DAMPAK PENERAPAN PERDIRJEN PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2011 MENGENAI TRANSFER PRICINGDI PT. OKM YANG MEMILIKI TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN AFILIASI DARI LUAR NEGERI Muhammad Deni Hardiansyah Jl. Legoso raya komp, pisangan ciputat 040 Tangerang Selatan 15419
Murtedjo, SE, AK, MM ABSTRAK
Penelitian mengenai dampak penerapan peraturan direktur jenderal pajak nomor per32/pj/2011 pada PT. OKM ini dilakukan karena begitu berkembangnya isu mengenai transfer pricing di masyarakat. Peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010. Peraturan ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip kewajran dan kelaziman usaha itu sendiri merupakan pedoman bagi perusahaan yang melakukan transkasi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti yang terjadi pada PT. OKM. Pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini perusahaan diwajibkan untuk melakukan analisis kesebandingan dan kemudian menentukan metode transfer pricing yang tepat.Dalam hal ini PT. OKM menetapkan metode comparable uncontrolled price dalam transaksinya pada pihak afiliasi semenjak diberlakukannya peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari penerapan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 pada PT. OKM yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi dari luar negeri. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif, hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa PT. OKM telah menerapkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 dengan baik. Dimana penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha telah sesuai dengan ketentuan, selain itu metode transfer pricing pun telah ditentukan dengan tepat dan diaplikasikan secara efektif. Untuk itu pada periode – periode selanjutnya diharapkan PT. OKM tetap mematuhi peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 selama belum dilakukan perubahan, agar efektifitas yang telah terbentuk tetap bejalan optimal dan terhindar dari sanksi – sanksi yang akan memberatkan PT. OKM bilamana melanggar ketentuan tersebut. Kata kunci: peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011, hubungan istimewa.
PENDAHULUAN Pajak merupakan alat pemasukan Negara yang utama dan sepenuhnya dipergunakan secara bijak untuk keperluan belanja Negara. Namun daripada itu, banyak perusahaan yang merupakan salah satu dari wajib pajak sering malakukan tindakan yang merugikan Negara dalam konteks perpajakan. Hal ini dapat ditemui dalam berbagai kasus, antara lain yang sedang marak ialah isu mengenai transfer pricing, yang dimana melibatkan dua belah pihak dan memiliki hubungan istimewa. Pada dasarnya transaksi ini melibatkan dua atau lebih Negara, atau lebih sering dikenal sebagai cross border transfer pricing. Tindakan tersebut salah satunya didasari oleh perbedaan tarif pajak antar Negara yang mengakibatkan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara mengatur harga transfer untuk mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi yang berada di Negara lain dengan tarif pajak yang relative lebih rendah, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi total beban pajak dari group perusahaan sehingga perusahaan tersebut mendapatkan perhitungan penghasilan kena pajak yang jauh lebih kecil. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh direktur jenderal pajak pada awalnya menerapkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010 mengenai “prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa” yang pada awalnya ketentuan ini secara khusus mewajibkan membuat dokumentasi dasar penentuan transfer pricing. Dimana jika dokumentasi tersebut tidak dibuat, maka direktorat jenderal pajak berwenang menetapkan harga wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen lain yang dinilai tepat oleh direktorat jenderal pajak. Namun seiring dengan perubahan waktu dan semakin berkembangnya transaksi multinasional, pada tanggal 11 november 2011 peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010 dirubah dengan peraturan yang baru yaitu peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011. Perubahan yang signifikan terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 poin c. Dimana pada pasal 2 ayat 1 terdapat perubahan pada ruang lingkup transaksi yang pada ketentuan sebelumnya transaksi domestik ikut dicantumkan, mengalami perubahan dengan hanya mencantumkan transaksi cross border dengan pengecualian 3 transaksi domestik, 3 transaksi domestik yang dimaksud yakni: 1. 2. 3.
perlakuan pengenaan pajak penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, perlakuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, dan transaksi yang dilakukan dengan wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama migas.
Pasal 4 ayat 1 poin c adalah sebagai penyempurnaan dari pasal 4, dimana data pembanding yang bersifat insidental hanya dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat insidental pula, hal ini dilakukan karena data – data insidental sering kali digunakan untuk menjustifikasi transaksi yang tidak wajar menjadi wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari peraturan direktur jenderal pajak nomor per32/pj/2011 terhadap PT. OKM yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi dari luar negeri, dimana pada transaksi hubungan istimewa tersebut terdapat harga transfer yang berpotensi terjadi penyimpangan pada penentuan harga wajarnya, hal ini dikarenakan harga yang diterapkan dalam transaksi ke pihak ketiga sebagai pembanding dan tidak memiliki hubungan istimewa berbeda dengan harga yang diterapkan pada transaksi ke perusahaan afiliasi. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut apakah transaksi yang dilakukan PT. OKM dengan OM BV sebagai persuahaan afiliasi diluar negeri sudah efektif atau membutuhkan beberapa koreksi kembali agar sesuai dengan norma – norma hukum pajak yang berlaku.
METODE PENELITIAN Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, hal ini merujuk pada pernyataan Moleong (2002:4): “Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity)”. Hal tersebut membawa peneliti untuk memasuki dan melibatkan sebagian waktunya baik itu di masyarakat, perusahaan ataupun di lokasi lainnya. Moleong (2002:5) mengistilahkan cara pengumpulan data yang demikian dikenal dengan “pengamatan berperan serta” atau participant-observation. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap – tahap sebagai berikut : 1.
Survey Pendahuluan
Yaitu penulis membaca Laporan Auditor Independen PT. OKM tahun 2010 – 2011 dan kemudian melakukan kunjungan awal ke perusahaan. 2.
Studi Kepustakaan Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku – buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3.
Survey Lapangan Yaitu survey lanjutan yang dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada perusahaan yang menjadi subjek penelitian. Survey lapangan terdiri dari : a.
Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak – pihak terkait, dalam hal ini adalah bagian SDM dan umum, bagian akuntansi dan bagian pajak.
b.
Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan tentang masalah penelitian, dalam hal ini mengenai efektifitas penerapan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 mengenai transfer pricing pada PT. OKM yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi dari luar negeri.
c.
Dokumentasi Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan perusahaan.
Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal, maka Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1.
Menyusun data – data yang diperlukan yang berhubungan dengan tansaksi dengan perusahaan afiliasi dari luar negeri.
2.
Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usha dalam tiap transaksi, baik dengan pihak afiliasi dari luar negeri maupun dari pihak ke-3 (third party).
3. 4.
Melakukan analisa sesuai dengan azas kesebandingan. Menetapkan dan mengaplikasikan metode transfer pricing yang sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu metode comparable uncontrolled price. Melakukan analisa terhadap pengalihan laba.
5.
Memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen.
HASIL DAN BAHASAN IV. 1 Analisa Hubungan Istimewa IV. 1. 1 Hubungan Istimewa Seperti yang telah dijelaskan pada bab III, hubungan istimewa yang terjalin antara PT. OKM dengan OM BV adalah menyangkut pada kepemilikan modal, dimana PT. OKM menguasai 60% kepemilikan modal dari OM BV yang berkedudukan di Belanda. Hal ini dikuatkan oleh ketentuan negara yang tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 (4) Jo SE-04/PJ.7/1993 Jo SE-18/PJ.53/1995 dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: “Hubungan kepemilikan dengan hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama”. Oleh sebab itu PT. OKM memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak OM BV atau memiliki pengaruh signifikan atas OM BV dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Untuk menentukan harga wajar DNA Ltd berperan selaku pihak ketiga, dimana DNA Ltd juga melakukan transaksi pembelian berupa produk MelaminebyOCI ™ GPH dari PT. OKM, namun tanpa terdapat hubungan istimewa diantara PT. OKM dengan DNA Ltd yang menjadikan harga yang diterapkan pada DNA Ltd dapat dibandingkan dengan harga yang diterapkan pada OM BV. Karena berdasarkan azas kesebandingan harga yang dipakai pada transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dibandingkan dengan harga yang dipakai pada transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (third party).
IV. 1.2 Transaksi Hubungan Istimewa Dari laporan keuangan PT. OKM yang telah diaudit note 6a (sales of melamine to related parties in 2011), dapat dilihat bahwa PT. OKM melakukan transaksi hubungan istimewa dengan OM BV pada produk MelaminebyOCI ™ GPH. Produk tersebut sesuai dengan data dari laporan pembelian OM BV yang juga mencatat hal serupa, yaitu pembelian produk MelaminebyOCI ™ GPH pada PT. OKM. Selain melakukan transfer produk pada pihak OM BV, PT. OKM juga melakukan transfer produk yang sama kepada pihak ketiga yaitu DNA Ltd, dimana harga yang diterapkan dalam laporan pembelian DNA Ltd berbeda dengan yang diterapkan kepada OM BV yang diketahui memiliki hubungan istimewa dengan PT. OKM. Berdasar pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang mengharuskan penetapan harga/laba wajar yang harus sama, perbedaan penetapan harga transfer yang diberlakukan PT. OKM dapat diindikasikan penyimpangan. Namun daripada itu faktor lain yang perlu diperhatikan adalah signifikansi dari perbedaan tersebut. Faktor geografis yang menyebabkan timbulnya biaya tambahan pada proses transfer barang pada pihak ketiga perlu diperhatikan sesuai dengan azas kesebandingan, dimana dalam azas kesebandingan dikatakan bahwa: “Terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba”. Merujuk pada ketentuan terdahulu, yakni peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010 penyesuaian yang dimaksud adalah dengan menggunakan harga spot pada tiap transaksi MelaminebyOCI ™ GPH baik itu pada OM BV selaku perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa ataupun pada DNA Ltd selaku pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT. OKM, Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh signifikan dari perbedaan geografis yang terdapat dalam transaksi tersebut.
IV.2 Analisa Transfer Pricing Pada Penjualan MelaminebyOCI ™ GPH tahun 2011 IV.2.1 Metode Yang Dipilih Adalah Comparable Uncontrolled Price (CUP) Untuk menerapkan metode CUP tersebut dibutuhkan dua komponen dasar, yaitu harga yang diterapkan pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan harga yang diterapkan pada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Dengan tersedianya dua komponen tersebut peneliti dapat melakukan perbandingan harga sehingga mendapatkan data pembanding yang sesuai. Data pembanding tersebut telah memenuhi kriteria, sehingga metode CUP ini layak untuk digunakan. Kelayakan tersebut dapat dilihat pada produk MelaminebyOCI ™ GPH yang merupakan produk yang sama pada transaksi PT. OKM dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ataupun dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selain itu kondisi transaksi yang dilakukan oleh PT. OKM dengan OM BV dan PT. OKM dengan DNA Ltd memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi meskipun masih perlu dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang ada.
IV.2.3 Analisa Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Untuk menganalisa perbandingan produk yang sama, data pembanding harus menunjukan harga aslinya (harga bersih). Oleh sebab itu biaya – biaya lain seperti biaya angkut harus dikeluarkan dari harga transaksi. Namun pada kenyataannya lokasi antara OM BV dengan DNA Ltd terpaut sangat jauh yang menjadikannya keadaan tersebut menjadi tidak signifikan bilamana freight cost untuk DNA Ltd dikeluarkan. Untuk menyikapi masalah tersebut, PT. OKM menggunakan harga spot, dimana harga spot tersebut adalah harga standar dari produk melamine secara global dan dapat diterima secara umum sebagai harga wajar. Harga spot yang didapat berasal dari price list Tradex, karena data tersebut sering digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga standar produk melamin.
Pada Tabel IV. 1 menunjukan laporan pembelian OM BV tahun 2011 pada produk MelaminebyOCI ™ GPH sebelum dilakukan penyesuaian, dalam tabel tersebut menunjukan untuk mendapatkan harga bersih (net price) biaya lain seperti biaya angkut dikeluarkan. Baru setelah biaya lain dikeluarkan maka harga bersih tersebut dikalikan dengan unit penjualan (unit sales) dan didapatlah penjualan bersih (net sales) dari transaksi produk MelaminebyOCI ™ GPH. Tabel IV. 1 Laporan pembelian OM BV tahun 2011 pada produk MelaminebyOCI ™ GPH sebelum dilakukan penyesuaian: month january february march april may june july august september october november december
unit sales 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 1.950
price 1.515 1.535 1.505 1.545 1.520 1.530 1.510 1.540 1.425 1.625 1.500 1.550 1.500
sales 246.188 249.438 244.563 251.063 247.000 248.625 245.375 250.250 231.563 264.063 243.750 251.875 2.973.750
freight net sales 4.063 242.125 4.063 245.375 4.063 240.500 4.063 247.000 4.063 242.938 4.063 244.563 4.063 241.313 4.063 246.188 4.063 227.500 4.063 260.000 4.063 239.688 4.063 247.813 48.750 2.925.000
Berikutnya, pada Tabel IV. 2 menunjukan Laporan pembelian DNA Ltd tahun 2011 pada produk MelaminebyOCI ™ GPH sebelum dilakukan penyesuaian, hal yang sama juga dilakukan pada transaksi ini, dengan mengeluarkan biaya lain seperti biaya angkut maka akan didapat harga bersih (net price). Tabel IV. 2 Laporan pembelian DNA Ltd tahun 2011 pada produk MelaminebyOCI ™ GPH sebelum dilakukan penyesuaian: month january february march april may june july august september october november december
unit sales 317 317 317 317 317 317 317 317 317 2.850
price 1.590 1.615 1.580 1.585 1.620 1.605 1.700 1.575 1.625 1.536
sales 503.500 511.417 500.333 501.917 513.000 508.250 538.333 498.750 514.583 4.590.083
freight net sales 23.750 479.750 23.750 487.667 23.750 476.583 23.750 478.167 23.750 489.250 23.750 484.500 23.750 514.583 23.750 475.000 23.750 490.833 213.750 4.376.333
Tabel IV. 3 menunjukan harga spot selama periode 2011, dimana PT. OKM menggunakan data tersebut sebagai bentuk penyesuaian harga. Tabel IV. 3 Harga spot produk MelaminebyOCI ™ GPH pada tahun 2011: month january february march april may june july august september october november december
price 1.540 1.560 1.530 1.570 1.545 1.555 1.535 1.565 1.450 1.650 1.525 1.575 1.550
Data tersebut yang kemudian dijadikan oleh PT. OKM selama bulan januari hingga oktober (masih menerapkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010) sebagai bentuk penyesuaian atas gap yang terdapat pada transaksi produk MelaminebyOCI ™ GPH. Tabel dibawah ini (Tabel IV. 4) menunjukan laporan penjualan aktual PT. OKM periode 2011 kepada pihak OM BV pada produk MelaminebyOCI ™ GPH. Dari tabel ini terlihat sejak bulan januari hingga oktober harga yang dipakai pada tiap unit penjualannya telah menggunakan harga spot (mengaplikasikan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010). Dan pada bulan november dan desember dimana peraturan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 telah diberlakukan, harga yang diterapkan untuk tiap unit penjualannya mengaplikasikan metode CUP. Tabel IV. 4 Laporan penjualan aktual PT. OKM tahun 2011 dengan OM BV pada produk MelaminebyOCI ™ GPH: month january february march april may june july august september october november december
unit sales 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 1.950
price 1.540 1.560 1.530 1.570 1.545 1.555 1.535 1.565 1.450 1.650 1.575 1.625 1.558,33
sales 250.250 253.500 248.625 255.125 251.063 252.688 249.438 254.313 235.625 268.125 255.938 264.063 3.038.750
Hal demikian juga dilakukan PT. OKM pada DNA Ltd, dari Tabel IV. 5 dapat dilihat laporan penjualan PT. OKM selama bulan januari hingga bulan oktober dengan menggunakan harga spot, dan pada bulan november dan desember tetap menggunakan harga asli tanpa dilakukan penyesuaian sesuai dengan metode comparble uncontrolled price.
Tabel IV. 5 Laporan penjualan aktual PT. OKM tahun 2011 dengan DNA Ltd pada produk MelaminebyOCI ™ GPH: month january february march april may june july august september october november december
unit sales 317 317 317 317 317 317 317 317 317 2.850
price 1.540 1.560 1.570 1.545 1.535 1.565 1.650 1.575 1.625 1.573,89
sales 487.667 494.000 497.167 489.250 486.083 495.583 522.500 498.750 514.583 4.485.583
Dengan begitu, berdasarkan data – data yang ditampilkan diatas dan merujuk pada peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 (pasal 20, ayat 2): “Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa”.
Direktur jenderal pajak tidak perlu lagi menetapkan besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung penghasilan kena pajak dalam transaksi PT. OKM dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa. Karena transaksi yang dilakukan oleh PT. OKM telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana saat ini ketentuan yang berlaku ialah peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011. Selain itu penggunaan harga spot pun sebelum berlakunya peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 telah sesuai karena mengaplikasikan ketentuan sebelumnya, yaitu peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010 dimana dalam peraturan tersebut harga spot dianggap sebagai penyesuaian atas gap yang tedapat pada transaksi PT. OKM dengan OM BV selaku pihak afiliasi dan kepada DNA Ltd selaku pihak ke-3 (third party). Kebijakan yang diambil oleh PT. OKM dalam pengaplikasian peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 juga telah tepat adanya, dengan tidak lagi menggunakan harga spot dalam bentuk penyesuaian penetapan harga wajar namun dengan menetapkan harga wajar sesuai dengan harga yang diterapkan pada pihak ke-3 (metode comparble uncontrolled price).
IV. 3 Analisa Penghindaran Pajak Akibat Pengalihan Laba ke Perusahaan Afiliasi Penelitian dilanjutkan dengan melakukan penelusuran, apakah terdapat pengalihan laba antara PT. OKM dengan OM BV selaku pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bilamana terjadi tindakan penghindaran pajak akibat pengaturan harga transfer dengan mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. Analisa dilakukan berdasarkan dari data statements of comprehensive income PT. OKM dengan melakukan perbandingan pos revenue dalam statements of comprehensive income tersebutdengan laporan penjualan aktual yang terjadi pada PT. OKM dengan OM BV selaku pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perbandingan tersebut menunjukan hasil yang sesuai tanpa terdapat unsur pengalihan laba kepada pihak afiliasi diluar negeri. Hal tersebut juga dikuatkan oleh karena laba yang tertera pada laporan statements of comprehensive income PT. OKM telah sesuai dengan transaksi aktual dan mengikuti prosedur yang ada. Setelah dilakukan peneliatan lanjutan tersebut, maka didapatlah data analisis yang menunjukan bahwa PT. OKM tidak melakukan tindakan pengalihan laba untuk tujuan penghindaran pajak.
Tabel IV. 6 akan menunjukan statements of comprehensive income dari PT. OKM selama periode 2011, dimana dalam tabel tersebut ditunjukan laba yang didapat telah sesuai dengan transaksi aktual PT. OKM dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Tabel IV. 6 PT. OKM Statements Of Comprehensive Income Years Ended December 31, 2011 and 2010
2011 Revenue
2010
(77.574.577)
(87.425.781)
Cos t of Sales
74.054.947
73.631.418
Gros s (Profit) Los s
(3.519.630)
(13.794.363)
Selling Expens e
5.254.855
Adminis trative Expenses
4.813.389
4.931.700
10.068.244
12.486.457
Res ult from Operating Activities Finance (Income) Finance Cos t Net Finance Cost Profit Before Income Tax Income Tax Expens e (Profit)/Los s For The Year
6.548.614 (764.917) 1.506.731
7.554.757
(1.307.906) (4.372.896) 569.654
741.814
(3.803.241)
7.290.429
(5.111.148)
(1.822.607)
1.277.787
5.467.822
3.833.361
Dari hasil penelitian ini, bahwa harga yang terdapat dalam statements of comprehensive income pada pos revenue berdasarkan pada harga spot, yakni berkisar 1550 dalam dua tahun berturut – turut dari periode 2010 hingga 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan direktur jenderal pajak terdahulu yaitu peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010. Sementara pada periode bulan november dan desember di tahun 2011 terdapat perubahan penetapan harga menyesuaikan dengan ketentuan peraturan direktur jenderal pajak yang baru yaitu peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 yang menggantikan peraturan sebelumnya. Penetapan harga didasari pada metode comparable uncontrolled price dengan mengikuti harga aktual yang ditetapkan ke pihak ke-3. Sehingga dapat dikatakan PT. OKM tidak ada usaha untuk mengalihkan laba pada OM BV selaku pihak afiliasi. Setelah semua analisis diterapkan dalam penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT. OKM dalam menerapkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 mengenai transfer pricing telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana tiap transaksi PT. OKM baik kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maupun dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa telah mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang mana prinsip tersebut terdapat dalam peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011. Hal tersebut tentu harus tetap dijalankan oleh PT. OKM agar tiap transaksi baik dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa maupun dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa berjalan efektif dan terhindar dari sanksi yang akan didapat bilamana tidak menjalankan ketentuan tersebut. Kebijakan perusahaan juga harus dilakukan penyesuaian kembali jika suatu ketika peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011mengalami perubahan sesuai dengan keadaan ekonomi yang akan terjadi, seperti yang terlihat pada data diatas, dimana kebijakan yang diambil oleh perusahaan saat periode januari hingga oktober masih menggunakan harga spot sesuai ketentuan dalam peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010 dan kemudian pada periode november hingga desember dimana peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 telah berlaku, PT. OKM melakukan kebijakan dengan menggunakan harga yang sama, baik dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa
SIMPULAN DAN SARAN V. 1 Simpulan Berdasarkan analisa data transaksi dan uraian dalam bab – bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut: 1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
Penerapan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 pada PT. OKM telah berjalan efektif dan mematuhi ketentuan yang ada, karena dari data – data yang disajikan pada bab 4 terlihat bahwa tiap transaksi PT. OKM baik pada pihak afiliasi diluar negeri (OM BV) maupun dengan pihak ke-3 (third party) telah sesuai dengan yang tertera dalam peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 yakni pada penetapan harga di bulan november dan desember dimana peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 mulai diberlakukan PT. OKM telah menetapkan metode CUP pada tiap transaksinya baik kepada pihak afiliasi ataupun kepada pihak ketiga. Penggunaan harga spot ditujukan dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan geografis yang mempengaruhi penetapan harga wajar, dan pengaplikasian kebijakan ini telah sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak terdahulu yaitu peraturan direktur jenderal pajak nomor per43/pj/2010 Penentuan dan penggunaan metode comparable uncontrolled price telah sesuai adanya, berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. PT. OKM telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksinya, baik kepada pihak afiliasi maupun pihak ke-3 (third party). Berdasarkan statements of comprehensive income yang menunjukan revenue dengan harga wajar dapat dikatakan bahwa PT. OKM tidak melakukan pengalihan laba pada pihak afiliasi (OM BV). Setelah diberlakukannya peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 PT. OKM melakukan kebijakan dengan tidak lagi menggunakan harga spot sebagai penyesuaian harga wajar, dikarenakan pada peraturan yang baru dikatakan bahwa data pembanding harus berasal dari pembanding internal dan tidak bersifat insidental. Fiskus tidak perlu lagi menetapkan besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung penghasilan kena pajak dalam transaksi PT. OKM dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa. Karena transaksi yang dilakukan oleh PT. OKM telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana saat ini ketentuan yang berlaku ialah peraturan direktur jenderal pajak nomor per32/pj/2011.
V. 2 Saran Saran yang dapat penulis berikan pada PT. OKM sehubungan dengan efektifitas penerapan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 di PT. OKM adalah: 1.
2.
3.
4.
5.
PT. OKM harus selalu mengikuti perkembangan peraturan, dengan begitu maka tiap – tiap transaksi yang dilakukan PT. OKM akan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan dengan aktif dalam forum – forum yang membahas perpajakan ataupun seminar yang secara khusus membahas perubahan peraturan direktur jenderal pajak. Untuk kedepannya PT. OKM harus tetap menjalankan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 seperti yang telah dijalankan, agar terhindar dari sanksi yang akan memberatkan PT. OKM bilamana melanggar ketentuan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara tetap menjunjung prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan begitu akan didapat metode apa yang sepantasnya diterapkan pada penetapan harga transfernya. Agar PT. OKM dalam menerapkan ketentuan mengenai tranfer pricing dilaksanakan secara benar dan dengan didukung bukti – bukti yang cukup sehingga dapat diyakini oleh fiskus bahwa penerapan tranfer pricing dapat dipertanggung jawabkan. Untuk tetap menjaga efektifitas yang telah terbentuk dari transaksi PT. OKM, baik dengan afiliasi maupun pihak ke-3 (third party) ada baiknya PT. OKM lebih mengoptimalkan kinerja departemen keuangannya, dengan melakukan training untuk karyawannya pada waktu – waktu tertentu saat terjadi perubahan peraturan dan dirasa dibutuhkan penyuluhan lebin lanjut bagi elemen operasional dibawahnya. Berikutnya agar PT. OKM tetap mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku.
REFERENSI Aritonang, J. (2008). Perpajakan Internasional Sebagai Materi Studi Perguruan Tinggi. jakarta: Cikal Sakti. Darussalam., & Danny Septriadi. (2010). Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan. jakarta: Danny Darussalam Tax Center. Gunadi. (2009). Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo. Gunadi. (2007). Akuntansi Pajak. Edisi 3. Jakarta: PT. Gramedia Wydia Sarana Indonesia. Mardiasmo. (2009). Pajak Penghasilan. yogyakarta: C.V Andi Offiset. Mudrajad, K. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. jakarta: Erlangga. Muljono, D., & Baruni Wicaksono. (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan. yogyakarta: C.V Andi Offset. Mulyono, S. (2003). Statistika Untuk Ekonomi Edisi Kedua. jakarta: FE Universitas Indonesia. Moehadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Rake sarasin. Ortax. (2010). Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang - Undang Perpajakan. PT. Itegral Data Prima. Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2010). Perdirjen Pajak Nomor per-43/pj/2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2011). Perdirjen Pajak Nomor per-32/pj/2011. Prof.Dr.P.J.A. Andriani. (2010). Ekonomi pembangunan, Edisi III dan IV. Yoyakarta: BPPEE Universitas Gajah Mada. Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak Edisi 5. jakarta: Salemba Empat. Supramono., & Theresia, W.D. (2010). Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan. yogyakarta: C.V Andi Offset. Soemitro, R. (2009). Perpajakan, Edisi Revisi Ravika Aditama. Jakarta. UU Nomor 36 Tahun. (2008). Pasal 18 (4) Jo SE-04/PJ.7/1993 Jo SE-18/PJ.53/1995. Jakarta.
RIWAYAT PENULIS Muhammad Deni Hardiansyah lahir di kota jakarta pada tanggal 28 desember 1989. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang ekonomi dan komunikasi pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja sebagai seorang entrepreneur dalam bidang agrobisnis. Penulis juga aktif di organisasi para petani ikan air tawar.
