Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah

TADBIR ; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Volume 3, Nomor 2 ; Agustus 2015

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Buhari Luneto IAIN Sultan Amai Gorontalo ABSTRAK Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Dalam pengertian ini, misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya.sarana fisik, buku sekolah, dan guru juga merupakan biaya. Bagaimana biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (educational finance).Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Biaya yang dikeluarkan dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Kata Kunci : Pembiayaan Pendidikan, Madrasah pendidikanya. Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar biaya non-personalia. Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

A. Standar Pembiayaan Nasional Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.Yang disebut sebagai standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun.Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007.Di Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur

Pembiayaan pendidikan terdiri atas: 13


1. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.


Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Operasional Pendidikan 1. Faktor eksternal yaitu faktoryang ada di luar sistem pendidikan  Berkembangnya demokrasi pendidikan  Kebijaksanaan pemerintah  Tuntutan akan pendidikan  Kenaikan tuntutan akan pendidikan  Adanya inflasi 2. Faktor internal, yaitu faktoryang berasal dari dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi besarnya pembiayaan  Tujuan pendidikan  Pendekatan  Materi yang disajikan  Tingkat dan jenis pendidikan 14



(indirect cost). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelengaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi disekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan (opportunity cost). Kedua, biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost).Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (household expenditure).Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan.Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial.Ketiga, biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan bukan uang (nonmonetary cost).2 Dalam kenyataannya, ketiga kategori biaya pendidikan tersebut dapat “bertumpang tindih”; misalnya ada biaya pribadi dan biaya sosial yang bersifat langsung dan tidak langsung serta berupa uang dan bukan uang, dan ada juga biaya langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan sosial yang dalam bentuk uang maupun bukan uang. Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanisme penganggaran.Penentu biaya sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan

SumberPembiayaan Pendidikan Dari Pemerintah kurang lebih 70%, terbagi atas: 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah Provinsi 3. Pemerintah Daerah Tingkat II Dari orang tua murid kurang lebih 10-24% 1. Berupa uang SPP dan uang bantuan yang dikumpulkan melalui BP3 2. Dari masyarakat kurang lebih 5% berupa dana yang diberikan oleh masyarakat secara tidak langsung tetapi melalui yayasan atau lembaga swasta. 3. Dari sumber lain.1 B. Pengertian PembiayaanPendidikan Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Dalam pengertian ini, misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya.sarana fisik, buku sekolah, dan guru juga merupakan biaya. Bagaimana biayaitu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (educational finance). Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan dalam buku Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, pendapat Anwar, Gaffar, dan Thomas.Pertama, biaya langsung (direct cost) dan biaya biaya tidak langsung 1

2

http://www.ahmad1.co.cc/2009/09/standarpembiayaan-pendidikan-indonesia.html, diakses 28 November 2014.

Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 4

15


efesiensi lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efesiensi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan Negara.3 Ada beberapa definisi mengenai pendidikan yang dapat dipahami, yaitu: Menurut H.A.R. Tilaar pendidikan adalah suatu usaha dan kegiatan sadar yang disengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.4 Adapun ayat yang berhubungan dengan pendidikan yaitu Q.S Al-Mujadallah Ayat: 11

Volume 3, Nomor 2 ; Agustus 2015 Terjemahnya: “Hai

orangberiman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orangyang beriman di antaramu dan orangyang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.5 Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa: 1) Pendidikan adalah suatu kegiatan yang disengaja dan disadari oleh sang pendidik guna kepentingan pribadinya. 2) Bentuk kegiatandalam pendidikan dilakukan dengan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan atau pembiasaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi pribadi si terdidik agar dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia yang sesunguhnya. 3) Sasaran kegiatanyang dilaksankan dalam pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian utama yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4) Objek sasaran dalam pendidikan selain anakyang kodratnya memerlukan pendidikan untuk mengembangkan potensinya, juga orangdewasa yang hakekatnya masih memerlukan pembinaan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan fungsi

    3

Departemen Agama, Kumpulan Undang– Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007), h. 5.

5

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2002), h. 543.

4

H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Indonesia Tera, 1998), h. 66.

16


hidupnya sebagai orang Islam. Karena makna pendidikan pada hakekatnya merupakan pendidikan seumur hidup. 5) Orientasi pendidikan bukan sematahanya pendidikan yang hendak memperoleh sejumlah pengetahuan umum saja lebih dari itu mencakup semua aspek pendidikan yang dibutuhkan oleh manusia guna mencapai kebahagian hidup didunia maupun diakhirat. Dengan demikian, pendidikan mencakup banyak hal, yang berarti pendidikan merupakan aspek penting dalam hidup dan kehidupan yang didalamnya mencakup aspekpencarian terhadap berbagai pengetahuan sebagai bekal hidup pada masa sekarang dan akan datang. Dari uraian diatas, maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai usaha sadar untuk membimbing atau memimpin dan mengarahkan pertumbuhan serta perkembangan sang terdidik kearah terbentuknya kepribadian yang sempurna, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sangterdidik yang dimaksud dalam definisi diatas adalah anakyang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan; atau orangdewasa yang hakikatnya masih mengalami perkembangan. Perkembangan yang dimaksud ini dapat berupa perkembangansecara kualitas dan kuantitas di bidang keagamaan (akhlak) maupun perkembangan di bidang ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan lain dan sebagainya yang bermuara kepada terbentuknya kepribadian muslim yang paripurna sebelum meninggal dunia.6


Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.7 Biayayang dikeluarkan dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alatpelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.8 Biayapendidikan yang dibelanjakan oleh murid, atau orangtuadan biaya kesempatan pendidikan dalam penelitian ini tidak termasuk dalam pengertian biaya pendidikan yang sifatnya nonbudgetair. Pengertian pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair, yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga.Artinya, biayapendidikan yang bersifat budgetair dan nonbudgetair termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti yang luas. Pendidikan membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil.Maka hal ini membutuhkan perhatian pemerintah melalui berbagai 7 Dadang Suhardan, dan Riduwan, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 22. 8

Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 23.

6

Undang-Undang Sisdiknas, h. 62.

17


kebijakannya. Hal ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga Negara yang berusia 715 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.9Konsekuensi dari amanat UndangUndang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. Setiap satuan pendidikan, sangatjelas untuk dapat berjalan dengan layak membutuhkan biaya, yang dalam program Bantuan Operasional Sekolah disebut Biaya Satuan Pendidikan (BPS). Biaya Satuan Pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa dalam setiap tahun, sehingga mampu menunjang proses pembelajaran sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Dari cara penggunaannya, Biaya Satuan Pendidikan dibedakan menjadi Biaya Satuan Pendidikan Investasi dan Biaya Satuan Pendidikan Operasional.10 Biaya Satuan Pendidikan Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan Biaya Satuan Pendidikan Operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa tiap tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang.Biaya


Satuan Pendidikan Operasional meliputi biaya personil dan biaya non personil. Biaya yang dikeluarkan personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, uang lembur) dan pengembangan profesi guru pendidikan dan latihan guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lainnya. Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi. Namun dalam pembiayaan bantuan operasional sekolah, lebih diutamakan pada biaya operasional non personil bagi sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masingmasing, maka masalah keuanganpun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kesekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggungjawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang

9

Depertemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, ( Jakarta, 2006), h. 3. 10

Depertemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, ( Jakarta, 2006), h. 7.

18


profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah.11


Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pendidikan dapat diartikan secara luas, dan merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja. Pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan nonformal.Pendidikan nonformal sudah dilakukan manusia sejak lahir. Pembelajaran sejak lahir juga merupakan pendidikan. Proses pembelajaran ini tidak berhenti sampai disana. Apabila sudah waktunya, manusia akan menginjak pendidikan formal walaupun pendidikan nonformal tetap dilakukan oleh sebagian orang untuk memperbesar kapasitas diri. Pendidikan formal terdiridari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan lain yang 13 diselengarakan disekolah. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat.Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Pada umumnya pendidikan diakui sebgai suatu investasi sumberdaya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara meningkatkan pengetahuan,

Perlu dikemukakan bahwa keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang.Hal ini disebabkan manfaat pendidikan, disamping memiliki nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial.dalam pengukuran dampak pendidikan terhadap keuntungan ekonomi atau pendapat sesorang dari produktivitas yang dimilikinya, memerlukan asumsi.Asumsibahwa produktivitas seseorang dianggap merupakan fungsi dari keahlian dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Ada 4 (empat) kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu: 1. Dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi; 2. Dapat tidaknya memperoleh pekerjaan; 3. Besarnya penghasilan (gaji) yang diterima; 4. Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya dan politik.12 Pendidkan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia.Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. 11 E Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 193.

13

Qodry Azizy, Pendidikan untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Masa Depa: Pandai dan Bermanfaat), (Jakarta, Aneka Ilmu, 2003, h. 20.

12

Nanang fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, hal. 30.

19


keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas. Bagi masyarakat secara umum, pendidikan bermanfaat untuk teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi, karena manfaatnya yang luas dan dapat meresap keberbagai bidang, maka pembangunan pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian utama bagi semua kehidupan bangsa.Jika kita menempatkan posisi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks masyarakat madani, diperlukan keberanian investasi yang besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional.Di samping itu, diperlukan juga adanya upaya yang sangat serius dalam memperkuat pendidikan sebagai jalan utama kekuatan dengan yang bukan saja sebagai peran konstitusional, tetapi menjadi jawaban terhadap tantangan nyata perkembangan masyarakat dalam kondisi internal menjadi peraturan global. Dalam pembiayaan pendidikan ada semacam tarik ulur antara peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sangat memerlukan pemikiran yang mendalam untuk menemukan jalan keluar yang ditempuh sebagai wujud usaha peningkatan mutu pendidikan melalui sokongan dana, karena peningkatan mutu pendidikan harus melalui peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas, dan proses pembelajaran dikelas akan bermutu jika ada pembiayaan tinggi yang terorganisir. Perhitungan alokasi biaya pendidikan (pembiayaan pendidikan) harus dilakukan seakurat mungkin sesuai dengan komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan, apabila sudah dilakukan maka menganalisis semua penggunaan biaya pendidikan menjadi langkah yang tidak bisa ditinggalkan.


C.

Sumber Pembiayaan Pendidikan Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat.Sejauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.14 Sekolah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 12 tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD, SMP dan SMA termasuk Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi Indonesia.15 Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program 14

Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, hal. 5. 15 (http://bos.kemdikbud.go.id/home/about)/ di akses tanggal 13 Agustus 20015.

20


pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan dan pungutan tidak boleh berlebih; 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.16


Pendidikan dengan sedikit dana dapat berlangsung, tetapi pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dukungan pendanaan pendididikan berkurang, maka mutu pendidikan juga akan berkurang. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang ada di sekolah membutuhkan dana. Kegiatanitu antara lain: intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Kegiatan intrakurikuler berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan evaluasi belajar. Beberapa kegiatan manajemen biaya pendidikan yang memperoleh dan menetapkan sumber pendanaan, pemanfaatan laba, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Manajemen biaya pendidikan di dalamnya terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan dana sekolah. Berkaitan dengan biaya pendidikan, terdapat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu: 1. Besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan (revenue). 2. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran. 3. Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan 4. Anggaran pendidikan dan 17 desentralisasi penggelolaan. Manajemen biaya pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan,

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang identik.

17

Abdul Rohman Soleh, Madarasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 43.

16

Sumber :http://bos.kemdikbud.go. id/home/about Diakses Tanggal 16/06/2015

21


perencanaan,pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.Dengan demikian, manajemen pembiayaan pendidikan sekolah merupakanrangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara insidentil guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah.18 Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber esensial seperti: a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat. b) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan. c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan. d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan


kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. D.

Tujuan Pembiayaan Pendidikan Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu.19Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatanyang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap kegiatannya. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga jenis), yaitu: a) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan

18

19

Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hal. 133.

Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 47.

22


dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga. b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggran sebelumnya. c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran. Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya pendidikan.20 yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan harus sesuai dengan sasaran yang tepat dan sesuai dengan sumber


dayayang diperoleh. Biaya pendidikan yang didapat dari sumberdanatersebut kemudian dipergunakan dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan sekolah. Dalam mengalokasikan dana pendidikan biasanya memperhatikan komponensiswa, guru, dan ruang belajar. Selain itu ada juga pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan pendidikan, berdasarkan tingkat angka partisipasi siswa, dan berdasarkan rumusalokasi keuangan. Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses 21 pendidikan selanjutnya. Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu: Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.Perencanaan dimulai dengan keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber dayasecara tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu akan datang. Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktorlingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. 21

Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46.

20

Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, hal. 4.

23



FattahNanang, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.22 Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).23 Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan.

Handoko, Hani. MBA.,Manajemen, Yogyakarta, 2003. http://www.ahmad1.co.cc/2009/09/standarpembiayaan-pendidikanindonesia.html, diakses 28 November 2014. Kumpulan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Jakarta, Dirjen Pendidikan Islam, 2007. Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003 Rohiat, Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktek, Bandung: Refika Aditama, 2008. Rohman Soleh, Abdul. Madarasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Sagala Syaiful, Manajmen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010.

Ace, Suryadi. Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka 1999.

Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan, Semarang: Satya Wacana, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Konsep Dasar), Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002.

Sudarwan, Danim. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Bandung: Pustaka Setia, 2004. Suhardan Dadang dan Riduwan, M.B.A, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012.

------- Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Jakarta, 2006.

Supriadi, Dedi. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: Remaja Rosdakarya 2004. Syaefudin, Udin. Dkk. Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

22

T. Hani Handoko, MBA.,Manajemen, (Yogyakarta, 2003), hal. 167. 23 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 201.

24

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah

Recommend Documents