688,00 hasil rata-rata kontribusi pajak terhadap PAD. Sedangkan penerimaan rata-rata PAD kurun waktu lima tahun ini yaitu Rp 63.292.026.065,00. Bila pemerintah terus melakukan evaluasi setiap tahunnya, maka ada kemungkinan bila kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat lebih meningkat lagi. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pengevaluasian data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Di Kabupaten Lebak, selama ini didominasi oleh sektor pertambangan dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bukan saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga merambat pada aspek-aspek lain seperti pendidikan, sosial, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak, dan lain sebagainya. 2. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lebak periode tahun 2007– 2011 ini mengalami naik turun. Pada tahun 2007, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan berhasil melebihi target yaitu sebesar 100.59%. Di tahun 2008 realisasi pajak semakin meningkat yaitu sebesar 132,11%. Hal ini membuat pemerintah melambungkan anggaran target pajak mineral bukan logam dan batuan di tahun 2009. Namun ternyata realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di tahun 2009 tidak mencapai target, pajak ini hanya mampu mencapai realisasi
sebesar 77.49%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2010, target sedikit lebih ditingkatkan namun realisasi malah semakin menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 50.60%. Melihat kenyataan itu pemerintah akhirnya melakukan evaluasi dan upaya perbaikan agar realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan bisa kembali stabil. Karena itu, di tahun 2011 pemerintah menurunkan target pajak ini dan hasilnya, realisasi pajak berhasil melebihi target, yaitu sebesar 104.36%. 3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak periode tahun 2007–2011 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, meskipun tidak selalu mencapai target. Pada tahun 2007 realisasi PAD mencapai 95,29%. Di tahun 2008 menurun menjadi 66,42%. Pada tahun selanjutnya, di tahun 2009 meningkat lagi realisasinya menjadi 78,18%. Begitu pun di tahun 2010, realisasi PAD semakin meningkat menjadi 95,34%. Dan di tahun 2011 PAD semakin menunjukkan pertumbuhannya yang semakin pesat, karena PAD berhasil melebihi target yaitu dengan persentasi sebesar 103,73%. 4. Dari uraian keseluruhan, menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lebak periode tahun 2007–2011 peningkatan persentasinya kurang signifikan, yaitu dengan rata-rata sebesar 4,44% per tahun. Yang artinya nilai kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD Kabupaten Lebak periode tahun 2007–2011 hanya sebesar 4,44%, selebihnya diperoleh dari sumber-sumber PAD lainnya, termasuk jenis pajak daerah yang lain, yang juga dapat memberikan kontribusi pada penerimaan PAD Kabupaten Lebak, yaitu sebesar 95,56%. Saran Dari uraian kesimpulan di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam upaya untuk meningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka dapat diberikan saran antara lain: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan harus lebih ditingkatkan lagi. Seperti sistem pengawasan dan pengendalian harus lebih dioptimalkan, terutama bagi aparatur petugas di lapangan pos pemeriksaan Surat Jalan Angkutan Pertambangan (SJAP). Penggalian potensi sumber daya alam tambang di Kabupaten Lebak harus dijaga dan dikendalikan sebaik mungkin, karena itu berpotensi mendatangkan profit bagi daerah dan ikut membantu pula dalam pelaksanaan otonomi daerah. 2. Optimalisasi sumber daya daerah adalah hal terpenting untuk membangun suatu daerah untuk lebih maju dan berkembang lagi. Bukan hanya potensi dari sumber daya alam daerahnya saja, seperti pajak atau retribusi daerah, melainkan sumber daya manusianya jugalah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengelolaan daerah dan atau peraturan daerah. Pelatihan sumber daya manusia (SDM) tentunya harus terus di tingkatkan lagi agar pegawai negeri sipil yang mengelola keuangan daerah semakin lebih kompetitif dan berstandar, sehingga pada akhirnya akan semakin mendekati kepada perwujudan otonomi daerah serta dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat Kabupaten Lebak. 3. Keterkaitan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah bisa saling memberikan pengaruh yang baik untuk masing-masing pihak. Karena itu, pemerintah harus lebih mendukung pengawasan dan pengendalian terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan, seperti membiayai segala kebutuhan pengawasan di lapangan, antara lain dengan membangun pos tambahan untuk pemeriksaan SJAP di wilayah Cipanas–Gajrug. Melakukan ekstensifikasi terhadap semua potensi daerah, termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan, dan secara kontinu (berkesinambungan) melakukan sosialisasi tentang pajak mineral bukan logam dan batuan kepada para wajib pajak agar mereka semakin mengerti dan taat membayar pajak. Bila semua hal itu dapat dilakukan pihak PAD, maka akan sangat mungkin pajak daerah mineral bukan logam dan batuan, atau sumber PAD lainnya untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan PAD. Sehingga penerimaan PAD akan lebih meningkat dan tentunya dapat membantu pembangunan serta perkembangan daerah di Kabupaten Lebak. 4. Agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lebak ini meningkat dan bisa berkonstribusi dengan baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka bisa juga dilakukan penaikan tarif pajaknya. Misalnya dari 15% menjadi 20%. 5. Pemerintah Kabupaten Lebak seharusnya mempermudah akses jalan menuju wilayah-wilayah galian, dengan mengaspal jalanan yang rusak. Hal itu memudahkan para pengusaha menuju ke wilayah-wilayah galian pertambangan. Sehingga tidak menghambat produksi bahan tambang para pengusaha, juga tidak menghambat pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
6. Tersedianya kendaraan operasional atau mesin pendukung penggalian tambang yang baik dari Pemerintah Kabupaten Lebak agar tidak menghambat para pengusaha tambang untuk berproduksi dan memudahkan mereka untuk melakukan penggalian di daerah pertambangan. Sehingga kejadian di daerah Cimarga tidak terjadi lagi, yaitu macet dan rusaknya kendaraan operasional atau mesin pendukung penggalian tambang. REFERENSI Direktoral Jendral Pajak: www.pajak.go.id Fidel. (2010). Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. 1. Jakarta: Murai Kencana. Hadori, Yunus. (2009). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Yogyakarta: BPTE. Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Iilyas, W. B., & Burton, R. (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Perpajakan: www.otrax.org/ _______. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6 Tentang Pajak Daerah. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2010). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. 9. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. 10. Jakarta: Salemba Empat. Wikipedia: www.wikipedia.org
RIWAYAT HIDUP Elfira Purnama lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 1992. Penulis menamatkan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2013.
