NAMA : HERTANIA SETIANI NPM ; 40209347 JUDUL LKP : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR
DOSEN PEMBIMBING: Dr. HERRY SUSSANTO, SE., MM
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG • Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah, antara lain Pajak Hiburan. • Oleh karena itu, menjadi penting apabila prosedur pemungutan Pajak Hiburan dapat diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Pajak Daerah yang berlaku. • Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah. Dengan harapan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Hiburan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak dapat bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
MATERI KERJA PRAKTEK
DPP LKP
• Meliputi ruang lingkup Suku Pelayanan Pajak I Jakarta Timur.
Dinas
• Mengenai Pajak Hiburan, yaitu prosedur pemungutan Pajak Hiburan, baik yang rutin maupun insidental. Termasuk prosedur pendaftaran wajib Pajak Hiburan.
TUJUAN DAN MANFAAT KERJA PRAKTEK TUJUAN Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Hiburan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Sistem yang Dijalankan MANFAAT Akademis Praktis
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTEK DINAS DAN SUDIN PELAYANAN PAJAK
SUDIN
• • • •
SEJARAH SINGKAT VISI DAN MISI TUPOKSI PROFIL WILAYAH KERJA
STRUKTUR ORGANISASI SUDIN PELAYANAN PAJAK I JAKARTA TIMUR
SUBKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB III METODE PRAKTEK Tempat Kerja Praktek dan Periode Kerja Praktek Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur terletak di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, jalan D.I.Panjaitan Kavling 55, Jatinegara-Jakarta Timur 13410. Tanggal
Kegiatan
Keterangan
11 Juli 2011
Penjadwalan dan Penempatan
Subbagian Tata Usaha
12 Juli 2011
Penjelasan Kinerja PSP (Penyelesaian Sengketa Pajak)
PSP (Penyelesaian Sengketa Pajak)
13 Juli 2011
Penjelasan Prosedur PSP (Penyelesaian Sengketa Pajak)
PSP (Penyelesaian Sengketa Pajak)
14 Juli 2011
Penjelasan tata cara pengurangan
PSP (Penyelesaian Sengketa Pajak)
15 Juli 2011
Penjelasan tata cara penghapusan
PSP (Penyelesaian Sengketa Pajak)
18 Juli 2011
Penjelasan Kinerja Penetapan
Penetapan
19 Juli 2011
Penjelasan Prosedur Penetapan
Penetapan
20 Juli 2011
Penjelasan mengenai Perporasi
Penetapan
21 Juli 2011
Penjelasan mengenai Perporasi Pajak Hiburan
Penetapan
22 Juli 2011
Penjelasan mengenai Penetapan Pajak Hiburan
Penetapan
25 Juli 2011
Penjelasan mengenai Pendataan Wajib Pajak
P3 (Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak)
26 Juli 2011
Penjelasan mengenai Pendaftaran Wajib Pajak
P3 (Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak)
27 Juli 2011
Penjelasan mengenai Penerbitan SKPD
P3 (Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak)
28 Juli 2011
Penjelasan mengenai Penerbitan SKPD Pajak Hiburan
P3 (Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak)
29 Juli 2011
Penjelasan mengenai Sanksi, Bunga, dan Kenaikan
P3 (Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak)
METODE YANG DIGUNAKAN DALAM KERJA PRAKTEK DATA YANG DIGUNAKAN Formulir yang digunakan dalam pendaftaran wajib Pajak Hiburan Formulir yang digunakan dalam pemungutan Pajak Hiburan Data Pajak Hiburan METODE PENGUMPULAN DATA Wawancara Pengumpulan data Studi pustaka
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTEK
PROSEDUR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK HIBURAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (RUTIN)
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (INSIDENTAL)
CONTOH KASUS
Pajak Hiburan
PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTEK
•Definisi Pajak Hiburan •Objek Pajak Hiburan •Subjek Pajak Hiburan •Wajib Pajak Hiburan •Dasar Pengenaan Pajak •Tarif Pajak Hiburan •Cara Penghitungan Pajak Hiburan •Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan •Masa Pajak Hiburan dan Saat Terutang Pajak Hiburan •Tanda Masuk
BAB V PENUTUP – Kesimpulan Berdasarkan hasil kerja praktek, maka dapat disimpulkan: • Suku Dinas Pelayanan Pajak I Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan
•
Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Hiburan, Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan (Rutin), dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan (Insidental) telah diterapkan pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur dengan sesuai berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen yang berkaitan dengan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan, baik yang rutin maupun yang insidental, diantaranya adalah: Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Dan, Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) merupakan sistem yang mendukung prosedur pemungutan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur. –
•
• •
Saran
Perlunya meningkatkan disiplin pegawai, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, khususnya wajib Pajak Hiburan. Perlunya peningkatan sosialisasi pajak kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar seksi di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur, sehingga dapat melancarkan kegiatan pelayanan di bidang pajak. Perlunya modernisasi, misalnya pelayanan pajak dengan online system, namun dengan biaya yang terjangkau dan teknologi yang mudah dimengerti.
