PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMK NUSANTARA PISANGAN CIPUTAT- TANGERANG Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd)
Oleh: NURHASANAH 108018200040
PROGRAM STUDIMANAJEMEN PENDIDIKAN JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434H/2013 M
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMK NUSANTARA PISANGAN CIPUTAT- TANGERANG Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd)
Oleh: Nurhasanah 108018200040
Di Bawah Bimbingan:
Dr. H. Fathi Ismail NIP. 19491012 197803 1 003
PROGRAM STUDIMANAJEMEN PENDIDIKAN JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434H / 2013 M
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI Skripsi yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara disusun oleh Nurhasanah, NIM 108018200040, Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah melalui bimbingan dan dinyatakan sah sebagai karya ilmiah yang berhak untuk diujikan pada sidang munaqasah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.
Jakarta, 4 Mei 2013
Yang mengesahkan, Dosen Pembimbing
Dr. H. Fathi Ismail, MM. NIP. 19491012 197803 1 003
UJIAN REFERENSI Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di SMK Nusantara Pisangan CiputatTangerang" disusun oleh: Nama
: Nur Hasanah
NIM
: 108018200040
Jurusan/Prodi : Kependidikan Islam/ Manajemen Pendidikan Fakultas
: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing pada tanggal 08 Februari 2013.
Jakarta 12 Mei 2013 Dosen Pembimbing
Dr. H. Fathi Ismail, MM. NIP. 19491012 197803 1 003
SURAT PERYATAAN KARYA ILMIAH Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: Nurhasanah
Nim
: 108018200040
Jurusan/ Prodi
: Kependidikan Islam- Manajemen Pendidikan
Fakultas
: Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA Bahwa skripsi yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di SMK Nusantara Pisangan Ciputat- Tangerang adalah benar hasil karya sendiri di bawah bimbingan dosen:
Nama Pembimbing
: Dr. H. Fathi Ismail, MM.
NIP
: 194910121978031003
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya siap menerima konsekuansi apabila terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya.
Jakarta, 8 Februari 2013 Yang Menyatakan
Nurhasanah
ABSTRAK Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi dan menganalisis halhal yang berkenaan dengan Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, seperti perencanaan pembiayaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian: kepala sekolah, direktur keuangan sekolah, bagian pembukuan, bagian pelaporan keuangan, kasir sekolah, dan kepala tata usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses penyusunan RAPBS dilakukan oleh bagian keuangan dan tidak semua guru dilibatkan, hanya Direktur perguruan, ketua yayasan, kepala sekolah, bagian kesiswaan, dan ketua jurusan. Penggunaan pembiayaan pendidikan ditinjau dari sisi keuangan, mengingat jumlah pemasukan yang terbatas. Setiap pengeluaran harus disetujui oleh direktur yayasan, kepala yayasan dan bagian keuangan sekolah. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan yang dilakukan melalui 3 cara yaitu pertama perencanaan, dimana dalam perencanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan KBM sudah dimuat dalam RAPBS yang disusun setiap tahun atau pada awal pembelajaran, yang kedua yaitu Penatausahaan, dimana semua pemasukan atau pengeluaran sekolah dicatat dalam buku kas sekolah, untuk pengeluaran harus disertai dengan bukti seperti kwitansi atau bon, hal tersebut untuk menghindari penyelewengan pembiayaan sekolah. Ketiga adalah Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan dengan cara pelaporan keuangan setiap 1 hari 1 kali yang dilaporkan bagian kasir langsung ke yayasan. laporan bulanan yaitu pelaporan pengeluaran keuangan sekolah setiap 1 bulan satu kali, bentuk laporan tahunan yaitu pelaporan keuangan yang dilakukan direktur keuangan ke Yayasan setiap 1 tahun sekali. Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan masih terdapat beberapa kelemahan antara lain, dalam perencanaan masih terdapat beberapa pos yang belum dialokasikan dalam RAPBS, dalam penatausahaan yaitu belum ada penutupan kas secara rutin dan membuat berita acara penutupan kas, dan dalam pertanggungjawaban yaitu belum ada pemeriksaan kas secara langsung, seharusnya pemeriksaan kas minimal sekali dalam tiga bulan oleh yayasan. Kata kunci: Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
i
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, satu-satunya Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat dan salam sejahtera kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya dan para sahabatnya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini pada Jurusan Manajemen Pendidikan dengan judul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Mewujudkan Sekolah Yang Akuntabilitas di SMK Nusantara. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis sedikit banyak mengalami kesulitan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari betul bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik dari segi penyajian, pengkajian materi, bahasa maupun tata cara penulisan, karenanya penulis dengan lapang hati menanti kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Akhirnya Penulis berharap Skripsi dapat berguna dan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi lingkungan akademik dimana Penulis selama ini menurut ilmu, maupun pihak lain yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tiada henti-hentinya kepada kita semua. Amin Yaarabbal Alamin. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak. Prof. Dr. Rifat Syauqi, MA. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Dr. H. Fathi Ismail, Mm Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 3. Drs. Rusydy Zakaria, M.Ed.M.Phil. Selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam-Manajemen Manajemen Pendidikan Universitas Islam Jakarta. 4. Drs. H. Muarif Syam. M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam-Manajemen Pendidikan Universitas Islam Jakarta.
ii
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan membina selama perkuliahan berlangsung. 6. Bapak/Ibu Kepala dan Karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Bapak Drs. H. Faisal Bakar, SE. Selaku Kepala Sekolah SMK NUSANTARA Legoso Raya Ciputat Timur beserta jajaran guru dan karyawan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. 8. Kepada Ibunda (almarhumah ) dan Ayahanda tercinta ( Samsiat) yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, moril, serta doa yang tak pernah putus sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. 9. Kepada kakak ( Kusnadi dan istri) dan ayuk-ayukku (Darlini dan suami, Zuraidah dan suami, Nur Aidah dan suami, Zuryanah) serta keponakanku (Aisyah, Nabila, Bilqis, dan Ayu) yang telah banyak memberikan tawa disetiap hari-hari penulis. 10. Teman-teman seperjuangan jurusan Kependidikan Islam-Manajemen Pendidikan yang selalu dekat dihati yang senantiasa memberikan dorongan kepada penulis. 11. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wataiala jualah penulis memohon, semoga jasa dan amal baik yang telah mereka sumbangkan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata’ala, Aamiin.
Jakarta, 9 Februari 2013
Penulis
iii
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK .........................................................................................................
i
KATA PENGANTAR .......................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv DAFTAR TABEL ............................................................................................. vi DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... vii BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Identifikasi Masalah ..............................................................
6
C. Pembatasan Masalah .............................................................
6
D. Rumusan Masalah .................................................................
6
E. Tujuan Penelitian .................................................................
7
F. Manfaat Penelitian ................................................................
7
G. Penelitian Terdahulu .............................................................
7
ACUAN TEORITIK A. Hakekat Pengelolaan Biaya Pendidikan................................
9
B. Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan ............... 15 1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan ............................. 15 2. Akunting ......................................................................... 23 3. Penilaian (Auditing) Pertanggungjawaban ..................... 27 C. Model- model Pembiayaan Pendidikan/ Sekolah ................. 28 D. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan ....................................... 29 E. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Biaya Pendidikan ..................... 33 BAB III
METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................... 37
iv
B. Metode penelitian .................................................................. 37 C. Instrumen Penelitian.............................................................. 37 D. Populasi dan Sampel ............................................................. 38 E. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 38 F. Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data ................................ 41 G. Analisis data .......................................................................... 41 BAB IV
HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Objek Penelitian .................................................... 44 1. Sejarah singkat SMK NUSANTARA. ............................ 44 2. Visi misi dan Tujuan ...................................................... 46 3. Keadaan siswa dan Guru SMK NUSANTARA ............ 46 4. Fasilitas ........................................................................... 48 5. Hak Kepemilikan ............................................................ 48 6. Struktur Organisasi. ........................................................ 49 7. Keadaan karyawan SMK Nusantara ............................... 50 B. Hasil Penelitian ..................................................................... 50 1. Pembiayaan Pendidikan di SMK NUSANTARA. .......... 50 2. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SMK Nusantara ... 55 a. Perencanaan Pembiayaan ......................................... 55 b. Penata usahaan .......................................................... 60 c. Pertanggungjawaban Pembiayaan ............................ 62
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................... 65 B. Saran ...................................................................................... 66
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 67 LAMPIRA
v
DAFTAR TABEL Tabel 3.1
Kisi- kisi Instrumen Pengumpulan Data ........................................ 41
Tabel 3.2
Jumlah siswa dan siswi ................................................................. 47
Tabel 3.3
Fasilitas sekolah ............................................................................ 48
Tabel 3.4
Struktur Organisasi SMK Nusantara Ciputat Tangerang .............. 49
Tabel 3.5
Bagian keuangan dan para Staff .................................................... 56
Tabel 3.6
Rincian RAPBS SMK Nusantara .................................................. 58
vi
DAFTAR LAMPIRAN 1. Lampiran 1
Guru Dan Karyawan
2. Lampiran 2
Hasil Wawancara
3. Lampiran 3
Surat Izin Penelitian
4. Lampiran 4
Surat permohonan bimbingan skripsi
5. Lampiran 5
Daftar Referensi
6. Lampiran 6
Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
7. Lampiran 7
Daftar Murid Penerima Beasiswa
8. Lampiran 8
Rincian biaya masuk PSB
9. Lampiran 9
Rekap Tunggakan SPP siswa
vii
'
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan Sumber Daya Manusia. Tak ada satu halpun yang dilakukan oleh manusia yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Bahkan sadar atau tidak kita selalu mengalami proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu melakukan proses pendidikan baik secara formal maupun informal. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilanya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat menjadi lebih bermoral dan mengetahui yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Pendidikan sebenarnya adalah hak semua manusia, tidak perduli dia miskin atau kaya, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua manusia yang diikuti dengan kesempatan dan kemampuan serta kemauanya. Salah satu masalah fundamental di dalam sistem pendidikan nasional adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan sekolah yang terstandarisasi. Oleh karena itu, pembenahan manajemen keuangan sekolah harus dimulai dengan cara menyusun teknik-teknik pengelolaan keuangan sekolah yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum.
1
2
Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satusatunya faktor keberhasilan, tampa adanya pembiayaan yang mencukupi maka pendidikan yang berkualitas hanya dala angan-angan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayan pendidikan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksanya kegiatan proses belajar mengajar disekolah bersama komponen-komponen lain.1 Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, maupun disadari atau tidak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang menyerahkan masalah pendidikan kedaerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun
menjadi
kewenangan
yang
diberikan
secara
langsung
dalam
pengelolaanya kepada sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggungjawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.2 Maka dari itu, kepala sekolah dituntut kemampuanya untuk mengelola keuangan sekolah baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawabanya. Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalam kondisi krisis pada sekarang ini. 1
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group). 2010.
H 1. 2
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung PT. Remaja Rosda Karya). 2006. H. 190.
3
Pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi pelaksanaan dana, baik biaya operasional maupun biaya kapital, disertai buktibukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Tujuan utama mengelola sekolah adalah bagaimana sekolah dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, sekolah harus menyediakan dana sebagai salah satu sumber yang sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan tersebut dicapai. Dalam mencocokkan sumbersumber yang disediakan oleh lingkungan eksternal dengan output sekolah, kepala sekolah harus memperhatikan unsur-unsur dasar, seperti sumber input, output sekolah, dan umpan balik kepada sekolah dan lingkunganya. Pada dasarnya tujuan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah bagaimana pembiayaan pendidikan dapat menghasilkan produktivitas yang bermutu dengan proses belajar mengajar. Sebagaimana tujuan pengelolaan pendidikan yang dikutip dari Baihaqi: Salah satu tujuan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan adalah tercapainya produktivitas pendidikan, di mana produktivitas senantiasa dikaitkan dengan nilai ekonomi suatu kegiatan, yakni bagaimana mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber dana yang sekecil mungkin. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks produktivitas pendidikan, sumber-sumber pendidikan dipadukan dengan cara-cara yang berbeda. Perpaduan tersebut memerlukan teknik-teknik yang berbeda dan untuk menguasai teknik-teknik tersebut dilakukan melalui proses belajar. Pendidikan dapat menjamin kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kemasyarakatan
dan
dapat
memberikan
andil
terhadap
peningkatan
kemampuan secara ekonomis.3
3
Http://Prodipps.Unsyiah.Ac.Id/Jurnalmap/Images/Jurnal/2012/Agustus/Baihaqi2.Pdf, Baihaqi1,Nasirusman2,Cutzahri3.Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
4
Oleh karena itu, kepala sekolah harus melihat dengan jeli bagaimana dia berperan sebagai administrator dalam memberdayakan seluruh sumber dana yang ada, demi kepentingan sekolah dan pencapaian tujuan sekolah seperti yang diharapkan oleh seluruh pelanggan pendidik (stakeholder). Tanggung jawab pembiayaan pendidikan dalam manajmen keuangan pada satuan pendidikan baik pada tingkat dasar maupun menengah mengakomodasi tuntutan eksternal dan internal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Hal yang penting adalah menempatkan fungsi pengelolaan keuangan benarbenar menunjukan sasaran pembelajran yang berimplikasi pada mutu pendidikan yang kompetitif. Oleh karena itu, strategi penggunaan anggaran sekolah menjadi penting untuk menjamin perolehan mutu yang dimaksud. Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keadilan berarti besarnya biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah masing-masing. Sedangkan efesiensi merupakan perbandingan antara masukan dengan keluaran dengan hasil, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan serta hasil. Akuntabilitas publik yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan. Transparansi artinya adanya keterbukaan dalam pengelolaan biaya pendidikan yaitu keterbukaan sumber pendapatan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengetahuinya. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, terdidik dan profesional, serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk
mendukung kelancaran
kegiatan
sekolah
tentunya
membutuhkan biaya yang memadai dengan besarannya lebih banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah menengah umum lainnya.
5
Pembiayaan pada SMK pasca pemberlakuan otonomi daerah tidak seperti sentralisasi di mana kebutuhan akan operasional sekolah semua dapat terpenuhi baik dalam hal ketersediaan bahan pembelajaran seperti bahan praktek siswa pada perbengkelan maupun biaya perawatan dan pemeliharaan alat. Sekarang pembiayaan untuk operasional hal-hal tersebut sangatlah minim. Berdasarkan pengamatan bahwa SMK NUSANTARA mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dalam kurun waktu 10 tahun SMK NUSANTARA sudah memiliki 3 jenjang pendidikan yaitu SMP, SMA dan SMK (1, 2). SMK 1 terbagi beberapa program studi yaitu Pariwisata, Teknik Informatika dan Bisnis Manajemen. Sedangkan SMK 2 terbagi beberapa program studi yaitu Farmasi, keperawatan dan
Analis. SMK
NUSANTARA merupakan lembaga pendidikan swasta yang ada di Legoso ciputat. Terkait dengan pembiayaan pendidikan sekolah, sumber pendapatan SMK NUSANTARA diperoleh dari wali murid yang berupa SPP tiap bulan, uang pangkal siswa, serta sumbangan dari pihak luar. Karena dengan semua itu SMK NUSANTARA dapat berkembang sampai sekarang ini. Dana SPP dan uang pangkal siswa digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang ada si sekolah. Sedangkan sumbangan dari luar digunakan untuk tambahan biaya kegiatan sekolah, karena dana sumbangan dari luar tidak rutin dalam tiap tahunya. Dari uraian diatas jelas sekali bahwa dana SPP sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya kegiatan di sekolah, untuk itulah maka pemasukan dana SPP setiap tahun harus rutin. lain halnya yang dihadapi SMK Nusantara pemasukan dana SPP tidak lancar , banyak para siswa terlambat membayar SPP, keterlambatan pembayaran SPP mencapai 2 Milyar lebih dari semua kelas dan jurusan. Selain dari permasalahan pembiayaan pendidikan di atas, masalah berikutnya tidak hanya besarnya dana yang diberikan, akan tetapi juga ketepatan dana tersebut untuk dialokasikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Jangan sampai biaya yang besar hanya terbuang sia-sia lantaran pengelolaan atau pemanfaatan yang tidak strategis atau tepat guna.
6
Masalah yang lebih penting adalah apakah pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara sudah memenuhi pengelolaan pembiayaan yang baik atau belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang baik. Berdasarkan uraian diatas itulah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Pengelolaan Pembiayaan pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah yang Accountable di SMK NUSANTARA tahun 2011/ 2012. Dalam hal ini, penulis mengambil judul penelitian tentang “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di SMK Nusantara Legoso RayaCiputat ”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi permasalahan pengelolaan pembiayaan pendidikan pada sektor: Perencanaan Penyusunan anggaran sekolah, penatausahaan dalam pengerjaan buku kas belum sempurna, dan belum terlaksananya pemeriksaan kas secara rutin.
C. Pembatasan Masalah Agar pembahasan hasil penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut: 1. Perencanaan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan 2. Penatausahaan laporan pengelolaan Pembiayaan Pendidikan 3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
D. Rumusan Masalah Rumusan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tidak melebar permasalahannya, sehingga mudah untuk memahami hasilnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara ?
7
E. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan atau aktifitas yang didasari pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
di SMK
Nusantara. 2. Memberikan masukan bagi para pengelola pendidikan baik para tata usaha, kepala sekolah, dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan
F. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya: 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam serta menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam untuk penelitian yang terkait atau sebagai contoh untuk penelitian dimasa yang akan datang, khususnya mengenai Pengelolaam Pembiayaan Pendidikan dalam Mewujudkan Akuntabilitas pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. 2. Secara praktik, hasil penelitian memberikan masukan bagi para pengelola pendidikan, baik para tata usaha, kepala sekolah dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan melalui peranan pembiayaan pendidikan di era desentralisasi.
G. Penelitian Terdahulu 1. Skripsi yang ditulis Koiruddin mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah 2002 dengan judul Implementasi Sistem Pengelolaan Biaya Pendidikan di SMP Darma Karya Pamulang. Menjelaskan bahwa:
8
a. Peran kepala sekolah sebagai manajer benar-benar mengawasi alokasi dana yang diterima dari yayasan maupun instansi lain, serta dalam RAPBS Kepsek terlibat didalamnya. b. Sistem pengelolaan biaya pendidikan menggunakan 4 langkah proses pengelolaan
diantaranya
adalah:
perencanaan,
pengaturan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan. c. Upaya yang dialkukan oleh SMP dalam meningkatkan kualitas pengelolaan
pembiayaan
pendidikan
yaitu
dengan
melibatkan
masyrakat untuk ikut serta memberikan atau menjadi donatur didalamnya. 2. Skripsi yang ditulis Achmad Abu Bakar jurusan Manajemen Pendidikan 2008 dengan judul Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Azhar 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan). a. Lembaga pendidikan SMA Islam Al-Azhar 3 dalam menyusun perencanaan keuangan sekolah dilakukan ketika akan memasuki awal tahun pembelajaran baru b. Pengelolaan keuangan sekolah yang berlaku bahwa YPI Al-Azhar yang mengatur akan keuangan sekolah-sekolah. Kegiatan evaluasi keuangan sekolah dilakukan pada akhir semester dengan melibatkan tenaga
terkait
penggunaan
keuangan
sekolah
.
Laporan
pertanggungjawaban yang telah dipelajari dan dikaji oleh pihak manajemen SMA Islam Al-Azhar 3 dengan Biro Keuangan YPI AlAzhar dijadikan sebagai bahan referensi dalam meningkatkan efektif dan efesien baik ketika penyusunan maupun ketika pengelolaan keuangan tersebut.
BAB II ACUAN TEORITIK A. Hakekat Pengelolaan Biaya Pendidikan Masalah pembiayaan pendidikan merupakan hal utama yang sangat mempengaruhi proses belajar mengajar disekolah. E. Mulyasa berpendapat bahwa; masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan disekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji
guru
maupun
untuk
mengadakan
sarana
dan
prasarana
pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.4 Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengatur struktur permodalan, pengalokasian, dan mengendalikan keuangan perusahan/ pendidikan sehingga
4
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). 2006. H 193.
9
10
dicapai hasil optimal.5 Dalam organisasi yang bersifat bisnis pengelolaan betul- betul merupakan faktor
yang sangat menentukan kelangsungan
organisasinya, mengingat bahwa hanya dengan pengaturan yang bersifat efesienlah perusahaan dimungkinkan untuk meraih keuntungan sehingga kelangsungan perusahan dapat terjamin. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata managemen yang berasal dari bahasa inggris dan kemudian di indonesia menjadi manajemen. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Pengelolaan Kelas dan Siswa” bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efesien.6 Didalam kegiatan pengelolaan pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu: Budgeting (anggaran), Accounting (pembukuan), Auditing (pemeriksaan).7 Pengelolaan dana pendidikan dari masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung perlu dilakukan dengan baik melalui langkah- langkah sitematis sesuai dengan prinsip- prisip manajemen. Jika pengelolaan berjalan baik serta akuntabel akan memberikan berbagai manfaat seperti yang dikemukakan Mintarsih (2004): Memungkinkan penyelengaraan pendidikan secara efisien dan efektif; Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta);Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan- penyimpangan dana dari rencana semula;Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan, apabila kebocoran ini terjadi, maka akan berakibat buruk, baik pada pengelola keuangan atasan langsung dan bendaharawan maupun kepada lembaga pendidikan itu sendiri. 8
5
Atmodiwirio Seobagio, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT. Ardadizzya Jaya, 2000). H 237. 6 Arikunto Suharsimi. Pengelolaan Kelas dan Siswa.(Jakarta: Rajawali Pers, 1998). H 2 7 Amirullah Haris. Pengantar Manajemen. (Graha Ilmu: 2003). H 91 8 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan ( Bandung: PT. Refika Aditama). H 273.
11
Berdasarkan hal diatas, pengelolaan pembiayaan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi. Para ahli pembiayaan pendidikan memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan makna biaya pendidikan. Namun dari sejumlah pengertian yang ada, arti biaya pendidikan bermuara pada pengertian utama, yaitu pengeluaran atau pemanfaatan uang untuk keperluan pendidikan. Pengertian pembiayaan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi pendidikan yang menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan sejumlah pengeluaran yang tediri dari pengeluaran rutin dan tidak rutin. Menurut undang- undang sistem pendidikn nasional ( UU RI No.2 Th. 1998). Pembiayaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 meliputi: Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Biaya perluasan dan pengembangan.9 Definisi biaya menurut Supriyono (2000) biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya mendifinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).10 Dari beberapa pengertian pembiayan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan uang, sedangkan keuangan dalam pendidikan yaitu segala urusan aktivitas kegiatan pendidikan yang melibatkan uang. Berdasarkan UU NO 20 Tahun 2003 Pendanaan Pendidikan, bagian kesatu tentang Tanggung Jawab pendidikan dan sumber pendanaan pendidikan, pasal 46 dan 47 yang berbunyi: 9
Bumi Aksara, Undang- Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). H 101. 10 Supriadi Dedi, Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU (Jakarta: Depdiknas 2001 ). H3
12
Pasal 46, Tanggung Jawab Pendanaan: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 47, Sumber Pendanaan Pendidikan: Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.11 Dalam
merencanakan
suatu
pembiayaan
pendidikan,
apalagi
pendidikan merupakan salah satu bagian dari bisnis maka pengelolaan keuangan sangat menentukan dalam meraih keuntungan dan menjamin kelangsungan lembaga tersebut. Balanced scorecard baik diterapkan pada masa kini untuk peningkatan kinerja keuangan namun tidak meninggalkan aspek yang lain. Dalam kenyataannya tidak dapat dihindarkan lagi bahwa perlu
biaya
yang
harus
dikeluarkan
untuk
operasional,
riset
dan
pengembangan, pembekalan, investasi masa depan, dsb. Dilihat dari jenisnya, setidaknya biaya pendidikan terdiri atas dua macam, yaitu 1. Biaya langsung (direct cost) Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sifat kepentingan yang dipenuhi dalam biaya pendidikan langsung ini bersifat melekat dengan kebutuhan pendidikan yang harus segera di penuhi.12 Biasanya biaya langsung ini telah direncanakan oleh sekolah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tempat yang mudah diidentifikasi dari biaya langsung ini adalah biaya yang tertera dalam RAPBS sekolah. 11
http://www.serdosdiktis.net/serdos/file/dokumen/UUNo20.pdf. Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan , Standarisasi Biaya Pendidikan Di Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. H 4. 12
13
Biaya langsung ini lebih mudah di kontrol dan dievaluasi, karena komponen-komponenya demikian jelas. Biaya langsung ialah biaya yang langsung digunakan untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar, terdiri atas dana pembangunan dan dana rutin.13 Dana pembangunan adalah dana yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi bangunan, serta pergantian dan perbaikan. Dana rutin adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Dana rutin digunakan untuk menunjang pelaksanaan program belajar mengajar, pembayaran gaji guru dan personil sekolah administrasi kantor, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana. Dan untuk menghitung dana rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun disekolah digunakan analisis unit cost. 2. Biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua dan masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung. Sifat kepentingan dalam pemenuhan biaya tidak langsung ini agak renggang dengan kebutuhan pendidikan jika dibandingkan dengan sifat kepentingan biaya langsung. Selain tempat pengeluaranya yang berbeda (bisa oleh siswa, orang tua, atau masyarakat), biaya tidak langsung dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dengan jenis pengeluaran yang tidak pasti. Sifat pengeluaranya pun agak sulit untuk di kontrol, terkecuali dengan suatu penjaringan data yang lebih mendalam dari sumber-sumber yang terkait. Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran, yaitu: Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, Pemeliharaan sarana dan 13
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya). H 168.
14
prasarana sekolah, Kesejahteraan pegawai, Administrasi. Pembinaan teknis educative dan Pendataan.14 Berdasarkan catatan Depdiknas Didasmen, pengelolaan keuangan adalah
kegiatan
sekolah
untuk
merencanakan,
menggunakan,
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Suad Hasan dan Enny
Pudjiastuti:
Manajemen
keuangan
menyangkut
kegiatan
perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Melalui pendanaan
kegiatan
kegiatan
manajemen
sekolah
keuangan
dapat
maka
direncanakan,
kebutuhan diupayakan
pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari uraian pendapat di atas, penulis dapat simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas yang menggunakan prinsip manajemen
yang
meliputi
perencanaan
keuangan,
menganalisis
penggunaan uang, dan mengendalikan penggunaan keuangan lembaga atau organisasi sebagai bentuk pelaksanaan keuangan untuk mengambil keputusan. Maka berdasarkan pengertian tersebut manajemen keuangan disini mengarah pada uang dan bagaimana mengatur keuangan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dalam
14
Nanang Fattah , Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). Cet 2. H 24
15
pendidikan menuntut lembaga pendidikan formal melakukan suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dengan baik
B. Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. 15 1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS).16 Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. a. Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah Untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan kedalam keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin, melibatkan pertimbangan tentang maksudmaksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan perspektif tersebut pembuatan anggaran belanja dapat membuka jalan bagi 15
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan. ( Bandung: Alfabeta, 2010 ). Cet 3. H 257 16 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). 2006. H198
16
pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara pencapainnya. Dalam manajemen berbasis sekolah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta dewan sekolah dibawah pengawasan pemerintah. Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka
yang dilakukan oleh sekolah. Ada 3 bagian
penyusunan rencana anggaran suatu unit atau lembaga yaitu: (Target penerimaan, Rencana pengeluaran dan Sumber dana lainya, yaitu sisa dana periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan). Anggaran belanja suatu sekolah pada dasarnya adalah: Penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijaksanaan keuangan. Didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan, proses pendidikan, dan hasil sekolah yang direncanakan. Secara khusus ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa dipergunakan disekolah, yaitu (1) Comparative Approach, Pendekatan comparative, secara sederhana melaksanakan pendekatan dengan Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran antara satu tahun anggaran berikutnya.(2)PPBES, dan (3) Functional Approach.17 Angaran pembiayaan pendidikan mencakup antara lain: Pertama, Anggaran rutin yaitu anggaran yang sifatnya konsumtif dan mencakup berbagai segi belanja pegawai, belanja barang, perjalanan dan lain- lain. Kedua, Anggaran pembangunan yaitu anggaran yang sifatnya investasi atau mengandung efek perkembangan ekonomi dikemudian hari yaitu mencakup 2 tujuan Yaitu Pembentukan modal seperti sarana prasarana, dan Pembentukan human kapital seperti pendidikan, seminar penelitian dan lain-lain.18 17
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). H 317. 18 Piet Sahertian, Dimensi- Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah. ( Surabaya: Usaha Nasional, 1994). H 208.
17
Menurut
buku
Manajemen
sekolah
karangan
Rohiat,
manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai yang direncanakan.19 Tujuan manajemen keuangan adalah untuk
mewujudkan
tertibnya
administrasi
keuangan
sehingga
penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku. Manajemen memiliki aturan keuangan tersendiri, terdapat pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, otosrisator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan otorisator. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang
atau surat-surat
berharga lain yang dapat yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.20 Dalam kaitanya dengan proses penyusunan anggaran ini, Liphan (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut: 1) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat di ukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-affectivivenes dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan- bahan yang tersedia.
19
Rohiat, Manajemen Sekolah (Teori Dasar Dan Praktik).(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). H 27. 20 Rohiat, Manajemen Sekolah (Teori Dasar Dan Praktik). (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) . H 27.
18
3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. 4) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.21 Dari kutipan-kutipan diatas tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam proses perencanaan diawali dengan mengidentifikasi keadaan, melihat dan menimbang potensi yang tersedia dan memahami kebutuhan, keadaan dan masalah yang akan dihadapi agar perencaan kompeten dan relavan untuk dilaksanakan agar tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. b. Pengembangan anggaran pembiayaan sekolah Proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh langkah langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut: 1) Pada Tingkat Kelompok Kerja Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan- kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan,
selanjutnya
diklasifikasikan
dan
dilakukan
perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang
dipandang
tidak
mengganggu
pendidikan, khususnya proses
kelancaran
kegiatan
belajar- mengajar maka dapat
dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.
21
Hal 162
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group). 2010.
19
2) Pada Tingkat Kerjasama Dengan Komite Sekolah Kerjasama antara komite sekolah dengan kelompok yang telah terbentuk di atas, dilakukan untuk melakukan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS. 3) Sosialisasi dan Legalitas Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada kantor inspeksi pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan. Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana itu dihabiskan. Langkahlangkah penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaanya, Menentukan program kerja dan rincian program, Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, dan Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Langkah 1 menyusun rencana biaya. Proses penyusunan rencana biaya dan pendanaan dilakukan melalui tahap- tahap sebagai berikut: (1) menghitung daftar biaya satuan dari semua kegiatan yang telah dirumuskan. Cara menghitung biaya satuan dengan Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar. (2) Menghitung biaya atau harga satuan yaitu dengan cara Menghitung biaya satuan, Menyusun rencana biaya pengembangan sekolah selama 4 tahun, Menghitung,, perkiraan sumber pendanaan.dan Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah
20
Tahap II Menyusun Biaya Satuan. Daftar biaya satuan dapat disusun dengan cara yaitu Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar dan Menghitung biaya atau harga satuan. Untuk menghitung biaya satuan miasalnya dengan menghitung jumlah orang, maka kita harus membuat analisis harga satuan per orang. Tahap III Menyusun Rencana Biaya dan Pendapatan. Rencana biaya pendapatan adalah rencana kebutuhan dana untuk setiap program dan kegiatan, baik untuk pengembangan maupun untuk operasiaonal. Beberapa sumber pendapatan sesuai dengan urutan tingkat kepastian perolehan dana yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Sumbangan masyarakat melalui komite sekolah belum dapat dipastikan, APBD kabupaten/ kota, Donatur (Perusahaan/ industri, Alumni, perorangan, dan sebagainya). 22 Pengelolaan pembiayaan pendidikan atau yang disebut dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam buku yang ditulis oleh Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI menyatakan bahwa manajemen konsep manajemen yang dapat di gambarkan dalam kalimat seperti “ membuat
keputusan,
menyediakan
memberi
pekerjaan
dan
perintah, system
menetapkan reward
kebijakan,
(imbalan),
dan
memperkerjakan orang untuk melaksanakan kebijakan”. Manajemen menetapkan tujuan yang akan dicapai dengan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan kecakapan dan pengalaman personil. Supaya berhasil, manajemen harus melaksanakan secara efektif fungsi- fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian fungsi utama manajemen eksekutif, sedangkan pengawasan merupakan fungsi manajemen operasional. Komponen biaya pendidikan di sekolah yang paling mudah ditemukan terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS ini terdiri dari rencana pendapatan dan 22
Muhaimin, “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) cet- 2, h 357-372
21
pengeluaran atau belanja sekolah untuk jangka waktu satu tahun. Komponen pengeluaran atau belaja sekolah secara garis besarnya dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu gaji dan non gaji. Komponen gaji digunakan untuk membayar gaji dan kesejahteraan guru. Sementara itu komponen non gaji meliputi sejumlah sub komponen, seperti pengadaan alat pelajaran, bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, sarana madrasah, pembinaan siswa, dan pengelolaan sekolah. Secara ideal, proporsi biaya dapat dibagi sebagai Gaji dan kesejahteraan guru dan pegawai lainya 30%, Peningkatan kegiatan proses Belajar Mengajar (KBM) 25%, Dana pemeliharan sarana dan prasarana pendidikan 15%, Peningkatan pembinaan siswa 10%, Rumah tangga sekolah 10%, dan Biaya pengawasan, pelaporan dan peningkatan guru serta pegawai 10%, Pengeluaran dana tersebut belum termasuk untuk pembangunan gedung baru dan serta penambahan lahan/ areal sekolah.23 Didalam buku Manajemen Berbasis Sekolah karangan E. Mulyasa24 proses pengaturan pembiayaan/ keungan disekolah meliputi penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. 1) Penerimaan Sekolah
sebagai
suatu
lembaga
pendidikan
dalam
melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dana dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun dalam pelaksanaanya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Dalam buku pedoman rencana, program dan penganggaran dikemukakan bahwa sumber dana pendidikan antara lain meliputi anggaran rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dana penunjang pendidikan (DPP): dana BP3, donatur dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya 23
Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan , Standarisasi Biaya Pendidikan Di Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. 24 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hal 177
22
bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat (pasal 33 No.2 Tahun 1989). Disamping itu, sejalan dengan semangat manajemen berbasis sekolah, sekolah dapat menggali dan mencari sumbersumber dana dari masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. 2) Penggunaan/ Pengeluaraan Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarnya harus didasarkan pada kebutuhan- kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS). Dana yang berasal dari SPP dan DPP pada umumnya digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan
EBTANAS,
dan
pengiriman
STTB/NEM,
perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, serta pendataan. Sesuai dengan semangat manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah berwenang penuh untuk mengatur masalah pendanaan pendidikan di sekolah nya. Meskipun demikian, ia harus tetap memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan rincian pengeluaraan. Menurut buku Administrasi Pendidikan, karangan Oteng Sutisna, Bahwa penentuan pengeluaran biaya pendidikan melibatkan pertimbangan tentang tiap kategori belanja berikut: a) Pengawasan umum. Dalam kategori ini termasuk sumber-sumber keuangan yang ditetapkan bagi pelaksanaan tugas- tugas administratif dan manajerial. Gaji para administrator, para pembantu administratif, serta biaya perlengkapan kantor dan pembekalan semuanya tercakup dlam kategori pengawasan umum.
23
b) Pengajaran. Kategori ini meliputi gaji guru dan pengeluaran bagi buku- buku pelajaran, alat-alat, dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengajaran. Biasanya kategori ini merupakan 70%-75% dari keseluruhan anggaran. c) Pelayanan bantuan. Pengeluaran yang bertalian dengan pelayanan-pelayanan kesehatan, bimbingan, dan perpustakaan termasuk dalam kategori ini. d) Pemeliharaan gedung. Pergantian dan perbaikan perlengkapan, pemeliharaan gedung, dan halaman sekolah adalah contoh-contoh dalam kategori ini. e) Operasi. Biaya telepon, air, listrik, sewa gedung dan tanah, dan gaji personil pemeliharaan gedung termasuk dalam kegori ini.25 2. Akunting Akunting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Menurut Arrens dan Loebbecke menjelaskan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian- kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.26 Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pimpinan ataupun pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Agar penyajian lebih tepat, maka seorang akuntan harus memiliki pengetahuan baik mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam penyusunan informasi akuntan. Disamping itu, seorang akuntan harus mengembangkan sistem yang dapat menjamin bahwa semua peristiwa ekonomi yang terjadi dalam organisasi dapat tercatat dengan mencukupi pada saat yang tepat dengan biaya yang pantas. Kegiatan akuntansi memerlukan sistem akuntansi yang benar didalam sistem akuntansi terdiri dari catatan- catatan akuntansi (buku cek, jurnal, dan buku besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan untuk staff, sukarelawan, dan para profesional. Tujuan sistem transaksi akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan diinputkan secara tepat kedalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang disajikan secara akurat dan tepat waktu.27 25
Sutisna Oteng, Administrasi Pendidikan ( Bandung: Angkasa). H 150 Tim Dosen Administrasi UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung : Alfabeta), 2010. H 265. 27 Bastian Indra, Akuntansi Pendidikan ( Jogjakarta: Erlangga). 2006. H 75. 26
24
Komponen- komponen sistem akuntansi, secara tradisional sistem akuntansi terdiri dari komponen- komponen berikut: a. Bagan perkiraan/ akun. Bagan perkiraan adalah daftar masing-masing item, dimana pencatatanya dibagi ke dalam 5 kategori yaitu: Aktiva, Utang, Aktiva Bersih, Pendapatan, dan Belanja. b. Buku Besar Buku besar mengklasifikasikan informasi pencatatan, dimana bagan perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurna. Akun- akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, atau hutang dan ekuitas. Jadi dalam buku besar memuat semua catatan yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran keuangan sekolah dengan rinci. c. Jurnal Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi, sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Jurnal adalah untuk mencatat transaksi yang dilakukan institusi pendidikan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadiny, dengan menunjukan akun yang harus di debet atau dikredit beserta jumlah nilai uangnya masing- masing.28 Setiap transaksi yang terjadi dalam institusi pendidikan, sebelum dibukukan kedalam buku besar, harus dicatat terlebih dahulu dalam suatu jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal selain didefinisikan seperti yang diatas, juga disebut sebagai buku catatan pertama. Jurnal transaksi tersebut ayat jurnal dimana antara ayat jurnal yang satu dengan yang lainnya harus diberi jarak satu baris, sehingga batas antara jurnal satu dengan lainya jelas terlihat.
28
Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan (Yogyakarta: Erlangga). 2006. H 58.
25
d. Buku Cek Buku cek menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan akan dicatat melalui buku cek, dimana tanda penerimaan yang disetor ke dan dari saldo pembayaran akan dibuat. Dibawah ini ada beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tata usaha keuangan sekolah, antara lain: Kutipan Dasar Isian Kegiatan (DIK) yang menyangkut perincian biaya bagi sekolah yang bersangkutan. Buku register SPM ( Surat Perintah Menuangkan) sebagai buku bantu yang berisi kolomkolom. SPM dikeluarkan KPN (Kantor Pembendaharaan Negara) atas dasar SPP (Surat Permintaan Pembayaran ) yang diajukan bendahara. Pembayaran SPP harus melalui bendahara dan dibukukan dalam buku kas umum. Buku bantu/ buku harian (buku penolong) yang digunakan untuk melakukan pencatatan harian (pengeluaran dan penerimaan). Buku kas umum, buku ini dapat digunakan secara umum, yaitu untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang, dan juga memuat secara umum bagian, pos, dan mata anggaran yang berhubungan dengan penerimaan serta pengeluaran uang baik yang berupa uang tunai di bank atau giro pos. Buku kas umum berbentuk Skontro, Buku kas umum Tabelaris, Arsip bukti pengeluaran dan Laporan keuangan. Disamping SPJR bulanan, bendaharawan harus mengirimkan laporan keuangan triwulan dan tahunan, dengan menggunakan format yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29
Laporan
keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar- ikhtisar lainya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil suatu keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, prinsip- prinsip akuntansi, serta tekhnik- tekhnik dari segala sesuatu yang
29
Gunawan Ari, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro ). (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1996). H 163
26
dicakup dalam ruang lingkup akuntansi, dinamakan siklus akuntansi. Adapun tahapan siklus akuntansi pendidikan. Tahap pertama pencatatan yaitu Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi kedalam buku harian atau jurnal . Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Tahap kedua pengikhtisaran yaitu Penyusunan neraca saldo (trial balance) berdasarkan akun- akun buku besar, Pembuatan ayat jurnal penutup, Pembuatan neraca saldo setelah penutupan, Pembuatan ayat hurnal pembalik. Tahap ketiga pelaporan yaitu Laporan suplus defisit, Laporan arus kas, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan . Laporan keungan/
pembiayaan
(pembukuan)
yang
adalah hasil menyajikan
akhir
informasi
dari proses yang
akuntansi
berguna
untuk
pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan, realisasi pencapaian target pendapatan, dan realisasi pembiayaan. Ada beberapa komponen laporan keuangan, antara lain: (1) Laporan keuangan neraca. Neraca, ibarat sebuah foto, hanya menampilkan gambaran institusi pendidikan pada saat tanggal neraca saja. Sebagai perbandingan, laporan ini juga menampilkan foto pada periode yang sama tahun lalu. Jadi foto tersebut merupakan gambaran posisi keuangan (financial position) darin satu lembaga. (2) Laporan surplus Defisit (laporan laba rugi). Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entittas (dalam satu periode akuntansi). 30 Dalam akuntansi. Laba atau rugi merupakan selisih dari seluruh pendapatan dan seluruh biaya. Jika total pendapatan lebih besar dari total biaya, maka surplus laba akan terjdi. Dan jika total biaya lebih besar dari total pendapatan, maka yang terjadi adalah defisit/ rugi.
30
Bastian Indra, Akuntansi Pendidikan ( Jogjakarta: Erlangga). 2006. .
27
3. Penilaian (Auditing) Pertanggungjawaban Dalam proses kegiatan pengelolaan pembiayaan pendidikan hal yang tak kalah penting yaitu eveluasi dan pertanggungjawaban, hal ini dilakukan guna mengetahui telah sejauhmana eefektifitas konsep dan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, sebagaimana kutipan berikut ini: Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga juga disebut evaluasi ataupun evaluation involves auditing31. Pertanggungjawaban (auditing) menurut comark (1970) auditing is determining that what itended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task. Auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan. Sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas.32 Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dn pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban diberitahukan didalam rapat dewan sekolah, yang di ikuti komponen- komponen sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan dan triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), dan Kantor Dinas Pendidikan33 Pertanggungjawaban
uang
sekolah
yang
menyangkut
seluruh
pengeluaran dana sekolah dalam kaitanya dengan apa yang telah dicapai 31
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. . . . . H. 178. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). 2006. H 204. 33 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). 2006. H 206 32
28
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga disebut evaluasi atau evaluation involves.
C. Model- model Pembiayaan Pendidikan/ Sekolah Menurut John dan Morphet (1975) bentuk prinsip dari model biaya sekolah (pendidikan) seperti berikut : 1. Flat Grant Model, model bantuan flat grant (hibah bagi rata) merupakan kesempatan yang baik bagi sekolah sebab dapat menerima bantuan sebesar pajak yang diperoleh oleh wilayah/ daerah. 2. Full state funding, Merupakan rencana yang dimungkinkan untuk menghapus semua perbedaan dari masing- masing daerah, baik dalam penggunaan dana maupun perolehannya. 3. Foundation plan, model ini menentukan tarif pajak minimum dari tingkat pembelajaran minimal di setiap sekolah pada setiap wilayah. Tiap sekolah diizinkan untuk melewati batas minimal jika diperlukan. Foundation plan dirancang untuk mengkali 4 masalah besar dalam keungan pendidikan yaitu: (1) untuk menyamaratakan pembelanjaan dalam kondisi yang langka dalam sumber daya, (2) sebagai penetapan standarisasi pajak bagi keperluan minimal sekolaj, (3) untuk pemisahan wewenang pengaturan sekolah antara pusat dan daerah, (4) untuk menetapkan propinsi dalam perbaikan yang berkesinambungan. 4. Guaranted tax base (GTB), model ini adalah model yang mengatur pembagian keuangan bagi dana pendidikan dimana membedakan persentase dana yang diterima. Wilayah yang kurang makmur menerima dana yang lebih banyak dibanding wilayah yang makmur. 5. Precentage equalizing, model ini menyoroti sisi pengeluaran pendidikan yang harus digunakan. 6. Power equalizing, model ini memerintahkan wilayah yang lebih kaya untuk membayarkan sebagian yang diterima sekolah untuk dikembalikan kepada negara, kemudian di atur untuk diserahkan kepada wilayah yang berpendapatan kurang.34 Didalam pendidikan mengenal 2 pendekatan yang biasa digunakan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, yaitu: 1. Pendekatan makro Pendekatan makro adalah pendekatan analisis
biaya yang
berdasarkan pada perhitungan keseluruhan pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana yang kemudian jumlah pengeluaran
34
Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan. ( Bandung: PT. Refika Aditama). H 275.
29
itu dibagi oleh jumlah siswa. Pendekatan ini diperlukan pemerintah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan rill di sekolah. Karena itu, melalui pendekatan ini analisis biaya dapat memperoleh besaran- besaran biaya dalam cakupan yang luas dengan melibatkan komponen- komponen biaya yang banyak dan variatif. 2. Pendekatan mikro Pendekatan mikro adalah pendekatan analisis biaya yang berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakn oleh siswa. Analisis biaya ini digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai unsur- unsur terkecil dalam biaya pendidikan dengan lingkup keperluan yang sangat sempit, sedangkan analisi biaya makro diperlukan untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan umum
(generalisasi) yang
tepat untuk keperluan pengambilan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan.
D. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan Operasi program pendidikan suatu sekolah memerlukan dana untuk berbagai macam keperluan, pembiayaan gaji, pengadaan sumber daya material yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengajaran sekolah. Disamping untuk keperluan gaji dan pengadaan material, masih banyak lagi dana yang harus dikeluarkan untuk berbagai keperluan seperti Ekstensi atau perluasan tahun dan hari sekolah, Perbaikan preservice dan inservice program persiapan, Mengadakan jenjang karier para guru, Melaksanakan program pengajaran individual yang didasarkan pada kebutuhan para siswa, Mempertinggi persyaratan tamatan sekolah menengah atas, Menetapkan kompetensi minimal didalam keterampilan dasar, Menyelenggarakan kursuskursus tambahan program komputer dan program-program spesialisasi lain. Adapun menurut buku Pembiayaan Pendidikan di Indonesia membagi empat golongan sumber dana antara lain: 1. Hasil penerimaan umum pemerintah, pada dasarnya merupakan seumber yang terpenting untuk pembiayaan pendidikan. Termasuk dalam golongan ini semua penerimaan pemerintah disemua tingkat
30
pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman dari pemerintah. Besarnya biaya dan penerimaan pemerintah tersebut ditentukan oleh aparat keuangan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, yang dipertimbangkan berdasarkan prioritas-prioritas pendidikan dibandingkan dengan kegiatan pemerintah dibidang lainnya. 2. Penghasilan pemerintah khusus diperuntukan pendidikan, meskipun ini merupakan suatu bagian penerimaan pemerintah, perlu dipisahkan dalam pembahasan ini. Termasuk dalam golongan ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan pendidikan, seperti bantuan UNICEF atau UNESCO, pinjaman dari Bank Dunia dan sebagainya. 3. Iuran sekolah adalah pembayaran orang tua murid langsung kepada sekolah, berdasarkan jumlah anak mereka yang dididik di sekolah tersebut. Keputusan mengenai sekolah yang mana anak-anak mereka akan dididik dan apakan iuran sekolah tersebut akan dibayar adalah hak orang tua murid. Walaupun jumlah iuran itu biasanya ditentukan oleh pemerintah,atau sekolah atau yayasan. Peranan orangtua murid dalam menentukan jumlah biasanya terbatas kepada keanggotaannya badan sekolah, yayasan dan sebagainya. 4. Sumbangan-sumbangan sukarela lainnya, termasuk juga sumbangan perorangan, Sumbangan dari masyarakat, berupa uang tunai, barangbarang, jasa-jasa, hadiah dan segala usaha sekolah sendiri untuk mengumpulkan dana.35 Pembiayaan pendidikan (educational finance), yakni sumber biaya pendidikan. Revenue untuk membiayai kegiatan pendidikan diperoleh dari berbagai sumber. Untuk biaya pendidikan di sekolah, seperti halnya pada pendidikan persekolahan lainya, Sumber-sumber biaya yang dapat diandalkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan berasal dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Mengenai sumber-sumber biaya pendidikan di sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sumber biaya dari pemerintah Dana yang berasal dari pemerintah bisa bersumber dari berbagai masukan. Pertama dari rakyat yang dipungut melalui pajak pendapatan perusahaan dan industri, dan ketiga dari bantuan atau pinjaman luar negeri.
35
Doresman, Ruth, Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: PT. Penerbit Indonesia Raya, 1975). H 21-23.
31
Dana bantuan untuk biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian dibagikan ke lembaga pendidikan, sesuai dengan besaran biaya yang diperlukan. Selain itu, sumber biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat dapat diperoleh pula dari dana yang di alokasikan Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut buku Dimensi Adminitrasi pendidikan karangan Piet Sahartien, sumber biaya dari pemerintah pusat maupun daerah berupa dana pembangunan dan dana rutin. Dana pembangunan melalui DIP untuk inovasi pendidikan, rehabilitasi, gedung, alat laboraturium, alat workshop, buku paket dan sebagaimanya.36 Dana rutin dialokasikan melalui DIK (daftar isian kegiatan). Kebutuhan anggaran pembangunan maupun rutin harus diajukan berupa DUP dan DUK pada pertengahan atau akhir tahun. Anggaran pembangunan dalam DIP berlaku tiga tahun sedangkan anggaran rutin melalui DIK berlaku satu tahun anggaran. 2. Sumber biaya dari keluarga siswa Keluarga merupakan kontributor yang cukup penting bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah. Prediksi Asian Development Bank (ADB) tentang kontribusi keluarga terhadap pendidikan memperkuat prediksi sebelumnya tentang besarnya peran serta orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. ADB (Clark, 1998) melaporkan bahwa pada tahun 1995/ 1996 biaya yang dikeluarkan orang tua siswa pada sekolah swasta sebesar Rp 840.000 per siswa per tahun. Dari jumlah tersebut Rp. 519.000 (62%) dibayar ke sekolah, sedangkan sisanya Rp. 321. 000 dikeluarkan secara langsung orang tua siswa untuk keperluan yang menunjang kelangsungan pendidikan anaknya.
36
Sahertian Piet, Dimensi- Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah ( Surabaya: Usaha Nasional). H 211
32
3. Sumber biaya dari masyarakat Sumber dana yang berasal dari masyarakat dan keluarga siswa merupakan sumber dana yang utamauntuk penyelenggaraan pendidikan swasta. Asian Development Bank (ADB) 1995/ 1996 memprediksi bahwa 86% dari total biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah bersumber dari non pemerintah (masyarakat dan keluarga). Ini menunjukan bahwa perhatian masyarakat dan orang tua siswa terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut cukup besar. Satuan biaya pendidikan yang biasanya berlaku di sekolah Umum maupun sekolah swasta antara lain adalah: a. Satuan biaya per siswa Secara sederhana satuan biaya per siswa merupakan hasil bagi dari jumlah biaya pendidikan pada suatu unit pengelolaan pendidikan di sekolah oleh jumlah siswa yang belajar di sekolah tersebut. Saat ini nilai satuan biaya per siswa ini belum diperoleh angka yang benarbenar rill, karena satuan biaya ini lebih sering hanya mencerminkan pada satuan biaya yang berorientasi pada subsidi pemerinta. Padahal dalam kenyataanya biaya yang dikeluarkan sekolah dapat berasal dari berbagai sumber yang beragam termasuk didalamnya dari orang tua siswa, alumni, pengusaha, dan sumber- sumber lainya. b. Satuan biaya per sekolah Satuan biaya per sekolah diperoleh dengan cara membagi jumlah dari seluruh biaya yang telah dialokasikan untuk sekolah oleh jumlah sekolah yang menerima biaya tersebut. Meski kenyataanya satuan biaya rill pendidikan persekolah berbeda sesuai dengan kondisi objektif sekolah dan keadaan masyarakat pengguna jasa sekolah, satuan biaya persekolah ini dapat memberikan gambaran umum tentang perbandingan rata-rata pengeluaran atau pemanfaatan uang oleh sekolah pada lingkup wilayah tertentu (desa, kota, kabupaten, propinsi) pada kurun waktu satu tahun. 37 37
Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Standarisasi Biaya Pendidikan Di Sekolah/ Madrasah: Jakarta Departemen Agama RI, 2003. H 14.
33
E. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Biaya Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsipprinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip-prinsip umum dan prinsipprinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.38 1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi
keuangan
sangat
diperlukan
dalam
rangka
meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 38
David Wijaya, Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan, http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%208096%20Implikasi%20Manajemen%20Keuangan%20Sekolah.pdf.
34
Bentuk transparansi yang dilakukan manajemen sekolah adalah sikap sekolah yang terbuka dalam melaporkan program sekolah dan sistem penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara objektif. Sedangkan bentuk akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, dilakukan melalui usaha sekolah agar tujuan pembelajaran baik berdasarkan tujuan nasional, tujuan lembaga dan tujuan kurikuler, tercapai dengan sebaik-baiknya.39 Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.
2. Akuntabilitas Sekolah merupakan lembaga publik yang memberikan layanan kepada pelanggan atau pengguna jasannya. Layanan yang diberikan harus didasarkan kepada terciptannya kepuasan publik
sebagai pelanggan.
Sebagai lembaga publik, sekolah wajib untuk memuaskan pelanggannya secara terus menerus. Sekolah yang memuaskan pelanggan merupakan wujud akuntabilitas dan kredibilitas dihadapan pelanggannya. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen
keuangan
berarti
penggunaan
uang
sekolah
dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung 39
Amirudin Siahaan, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.. (Ciputat: Quantum Teaching, 2006).h 145.
35
jawab.
Pertanggungjawaban
dapat
dilakukan
kepada
orang
tua,
masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu : Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Dan adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat Akuntabilitas publik berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertang-gungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan. Ada tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik, yaitu: (1) adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan, dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah; (2) adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; serta (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat. Pengelolaan biaya pendidikan yang transparan dan akuntanbel akan mendorong terjadinya pengelolaan biaya pendidikan yang efekif. Sedangkan pengelolaan yang efektif pada dasarnya melaksanakan manajemen
yang
meliputi
proses
:
perencanaan
(planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengendalian (controlling) berbagai usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber – sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan dan selalu ada dalam setiap organisasi baik yang berorientasi profit maupun non profit, di mana bisa berbentuk perusahaan perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, rukung tetangga, dsb.
36
3. Efektif Dalam kamus besar bahasa indonesia (190; 219) dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya). Jadi Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.40
4. Efesiensi Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) atau antara daya (tenaga, pikiran, waktu, dan biaya) dengan hasil. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: penggunaan waktu, tenaga, dan biaya; serta hasil (outcomes). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan.. b. Dilihat dari segi hasil Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyakbanyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya
40
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hal 82
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian dilaksanakan di SMK NUSANTARA yang berada di Legoso Raya No. 30 Pisangan Ciputat – Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada masa dan bulan belajar mengajar efektif 2011/ 2012 sehingga memudahkan penelitian untuk menjaring data dan informasi yang dibutuhkan dari responden. Hal ini untuk memungkinkan peneliti memahami lebih dalam obyek penelitian kemudian benar-benar mendapatkan gambaran jelas tentang obyek tersebut.
B. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan. C. Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai
37
38
intrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai intrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitati, penguasaan wawasan
terhadap bidang yang ditelit,
kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.
D. Populasi dan Sampel Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda-benda, system , prosedur dan fenomena. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah SMK Nusantara. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, oleh karenanya pengambilan sampel harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehinga dapat diperoleh sampling yang benar-benar mampu menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan kata sampel harus representative. Cara mengambil sampel yaitu dengan teknik pengambilan sampel yang disebut teknik sampling. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “sosial situaction” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.
E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.. Untuk memperoleh hasil penelitian yang signifikan penulis menggunakan metode dan instrumen pengumpulan data berupa:
39
1. Metode Interview (wawancara) Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalh: pewawancara, responden, topik penelitian tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.41 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin
melakukan
studi
pendahuluan
untuk
menemukan
permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pihak pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.42 Sutopo mengemukakan wawancara merupakan salah satu sumber informasi riset yang sangat penting didekati dengan interview. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 orang atau lebih bertatapmuka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.43Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang SMK NUSANTARA , untuk mencari informasi dan data tentang pengelolaan pembiayaan pembiayaan pendidikan. Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (interview guide). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan bisa menvalup fakta, data, pengetahuan, konsep,
41 42
Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survey ( Jakarta: LP3ES), 1989. H 193. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993).h
135. 43
Cholid Narbuko, Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara 2004. Hal 83)
40
pendapat persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel- variabel yang dikaji dalam penelitian.44 Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara tulisan yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sekolah, dan Direktur keuangan sekolah, Bag. Pembukuan. Bagian pelaporan, dan kepala tata usaha sekolah Untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara. 2. Metode Observasi (pengamatan) Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1981: 136). Hal ini senada dikemukakan Mardalis (2002: 63) bahwa observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejalagejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung kondisi objek sekolah untuk mendapatkan data yang diperlukan dan informasi mengenai Pengelolaan Biaya Pendidikan di SMK Nusantara . 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.. Teknik dokumentasi sebagai sumber data diharapkan dapat mendukung hasil penelitian yang lebih kredibel. Untuk itu dibuat pedoman dokumentasi sebagai berikut: a.
Profil SMK NUSANTARA .
b.
Struktur organisasi
c.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
d.
Rekapitulasi siswa dan siswi yang terlambat membayar SPP
e.
Rekapitulisasi siswa dan siswi penerima beasiswa
44
Syaodih Nana, Metode Penelitian Pendidikan . ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). H. 216.
41
F. Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi intrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati. Kisi- kisi instrumen pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Kisi- kisi Instrumen Pengumpulan Data Dimensi
Sub dimensi
Perencanaan Pembiayaan- Pola Penyusunan RAPBS Pendidikan (RAPBS)
- Identifikasi Sumber Dana - Penggunaan Dana - Pengeluaran Dana
Pembukuan laporan pengelolaan pembiayaan pendidikan
- Pencatatan
Penggunaan
Pengeluaran - Tahap pengikhtisaran - Pelaporan
Akuntabilitas Pengelolaan- laporan penggunaan Dana Pembiayaan
- Bentuk-bentuk pertanggungjawaban
G. Analisis data Analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat lebih mudah di pahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.
42
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau vertifikasi. 1. Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 2. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dialkukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Conclusion Drawing/ Verification Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Menurut buku berjudul metode penelitian pendidikan karangan Drs. S. Margono, kegiatan pengolahan data sebagai berikut: a. Pengklasifikasikan data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban kedalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Pengklasifikasian perangkat kategori dibuat dengan mendasar kriterium yang tunggl, bahwa setiap perangkat ketgori harus dibuat lengkap, sehingga tidak ada satupun jawaban responden yang tidak mendapat tempat, dan ketegori yang satu dengan yang lainya harus terpisah secara jelas tidak saling tumpang tindih.
43
b. Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu. Bila analisis kuantitatif maka kode yang diberikan adalah angka. Bila angka itu berlaku sebagai skala pengukuran maka disebut skor. c. Tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data yang akan menjurus ke analisis kuantitatif, biasanya menggunakan tabel, baik tabel ditribusi frekuansi maupun tabel silang.45
45
Margono. Metode penelitian Pendidikan. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). H 191.
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Objek Penelitian 1. Sejarah singkat SMK NUSANTARA. Sekolah Nusantara ini pada dasarnya dibawah naungan Yayasan Al-Dianan Nusantara (YAN) berdiri pada tanggal 05 Mei 1995, nama Aldiana Nusantara diambil dari nama pemiliknya yaitu Al adalah nama tengah dari Bapak Dr. H. Alimudin Al- Murtala, MM dan nama Diana adalah dari nama belakang istrinya bernama Drs. Hj. Rosdianah, SE. Nama Nusantara itu sendiri dicantumkan karena mengigat Sekolah Menengah
Kejuruan
(SMK
)
merupakan
suatu
sekolah
yang
diperuntukkan bagi putra/i Bangsa Indonesia yang bersifat umum/ campuran dari berbagai suku dari sabang sampai mareuke. Awal mulanya Yayasan Aldiana Nusantara (YAN) ini membuka Akademik Pariwisata Nusantara yaitu pada tahun 1998 yang berada di Jl. Ir. H. Juanda disampaing IAIN Jakarta ( UIN sekarang ) dengan status gedung masih mengontrak. Pada tahun 2001 Yayasan Al-diana Nusantara membuka kembali Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara yang berada di Jl. Legoso Raya No.30 Pisangan Ciputat, dengan status gedung masih mengontrak. Untuk jurusan yang pertama SMK Nusantara membuka jurusan/ dibidang Pariwisata
(Akomodasi
perhotelan)
44
peminatnya
cukup
memadai.
45
Mengingat minat dan prosfek kedepan menjanjikan maka pada tahun 2004 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara ini membuka kembali dua jurusan yaitu pertama Jurusan Usaha Jasa Pariwisata yang bergerak dibinga Tour dan Travel dan kedua Bisnis Manajmen ( Penjualan). Pada tahun 2006 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara membuka kembali 2 jurusan yaitu Jurusan Farmasi dan Tehnik Informatika. Banyak upaya yang dilakukan pihak Sekolah demi memajukan Sekolah dan meningkatkan prestasi belajar khususnya untuk siswa/ i agar memiliki keahlian dibidangnya masing –masing. Salah satu yang dilakukan pihak sekolah yaitu melaksanakan kerjasama kepada pihak Hotel – hotel yang berbintang 1 sampai dengan bintang 5 yang ada di Jabotabek bahkan yang ada diluar negeri juga, begitu juga untuk jurusan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Penjulan. Sebelum siswa/i terjun langsung ke DU/ DI pihak sekolah mewajibkan kepada siswa/ i harus mengikuti praktek-praktek di lab baik itu praktek bahasa inggris, bahasa jepang, bahasa mandarin, praktek di lab penjualan, parakte House keeping, FO,
praktek
komputer
dan
kegiatan-kegiatan
yang
mendukung
peningkatan prestasi belajar. Sehingga bila siswa/i telah memiliki bekal maka akan mudah mempraktekkannya di Dunia Usaha /Dunia Industri. Pada tahun 2005 Yayasan Aldianan Nusantara membeli tanah yang luasnya 1600 m2, kemudian dibagun gedung Sekolah menengah Kejuruan SMK Nusantara yang disebut dengan Gedun Baru yang berada di Jl. Tarumanegara Dalam No.1 Pisangan Ciputat Tangerang, digunakan untuk jurusan Akomodasi Perhotelan, Usaha Jasa Pariwisata, Farmasi kemudian
Gedung yang berada di Jl. Legoso Raya No.30 Pisangan
Ciputat masih digunakan untuk jurusan Penjualan dan Tehnik Informatika, akan tetapi mulai tahun ajaran baru tahan 2008 gedung yang berada pada Jl. Legoso Raya No. 30 Pisangan Ciputat tidak dipakai untuk SMK Nusantara karena semua jurusan akan dipindahkan di Gedung Baru semua.46 46
Hasil studi dokumentasi
46
2. Visi misi dan Tujuan Adapaun visi dan misi SMK Nusantara diantaranya adalah : Visi
: Menciptakan tenaga kerja yang profesional yang berahlak mulia.
Misi
: - Memelihara budaya bangsa sebagai aset pariwisata - Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan budaya bangsa yang bermoral dan religius. - Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bersifat teoritis dalam rangka profesional. - Mengedepankan pendidikan agama dalam menciptakan tenaga kerja yang berakhlak mulia. - Mendidik
tenaga
berpengalaman
kerja
dan
dapat
terampil
melalui
dipertanggung
guru jawabkan
industri guna
kepentingan dunia kerja dalam dan luar negeri. - Industri sebagai partner dalam mengembangkan kompetensi siswa/ i job training dan penempatan kerja. - Setiap alumni dibekali sikap mental dan mampu bersaing dalam memasuki dunia kerja. Tujuan Menjadikan tenaga kerja professional yang berprestasi Mandiri dan Religius, untuk ditempatkan di dunia industri baik di dalam maupun diluar negeri.
3. Keadaan siswa dan Guru SMK NUSANTARA a. Jumlah Guru Dan Karyawan Tenaga pendidik yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara merupakan tenaga pendidik yang profesional dan disiplin tinggi. Tenaga pendidik merupakan lulusan dari berbagai universitas yang ada di jakarta dan sekitarnya yang memenuhi syarat yang memadai karena tenaga pendidik telah lulus S1 bahkan sudah banyak yang telah menyelesikan S2.
47
Jumlah tenaga pendidik dan karyawan yaitu 85. Karyawan yang bekerja di Sekolah Menengah Kejuruan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), akan tetapi karyawan yang bekerja masih menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya. Mengingat pentingnya pendidikan dan kualitas dapat memberikan suatu kemudahan sesuai dengan tarap yang telah ditentukan. b. Jumlah Siswa/ I SMK Nusantara Jumlah siswa/ i Sekolah Menegah Kejuruan (SMK ) nusantara tahun diklat 2011/2012 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Jumlah siswa dan siswi NO 1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM KEAHLIAN Akomodasi Perhotelan Boga Usaha Jasa Pariwisata Pemasaran RPL MM TKJ AK JUMLAH
I
KELAS II
KET. III
71 49 22 79 40 77 72 120
54 49 27 65 62 60 72 139
90 45 22 100 74 60 127
JUMLA H 215 143 71 244 178 137 204 386 1576
Suatu lembaga pendidikan formal yang berkualitas banyak diminati oleh masyarakat. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka ke lembaga pendidikan yang berkualitas memiliki alasan yang tepat yaitu keinginan mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik. Sebagaimana yang terjadi pada SMK Nusantara yang telah mendapatkan akreditasi A [Amat Baik] dari Departemen Pendidikan Nasional, Kini SMK Nusantara mendapatkan perhatian yang begitu besar dari masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah atas hal ini dapat dilihat dari banyaknya antusias masyarakat yang mendaftarkan anak mereka ke lembaga tersebut.
48
4. Fasilitas Fasilitas adalah segala sesuatu yang melancarkan atau memudahkan siswa dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siswa dapat memahami pelajaran karena didukung oleh fasilitas yang memadai. Fasilitas yang dimilki oleh Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Nusantara sudah cukup media sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga masing –masing jurusan dapat memahami pelajarannya dengan baik ditambah praktek –praktek kejuruan yang dapat memperjelas dan memahami ilum yanag didapat didalam kelas mengenai pelajaran mereka. Fasilitas yang miliki pada dasarnya banyak sekali, akan tetapi ada beberapa penulis catat fasilitas yang dianggap penting antara lain : Tabel 3.3 Fasilitas sekolah NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA FASILITAS Lab Bahasa Inggris Lab Bahasa Jepang Lab Bahasa Mandarin Lab Penjualan Lab Farmasi Lab Komputer House Keeping FO Hotel Nusantara Lab Perpustakaan
JMLH 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
KEADAAN Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
KET
5. Hak Kepemilikan Hak kepemilikan tanah dan gedung adalah hak milik sepenuhnya Yayasan Aldianan Nusantara, dengan luas tanah 2000 m2. Jumlah kelas yang sebanyak 39 kelas selain ruang TU, dan ruang guru. Hak kepemilikan tanah dan gedung yaitu pada tahun 2005. Dan sampai saat ini Yayasan Nusnatara masih dalam tahap pembagunan.
Aldiana
49
6. Struktur Organisasi. Tabel 3.4 STRUKTUR ORGANISASI SMK NUSANTARA CIPUTAT TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN INDUSTRI YAN
KEPALA SEKOLAH
Dir.Pendidikan
Drs. H. Faisal Bakar, SE
KOMITE SEKOLAH
MASYARAKAT WK. KEP SEK M. Arief Noor, S.Pd, MM
Bid. KURIKULUM
Bid. KESISWAAN
N. Herlina, M.Pd
Bahrozih, SE, MM
KAJUR APH
KAJUR UJP
KAJUR BOGA
KAJUR FAR
Slamet Rudjito, SE, MM
Kartini, SE
Tarudin, S.Pd
Nurul Badriah, S.Si
BP / BK
KAJUR
BM 1. Rizki Herliana, S.Psi 2. Suma Hartadinata , ST 3. Dra.Kanaah Djamal,SE 4. M. Arief
W A L I K E L A SNoor, Spd, SE
GURU NORMATIF, ADAFTIP, PRODUKTIF
SISWA
KAJUR
TI Dra. Kanaah
Amran
Djamal,
Mursali
SE
m,ST
50
Struktur organisasi yang saat ini berlaku di SMK Nusantara tidak mengalami suatu perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang dibuat sangat membantu akan alur koordinasi dan perintah suatu bagian untuk menjalankan fungsi serta tugas yang menjadi hak dan kewajibannya. Dapat kita lihat bahwa kepala sekolah bahwa merupakan jabatan tertinggi dalam institusi pendidikan yang memiliki power untuk mengintruksikan kesegenap jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses belajar mengajar sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta Kepala Sekolah dapat bekoordinasi dengan sekolah untuk mengatasi permasalahannya. 7. Keadaan karyawan SMK Nusantara Wujud dari lembaga pendidikan
yang berkualitas adalah
pelaksanaan administrasi serta pelayanan teknis yang baik untuk menunjang prosespendidikan. Kini tenaga kependidikan yang tugasnya sebagai pelayan administrasi ditangani oleh 100% oleh tenaga yang memiliki kualifikasi serta sertifikasi pada bidangnya. Keadaaan Guru dan karyawan SMK Nusantara telampir.
B. Hasil Penelitian 1. Pembiayaan Pendidikan di SMK NUSANTARA. Sebagai sekolah swasta yang mandiri, maka Sumber pemasukan adalah dari masyarakat/ orang tua siswa yang berupa SPP dan biaya lainya. Jadi uang SPP sangat penting untuk kelancaran pembiayaan pendidikan. Jika uang SPP terhambat, maka pelaksanaan pembiayaan keuangan di SMK Nusantara juga terhambat, karena semua aktivitas dan kegiatan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan disekolah pihak Yayasan bekerjasama dengan Bagian keuangan dalam pelayanan pembayaran SPP, para peserta didik dapat melakukan transaksi pembayaran melalui kasir yang berada bagian administrasi sekolah pihak
51
Biro Keuangan SMK Nusantara pun memberikan pelayanan pembayaran dengan pelayanan yang sopan dan ramah. Direktur Keuangan sekolah akan melakukan pemanggilan wali murid bagi para siswa yang terlambat dalam pembayaran SPP. Hingga saat ini dana yang telah diperuntukan dapat dikatakan sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan.47 Pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara meliputi: a. Uang PSB dan DU. Supaya kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya dana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang di inginkan. Sebagai lembaga pendidikan Swasta yang berdiri sendiri maka pemasukan keuangan sekolah hanya dari masyarakat, dan dengan tampa ada dana dari masyarakat maka proses pendidikan tidak akan terlaksana. Pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara yang pertama adalah dari siswa berupa uang PSB (Pendaftaran Siswa Baru) dan Daftar ulang. Uang PSB meliputi pertama, uang formulir calon siswa baru yang berlaku hanya untuk para siswa yang akan mendaftar untuk masuk ke sekolah sebesar Rp. 75. 000,00 setiap siswa. Kedua, yaitu uang Daftar Ulang hanya untuk kls II dan kls III, pendaftaran ulang ini dilakukan siswa apabila dia ingin melanjutkan proses belajar ke tingkat selanjutnya misalnya dari kls II ke kls III dan apabila ada siswa tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan maka siswa tersebut di anggap mengundurkan diri atau berhenti dari sekolah, uang daftar ulang setiap siswa sebesar Rp. 60.000, 00 setiap jurusan dari kls II sampai kls III. Dan uang PSB dan DU yang ketiga adalah uang pasphoto dan raport, biaya ini lebih besar dari biaya sebelumnya karena untuk pasphoto dan raport yang diperlukan untuk kelancaran proses belajar mengajar, untuk hal ini setiap siswa uang pasphoto dan raport sebesar Rp. 100.000. 47
Hasil wawancara dengan Bpk. Muntohar, SE (Direktur keuangan Sekolah)
52
b. Uang pangkal Uang pangkal dibayarkan pada waktu siswa telah resmi masuk ke sekolah dan telah terdaftar sebagai siswa SMK Nusantara. Uang pangkal setiap jurusan berbeda, untuk jurusan APH, UPW, TKJ, RPL, DAN MM sebesar Rp. 2. 175. 000. Untuk jurusan Boga sebesar Rp. 2. 200. 000. Dan untuk jurusan PM dan AK sebesar Rp. 1.225. 000 biaya ini berbeda setiap gelombang. Uang pangkal sudah termasuk pembayaran gedung atau bangunan sekolah, pembelian baju batik, jas almamater, seragam olahraga, seragam untuk hari jum’at, baju praktek dan dasi. c. Uang MBS MBS atau Masa Bimbingan Siswa dilakukan pada waktu para siswa akan memasuki sekolah yaitu sebelum pembelajaran akan dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para siswa tentang keadaan sekolah atau lingkungan sekolah, mengenalkan kepada siswa kepada para warga sekolah, dan tujuan yang paling utama adalah supaya siswa baru dapat saling mengenal baik antara sesama siswa baru maupun kakak senior atau kakak kelas yang terlebih dahulu sudah masuk dan belajar di sekolah tersebut. Pelaksanaan MBS biasanya berlangsung selama 1 hari atau 2 hari, yang menjadi peserta adalah semua siswa baru yang sudah membayar uang MBS yang telah ditentukan oleh pihak sekolah sebesar Rp. 90. 000, 00 untuk jurusan APH, UPW, TKJ, RPL dan MM. untuk jurusan Boga sebesar Rp. 90. 000,00.dan jurusan PM, Boga dan AK sebesar Rp. 90. 000, 00. Biaya setiap gelombang berbeda, maksudnya adalah ada 3 gelombang yang diberlakukan untuk siswa baru yang akan mendaftar untuk menjadi siswa SMK Nusantara, gelombang 1 untuk 150 pendaftar, gelombang kedua untuk 150 pendaftar, dan yang ketiga untuk 150 pendaftar. Hal ini berlaku untuk semua pembayaran yang dilakukan oleh siswa baru berupa
53
pendaftaran, uang pangkal, praktek, spp, kesiswaan dan kesehatan, uang MBS, dan buku UANG 3 buah. d. SPP Pemasukan yang paling besar dari masyarakat adalah uang SPP yang rutin dibayarkan oleh para sisa setiap bulanya yang mana dana tersebut digunakan untuk proses belajar mengajar. Akan tetapi kendala yang dihadapi di SMK Nusantara adalah banyaknya Siswa terlambat dalam membayar SPP dan uang pembangunan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi proses belajar mengajar, proses belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik. Dalam dokumentasi Pembiayaan bagian keuangan SMK Nusantara pada tahun 2011 jumlah siswa yang terlamabat membayar SPP sebanyak 1. 373 181. 550 per tanggal 15 november 2011. Dan Untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP siswa, pihak sekolah memberikan peraturan sebagai berikut: 1) Bagi siswa yang mempunyai tunggakan tidak di izinkan untuk mengikuti ujian sekolah seperti MID Semester, Ujian Semester Ganjil, Ujian Semester Genap. Sebelum siswa yang bersangkutan membayar tunggakan SPP minimal 50% dari tunggakan. 2) Bagi siswa yang mempunyai tunggakan SPP diatas 2 juta, Bagian Keuangan sekolah akan melakukan pemanggilan wali murid. 3) Dan bagi siswa yang kurang mampu, pihak sekolah memberikan keringan untuk pembayaran SPP atau penerima Beasiswa. Siswa yang mendapat keringanan biaya/ beasiswa sebanyak 88 orang yang terdiri dari berbagai jurusan. Daftar siswa- siswi penerima beasiswa/ keringan biaya di SMK Nusantara tahun 2011-2012 terlampir. Untuk menanggulangi jumlah tunggakan yang banyak setiap tahunnya, pihak sekolah melakukan subsidi silang untuk mengatasi kekurangan dana disekolah. Kalau tidak dilakukan subsidi silang maka kegiatan sekolah tidak akan berjalan karena kekurangan biaya. Dan
54
selama melakukan subsidi silang tak pernah terjadi masalah, semua terselesaikan sesuai rencana, dan guru- guru mendapatkan gaji pas pada waktunya. 48 SPP untuk gelombang- 1, 2 dan 3 tidak berbeda, untuk jurusan APH, UPW, TKJ, RPL dan MM sebesar Rp. 185. 000. Jurusan Boga Rp. 200. 000. Dan jurusan PM dan AK Rp. 135. 000. e. Kesiswaan dan kesehatan Uang kesehatan dan uang kesiswaan. Uang kesiswaan sudah termasuk pembayaran untuk OSIS (Organisasi Intra Sekolah), asuransi dan kartu pelajar. Dana Asuransi bertujuan untuk mengantisipasi jikalau ada kejadian yang tidak di inginkan terjadi pada siswa mislanya kecelakaan, sekolah bertanggungjawab terhadap siswa. Asuransi yang diberlakukan oleh sekolah sebesar Rp. 90.000. per-siswa. Dan dana osis digunakan untuk membiayai segiatan siswa dalam berorganisasi disekolah misalnya kegiatan OSIS yang rutin setiap tahun adalah LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) selama 3 hari dan biasanya dilakukan diluar sekolah. Uang kesehatan sebesar untuk kelas X jurusan APH, UPW, TKJ, RPL, MM Rp. 125. 000. Jurusan Boga dan AK Rp. 125. 000. Nominal untuk pembayaran kesehatan sama setiap jurusan maupun tingkatan. Uang kesehatan ini dipergunakan untuk membiayai para siswa jikalau ada yang sakit, uang kesehatan. f. Buku UAN Buku UAN 3 buah yaitu buku Matematika, Bahasa indonesia dan buku Bahasa inggris dan setiap siswa diwajibkan membayar Rp. 115. 000, nominal untuk pembayar buku tersebut sama setiap jurusan. Pembelian buku UAN di awal tahun ajaran atau pada waktu siswa akan masuk ke sekolah bertujuan supaya buku tersebut dapat dipelajari siswa dari kelas 1, dan ketika para siswa sudah menginjak kelas 3 menguasai UAN dengan maksimal. 48
Hasil wawancara dengan Bapak Muntohar Direktur keuangan.
55
Pengelolaan
pembiayaan
pendidikan
yang
baik
sangat
mempengaruhi penggunaan keuangan sekolah yang efektif dan efesien untuk membiayai seluruh kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan yang sekolah yang di inginkan, maka diperlukan kemampuan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan yang memadai tentunya sehingga pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan sesuai acuan efektif dan efesiensi.
2. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SMK Nusantara Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara Meliputi beberapa hal, yaitu: a. Perencanaan Pembiayaan Perencanaan
dalam
manajemen
keuangan
adalah
kegiatan
merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Jadi perencanaan suatu proses pemikiran atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur.an baik secara tegas maupun secara sindiran agar sebelum mengambil suatu tindakan haruslah dibuat perencanaan firman Allah Subhanahu Wata.ala berbunyi:
Artinya: Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. [Surat (2) AlBaqoroh: 197]. Allah Subhanahu Wata.ala memerintahkan kita untuk berbekal di dalam menghadapi suatu pekerjaan atau suatu tidakan. Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan atau tindakan itu haruslah dimulai dengan suatu perencanaan yang konkret, guna menghindari kekeliruan yang dapat merugikan. Setiap sekolah pasti memiliki sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan yang berbeda- beda, hal tersebut dalam dilihat dari penerapan kebijakan pembiayaan pendidikan yang berlaku pada suatu sekolah.
56
Begitu juga di SMK nusantara. Lembaga pendidikan SMK Nusantara dibawah naungan yayasan Aldiana Nusantara, dalam hal ini keuangan adalah sentral. Yang dalam hal ini sistem pelaksanaan manajemen keuangan diatur sepenuhnya oleh Yayasan SMK Nusantara, yang dibantu oleh bagian keuangan sekolah. Adapun pihak- pihak yang bekerja dibagian keuangan adalah: Tabel 3.5 Bagian keuangan dan para Staff Nama
Jabatan
Muntohar
Direktur Keuangan
Mad Nur. SE
Bag. Pelaporan Keuangan
Jaelani
Bag. Pembukuan
Neng Fitriah
Bag. Kasir
Tahap awal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara adalah perencanaan pembiayaan yaitu dengan penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah) atau anggaran sekolah. Proses penyusunan anggaran
Tidak semua pihak
terlibat dalam penyusunan RAPBS yaitu jajaran yayasan Aldiana Nusantara, bagian keuangan sekolah, dan ketua jurusan sekaligus perwakilan dari guru- guru., RAPBS di susun setiap awal tahun ajaran dan untuk 1 tahun pembelajaran. Anggaran dihitung pada saat kegiatan MBS ( Masa Belajar Siswa), MBS dilakukan pada saat siswa masuk dan siswa diterima di sekolah . disana mulai dihitung jumlah siswa, jumlah dana setiap siswa, dan semua yang berhubungan dengan pengeluaran siswa selama satu tahun. Kalaupun ada pengeluaran dana secara mendadak sejumlah Rp. 15.000 (biaya untuk photocopy, pembelian alat-alat untuk proses KBM, dan lain-lain), maka langsung ditangani oleh bagian keuangan, tidak masuk dalam RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS Tidak semua pihak terlibat, hanya beberapa pihak yang ikut serta seperti kepala
57
sekolah, kepala tata usaha sekolah, bag kesiswaan, ketua jurusan, kepala sekolah, dan direktur yayasan.49 Sumber pendapatan keuangan di SMK Nusantara diperoleh dari orang tua siswa yang berupa (uang pangkal,SPP, uang PSB dn daftar ulang, uang MBS, uang praktek, uang kesehatan dan kesiswaan, uang ujian dan uang kegiatan akhir tahun), pemerintah yang berupa (beasiswa, BBE, BOMM, perpustakaan, komputer dan yayasan pendidikan), saldo awal tahun serta sumber lain. Dana pendapatan ini dikeluarkan untuk gaji guru dan karyawan, beasiswa prestasi dan tidak mampu, untuk kecakapan hidup (praktek), untuk KBM/KBK, untuk iuran sekolah, untuk komputer pembelajaran, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana, daya dan jasa, kegiatan ekstrakrikuler, lainnya dan saldo akhir tahun. Dimana dana tersebut digunakan untuk seluruh kegiatan yang ada disekolah seperti yang telah direncanakan dalam RAPBS. . Di SMK Nusantara, Untuk penggunaan keuangan cash max Rp 100.000 dapat menggunakan keuangan bersumber dari keuangan kas harian sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah dan bagian keuangan tentunya, namun jika penggunaan keuangan lebih dari Rp 100.000 maka pihak sekolah wajib mangajukan proposal kepada bagian keuangan dan kemudian bagian keuangan mngejukan ke pihak yayasan agar dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut cair atau dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari pihak yayasan SMK nusantara. Dalam
mewujudkan pembiayaan pendidikan yang efektif dan
efesien. Bagian keuangan mengehemat dalam pengeluaran dana. Dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhaan, apabila ada dana yang dianggap oleh bagian keuangan tidak perlu, maka anggaran yang di ajukan akan ditunda atau dibatalkan. Untuk pengeluaran dana setiap bagian harus tertulis dalam RAPBS atau proposal yang diajukan, tidak semua anggaran yang diajukan terlaksana, pihak yayasan terlebih dahulu mempelajari 49
Nusantara)
Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. H. Faisal Bakar, SE (kepala sekolah SMK
58
setiap anggaran yang diajukan, mungkin terdapat anggaran yang terlalu besar, atau mungkin ditunda karena berbagai alasan, hal tersebut dilakukan supaya dapat menghemat dana sekolah. Tabel 3.6 Rincian RAPBS SMK Nusantara No
Penerimaan
Pengeluaran
1
Uang PSB dan daftar ulang
Biaya PSB dan daftar ulang
Jumlah Rp. 191. 345. 000
Jumlah Rp. 189. 355. 150.
Uang MBS
Biaya MBS
Jumlah Rp. 52. 650. 000
Jumlah Rp. 50. 729. 150
Uang pangkal dan seragam
Biaya pangkal dan seragam
Jumlah Rp. 1.239.550. 000
Jumlah Rp. 1. 214. 506.000
Uang rutin SPP
Biaya rutin SPP
Jumlah Rp. 3. 309. 960. 000
Jumlah Rp. 3.297. 820. 600.
Uang praktek
Biaya praktek
Jumlah Rp. 925. 915. 000.
Jumlah Rp. 924. 519.400.
Uang kesiswaan
Uang kesiswaan
Jumlah Rp. 149. 400. 000.
Jumlah Rp. 148. 073. 000.
Uang kesehatan
Uang kesehatan
Jumlah Rp. 207. 500. 000.
Jumlah Rp. 148. 073. 000.
Uang Ujian Mid Semester Ganjil
Uang Ujian Mid Semester Ganjil
Jumlah Rp. 174. 300. 000.
Jumlah Rp. 172. 706. 910.
Uang Ujian Semester Ganjil
Uang Ujian Semester Ganjil
Jumlah Rp. 224. 100. 000
Jumlah Rp. 221. 671. 810.
Uang Ujian Mid Semester Ganjil
Uang Ujian Mid Semester Ganjil
Jumlah Rp. 174. 300. 000.
Jumlah Rp. 172. 706. 910.
Uang Ujian Mid Semester Genap
Uang Ujian Mid Semester Genap
Jumlah Rp. 150. 795. 000.
Jumlah Rp. 149. 939. 285.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
59
12
13
14
Uang Ujian Kompetensi Nasional
Uang Ujian Kompetensi Nasional
Jumlah Rp. 289. 750. 000
Jumlah Rp. 286. 602. 325.
Uang Pendalaman UN
Uang Pendalaman UN
Jumlah Rp. 122. 175. 000
Jumlah Rp. 121. 537. 375
Uang kegiatanakhir tahun
Uang kegiatanakhir tahun
Jumlah Rp. 534. 855. 000.
Jumlah Rp. 531. 621. 450.
Jumlah Rp. 7. 746. 595. 000.
Jumlah Rp. 7. 746. 595. 000.
Dan didalam RAPBS diatas terdapat dana yang tak tertagih, maksudnya adalah dana yang dikeluarkan sekolah untuk para siswa yang berprestasi dan siswa yang tidak mampu (daftar nama-nama siswa yang berprestasi dan tidak mampu terlampir). Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara belum menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan pembiayaan yang baik. 1) Transparansi, sekolah yang baik adalah sekolah yang melakukan prinsip transparansi,dimana transparansi adalah keterbukaan sekolah untuk memberitahukan keuangan sekolah kepada wali murid/ wali siswa. Dalam hal ini SMK nusantara belum sepenuhnya melakukan prinsip transparansi, hal tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan sekolah hanya bagian keuangan saja yang mengetahui, dan para orang tua siswa tidak mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada di SMK Nusantara. 2) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat terhadap tercapainya tujuan nasional, tujuan lembaga dan tujuan kurikuler, tercapai dengan sebaik-baiknya. Bentuk akuntabilitas SMK Nusantara kepada masyarakat adalah khususnya SMP dari kelas 1 sampe kelas 3 sudah diadakan bimbingan belajar (BIMBEL) dari awal tahun ajaran sampai akhir pembelajaran. Dan untuk SMK BIMBEL hanya diadakan pada bulan
november sampai menjelang ujian
nasional, Dan hanya mata pelajaran yang di ujikan.
60
3) Efesiensi dan efektifitas telah dijalankan dalam pembiayaan di SMK Nusantara, hal tersebut dapat dilihat dalam pemakaian dana setiap bagian/ jurusan, dana yang dikeluarkan harus jelas tujuan dan manfaatnya. Pada dasarnya pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara sudah dapat dikategorikan memenuhi pengelolaan pembiayaan yang baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih kurang dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, salah satunya yaitu masih terdapat pos anggaran pembiayaan pendidikan untuk kelancaran KBM diluar RAPBS, seharusnya semua pembiayaan sudah tertuang dalam RAPBS selama 1 tahun pembelajaran,akan tetapi masih ada beberapa pengeluaran yang diluar RAPBS dan itu pengeluran yang rutin dilakukan seperti: biaya photocopy, biaya rapat,dan lain-lain. b. Penata usahaan Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau penatausahaan. Pembukuan mencakup dua hal yaitu : pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Bagian keuangan mempunyai hak untuk menyetujui atau tidaknya penggunaan dana yang dikeluarkan oleh setiap bagian, tidak semua permintaan dana selalu
disetujui.
Persetujuan
pengeluaran
dana
sekolah
meliputi
persetujuan Yayasan Aldiana Nusantara dan direktur keuangan sekolah. Setelah itu, Bagian keuangan sekolah menindaklajuti penerimaan dana dari siswa berupa modal awal tahun dari uang pendaftaran siswa baru, uang daftar ulang, dan sebagainya. Menurut Bapak Jaelani penatausahaan di SMK Nusantara yaitu semua pemasukan dan pengeluaran sekolah dicatat dalam buku
besar sekolah selama 1 tahun. Apabila catatan
keuangan sudah mencapai 1 tahun kemudian di pindahkan ke buku
61
keuangan yayasan yang akan disimpan untuk dijadikan arsip sekolah sebagai bahan perbadingan pembiayaan pendidikan setiap tahunya.50 Untuk penatausahaan pengeluaran pembiayaan pendidikan dicatat dalam buku pengeluaran kas sekolah yang dipegang oleh Bpk. Jaelani. Dan Bukti- bukti pembelian atau kwitansi di rekap dalam file besar yang berada di bagian pembukuan pembiayaan SMK Nusantara. Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, bagian keuangan menggunakan buku-buku yang biasa digunakan oleh sekolah lain dalam pengelolaan pembiayaan sekolah, misalnya buku kas keuangan sekolah yang memuat semua pengeluaran dan pendapatan sekolah selama masa belajar mengajar, yang kedua buku yang dipakai adalah buku besar sekolah yang dipakai untuk pencatatan penggunaan dana sekolah selama 1 tahun, baik pengeluaran yang digunakan oleh tiap bagian maupun pengeluaran yang dipakai oleh seluruh karyawan SMK Nusantara dalam waktu yang lama yaitu 1 tahun. Yang ketiga adalah File besar yang digunakan untuk merekap bukti- bukti pendanaan yang dikeluarkan oleh sekolah, seperti kwitansi pembelian barang untuk keperluan belajar mengajar, bon- bon bukti pembayaran, dan lain-lain. Sekolah mewajibkan bagi setiap karyawan yang melakukan pembelian atau menggunakan keuangan sekolah harus disertai dengan bukti seperti nota atau bon, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan bagian keuangan memberikan laporan kepada pihak yayasan dan untuk mengurangi kesalahpahaman
antar
bagian
terhadap
penggunaan
dana
yang
dikeluarkan. Dalam penatausahaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah dalam pengerjaan buku kas umum sekolah belum sempurna, hal tersebut dapat dilihat dalam penutupan buku kas umum, seharusnya setiap satu bulan sekali buku kas umum ditutup dan akan dibuka lagi bulan selanjutnya. Kelemahan yang kedua yaitu tidak ada berita acara yang dibuat bagian keuangan mengenai 50
Hasil wawancara dengan Bapak Jaelani bagian pembukuan.
62
pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, berita acara dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara. Kelemahan selanjutnya adalah, belum ada pemerikasaan penatausahaan keuangan sekolah
oleh
yayasan,
seharusnya
pihak
yayasan
memeriksa
penatausahaan setiap 1 kali dalam sebulan, hal tersebut untuk meliahat apakah dana yang dikeluarkan digunakan sesuai kebutuhan atau sebaliknya. c. Pertanggungjawaban Pembiayaan Merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan pembiayaan yang dilakukan pihak sekolah sesuai dengan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dalam proses perencanannya diterapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) sehingga tidak lepas dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya
sehingga
perlu
dilakukan
evaluasi
melalui
laporan
pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dengan cara mengoreksi dan memeriksa ulang seluruh rencana pembiayaan dan penjabarannya guna mengetahui posisi anggaran atau biaya yang sebenarnya. Sebagai sekolah yang akuntabilitas, SMK Nusantara melakukan beberapa hal dalam pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan kepada pihak yayasan yaitu antara lain adalah: 1) Pada setiap akhir tahun anggaran, bagian keuangan harus membuat laporan keuangan sekolah kepada yayasan untuk dicocokkan dengan RAPBS. Laporan keuangan yang dibuat bedsarakan anggaran keuangan setiap bagian yang telah dipergunakan selama satu tahun. 2) Laporan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, meliputi pembiayaan keluar dilampiri dengan bukti atau bon, jadi semua bentuk pengeluaran yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu harus disertai dengan nota atau bon, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana. Semua bukti pengeluaran disimpan dalam box besar sekolah yang diletakan di kantor kepala sekolah untuk di jadikan arsip sekolah
63
3) Semua pembiayaan pendidikan yang di SMK Nusantara dicatat dalam buku besar keuangan termasuk pemsukan dan pengeluaran sekolah untuk dijadikan dokumentasi sekolah dan sebagai acuan untuk pembiayaan sekolah dimasa yang akan datang. Dokumentasi yang telah ada digunakan sebagai alat evaluasi bagi pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara setiap tahunya, atau dijadikan perbandingan pengelolaan pembiayaan pertahunnya. 4) Setiap
pengeluaran
untuk
pembiayaan
pendidikan
harus
ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua yayasan SMK Nusantara. Akan tetapi sebelum itu, setiap anggaran yang di ajukan kepada pihak yayasan akan dipelajari terlebih dahulu oleh yayasan, apakah anggaran yang di ajukan layak untuk disetujui atau tidak, tidak semua anggaran disetujui oleh pihak yayasan, anggaran yang disetujui adalah anggaran yang bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar siswa, hal ini untuk mengantisipasi penggunaan dana yang seefektif dn seefisien mungkin demi tercapainya tujuan pendidikan
yang
diharapkan. Setelah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembelajaran usai dilakukan yang menggunakan keuangan sekolah selanjutnya adalah membuat laporan pertanggungjawaban [LPJ] dibuat oleh semua yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab atas dana yang telah dikeluarkan. LPJ tersebut kemudian akan diperiksa oleh direktur bagian keuangan, hasilnya/temuan tersebut dijadikan sebagai bahan referensi terhadap kegiatan yang akan dilakukan apakah sesuai dengan perencanaan atas proposal yang telah diajukan. Laporan pertanggungjawaban menjadi bahan referensi terhadap perencanaan keuangan serta pengelolaan keuangan guna meningkatkan efesiensi serta efektifitas dari penggunaan dana tersebut Ada 3 bentuk laporan pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara. Pertama, laporan harian pembiayaan sekolah yang dilakukan oleh bagian kasir kepada yayasan yang disebut LBKN (lembar
64
bukti kas masuk),laporan ini meliputi pengeluaran sekolah perhari meliputi biaya perlengkapan KBM, biaya operasional sekolah, dan biaya tak terduga lainya. Laporan pembiayaan tersebut rutin dilakukan oleh bagian kasir keyayasan setiap hari. Yang kedua adalah laporan bulanan pembiayaan sekolah, laporan ini mengenai keuangan masuk dan semua biaya operasional sekolah yang terpakai selama satu bulan, pembayaran gaji guru, biaya rapat, biata perlengkapan sekolah dan KBM, biaya pemeliharaan sekolah dean biaya peningkatan mutu sekolah, yang dilaporkan ke yayasan SMK Nusantara, laporan ini hanya dilakukan setiap akhir bulan. Yang ketiga adalah laporan tahunan, bentuk laporan ini adalah semua pemasukan dan pengeluaran sekolah yang terpakai selama satu tahun. Laporan pembiayaan pendidikan dilakukan dalam 3 hal seperti yang diatas adalah salah satu cara SMK Nusantara supaya keuangan dapat berguna sesuai dengan fungsinya, dan dapat mengurangi penggelapan uang yang terjadi di SMK Nusantara.51 Dalam
pertanggungjawaban
pembiayaan
pendidikan
masih
terdapat kelemahan yaitu belum terlaksananyya pemeriksaan kas secara rutin. Pemeriksaan kas pihak yayasan ke direktur keuangan minimal 3 bulan sekali kemudian membuat berita acara pemeriksaan kas.
51
Hasil wawancara dengan Bapak Mad Nur bagian pelaporan keuangan.
BAB V PENUTUP Pada bab yang terakhir ini, akan diketengahkan tiga pokok bahasan, yaitu mengenai kesimpulan yang diambil, saran-saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian, dan kata penutup untuk mengakhiri laporan penelitian ini. A. Kesimpulan Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengelolaan Pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dalam perencanaan yaitu penyusunan RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS tidak semua pihak dilibatkan, guru dan komite sekolah tidak dilibatkan. Hanya Direktur Yayasan, kepala sekolah, bagian keuangan, dan ketua jurusan sebagai perwakilan dari guru-guru.. 2. Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan masih terdapat kelemahan yaitu belum semua pos membuat perencaan anggaran secara matang, masih banyak pengeluaran untuk proses kelancaran KBM diluar RAPBS. 3. Dalam Penatausahaan Pembiayaan Pendidikan adalah dalam Pengerjaan Buku Kas Umum belum sempurna, hal tersebut dapat dilihat di SMK Nusantara tidak ada penutupan kas, seharusnya penutupan kas harus dilakukan secara rutin yaitu setiap satu bulan sekali kemudian membuat berita acara penutupan kas.
65
66
4. Dalam pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan masih terdapat kelemahan yaitu belum terlaksananyya pemeriksaan kas secara rutin. Pemeriksaan kas pihak yayasan ke direktur keuangan minimal 3 bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas. 5. Pengelolaan pembiayaan sudah di administrasikan secara tertib dan sudah menyusun laporan secara berkala yaitu laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan.
B. Saran 1. Untuk
Yayasan
Al-Diana
Nusantara
untuk
lebih
meningkatkan
pemerikasaan keuangan sekolah, pemeriksaan diadakan minimal setiap bulan, hal tersebut untuk meminimalisir penyelewengan keuangan sekolah. 2. Bagi Kepala sekolah Hendaknya peluang-peluang yang ada dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, dan lebih turut ikut campur dalam masalah tunggakan SPP siswa yang ada di SMK Nusantara. 3. Bagi manajemen keuangan SMK Nusantara untuk lebih cermat lagi dan lebih tegas lagi dalam mengeluarkan keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan/ pencatatan sampai kepada pengawasan/ pertanggungjawaban. 4. Manajemen keuangan sekolah untuk lebih melibatkan para guru dalam penyusunan RAPBS sekolah, jangan hanya melibatkan ketua jurusan saja, akan tetapi para guru- guru diikutsertakan supaya para guru mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada di SMK Nusantara termasuk keuangan yang ada disekolah.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto Suharsimi. Pengelolaan Kelas dan Siswa.(Jakarta: Rajawali Pers, 1998). Amirullah Haris. Pengantar Manajemen. (Graha Ilmu: 2003). Amirudin Siahaan, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.. (Ciputat: Quantum Teaching, 2006). Atmodiwirio Soebagio. Manajemen Pendidikan Indonesia. ( Jakarta : PT. Ardadizzya Jaya, 2000). Bastian Indra, Akuntansi Pendidikan ( Jogjakarta: Erlangga). 2006. . Baihaqi1 dkk. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmap/images/Jurnal/2012/Agustu s/baihaqi2.pdf. Bumi Aksara, Undang- Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Cholid Narbuko, Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara 2004. ) David Wijaya, Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan,http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%208096%20Implikasi%20Manajemen%20Keuangan%20Sekolah.pdf Fattah Nanang, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). Gunawan Ari, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro ). (Jakarat: PT. Rineka Cipta,1996). Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003) . Margono, Metode penelitian Pendidikan. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993). Muhaimin, “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group). 2010.
67
68
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). 2006. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Piet Sahertian , Dimensi- Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah (Surabaya: Usaha Nasional). Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan , Standarisasi Biaya Pendidikan Di Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. Rohiat, Manajemen Sekolah (Teori Dasar Dan Praktik). (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) . Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survey ( Jakarta: LP3ES), 1989. Suharsaputra Uhar, Administrasi Pendidikan ( Bandung: PT. Refika Aditama). Supriadi Dedi, Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU (Jakarta: Depdiknas 2001 ). Sutisna Oteng, Administrasi Pendidikan (Bandung: Angkasa) Syaodih Nana, Metode Penelitian Pendidikan . ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan. ( Bandung: Alfabeta, 2010 ). Wijaya David, Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan,http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%208096%20Implikasi%20Manajemen%20Keuangan%20Sekolah.pdf
HASIL WAWANCARA Identitas Responden Nama Responden
: Drs. H. Faisal Bakar, SE.
Pendidikan terakhir
: S1
Jabatan
: Kepala Sekolah
Pertanyaan dan Jawaban 1. Bagaimanakah
Pengelolaan
Pembiayaan
Pendidikan
di
SMK
Nusantara? Jawaban
:
Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara semuanya dikelola oleh bagian keuangan, saya sebagai kepala sekolah tidak banyak terlibat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Karena pembiayaan hanya diketahui oleh bagian keuangan dan yayasan. Pihak lain tidak mengetahui tentang pembiayaan yang ada di SMK Nusantara termasuk saya, hanya beberapa hal saja saya ikut dilibatkan. 2. Apakah
peran
kepala
sekolah
dalam
Pengelolaan
Pembiayaan
Pendidikan? Jawaban : Peran saya dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan hanya menandatangani setiap pengeluaran pembiayaan pendidikan yang sebelumnnya sudah disetujui oleh yayasan. Setiap pengeluaran pembiayaan pendidikan harus di sah kan oleh Yayasan, kemudian saya sebagai kepala sekolah hanya menandatangani. 3. Siapa saja kah yang terlibat dalam penyusunan RAPBS? Jawaban : Dalam penyusunan RAPBS tidak semua pihak dilibatkan, hanya beberapa orang yang ikut terlibat, diantaranya adalah Direktur perguruan YAN,ketua yayasan, Kepala sekolah, Bag. kesiswaan, Ketua jurusan.
4. Apakah guru ikut terlibat dalam penyusunan RAPBS? Jawaban : Guru tidak ikut terlibat dalam penyusunan RAPBS. Para guru diwakilkan oleh ketua jurusan masing-masing, karena ketua jurusan sudah cukup untuk mewakilkan para guru-guru di SMK Nusantara. Ketua jurusan masing-masing menyampaikan kepada guru-guru atas hasil dalam penyusunan RAPBS setiap tahun. 5. Darimana
sajakah
pemasukan
pembiayaan
pendidikan
di
SMK
Nusantara? Jawaban : Pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara berupa dari siswa dan sumbangan dari pihak luar. Pemasukan yang rutin adalah dari siswa berupa SPP. Hanya dengan SPP itulah SMK Nusantara bisa membiayai semua proses belajar mengajar di SMK Nusantara. 6. Apakah bapak mengetahui bentuk pentausahaan yang dilakukan SMK Nusantara? Jawaban
:
Bentuk pentausahaan yang dilakukan SMK Nusantara adalah dengan dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan dalam buku besar keuangan sekolah. 10 . Apakah bagian keuangan melaporkan keuangan kepada kepala sekolah? Jawaban
:
Tidak, karena bagian keuangan melaporkan keuangan langsung kepada yayasan. Karena keuangan hanya diketahui oleh bagian keuangan dan Yayasan saja. 11. Kepada siapa saja laporan pembiayaan pendidikan di sampaikan? Jawaban
:
Biasanya laporan pembiayaan pendidikan di sampaikan oleh bagian kasir kepada Bagian keuangan kemudian dilaporkan kepada yayasan. Keuangan semuanya dipegang oleh pihak yayasan.
12. Apakah bapak pernah memeriksa kas bagian keuangan? Dan berapa kali dalam 1 tahun? Jawaban
:
Saya tidak pernah memeriksa kas bagian keuangan, karena yang biasanya memeriksa kas bagian keuangan adalah pihak yayasan. Dan saya tidak ikut dilabtkan dalam pemeriksaan kas sekolah yang ada dibagian keuangan.
HASIL WAWANCARA Identitas Responden Nama Responden
: Muntohar, SE.
Pendidikan terakhir
: S1
Jabatan
: Direktur Keuangan
Pertanyaan dan Jawaban 1. Apakah kebijakan inti yang Bpk. Berlakukan dalam Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara? Jawaban
:
Kebijakan inti yang saya berlakukan di SMK Nusantara adalah apabila butuh biaya operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar harus membuat daftar anggaran atau RAPBS untuk pengajuan dana ke Yasayan, dimana nanti anggaran tersebut itu disetujui oleh Direktur perguruan, Ketua yayasan, kemudian kepala sekolah. Setiap pemakain dana harus sesuai dengan kebutuhan.
Sebelum
yayasan
mengetahui,
dipelajari
terlebih
dahulu
anggaranya, mungkin terdapat anggaran yang teralalu besar, atau anggaran yang bermasalah, tidak semua pengajuan anggaran pembiayaan pendidikan disetujui, ada sebagain ditunda karena berbagai alasan, ditunda untuk satu bulan atau dua bulan, hal tersebut dilakukan karena Yayasan memilah-milih anggaran mana yang lebih penting akan didahulukan. 2. Bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara? Jawaban
:
Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara adalah keuangan sentral, maksudnya semua penerimaan dan pembayaran keuangan siswa melalui kasir, kemudian masuk ke yayasan, jadi semua keuangan langsung setor ke yayasan setiap hari,tidak ada keuangan dikelola disekolah.
3. Kapan penyusunan RAPBS dilakukan ?dan Siapa saja kah yang terlibat dalam penyusunan RAPBS? Jawaban
:
RAPBS di susun setiap awal tahun ajaran dan untuk 1 tahun pembelajaran. Anggaran dihitung pada saat kegiatan MBS ( Masa Belajar Siswa), MBS dilakukan pada saat siswa masuk dan siswa diterima di sekolah . disana mulai dihitung jumlah siswa, jumlah dana setiap siswa, dan semua yang berhubungan dengan pengeluaran siswa selama satu tahun. Dalam penyusunan RAPBS yang dilibatkan direktur perguruan, Ketua Yayasan, Kepala sekolah, Bag kesiswaan, ketua jurusan, dan guru diwakilkan oleh ketua jurusan. 4. Apakah penggunaan biaya disekolah sudah sesuai dengan RAPBS? Jawaban
:
Penggunaan biaya disekolah sudah sesuai dengan Anggaran yang di RAPBS, semua berjalan sesuai yang dibuat di RAPBS. Kalaupun ada pengeluaran dana secara mendadak sejumlah Rp. 15.000 (biaya untuk photocopy, pembelian alatalat untuk proses KBM, dan lain-lain), maka langsung ditangani oleh bagian keuangan, tidak masuk dalam RAPBS. Dan kalau ada pengeluaran tidak sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, terkadang kurang, terkadang pas atau pun terkadang lebih maka akan dibuat anggaran lagi, kalau lebih dikembalikan ke yayasan digunakan untuk hal yang lain mengingat operasional sekolah lebih banyak. 5. Darimana sajakah pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara? Jawaban
:
pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara adalah dari siswa berupa: Uang Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Daftar Ulang (DU), Uang pangkal, Uang Masa Bimbingan Siswa (MBS), SPP, uang kesiswaan dan kesehatan, serta uang pembelian buku UN kelas 3.
6. Apakah banyak siswa yang terlambat membayar SPP? Jawaban
:
Sejauh ini tahun 2011-2012 masih banyak siswa terlambat membayar SPP, jumlah keterlambatan siswa sampai Rp. 1. 373. 181. 550 dari semua jurusan yang ada di smk Nusantara. Untuk jurusan Akomodasi Perhotelan (APH) itu menunggak menbayar SPP sebesar Rp. 212.228. 700. Untuk jurusan Usaha Jasa Perhotelan (UJP) sebesar Rp. 112. 106. 900. Jurusan Tata Boga sebesar Rp. 178. 256. 400. Untuk jurusan Pemasaran sebesar Rp. 209. 117. 800. Jurusan akuntansi Rp.236. 818. 200. Untuk jurusan Tekhnik Komputer dan Jaringan (TKJ) sebesar Rp. 153. 212. 200. Untuk jurusan Rangkaian Perangjat Lunak (RPL) sebesar Rp. 45. 833. 500. Dan jurusan Multimedia (MM) sebesar Rp. 115. 605.500. 7. Apa usaha sekolah untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP yang hampir mencapai 2 Milyar? Jawaban
:
Untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP siswa yang menumpuk, sekolah memberlakukan peraturan sebagai berikut: a. Bagi siswa yang mempunyai tunggakan tidak di izinkan untuk mengikuti ujian sekolah seperti MID semester, ujian semester ganjil dan ujian semester genap sebelum siswa yang bersangkutan membayar tunggakan minimal 50% dari tunggakan yang ada. b. Bagi siswa yang mempunyai tunggakan SPP diatas dua juta per orang, bagian keuangan akan melakukan pemanggilan kepada wali murid yang bersangkutan untuk melunasi tunggakan. c. Dan bagi siswa yang kurang mampu, pihak sekolah memberikan keringanan biaya yaitu dengan bantuan berupa beasiswa kepada setiap siswa yang kurang mampu. Dan siswa yang mendapat beasiswa atau siswa kurang mampu tahun 2011-2012 sejauh ini berjumlah 88 orang. 8. Apakah dana SPP sudah mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada disekolah? Dan apa usaha sekolah dalam mengatasinya? Jawaban
:
Sejauh ini dana SPP cukup untuk membiayai semua kegiatan yang ada disekolah ini. Selama saya menjabat sebagai bagian keuangan, belum pernah ada guru berteriak karena kekurangan gaji. Walaupun banyak tunggakan akan tetapi proses belajar mengajar disekolah ini tidak terhambat sama sekali, itu dikarenakan bagian keuangan mengadakan subsidi silang antara dana satu dengan dana yang lainya. Jadi semuanya bisa diatasi tampa ada masalah yang ditimbulkan. 9. Apakah penggunaan dana sekolah sudah melakukan prinsif efektif dan efeisen? Jawaban : Dalam mewujudkan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efesien. Bagian keuangan mengehemat dalam pengeluaran dana. Dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhaan, apabila ada dana yang dianggap oleh bagian keuangan tidak perlu, maka anggaran yang di ajukan akan ditunda atau dibatalkan. Untuk pengeluaran dana setiap bagian harus tertulis dalam RAPBS atau proposal yang diajukan, tidak semua anggaran yang diajukan terlaksana, pihak yayasan terlebih dahulu mempelajari setiap anggaran yang diajukan, mungkin terdapat anggaran yang terlalu besar, atau mungkin ditunda karena berbagai alasan, hal tersebut dilakukan supaya dapat menghemat dana sekolah. 10. Apakah pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah melakukan prinsip transparansi dan akuntabilitas? Jawaban : 1) Dalam hal ini SMK nusantara belum sepenuhnya melakukan prinsip transparansi, hal tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan sekolah hanya bagian keuangan saja yang mengetahui, dan para orang tua siswa tidak mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada di SMK Nusantara. Dan Bentuk akuntabilitas SMK Nusantara kepada masyarakat adalah khususnya SMK dari kelas 1 sampe kelas 2 sudah diadakan bimbingan belajar (BIMBEL) dari awal tahun ajaran sampai akhir pembelajaran. Dan
untuk SMK BIMBEL hanya diadakan pada bulan november sampai menjelang ujian nasional, Dan hanya mata pelajaran yang di ujikan. 11. Apakah setiap pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan bukti? Jawaban
:
Iya, tentu pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan bukti, hal tesebut untuk meminimalisir penyalahgunaan dana yang dikeluarkan oleh sekolah. 12. Apakah setiap pengeluaran biaya pendidikan dicatat dalam buku besar atau buku kas sekolah? Jawaban
:
Iya setiap pengeluaran biaya pendidikan dicatat dalam buku besar atau buku kas sekolah, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan bagian keuangan untuk melaporkan pemasukan dan pengeluaran kepada yayasan. 13. Menurut Bapak, Apakah SMK Nusantara sudah melakukan pentausahaan pembiayaan pendidikan yang baik? Jawaban
:
Menurut saya iya, SMK Nusantara sudah melakukan penatausahaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dalam setiap penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku kas sekolah. Dan setiap pengeluaran disertai dengan bukti sepeerti bon atau nota. 14. Bagaiamanakah bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara? Jawaban
:
laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara dilakukan oleh Bagian keuangan langsung kepada yayasan. Laporan pembiayaan melakukan 3 bentuk laporan yaitu laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan. Untuk lebih jelasanya yang mengetahui adalag bagian pelaporan keuangan sekolah yaitu Bapak Mad Nur.
HASIL WAWANCARA Identitas Responden Nama Responden
: Jaelani, SE.
Pendidikan terakhir
: S1
Jabatan
: Bagian. Pembukuan
Pertanyaan 1. Bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara? Jawaban
:
Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara semuanya dikelola oleh yayasan. Dan bagian keuangan beserta jajaranya hanya menerima pemasukan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan dan langsung diserahkan kepada yayasan. Jadi semua pembiayaan pendidikan dikelola oleh yayasan. 2. Apakah bapak mengetahui kapan penyusunan RAPBS dilakukan? Dan siapa saja yang terlibat? Jawaban
:
Penyusunan RAPBS dilakukan setiap satu tahun sekali, setiap awal pembelajaran. Pihak yang terlibat hanya Direktur Yayasan, Ketua Yayasan, kepala sekolah, dan ketua jurusan disetiap masing-masing jurusan, guru tidak ikut dilibatkan karena sudah diwakilkan oleh ketua jurusan. 3. Bagiamana tertib penatausahaan yang berlaku di SMK Nusantara? Jawaban
:
Semua pemasukan dan pengeluaran sekolah dicatat dalam buku besar sekolah selama 1 tahun. Apabila catatan keuangan sudah mencapai 1 tahun kemudian di pindahkan ke buku keuangan yayasan yang akan disimpan untuk dijadikan arsip sekolah sebagai bahan perbadingan pembiayaan pendidikan setiap tahunya. Dan Bukti- bukti pembelian atau kwitansi di rekap dalam file besar yang berada di bagian pembukuan pembiayaan SMK Nusantara 4. Apakah setiap pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan bukti?
Jawaban
:
Tentu, setiap pengeluaran pembiayaan harus disertai dengan bukti seperti bon atau nota. Hal tersebut untuk pembuktian bahwa pengeluaran pembiayaan sesuai dengan penggunaan yang dibutuhkan. Selain itu, untuk mengurangi penyalahgunaan dana, dana yang seharusnya untuk dipakai untuk proses kelancaran
KBM
akan
tetapi
dimasukan
ke
kantong
pribadi
atau
penyalahgunaan dana. Dan Bukti- bukti pembelian atau nota di rekap dalam file besar yang berada di bagian pembukuan pembiayaan SMK Nusantara 5. Apakah setiap pengeluaran biaya pendidikan dicatat dalam buku besar atau buku kas sekolah? Iya. Setiap pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam buku besar dan buku kas milik bagian keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk pelaporan keuangan kepada yayasan. Hal tersebut juga bertujuan untuk bahan perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran, dan setiap tahunya catatan pengeluaran dan pemasukan di arsipkan dalam file besar yang berada di bagian keuangan. 6. Apakah Direktur Yayasan pernah memeriksa kas bagian keuangan? Jawaban
:
Untuk pemeriksaan kas Direktur Yayasan tidak rutin dalam melakukan pemeriksaan keuangan karena Bagian keuangan yang langsung melaporkan pembiayaan pendidikan yang ada disekolah kepada Yayasan setiap hari. 7. Buku- buku apa sajakah yang digunakan dalam penatausahaan di SMK Nusantara? Jawaban
:
Buku- buku yang biasa digunakan dalam penatausahaan di SMK Nusantara tidak beda jauh dengan buku-buku bagian keuangan sekolah lainnya, misalnya buku kas keuangan sekolah yang memuat semua data pemasukan dan pengeluaran selama proses belajar mengajar, buku yang kedua adalah buku besar yaitu buku yang digunakan hanya untuk mencatat penggunaan dana setiap bagian selama satu tahun, dan yang ketiga adalah buku file besar yang digunakan untuk merekap bukti- bukti pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh sekolah seperti bon atau nota untuk keperluan sekolah.
HASIL WAWANCARA Identitas Responden Nama Responden
: Mad Nur, SE.
Pendidikan terakhir
: S1
Jabatan
: Bagian. Pelaporan Keuangan
Pertanyaan 1. Bagiamana pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara? Jawaban
:
Saya kurang mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara karena saya hanya mengurusi laporan pembiayaan pendidikan. Menurut saya, pengelolaan pembiayaan pendidikan semuanya dikelola oleh yayasan. 2. Apakah bapak mengetahui kapan penyusunan RAPBS dilakukan? Dan siapa saja yang terlibat? Jawaban
:
Penyusunan RAPBS biasanya dilakukan oleh sekolah setiap awal tahun atau awal pembelajaran. Yang dilibatkan dalam penyusunan adalah Direktur Yayasan, ketua yayasan, bagian keuangan, kepala sekolah, dan ketua jurusan. 3. Sejauh ini masih adakah siswa yang menunggak membayar SPP? Dan berapa jumlahnya? Jawaban
:
Untuk tahun 2011-2012 masih banyak siswa yang menunggak, tidak pernah tidak ada tunggakan, tunggakan selalu ada setiap tahunya. Walaupun setiap tahun anggaran semakin berkurang. Jumlah tunggakan saat ini sebesar Rp. 1. 373. 181. 550.
4. Apa usaha sekolah untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP yang hampir mencapai 2 milyar? Jawaban
:
Untuk mengatasi jumlah tunggakan yang banyak bagian keuangan melakukan peraturan seperti tidak mengikutsertakan bagi siswa yang menunggak tidak ukut dalam ujian atau ulangan yang diselenggarakan oleh sekolah. 5. Apakah bagian keuangan melaporkan keuangan kepada kepala sekolah? Jawaban
:
Tidak, bagian keuangan langsung melaporkan pembiayaan pendidikan langsung kepada yayasan. Hal tersebut sesuai dengan sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara yang mengharuskan bagian keuangan melaporkan semua pendapatan dan pengeluaran langsung kepada yayasan. 6. Kepada siapa saja laporan pembiayaan pendidikan di sampaikan? Jawaban
:
Pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara adalah sentral, maksudnya semua pengelolaan keuangan dilakukan diyayasan, jadi semua pemasukan dan pengeluaran langsung dilaporkan keyayasan, tidak ada pengelolaan disekolah. Laporan pembiayaan dimulai dari bagian kasir, kasir melaporkan kebagian keuangan, dan kemudian bagian keuangan langsung melaporkan ke Yayasan. 7. Bagaimana bentuk laporan pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara? Jabawaban : Ada 3 bentuk laporan pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara. a. Laporan harian, yaitu laporan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh bagian kasir kepada yayasan yang disebut LBKN (lembar bukti kas masuk) laporan ini meliputi pengeluaran sekolah perhari. b. Laporan bulanan pembiayaan sekolah, laporan ini mengenai keuangan masuk dan keuangan keluar yang terpakai selama satu bulan, dan laporan
ini rutin dilakukan oleh bagian keuangan kepada yayasan setiap akhir bulan. c. Laporan tahunan yaitu bentuk laporan yang disampaikan oleh bagian keuangan kepada yayasan mengenai pemasukan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan selama satu tahun. Tidak hanya pemasukan dan pengeluaran saja, termasuk juga permasalahan yang dihadapi bagian keuangan selama satu tahun, misalnya seperti jumlah tunggakan SPP setiap tahunya apakah semakin meningkat dari tahun sebelumnya, atau semakin berkurang jumlah tunggakan dari tahun lalu. 8. Apakah ada pemeriksaan kas secara rutin? Dan siapa yang saja yang iktu terlibat dalam pemeriksaan kas? Untuk pemeriksaan kas Direktur yayasan tidak melakukan pemeriksaan secara rutin, kadangkala pemeriksaan kas 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Dalam pemeriksaan kas biasanya yang terlibat adalah hanya pihak didalam saja seperti Direktur yayasan saja yang memeriksa. Karena biasanya bagian keuanganlah yang rutin melaporkan tentang segala yang berkenaan dengan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara.
