EVALUASI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN Yurmi Pranita Putri, Murtedjo, SE., Ak., MM ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Metode yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan dengan metode riset lapangan. Dengan memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara pada pihak yang berkaitan dan mengumpulkan dokumen – dokumen yang terkait tentang kepatuhan Wajib Pajak. Menjelaskan teori – teori tentang penyampaian SPT Tahunan berdasarkan Undang – undang Tata Cara perpajakan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Penelitan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran serta mengetahui prosedur yang dilakukan dalam penyampaian SPT. Menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaiakan SPT Tahunan. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dari evaluasi yang dilakukan menunjukan bahwa masih rendah nya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Dengan demikian petugas pajak harus menerapakan upaya agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Badan.
Kata kunci : evaluasi tingkat kepatuhan badan
ABSTRAK The purpose of this research is to find out the level of compliance with the Corporate Taxpayers in conveying Annual Income tax return in Tax Office Pratama Jakarta Kemayoran on the year of 2010 until 2012. The method used in evaluating the level of compliance is by field research methods. The data obtained by interviewing the relevant parties and collect the documents that establish tax compliance. Explains theories about submitting Annual tax return based on the Act of procedures of taxation that applicable in Indonesia and based on regulation of finance minister or The Directorate General of Taxation. The Research conducted at the Tax Office Pratama Jakarta Kemayoran and to find out the procedures that conducted in submitting Tax Return. Describes the constraints and the efforts made by tax officer to improve the compliance in submitting Tax Return. To improve services to taxpayer. From the evaluation conducted shows that the taxpayer’s awareness of submitting Tax Return is still low. Thus the tax officer must make an effort in order to improve the compliance of corporate taxpayer in the submitting Annual tax return.
PENDAHULUAN Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Untuk melaksanakan dan membiayai seluruh pelaksanaan pembangunan serta pengeluaran rutin lainnya, maka negara membutuhkan sumber pendapatan. Dengan melihat dari sudut pandang tersebut, maka peranan pajak menjadi sangat penting karena bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar. Karena itu diperlukan peran aktif setiap warga Negara Indonesia, salah satunya dengan membayar pajak. Dan dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku maka penerimaan negara dari pajak diharapkan dapat meningkat. Salah satu kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan adalah pemenuhan kewajiban pembayaran pajak beserta pelaporannya melalui SPT. Kewajiban pembayaran dan pelaporan tersebut adalah perwujudan dari sistem self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, sedang kan fiskus hanya melakukan pengawasan , memberikan pelayanaan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Masalah yang sering timbul adalah banyak Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT merupakan salah satu tolak ukur dari kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
METODE PENELITIAN Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode riset lapangan (field research method) untuk mendukung penelitian dalam penulisan skripsi dengan Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penelitian pada perusahaan untuk memperoleh data, melakukan wawancara pada pihak yang berkepentingan dalam memberikan informasi yang berkaitan, dokumentasi dengan mengumpulkan bukti dan dokumen-dokumen yang terkait tentang kepatuhan Wajib Pajak. Dengan mencari informasi yang berkaitan erat dan memiliki referensi yang
relevan dengan topik skripsi dari buku-buku panduan yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, didapat dari data primer dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran.
HASIL DAN BAHASAN Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Untuk memaksimalkan pajak, negara melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat terutama kepada Wajib Pajak dalam membayar pajak agar dapat membantu pembangunan. Dalam membayar pajak Seksi Penagihan bertugas memproses atau penatausahaan jenis pajak yang masuk ke KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setiap tahun nya. Seksi Penagihan pada (KPP) Pratama Jakarta Kemoyaran juga dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan kantor KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Dan Seksi Pengolahan data dan Informasi juga memiliki tugas yaitu tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI serta rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak. PDI juga mencatat realisasi penerimaan pajak di KPP Kemayoran untuk setiap tahun nya dengan jenis – jenis pajak baik Orang pribadi maupun badan dalam membayar PPh dan PPN. Dan pada KPP Kemayoran tersebut juga membuat\ rencana Penerimaan Pajak pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Berikut adalah target atau rencana yang ingin dicapai oleh KPP Kemayoran dan jumlah realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010, 2011, 2012 terhadap PPh dan PPN . Sebagai warga indonesia yang patuh akan pajak, maka harus melakukan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP untuk melaporkan dan menyampaiakan SPT Tahunan baik Badan maupun OP. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE – 89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya sedangkan , Wajib Pajak Non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. wajib pajak non efektif adalah sebagai berikut : a) Selama dua tahun berturut- turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan. b)
Wajib pajak yang sudah meninggal dunia atau bubar tetapi belum ada keterangan :
1) Wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulias secara resmi dari ahli warisnya ( keterangan atau akte kematian belum dilampirkan) 2) Wajib pajak badan telah bubar tetapi belum ada akte pembubaran dari instansi yang berwenang atau belum ada penyelesaian likuidasi ( bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman ) c) Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya,walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk untuk itu. d)
Wajib pajak secara nyata tidak menunjukan kegiatan usahanya.
Pengertian Surat pemberitahuan yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007. SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan dan terdiri dari dua jenis yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP sebesar Rp 100.000 dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp 1000.000 , disarankan untuk melaporkan sebelum jatuh tempo. SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT Tahunan Pasal 21 (Formulir 1721) disampaikan oleh Pemotong PPh Pasal 21 paling lambat 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak pribadi yang melaporkan menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS dapat melaporkan SPT-nya secara online melalui aplikasi e-filing yang dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Pajak Seksi Pengolahan data dan informasi menerima dan mengolah SPT tahunan PPh wajib pajak , melakukan pengecekan SPT serta menerbitkan SPT. Seksi Pemeriksaan melakukan penyelesaian SPT Tahunan pajak penghasilan yang lebih bayar.Seksi Pelayanan bertugas untuk penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa, penyelesaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT , penerbitan surat teguran penyampaian SPT Tahunan PPh. Dan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pemproses dokumen masuk dan penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT). SPT Tahunan baik Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih sedikit dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pada tahun 2010 Wajib Pajak Badan yang efektif sebanyak 11.157 tapi untuk jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan nya lebih sedikit dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut, Wajib Pajak badan yaitu 2.374 untuk yang menyampaikan SPT Tahunan nya. Pada tahun 2011 jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan untuk badan menjadi 2.802, walaupun mengalami kenaikan tetapi masih saja jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan tersebut tidak sesuai dengan data Wajib Pajak yang terdaftar atau efektif. Dan untuk wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahun 2010 dari 63.556 wajib pajak yang terdaftar hanya 19.108 Wajib Pajak OP yang menyampaikan SPT nya dan sebanyak 23.048 dari 68.156 untuk tahun 2011 Wajib pajak yang juga menyampaikan SPT. Dari tahun 2010 sampai dengan 2011 baik orang pribadi maupun badan terus mengalami kenaikan , tetapi masih saja tidak mencapai dari jumlah wajib pajak yang seharusnya. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP ini hanya sebagian wajib pajak badan maupun orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan atau melaporkan SPT nya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran tersebut. Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2012 di KPP Kemayoran ialah 12.695 untuk Badan dan 72.329 untuk OP, SPT Tahunan 2012 Wajib Pajak yang tercatat dalam menyampaikan SPT sebanyak 2.142 untuk Wajib Pajak Badan dan 5.878 untuk Wajib Pajak OP. Tetapi untuk Wajib Pajak Orang pribadi masih merupakan angka sementara dari KPP tersebut karena saat ini masih dalam proses pengadministrasian perkiraan sementara berapa jumlah wajib pajak efektif yang menyampaikan SPT Tahunan.
Untuk wajib pajak Non Efektif pada KPP Kemayoran ini dikatakan tidak efektif apabila dalam dua (2) tahun berturut – turut tidak melakukan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan. Atau Wajib Pajak tersebut telah meninggal dunia maupun Wajib Pajak sudah tidak ditemukan lagi alamatnya dan tidak memiliki penghasilan. Perlakuan Perpajakan dari fiskus bagi Wajib Pajak Non Efektif ialah menindak lanjuti wajib pajak tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah masih berstatus efektif atau berstatus NE / dihapus dari administari perpajakan. Petugas pajak melakukan penelitian dan pengamatan terhadapa wajib pajak tersebut, dengan melakukan pemeriksaan. Jika petugas pajak melakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak tersebut masih efektif
atau berpotensi dalam membayar pajak , tapi tidak melakukan kewajibannya dalam melaporkan SPT maka dilakukan penagihan terhadap wajib pajak tersebut. Tetapi jika petugas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak tersebut telah meninggal dunia ataupun mengalami kebangkrutan dan tidak menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan juga tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. Maka Wajib Pajak tersebut berstatus Non Efektif (NE) dan dihapus dari administrasi perpajakan. Surat Tagihan Pajak diterbitkan oleh KPP digunakan untuk penerapan sanksi administrasi yang merupakan salah satu tindak lanjut dari pengawasan penyampaian SPT Tahunan agar tingkat kepatuhan tidak menjadi rendah. Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa penerbitan STP kepada Wajib Pajak Badan tidak terlalu tinggi untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT nya ke Kantor Pajak mungkin saja mengalami ketidaktahuan tentang perpajakan tersebut atau mempunyai kendala – kendala tersendiri kenapa tidak melaporkan SPT nya tersebut. Seharusnya jika Wajib Pajak tersebut sudah mempunyai NPWP serta mempunyai usaha atau berpenghasilan maka harus melakukan pengisian dan pelaporan SPT baik Orang Pribadi maupun Badan, sebagaimana mana dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku tentang tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Menjadi Wajib Pajak yang patuh agar dapat meningkatkan pemasukan untuk negara dengan cara membayar pajak. Menjadi Wajib Pajak yang bertanggung jawab. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran juga harus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar melakukan penyampaian SPT tepat pada waktu nya agar tidak mendapat Surat Tagihan Pajak beserta sanksi administrasi yang ditetapkan. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT, petugas pajak pasti mengalami kendala – kendala yang menyebabkan Wajib Pajak nya tidak patuh dan mencari upaya yang dapat membuat atau meningkatkan kepatuhan tersebut. kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan antara lain adalah : 1. Dari pihak Wajib Pajak nya sendiri takut akan kata pajak yang berarti mengeluarkan biaya atau akan menambah biaya lain – lain untuk keperluan kantor pajak. Jadi kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT menjadi rendah , karena Wajib Pajak itu sendiri menganggap pajak sebagai beban bagi mereka. Dan juga takut akan mempengaruhi pendapatan penghasilan yang didapat. Terlebih lagi banyak kasus tentang pajak yang ada di media masa yang menggambarkan betapa buruk nya sistem perpajakan di Indonesia , banyak nya koruptor tentang pajak. Media terlalu banyak memberikan gambaran yang memberikan nilai negatif tentang pajak itu sendiri sehingga membuat Wajib Pajak menyimpulkan sendiri arti dan maksud dari pajak tersebut. 2. Wajib Pajak itu sendiri belum paham tentang arti pajak yang sebenarnya. Banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti penting nya pajak untuk pembangunan dan membiayai keperluan negara. Sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui kapan harus melaporkan SPT dan kegunaan serta fungsi dari pelaporan atau penyampaian tersebut. 3. Banyak Wajib Pajak Badan yang mendirikan usaha tetapi sudah tidak aktif lagi. Sehingga Wajib Pajak yang terdaftar cenderung lebih sedikit yang melaporkan SPT Tahunan nya , di karena kan usaha yang mereka punya sudah tidak digunakan atau tidak berpenghasilan. 4. Kendala yang dihadapi dalam tingkat kepatuhan ialah macam – macam jenis Wajib Pajak itu sendiri. Contoh nya jika Wajib Pajak itu bekerja sebagai Pegawai biasa nya, mereka akan paham tentang kegunaan membayar pajak sehingga mereka melaporkan SPT Tahunan nya dan menyampaikan SPT nya tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelum jatuh tempo sehingga tidak mendapat sanksi dari petugas pajak. Dan yang membuka usaha sendiri dari usaha kecil biasa nya kurang paham dengan pengisian SPT, maka mereka perlu bantuan dari petugas pajak untuk menjelaskankan fungsi pajak dan cara pengisian serta penyampaian SPT sebelum jatuh tempo dengan baik.
5. Wajib Pajak yang tidak memberikan respon terhadap SPT yang diterbitkan. Dikarenakan Wajib Pajak tidak mengetahui tujuan dari penyampaian SPT tersebut dan manfaat dari penyamaian SPT. Dapat dilakukan pemeriksaan jika Wajib Pajak yang disampaikan tentang pelaporan SPT tapi tidak merespon atau tidak juga melakukan pelaporan , maka petugas pajak dapat mengeluarkan surat teguran dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Wajib Pajak nya. 6. Sistem yang mengalami eror dalam penyampaian SPT. Jika penyampaian SPT dilakukakan dengan menggunakan pos, maka petugas pajak perlu memeriksa kelengkapan dari SPT tersebut. 7. Jumlah Wajib Pajak yang terlalu banyak tetapi petugas pajak nya terbatas sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan penyampaian SPT. Memerlukan petugas tambahan atau tim yang bertugas dalam pengawasan dan penyampaian SPT Wajib Pajak.
Upaya yang dilakukan oleh petugas pajak antara lain adalah : 1. Membuat himbauan agar Wajib Pajak tepat waktu dalam melakukan Penyampaian SPT dengan memberi surat pemberitahuan tentang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Menyampaikan surat bila ada pemberitahuan peraturan baru tentang cara penyampaian SPT; 2. Mengirimkan dan menerbitkan surat teguran serta himbauan dan penerapan sanksi administrasi dalam bentuk STP untuk Wajib Pajak yang belum mengumpulkan SPT dalam tahun pajak ; 3. Jika Wajib Pajak sudah menerima surat pemberitahuan tapi , Wajib Pajak tersebut tidak merespon dengan baik maka petugas pajak mendatangi Wajib Pajak nya atau memanggil Wajib Pajak nya untuk segera melaporkan SPT sebelum batas akhir pelaporan. Petugas pajak juga dapat memeriksa kenapa tidak ada respon dari surat yang di kirim kan tersebut. Biasanya Wajib Pajak tidak merespon dikarenakan usah yang mereka miliki sudah tidak aktif atau tidak mempunyai penghasilan , sehingga Wajib Pajak tersebut mengabaikan Surat Pemberitahuan tersebut. 4. Petugas pajak mengadakan penyuluhan tentang fungsi pajak , cara penyampaian dan pengisian SPT. Serta menjelaskan maksud pajak bukan hanya dari sisi negatif nya saja tetapi kegunaan serta fungsi dan tujuan yang akan dicapai jika taat dalam membayar pajak. Agar Wajib Pajak bisa mengerti dengan baik manfaat dari pajak itu sendiri. Petugas pajak juga mengadakan penyuluhan bagi Wajib Pajak yang baru mendapat kan NPWP tentang cara pengisian SPT dan pelaporan; 5. Sarana media seharus nya memberikan contoh pajak bukan hanya dari sisi negatif yang sering terjadi. Media sebagai sarana yang dapat dipercaya masyarakat harus memberikan atau menampilkan pajak dari sisi positif nya juga sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat tentang arti pajak dengan cara perlahan – lahan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak : 6. Kurang nya media dan fasilitas yang digunakan dalam mengadakan penyuluhan. Serta memperbaiki sarana yang dimiliki oleh kantor pajak atau menambah sarana yang bisa digunakan sebagai penyampaian SPT dengan cara meningkatkan pelayanan di KPP agar menjadi lebih baik lagi; 7. Menerapakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak atau telat dalam melaporkan SPT Tahunan nya dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan alat pembinaan bagi Wajib Pajak karena dengan menerbitkan STP jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Melalui penerapan sanksi administrasi diharapakan agar pelanggaran yang di lakukan Wajib Pajak tidak terulang lagi , mengingat sanksi yang dikenaka;.
8. Memberikan dorongan kepada Wajib Pajak untuk sadar dan peduli dalam melakukan kewajiban nya dengan cara membuat undangan untuk Wajib Pajak nya tentang penyuluhan perpajakan agar Wajib Pajak datang dan mengerti tentang pajak. Jika Wajib Pajak dengan sengaja atau tidak sengaja lupa menyampaikan SPT Tahunan nya atau terlambat dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh petugas pajak , maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan penerbitan STP , berikut denda administrasi untuk Wajib Pajak yang tidak patuh : a.
Untuk SPT Tahunan
1.
SPT Tahunan PPh Badan dikena kan sanksi sebesar Rp 1 juta
2.
SPT Tahunan PPh Orang pribadi dikenakan sanksi sebesar Rp 100 ribu
Jika Wajib Pajak badan mempunyai usaha yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetapi tidak menanggapi surat pemberitahuan tentang penyampaian SPT maka petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan pada usaha yang dilakukan nya. Agar petugas pajak mempunyai jawaban kenapa Wajib Pajak nya tidak mau menyampaikan SPT atau telat lapor sesudah jatuh tempo. Pengaruh sanksi yang diberi kan petugas pajak ternyata tidak memberikan efek jera kepada Wajib Pajak nya. Wajib Pajak yang telat melakukan penyampaian SPT maka petugas memberikan surat himbauan untuk melakukan penyampaian SPT, baru Wajib Pajak melakukan kewajibanya. Dan untuk penyampaian SPT Tahunan berikut nya, banyak juga Wajib Pajak yang telat dalam melakukan pelaporan SPT walaupun sudah pernah menerima sanksi dari petugas pajak nya, di KPP Kemayoran untuk Wajib Pajak badan masih banyak yang diberikan sanksi karena telat lapor. Pada Pasal 3 ayat (3b) Undang – Undang KUP memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak badan dengan kriteria tertentu, yaitu : 1.
Modal Wajib Pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
2. Menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan nya, dari pihak petugas pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya dalam menyampaikan SPT. Menyediakan form pengisian SPT yang memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian. Menyediakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperlukan oleh Wajib Pajak. Fasilitas yang digunakan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran sudah relatif baik dan bagus. Wajib Pajak dapat penyampaian SPT Tahunan nya melalui pelayanan umum atau lewat sistem yang ada di kantor pajak yang digunakan untuk meningkat kan kepatuhan Wajib Pajak yang beroperasi pada jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. Sistem administrasi yang digunakan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan Sistem Informasi DJP (SI DJP). Yang aplikasi nya digunakan untuk mengetahui detail pelaporan Wajib Pajak yang terdaftar. Tingkat kepatuhan juga dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tetapi hanya sedikit atau jauh berbeda dari yang menyampaikan SPT Tahunannya mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dalam mengoptimal kan kepatuhan Wajib Pajak, petugas KPP Pratama Jakarta menerapkan sistem AR ( account Representatvie). Dimana setiap Wajib Pajak mempunyai AR nya sendiri yang bertugas mengawasi pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT nya. Dalam menyampaikan SPT Tahunan Badan jatuh
tempo dari penyampaian tersebut paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Setiap AR mempunyai beberapa Wajib Pajak yang akan diawasi dalam semua kegiatan pelaporan SPT sehingga tepat pada waktunya. AR memegang beberapa Wajib Pajak tergantung dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk mengawasi kepatuha, membimbing Wajib Pajak agar mengetahui fungsi dan manfaat dari penyampaian SPT. Agar Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dalam melakukan penyampaian SPT sehingga tingkat kepatuhan terhadap SPT dalam mengalami peningkatan yang baik. AR juga berugas menyusun profil Wajib Pajak yang dipegang atau di awasi nya. Tugas dari AR itu sendiri di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK/01/2006. Untuk mengoptimalisasikan kualitas pelayanan pada Wajib Pajak maka disetiap Kantor Pelayanan Pajak dengan menetapkan tempat layanan terpadu sesuai dengan Keputusan Nomor Kep 27/Pj./2003 tentang Tempat Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak tanpa harus mendatangi masing – masing seksi. Agar dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Wajib Pajak dalam penyampaian SPT menggunakan sistem Self Assessment System yang berarti petugas pajak memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Dengan tetap diawasi oleh setiap AR yang mendapat tanggung jawab untuk membimbing Wajib Pajak agar patuh terhadap pembayaran pajak. Untuk prosedur cara penyampaian SPT Tahunan Badan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran mengikuti ketetapan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 yang mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Baik penyampaian secara langsung ke KPP melalui layanan terpadu dapat juga melalui pos dengan bukti pengiriman tetapi pihak petugas pajak tetap memeriksa kelengkapan SPT yang disampaikan lewat pos. Dengan meningkatkan pelayanan di KPP agar memudahkan petugas pajak dalam melakukan kegiatan pajak, mengadakan penyuluhan, membuat surat undangan untuk Wajib Pajak serta memberi Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak juga harus meningkatkan kesadaran untuk mulai melaporkan SPT sebelum jatuh tempo agar terjadi nya peningkatan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Petugas pajak dan Wajib Pajak harus bekerja sama agar tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Badan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran dapat terealisasi dengan baik. Untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran dalam menyampaikan SPT Tahunan nya, Wajib Pajak harus banyak dibimbing serta diawasi oleh AR nya.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan uraian pembahasan dan analisa data – data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaiakan SPT Tahunan Badan. Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun pajak 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan rata – rata sebesar 20% , ini menunjukkan bahwa masih rendahnya Wajib Pajak Badan yang memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT jika mencapai 100% , baru bisa dikatakan bahwa Wajib Pajak itu taat dalam membayar pajak dan melaporkannya tapi persentase kepatuhan Wajib Pajak bahkan tidak mencapai setengah nya. Sehingga perlu peningkatan lagi agar Wajib Pajak mau menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo, agar persentasenya dapat meningkat. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya. Jika jumlah Wajib Pajak yang terdaftar lebih banyak dibandingkan dengan yang melapor, berarti tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih belum baik. Salah satu penyebab tingkat kepatuhan Wajib Pajak itu rendah dikarenakan kurang nya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak mengatahui dengan baik manfaat dan fungsi pajak. Disamping itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran juga mengalami berbagai kendala untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Badan. Kendala – kendala yang dihadapi oleh petugas pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran : 1.
Wajib Pajak tidak mengerti maksud dari pajak itu sendiri;
2.
Kurang nya pengetahuan tentang perpajakan dan cara penyampaian SPT;
3.
Banyaknya Wajib Pajak Badan yang usaha nya sudah tidak aktif;
4.
Tidak melaporkan SPT tepat waktu;
5.
Jumlah Wajib Pajak yang banyak atau meningkat tiap tahun dan petugas nya tidak sebanding dengan
jumlah Wajib Pajak nya. Dengan adanya kendala yang membuat tingkat kepatuhan rendah, maka KPP Pratama Jakarta Kemayoran melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT . : 1.
Membuat himbauan dan penyuluhan tentang pengisian dan penyampaian SPT;
2.
Menerbitkan Surat teguran dan menerapkan sanksi administrasi dalam bentuk STP;
3.
Meningkatkan saranan media dan fasilitas yang digunakan;
4.
Memberikan dorongan kepada Wajib Pajak agar peduli terhadap pajak;
5.
Menambah petugas pajak yang mengawasi penerimaan SPT.
5.2 Saran Petugas pajak di KPP Pratama Kemayoran harus lebih giat dalam menerapkan upaya agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan nya. Dengan terus memberikan penyuluhan dan meningkatkan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mengerti tentang pentingnya pajak. Petugas pajak harus secara berlahan – lahan merubah pola pikir masyarakat tentang arti pajak, sehingga Wajib Pajak mau melakukan kewajibannya dan menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Memberikan pelayanan yang berkualitas agar Wajib Pajak merasa puas dalam melaporkan dan menyampaikan SPT. Terus memberikan Wajib Pajak motivasi untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak berakhir atau sebelum jatuh tempo. Petugas pajak juga harus menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang lalai dalam menyampaikan SPT menurut undang – undang yang berlaku.
