Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
16 Pages
ISSN 2302-0156 pp. 29- 44
MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SMK NEGERI DI KABUPATEN ACEH BESAR Baihaqi1, Nasir Usman2, Cut Zahri2 1)
Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Abstract: The management of education funding is the process of setting up and managing costs effectively and efficiently in education financing business. The cost of education is a very important component in education. The process of education cannot work without the support costs. The purpose of this study to Describe and analyze matters relating to: the budget plan revenue expenditure, the use of education funding, and oversight of education funding. The method used in this study was a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Subjects: principals, vice principals, school treasurers, and school committees. The results showed that: the budgeting process undertaken by the principal, with the involvement of the assistant principal, department chair, treasurer, senior teachers, and school committees. The use of education funding in terms of the financial side, that all types of expenditures for education activities in schools should be shared by both the principal and the school internal parties involved in the process of preparing budgets. Oversight of education funding in Aceh Besar district SMK carried out by the principal and vice principal. Control system is by way of observing each income and expenditure of funds. Monitoring or examination by indirect observations such as every expenditure of funds must be approved by the principal or bursar. Audits are also performed by examining the financial reports on all activities performed, awarded by the vice-principal or bursar. Key words: Management and Financing of Education Abstrak: Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efisien dalam usaha pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi dan menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan: rencana anggaran pendapatan belanja, penggunaan pembiayaan pendidikan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendaharawan sekolah, dan komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses penyusunan anggaran dilaksanakan oleh kepala sekolah, dengan melibatkan wakil kepala sekolah, ketua jurusan, bendaharawan, guru senior, dan komite sekolah. Penggunaan pembiayaan pendidikan ditinjau dari sisi keuangan, bahwa semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama baik oleh kepala sekolah maupun pihak-pihak internal sekolah yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBS. Pengawasan pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara mengamati setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Pemantauan atau pemeriksaan dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung misalnya setiap pengeluaran dana harus atas persetujuan kepala sekolah atau bendaharawan. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan pada setiap kegiatan yang dilakukan, yang diserahkan oleh wakil kepala sekolah atau bendaharawan. Kata kunci: Manajemen dan Pembiayaan Pendidikan
29 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pendidikan dalam rekayasa perubahan sosial
PENDAHULUAN
Upaya
peningkatan
kualitas
manusia
Indonesia melalui proses pendidikan pihak pemerintah melakukan berbagai kebijakan, di antaranya
peningkatan
sarana
Kerjasama
pihak
pendidikan.
dan
mutu
pemerintah
dengan pihak swasta dan masyarakat tidak merupakan suatu sistem yang lepas. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan
yang
peranannya
tidak
terpisahkan
dalam
meningkatkan pemerataan dan
mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan
masyarakat,
baik
dalam
pembiayaan
maupun tenaga dan fasilitas.
inilah yang belum memperoleh perhatian yang memadai. Kebijaksanaan pendidikan saat ini masih berorientasi pada status quo dibanding pada
sumbangan
pembangunan peningkatan
atas
sosial
transformatif.
Kultur
adaptif
masyarakat pasca modern, menantang
untuk
menyajikan
dalam
pendidikan
setiap yang
pendekatan bersifat
interdisipliner,
integralitis, serta fleksibilitas yang tinggi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu sub pendidikan dalam peran dan fungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam proses kegiatannya membutuhkan manajemen pendidikan yang efektif.
Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari
fungsi
Upaya
menyelenggarakan
dan
manfaat
terhadap
ekonomi
melalui
berkualitas tersebut, tidak hanya bertumpu pada
keterampilan,
manajemen yang baik tetapi juga tergantung
pengetahuan,
meningkatkan
sistem
pendidikan
yang
kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi
pada
masyarakat,
pendidikan
bermanfaat
untuk
merupakan komponen yang sangat penting, dan
memperkaya
kehidupan
ekonomi,
politik,
dapat dikatakan proses pendidikan tidak dapat
budaya, dan memperkuat kemampuan dalam
berjalan tanpa dukungan anggaran. Supriadi
memanfaatkan teknologi demi kemajuan di
(2006:3)
bidang sosial ekonomi. Adanya manfaat yang
pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan
begitu luas dan dapat meresap ke berbagai
problematika pembiayaan pendidikan baik pada
bidang,
tingkat
maka
pembiayaan
pendidikan
seyogianya harus menjadi perhatian utama bagi
faktor
pembiayaan.
mengatakan
makro
bahwa:
maupun
Pembiayaan
perencanaan
mikro
sangatlah
diperlukan.
pemerintah dan masyarakat sesuai dengan
Merujuk pada pernyataan di atas, masalah
tuntutan perubahan dan pembaharuan yang
anggaran merupakan hal yang cukup mendasar.
terus mengalami perkembangan.
Seluruh komponen pendidikan erat kaitannya
Pendidikan memiliki fungsi dan potensi
dengan komponen biaya, meskipun tidak
berbagai
persiapan
sepenuhnya masalah biaya akan berpengaruh
dalam
masyarakat
secara langsung terhadap kualitas sekolah,
sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Fungsi
terutama berkaitan dengan sarana, prasarana
untuk
melakukan
menghadapi
perubahan
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 30
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan
sumber
yang
dikaitkan dengan nilai ekonomi suatu kegiatan,
berkualitas senantiasa memerlukan anggaran
yakni bagaimana mencapai hasil yang sebesar-
(biaya) yang relatif besar.
besarnya dengan menggunakan sumber dana
Pada
belajar.
dasarnya
Pendidikan
anggaran
pendidikan
yang sekecil mungkin. Produktivitas
dalam
meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya
dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan
tidak langsung (inderect cost). Fattah ( 2005:23)
proses penataan dan penggunaan sumber daya
mengemukan bahwa:
untuk mencapai tujuan pendidikan secara
Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya
efektif dan efisien. Dalam konteks produktivitas
yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan
pendidikan,
pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa
dipadukan dengan cara-cara yang berbeda.
pembelian alat pelajaran, sarana belajar, biaya
Perpaduan tersebut memerlukan teknik-teknik
transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan
yang berbeda dan untuk menguasai teknik-
oleh pemerintah, orang tua maupun siswa
teknik tersebut dilakukan melalui proses belajar.
sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa
Pendidikan dapat menjamin kehidupan yang
keuntungan
lebih baik dalam kehidupan kemasyarakatan
yang hilang (earning forgone)
dan
(offortunity cost) yang dikorbankan oleh siswa
peningkatan kemampuan secara ekonomis. Sekolah
memberikan
pendidikan
dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang
selama belajar.
dapat
sumber-sumber
Menengah
andil
terhadap
Kejuruan
(SMK)
Mengacu pada pengertian di atas, dana
merupakan jenjang pendidikan menengah yang
pendidikan sebenarnya tidak selalu identik
secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk
dengan uang (real cost), tetapi segala sesuatu
menjadi tenaga kerja yang terampil, terdidik
pengorbanan yang diberikan untuk setiap
dan profesional, serta mampu mengembangkan
aktivitas
diri
dalam
rangka
mencapai
tujuan
sejalan
dengan
perkembangan
ilmu
penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian,
pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung
dana yang dikeluarkan sangat berhubungan
kelancaran
dengan mutu pendidikan yang diharapkan. Oleh
membutuhkan biaya yang memadai dengan
karena itu, dalam pembiayaan pendidikan
besarannya lebih banyak bila dibandingkan
dengan dana sebagai penunjang peningkatan
dengan kebutuhan sekolah menengah umum
mutu diperlukan pengelolaan yang terencana
lainnya. Adapun sumber pembiayaannya antara
agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai
lain dari: pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dengan baik dari pengelola tingkat pusat,
masyarakat, dunia usaha dan sumber lain yang
daerah hingga ke tingkat satuan pendidikan.
berasal dari dana hibah, pinjaman, dan dana
Salah satu tujuan pelaksanaan manajemen pembiayaan adalah tercapainya produktivitas pendidikan, di mana produktivitas senantiasa 31 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
kegiatan
sekolah
tentunya
unit produksi. Pembiayaan
pada
SMK
pasca
pemberlakuan otonomi daerah tidak seperti
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sentralisasi di mana kebutuhan akan operasional
dari sumber-sumber dana dibukukan berdasarkan
sekolah semua dapat terpenuhi baik dalam hal
prosedur
ketersediaan bahan pembelajaran seperti bahan
ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep
praktek siswa pada perbengkelan maupun biaya
teoritis maupun peraturan pemerintah. Menurut
perawatan dan pemeliharaan alat. Sekarang
hasil wawancara, prosedur penerimaan keuangan
pembiayaan untuk operasional hal-hal tersebut
SMK Kabupaten Aceh Besar diketahui terdapat
sangatlah minim. Akan tetapi, dalam hal
beberapa
kelanjutan SMK di Kabupaten Aceh Besar tetap
pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh
berlangsung walaupun tidak seperti yang
menyimpang dari pentunjuk penggunaan atau
diharapkan.
pengeluaran, sekolah hanya sebagai pelaksana
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis
ingin melihat langsung
pengelolaan
anggaran
yang
yang
selaras
telah
dengan
ditetapkan
maka
pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Pola
sumber
manajemen keuangan sekolah terbatas pada
pembiayaan dan proses pengelolaan anggaran pada
pengelolaan dan tingkat operasional.
SMK. Untuk itu, penulis memilih judul penelitian
Berdasarkan observasi dan studi dokumentasi
ini “Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada
yang dilakukan, salah satu kebijakan keuangan
SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar.”
sekolah adalah adanya pencarian tambahan dana dari bantuan dari luar seperti halnya bantuan pihak
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, komite sekolah di SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar. Teknik
pengolahan data analisis
kualitatif. HASIL PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Rencana Anggaran, Pendapatan Belanja pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar Dalam rencana anggaran, pendapatan belanja sekolah secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluarannya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pada SMK Kabupaten Aceh Besar, penerimaan keuangan SMK Kabupaten Aceh Besar
donatur. Cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bantuan dari pihak luar yang diperoleh memang tidak terlalu banyak, namun proses penggunaannya tetap meminta petunjuk dari Dinas Pendidikan Aceh Besar. Di samping itu, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka sekolah idealnya memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup besar dalam kaitannya dengan manajemen pembiayaan untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan sekolah, akan tetapi realitas yang ada masih bersifat top down, dalam arti ada beberapa kebijakan keuangan diputuskan oleh Dinas Pendidikan Aceh Besar. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya proses penyusunan anggaran dan belanja SMK Kabupaten Aceh Besar yang diteliti Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 32
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala merupakan format yang sudah baku meliputi
harus ada sebelum kegiatan berlangsung. Tanpa
perencanaan pendapatan yang bersumber dari
adanya perencanaan yang matang, maka suatu
Pemerintah (APBN dan APBD), siswa
kegiatan yang dilaksanakan akan mengalami
dan
sumbangan para donatur lokal maupun asing
hambatan,
lainnya baik dalam bentuk uang maupun barang.
mencapai tujuan yang diharapkan. Berkaitan
Berdasarkan rekapitulasi penggunaan dana SMK
dengan manajemen pembiayaan anggaran pada
Negeri Kabupaten Aceh Besar tahun Anggaran
SMK Kabupaten Aceh Besar, perencanaan
2011, meliputi:
memiliki peran yang sangat penting karena
a)
Belanja pegawai/personalia ada 9 item
adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki,
dengan dana yang digunakan dari kedua
baik berkaitan dengan SDM maupun dengan
sekolah
sumber dana itu sendiri.
tersebut
rata-rata
mencapai
93,50%. b)
bahkan
terancam
gagal
untuk
Hasil pengamatan dan wawancara yang
Belanja barang dan jasa rata-rata ada 4
penulis lakukan dengan beberapa informan
item sebesar dengan dana yang terserap
diperoleh informasi bahwa tahapan penyusunan
mencapai 5%.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Biaya pemeliharaan rata-rata ada 3 item
Sekolah (RAPBS) pada SMK Kabupaten Aceh
sebesar 0,25%.
Besar
Sementara dalam usulan rincian biaya
dengan pihak-pihak terkait di lingkungan SMK
pada DIPA Tahun Anggaran 2010 pada SMK
Kabupaten Aceh Besar. Pihak terkait, yaitu
Kabupaten Aceh Besar, terdapat komponen-
kepala
komponen seperti belanja pegawai yang
bendahara, guru senior dan komite sekolah.
meliputi
tetap,
Hasil musyawarah yang dilakukan berdasarkan
honorarium kelebihan jam mengajar guru
petunjuk dari pihak Dinas Pendidikan Aceh
tetap dan guru tidak tetap, honorarium
Besar disusun sebuah perencanaan anggaran
kelebihan jam mengajar guru tetap dan guru
oleh pihak SMK Kabupaten Aceh Besar. Usulan
tidak tetap, honorarium panitia dan pengawas
rancangan tersebut kemudian diajukan kepada
ujian. Di samping itu ada juga perencanaan
pihak Dinas Pendidikan Aceh Besar selaku
anggaran untuk belanja keperluan sehari-hari
penanggung
perkantoran serta belanja barang pelaksanaan
pendidikan di lingkungan Kabupaten Aceh
TUPOKSI.
Besar.
c)
honorarium
guru
tidak
Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen
suatu
dengan
sekolah,
menagadakan
wakil
jawab
kepala
pengelolaan
rapat
sekolah,
satuan
Sumber-sumber dana yang diperoleh SMK
proses
Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan
pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan
program pendidikan bisa dikategorikan ke
yang akan dilaksanakan pada masa yang akan
dalam dua kategori yaitu sumber dana yang
datang. Perencanaan sebagai syarat mutlak yang
menjadi sumber anggaran rutin pembiayaan
33 -
merupakan
adalah
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berasal dari dana DIPA, APBN, APBD, dan
dari dana DIPA murni adalah penggunaan dana
dana yang berasal dari iuran siswa. Di samping
untuk keperluan: Belanja Honor, yang meliputi:
itu, ada juga sumber dana yang diperoleh SMK
guru honor, kelebihan jam mengajar, panitia
Kabupaten Aceh Besar sebagai dana tambahan
ujian, pengawas ujian, pegawai bakti, dan lain-
adalah dana hasil kerjasama dengan instansi
lain.
lain, seperti yang diperoleh dari bantuan lembaga donor lainnya.
Selain dana di atas, ada juga dana DIPA murni. Dana ini pada SMK Kabupaten Aceh Besar digunakan untuk keperluan: a) Belanja Honor Guru Tidak Tetap, rapat pimpinan sekolah,
Penggunaan Pembiayaan Pendidikan pada
rapat sekolah, dan petugas keamanan; b) Belanja
SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar
Keperluan
Penggunaan
yang
meliputi: biaya foto copy, konsumsi rapat, dan
Kabupaten Aceh Besar dari berbagai sumber
langganan koran/majalah; c) Belanja Barang
dana
untuk Pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi:
diperoleh
seperti
pada
Perkantoran,
SMK
yang
anggaran
Sehari-hari
yang
telah
disebutkan di atas telah digunakan menurut pos
praktik
pengeluaran masing-masing. Peggunaan atau
penyelenggaraan
pengeluaran dana pada SMK Kabupaten Aceh
lainnya.
Besar, sebagian besar pos pengeluaran sudah
lapangan,
Hasil
operasional,
kegiatan-kegiatan
wawancara
dengan
dan sekolah
beberapa
ada petunjuk teknis (Juknis) dari Dinas
informan, memberi kejelasan bahwa biaya yang
Pendidikan Aceh Besar. Hal ini memberi
memadai, akan berdampak positif terhadap
kejelasan bahwa petunjuk yang bersifat top
peningkatan kinerja personil (guru dan tenaga
down, sebenarnya tidak selama efektif dilihat
administrasi), peningkatan kesejahteraan guru
dari sisi manajemen pembiayaan pendidikan.
dan personil tata usaha, sarana dan prasarana
Hal
pada SMK Kabupaten Aceh Besar. Pengaruh
ini berpijak pada kenyataan bahwa
permasalahan
yang
dihadapi
oleh
setiap
positif lainnya akan mampu meningkatkan
lembaga pendidikan di tingkat bawah adalah
pelayanan kegiatan pembelajaran di sekolah,
tidak sama antara sekolah yang satu dengan
yang salah satunya ditunjukkan dalam bentuk
lainnya.
peningkatan mutu output SMK Kabupaten Aceh
Adapun wewenang penyaluran dana yang
Besar.
diberikan pada SMK Kabupaten Aceh Besar
Memandang prinsip-prinsip manajemen
berdasarkan RAPBS yang diusulkan dan sesuai
sebagai sesuatu yang mesti dilakukan dalam
dengan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan
sebuah proses produksi, maka membuktikan
Aceh Besar adalah dana DIPA. Pos-pos
untuk menempatkan manajemen sebagai salah
penggunaan dana alokasi dana yang disalurkan
satu yang ikut memberikan andil terhadap
oleh SMK Kabupaten Aceh Besar yang berasal
pencapaian produktivitas. Jika ada pengetahuan Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 34
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang dapat dipercaya tentang sejauhmana
Berbagai kekurangan tersebut dapat berakibat
seleksi input dihubungkan dengan seleksi
pada
output,
untuk
efektivitas dan produktivitas yang diharapkan.
akan
Di samping itu, tidak mustahil bahwa harapan
menandai proses produksi dalam lembaga
manajemen tidak sepenuhnya terpenuhi karena
pendidikan, yaitu suatu fungsi yang bisa
keterampilan teknis para penyelenggara sudah
menunjukkan dengan tepat
kadaluarsa dan tidak sesuai dengan tuntutan
maka
mendefinisikan
dimungkinkan suatu
fungsi
yang
bagaimana suatu
perubahan input akan mempengaruhi output. Hasil
wawancara
terwujudnya
tingkat
efisiensi,
tugas masing-masing. Kedua, tuntutan efisiensi,
beberapa
efektivitas, dan produktivitas tidak terpenuhi
informan, memberi penjelasan bahwa biaya
karena mungkin ada anggota organisasi yang
yang
menampilkan perilaku yang negatif dengan
memadai,
akan
dengan
tidak
berdampak
positif
terhadap peningkatan personil, peningkatan
berbagai faktor penyebab.
kesejahteraan guru dan personil tata usaha,
Kegiatan pengawasan jelas diperlukan
sarana dan prasarana pada SMK. Pengaruh
sekaligus menghasilkan informasi tentang
positif lainnya akan mampu meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan kegiatan belajar mengajar di SMK.
operasional yang sedang terjadi. Informasi
berbagai
kegiatan
tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara Pengawasan Pembiayaan Pendidikan pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar Salah satu fungsi organik manajemen
seperti dengan pelaporan, hasil wawancara, penyebaran
kuesioner, oleh
dan
pengawas
pengamatan
adalah pengawasan. Pengawasan merupakan
langsung
di
lapangan,
suatu upaya untuk lebih menjamin bahwa
khususnya pada masing-masing SMK yang
semua kegiatan operasional berlangsung sesuai
ada di Kabupaten Aceh Besar.
ditetapkan
Informasi tersebut akan sangat berguna
sebelumnya. Pengawasan merupakan kegiatan
dalam rangka peningkatan kinerja seluruh
yang bersifat sistematis untuk memantau
komponen
penyelenggaraan kegiatan operasional untuk
pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan
melihat apakah tingkat efisiensi, efektivitas, dan
penggunaan anggaran pada SMK Kabupaten
produktivitas yang diharapkan tercapai atau
Aceh Besar adalah untuk tingkat internal
tidak.
menjadi wewenang Kepala Sekolah dan Wakil
dengan
rencana
yang
telah
Pengawasan diperlukan karena ada dua alasan.
Pertama,
dalam
menyelenggarakan
operasional
organisasi.
Fungsi
Kepala Sekolah pada sekolah tersebut. Menurut
pengamatan
pihak
yang
wawancara
SMK, para anggota organisasi sekolah tidak
berwenang pada SMK Kabupaten Aceh Besar,
luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan.
semua
Bahkan juga mungkin khilaf dan salah.
dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
dana
dengan
hasil
seluruh kegiatan operasional pada lembaga
35 -
penulis
dan
yang
masuk
dapat
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diketahui
berdasarkan
laporan
keuangan
pelaksanaan
kegiatan
sekolah,
melakukan
pengeluaran dan penerimaan dana. Seperti
pengawasan
anggaran
secara
halnya dana yang diperuntukkan untuk bea
menerima laporan penerimaan dan penggunaan
siswa yang berasal dari beberapa sumber.
uang dari bendahara setiap hari. Sedangkan
rutin
dan
Semua bantuan bea siswa untuk SMK,
pihak Dinas Pendidikan Aceh Besar, melakukan
tetap dilakukan pengawasan dalam proses
pengawasan anggaran setiap bulan. Temuan
penyalurannya. Dengan demikian pengawasan
lapangan juga
merupakan salah satu proses yang harus
menjadi
dilakukan
pembiayaan
dilakukan kepala sekolah maupun pengawasan
dilakukan
dari pihak-pihak eksternal meliputi pemeriksaan
kewenangan,
kas dan pemeriksaan penggunaan barang-
dalam
manajemen
pendidikan.
Pengawasan
berdasarkan
kebutuhan
dapat dan
karena kebutuhan merupakan bagian dari pengawasan
melekat.
Dalam
menunjukkan
sasaran
bahwa yang
pemeriksaan
baik
yang
barang inventaris SMK Kabupaten Aceh Besar.
manejemen
Menurut informan bahwa pemeriksaan kas
pembiayaan, Kepala sekolah perlu melakukan
dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran
pengendalian pengeluaran biaya selaras dengan
jumlah uang yang ada dengan membandingkan
anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya
jumlah uang yang seharusya ada. Dalam
sebagai pimpinan, Kepala Sekolah bertanggung
pemeriksaan kas ini juga menyangkut bukti-
jawab terhadap masalah internal manajemen
bukti fisik penggunaan uang seperti kwitansi
pembiayaan pada sekolah yang dipimpinnya.
dan faktur serta buku rekening bank pada
Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dengan
anggaran/keuangan
tujuan
untuk
mengetahui
efektivitas dan efisiensi dari sumber-sumber
dana
dilakukan
yang
masing-masing SMK. Sedangkan pemeriksaan barang dilakukan terhadap seluruh persediaan
tingkat
barang yang ada. Pemeriksaan inventaris ini
penggunaan
sifatnya kompleks dari pada pemeriksaan kas,
tersedia
serta
karena bukan saja menyangkut banyaknya jenis
pengambilan tindakan-tindakan perbaikan atau
barang, tetapi juga membandingkan
menggunakan jalur hukum apabila terdapat
jumlah barang yang ada dengan barang yang
ketidaksesuaian
seharusnya ada.
realisasinya.
antara
Berpijak pada kondisi di atas, pengawasan,
pengawasan anggaran dilakukan bukan saja
pengendalian, dan pemeriksaan merupakan hal
oleh
yang
sekolah
hasil
dengan
wawancara,
kepala
Menurut
rencana
antara
dan
pihak
Dinas
penting
dalam
proses
manajemen
Pendidikan Aceh Besar, melainkan juga dari
pembiayaan. Anggaran dapat berjalan efektif
team inspektorat pusat.
jika
Berdasarkan
hasil
observasi,
Kepala
mempertimbangkan
penyusunan anggaran
aspek
partisipasi
yaitu keikutsertaan
sekolah sebagai atasan langsung dan sekaligus
semua komponen dalam penyusunan anggaran.
sebagai orang yang bertangung jawab terhadap
Tingkat partisipasi
tersebut, pada gilirannya
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 36
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala akan mendorong moral kerja dan inisiatif kerja
untuk menunjang kegiatan pendidikan dan
yang baik.
tercapainya tujuan pendidikan di sekolahg. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai sutau
Pembahasan Bagian ini mencoba untuk membahas
tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai
hasil-hasil penelitian yang disajikan di atas
penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana
serta mengkonfirmasi dengan teori-teori yang
untuk setiap komponen kegiatan.
relevan sehingga dapat ditemukan makna yang sebenarnya dari hasil penelitian tersebut.
Perencanaan
pembiayaan
sekolah
memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk
Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar Perencanaan
pembiayaan
lembaga
pendidikan seperti halnya SMK memerlukan data yang akurat sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Untuk mengefektifkan penyusunan rencana anggaran pada tingkat sekolah, kepala sekolah adalah sebagai top manager yang bertanggung jawab sebagai mampu
pelaksana.
Kepala
menerjemahkan
sekolah
harus
program-program
pendidikan ke dalam ekuivalensi biaya dalam
anggaran
adalah
merencanakan kegiatan untuk masa yang akan datang dan berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dimaksud serta menggali sumber dana, menghimpun, juga menjabarkan ke dalam kegiatan yang telah terprogram demi pencapaian suatu tujuan pedidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diketengah oleh Mulyono (2010:159) sebagai berikut: Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana 37 -
rancangan anggaran. Upaya mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertangung jawab sebagai pelaksana adalah Kepala sekolah. Posisi Kepala sekolah sebagai top manager harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk mengaplikasi program pendidikan ke dalam ekuivalensi biaya merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan
pertimbangan
tentang maksud-
maksud dasar dari pendidikan dan program.
penyusunan RAPBS. Perencanaan
masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Berdasarkan
perspektif
tersebut
perencanaan biaya pendidikan sekolah harus dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara penyampaian. Hal disadari bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai lembaga SMK tidak sama dengan sekolah lanjutan lainnya, seperti SMA. Lebih lanjut dapat dipaparkan bahwa penyusunan
anggaran
pendapatan
belanja
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah,
kuantitatif
dibandingkan
dengan melibatkan para Wakil Kepala Sekolah,
sebelumnya.
dengan
kondisi
guru senior, dan komite sekolah. Di samping itu,
Melalui perencanaan anggaran, maka akan
juga melibatkan bendaharawan dan beberapa
terwujudnya efisiensi dalam proses pendidikan.
tenaga pada bagian tata usaha. Pembiayaan
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Fattah
merupakan hal yang sangat penting, karena
(2005:35),
setiap kegiatan senantiasa terkait dengan dana.
pendidikan artinya memiliki kaitan antara
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Gojali dan
pendayagunaan
Umiarso
berikut:
yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi
“Keuangan di sekolah merupakan bagian yang
yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, efisiensi
amat
kegiatan
hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam
membutuhkan dana. Untuk itu, sekolah perlu
mendayagunakan anggaran pendidikan dengan
manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana
memberikan prioritas pada faktor-faktor input
yang terjadi di substansi manajemen pendidikan
pendidikan yang dapat memacu pencapaian
pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan
prestasi belajar”.
(2010:102)
penting
dilakukan
sebagai
karena
melalui
setiap
proses
perencanaan,
berikut:
sumber-sumber
“Efisiensi
pendidikan
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan
informan
atau
pengendalian.
sebagai
bahwa
meskipun
pihak
SMK
Dengan
demikian,
Kabupaten Aceh Besar yang mengusulkan
sekolah
merupakan
rancangan anggaran belanja, namun sekolah
rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah
tidak mengelola sepenuhnya masalah keuangan.
mulai
pembukuan,
Karena ada masalah penganggaran tertentu
pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung-
yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan
jawaban keuangan sekolah”.
Aceh Besar. Manajemen anggaran pada SMK
manajemen
keuangan
dari
perencanaan,
Berpijak pada rumit perencanaan dan pengelolaan
manajemen
Kabupaten
Aceh
Besar
menganut
sistem
pembiayaan
sentralistik dan desentralistik, di mana tidak
pendidikan, perlunya melibatkan tim penyusun
semua sumber dana diatur oleh pihak Dinas
anggaran, sehingga RAPBS yang disusun
Pendidikan Aceh Besar. Kaitan dengan sumber
sesuai menurut aspirasi dan kebutuhan internal
keuangan
sekolah (SMK)
menyatakan sebagai berikut:
serta masyarakat
sebagai
sekolah,
Mulyono
(2010:160)
pengguna jasa pendidikan. Hal ini sejalan
Sumber keuangan dan pembiayaan suatu
dengan pandangan bahwa perencanaan pada
sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan
hakikatnya merupakan kegiatan memikirkan
atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik
masa
yang
pemerintah pusat, daerah maupun kedua-
menggambarkan terjadinya perubahan yang
duanya, uang bersifat umum atau khusus dan
diinginkan
diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, (2)
depan
yang
lebih
baik,
baik secara kualitatif maupun
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 38
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat,
untuk
mendorong peningkatan mutu dan
baik mengikat atau tidak mengikat.
relevansi.
Berkaitan dengan penerimaan keuangan
Akibat penerapan sistem sentralistik dan
dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam
desentralistik dalam pembiayaan pendidikan di
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
SMK, maka terjadi penumpukan tugas pada
Tahun
keterbatasan
pihak Dinas Pendidikan Aceh Besar, sehingga
kemampuan pemerintah dalam pemenuhan
terjadi keterlambatan dalam pengamprahan.
kebutuhan pendidikan, tanggung jawab atas
Dana turun tidak sesuai dengan jadwal kegiatan
pemenuhan
yang
2003
bahwa
karena
kebutuhan
dana
pendidikan
telah
direncanakan
sebelumnya.
merupakan tanggung jawab bersama antara
Keterlambatan dana ini juga terbukti dengan
pemerintah,
tua.
menumpuknya sejumlah kegiatan yang harus
Sementara dimensi pengeluaran meliputi biaya
dilaksanakan pada akhir tahun. Salah satu
rutin dan biaya pembangunan.
kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah
Hasil
masyarakat,
penelitian
dan
orang
bahwa
untuk mengantisipasi menumpuknya kegiatan
proporsi terbesar anggaran SMK di Kabupaten
akhir tahun adalah dengan menggunakan dana
Aceh Besar adalah untuk membayar gaji
pinjaman guna melaksanakan kegiatan-kegiatan
guru/pegawai,
yang telah direncanakan.
yang
menunjukkan
mencapai
rata-rata
mencapai 93,50%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diketengahkan oleh Supriadi (2006:184) sebagai berikut:
Penggunaan Pembiayaan Pendidikan pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar Proses pengeluaran dana pada sekolah
Proporsi terbesar anggaran SMKN adalah
ditinjau dari sisi keuangan, maka seluruh jenis
untuk membayar gaji guru/pegawai, yaitu
pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada
antara
dan
sekolah harus diketahui bersama baik oleh
selebihnya untuk non gaji, terutama untuk
Dinas Pendidikan Aceh Besar maupun pihak-
membiayai kegiatan PBM/KBM. Dibandingkan
pihak internal SMK Negeri Kabupaten Aceh
dengan di SMU, proporsi anggaran untuk gaji
Besar yang terlibat dalam proses penyusunan
di SMK lebih tinggi, antara lain disebabkan
RAPBS, sebagaimana telah disebutkan di atas.
oleh
Mekanisme ini dianggap penting sebagai usaha
78-80%
lebih
dari
total
banyaknya
RAPBS,
guru/pegawai.
Meningkatnya anggaran untuk gaji disebabkan
meminimalkan
oleh naiknya gaji guru sejak tahun 1999,
dalam
sedangkan kenaikan anggaran untuk non gaji
pengeluaran
kemungkinan
pendidikan
disebabkan
oleh
naiknya
konstribusi siswa, pendapatan sekolah dari
penyalahgunaan
masalah
pendapatan,
sekolah, pada
dana
sehingga
lembaga
baik
maupun anggaran
SMK
dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
sumber-sumber lain, dan dana-dana hibah dari
Pola pengelolaan anggaran belanja sekolah,
berbagai proyek pemerintah yang diarahkan
terbatas pada pengelolaan tingkat operasional.
39 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah adanya pencarian tambahan dan dari partisipasi
standar yang berlaku. Menurut
Idris
(2005:5)
masyarakat. Selanjutnya, cara pengelolaannya
seringkali
dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim
Sebenarnya,
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun
menemukan hambatan yang terjadi sehingga
demikian, sesuai dengan semangat MBS,
dapat segera diatasi. Istilah yang sering
sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan
digunakan dalam pendidikan adalah supervisi.
yang sangat lebar dalam kaitannya dengan
Melalui proses pengawasan dapat dilakukan
pengelolaan dana untuk mencapai efektivitas
upaya
pencapaian
kesulitan, dan bukan mencari kesalahan.
tujuan
sekolah
(Mulyono,
2010:164).
diartikan
pengawasan
mencari
yang
kesalahan.
dimaksudkan
membimbing,
membantu
adalah
mengatasi
Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan
Anggaran di samping sebagai alat untuk
fungsi yang paling esensial dalam pengendalian.
perencanaan dan pengendalian, juga merupakan
Ditinjau
alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan
anggaran yang didasarkan atas angka-angka
suatu lembaga menempatkan organisasi dalam
yang standar dibandingkan dengan realisasi
posisi yang kuat atau lemah. Menurut Fattah
biaya yang melebihi atau kurang, dapat
(2005:49)
dianalisis
bahwa:
”anggaran
juga
dapat
dari
segi
ada
pengendalian
tidaknya Kaitan
jumlah
pemborosan dengan
atau
berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan suatu
penghematan.
Rencana
organisasi dalam mencapai sasaran yang telah
Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
ditetapkan.”
kegiatan sekolah,
Muhaimin
(2010:357)
menyatakan sebagai berikut: Pengawasan Pembiayaan Pendidikan pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di
perencanaan,
dalam manajemen fungsional yang harus
aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Untuk
dilaksnaakan oleh setiap pimpinan semua unit
itu, setiap penanggung jawab program harus
kerja
di
menjalankan aktivitas sesuai dengan anggaran
2006:115).
yang telah ditentukan sebelumnya. Karena
Pengawasan pada dasarnya tidak hanya terkait
anggaran memiliki kedudukan penting, seorang
dengan
penanggung jawab program harus mencatat
terhadap
pelaksanaan
lingkungannya
pelaporan,
pekerjaan
(Nawawi,
melainkan
pengajuan
Anggaran memiliki peran penting di dalam pengendalian,
serta
melaporkan
dan
evaluasi
tindakan untuk mengendalikan ke arah tujuan
anggaran
realisasinya
yang akan dicapai. Pemerikasaan anggaran pada
sehingga dapat diperbandingkan selisih antara
dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik
anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan
catatan maupun menentukanprosedur dalam
tindak lanjut untuk perbaikan.
mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai
Berdasarkan kutipan di atas jelaslah bahwa
dengan peraturan, kebijakan dan standar-
pembiayaan merupakan faktor penting yang Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 40
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala harus perhatikan dalam pelaksanaan fungsi-
pengawasan, dan pemeriksaan dapat diperoleh
fungsi manajemen. Setiap pimpinan suatu
informasi yang akurat tentang penyelenggaraan
organisasi (sekolah) idealnya melaksanakan
berbagai kegiatan sesuai dengan rancangan.
berbagai program dan kegiatan sesuai dengan
Informasi tersebut dapat diperoleh dengan
perencanaan pembiayaan yang telah ditetapkan.
berbagai cara seperti melalui report atau
Proses pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan penggunaan anggaran merupakan
pelaporan,
hasil
wawancara,
penyebaran
kuesioner, dan pengamatan langsung.
hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah
Manajemen pengendalian, pengawasan dan
manajemen keorganisasian, lebih-lebih dalam
pemeriksaan penggunaan anggaran pada SMK
organisasi sekolah seperti SMK. Pengawasan
Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh kepala
merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk
sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Sistem
bisa memastikan semua kegiatan operasional
pengawasan pembiayaan yang dilakukan adalah
berlangsung sesuai dengan rencana yang telah
dengan cara mengamati setiap pemasukan dan
ditetapkan
pengeluaran
sebelumnya.
Pengawasan
juga
dana.
Pemantauan
atau
penting untuk menilai tercapai atau tidaknya
pemeriksaan dengan melakukan pengamatan
tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas
secara tidak langsung misalnya berdasarkan
yang diharapkan. Hal ini juga dianggap penting
pengamatan penulis bahwa setiap pengeluaran
karena
dana harus atas persetujuan kepala sekolah atau
dalam
menyelenggarakan
seluruh
kegiatan operasional, para anggota organisasi
bendahara.
yang
dilakukan dengan cara memeriksa berbagai
terlibat
tidak
luput
dari
berbagai
kelemahan dan keterbatasan.
Pemeriksaan
keuangan
juga
laporan keuangan pada setiap kegiatan yang
Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat menjamin semua kegiatan operasional
dilakukan,
yang
diserahkan
oleh
bagian
keuangan atau bendaharawan sekolah.
berlangsung sesuai dengan rencana yang telah
Sekolah biasanya tidak mencatat semua
ditetapkan sebelumnya. Pengawasan merupakan
pemasukan atau bantuan yang diterimanya
kegiatan yang sistematis untuk memantau
dalam RAPBS, apalagi bila bantuan itu tidak
penyelenggaraan kegiatan operasional guna
dalam bentuk uang
melihat apakah tingkat efisiensi, efektivitas, dan
langsung
produktivitas yang diharapkan terwujud atau
pembangunan atau rehabilitasi sarana fisik,
tidak.
beasiswa, dan bantuan lainnya dari berbagai
oleh
tunai
sekolah,
yang
misalnya
dikelola berupa
Informasi tersebut akan sangat berguna
pihak. Bahkan bantuan dari pemerintah pun
dalam rangka peningkatan kinerja seluruh
misalnya beasiswa dan DBO kadang-kadang
komponen operasional organisasi, khususnya
tidak dicatat sebagai pemasukan dalam RAPBS
komponen-komponen yang ada di lingkungan
yang ikut menunjang biaya pendidikan di
SMK.
tingkat sekolah, khususnya SMK Negeri di
41 -
Dengan
adanya
pengendalian,
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kabupaten Aceh Besar.
3. Pengawasan pembiayaan pendidikan pada
Disadari bahwa tidak mudah memperoleh
SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar
angka pasti mengenai kontribusi dana non
dilakukan
RAPBS yang tidak tercatat, baik karena
pembantu wakil kepala sekolah. Sistem
kesengajaan sekolah atau karena dianggap tidak
pengawasan yang dilakukan adalah dengan
penting untuk diadministrasikan dengan baik
cara mengamati setiap pemasukan dan
oleh sekolah. Hal ini menjadi salah satu
pengeluaran
penyebab
dalam kaitannya
pemeriksaan
dengan pembiayaan pendidikan di tingkat
pengamatan
sekolah.
misalnya setiap pengeluaran dana harus
sulitnya
studi
oleh
kepala
dana.
sekolah
Pemantauan
dengan secara
dan
atau
melakukan
tidak
langsung
atas persetujuan kepala sekolah atau bendaharawan.
Pemeriksaan
keuangan
KESIMPULAN DAN SARAN
juga dilakukan dengan cara memeriksa
Kesimpulan
laporan keuangan pada setiap kegiatan
Mengacu pada hasil pembahasan tentang manajemen pembiayaan pendidikan pada SMK
yang dilakukan, yang diserahkan oleh wakil kepala sekolah atau bendaharawan.
Negeri di Kabupaten Aceh Besar, dapat penulis Implikasi
menarik kesimpulan sebagai berikut: dan
1. Perencanaan program pembiayaan dan
pada SMK Negeri Kabupaten
perencanaan strategis dalam organisasi
1. Rencana Belanja
Anggaran
Aceh Besar
Pendapatan
dalam proses penyusunan
sekolah merupakan salah satu faktor yang
anggaran dilaksanakan oleh kepala sekolah,
perlu
dengan melibatkan wakil kepala sekolah,
mengurangi beban biaya besar dalam
ketua jurusan, bendaharawan, guru senior,
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat
dan
sekolah. SMK Negeri Kabupaten Aceh
komite
sekolah.
Manajemen
dilaksanakan.
dalam
Hal
proses
ini
dapat
pembiayaan pada SMK menganut sistem
Besar
perencanaan
sentralistik dan desentralistik.
pembiayaan telah melibatkan partisipasi pembiayaan
aktif dari semua pihak. Hal ini merupakan
pendidikan pada SMK Negeri Kabupaten
faktor pendukung terwujudnya program
Aceh Besar ditinjau dari sisi keuangan,
pembiayaan yang didasari oleh analisis
bahwa semua jenis pengeluaran untuk
kebutuhan. Proses manajemen tidak boleh
kegiatan pendidikan pada sekolah harus
mengabaikan
diketahui bersama, baik kepala sekolah
bidangnya,
maupun pihak-pihak internal sekolah yang
pembiayaan di SMK benar-benar efektif
terlibat dalam proses penyusunan RAPBS.
dan efisien.
2. Penggunaan
anggaran
SDM agar
yang sistem
handal
di
manajemen
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 42
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2. Penggunaan
anggaran
pembiayaan
komitmen yang sama untuk peningkatan
pendidikan yang telah sesuai dengan
kualitas dalam pelaksanaan manajemen
program pembiayaan perencanaan strategis
pembiayaan
yang ditetapkan, merupakan faktor kunci
sehingga pada akhirnya dapat memajukan
terlaksana proses pendidikan di sekolah.
SMK di masa akan datang.
Hal ini sebagai langkah awal dan pedoman
dengan
meningkatkan
mengelola dan menggunakan anggaran.
pengawasan
SMK
merupakan
kewenangan
kepala
baik
lagi,
3. Diharapkan kepada pihak terkait lebih
yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang
3. Pengawasan pembiayaan pendidikan pada
lebih
upaya dalam
pembinaan
pengelolaan
pendidikan di SMK
biaya
guna tercapainya
efektivitas dan efisiensi
dalam sistem
sekolah dan pihak-pihak yang terkait
manajemen
pembiayaan
dalam pengawasan untuk melihat sejauh
Dalam
mana program pembiayaan yang telah
pengawasan perlu adanya instrumen yang
ditetapkan, dijadikan sebagai dasar proses
dijadikan
penggunaan pembiayaan.
kesesuaian
pelaksanaan
tolok
pengendalian
ukur
program
pendidikan.
untuk
dan
melihat
pembiayaan
dan
proses penggunaan. Dengan pengawasan yang baik dapat meminimalisir berbagai
Saran 1. Disarankan kepada kepala SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar terus berupaya
bentuk penyelewengan dalam penggunaan dana.
mengotimalkan manajemen pembiayaan pendidikan guna meningkatkan mutu SMK. Upaya
ini
dapat
ditempuh
dengan
penyusunan program pembiayaan tetap menganut azas efektivitas dan efisiensi, guna tercapainya program-program yang telah ditetapkan dan hendaknya melibatkan pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang pembiayaan pendidikan. 2. Diharapkan
kepada
Kepala
Sekolah
sebagai kuasa pengguna anggaran dapat lebih meningkatkan kerjasama harmonis dengan Bendaharawan, dan Kepala Tata Usaha SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar, dalam proses pengeluaran biaya memperoleh 43 -
persepsi
dan
akan
memiliki
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
DAFTAR KEPUSTAKAAN Anwar, 2006. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu). Bandung: Alfabeta. Burhanuddin, 2006. Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Djamaluddin, A., 2006. Sistem Pembuatan Program dan Anggaran. Jakarta: Ghalia Indonesia. Fattah, N., 2008. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bany Quraisy. Gojali, Imam dan Umiarso, 2010. Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan. Yogyakarta: IRCiSoD. Hasibuan, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara. Muhaimin, Suti’ah, dan Prabowo, Sugeng Listyo, 2010. Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah. Jakarta: Kencana. Mulyono, 2010. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Nawawi, H., 2006. Manajemen Strategik Organisasi
Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Siagian, S.P., 2005. Bunga Rampai Management Modern. Jakarta: Bumi Aksara. Supriadi, D., 2006. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosdakarya. Suryadi, A., 2006. Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan (Isu, Teori, dan Aplikasi). Jakarta: Balai Pustaka. Syafaruddin, 2006. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan; Konsep, Strategi, dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo. Uno, H. B., 2008. Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Usman, N., 2007. Manajemen Peningkatan Kinerja Guru. Bandung: Mutiara Ilmu.
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
- 44
