AUDIT KEPATUHAN ATAS SISTEM PENGGAJIAN DALAM PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DENGAN PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) pasal 21 dan pasal 23 PADA PT NATARANG MINING Nama NPM Jurusan Pembimbing
: Anisia Astuti : 20210881 : Akuntansi/S1 : Dr. Imam Subaweh, SE., Ak., MM
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG • Pajak sangat erat hubungannya dengan pembangunan nasional dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan. • Salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. • Pentingnya kepatuhan pajak.
• •
• •
Rumusan Masalah Apakah wajib pajak PT Natarang Mining sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ? Bagaimana penerapan audit kepatuhan terhadap sistem penggajian dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 23 yang dilakukan PT Natarang Mining berdasarkan undang-undang No 36 Tahun 2008. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui apakah wajib pajak pada PT Natarang Mining sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui penerapan audit kepatuhan terhadap sistem penggajian dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 23 yang dilakukan berdasarkan undang-undang No 36 Tahun 2008.
METODE PENELITIAN Data Primer
1. Observasi 2. Kuesioner
Data Sekunder
1. Kebijakan Perusahaan 2. Foto kopi SPT Masa PPh pasal 21 Des tahun 2013. 3. Foto kopi SPT Masa PPh pasal 23 Des tahun 2013. 3. Foto kopi Surat Setoran Pajak.
Pembahasan • Tahapan Pelaksanaan Audit Kepatuhan • Pelaksanaan audit kepatuhan pada PT. Natarang Mining : 1. Tahap audit pendahuluan. 2. Pengujian pemeriksaan kepatuhan. 3. Audit lanjutan. 4. Pelaporan. 5. Tindak lanjut. Tahap Audit Pendahuluan Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan penelitian lebih dalam. penelitian ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit antara lain: • Pemahaman auditor terhadap objek audit. • Penentukan tujuan audit. • Penentuan ruang lingkup. • Review terhadap peraturan dan perundang - undangan yang berkaitan dengan objek audit. • Pengembangan kriteria awal dalam audit.
Pertanyaan
SS
S
CS
TS
STS
Jml
Bobot
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1
9
3
2
0
0
14
63
2
7
6
1
0
0
14
62
3
13
1
0
0
0
14
69
4
13
1
0
0
0
14
69
5
9
3
2
0
0
14
63
6
5
7
2
0
0
14
59
7
7
7
0
0
0
14
63
8
4
10
0
0
0
14
60
9
12
2
0
0
0
14
68
10
0
0
0
9
5
14
23
11
0
0
0
10
4
14
24
12
13
1
0
0
0
14
69
13
13
1
0
0
0
14
69
14
13
1
0
0
0
14
69
15
5
7
2
0
0
14
59
Total
123
50
7
19
9
210
889
Persentase
58.67
23,81
3,43
4,69
100
9,40
Bila melihat hasil secara keseluruhan pada daftar kuesioner terlihat persentase menurut kutubnya maka sangat setuju dan setuju menjadi 82.48%, cukup setuju 3,43%, lalu tidak setuju dan sangat tidak setuju menjadi 14,09%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemotongan, penyetoran, pelaporan dengan pembebanan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 23 berjalan dengan baik dikarenakan adanya tanggung jawab perusahaan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah.
Temuan Pada Audit Kepatuhan Audit lanjutan Pelaksanaan Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 23. • Pemotongan PT. Natarang Mining dalam melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas para karyawan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh perusahaan, dan PPh pasal 23 penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Selalu mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tentang pemotongan. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. • Penyetoran Setelah dilakukan pemotongan maka perusahaan melakukan penyetoran. Penyetoran dilakukan tiap bulan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) Penyetoran SPT masa pajak penghasilan pasal 21 tepat waktu yaitu tanggal 09 Januari 2014
yaitu untuk penghasilan bruto 14 pegawai tetap dan pajak yang dipotong sebesar Rp. 107.786.864,00 Jumlah tersebut yang dibayarkan ke kantor pelayanan pajak. Untuk pasal 23 tepat waktu yaitu tanggal 09 Januari 2014. PPh Pasal 23 Masa sebesar Rp. 3.955.834,00 PPh Pasal 23 sebesar Jasa Rp. 67.839.740,00 Jumlah tersebut yang dibayarkan ke kantor pelayanan pajak berarti perusahaan patuh terhadap peraturan. • Pelaporan Penyampaian SPT dilakukan dengan menyampaikan langsung ke kantor penyuluhan pajak dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 23 yang telah dipotong untuk masa Desember tahun 2013 dan dilaporkan tanggal 20 Januari 2014. • PT. Natarang Mining tidak mempunyai tunggakan pajak kerena perusahaan selalu membayar pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 tepat waktu. Dapat dilihat dari SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23.
• PT. Natarang Mining tidak pernah dijatuhi hukuman karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 dilaksanakan dengan baik. • Perusahaan sudah menerapkan audit kepatuhan dalam sistem penggajian, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23. Dalam melakukan pemeriksaan PT. Natarang Mining menggunakan audit eksternal dalam melakukan pemeriksaan audit.
Rekomendasi Audit Kepatuhan Tindak Lanjut dan Pelaporan Pemeriksaan Setelah menyelesaikan pelaksanaan pengujian pemeriksaan kepatuhan pada PT. Natarang Mining maka hasilnya adalah : • PT. Natarang Mining patuh pada ketentuan tarif pajak penghasilan UU. No. 36 Tahun 2008. • PT. Natarang Mining tepat waktu dalam pembayaran PPh pasal 21 dan pasal 23. Penyetoran SPT masa pajak penghasilan pasal 21 tepat waktu yaitu tanggal 09 Januari 2014. Dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 23 yaitu tanggal 20 Januari 2014. • PT. Natarang Mining tidak mempunyai tunggakan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23. • PT. Natarang Mining tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23.
Peneliti melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil audit pada PT. Natarang Mining yaitu perusahaan patuh terhadap ketentuan peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang syarat-syarat kepatuhan. PT. Natarang Mining menggunakan peraturan UU. No. 36 Tahun 2008 sebagai ketentuan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23. PT. Natarang Mining dikatakan perusahaan yang patuh terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi Peneliti mempunyai rekomendasi terhadap perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan yaitu tetap menerapkan audit kepatuhan dikarenakan mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut : • Karyawan dapat mematuhi semua peraturan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Pengelolaan kinerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif dari sebelumnya.
• Dapat melakukan pemeriksaan dan mengontrol kebenaran perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23. • Dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga terjadi peningkatan terhadap penerimaan di kas Negara supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak pada perusahaan.
Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa: • Wajib pajak PT. Natarang Mining sudah patuh dalam memenuhi perpajakannya terhadap ketentuan peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang syarat-syarat kepatuhan. PT. Natarang Mining menggunakan peraturan UU. No. 36 Tahun 2008 sebagai ketentuan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23. Perusahaan PT. Natarang Mining sudah menerapkan audit kepatuhan dalam sistem penggajian, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23. Dari hasil pelaksanaan audit kepatuhan pada PT. Natarang Mining yang dilakukan oleh peneliti, yaitu : • PT. Natarang Mining patuh pada ketentuan tarif pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 UU. 17 Nomor 36 Tahun 2008.
• PT. Natarang Mining tepat waktu dalam pembayaran SPT masa PPh 21 dan PPh 23 yaitu tanggal 09 Januari 2014. • PT. Natarang Mining tepat waktu dalam pelaporan SPT masa PPh 21 dan PPh 23 yaitu tanggal 20 Januari 2014. • PT. Natarang Mining tidak mempunyai tunggakan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23. • PT. Natarang Mining tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23.
