Edisi : 151 TH. XLVII 2017 PARLEMENTARIA 1

Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 1

Pengantar Redaksi PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH Achmad Djuned, S.H., M.Hum (Sekjen DPR RI) WAKIL KETUA PENGARAH Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Pesidangan) PIMPINAN PELAKSANA Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) PIMPINAN REDAKSI Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) WAKIL PIMPINAN REDAKSI Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak) Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis) Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website) REDAKTUR Mastur Prantono, Suciati,S.Sos SEKRETARIS REDAKSI Hasri Mentari ANGGOTA REDAKSI Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Ria Nur Mega REDAKTUR FOTO Iwan Armanias, Eka Hindra FOTOGRAFER Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah ADMINISTRASI FOTO Bagus Mudjiharjanto ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto - Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341 email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN Pimpinan Penerbitan Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) Penanggung Jawab Produksi Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi) Staf Produksi Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom Distribusi dan Sirkulasi Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi) ADMINISTRASI Sjaefudin, S.Sos Koordinator DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Mujiono FOTOGRAPHER ART Friederick Munchen Staf Distribusi dan Sirkulasi Arif, Lamin, Remon,Yuliana Puspita, Ifan, Oji Saputra Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected]

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

2 |

PARLEMENTARIA n Edisi : 151 TH. XLVII 2017

P

ada Edisi 151 kali ini Parlementeria mengangkat isu utama Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Topik ini segaja diangkat karena salah satu hak konstitusional Dewan dalam hal penyelidikan ini mendapat tanggapan cukup luas baik yang setuju maupun yang menolak. Bahkan bisa jadi isu angket ini telah mendominasi pemberitaan di media hampir sepanjang tahun 2017 ini. Sejak awal Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa berkali-kali menegaskan, pembentukan Pansus Angket KPK bukan dimaksudkan untuk melemahkan apalagi membubarkan lembaga anti rasuah itu. Kehadiran Pansus, dimaksudkan untuk menata kembali politik pencegahan tehadap tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak melulu menjadi monopoli KPK. Institusi kejaksaan dan kepolisian juga perlu disegarkan kembali untuk ikut memerangi korupsi. Bagi DPR, Angket KPK ini adalah peluang dan kesempatan yang baik, tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tapi juga persoalan menata kembali politik pencegahan dan pemberantasan korupsi, agar menjadi semakin baik dan jadi milik semua pihak, bukan hanya KPK sendiri.. Tidak ada tendensi apa pun, sambung Agun, di balik terbentuknya Pansus KPK. Tidak perlu ada yang ditakutkan dari Pansus KPK ini. Semua berangkat dari visi dan kepentingan yang sama dalam memberantas korupsi. Butuh saling menghargai antar-lembaga negara untuk membangun semangat dan komitmen dalam melaksanakan tugas konstitusional. Setelah beberapa saat melaksanakan tugasnya, selain kunjungan ke kepolisian dan kejaksaan, mengundang sejumlah nara sumber dan mengunjungi lokasi, Pansus Angket menemukan hal-hal mencengangkan. KPK yang selama ini selalu mendapat simpati publik, ternyata menyimpan banyak penyelewengan, tersingkap tabir keburukan para penyidik KPK. Rekayasa kasus korupsi diam-diam kerap diskenariokan para penyidiknya. Pansus Angket menegaskan kembali bahwa setelah 15 tahun berjalan, KPK tetap perlu evaluasi dan koreksi serta butuh perbaikan. Prinsipnya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, namun harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, bermartabat dan berkeadilan. n

Daftar Isi Viva Yoga Mauladi

1 Nama 4 profesi : politisi, dokter hewan, penulis dan seniman

4 Aspirasi 6 Prolog Menata Politik Pencegahan Korupsi

8

Laporan Utama Pemberantasan Korupsi Bukan Monopoli KPK

10

Evaluasi Tugas dan Kewenangan KPK

12

DPR Dapat Lakukan Angket Terhadap KPK

14

Kita Akan Bongkar Semua

16

Potret Gelap Penyidikan

18 20 22 24 28

Sumbang Saran Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengawasan Perlu Langkah Strategis Lindungi TKI Sistem Zonasi PPDB Diwarnai Kegaduhan

Anggaran APBN-P 2017 Difokuskan Capai Target Pembangunan

Legislasi Konspirasi Asing Di balik Kampanye Anti Tembakau

32 Foto Berita

34 Profil


38 Kunker 54 Sorotan

Pelaku Bullying Harus Diproses Hukum

56 Liputan Khusus Delegasi DPR RI Hadiri Sidang United Nation High Level Political Forum 2017 di New York

SELEBRITI

Ashanty Siddik Hasnoputro

58 Selebriti

Ashanty Siddik Hasnoputro, Politik Itu Tidak Jelas

60 Dapil 70 Pernik

Politik Itu Tidak Jelas

Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial

72 Parlemen Dunia

Brazil, Negara dengan Tiga Spektrum Ideologi Parpol

74 Kiat Sehat

Diet Sehat di Era Digital

76 Wisata

Hidup Harmonis dengan Alam Berinteraksi dengan Masyarakat Adat Baduy

78 Hobby

Bahagia itu Sederhana, Ketika Seseorang Diatas Sadel dan Kaki Mengayuh Pedal

79 Pojok Parle

Ogah Laporan Manis-manis Bisa Kena Diabet

Hidup Harmonis dengan Alam Berinteraksi dengan Masyarakat Adat Baduy Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 3

ASPIRASI

Membangun Karakter SDM Indonesia Saya ingin menyampaikan usulan agar segera dilakukan/dibentuk akselerasi pembangunan karakter, mentalitas, iman, taqwa, dan akhlak SDM kita selaras dengan Pancasila dan konstitusi menuju NKRI yang barokah, adil, makmur, sejahtera lahir batin, damai, cerdas, bermoral, harmonis, dan toleran. Untuk itu perlu konsep kebijakan dan program yang konkrit, yaitu: A. Perkuat agama SDM kita agar ruh dari Pancasila kuat dan bermakna. agama sebagai B. Jadikan pedoman, landasan, filter dan pegangan hidup bangsa, serta Pancasila sebagai jati diri bangsa agar makin tinggi IPTEK-nya makin bermanfaat bagi bangsa dan negara. C. Upayakan dengan serius agar SDM menjadi Agamis sekaligus

Pancasilais dengan kebijakan dan strategi mengupayakan pendidikan agama menjadi program pokok dan prioritas utama dalam pelaksanaan Pendidikan Nasional. D. Agar pendidikan agama dapat dipelajari, dipahami, didalami, dihayati, dan diamalkan secara benar dan utuh, perlu segera melakukan proporsionalisasi dan rasionalisasi porsi materi dan alokasi waktu belajarnya pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA, SMK minimal 6 jam pelajaran setiap hari dan pada Perguruan Tinggi minimal 2 SKS setiap semester sampai S3. Agama E. Pendidikan berwibawa dan diminati peserta didik dengan motivasi belajar yang tinggi perlu diikutsertakan dalam Ujian Nasional dan ikut serta menentukan

kelulusan dan kenaikan kelas/tingkat dengan nilai murni minimal 7 mutlak dan pada Perguruan Tinggi minimal B mereformasi F. Segera kurikulum, merevisi peraturan menteri dan PP yang tidak rasional, tidak proporsional dan tidak selaras dengan Pancasila, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan Konstitusi. Bahwa terjadi fenomena SDM bangsa mengalami krisis multi dimensi dengan banyaknya berbagai kejahatan, kecurangan, kenakalan dan penyimpangan perilaku yang disebabkan buruknya karakter, mentalitas, lemahnya iman taqwa serta tidak berwawasan kepancasilaan dan keagamaan secara benar dan utuh.

Sulaiman Jailani, Bekasi, Jawa Barat

Aspirasi tentang Macet Terkait masalah kemacetan yang pada intinya dikarenakan terlalu banyaknya kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan. Bila dikaitkan dengan bidang tugas Komisi V DPR RI, saya simpulkan perbaikan dan pelebaran jalan hanya akan MENUNDA angka kemacetan, jika JUMLAH KENDARAAN PRIBADI SEMAKIN BANYAK BEROPERASI DI JALAN

Abdi Surahman , Malang, Jawa Timur

Perlindungan Hukum pada Pedagang Saya selaku ketua pedagang pasar dan pedagang kaki lima Kota Medan mengajukan Permohonan perlindungan terkait keresahan pedagang di Jalan Bulan terkait rencana Dirut PD. pasar Kota Medan yang 4 |


melakukan relokasi tempat usaha . Keresahan kami terkait rencana relokasi tempat usahanya dari jalan Bulan ke Pasar Induk Tuntungan. Pemindahan tersebut dilakukan karena sering menimbulkan kemacetan.

Kami memohon DPR agar memberikan perlindungan hukum terkait masalah ini.

Luat Siahaan, Medan, Sumatera Utara

Usulan Dunia Politik dan Budaya Saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi kepada Ketua DPR RI yaitu : 1. Partai politik sebaiknya berazaskan pancasila bukan agama, sebab agama itu berwatak mulia sedangkan politik berwatak jahat. 2. Pilpres/Pilkada sebaiknya tidak menggunakan sistem paket artinya diberikan kesempatan kepada setiap partai untuk dapat mengajukan nama calonnya. dan sebagai pemenangnya dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati /walikota adalah yang mendapatkan suara terbanyak sedangkan wakilnya yang mendapatkan suara yang kedua. 3. Anggota kabinetnya hendaknya tidak terlalu banyak dan tidak perlu menteri kordinator untuk penghematan. 4. Setiap pemilu diberikan uang saku bagi pemilih agar tidak galput. dan setiap pemilih dapat memilih di daerah mana saja. 5. Otonomi Daerah sebaiknya hanya sampai tingkat propinsi sebab kabupaten belum mampu mengelola anggaran sendiri, dan anggaran pembangunan di kelola gubernur untuk menghindari korupsi sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan seluruh masyarakat. dan mendapatkan subsidi yang tepat sasaran. dan pemerintah diharapkan memberlakukan tax amnesti secara adil. 6. Pemerintah diharapkan memperhatikan pembangunan infrastruktur terutama sarana transportasi untuk mendukung kelancaran pembangunan. 7. Pemerintah diharap mengembangkan budaya dari masing-masing daerah jangan sampai tergerus oleh budaya asing.

Triman Sd Kudus, Jawa Tengah

Somasi kepada Pemerintah Desa Kami dari Aliansi Peduli Pesisir dan Pulau-Pulau Kab. Manggarai Barat megirimkan pengaduan terkait adanya dugaan penjualan pulaupulau di Kab. Manggarai Barat yaitu pulau Bajo, Pulau Kelapa dan Pulau Sature kepada orang asing oleh oknum pensiunan Sekdes Labuan Bajo. Terkait permasalahan tersebut kami mendesak kepada pemerintah agar : a. menguasai seluruh pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo khususnya Pulau Bajo, Pulau Kelapa dan P.Sature.

b. membatalkan seluruh sertifikat yang telah diterbitkan sejak tahun 2010 s.d. 2016 baik yang sudah selesai maupun yang dalam proses di BPN kab. Manggarai Barat. c. memasang papan dengan tulisan yang berbunyi “Tanah Ini, Dikuasai Negara Tidak Boleh Ada Kegiatan Apapun”.

d. melarang pemerintah desa serta kecamatan tidak boleh memberikan rekomendasi dalam pengurusan sertifikat tanah khususnya di pulaupulau tersebut. Diharap DPR memberikan pengawasan atas kasus ini.

Abdullah Ente, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur


| 5

PRO LO G

Menata Politik Pencegahan Korupsi Salah satu kegiatan DPR yang banyak menyita perhatian publik pada tahun 2017 ini adalah disetujuinya penggunaan hak angket tentang KPK. Pembentukan Pansus Hak Angket KPK meski menimbulkan pro kontra termasuk uji materi di MK, namun salah satu tugas konstitusional bidang penyelidikan itu tetap bisa berjalan.

A

palagi Pansus telah menerima salinan surat berita negara dari pemerintah melalui Perum Percetakan Negara RI (PRNI).Surat bernomor 53 tertanggal Selasa, 4 Juli 2017 tersebut diterima Pansus Angket KPK. Anggota Pansus Hak Angket KPK Mukhamad Misbakhun menuturkan, surat tersebut semakin menguatkan pembentukan sebagai restu keabsahan pembentukan pansus hak angket KPK. “Aspek legalitasnya sudah dipenuhi 6 |


secara konstitusional bahwa kami sebagai Panitia Khusus Hak Angket tentang tugas dan kewenangan KPK secara kelembagaan,” kata Misbakhun. Terkait keberadaan Pansus, lewat Ketuanya Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, ingin menata kembali politik pencegahan tehadap tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Pemeberantasan korupsi tidak melulu menjadi monopoli KPK. Institusi kejaksaan dan kepolisian juga perlu disegarkan kembali untuk ikut

memerangi korupsi. “Bagi DPR, Angket KPK ini adalah peluang dan kesempatan yang baik, tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tapi juga persoalan menata kembali politik pencegahan dan pemberantasan korupsi, agar menjadi semakin baik dan jadi milik semua pihak, bukan hanya KPK sendiri,” ucap politisi senior Golkar Dapil Jabar tersebut. Pansus, kata politisi Golkar itu. bekerja objektif dengan memanggil semua pihak

yang berkepentingan. Siapa pun dimintai keterangannya untuk membantu kerja Pansus. Agun menepis asumsi bahwa Pansus hanya memanggil kelompok yang mendukung Pansus. Semua pihak dipastikan didengar kesaksian, pandangan, dan aspirasinya. Yang jelas kepentingan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan keadilan jadi isu utama. “Tak ada tendensi apa pun di balik terbentuknya Pansus KPK. Tidak perlu ada yang ditakutkan dari Pansus KPK ini. Semua berangkat dari visi dan kepentingan yang sama dalam memberantas korupsi,” ujarnya. Untuk itulah, butuh saling menghargai antar-lembaga negara. Pansus, misalnya, sudah berkunjung ke beberapa lembaga negara untuk membangun semangat dan komitmen saling menghargai dalam melaksanakan tugas konstitusional. Wajar Digunakan Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang IV TS 2016-2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, April lalu, menyetujui penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diusulkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini diwarnai sejumlah interupsi hingga aksi walk out dari anggota Fraksi Gerindra yang menolak penggunaan hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut. Menanggapi interupsi dari sejumlah dewan, Fahri mengatakan hak angket adalah hak konstitusional yang wajar digunakan setelah dilakukan hak bertanya di dalam AKD masing-masing. Ia mengatakan, ini hanyalah ekstensi penggunaan hak konstitusional yang diberikan undang-undang. Apabila dilakukan seperti proses biasa yakni pengawasan melalui komisi maka tidak akan mendapatkan informasi yang komprehensif. Menurut Fahri, pengusulan hak angket ini semata untuk mendapatkan

pemahaman yang jelas dan konkrit dari KPK. “Kita sampai pada rapat hari ini karena adanya rapat maraton Komisi III, dimana semua fraksi sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan penggunaan hak angket. Dilanjutkan rapat bamus, rapat pimpinan hingga rapat paripurna ini. Apakah usul menggunakan hak angket dapat disetujui?,” ujar Fahri disusul pengetokan palu tanda persetujuan. Sebelumnya Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPK pada 17-19April 2017. Dalam rapat tersebut, secara internal Komisi III mengusulkan penggunaan hak angket. Persetujuan ini kemudian diperkuat dengan usulan secara resmi sejumlah 25 anggota dari 8 fraksi yang mengajukan hak angket. Anggota Komisi III Taufiqulhadi di depan Sidang Paripurna membacakan alasan usulan penggunaan hak angket yang mulai bergulir sejak adanya penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani dalam kasus E-KTP. “Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian ataupun pengawasan tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai bentuknya,” ujar politisi dari F-NasDem itu. Selain itu, ia juga menyampaikan adanya dugaan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh KPK dalam tata kelola anggaran maupun tata kelola dokumentasi, yakni terjadinya pembocoran dokumen dalam proses hukum. Seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dan Surat CegahTangkal. “Selanjutnya juga terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi

“ingin menata kembali politik pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak melulu menjadi monopoli KPK. Institusi kejaksaan dan kepolisian juga perlu disegarkan kembali untuk ikut memerangi korupsi.” kepada media tertentu,” terangnya. Pengajuan hak angket ini kata dia, dilakukan untuk melakukan pendalaman atas berbagai permasalahan di atas sehingga dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Dalam perjalanannya Pansus telah melakukan beberapa kegiatan selain menggelar pertemuan dengan jajaran Kejagung, Kepolisian juga mengunjungi LP Sukamiskin serta menghadirkan sejumlah pakar, dan sejumlah saksi kasus korupsi. Berdasarkan fakta-fakta dan temuan dari Pansus Hak Angket KPK, jelas terdapat adanya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh KPK atas nama penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan penindakan dan pencegahan yang dimiliki oleh KPK dalam satu institusi justru telah menyandera institusi KPK itu sendiri, sebab upaya penindakan yang dilakukan tidak sejalan dengan praktik korupsi yang semakin meningkat dengan jumlah kerugian keuangan negara yang cukup besar. n(tim)


| 7

LAPORAN UTAMA

Agun Gunandjar Sudarsa

Pemberantasan Korupsi Bukan Monopoli KPK Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK-DPR RI sangat terbuka menampung semua aspirasi publik, baik yang pro maupun kontra terhadap KPK. Inilah kesempatan bagi siapa pun untuk mengadu, karena Pansus menyediakan waktu dan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi menyangkut kinerja KPK selama ini.

P

juga persoalan menata kembali politik pencegahan dan pemberantasan korupsi, agar menjadi semakin baik dan jadi milik semua pihak, bukan hanya KPK sendiri,” ucap Agun saat memimpin rapat Pansus beberapa waktu lalu. Pansus, kata politisi Golkar itu. bekerja objektif dengan memanggil semua pihak yang berkepentingan. Siapa pun dimintai keterangannya untuk membantu kerja Pansus. Agun menepis asumsi bahwa Pansus hanya memanggil kelompok yang mendukung Pansus. Semua pihak dipastikan didengar kesaksian, pandangan, dan aspirasinya. Yang jelas kepentingan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan keadilan jadi isu utama. “Tak ada tendensi apa pun di balik terbentuknya Pansus KPK. Tidak perlu ada yang ditakutkan dari Pansus KPK ini. Semua berangkat dari visi dan kepentingan yang sama dalam memberantas korupsi,” ujarnya. Untuk itulah, butuh saling menghargai antar-lembaga negara.

foto: Arief/iw

arlementaria menghimpun pandangan dan komentar Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam berbagai kesempatan saat memimpin dan mengahadiri rapat-rapat Pansus di DPR RI. Pansus ingin mengungkap apa adanya semua temuan menyangkut KPK. Bahkan, Pansus berdialog dengan kelompok masyarakat yang mengapresiasi KPK dan yang mencibir KPK. Dua kelompok berseberangan diberi kesempatan yang sama. Keberadaan Pansus, ditegaskan Agun, ingin menata kembali politik pencegahan tehadap tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Pemeberantasan korupsi tidak melulu menjadi monopoli KPK. Institusi kejaksaan dan kepolisian juga perlu disegarkan kembali untuk ikut memerangi korupsi. “Bagi DPR, Angket KPK ini adalah peluang dan kesempatan yang baik, tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tapi

Konferensi pers Tim Pansus Hak Angket KPK bersama Pimpinan BPK, dilanjutkan penyerahan LHP KPK 10 Tahun kepada Pansus KPK.

8 |


Pansus, misalnya, sudah berkunjung ke beberapa lembaga negara untuk membangun semangat dan komitmen saling menghargai dalam melaksanakan tugas konstitusional. Secara konstitusional, sambung Agun, semua lembaga negara wajib menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. “Jadi kami ada pada semangat itu, yang sematamata hanya ingin menjalin, membangun, dan memberikan contoh kepada seluruh lembaga negara untuk menata ke depan yang lebih baik,” paparnya. Dalam konteks tersebut, adalah tugas konstitusional DPR yang memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja eksekutif, termasuk KPK. DPR berhak mengawasi apa yang terjadi dengan lembaga KPK. Semua kewenangan yang dimiliki KPK jadi objek pengawasan DPR. “Bagaimana tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Itulah yang kami dalami. Dan ternyata, kami menemukan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti. Diantaranya keberadaan SDM di KPK,” ungkap politisi dapil Jawa Barat X itu. Untuk soal SDM, Pansus mendalami pandangan Menpan soal UU Aparatur Sipil Negara. Sementara menyangkut UU Nomor 19/2016 tentang ITE, Pansus mendalami hak sadap yang dimiliki KPK. Pansus ingin tahu, apakah selama ini penyadapan yang dilakukan KPK

foto : Jayadi/iw

Wakil Ketua DPR/Korkesra Fahri Hamzah (kelima dari kanan), Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kelima dari kiri) dan Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) serta sejumlah Anggota Pansus Angket KPK foto bersama usai melakukan pertemuan di Kejaksaan Agung.

Intimidasi dan Teror Temuan berharga didapat Pansus saat berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Juli lalu. Banyak narapidana (napi) kasus korupsi mendekam di sini. Sebut saja, Akil Mohktar, OC. Kaligis, I Putu Sudiartana, Tubagus Chairi Wardana, Rudi Rubiandini, dan banyak lagi nama lain. Pansus menggali informasi dari para napi ini yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (ingkrah). Pansus pun menggelar rapat dengar

pendapat di Sukamiskin. Satu per satu napi Tipikor didengar kesaksiannya menyangkut perlakuan KPK terhadap mereka, baik sejak ditangkap, disidik, dibawa ke pengadilan tipikor, sampai dipenjara. Ternyata, para napi Tipikor kerap menerima teror dan intimidasi, bahkan hak privat keluarga mereka juga dilanggar. “Ada terjadi kesewenang-wenangan, ada ancaman, terjadi intimidasi, terjadi pelanggaran hak asasi, bahkan pelanggaran yang sifatnya privat keluarga, dan sebagainya. Itu semua mereka ungkapkan

foto : Eka/iw

sudah memiliki landasan hukum yang cukup. Pansus perlu dalami pandangan Kemenkominfo, termasuk juga ke berbagai provider. “Tidak ada yang kita tutupi. Semangatnya bukan untuk kepentingan A, B, C, apalagi sampai kepentingan Z. Kami tidak melihat kepentingan itu semua. Marilah kita sama-sama meyakini objektivitas dan keterbukaan. Jauhi dan hindari kecurigaan. Awali dengan itikad yang baik,” imbau Agun, seraya menambahkan, “Kita ingin menata sebuah pola kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang baik.”

dan mereka bertanggung jawab atas kesaksiannya. Bahkan, mereka pun siap dikonfrontir suatu saat apabila Pansus mengundang mereka untuk dihadirkan sebagai saksi dalam proses penyelidikan,” ungkap Agun usai rapat di Sukamiskin bersama pimpinan dan anggota Pansus lainnya. Pansus, lanjut Agun, segera mengkaji temuan berharga ini berupa pengakuan dan testimoni yang langsung ditandatangani para napi Tipikor. Data dan fakta sudah dikantongi Pansus. Tinggal mengkonfrontir saja dengan KPK. “Itikad Pansus ini baik untuk menegakkan sebuah kebenaran. Dan yang menguji itu rakyat di lembaga parlemen yang sangat terbuka. Tidak ada yang dirahasiakan. Kami ingin melakukan prosesnya dengan terukur, transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tandas Agun lagi. Tak ada sensasi yang ingin ditunjukkan Pansus, seperti dituduhkan KPK dan kelompok yang tak setuju dengan keberadaan Pansus ini. Pansus juga tak menggulirkan opini kontroversial. Tak perlu ada kecurigaan berlebihan terhadap Pansus. Kehadiran Pansus justru memberi jaminan perlindungan dan hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Pansus menempatkan para napi Tipikor sebagai warga negara yang memang sedang menjalani hukuman pidana.n (dep)

Konferensi Pers Pansus Angket KPK DPR RI di Lapas Sukamiskin


| 9

LAPORAN UTAMA

Teuku Taufiqulhadi

Evaluasi Tugas dan Kewenangan KPK Berawal dari usulan Komisi III DPR RI, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dievaluasi tugas dan kewenangannya. Audit keuangan dan kelembagaan juga jadi keniscayaan yang harus dilakukan.

S

Pansus, karena KPK adalah lembaga penegak hukum pembantu Presiden. Pansus sudah menerima salinan surat Berita Negara dari pemerintah melalui Perum Percetakan Negara RI bernomor 53 tanggal 4 Juli 2017. Surat tersebut semakin menguatkan eksistensi Pansus. Parlementaria mereview kembali pandangan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi dalam berbagai kesempatan saat mengikuti rapat-rapat Pansus

beberapa waktu lalu. Hak angket adalah hak konstitusional legislatif sebagai tindak lanjut dari hasil pendalaman sebelumnya di komisi-komisi. Ada isu penting penyimpangan yang dilakukan KPK, sehingga DPR perlu membentuk Pansus Hak Angket. Bila hanya didalami lewat pengawasan biasa di komisi, tak ada informasi peting dan komprehensif yang didapat. “Berdasarkan Konstitusi dan UU

foto : Andri/iw

ebagai lembaga yang memiliki hak pengawasan, DPR berhak mengawasi mitra kerjanya. Kontroversi terjadi ketika DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK yang salah satu tugasnya menyelidiki penyimpangan yang dilakukan para komisioner maupun penyidik KPK. Usulan membentuk Pansus Hak Angket sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR RI, bahkan sudah masuk Berita Negara. KPK jadi objek pengawasan

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi

10 |


“Terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan proses penyidikan maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi kepada media tertentu,” ungkap Taufiq. Penggunaan Hak Angket KPK menjadi urgen untuk mendalami berbagai permasalahan tersebut. Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK

menyampaikan, ada dugaan ketidakpatuhan yang dilakukan KPK dalam tata kelola anggaran maupun tata kelola dokumentasi. Ia menyebutkan, banyak pembocoran dokumen dalam proses penyidikan, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dan Surat Cegah-Tangkal. Semua surat ini sifatnya sangat rahasia. Tapi, begitu mudah bocor. Inilah yang perlu diselidiki Pansus. “Terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhatihatian dalam penyampaian keterangan proses penyidikan maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi kepada media tertentu,” ungkap Taufiq. Penggunaan Hak Angket KPK menjadi urgen untuk mendalami berbagai permasalahan tersebut. Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK pun sangat terbuka dilakukan DPR. Dijelaskan Taufiq, dalam melaksanakan tugasnya, Pansus Angket KPK memfokuskan pada empat aspek, yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran. Mengenai

dasar hukum Hak Angket KPK ini, Taufiq mengutip pandangan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra saat dihadirkan ke rapat Pansus. Karena KPK dibentuk dengan UU, maka untuk mengawasi pelaksanaan UU itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Pasal 79 Ayat (3) UU No.17/2014 tentang MD3 menyebutkan: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan”. Dengan mendapat pandangan hukum dari Yusril, pihaknya mengaku tak ragu lagi dengan keberadaan Pansus ini. “Sekarang saya anggap tidak ada lagi keragu-raguan dengan pendapat Prof Yusril,” kilahnya kepada pers usai mendengar pandangan Yusril beberapa waktu lalu. n(dep)

pun sangat terbuka

MD3, dapat dilakukan pendalaman terhadap berbagai permasalahan di KPK. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, tidak berarti segala bentuk prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian dan pengawasan,” ucap Taufiq. Politisi Nasdem itu

foto : Iwan/iw

dilakukan DPR.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi


| 11

LAPORAN UTAMA

Yusril Ihza Mahendra

DPR Dapat Lakukan Angket Terhadap KPK Setiap lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang (UU) harus mendapat pengawasan. Dan DPR sebagai pemilik fungsi legislasi berhak mengawasi lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara tersebut yang harus diawasi DPR RI.

menyatakan KPK tidak bisa diawasi oleh DPR, maka Yusril berpandangan sebaliknya. KPK tetap bisa diawasi DPR dengan membentuk Pansus Hak Angket ini. KPK sendiri secara institusi menolak hadir ke Pansus, karena menilai Pansus tidak berhak memanggilnya untuk dimintai keterangan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mehendra akhirnya hadir memberi pandangan hukum atas undangan Pansus Hak

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

12 |


Angket KPK di DPR. Pandangan hukumnya meyakinkan Pimpinan dan para anggota Pansus. KPK bukan lembaga yudikatif atau legislatif, tapi bagian dari eksekutif. Inilah poin penting dalam memandang lembaga antirasuah tersebut. Hari itu, Pansus menanyakan tiga isu krusial menyangkut hak angket. Petama, keberadaan hak angket dalam undang-undang ketatanegaraan. Kedua, bagaimana posisi Pansus hak angket ini dalam sistem ketatanegaraan bila ingin menjalankan fungis penyelidikan dan penyidikan terhadap KPK. Ketiga, bagaimana latar sejarah pembentukan KPK. Yusril menjadi urgen diundang ke Pansus, lantaran saat UU No.30/2002 tentang KPK disahkan, ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Juli lalu, di hadapan

foto: Iwan /iw

S

iang itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra jadi perhatian media massa di ruang Pansus Angket. Pimpinan dan para anggota Pansus hadir untuk menyimak pandangan hukum Yusril. Kehadiran Yusril ke Pansus untuk menjelaskan seputar kontroversi hukum, apakah KPK termasuk objek pengawasan DPR lewat Pansus Hak Angket. Sebelumnya, Pansus juga telah mengundang Mahfud MD sebagai ahli hukum tata negara. Dua pakar hukum ini berbeda pandangan secara diametral. Bila Mahfud

rapat Pansus, Yusril menegaskan, posisi dirinya yang tak berada di pihak yang mendukung atau menolak keberadaan Pansus. Dia pun berupaya tidak larut dalam perdebatan politik. Mantan Mensesneg ini juga ingin lebih netral dan independen dalam mengemukakan pandangannya di tengah kontroversi yang terjadi. Menurut Yusril, DPR berhak melaksanakan hak angket terhadap KPK, sebab KPK adalah bagian dari ekesekutif yang bertugas melaksanakan UU. KPK juga tidak masuk kategori lembaga yudikatif, lantaran bukan lembaga peradilan yang berugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bahkan, KPK juga bukan lembaga legislatif, karena tidak memproduksi perundangundangan. “Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah tugas eksekutif. Bukan tugas legislatif atau yudikatif. Timbul pertanyaan dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket ke KPK? Saya jawab, karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan UU itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,” tegas Yusril. Kewenangan penyelidikan DPR melalui angket adalah untuk menyelidiki efektivitas pelaksanaan UU. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 203, 204, dan 205 UU MD3. Yusril juga mengungkapkan, sejak ada amanat untuk membentuk KPK, sudah ada pandangan yang mengkhawatirkan tumpang tindihnya lembaga itu dengan lembaga penegakan hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Fraksi TNI/

“Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah tugas eksekutif. Bukan tugas legislatif atau yudikatif. Timbul pertanyaan dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket ke KPK? Saya jawab, karena KPK dibentuk dengan undangundang, maka untuk mengawasi pelaksanaan UU itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,”

Polri yang dulu masih ada di DPR, sudah memprediksi terjadinya masalah itu. KPK, memang, diberikan kewenangan luar biasa oleh pemerintah dan DPR saat awal pembentukannya. Namun, dia mengingatkan bahwa lembaga yang punya kewenangan luar biasa, tidak bisa permanen. Yusril mencontohkan, di era Soeharto, ada lembaga Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Saat itu, pemulihan keamanan dan ketertiban merupakan tugas Polri. Namun, presiden memberikan kewenangan

kepada TNI lewat Kopkamtib. Dalam perjalanannya, Kopkamtib banyak dikritik dan menimbulkan sejumlah insiden. “Lalu Kopkamtib diakhiri sendiri oleh Soeharto,” ungkap Yusril, seraya menambahkan, “Yang jelas, lembaga yang dibentuk dalam keadaan serius, darurat, kemudian diberi kewenangan luar biasa, maka sifatnya tidak permanen. Itu jika dilihat dari sistem ketatanegaraan.” Dari sisi historis, Yusril menjelaskan, hak angket parlemen sudah dipraktikkan sejak dulu. Bahkan, sejak awal berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Hak angket kembali diberikan kepada DPR Sementara 1950 dan sempat dimasukkan di UU No.7/1954, sebelum akhirnya diberlakukan melalui UU MD3. “Angket bukan sesuatu yang baru. Jadi, sudah dijalankan di sistem parlementer. Angket itu melekat di DPR. Ketika lahir UU MD3, maka pasal angket yang diatur di UU No.7/1954 diadopsi di dalamnya karena dianggap sesuai dengan sistem presidensial setelah amandemen UUD 1945,” jelas Yusril. Inilah pandangan Yusril yang sangat legal-konstitusional. Tarik menarik kewenangan harusnya bisa segera diakhiri dengan pandangan hukum ini. Betul apa yang disampaikan Yusril bahwa KPK bagian dari eksekutif seperti juga kejaksaan. KPK tak bisa berlindung lagi di balik cap lembaganya yang superbodi seakan tak tersentuh pengawasan. Pansus Hak Angket KPK sangat konstitusional. Bahkan, pembentukan Pansus ini sudah ada dalam Berita Negara. n (eko)


| 13

LAPORAN UTAMA

Arteria Dahlan

Kita Akan Bongkar Semua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini selalu mendapat simpati publik, ternyata menyimpan banyak penyelewengan. Satu per satu saksi yang diundang Pansus Hak Angket KPK mengungkap tabir keburukan para penyidik KPK. Rekayasa kasus korupsi diam-diam kerap diskenariokan para penyidiknya.

P

arlementaria menemui Anggota Pansus Hak Angket KPK, Arteria Dahlan untuk sesi wawancara eksklusif di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Ia yang dulu mengaku membela KPK selama 10 tahun, kini tak bersimpati lagi. Namun, saat yang sama Arteria juga tak ingin KPK kehilangan kepercayaan publik seiring banyaknya temuan penyelewengan yang didapat Pansus. KPK tinggal mengklarifikasi saja banyaknya temuan penyelewengan ke publik. Bila benar ada penyelewengan, KPK harus perbaiki diri. “KPK saya minta introspeksi.

14 |


KPK bisa hebat dan baik citranya, karena DPR. DPR-lah yang melahirkan dan membidani KPK khususnya di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Saya sampai 10 tahun belain KPK. Tapi, kalau isinya garong seperti ini, kita enggak bisa terima lagi. KPK sudah seperti setengah tuhan,” kelakar Arteria. Perlu banyak pembenahan di tubuh KPK. Yang krusial adalah penyempurnaan sistem dan lembaga. Misalnya, SOP penyidikan dan penyadapan. S e p e r t i

diketahui, KPK menyadap banyak pejabat negara untuk menemukan bukti Tipikor. Mestinya, imbau politisi PDI Perjuangan itu, pejabat KPK juga jadi sasaran sadap. “Kita minta pejabat KPK disadap juga dong. Jangan cuma ngaku bersih,” ucap Arteria. Bila temuan penyelewengan yang dimiliki Pansus tidak diklarifikasi oleh KPK, Pansus akan membongkarnya ke publik. KPK diberi kesempatan yang sama untuk hadir ke rapat Pansus, mengklarifikasi dan mengkonfrontir semua bukti penyelewengan. “Kalau masih nakal juga, ya kita akan bongkar semua. Anda terima uang di mana, Anda main perempuan di mana,” imbuhnya. Ia kemudian mengingatkan, Ketua DPR sudah dijadikan tersangka dan Ketua Pansus juga selalu hadir bila dipanggil KPK untuk kasus KTP-el. Sebaliknya, KPK juga mesti hadir bila diundang Pansus. Ini bagian saling menghargai antar-lembaga sekaligus menghormati penegakan hukum. Arteria mengingatkan, Pansus ini kental dengan nuansa pro justisia. Dan KPK adalah lembaga penegak hukum pembantu presiden. Jadi KPK bagian dari objek Pansus. Kesaksian Mencengangkan Pansus sudah menghadirkan Yulianis dan Niko Panji Tirtayasa, dua saksi penting di balik kasus Tipikor. Ternyata, ada penyelewengan yang selama ini senyap tak diketahui publik. Yulianis dihadirkan Pansus, karena mengantongi banyak informasi penting menyangkut mega korupsi yang dilakukan M. Nazaruddin, mantan bosnya. Yulianis pun menguak tabir yang tak diketahui publik. “Yulianis memperlihatkan

kepada kita semua betapa KPK tebang pilih,” nilai Arteria. Yulianis pun membeberkan semua kesaksiannya di hadapan Pansus. Kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin angkanya mencapai Rp5,277 triliun. Dari 162 proyek yang dimiliki Nazaruddin, hanya 5 proyek yang disentuh KPK. Ini betul-betul nilai fantastis yang menggetarkan Republik. Bahkan, berdasarkan kesaksian Yulianis, Nazaruddin sangat diistimewakan KPK. Dia juga begitu mudah diberi status justice collaborator (JC). Para saksi yang kasusnya diungkap Nazaruddin harus mengikuti skenario besar penyidik. Kalau tidak mau ikut skenario, diancam penjara oleh Nazaruddin. Bahkan, kata Arteria, ada saksi yang didatangi Nazaruddin saat dibuatkan berita acaranya. Nazaruddin ikut mengarahkan saksi. Sewaktu Nazaruddin bicara, penyidik mengetik ucapan Nazaruddin, bukan keterangan saksinya. Saksi tinggal tanda tangan saja. “Ini yang saya katakan penyidikan sesat. Kok, bisa Nazaruddin hadir saat penyidikan saksi. Padahal sifatnya sangat rahasia,” ujar Arteria. Nazaruddin begitu bebas mengontrol bisnisnya dari penjara atas sepengetahuan KPK. Belum lagi, aset-aset Nazaruddin yang katanya disita itu, ternyata under value, di bawah harga pasar. Banyak asetnya sudah dialihkan, diagunkan, bahkan ada praktik pencucian uang dari hasil korupsinya. Yang juga mencengangkan dari kesaksian Yulianis bahwa ada mantan komisioner KPK yang diduga menerima suap di kantor pengacara. Yulianis yakin betul dengan kesaksiannya itu. Bahkan, wanita bercadar ini berani menantang dilaporkan ke kepolisian bila ada yang merasa dicemarkan nama baiknya. “Benar tidak apa yang diomongin Yulianis. Kalau tidak benar, Yulianis ditangkap dong dengan alasan pencemaran nama baik dan menghancurkan institusi

KPK. Atau ia bisa ditangkap, karena menghalang-halangi penyidikan. Tangkap saja. Kok, ini dibiarkan oleh KPK. Sekarang Yulianis mengaku tak mau dipanggil KPK lagi. Ngeri enggak, tuh, Yulianis sampai begitu. Jadi, ada apa dengan KPK?” kilah Arteria. Di hadapan pimpinan dan para anggota Pansus, ungkap Arteria, Yulianis berani berkata, “Saya ingin ditahan KPK.” Tapi, KPK seperti tak berani berhadapan dengan Yulianis. Bahkan, dalam akun twitter-nya, Yulianis berani ngoceh, “KPK jahat”. Kesaksian yang juga tak kalah mencengangkan datang dari Niko Panji Tirtayasa yang dihadirkan Pansus untuk kasus Akil Mochtar. Ia disuruh penyidik KPK menjadi saksi palsu dalam perkara sengketa Pilkada di MK. Dikemukakan Arteria, saat dimintai keterangan oleh KPK, Niko tak dipanggil ke KPK. Dia malah dihadirkan ke satu rumah di kawasan boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana sudah ada pemodal salah satu pasangan calon wali kota waktu itu yang menjadi lawan Romi Herton-Harno Joyo dalam ajang Pilkada Kota Palembang 2014. Dua pasangan lawannya adalah Sarimuda-Nelly dan Mularis Djahri-Husni Thamrin. Pansus mendapat informasi, Niko dibayar Rp1,4 juta per bulan oleh KPK dan diberi Rp500 juta oleh pasangan lawan Romi, agar mau bersaksi sesuai arahan penyidik dan komisioner KPK. Ketika itu, Romi megajukan gugatan ke MK karena kalah tipis dari pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania. Romi mendapat suara 316.915, sedangkan Sarimuda 316.923. Berdasarkan pengakuan Niko kepada publik, bila ia tak mau mengkitu arahan penyidik KPK, ia dan istri akan dipenjarakan. Mengutip pengakuan Niko, Arteria mengungkapkan bahwa Niko diberi tiga KTP atas nama berbeda. Dia juga diberi name tag KPK yang bisa keluar masuk gedung KPK dengan bebas. Niko sendiri sebetulnya seorang anak buah kapal yang

Perlu banyak pembenahan di tubuh KPK. Yang krusial adalah penyempurnaan sistem dan lembaga. Misalnya, SOP penyidikan dan penyadapan. Seperti diketahui, KPK menyadap banyak pejabat negara untuk menemukan bukti Tipikor. tak paham dengan kasus di KPK. Ia disuruh mengakui seluruh kegiatan target yang akan ditangkap KPK. Niko bahkan pernah diperintah penyidik KPK untuk antar kotak yang isinya uang. Setelah targetnya divonis hakim, Niko diajak pelesir ke Raja Ampat, Lombok, dan Bali. Pada bagian lain, Arteria juga mengungkap laporan penyimpangan keuangan KPK dari hasil kunjungannya ke BPK. Pansus sudah mendapat hasil audit komprehensif menyangkut tata kelola keuangan KPK dari tahun 20062016. Pada 2015-2016, BPK merinci penyimpangannya dalam berbagai bentuk. “Kesimpulan BPK, di institusi lain kalau terjadi penyimpangan sudah masuk penjara. Kok, kalau KPK yang berbuat tidak masuk penjara,” imbuhnya penuh tanda tanya. Melihat begitu banyaknya temuan penyelewengan yang selama ini tertutup rapat di balik “angkernya” gedung KPK, Arteria menyerukan lembaga anti-rasuah itu harus segera diaudit. Audit tidak saja menyangkut keuangan, tapi juga lembaga. n (mh)


| 15

LAPORAN UTAMA

Potret Gelap Penyidikan Panitia Khusus Hak Angket KPK telah menghadirkan dua saksi dalam kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yaitu Muchtar Effendi dan Niko Panji Tirtayasa. Muchtar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang.

N

akan miskinkan kamu sebagaimana saya memiskinkan Jenderal Djoko Susilo (Mantan Kakorlantas di kasus simulator SIM),” ungkap Muchtar, mengutip ancaman Novel di hadapan rapat Pansus di Ruang KKI akhir Juli lalu. Kesaksian Muchtar dan Niko menyebutkan, banyak kejadian tidak wajar dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Kejanggalan yang terjadi di antaranya, dalam kasus suap Akil Mochtar. Niko mengaku diperlakukan istimewa oleh KPK, tapi saat yang sama ia juga diancam. Sementara Muchtar dalam kesaksianya menyampaikan, penyidik KPK telah menyita sejumlah harta yang dia anggap tidak berkaitan dengan kasus korupsi. Aset itu sampai sekarang belum kembali, di antaranya 25 unit mobil, 45 unit motor, tiga unit rumah, dan dua bidang tanah. “Malah pada 2016 saya didatangi KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita

foto : Iwan/iw

iko yang mengaku keponakan Muchtar sempat viral videonya di media sosial karena menyatakan terpaksa memberikan keterangan palsu atas arahan penyidik KPK dalam persidangan kasus suap Akil Mochtar. Dengan mendatangkan kedua saksi tersebut, Pansus menggali faktafakta terkait proses penyidikan yang telah dilakukan KPK. Dalam kesaksiannya, Muchtar mengaku diperlakukan tidak adil oleh penyidik KPK. Rabu, 15 Maret 2017, KPK menetapkan dia sebagai tersangka tanpa ada selembar surat resmi pun. Muchtar menyampaikan bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai ancaman dan intimidasi dari penyidik KPK Novel Baswedan. Inilah salah satu bentuk ketidakadilan yang diterimanya. “Ancaman pertama di apartemen MOI. Saat penggeledahan, dia (Novel) datang mengancam. Saya akan penjarakan kamu selama 20 tahun. Saya

Saksi Kasus Tipikor Muchtar Effendi

16 |


tersebut. Mereka menawarkan harta saya akan dikembalikan, jika dibagi dua dan hak jual diberikan kepada mereka. Saya tidak setuju. Itu harta halal saya,” aku Muchtar. Kejanggalan lain yang dilakukan KPK, seperti diakui Niko, dia dipaksa penyidik KPK memberikan kesaksian yang memberatkan para terpidana perkara ini. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, orang dekat Akil, Muchtar Effendi, Wali Kota Palembang Romi Herton, dan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri. “Saya disuruh mengaku mengetahui segala kegiatan paman saya, Muchtar Effendi, dan mengaku saya adalah ajudan, asisten pribadi, dan sopir paman saya,” jelasnya. Selama menjadi saksi, Niko mengaku disandera oleh penyidik KPK di sebuah rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama penyekapan, dia dipaksa bekerja sama dan harus mengikuti semua keinginan KPK. “Mereka mengancam akan memenjarakan anak dan istri saya karena ikut mencicipi (duit) dari Muchtar Effendi,” katanya. Ia bahkan mengaku dijanjikan mendapat bagian dari aset sitaan Akil dan Mukhtar jika bisa menjebloskan Akil Mochtar, Mukhtar Effendi, Romi Herton, dan Budi Antoni Al-Jufri ke dalam penjara. “Saya akan diberikan aset 50 persen oleh Bapak Abraham Samad dan Bapak Novel Baswedan bila bisa menjebloskan Bapak Mukhtar Effendi, Bapak Akil Mochtar, Bapak Romi Herton, maupun Bapak Jufri,” kata Niko di hadapan Pansus. Selain itu, Niko mengaku dibuatkan identitas baru dengan nama Miko Panji Tirtayasa. Padahal, nama aslinya adalah Niko Panji Tirtayasa. Niko juga mengaku diberi kartu pegawai KPK agar tidak terkena pidana umum. Identitas palsu itu diberikan oleh penyidik KPK Novel Baswedan. Ini dilakukannya untuk

memuluskan rencana KPK mengecoh penanganan kasus sengketa Pilkada yang waktu itu sedang menyelidiki kasus Akil Mochtar. Masih pengakuan Niko, penyidik KPK Novel Baswedan diduga menawarkan “tukar guling” kasus jika ia mau membantu KPK. Menurut Niko, kasus pidana umum yang dia alami akan hilang jika mau bekerja sama melancarkan rencana KPK. Oknum KPK telah mengecek kasus pidana umum yang menjeratnya di Polres Cibinong, Polres Tasikmalaya, Polres Sukabumi, dan Polres Kabupaten Bandung. “Saya iyakan karena banyak ketakutan,” kata dia. Selama menjadi saksi, Niko diperlakukan khusus dibanding saksi lainnya. Jika tamu-tamu KPK masuk ke Gedung KPK melalui pintu depan, Niko masuk melalui pintu samping dan bisa bertemu langsung Abraham Samad, yang saat itu menjabat Ketua KPK. Sebelum sidang, lanjut Niko, ia mendapatkan

foto : Iwan/iw

Saksi Kasus Tipikor Niko Panji Tirtayasa

ikut merekayasa kasus bersama penyidik KPK. Anehnya, tak ada yang berani mengadukan Yulianis ke kepolisian dengan pasal pencemaran nama baik. Ada yang tak beres dengan proses penyidikan di KPK. Inilah sebagian potret gelap di balik kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Publik mesti membuka mata bahwa ternyata, ada sisi gelap dalam praktik penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Bila dari tahap penyelidikan saja sudah ada praktik kotor, maka hasil putusan pengadilannya pun menyesatkan. Merekayasa kasus, memunculkan saksi palsu, intimidasi, dan teror seperti diungkap para narasumber yang diundang ke Pansus Hak Angket KPK cukup membuat miris dan menggetarkan nurani. Desas-desus yang dahulu pernah berhembus bahwa ada rekayasa kasus pada sebagian kasus korupsi yang ditangani KPK, memperlihatkan kebenarannya. n(eko)

foto : Naefurodji/iw

Inilah sebagian potret gelap di balik kasuskasus korupsi yang ditangani KPK. Publik mesti membuka mata bahwa ternyata, ada sisi gelap dalam praktik penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Bila dari tahap penyelidikan saja sudah ada praktik kotor, maka hasil putusan pengadilannya pun menyesatkan.

arahan dan diberi fasilitas, di antaranya kendaraan mewah. “Pijat, silakan cek ke Aston Rasuna Said. (Yang memberi) Pihak KPK,” kata Niko. Oleh jaksa KPK, Niko pun diarahkan bagaimana harus menjawab pertanyaan di persidangan. Jelang vonis Romi Herton, Niko diberi liburan gratis ke Raja Ampat dan Bali. Sementara pemberian aset 50 persen bagi dirinya seperti dijanjikan penyidik KPK dari harta sitaan Akil Mochtar, ternyata tak sepeser pun diterimanya. Lain lagi dengan kesaksian Yulianis yang juga diundang Pansus. Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group ini selalu berurusan dengan KPK setelah bosnya, M. Nazaruddin ditangkap KPK. Aset Nazaruddin yang disitia KPK, kata Yulianis, hanya Rp550 miliar. Padahal, harta Nazaruddin jauh lebih besar daripada itu. “Aset tersebut masih dalam penguasaan Nazaruddin. Sebagian ada yang diagunkan ke bank, pindah tangan, dan disewakan ke pihak ketiga. Ada saham, deposito, rumah, apartemen, dan kendaraan,” kata Yulianis. Wanita bercadar itu melanjutkan, “Harta yang sudah dirampas tapi masih dalam penguasaan Nazaruddin adalah gedung PT. Rajawali Kencana Abadi dan tanah di Duren Tiga, Jakarta Selatan yang awalnya atas nama Mujahidin Nurhasim berubah jadi Michael. Itu masih teman Nazaruddin. Ada lagi tanah dan bangunan di Bekasi. Posisinya sudah disita, tapi aneh masih bisa diagunkan Rp4 miliar. Katanya sudah disita tapi, kok, dapat pinjaman,” ujar dia. Di hadapan Pansus, Yulianis bahkan berani mengungkap, mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja diduga menerima suap di kantor seorang pengacara. Teman Yulianis yang memberikan uang suap itu kepada Adnan. Belum lagi, kesaksian Yulianis yang melihat Nazaruddin begitu diistimewakan oleh KPK. Dia bebas

Saksi Kasus Tipikor Yulianis


| 17

| SUMBANG SARAN

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek mulai dari ekonomi, budaya, politik, penegakan hukum, dan struktur sosial, sehingga diperlukan adanya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien.

P

enanganan Korupsi di Indonesia sebagai akibat dari budaya yang koruptif selama ini dengan langkahlangkah yang represif melalui upaya penindakan sebenarnya hanya merupakan upaya mematikan akibat dari budaya yang koruptif tersebut, tetapi tidak ditujukan untuk menghapuskan penyebab terjadinya korupsi. Politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan upaya penindakan dan penghukuman sebagai alat untuk memerangi korupsi ternyata tidak berhasil sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang dan masyarakat/publik. Oleh karena itu pentingnya upaya pencegahan korupsi agar tidak terjadi. Secara global, indeks persepsi korupsi di Indonesia dapat dikatakan trennya telah menurun. Berdasarkan data dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke 90.1 Namun demikian penurunan indeks persepsi korupsi tersebut tidak sejalan 1

Lihat, http://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-38734494. Diakses tanggal 8 Agustus 2017.

18 |


dengan fakta bahwa tren kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus dengan jumlah koruptor yang dihukum mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan data periode tahun 2001 hingga 2009 yang berjumlah 549 kasus korupsi dengan 831 terpidana. Dari jenis korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), modus korupsi mencapai 242 atau sekitar 48 persen pada tahun 2015.2 Pada dasarnya KPK dilahirkan karena pada saat itu terjadi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia termasuk ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karenanya KPK diperankan sebagai institusi terdepan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih pada masa itu sedang terjadi tren pembentukan komisikomisi untuk masing-masing institusi yang menjadi subsistem dalam sistim peradilan pidana.3 Di dalam Penjelasan Undang2

3

Lihat, http://news.liputan6.com/ read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesiamenggila. Diakses tanggal 8 Agustus 2017. Lihat Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarul Fadillah, Stretegi Pencegahan dan Penegakan Hukum TIndak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 2008 hal 125, sebagaimana dikutip oleh Marfuatul Latifa, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam buku Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Disunting oleh Indah Harlina, P3DI Setjen DPR RI, Jakarta 2013, hal 119.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan bahwa peran KPK sebagai Trigger Mechanism yang berarti mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembagalembaga yang telah ada menjadi lebih efektif dan efisien. KPK sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani masalah korupsi, memiliki hampir seluruh kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana dimana semua kewenangan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan UU KPK memiliki tugas yaitu: koordinasi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas-tugas yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain sebagai suatu sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan keterangan yang disampaikanolehPelaksanantugassementara Ketua KPK Tumpak Hatorangan pada Tahun 2009, KPK akan mengutamakan upaya represif dalam bentuk penindakan tindak pidana korupsi, penindakan harus lebih mengkemuka sebagai “shock therapy” 4 . Data terbaru menunjukkan fungsi penindakan yang dilakukan KPK sepanjang 4

Lihat, http://nasional. republika.co.id/berita/breaking-news/ nasional/09/12/10/94835-tumpak-kpk-akankedepankan-tindakan-represif. Diakses tanggal 8 Agustus 2017.

tahun 2016 telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 15 kali. Dari rata-rata 60-70 kasus per tahun KPK meningkatkan target menjadi 100 kasus per tahun. Untuk tahun 2017, KPK menargetkan sekitar 200 kasus per tahun.5 Fakta tersebut menunjukkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terus meningkat dan mengutamakan tindakan represif dari pada pencegahan. Di lain sisi, selama ini dalam pola pikir masyarakat, KPK sebagai institusi terdepan yang dibuat oleh bangsa ini untuk memberantas tindak pidana korupsi dipandang telah berhasil memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan berbagai operasi tangkap tangan yang disebarkan secara luas oleh media. Apakah politik hukum dengan penangkapanpenangkapan secara represif seperti ini yang akan terus diterapkan kepada bangsa ini untuk memberantas tindak pidana korupsi? Berdasarkan hasil temuan-temuan dari Pansus Hak Angket KPK yang saat ini telah berjalan, terdapat fakta-fakta yang menunjukan publik bahwa langkahlangkah pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK tidak berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya dan cenderung menggangu sistem peradilan pidana yang telah ada. Beberapa temuan/fakta penting yang berhasil diperoleh dan diungkap oleh Pansus Hak Angket KPK diantaranya: (1) Dalam rapat dengar pendapat umum Pansus Angket KPK dengan saksi Yulianis, Mochtar Effendy, dan Panji Tiryasa6, terungkap bahwa KPK mengetahui dengan jelas akan adanya tindak pidana korupsi karena telah melakukan penyadapan dan mengumpulkan sejumlah bukti sejak lama tetapi KPK tetap melakukan operasi tangkap tangan bahkan dengan melakukan cara-cara kotor seperti penjebakan, bukti dan kesaksian bohong dibawah ancaman-ancaman dan kekerasan. Selain itu KPK tidak melaksanakan fungsi 5

6

Lihat, http://www.hetanews.com/ article/75254/kaleidoskop-2016-operasitan g kap -ta n g an- terbanyak- sepanj angsejarah-kpk. Diakses tanggal 8 Agustus 2017. Catatan berdasarkan RDPU Pansus Hak Angket KPK 24 Juli 2017 dan 25 Juli 2017, DPR RI.

supervisi, koordinasi, dan monitoring terhadap lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan7. Fakta lain yang berhasil digali oleh Pansus Hak Angket KPK adalah Dari hasil wawancara Pansus Hak Angket KPK dengan warga binaan di LP Cipinang8 pun terungkap bahwa dalam melakukan pemeriksaan, para penyidik KPK selalu berusaha mengintimidasi para saksi, baik dengan cara dipaksa mengaku terhadap hal yang tidak betul, intimidasi tidak memperbolehkan adanya penasehat hukum untuk mendampingi, ataupun dengan cara memberikan imingiming sebagai Justice Collaborator yang seharusnya menjadi kewenangan Hakim untuk memberikannya. Selain itu juga ditemukan penyadapan-penyadapan yang dilakukan secara sembarangan tanpa ada pihak yang mengawasi yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia orang lain. Pandangan para pakar hukum tata Negara (Romli Atmasasmita, Solehudin, dan Yusril Ihza Mahendra)9 pun memberikan pandangan yang senada yang pada intinya berpandangan bahwa KPK selama ini lebih responsif terhadap fungsi penanganan dan penindakan daripada pencegahan. Berdasarkan fakta-fakta dan temuan dari Pansus Hak Angket KPK tersebut telah jelas terdapat adanya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh KPK atas nama penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan penindakan dan pencegahan yang dimiliki oleh KPK dalam satu institusi justru telah menyandera institusi KPK itu sendiri, sebab upaya penindakan yang dilakukan tidak sejalan dengan praktik korupsi yang semakin meningkat dengan jumlah kerugian keuangan negara yang cukup besar. KPK sebaiknya lebih memfokuskan pada fungsi pencegahan, dan membiarkan fungsi 7 8 9

Catatan berdasarkan RDPU Pansus Hak Angket KPK 12 Juli 2017, dan 13 Juli 2017, DPR RI. Catatan berdasarkan ungkapan Anggota Pansus Hak Angket KPK dalam Indonesia Lawyers Club Juli 2017. Catatan berdasarkan RDPU Pansus Hak Angket KPK 10 Juli 2017, dan 12 Juli 2017.

penindakan atas tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum lain yang sejak awal memiliki kewenangan atas penindakan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Data kenaikan kasus korupsi beserta temuan Pansus Hak Angket KPK yang mengindikasikan adanya kegagalan strategi dan kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah suatu momentum untuk mengubah dan menetapkan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif di masa yang akan datang. Pemberantasan tindak pidana korupsi idealnya harus mengandung 2 (dua) unsur yaitu penindakan dan pencegahan. Dua unsur tersebut harus diusahakan agar dapat berjalan seiring dan saling melengkapi sebagai suatu sistem dengan memetakan permasalahan korupsi secara seksama dan dicari akar permasalahannya kemudian untuk kemudian dirumuskan konsepsi pencegahannya. Keberadaan Hak Angket Pansus KPK yang dibentuk oleh DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh DPR. Di sinilah kehadiran DPR sebagai lembaga yang mewakili dan mewujudkan kedaulatan rakyat merupakan hal yang mutlak, terutama dalam pembuatan kebijakan umum serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat. Dari sisi legislasi, DPR memiliki kewenangan di bidang legislasi dan pengawasan. Untuk itu diharapkan DPR segera membuat dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, dan melakukan harmonisasi secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, khususnya mengevaluasi kembali fungsi tugas dan wewenang KPK agar lebih efektif dengan lebih mengedepankan fungsi pencegahan. n


| 19

foto : Jaka/iw

PENGAWASAN

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi

Perlu Langkah Strategis Lindungi TKI Awal Juli lalu, publik sempat diramaikan dengan berita razia besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing ilegal, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Razia itu didasari atas kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberlakukan re-hiring (mempekerjakan kembali) untuk mengatasi permasalahan pekerja asing ilegal di Malaysia.

R

e-hiring diawali dengan pendaftaran untuk mendapatkan E-kad (Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Legal. Namun, program tersebut hanya berlangsung singkat yaitu pada 15 Febuari sampai 30 Juni 2017 sehingga partisipasi pekerja migran ilegal dalam program tersebut tidak maksimal, termasuk TKI Indonesia yang pada akhirnya dipulangkan.

20 |


Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari 600 ribu TKI ilegal hanya 155 orang yang menggunakan e-Kad. Permasalahan yang menimpa TKI non prosedural bukan pertamakalinya terjadi. Masih banyaknya TKI yang bekerja secara non prosedural, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman

masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, maraknya praktik percaloan, dan praktik migrasi tradisional. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi merasa prihatin atas razia dan penangkapan yang dilakukan Kepolisiasn Diraja Malaysia terhadap TKI Indonesia yang ilegal. Dia mendesak pemerintah menanggapi dan menindaklanjuti secara serius permasalahan TKI yang berangkat secara non prosedural. “Perlu ada penanganan serius dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah seperti ini. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melindungi TKI di luar negeri,” papar Dede. Lebih lanjut Politisi partai Demokrat itu mengatakan mengatasi banyaknya TKI yang ilegal harus diselesaikan dengan aturan. Saat ini pihaknya sedang mengodok RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang dibahas bersama dengan pemerintah. “Melihat kompleksnya persoalan TKI di luar negeri, Kami mengharapkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap pembahasan RUU PPILN yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah,”ungkapnya. Pembahasan RUU ini, lanjutnya sudah sampai pada tahap menyamakan persepsi di tingkat pemerintah terhadap beberapa isu aktual. Salah satu isu aktualnya terkait pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI. “Perlunya pemisahan kewenangan dan tanggung jawab yang tegas antara Kemenaker dan BNP2TKI

dalam perlindungan TKI. Regulator nantinya memiliki beberapa tugas, antara lain mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan dan penempatan buruh migran, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak mereka, dan menghentikan atau melarang penempatan buruh migran ke negara tertentu,”jelaskan. Maka dari itu, Mantan Wakil Gubernur Jabar itu mendesak pemerintah, khususnya Kemenaker, agar bisa segera memenuhi undangan Komisi IX DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Sebab lanjut Dede, Menaker sudah tiga kali tidak menghadiri undangan raker dengan Komisi IX untuk pembahasan RUU tersebut. “Ini perlu dicatat agar masyarakat mengetahui bahwa Komisi IX bersungguh-sungguh menyelesaikan pembahasannya. Sudah sepatutnya, kesungguhan Komisi IX itu juga diikuti oleh pihak pemerintah, terutama Menaker yang menjadi leading sector-nya,” papar Dede. Hal senada disamapaikan Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bahri, menangani TKI yang non prosedural pihaknya akan mengatur daalam RUU PPILN yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. Di dalam UU nantinya akan mengamanatkan setiap Kabupaten harus memiliki Lembaga layanan satu atap. “Disitu nanti

tenaga kerja kita yang akan berangkat ke luar negri tidak harus wara wiri, tapi dengan datang ke satu tempat, layanan terpadu satu atap itu disitu akan selesai,” ujar Syamsul dengan menegaskan, ini merupakan masalah-masalah yang harus diatasi dalam Undang-undang Perlindungan Migran. Politisi fraksi Golkar itu berharap, Undang-undang tentang Perlindungan Migran Indonesia bisa segera disahkan sehingga semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam memberikan perlindungan pekerja Indonesia, baik pada saat mau berangkat ataupun mau kembali ke Indonesia. Hentikan TKI non-prosedural Atas permasalahan yang menimpah TKI ilegal tersebut, pada tanggal 17 Juli DPR dan Pemerintah menyepakati tujuh Prinsip RUU Perlindungan TKI untuk mengatasi TKI non prosedural. Pertama, mendorong adanya pembentukan atase ketenagakerjaan di semua negara penempatan. Tugasnya pendataan, verifikasi, market intelegent, berkordinasi dengan negara penempatan. Dalam melaksanakan tugas atase ketenagakerjaan, dapat dibantu oleh perwakilan RI dan badan yang memiliki kewenangan diplomat dan menguasai bidang ketenagakerjaan. Kedua, Jaminan

Sosial Pekerja Migran Indonesia (JSPMI) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Isu ketiga yaitu soal pembiayaan dengan prinsip zero cost, komponen biaya tidak boleh dibebankan pada pekerja migran Indonesia. Isu keempat yakni menyangkut fungsi pelaksanaan pusat pelayanan terpadu atau layanan terpadu satu atap. Kelima, Pemerintah Pusat bertanggungjawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Sementara tanggung jawab pemerintah daerah adalah menginformasikan job order kepada pencari kerja, pelaksana pusat pelayanan terpadu bidang pekerja migran, bersama pemerintah pusat melakukan pendidikan dan pelatihan kerja. Keenam, mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden serta berkoordinasi dengan menteri. Badan ini merupakan LPNK yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu dan terintegrasi. Ketujuh, adalah pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Pelaksananya adalah Pemerintah Pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan pekerja migran Indonesia perseorangan.n (ria,mp)

Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri


| 21

foto : sofyan/iw

PENGAWASAN

Kegiatan belajar mengajar di SDN 39 Sungai Kakap, Kalbar

Sistem Zonasi PPDB Diwarnai Kegaduhan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah wilayah diwarnai permasalahan dan kegaduhan. Sebagian besar permasalahan dipicu sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat.

P

eraturan yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy itu mengatur, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan

foto : Kresno/iw

oleh

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

22 |


pemerintah daerah wajib menerima c a l o n peserta d i d i k y a n g

berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Dampaknya, petugas pendaftaran juga memerlukan waktu lebih dalam proses penerimaan berkas pendaftaran, karena setiap pendaftar harus dicek langsung alamatnya dengan cara digital. Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai, sistem zonasi yang bertujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan, adalah gagasan yang baik. Karena tidak ada lagi istilah sekolah favorit ataupun non favorit, sehingga perburuan sekolah favorit yang selama ini terjadi, dapat dihentikan. Pendaftaran peserta didik terkendali dengan adanya sistem zonasi. “Sekolah hanya menerima siswa berdasarkan zonasi yang sudah ada. Orangtua pun lebih efisien dalam biaya transportasi karena jarak rumah dengan sekolah berdasarkan zonasi yang menempuh jarak relatif dekat,” kata Dadang saat ditemui Reporter Sofyan dan Fotografer Kresno di ruang kerjanya, baru-baru ini. Dadang menambahkan, bagi anak didik yang tidak diterima di sekolah negeri, bisa memilih sekolah swasta. Hikmahnya, sekolah swasta tidak akan mati karena mendapat limpahan dari calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri. Dadang mengakui, kebijakan ini dirasa menyulitkan dan aneh, karena masih baru. Orangtua harus turun tangan dalam pendaftaran

karena si anak tentunya masih bingung dengan sistem yang baru dilaksanakan pada tahun 2017 ini. “Hal ini sebetulnya tidak akan terjadi kalau sosialisasi dilakukan dengan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan. Masyarakat tidak mendapat informasi yang utuh, sehingga mereka bingung, dan akhirnya ada protes di sana sini,” analisa politisi F-Hanura itu. Padahal menurut Dadang, pemerintah daerah-lah yang sebenarnya diberi kewenangan untuk mengatur zonasi secara teknis. Namun dapat dipahami bahwa sosialisasi kebijakan baru itu tidak mudah. Tetapi secara substantif, menurut Dadang, gagasan yang dilakukan oleh Kemendikbud ditujukan ke arah yang lebih baik. Terkait hal teknis, Dadang melihat PPDB dengan sistem online atau daring tentu merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Menurutnya, perlu adanya sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Sulitnya mengakses internet dan belum terbiasanya masyarakat dengan teknologi informasi, tentunya menjadi masalah tersendiri. Padahal sistem daring ditujukan agar PPDB berlangsung secara

transparan dan obyektif, tapi tentunya ini membutuhkan proses. “Jadi secara konsep PPDB dengan sistem daring harus kita lanjutkan. Tetapi sosialisasi dan kehandalan sistem daring yang dibangun, ini menjadi pekerjaaan rumah tersendiri. Kami menemukan keluhan dari masyarakat sulitnya masuk ke situs PPDB, atau karena kesalahan teknis di sistemnya. Termasuk ada nama yang tiba-tiba menghilang atau data menjadi salah. Ini yang dimaksud dengan kehandalan sistem yang tentunya harus kita perbaiki,” papar politisi asal dapil Jawa Barat itu. Minim Sosialisasi Minimnya sosialisasi dalam pelaksanaan PPDB daring juga menjadi sorotan anggota Komisi X DPR Sri Meliyana. Menurutnya, terkadang pemerintah menelurkan kebijakan tanpa didahului persiapan yang matang. Sehingga, ketika diterapkan, justru malah menimbulkan kegaduhan dan protes dari masyarakat. “Kebijakan dikeluarkan mendahului kesiapan. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ini baru sekali dikeluarkan, namun dilaksanakan dengan dua permasalahan, yakni zonasi dan daring. Ironisnya harus dilaksanakan di semua sekolah negeri. Tapi ketika

diberlakukan untuk seluruh Indonesia, muncullah berbagai masalah,” ketus Meli, panggilan akrab Sri Meliyana. Pertama, jelas Meli, sosialisasi mengenai kebijakan ini masih sangat kurang. Sehingga orangtua yang mendaftarkan anaknya untuk sekolah pun masih dibingungkan. Sistem zonasi yang diterapkan karena untuk menghindari sekolah favorit baru dapat dihindari ketika semua standar pendidikan di seluruh Indonesia sama. “Jadi apakah dalam beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyamakan standar maupun kualitas sekolah, sehingga tidak ada lagi sebutan sekolah favorit? Tujuan zonasi utamanya untuk membuang istilah sekolah favorit. Membuangnya dengan cara meningkatkan peringkat sekolah menjadi sama. Jika zonasi diberlakukan saat ini, belum kena benang merahnya dengan tujuan utamanya,” tegas Meli. Kedua, kata politisi F-Gerindra itu lebih lanjut, terkait penerapan menggunakan sistem daring, menurutnya harus dilihat kesiapan daerah. Menurutnya, untuk diterapkan di kota-kota besar, mungkin bisa dikatakan tidak menemui masalah, karena memiliki kesiapan dalam hal server, koneksi internet, maupun listrik. Namun di daerah, banyak yang tidak memiliki akses internet dan listrik. Belum lagi, di daerah-daerah, penyelenggara dan pendaftar belum sama-sama mengerti mengenai sistem ini. “Saya yakin sistem ini belum siap. Kalau belum siap, ya jadi gaduh di masyarakat. Kalau sudah gaduh, maka akan terjadi penolakan. Namun ketika peluncuran tak ada permasalahan, maka tak akan ada penolakan. Ketika tidak siap, semua menjadi korban,” kritisi politisi asal dapil Sumatera Selatan itu. n(sf)


| 23

ANGGARAN

APBN-P 2017 Difokuskan Capai Target Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya keras agar target pembangunan dapat dicapai melalui perubahan UU No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 dengan mempertimbangkan situasi perekonomian saat ini, masukan masyarakat serta pertimbangan DPD melalui Keputusan DPD RI No 58/DPD RI/V/2016-2017.

B

eberapa proses telah ditempuh selama pembahasan APBN-P 2017 ini yakni pada tanggal 6 Juli 2017, Badan Anggaran (Banggar) melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan pokok-pokok RUU APBN-P 2017. Agar pembahasan efektif dan efisien maka dibentuk empat panja yakni (1) Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, (2) Panja Belanja Pemerintah Pusat, (3) Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan (4) Panja Draft RUU. Selanjutnya pada 13 Juli 2017

dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia guna membahas dan menetapkan postur sementara APBN-P 2017 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan. Sementara itu pada 21 hingga 26 Juli 2017, seluruh Komisi di DPR melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk menyempurnakan alokasi angggaran kementerian dan lembaga berdasarkan hasil pembahasan di Banggar untuk ditetapkan kemudian. Lalu pada 26 Juli dilakukan juga rapat internal

Pertumbuhan ekonomi (% yoy) APBN 2017

5,1

APBN-P 2017

5,2

Kesepakatan

5,2

Harga Minyak Mentah Indonesia (dollar Amerika serikat/barel) APBN 2017

4,5

Inﬂasi (% yoy) APBN 2017

4,0

APBN-P 2017

4,3

13.300

APBN-P 2017

13.400

Kesepakatan

4,3

Kesepakatan

13.400

APBN 2017

815,0

5,3

APBN-P 2017

5,2

APBN 2017

1,150,0

Kesepakatan

5,2

Asumsi Makro RAPBN-P 2017 24 |


5,0

Kesepakatan

4,8

APBN-P 2017

815,0

Kesepakatan

815,0

Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)

Tingkat Bunga SPN 3 bulan (dollar Amerika Serikat/barel) APBN 2017

APBN-P 2017

Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari)

Nilai tukar (Rp/1 dollar Amerika Serikat) APBN 2017

untuk mensinkronisasikan hasil pembahasan panja yang kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia dalam rangka penyampaian laporan dan pengesahan hasil panja RUU APBN-P 2017, pendapat mini fraksi, pendapat pemerintah serta pengambilan keputusan. Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin mengatakan bahwa pengajuan APBN-P ini adalah bagian yang tak terpisahkan sebagai instrumen dalam pencapaian target pembangunan, sehingga dalam pembahasannya selalu dilakukan secara intensif. “APBN-P 2017 dilakukan dalam rangka menjaga pelaksanaan APBN 2017 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan, melalui kombinasi kebijakan fiskal seperti pelebaran defisit anggaran, efisiensi belanja negara serta melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara yang realistis,” ujar Azis. Berikut adalah hasil pembahasan Banggar DPR dengan Pemerintah terkait pembahasan RUU APBN-P 2017:

APBN-P 2017

1,150,0

Kesepakatan

1,150,0

foto : Naefurodji/iw

Ketua Banggar Azis Syamsuddin menyerahkan penyampaian Laporan RUU Perubahan atas UU No 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 (APBN-P 2017) kepada Menkeu RI.

Pendapatan Negara (PNBP) sebesar Rp 260.242,1 pendapatan SDA Migas sebesar Rp Berdasarkan besaran asumsi miliar. Penerimaan perpajakan 95.643,1 miliar, pendapatan laba dasar yang telah BUMN sebesar disepakati, Rp 41.000,0 Belanja Negara Jumlah pendapatan miliar, PNBP 1. Belanja K/L Rp 798.585,3 miliar 2. Belanja non K/ Rp 568.371,3 miliar negara dan hibah lainya sebesar Rp Rp 219.196,3 miliar a. Program pengelolaan utang negara dalam APBN-P 85.057,6 miliar b. Program pengelolaan hibah negara Rp 5.532,2 miliar 2017 sebesar dan BLU sebesar c. Program pengelolaan subsidi Rp 168.876,8 miliar Rp 1.736.060,1 Rp 38.541,4 d. Program pengelolaan belanja lainnya Rp 66.659,4 miliar miliar yang terdiri miliar. e. Program pengelolaan transaksi khusus Rp 108.106,7 miliar dari penerimaan Belanja Negara dalam negeri Total belanja sebesar Rp 1.732.952,0 miliar dan terdiri dari pendapatan pajak dalam negara dalam APBN-P 2017 sebesar penerimaan hibah sebesar Rp negeri sebesar Rp 1.436.730,9 miliar Rp 2.133.295,9 miliar yang terdiri 3.108,1 miliar. dan pendapatan pajak perdagangan dari belanja pemerintah pusat Pendapatan dalam negeri internasional sebesar Rp 35.979,0 sebesar Rp 1.366.956,6 miliar dan terdiri dari penerimaan perpajakan miliar. Maka tax ratio tahun 2017 transfer dana desa sebesar Rp sebesar Rp 1.472.709,9 miliar dan sebesar 10,8 persen atau 11,5 persen. 776.339,3 miliar. Pendapatan Negara Bukan Pajak Sedangkan PNBP terdiri dari Khusus untuk anggaran Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 25

foto : Azka/iw

ANGGARAN

pendidikan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 426.702,4 miliar yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat sebesarRp 148.546,3 miliar, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 267.656,1 miliar dan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.500,0 miliar Transfer Daerah Perubahan transfer ke daerah dan dana desa pada 2017 didasarkan pada perubahan dalam asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dan perubahan pendapatan negara. Perubahan transfer ke daerah dan dana desa antara lain mencakup perubahan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) akibat adanya perubahan penerimaan negara, perubahan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan perubahan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat serta perubahan dana otonomi 26 |


khusus Provinsi Aceh. Sementara itu, untuk dana insentif daerah (DID), dana tambahan infrastruktur otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dana keistimewaan Yogyakarta dan dana desa tidak mengalami perubahan. Anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN-P 2017 disepakati menjadi Rp 766.339,3 miliar yang terdiri dari dana transfer ke daerah sebesar Rp 706.339,3 miliar dan dana desa sebesar Rp 60.000,0 miliar. Dana transfer daerah dalam APBN-P 2017 terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp 678.596,0 miliar, dana insentif daerah sebesar Rp 7.500,0 miliar dan dana otonomi khusus sebesar Rp 19.443,3 miliar dan dana keistimewaan DIY sebesar Rp 800,0 miliar. Catatan Seluruh Fraksi Selama pembahasan APBN-P 2017, seluruh fraksi pun tidak

luput memberikan catatan khusus sebagaimana dimaksudkan agar APBN-P 2017 dapat memberikan manfaat pembangunan untuk rakyat. Seluruh catatan ini bersifat dialektis sehingga perbedaan pendapat yang muncul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Fraksi PDIP berpendapat bahwa target pajak pada APBN-P 2017 disesuaikan turun dengan pertimbangan diantaranya realisasi pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak mencapai target dan penyesuaian basis pajak pada tax amnesty. PDIP mengingatkan jangan sampai di akhir tahun terjadi shortfall pajak yang akhirnya berimbas pada pemotongan belanja dan potensi pelebaran defisit. Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah agar mengelola defisit anggaran dengan prinsip kehatihatian dan menjaga agar defisit tidak melampaui batas 3%. Hal ini mengingat asumsi dalam outlook hanya memperhitungkan belanja alamiah yang besarnya 96-98% dalam beberapa tahun ini. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa baru pertama kali dalam sejarah pemerintah mengajukan rencana belanja negara namun pemerintah sendiri tidak yakin dengan yang diajukan. Hal ini terlihat jelas pada rencana belanja negara dalam RAPBN 2017 yang diajukan sebesar Rp 2.111,4 triliun namun pemerintah tidak yakin sehingga mengajukan outlook Rp 2.077,0 triliun. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menjaga dan mewaspadai tantangan internal maupun eksternal yang masih membayangi perekonomian Indonesia antara lain disebabkan

foto : Andri/iw

masih lambat dan lemahnya perekonomian dunia. Serta berharap perekonomian Indonesia di akhir 2017 lebih baik dari tahun 2016. Fraksi PAN memberi catatan antara lain meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH). Namun demikian, data dan informasi kemiskinan terpadu perlu disusun secara transparan dan diperbaharui secara rutin, khususnya pemerintah daerah. Fraksi PKB secara khusus memandang rencana penerapan pagu DAU Nasional yang bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN Neto dapat meningkatkan kualitas belanja negara. namun, hal itu perlu disikapi bahwa jangan sampai pemerintah daerah hanya bergantung pada dana perimbangan, sehingga kemandirian dan kapasitas pembangunan menjadi terbatas. Fraksi PKS mendesak pemerintah terkait kejelasan program penghematan belanja, dimana jangan sampai belanja yang hanya dikurangi justru belanja yang dapat mendorong daya beli masyarakat. F-PKS pun menyatakan menerima dengan catatan (minderheid nota) hasil pembahasan RUU APBN-P 2017. Fraksi PPP mengapresiasi pemerintah yang telah mengalokasikan tunggakan tunjangan profesi guru (TPG) Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di sekolah sebesar Rp 3,3 triliun yang dibayarkan melalui APBN-P 2017. Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan agar pelaksanaan pembiayaan yang meningkat harus diimbangi dengan pemanfaatan pinjaman yang lebih berkualitas dengan

Badan Anggaran DPR RI menyetujui APBN-P 2017 untuk kemudian dibawa ke tingkat Rapat Paripurna.

lebih mengutamakan pembiayaan belanja modal dan aset negara tidak digunakan untuk belanja konsumtif. Fraksi Partai Hanura berpendapat meningkatnya defisit sebagai dampak dari terjadinya penggunaan belanja yang kurang diperhitungkan dalam perencanaan anggaran. Seharusnya pemerintah dalam mengelola anggaran lebih memperhatikan kondisi keuangan negara dalam memperhitungkan penerimaan dan ketersediaan anggaran. Defisit Anggaran Berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp 1.736.060,1 miliar dan belanja negara sebesar Rp 2.133.295,9 miliar maka defisit APBN-P 2017 sebesar Rp 397.235,8 miliar atau 2,92% terhadap PDB. Sedangkan defisit dalam APBN 2017 sebesar 2,41% dari PDB atau sebesar Rp 330.167,8 miliar. “Defisit dalam APBN-P 2017 sebagai konsekuensi tetap dilakukannya kebijakan fiskal yang ekspansif, agar mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, serta diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan melalui pengendalian defisit dalam batas aman, pengendalian rasio utang terhadap PDB dan pengendalian keseimbangan premier,” jelas Azis. Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk membiayai defisit APBN-P 2017 sebesar Rp 397.235,8 miliar akan bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp 461.343,6 miliar, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 59.733,8 miliar, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp 3.668,7 miliar, kewajiban penjaminan negatif Rp 1.005,4 miliar dan pembiayaan lain sebesar Rp 300 miliar. Selama pembahasan APBN-P ini, Azis mengucapkan terimakasih kepada wakil pemerintah yang telah menjadi mitra yang baik selama pembahasan APBN-P 2017 ini sehingga dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan. n (hs) Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 27

[ LEGISLASI ]

Konspirasi Asing Di balik Kampanye Anti Tembakau Tembakau merupakan komoditas pertanian yang cocok tumbuh di daerah tropis, memiliki nilai ekonomis tinggi dan sudah turun-temurun dibudidayakan di Indonesia. Namun, potensi ekonomi ini lambat laun tergerus akibat agenda terselubung dibalik wacana kampanye anti tembakau.

W

foto : Iwan/iw

akil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengungkapkan, ada narasi kapitalis global yang ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu objek ekonomis bagi mereka. Akhirnya perdebatan tentang rokok dan tembakau bukan hanya soal sehat dan tidak sehat. Tetapi sudah memasuki ranah persaingan bisnis. “Ada kepentingan dibalik itu, dimana industri tembakau dihadapkan dengan industri farmasi. Ini agenda terselubung oleh asing dengan menggunakan dalil kesehatan,” ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Pertembakauan.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo

28 |


Sehingga, sambung Firman, masyarakat harus mewaspadai dengan bersikap kritis terhadap isu dan kampanye anti tembakau tersebut. Ia mengatakan, perang global melawan tembakau bermula dari persaingan bisnis nikotin antara industri tembakau dan industri farmasi di Amerika Serikat. Nikotin menjadi bisnis baru yang menggiurkan. Firman kemudian menyebutkan dalam buku Wanda Hamilton “Nicotine War”, diungkapkan ada kepentingan besar dalam kampanye anti rokok, yaitu bisnis perdagangan obat-obatan Nicotine Replacement Theraphy (NRT) atau obat-obatan penghenti kebiasaan merokok.

Keterlibatan industri farmasi dalam isu pengendalian tembakau dinilai cukup besar, yakni menemukan dan memasarkan produk pengganti nikotin yang berfungsi sebagai terapi untuk membantu perokok menghentikan kebiasaannya. Melalui obat-obatan anti rokok yang diklaim dapat menghilangkan ketergantungan konsumsi rokok ternyata juga mengandung bahan dasar nikotin. Seperti permen karet Nicorette, Koyo Nicoderm, dan Nicotrol, obat hisap dan semprot Zyban. Dengan penggelontoran dana besar terhadap kampanye anti tembakau, industri-industri farmasi

Masyarakat harus mewaspadai dengan bersikap kritis terhadap isu dan kampanye anti tembakau tersebut. Ia mengatakan, perang global melawan tembakau bermula dari persaingan bisnis nikotin antara industri tembakau dan industri farmasi di Amerika Serikat. Nikotin menjadi bisnis baru yang menggiurkan.

Sejelek apapun suatu industri, adalah tidak bijaksana jika harus menghentikan industrinya. Sama halnya dengan, karena banyak orang sakit diabetes, maka pabrik gula ditutup. Karena angka kecelakaan tinggi, maka pabrik motor ditutup.

https://tobaccotimeline.files.wordpress.com

mendorong sekian banyak riset kesehatan tentang bahaya tembakau, program hibah anti tembakau, hingga dukungan untuk berbagai konferensi kesehatan dunia anti tembakau. Tujuannya, untuk merebut pasar nikotin yang dipegang industri tembakau. Ia kemudian melanjutkan, dalam dunia medis sendiri, nikotin sebenarnya memiliki asas manfaat karena memiliki kandungan protein tinggi. Namun, nikotin tidak bisa dipatenkan, kecuali produk mengandung nikotin. Sehingga, inilah yang menjadi letak pertarungan bisnis antara industri tembakau dan industri farmasi. World Health Organization (WHO) bahkan membuat ratifikasi internasional untuk membatasi produksi tembakau, konsumsi dan peredaran tembakau atau Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Indonesia merupakan satusatunya negara di Asia – Pasifik yang belum menandatangi Konvensi Kerangka Kerja Mengenai Kontrol Tembakau atau FCTC. Kemudian, untuk menggencarkan

gerakan anti merokok, WHO melibatkan para ahli farmasi, dokter, penggiat anti tembakau dalam melakukan kampanye. Namun disaat bersamaan, WHO justru mendukung perdagangan obat-obat NRT yang dipasarkan oleh korporasi farmasi multinasional. Penjualan NRT mendapat pengakuan dan dukungan sebagai obat-obat yang dianjurkan WHO (WHO Model List of Essential Medicines). Sebab itu, Politisi dari F-Golkar ini sangat menyayangkan, urgensi RUU pertembakauan yang cukup besar, yaitu untuk mengatur penerimaan negara melalui cukai, menentukan nasib berjuta para petani tembakau beserta keluarganya dan serapan tenaga kerja justru dibenturkan dengan UU Kesehatan. “Tembakau selalu diserang, padahal tembakau ini ada aspek sosial-ekonominya. Kalau dikatakan, tembakau mempunyai dampak negatife. Saya rasa hampir semua tanaman memiliki dampak negatifnya, kenapa mereka tidak berbondongbondong saja membuat gerakan

untuk masalah ganja,” kritisinya. Menurutnya, sejelek apapun suatu industri, adalah tidak bijaksana jika harus menghentikan industrinya. Sama halnya dengan, karena banyak orang sakit diabetes, maka pabrik gula ditutup. Karena angka kecelakaan tinggi, maka pabrik motor ditutup. “Logikanya enggak masuk, ini yang ingin saya yakinkan kepada publik bahwa RUU Pertembakauan tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Karena itu, suatu UU tidak boleh mengatur kepentingan yang tidak menjadi kewenangannya, seperti UU Kesehatan yang mengatur komoditi tembakau,” jelas Firman. Di sisi lain, ia melanjutkan, kalaupun industri rokok dalam negeri jatuh, tak berarti masyarakat akan berhenti merokok. Justru, yang ditakutkan Indonesia nantinya hanya menjadi pasar bagi rokok ilegal impor, bila jumlah perokok tidak sebanding dengan produksi tembakau yang dihasilkan. “Kalau industri rokok dimatikan, justru tidak ada yang bisa menjamin Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 29

foto : Iwan/iw

[ LEGISLASI ]

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo

bahwa masyarakat tidak merokok. Industri dimatikan, permintaan tetap ada, maka yang masuk justru rokok asing,” imbuhnya. Impor Tembakau Meningkat Hal serupa diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga, Ia mengatakan penurunan unit usaha industri rokok tidak disertai dengan penurunan produksi. Akibatnya, impor tembakau terus meningkat tajam. Ditakutkan, peningkatan impor tembakau akan mengancam ekonomi petani tembakau dalam negeri. Airlangga menyebutkan pada tahun 2014, jumlah industri rokok mencapai 700 industri dengan kemampuan produksi sebanyak 346,3 miliar batang. Sedangkan, dengan jumlah 600 industri di tahun 2015, produksi rokok naik menjadi 348,1 miliar batang dan tahun 2016 sebesar 350,03 miliar batang. “Tembakau memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara lewat cukai sebesar 150 triliun per tahun. Artinya, tembakau adalah salah satu komoditi strategis yang 30 |


perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk regulasi,” sambungnya.

“Yang terpenting ada regulasi, sehingga bisa menjawab pro kontra yang ada di masyarakat. Namun, regulasi apa pun itu jangan sampai diskriminatif. Membela kelompok tertentu, dan mematikan kelompok lain. Hak hidup orang banyak harus dijamin dalam regulasi, itulah namanya negara hadir,” Jangan Matikan Industri Hasil Tembakau Pengendalian tembakau dan produk hasil tembakau sudah bukan

lagi dilihat sebagai perhatian terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, gagasan tersebut justru dinilai mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT). Padahal, hasil olahan tembakau telah menjadi sumber penghidupan dan kehidupan rakyat Indonesia. Terbukti, Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor domestik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Karenanya, hal ini perlu diatur dalam sebuah regulasi untuk memberikan sebuah kepastian hukum bagi 6 juta tenaga kerja. Sumbangan sektor yang diberikan meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai serta menjadi komoditas penting bagi petani dari hasil perkebunan berupa tembakau dan cengkeh. “Industri merupakan investasi. Industri merupakan sebuah keniscayaan, sehingga harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah industri itu sendiri. Itu prinsip dasar pembentukan regulasi untuk mengatur tembakau kita,” tegas wakil rakyat terbaik 2017 versi Panggung Indonesia (PI) ini. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kontribusi IHT pada tahun 2016 memberikan pembayaran cukai sebesar Rp 138,69 triliun atau 96,65 persen dari total cukai nasional. Sementara, serapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan distribusi mencapai 4,28 juta orang sedangkan di sektor perkebunan sebanyak 1,7 juta orang. Firman menegaskan, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Sejak era kolonial, tembakau

Deli dikenal sebagai salah satu bahan pembungkus cerutu (wraffer) terbaik dunia dan memiliki pasar tetap di Bremen, Jerman dan kemudian tersebar ke berbagai pasar di Eropa dan Amerika. Dampak tembakau telah dirasakan masyarakat Deli Serdang Sumatera Utara yang mayoritas pendapatan masyarakatnya tergantung pada bisnis tembakau. Sehingga, jika industri tembakau tidak diatur dalam suatu regulasi, maka sama saja dengan membunuh rakyat yang kehidupan bergantung pada bisnis tembakau. Tak hanya itu, pengelolaan tembakau yang baik juga akan berdampak pada tanaman pendukung seperti cengkeh, kelembak, menyan dan produk diversifikasi tembakau lainnya. “Kalau industri tembakau dimatikan, masyarakat yang bekerja di industri tembakau mau dikasih pekerjaan apa. Penerimaan negara yang 150 triliun per tahun mau digantikan darimana? Tidak ada yang bisa jawab, ini kan tidak menyelesaikan masalah,” terang politisi dari F-Golkar ini. Karenanya, sebagai salah satu

pilar penggerak ekonomi, tembakau dan olahan hasil tembakau harus dikelola secara terpadu mulai dari budidaya, tata niaga, pengolahan hasil tembakau hingga pada distribusi hasil olahan Tembakau. Mengingat budidaya Tembakau dan IHT merupakan mata rantai penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja yang cukup besar serta memberikan sumbangan penerimaan negara yang cukup besar. Di samping itu, Kretek atau produk olahan tembakau yang dicampur dengan cengkeh telah dinobatkan menjadi warisan budaya leluhur Indonesia. Pembuatan kretek yang berbeda dengan produk olahan tembakau lain menjadikannya sebagai representasi identitas budaya masyarakat. Oleh karenanya, diakui Firman, dirinya tak akan menolak jika pemerintah pun hanya menyetujui regulasi pertembakauan sebatas peraturan Menteri. Mekanisme peraturan menteri justru dinilai lebih cepat dan bisa langsung diimplementasikan. Beda dengan UU yang harus menunggu Peraturan Presiden lagi.

“Yang terpenting ada regulasi, sehingga bisa menjawab pro kontra yang ada di masyarakat. Namun, regulasi apa pun itu jangan sampai diskriminatif. Membela kelompok tertentu, dan mematikan kelompok lain. Hak hidup orang banyak harus dijamin dalam regulasi, itulah namanya negara hadir,” tandas politisi dapil Jawa Tengah III ini. Pembuatan RUU Pertembakauan pun mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kelompok masyarakat, diantaranya para petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Mereka mengeluhkan adanya impor tembakau yang mengakibatkan pengalihan kebutuhan industri yang dulu menggunakan bahan baku lokal, kini cenderung beralih ke tembakau impor. Mereka mengatakan, impor tembakau mengakibatkan ambruknya pondasi perekonomian di tingkat petani lokal. Karena itu, para petani tembakau mendesak agar RUU Pertembakauan segera disahkan karena akan menjadi payung sakti untuk menjembatani semua pemangku kepentingan dari hulu ke hilir. Terutama, untuk meminimalisir kesempatan asing memonopoli pertembakauan di Indonesia. Sisi lain, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) terdiri dari petani tembakau, serikat pekerja dan pelaku usaha turut mengapresiasi semangat pansus dalam merumuskan RUU Pertembakauan. Dalam RDPU dengan Pansus AMTI menyampaikan, regulasi ini sangat penting dalam menjamin kelangsungan IHT, khususnya industri kretek yang merupakan produk Indonesia asli n(ann)

Sumber : www.infonawacita.com


| 31

[ FOTO BERITA ]

32 |



| 33

PROFIL Viva Yoga Mauladi


Bisa diceritakan bagaimana masa kecil Anda? Saya lahir dan besar di Lamongan, salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai utara Jawa Timur. Masa kecil saya sebenarnya tidak berbeda dengan temanteman saya lainnya, hanya mungkin yang membedakannya didikan kedua orangtua saya. Ayah saya seorang kepala sekolah, dan ibu saya seorang guru. Jadi sudah dapat dipastikan keduanya sangat mengedepankan pendidikan di sekolah. Bahkan waktu SD (sekolah dasar) saya sekolah dua kali.

foto: Jaka/iw

Maksudnya? Iya, setelah sholat shubuh, sekitar pukul setengah enam sampai jam setengah sepuluh saya sekolah di Madrasah Ibditaiyah (MI) Bintang Sembilan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Disana saya belajar mengaji dan ilmu Fiqih. Pukul sepuluh saya sekolah di SD umum yakni SDN Kepatihan II Lamongan yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah saya. Itu semua saya jalani selama enam tahun.

Kamis, 30 Mei 1968 menjadi salah satu hari yang bersejarah bagi pasangan Endro Seoprapto dan Sri Moeljani. Betapa tidak, pada hari itu pasangan asal Lamongan, Jawa Timur ini dikaruniai anak ke-empatnya. Meski telah memiliki tiga orang anak sebelumnya, tapi kelahiran putra yang kemudian diberi nama Viva Yoga Mauladi itu tidak mengurangi kebahagiaan pasangan yang mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik itu. Ya, kini Yoga, begitu si anak biasa disapa, sudah menjadi salah satu pemimpin di negeri ini. Bersama keempat rekannya, ia memimpin Komisi IV DPR RI untuk memperjuangkan nasib petani, nelayan dan rakyat Indonesia pada umumnya. Bagaimana kisah hidup mantan anak band, dokter hewan lulusan Universitas Udayana, sekaligus pemilik gelar Magister perencanaan kebijakan publik dari Fakultas Ekonomi UI ini, dan apa target politiknya ke depan. Berikut bincang-bincangnya bersama Rahayu Setiowati dan Fotografer Jaka Nugraha dari Parlementaria baru-baru ini di Jakarta. 34 |


Apa tidak merasa berat saat itu? Tidak ya, saya sih senang-senang saja, karena sebenarnya ada tujuan lain sih. Kalau saya sekolah di MI artinya setiap hari saya bisa sarapan bubur sumsum yang ada di depan Madrasah. Itu bubur sum-sum paling enak disana. Dan Kalau tidak sekolah disana,berarti pagi hari saya tidak jajan dong, kalau kata anak sekarang modus ya he...he...he... Masih ingat kenakalan-kenakalan masa kecil? Apa ya? Saya sih tidak merasa nakal ketika kecil karena kedua orangtua saya memang sudah menerapkan disiplin sejak dini. Oiya, saya ingat, dulu saya sempat menjinjing sepatu saya saat pulang sekolah, karena saat itu ada beberapa teman saya yang belum

bersepatu, saya lihat kok enak juga ya tidak bersepatu. Tapi begitu sampai rumah ibu saya lihat dan saya langsung dimarahi. Jadi sejak kecil juga sudah dididik disiplin ya dari orangtua? Iya, jadi saya tidak aneh saat sekolah menerapkan disiplin juga kepada saya dan siswa yang lain. Berbeda dengan pendidikan saat ini, orangtua terkadang tidak terima ketika sekolah mengajarkan kedisiplinan pada siswa. Contohnya? Misalnya ketika saya SD dulu setiap hari khususnya saat pelajaran agama selalu ada pemeriksaan kuku, kalau kukunya panjang atau hitam langsung dipukul pakai penggaris kayu atau prenjalin (rotan-red). Dan orangtua tidak protes. Coba kalau sekarang, orangtua pasti protes dan pasti dilaporkan ke kepala sekolah atau bahkan ke polisi. Pernah merasakan hukuman itu juga? Nyaris. Suatu hari menjelang pelajaran agama, saya baru sadar bahwa saya belum memotong kuku jari saya. Karena takut terkena pukulan penggaris, di dalam kelas, sebelum guru agama masuk, saya potong kuku jari saya dengan cara saya gigit-gigit sampai akhirnya kuku saya tidak terlihat panjang lagi (walaupun bentuknya tidak rata). Paling tidak hari itu saya terbebas dari hukuman. Saat kecil apa pernah bercita-cita jadi politikus atau anggota DPR? Dari dulu saya tidak pernah punya cita-cita khusus, saya cuman pingin jadi orang pintar. Karena orangtua saya selalu bilang, kalau jadi orang pintar sekolah dimana saja gratis. Bahkan saya sempat terpilih mewakili sekolah untuk cerdas cermat se-kabupaten Lamongan,

dan Alhamdulillah menang.

band yang mirip The Beatles itu.

Jadi hari-hari Anda sejak kecil diisi dengan belajar-belajar dan belajar ya? Tidak juga, karena ibu dan ayah saya juga pecinta seni. Bahkan ibu pernah menjadi penyanyi dan guru seni di sekolah. Jadi seluruh anak-anaknya dimasukkan dalam sanggar seni. Khusus untuk saya, sejak SD sampai SMP saya masuk bina musika. Jadi selain belajar, saya juga main musik.

Prestasi akademis Yoga yang terus meningkat mendapuknya mendapatkan program PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan), sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri yang diadakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagi siswa berprestasi. Ia memilih fakultas Farmasi untuk pilihan pertama dan Fakultas kedokteran hewan untuk pilihan keduanya.

Wah berarti Anda pecinta seni juga ya? Kelas dua SMP saya sudah bikin group band. Dan kelas tiga SMP saya masuk study club Cengkrong yang isinya anak-anak SMA dan kuliah. Disini saya tidak hanya bermusik, tapi juga belajar dan diskusi tentang berbagai hal. Secara tidak langsung saat inilah pola pikir saya terbentuk, karena bisa dikatakan saya yang termuda ketika itu. Berbicara tentang kegiatan bermusik, apa tidak mengganggu sekolah dan belajar? Tidak sama sekali. Karena meski saya kumpul ngeband sampai malam tapi saya tidak pernah lupa untuk belajar dan membaca buku. Buat saya itu sudah menjadi sebuah keharusan atau kewajiban, orangtua tidak perlu memerintah atau menyuruh lagi. Itu terbukti nilai sekolah saya termasuk yang tertinggi di kelas. Bahkan saat kelas dua SMA saya pernah mendapat beasiswa Supersemar dari negara. Saya mendapat sejumlah uang. Sebagian uang itu saya kasih ke ibu saya, dan sebagian besar saya gunakan buat membeli tiket konser group band asal Inggris yang sedang konser di Surabaya, kalau tidak salah nama group band nya Bootlux. Saya bela-belain naik motor dari Lamongan ke Surabaya untuk nonton konser group

Bagaimana bisa mendapatkan PMDK? Buat saya semua itu Tangan Tuhan Yang Mengatur. Kelas dua SMA saya diminta untuk mengisi formulir PMDK, saya pilih Farmasi dan Kedokteran hewan untuk pilihan keduanya. Tapi itu kan saat kelas dua, dan saya sudah tidak ingat itu, karena tidak ada kelanjutan hingga kelas tiga SMA. Maksudnya? Ya, di awal-awal kelas tiga belum ada

Dari dulu saya tidak pernah punya cita-cita khusus, saya cuman pingin jadi orang pintar. Karena orangtua saya selalu bilang, kalau jadi orang pintar sekolah dimana saja gratis. Bahkan saya sempat terpilih mewakili sekolah untuk cerdas cermat sekabupaten Lamongan, dan Alhamdulillah menang. Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 35

foto: Jaka/iw

PROFIL

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat memimpin kunjungan spesifik

kabar tentang PMDK yang pernah saya ikuti saat di kelas dua. Sementara saat itu sudah mulai persiapan untuk sipenmaru alias sistem penerimaan mahasiswa baru (saat ini UMPTN). Bahkan ayah saya sempat memarahi saya karena terus menerus kumpul dengan teman-teman. Ayah saya sempat mengatakan saya harus kuliah di negeri, karena kalau swasta mahal. Saya sempat mengikuti bimbel mahasiswa Unair di Surabaya. Setiap Minggu jam enam pagi saya berangkat dari Lamongan ke Surabaya, karena masuk jam delapan pagi. Bahkan saya sempat dua bulan kost di Surabaya menjelang Sipenmaru. Saat try out Biokimia saya menangis karena banyak soal yang tidak bisa saya jawab, padahal seminggu lagi saya harus mengikuti tes sipenmaru. Di tengah-tengah kesedihan itu, tibatiba salah seorang teman saya datang ke kost an saya dan mengabarkan bahwa saya diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana lewat jalur PMDK. 36 |


Lalu bagaimana dengan Test Sipenmaru yang akan diikuti? Ya saya tinggalkan, saya langsung pulang ke Lamongan dan mengurus proses administrasi PMDK saya. Bagaimana perasaan kedua orangtua saat itu? Ya pasti bahagia dan bangga dong walaupun tidak pernah ditunjukkan langsung ke saya. Tapi belakangan ini kok seperti De Javu ya, sebelumnya saya merasa memang akan diterima kuliah di Fakultas kedokteran hewan Udayana, dan ternyata menjadi kenyataan. Bisa dikatakan Anda termasuk yang sukses dalam Akademis, sebenarnya bagaimana cara Anda belajar? Setelah belajar di sekolah saya selalu membuat ringkasan yang pentingpenting saja tentang pelajaran itu di secarik kertas kecil, misalnya tentang rumus fisika dan sebagainya. Nah, ketika kumpul atau ngeband bareng temanteman saya buka kertas catatan itu dan saya baca-baca. Malam harinya setelah

pulang ke rumah saya kembali membaca buku pelajaran yang akan dipelajari keesokan harinya. Berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Udayana, Bali yang notabene merupakan sebuah daerah dengan mayoritas beragama Hindu, mengajarkan cara bersikap dalam suasana prularisme, sifat toleransi antar umat beragama. Terlebih lagi ia indekost di sebuah keluarga Bali yang beragama Hindu. Praktis setiap hari Yoga melihat tiga kali dalam setiap harinya sang ibu kost bersembahyang di Pura yang berada tepat di depan kamar kostnya. Disitulah ia mulai meresapi sisi kehidupan keagamaan Masyarakat Hindu. Di tengah arus globalisasi, Yoga melihat Masyarakat Bali yang teguh memegang adat istiadat atau budaya agamanya. Anda termasuk aktif di berbagai organisasi Kampus? Iya, selain masuk dalam senat, saya juga terlibat dalam pers kampus. Di saat itulah saya belajar menulis dalam sebuah media. Hingga kemudian saya mencoba menulis untuk media massa

nasional. Honor tulisan itulah yang saya gunakan sebagai tambahan uang jajan. Meski begitu terkadang tetap saja ada kurangnya. Oleh karena itu saya ngamen di Pantai Kuta, hasilnya lumayan bisa buat beli buku-buku juga. Kalau dulu SMP saya ngamen hanya iseng-iseng, tapi saat kuliah saya ngamen ya benarbenar buat cari uang tambahan kuliah dan biaya hidup di Bali. Bagaimana kemudian Anda ikut HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kakak saya sudah lebih dulu masuk HMI di Mataram, NTB. Beliau mengajak saya untuk masuk dalam organisasi mahasiswa Islam tersebut. Beberapa tahun ikut aktif di HMI, akhirnya saya terpilih menjadi Ketua Umum HMI Cabang Denpasar pada tahun 1992– 1993. Dari sinilah karir politik saya berawal. Jadi bisa dikatakan Kakak Andalah guru berpolitik Anda? Tidak juga, kakak saya hanya menganjurkan untuk masuk organisasi ekstra kampus itu. Namun secara konseptual saya lebih banyak belajar dari Kyai Habib Adnan Sunaryo, seorang Hafidz Al Qur’an. Saya bersyukur bisa mengenal dan dekat dengan beliau, mantan Ketua MUI Bali. Beliau seorang ulama yang kharismatik, tidak hanya milik umat Islam saja tetapi milik masyarakat Bali. Beliau guru yang sangat baik dengan cakrawala berpikirnya yang luas, kontekstual, inklusif, transformatif dan universal. Bisa dikatakan Pak Adnan pemersatu umat di Bali ketika itu. Apakah Kyai Adnan yang akhirnya mempengaruhi pemahaman keagamaan Anda? Secara tidak langsung iya, dan itu saya terapkan ketika saya memimpin HMI Cabang Denpasar. Saya memimpin demonstrasi HMI yang tidak setuju dengan pembangunan sebuah hotel

yang tidak sesuai dengan awik-awik agama Hindu (seperti ketentuan sebuah hotel tidak boleh melebihi pohon kelapa saat itu). Belum lagi sengketa tanah yang belum selesai pembayarannya kepada petani setempat. Saat itu saya dengan HMI sama sekali tidak melihat sisi agama, kami berjuang untuk membela petani (tanpa melihat agama). Bagaimana sampai akhirnya hijrah ke Jakarta? Saat memimpin demontrasi itulah, pengurus besar HMI di Jakarta melihat saya. Hingga kemudian saya diminta untuk menjadi pengurus pusat HMI. Saat itu ayah saya sempat melarang saya, karena saya belum selesai kuliah, belum menjadi Koas. Sementara ibu saya malah mendukung saya untuk ke Jakarta. Dari sana saya mengikuti ibu, restu ibulah yang menjadi modal bagi saya di Jakarta. Lalu Bagaimana sampai Anda masuk parpol? Sebenarnya saya terlebih dahulu kenal pak Achmad Dahlan Ranuwihardjo, Ketua umum HMI. Dari sana saya dekat dengan Pak AM Fatwa, yang kemudian menjadi wakil ketua DPR RI bidang Korinbang (kordinator industri dan pembangunan), saya menjadi staff ahli beliau. Di saat itu nama saya masuk menjadi pengurus DPP PAN sebagai Ketua Departemen perencanaan monitoring dan pengendalian pemenangan pemilu. Serta berbagai jabatan lainnya di Partai. Hingga suatu ketika saya diminta maju untuk menjadi caleg melalui daerah pemilihan Jawa Timur X meliputi Kabupaten Lamongan dan Gresik. Hingga kemudian terpilih menjadi anggota legislatif. Bagaimana pandangan Anda tentang politik? Dulu saya menilai politisi itu adalah seorang intelektual. Karena politisi memperdebatkan dan mendiskusikan

kebijakan negara melalui sebuah pendekatan intelektual dan akademisi yang cukup keras. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya lebih beragam. Namun yang pasti politisi itu tidak boleh instan. Harus melalui proses perjuangan, tidak hanya sekdar saya dapat apa dan sebagainya. Politik merupakan wahana perjuangan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Adakah Target Khusus untuk karir politik Anda? Begini ya, puncak tertinggi karir politik mantan aktivis mahasiswa adalah ketika mereka berada di lembaga legislatif dan menjadi wakil rakyat. Sementara jika kemudian masuk eksekutif atau yudikatif itu adalah bonus. Bagaimana dengan gelar Anda sebagai dokter hewan, akankah dipraktekan suatu hari? Sebenarnya saat ini di Komisi IV ini, ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah kedokteran hewan juga digunakan, mitra kerja kami kan Kementerian pertanian yang didalamnya ada peternakan juga. Tapi lebih dari itu, kelak jika saya pensiun menjadi politisi, saya akan menjadi peternak sambil menulis buku. Bagaimana dengan kedua putra Anda, akankah diarahkan untuk menjadi Politisi? Anak saya Isa Yoga Naratama masih duduk di Kelas 3 SMP dan Musa Yoga Gautama masih kelas 4 SD sempat saya tanyakan apa cita-citanya, dan jawabannya sama ketika saya SD dulu, tidak tahu. Jadi saya pun akan berbuat seperti ayah saya dulu, membebaskan mereka mengikuti apa maunya mereka. Sekarang yang penting adalah harus sekolah dan harus pinter. Saya arahkan anak-anak untuk cinta ilmu.n(Ayu) Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 37

foto : andri/iw

KUNKER

Pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR dengan jajaran Polda Maluku

Melihat Kesiapan Pembentukan Densus Tipikor, Komisi III Kunjungi Polda Maluku Komisi III DPR RI pada reses masa persidangan ke V Tahun Sidang 2016-2017 melakukan Kunjungan Kerja ke tiga Provinsi. Diantaranya Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau. Menindaklanjuti kesimpulan rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengenai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku untuk melihat kesiapan Polda Maluku membentuk Densus Tipikor.

H

al itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa usai pertemuan di Kantor Kapolda Maluku di Ambon, baru-baru ini, sekaligus mendorong Polri untuk segera membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi dengan anggaran dan kewenangan khusus. Terkait hal tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, dorongan tersebut diberikan agar pemerintah maupun Polri menelaah apakah Densus Tipikor memang dibutuhkan atau tidak untuk mengusut kasus tindak pidana korupsi. Namun menurutnya, jika pembentukan 38 |


Densus Tipikor terlaksana, maka Densus Tipikor tidak bisa langsung otomatis dijalankan. Selanjutnya masih harus dikonsultasikan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait juga melakukan roadmap dan tata aturan yang berlaku dari pembentukan Densus Tipikor tersebut. Menurut dia, dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dijelaskan bahwa pembentukan KPK karena institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi. Namun selama kurun waktu 15 tahun KPK

berdiri, KPK juga masih belum optimal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Politikus PDIP itu juga menjelaskan wacana pembentukan Densus Tipikor Polri juga bukan dalam rangka melemahkan KPK atau upaya pembubaran KPK. Namun justru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Kepolisian untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Ia justru berharap jika Densus Tipikor ini bisa sinergi dengan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Karenanya, semangat wacana pembentukan Densus tersebut untuk menelaah apakah saat ini Polri layak dipercaya untuk memberatas Tipikor, tegasnya. Densus Tipikor Diharap Mampu Berantas Korupsi Di Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan yang memimpin Tim Komisi III berharap, keberadaan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang dibentuk oleh Polri mampu memberantas korupsi di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu membantah konsiderans dalam UndangUndang KPK, yang menilai Kepolisian dan Kejaksaan Agung kurang mampu melakukan pemberantasan tipikor. “Kepolisian dan Kejaksaan bukan kurang mampu, melainkan mereka terkendala oleh rendahnya anggaran. Anggaran untuk penanganan korupsi, tidak bisa disamakan dengan perkara lain misalnya pembunuhan, narkoba, dan sebagainya,” tegasnya usai pertemuan dengan jajaran Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau dan BNN Provinsi Riau, di Pekanbaru. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR telah menyetujui anggaran untuk Densus Tipikor. “Oleh karena itu sesuai pengalokasian anggaran dalam hal perekrutan SDM di Densus Tipikor,

foto : Tiara/iw

Tim Kunker Komisi III DPR foto bersama dengan jajaran Polda Riau, Kajati Riau dan BNN Riau

Semoga di bulan Desember ini bisa diresmikan,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mendukung pembentukan Densus Tipikor untuk segera diresmikan. Ia turut mengusulkan didalam penyidikan dan penyelidikan Densus Tipikor berada disatu atap demi kelancaran penanganan kasus. “Saya kira ini sebuah pemikiran yang bagus tetapi tentu lebih bagus lagi jika penyidikan dan penuntutan berada di lingkup yang sama tidak terpisahkan. Ada baiknya untuk kelancaran dari proses penanganan Tipikor ini mungkin dijadikan satu atap. Maksud saya supaya tidak bolak-balik dalam hal pemenuhan berkas-berkas,” ucapnya.

foto : Agung/iw

kami menginginkan terdiri atas anggotaanggota Polri terbaik yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia,” jelas politisi asal F-PDIP itu. Sesuai informasi dari Kapolri dalam hal perekrutan, Kapolri sudah bekerja sama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait gaji. Besaran gaji yang akan diterima pun nantinya sama dengan gaji yang diterima oleh penyidik-penyidik Polri yang ada di KPK. “Tapi persisnya seperti apa kita tunggu saja nanti penjelasan resmi Kapolri dalam rapat dengan Komisi III di masa sidang mendatang. Informasi terakhir yang kami dapat, pada akhir tahun 2017 ini akan diresmikan. Jadi tinggal kita tunggu saja realisasinya.

Foto bersama Tim Kunker Komisi III DPR dengan Jajaran Kejati Sulut

Komisi III Akan Panggil Bupati Bolaang Mongondow Sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara, tim kunjungan kerja Komisi III dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman menyoroti masalah kasus dugaan perusakan asset PT Conch North Sulawesi Cement oleh Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow. Komisi III DPR RI akan memanggil Bupati Bolaang Mongondow untuk mendengarkan duduk persoalan yang sebenarnya terjadi. Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K. Harman mengatakan pemanggilan Yasti Soepredjo tidak untuk mengintervensi hukum tapi untuk membuat masalahnya jelas dimata publik. “Jangan sampai publik punya interprestasi lain, hukum tetap dilanjutkan, dan jangan terpengaruh dengan politik atau apapun kata publik,” ujarnya saat Kunker ke Manado. Namun, menurutnya, apa kata publik jangan lupa juga untuk diperhatikan siapa tahu betul. Hukum itu kan hidup dia, bukan barang mati. Jangan sampai hukum itu lari jauh dengan apa yang hidup dan berkembang di masyarakat. “Komisi III DPR akan panggil Bupati Bolaang Mongondow tidak untuk mengintervensi, kita panggil untuk membuat masalahnya jelas di mata publik,” kata Benny K. Harman usai mendapatkan informasi dari Polda Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Poltisi Demokrat itu menjelaskan, apapun yang penegak hukum lakukan itu adalah kewenangan yang diberikan UU, tetapi kewenangan itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tugas Komisi III DPR untuk mengawasi penggunaan kewenangan yang diberikan oleh hukum itu, sehingga jangan sampai salah pakai, pungkasnya. n(Andri, Agung dan Tiara)


| 39

KUNKER

Beras Jadi Perhatian Khusus Komisi IV Reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017 kali ini, Komisi IV DPR RI menurunkan tiga Tim Kunjungan Kerjanya ke tiga Provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sumatera Barat dan Jawa Timur.

40 |


foto: kresno/iw

T

im Komisi IV banyak menerima berbagai aspirasi, baik dari mitra kerja maupun dari petani, nelayan dan masyarakat daerah yang dikunjungi, terutama masalah beras yang menjadi kebutuhan pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Ketua Tim Kunker ke Sulbar yang juga Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono menyatakan bahwa kondisi surplus beras di daerah harus bisa dinikmati semua petani, baik yang memiliki lahan maupun yang tidak. “Pemerintah harus seimbang memberi perhatian, agar semua petani sejahtera,” katanya. Saat ini, lanjut politisi Golkar ini, Sulbar mengalami surplus beras sebesar 200 ton. “Kondisi surplus itu percuma hanya dinikmati oleh petani yang mempunyai lahan. Petani yang tak punya lahan tetap kurang menikmati kesejahteraan, karena pemerintah hanya memberikan bantuan bagi yang punya lahan,” katanya. Ironis, bila di Sulbar alami surplus beras tapi masih ada kantong kemiskinan. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Bantuan pertanian tidak hanya bagi petani yang memiliki lahan, bagi tak memiliki lahan juga harus bisa menikmati bantuan pemerintah. Kondisi surplus ini baru dialami Sulbar setelah 13 tahun berdiri. Kini, sambung Roem, kemajuan Sulbar sudah jauh lebih baik

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR mengunjungi Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur.

ketimbang 13 tahun lalu. “Sulbar sudah maju. Daerah ini punya potensi luar biasa dibandingkan era saya di Gorontalo. Kemajuan di sini luar biasa. Dan saya berpikir, sebetulnya negara kita ini makmur kalau dikelola dengan baik,” ujarnya. Pemerintah Diminta Perbaiki Manajemen Penataan Beras Sementara itu, Ketua Tim Kunker ke Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menegaskan bahwa pemerintah perlu memperbaiki manajemen penataan beras dalam perberasan nasional. Hal ini dikatakannya saat pertemuan tim dengan Bulog di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur. “Harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan

intervensi terhadap harga beras, perlu dilakukan penataan secara nasional,” ujarnya. Selama ini, lanjutnya, Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok. Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar. “Sejauh ini, HPP gabah atau beras dinilai belum rasional sehingga jangan disalahkan beras Bulog tidak berkualitas dan berasnya kurang baik karena HPP jauh dari harga pasar,” tandas anggota dewan dari Demokrat ini. “Ada kekhawatiran ketika HPP dinaikkan akan berdampak pada

foto : Runi/iw

Wakil Ketua Komisi IV Roem kono di dampingi Anggota DPR dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal berfoto bersama usai melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Komisi IV Dukung Peningkatan Sektor Pangan Sumbar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy

Prabowo yang memimpin tim ke Sumatera Barat mengapresiasi para pekerja di sektor pangan yang telah berdedikasi mengusahakan ketahanan dan mewujudkan kedaulatan pangan. “Hari ini kita lihat kita bertemu dengan kelompok tani langsung. Bagaimana antusiasme di lapangan ini terhadap bantuan-bantuan yang dibangun disepakati di Komisi IV. Tinggal ada beberapa hal yang belum tersambung di saluran air, ini harus diselesaikan segera dalam jangka pendek ini,” papar Edhy

foto : Eko/iw

kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa dirinya sempat mendengar kalau pemerintah sudah mulai membicarakan tentang penataan manajemen perberasan dan sudah dibentuk tim untuk mengkaji, serta membuat tata kelola yang tepat agar harga beras tetap tinggi dan petani bisa menikmati. “Di sisi lain, harga beras di pasaran juga jangan terlalu memberatkan masyarakat, sehingga perlu ditata dengan baik,”harapnya. Setelah melakukan pertemuan dengan Bulog, Tim Komisi IV memantau stok beras yang ada di gudang beras Jember dan melakukan dialog dengan para petani. Dalam tinjauan tersebut terdata serapan gabah dan beras di Bulog Jember hingga bulan Juli 2017 sudah hampir mencapai 100 persen dari target Kementerian Pertanian, bahkan serapan tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia.

saat pertemuan Tim Komisi IV dengan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno di Kantor Gubernur, Padang. Di Kantor Gubernur Sumbar, Tim Komisi IV mendengar pandangan dan pendapat Gubernur Irwan Prayitno, tentang pembangunan sektor pertanian, kehutanan, Kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Irwan meminta dukungan Komisi IV agar bisa turut serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia juga menyampaikan pembangunan dalam sektor pangan dan kehutanan di Sumbar merupakan keniscayaan. Mengingat sebagian besar lingkungan Sumbar didominasi oleh hutan, laut dan lahan pertanian. Dalam kunker ini, Komisi IV melakukan tinjauan langsung ke lokasi perhutanan sosial di Nagari Sungai Buluh Batang Anai, kawasan pertanian optimalisasi alsintan di persawahan Sungai Sapih, lalu dilanjutkan ke pelabuhan ikan di Bungus, selain itu juga meninjau langsung gudang Bulog dan Pupuk di Sumbar. n (rni,eko,eno)

Edhy Prabowo Memimpin Tim Kunjungan Kerja ke gudang Bulog Sumbar


| 41

foto : Chasbi/iw

KUNKER

Tim Kunker Komisi V DPR RI yang dipimpin Lasarus ketika meninjau Pelabuhan Benoa di Bali

Pengembangan Pelabuhan dan Transportasi Daerah Jadi Perhatian Komisi V Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017, guna menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di daerah, Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur mengutus dua Tim Kunjungan Kerjanya ke dua provinsi yaitu Bali dan Maluku.

T

im Kunker Komisi V ke Bali, dipimpin Wakil Ketua Komisi V Lasarus (F-PDIP) meninjau infrastruktur transportasi Bali guna membenahi daerah yang sering dikunjungi wisatawan asing ini. Bali Perlu Miliki Transportasi Massal Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi (F-PDIP) mengatakan bahwa, Bali perlu perluasan bandara dan seharusnya di Bali juga perlu ada perencanaan kereta api atau alat transportasi massal. Karena jumlah 42 |


penumpang sangat banyak sehingga cukup bagus jika dilihat dari nilai ekonomisnya, jadi perlu dibuat transportasi massal. “Untuk mengurangi kemacetan yang luar biasa, akan dibangun runway paralel, tapi semua itu ada pada masalah perizinannya, ada dua investor yang sudah siap tapi perlu diteliti lagi nilai ekonomisnya, jangan sampai hasilnya tidak efisien,” kata Henky. Miris, Pelabuhan Benoa Tidak Masuk RIP Nasional

Bali

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya merasa miris melihat pelabuhan Benoa, Bali yang tidak masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Nasional dan proses izin yang belum rampung, pasalnya belum ada nota kesepahaman antara Pelindo dengan pihak pemda terutama Pemkot Denpasar terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Ini merupakan kunjungan Komisi V DPR yang kedua kalinya, kami menitik beratkan pada Pelabuhan Benoa yang merupakan

Penambahan Terminal Pelabuhan Tulehu Atasi Lonjakan Penumpang Di hari yang sama, Tim Kunker Komisi V DPR ke Maluku dipimpin Wakil Ketua DPR RI Michael Wattimena meninjau Pelabuhan Tulehu, sekaligus membagikan life jacket kepada masyarakat sekitar. Penambahan terminal Pelabuhan Tulehu bertujuan untuk meningkatkan

“Kunker ini salah satu cara kami dalam menampung aspirasi dari daerah dan mencari tahu masalah yang terjadi, sehingga dapat dikomunikasikan penyelesaiannya dengan instansi terkait,”

foto : Doeh/iw

Pelabuhan terbesar di Bali,” kata Lasarus saat memimpin Tim Komisi V melakukan pertemuan dengan Direktur Pelindo III, Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV I Gusti Ngurah Rai, Kementerian Perhubungan dan Basarnas membahas tentang infrastruktur, alat transportasi massal dan Pelabuhan Benoa, di Bali, Senin, (31/7/2017). Sementara itu dijelaskan Direktur Pelindo III Husein Latief, bahwa persoalannya ada di perbedaan gambar antara RIP yang diusulkan KSOP berbeda dengan lampiran gambar di Perda sehingga RIP belum dapat disetujui oleh Menteri tetapi sudah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Tingkat II.

Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI Michael Wattimena meresmikan Pelabuhan Tulehu di Maluku Barat Daya

kualitas pelayanan dan menampung lonjakan penumpang di Pulau Seram, Saparua, Nusa Laut, Haruku dan Banda. Menurut politisi Demokrat ini, dengan adanya penambahan terminal di pelabuhan Tulehu, lonjakan penumpang serta kegiatan ekonomi mengangkut hasil bumi dari pulau-pulau sekitar tiap hari melalui Pelabuhan Tulehu, kini bisa teratasi “Posisi Pelabuhan Tulehu sangat strategis dan menjadi konektivitas pulau-pulau sekitarnya dan penambahan Terminal Pelabuhan Tulehu yang baru ini diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat sekitar,” ujarnya. Pelabuhan yang menghubungkan Pulau Seram, Saparua, Nusa Laut, Haruku dan Banda kini tampak rapih dan siap digunakan meskipun masih perlu perbaikan di sektor air bersih. Sehingga ke depan diharapkan Pelabuhan Tulehu bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang akan berlayar atau transit. Dirjen Kelautan Tonny Budiono pun berharap sinergitas yang baik antara Komisi V dengan Kemenhub dapat terus dilanjutkan.

Komisi V DPR Apresiasi Pengembangan Konektivitas Infrastruktur Maluku Selain itu, Wattimena mengapresiasi pengembangan konektivitas serta peningkatan sarana dan prasarana di Maluku khususnya dan pengembangan proyek strategis Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada umumnya. Hal tersebut disampaikan Wattimena saat melakukan kunjungan kerja dalam masa reses bersama 15 anggota Komisi V DPR ke Maluku pada 1-4 Agustus 2017 lalu. Dalam kunjungannya yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, Watimena menyatakan, pembangunan harus dilakukan secara merata hingga ke wilayah timur Indonesia, dengan terarah dan sinergis agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. “Kunker ini salah satu cara kami dalam menampung aspirasi dari daerah dan mencari tahu masalah yang terjadi, sehingga dapat dikomunikasikan penyelesaiannya dengan instansi terkait,” tutur Wattimena. n(chasbi, doeh)


| 43

KUNKER

Komisi VI Soroti Pemerataan Pembangunan dan Kemajuan BUMN di Daerah

Komisi VI DPR RI mendesak berbagai BUMN daerah untuk mendukung program pemprov. Berbagai persoalan

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 kali ini,

yang menghambat

Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke tiga

kemajuan di

provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali dan

karenakan adanya

Provinsi Sumatera Utara.

44 |


yang penting untuk pemerataan pembangunan,” tutup Sumarjaya Ling gih. Tim Kunker Komisi VI di Provinsi Kalimantan Timur dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya meninjau Pasar Pandansari di Balikpapan. “Kami sudah melihat dan meninjau, Pasar Pandansari ini merupakan pasar induk dan pasar retail. Pasar ini sudah terbakar

dengan pemerintah setempat dua kali di tahun 2015. Informasi dari Walikota Balikpapan, pasar ini sangat berkembang pesat dari segi ekonomi, sehing ga penjual melebar ke luar area pasar,” kata Azam. Komisi VI menyarankan agar pasar induk di Pandansari dipindahkan, dan sebagian pasar

foto : Iwan/iw

K

unjungan Tim Kunker Komisi VI di Provinsi Bali mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan yang mengejar pertumbuhan hendaknya dibarengi dengan pemerataan, jangan hanya terpusat di wilayah Bali Selatan dan mengabaikan kabupaten lainnya. “Kebijakan pemerintah daerah lewat moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan hendaknya dijadikan dasar bahwa carryng capacity di Denpasar atau Badung sudah cukup padat,” ungkap ang gota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Ling gih saat pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan Direksi BUMN antara lain Garuda Indonesia, Angkasa Pura I dan Pelindo III di Hotel Inna Kuta, Bali. Sudah saatnya pemerintah memikirkan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah Bali lainnya, seperti Karangasem di Bali Timur dan Bali Utara seperti Buleleng dan Bangli. “Harus ditentukan skala prioritasnya mana yang segera dibangun, apakah daerahdaerah Timur, Utara atau Barat,

yang kurang bersinergi

Anggota Komisi VI DPR Sumarjaya Linggih berdialog dengan Direksi BUMN Provinsi Bali

foto : Eka Hindra/iw

Tim Kunker Komisi VI DPR meninjau pasar Pandansari Balikpapan

Sulawesi Utara beserta jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (9/8/2017). Pada dialog ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengungkapkan sistem imigrasi yang belum sesuai dengan standar “Ada penerbangan datang jam enam pagi tetapi petugas baru datang jam delapan, sehing ga turis internasional harus menung gu dua jam. Dari awal pelayanan ini sudah tidak memenuhi,” ungkap

foto : Rizka/iw

ini direnovasi untuk menjadi lahan perparkiran. Sehing ga orang yang ingin berbelanja di pasar bisa langsung parkir di lantai tiga gedung pasar tersebut. Sementara itu Tim Kunker Komisi VI DPR di Provinsi Sulawesi Utara mendesak berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat untuk mendukung program pemerintah provinsi. Tim Kunker menemui beberapa persoalan yang menghambat kemajuan Sulawesi Utara dikarenakan ada BUMN yang ada kurang bersinergi dengan pemerintah setempat, antara lain Angkasa Pura I dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) “DPR mendukung program pariwisata Sulut untuk mendatangkan 10.000 turis. Karena itu kami akan minta BUMN Angkasa Pura I untuk merealisasikan kebutuhankebutuhan berkaitan dengan rencana tersebut,” ujar Ketua Tim Komisi VI ke Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso (F-PG) saat pertemuan dengan Gubernur

Olly. Selain itu, Tim Komisi VI mengeluhkan masih sering terjadi pemadaman listrik di Sulut. Keluhan ini langsung disampaikan ang gota Komisi VI Vanda Sarundajang (F-PDI Perjuangan) di pertemuan dengan BUMN Sulawesi Utara yang dihadiri antara lain PLN, Pertamina dan Bulog. “Mohon perhatian PLN jangan selalu menyalahkan faktor luar seperti pohon tumbang, angin ribut dan sebagainya dalam masalah ini. Kalau perlu semua duduk bersama untuk menemukan permasalahan dan apa-apa yang sebenarnya dibutuhkan,” ujar Vanda yang merupakan ang gota dewan Dapil Sulut. Sebelumnya pemerintah pusat telah membantu mengirimkan kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Zeynep Sultan berkapasitas 120 Mega Watt (MW) milik Turki untuk mendukung listrik di Sulut dan Gorontalo. Tetapi di kemudian hari ternyata pemadaman listrik masih saja terjadi. n (hr,iw,ran)

Tim Kunker Komisi VI DPR berdialog dengan Gubernur Sulut


| 45

foto : Mastur/iw

KUNKER

Foto bersama Tim Komisi VIII DPR dengan Rektor dan Civitas Akademi IAIN Palu

Pengembangan PT dan Peningkatan Fasilitas Haji Jadi Konsen Komisi VIII Dalam reses masa persidangan V tahun 2016/2017 Komisi VIII DPR mengirim dua tim ke Provinsi Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan. Di kedua Provinsi tersebut, Komisi VIII antara lain memberi perhatian cukup besar kepada pengembangan peguruan tinggi (PT) dan peningkatan fasilitas haji.

M

enurut Ketua Tim Noor Achmad, Komisi VIII sekarang ini sedang concern untuk pengembangan perguruan tinggi (PT) di Indonesia Timur. IAIN Palu ini bagian terpenting bagi perjuangan Komisi VIII untuk meningkatkan kualitas PT-PT di lingkungan Kementerian Agama. Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Golkar ini melihat 46 |


perkembangan IAIN Palu menyatakan senang dan bangga. Pasalnya, saat ini IAIN Palu dipersiapkan menjadi UIN, mulai dari infrastruktur dan jumlah dosen pun sudah tidak ada lagi yang berkualifikasi S1. “Melihat kondisi itu maka Komisi VIII tidak akan ragu-ragu untuk memback-up apa yang diinginkan IAIN Palu menjadi UIN,” tandas Noor Achmad saat pertemuan dengan

Rektor dan civitas akademika IAIN Palu. Rektor IAIN Palu Zaenal Abidin menjelaskan, saat ini di kawasan Indonesia Timur hanya ada 1 UIN Alaudin, padahal wilayahnya ada 9 Provinsi. Sementara di Jatim satu Provinsi ada 2 UIN, di Sumatera hampir semuanya sudah UIN dari Aceh, Medan, Palembang, Jambi hingga Lampung. Sedangkan di Indonesia Timur baru satu UIN. “Karena baru satu maka IAIN Palu ingin menjadi UIN yang kedua,” jelasnya. Pada kesempatan lain, Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu sebagai embarkasih bandara haji antara. Diharapkan, dengan adanya embarkasih ini, maka biaya yang selama ini disediakan Pemprov berupa biaya domestik bisa disalurkan untuk keperluan lain. “Melihat animo masyarakat, dukungan pemda dan fasilitas asrama dan bandara yang cukup memadai maka Komisi VIII akan perjuangkan segera terwujudnya embarkasi bandara haji antara di Palu, insya Allah anggaran 2018,” ujar Noor Achmad. Sebagaimana yang disampaikan Asisten I Gubernur Sulteng Arif Latjuba, Ia menambahkan, kuota haji Sulteng pada tahun 2017 sebanyak 2000 orang. Sementara itu, minat berhaji warga muslim Sulteng setiap tahunnya terus meningkat. Sampai saat ini daftar tunggu untuk berhaji Sulteng berjumlah 24.744 orang dengan masa tunggu selama 14 tahun. Selain itu, sejak tahun 2015 – 2017 Pemprov Palu memberikan dukungan pembiayaan khususnya domestik haji Palu-Balikpapan PP serta biaya di asrama. Tahun 2015 sebesar Rp 4,2 miliar, tahun 2016 4,5 miliar dan tahun 2017 ini sebesar Rp 6,2 miliar.

foto : Anne/iw

Implementasi Pelaksanaan Haji Komisi VIII DPR RI menilai Pemprov Sumatera Selatan berhasil memberikan bimbingan manasik haji. Diharapakan, bimbingan yang diberikan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, bahkan tingkat nasional. “Manasik haji tidak sekedar membaca doa, tetapi bagaimana implementasi pelaksanaan haji. Karena itu, kami harapkan ilmu dan keberhasilan provinsi Sumsel bisa menjadi contoh di tingkat nasional,” kata Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Palembang, belum lama ini Dia menegaskan, ibadah haji sebagai rukun Islam kelima harus memenuhi persyaratan isthitha’ah baik secara fisik maupun materi. Menurutnya, bimbingan dalam manasik haji seharusnya bukan hanya sekedar bagaimana membaca doa yang baik dan benar, tetapi lebih menekankan implementasi pelaksanaan haji. “Termasuk hal-hal sederhana, seperti masuk kamar hotel. Sebab, kami menemukan banyak jamaah haji yang

belum pernah masuk hotel yang terkadang menimbulkan insiden kecil. Untuk itu diperlukan bimbingan lebih lanjut, supaya selama menjalankan ibadah haji para calon jemaah haji bisa tenang dan nyaman,” sambungnya. Hal senada ditegaskan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, ibadah haji sebagian besar adalah fisik sehingga para Calon Jamaah Haji (CJH) membutuhkan pembekalan tidak hanya materi, tetapi juga secara teknis. Sehingga, pihaknya memberikan pembekalan teknis kepada CJH mulai dari keberangkatan, pelaksanaan ibadah hingga kepulangan. Mengingat, sebagian besar CJH berasal dari daerah dan belum pernah naik pesawat. CJH diajarkan bagaimana memasang sealbelt, masker, pelampung, dan yang terpenting belajar menggunakan toilet di pesawat.“Bayangkan kalau pesawat berangkat jam 6 pagi, ada 400 jemaah berebut 8 toilet, di situlah kadang terjadi huru-hara,” ungkapnya. Selain itu, pemerintah provinsi menyediakan fasilitas manasik, yakni Kabah dan lintasan Sa’i Safa – Marwah sepanjang 450 meter. Keduanya dibangun dengan ukuran yang hampir sama dengan yang ada di Tanah Suci. Bahkan, saat ini, pemerintah setempat sedang membangun sebuah hotel syariah, dilengkapi restoran khas Timur Tengah dengan konsep layaknya seperti hotel yang ada di Mekkah. Transaksi pun akan menggunakan mata uang real. “Tujuannya, supaya masyarakat

kita yang mau ibadah haji nanti sudah tahu, makanan apa yang kira-kira akan cocok, harganya kisaran berapa, dan paling tidak bisa bahasa Arab dikitdikit,” pungkasnya. Di bagian lain Tim Kunker Komisi VIII juga menyoroti kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menjadi bencana tahunan di Provinsi Sumsel. Potensi karhutla akan selalu muncul selama masih ada lahan gambut, khususnya di Sumatera Selatan, Riau dan Jambi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari areal gambut. Sisi lain, selama ini penanganan bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan masih ditangani secara parsial dan lintas sektor. Sehingga muncul gagasan untuk membentuk suatu koordinasi yang strategis dengan membentuk Kementerian Teknis Kebencanaan. “Kami mengusulkan BNPB menjadi kementerian teknis agar punya komando yang jelas, karena resiko bencana di Indonesia semakin banyak dan variatif,” ungkap anggota komisi VIII Achmad Mustaqim saat memimpin rombongan Tim Kunker ke BPBD Sumsel. Ia menjelaskan, pembentukan kementerian tersendiri yang khusus menangani bencana diperlukan sehingga ada garis komando yang langsung ke bawah. Mengingat, BNPB tidak memiliki jalur komando langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di Sumsel sendiri, sambungnya, ada banyak titik hotspot yang berpotensi terjadi kebakaran. Karena itu, perlu adanya antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Saat ini ada 5 kabupaten yang rawan karhutla, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim,” kata Iriansyah.n (mp,ann)


| 47

KUNKER

Rendahnya IPM Pengalihan Pengelolaan BLK dan Perbaikan Faskes Jadi Sorotan DPR Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena prihatin atas rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih menempati urutan ke 32 dari 34 provinsi. Menurutnya, ada masalah dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang harus segera dibenahi bersama-sama jajaran pemerintah daerah dan pusat.

P

Fauziah Pujiwatie Hatta usai mengunjungi RSUD Johanes di Kota Kupang melihat kemiskinan dan kurangnya tenaga kesehatan di daerah-daerah, serta tingkat kesadaran ibu-ibu hamil masih rendah menjadi penyebab masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi. “Komisi IX DPR mendorong Kemenkes untuk melakukan upaya promotif dan preventif yang spektakuler dalam menekan angka kematian ibu dan bayi karena ini sudah terjadi dari tahun ke tahun tidak ada perubahan signifikan,” ungkap politisi Golkar ini. Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR Pius Lustrilanang mendukung perbaikan fasilitas kesehatan RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua sebagai rumah sakit rujukan regional di Atambua NTT. Pada tahun 2016 memperoleh alokasi anggaran sebesar 30 miliar yang saat ini digunakan untuk

foto : Oji/iw

olitisi PPP ini menengarai angka drop out di SMP dan SMA yang tinggi menjadi masalah besar walau partisipasi sekolah dasar cukup tinggi. Perlu perhatian khusus Pemda NTT dari segi pendidikan agar masalah ini bisa teratasi. Sementara masalah kesehatan di NTT yang merupakan daerah kepulauan dengan 22 kabupaten/kota dengan sebaran penduduk 5 juta lebih, kondisi demografi ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Mengenai ketenagakerjaan, penerapan pelayanan satu pintu bagi tenaga kerja menjadi prioritas agar para TKI tidak dipersulit masalah kelengkapan dokumen dan bisa bekerja secara resmi. NTT salah satu provinsi yang banyak permasalahan tenaga kerjanya, terutama TKI yang tidak resmi, yang tidak menggunakan dokumen. Termasuk maraknya korban human trafficking, ungkap Ermalena. Anggota Komisi IX DPR RI Andi

Tim Kunker Komisi IX DPR sedang meninjau BLK di Kupang, NTT

48 |


membangun gedung baru tiga lantai dengan pengerjaan fisik baru mencapai 30 persen. “Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan ini penting dan sudah mendesak sebagai salah satu syarat agar akreditasinya bisa meningkat dari tipe C menjadi tipe B,” terang Pius. Capaian peserta JKN di Atambua yang baru mencapai sekitar 50% dari total penduduk, prosesnya bisa dipercepat agar target capaian 100% pada tahun 2018 bisa terpenuhi, imbuhnya. Terkait Balai Latihan Kerja (BLK), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Pius Lustrilanang mempertanyakan lambatnya proses pengalihan pengelolaan BLK di Kupang ke pemerintah pusat. Padahal kebijakan pengalihan pengelolaan BLK Provinsi Kupang sudah dilakukan sejak tahun 2015 namun hingga pertengahan 2017 tak kunjung selesai. Politisi Gerindra ini menilai pengalihan tersebut penting untuk lebih mengefektifkan kerja-kerja di BLK, karena keterbatasan dana yang dimiliki APBD NTT, sehingga jika dikelola oleh pusat maka bisa dialokasikan dari APBN. Seperti kita lihat BLK ini sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja, baik yang bekerja di NTT maupun yang menjadi TKI ke luar negeri, imbuhnya. Komisi IX Akan Kawal Pembangunan RS Vertikal Di Papua Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX ke Wamena, Jayapura Syamsul Bachri

Tim Kunker Komisi IX DPR saat meninjau RSUD Jayawijaya di Wamena

foto : Ria/iw

John Wempi Wetipo mengapresiasi perhatian Komisi IX DPR tentang minimnya fasilitas kesehatan di Wamena. Ia pun berharap tenaga medis yang akan bekerja di RS Vertikal sebanyak 70 persen adalah masyarakat asli Papua, sedangkan 30 persen boleh berasal dari luar. DPR Awasi DAK Kesehatan di Entikong Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengemukakan bahwa Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 22 miliar untuk 20 puskesmas di Kecamatan Entikong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Anggaran itu diberikan untuk peningkatan layanan kesehatan di kawasan pedalaman perbatasan RI-Malaysia. Dede menegaskan, konsep penggunaan DAK fisik afirmasi kesehatan harus jelas. Ketersediaan tenaga medis, alat kesehatan, infrastruktur sentra pelayanan kesehatan masyarakat dan obat-obatan. “Nah di sini distibusi obat masih bermasalah, kita akan bawa permasalahan ini saat rapat dengan Kemenkes nanti,” ungkapnya. Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati juga berharap DAK fisik afirmasi kesehatan digunakan memperbaiki

foto : Hendra/iw

menegaskan akan mengawal proses pembangunan RS Vertikal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk menjamin penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Wamena. Pembangunan infrastruktur dan SDM RS Vertikal ini nantinya akan menggunakan dana APBN yang dikelola langsung oleh Kemenkes sehingga tidak membebani APBD Provinsi Papua. “Pembangunan ini adalah multi years, tidak dibebankan pada satu tahun anggaran 2018. Yang pasti 2018 akan dimulai langkah konkrit,” tegasnya. Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir menegaskan agar mengutamakan tenaga medis asal Papua sebagai lapangan kerja untuk membangun daerahnya sendiri. Ia prihatin mengenai jumlah pasien yang tak sesuai dengan fasilitas yang ada. “RSUD Jayawijaya itu kasurnya ada 200 sekian dan ternyata penuh. Tadi di IGD ada yang sampai 2 hari tidak bisa masuk karena penuh. Fasilitas kesehatan di sini masih sangat kurang,” jelasnya. Sementara Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk berkonsenterasi pada peningkatan pelayanan kesehatan di Wamena. Ia mendorong peningkatan RS type C yang sudah ada dan disiapkan ruang perawatan yang layak. Sulitnya transportasi menjadi faktor lambatnya distribusi alatalat kesehatan masuk ke rumah sakit di Wamena. Sementara itu, Bupati Jayawijaya

fasilitas kesehatan di Entikong yang sudah tidak memadai. “Saya sempat melihat ambulancenya usang, kalau pasien dibawa pakai ambulance seperti itu, pasien akan tambah sakit,” ungkapnya. Ia juga mendesak Kemenkes segera menurunkan anggaran tambahan sebesar Rp 500 juta untuk Puskesmas Entikong yang belum turun sampai sekarang. Terkait BLK di Entikong, Dede Yusuf Macan Effendi mengharapkan, jenis pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Link and match), sehingga daya serapnya bisa mencapai 70 persen. Pelatih juga merupakan kunci bagi para calon pekerja meningkatkan kemampuan, sehingga yang bekerja di sektor informal bisa menjadi pekerja formal. Khusus di Sarawak saja TKI kita ada 300 ribu, tapi mayoritas masih bekerja di sektor informal,” kata Dede. Hal lain, yang menjadi perhatian Komisi IX DPR mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya melindungi para pekerja pada sektor Informal di Entikong. “BPJS Ketenagakerjaan di sini tidak tergarap, karena tidak adanya personil yang menjangkau ke daerah perbatasan. Padahal sesuai himbauan Jokowi pembangunan di perbatasan, harus diprioritaskan, kalau tidak berarti negara tidak hadir untuk melindungi.,” pungkas Dede. n(Oji/Hendra/Ria)


| 49

KUNKER

Potensi Pariwisata Indonesia Luar Biasa Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Kekayaan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke, berpotensi menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sehingga, potensi itu pun diharapkan dapat menambah sektor penerimaan negara. Namun, hal itu harus ditunjang berbagai kesiapan, seperti infrastruktur, konektivititas, amenitas, hingga kesadaran masyarakat setempat.

A

“Sektor pariwisata mempunyai peluang yang luar biasa untuk menyelamatkan Aceh pasca berakhirnya dana otonomi khusus yang akan berakhir 12 tahun mendatang. Dan berdasarkan hasil penelitian, sektor ini juga membuka lapangan kerja dan investasi yang termasuk dalam kategori paling murah,” sambung Riefky. Politisi F-PD itu yakin, dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, maka sektor pariwisata akan menambah mampu meningkatkan pendapatan daerah dan berimbas pada menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh. “Kami yakin, hal yang bersama kita perjuangkan ini akan bermanfaat, baik untuk kita maupun generasi penerus di Aceh,” harap politisi asal dapil Aceh I itu. Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Arzetty Bilbina Setyawan

foto : Sofyan/iw

ceh, sebagai provinsi paling barat Indonesia pun memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Sektor yang saat ini juga menjadi perhatian serius dari pemerintah itu pun sangat menjanjikan dan luar biasa jika dikelola dengan baik. Apalagi, sebagai daerah yang menerapkan Syari’at Islam, Aceh sangat cocok untuk mengembangkan pariwisata religi, pariwisata sejarah, wisata alam, kuliner dan pengembangan ekonomi kreatif lainnya. Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya saat memimpin kunjungan kerja Komisi X DPR ke Aceh, saat reses Masa Persidangan V, akhir Juli lalu. Di waktu yang sama, Komisi X DPR juga mengirimkan tim menuju Papua yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah, dan ke Nusa Tenggara Timur yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra.

Tim Kunker Komisi X DPR berpose di Tugu 0 Kilometer Indonesia, di Sabang

50 |


(F-PKB) menyayangkan, Aceh yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa belum mampu menunjukan eksistensi pariwisata syariahnya. “Padahal jika dilihat dari potensi, fasilitas syariah dan destinasi wisata, Aceh memiliki potensi yang cukup memadai dibandingkan dengan daerah lain,” imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu. Potensi pariwisata di Papua pun diakui sangat melimpah. Salah satunya Pantai Hamadi yang terletak kurang lebih 5 kilometer arah selatan pusat kota Jayapura. Selain sebagai destinasi wisata pantai, Pantai Hamadi juga sebagai destinasi wisata sejarah dimana pantai ini merupakan tempat pendaratan pertama pasukan amfhibi sekutu pada tahun 1944. Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah meminta pemerintah secara serius mengelola kawasan wisata Pantai Hamadi, salah satunya membuat kegiatan rutin di kawasan Pantai Hamadi sehingga menarik wisatawan untuk datang ke Pantai Hamadi. “Buat kegiatan rutin seperti pentas seni dan budaya di kawasan sini, nanti akan kita bantu memperjuangkan anggarannya,” ungkap politisi F-PG itu. Dalam kesempatan itu, Ferdi meminta pembangunan di Papua juga harus memperhatikan aspek kebudayaan asli Papua. Hal tersebut penting mengingat Indonesia memiliki keragaman kebudayaan yang luar biasa. Menurutnya, arti penting pendidikan

foto : Ayu/iw

Foto bersama Tim Kunker Komisi X DPR di rumah adat Sumba

Kesejahteraan Guru Minim Komisi X DPR menerima keluhan minimnya kesejahteraan guru di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Masih banyak guru honorer yang belum mendapat tunjangan sertifikasi guru dan SK Inpasing. Selama ini para guru honorer tersebut hanya mendapat honor sebesar Rp 500 ribu per bulannya. Wakil Ketua Komisi

X Sutan Adil Hendra mengatakan tunjangan sertifikasi dan SK Inpasing akan diberikan sesuai dengan usulan sekolah. “Tunjangan sertifikasi dan SK Inpasing diberikan jika ada usulan dari daerah atau sekolah. Sementara sebagaimana yang diakui oleh para guru setempat, sekolah mereka belum pernah mengusulkan hal tersebut. Inilah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara sekolah dan diknas setempat,” tegas politisi F-Gerindra itu. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar sekolah dan jajaran pemda terkait dapat lebih meningkatkan koordinasi, demi kesejahteraan

foto : Singgih/iw

yang tidak hanya memperhatikan perkembangan otak kiri saja, melainkan juga harus memperhatikan perkembangan otak kanan melalui kebudayaan. “Karena itu menjadi penting dan mutlak untuk melakukan sinkronisasi pertumbuhan otak kanan dan kiri, sehingga dapat mewujudkan terciptanya masyarakat yang memiliki intelektualitas yang tidak meninggalkan jati diri bangsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu. Disisi lain, Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) berharap dengan adanya UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan akan lebih mengembangkan potensi budaya yang ada di masyarakat, khususnya di Papua.

para guru atau pendidik. Pasalnya, mutu pendidikan yang tinggi akan terealisasi kalau anak didik memiliki karakter yang kuat, pengajar atau guru memiliki kompetensi dan terjamin kesejahteraannya, serta adanya sarana prasarana yang mendukung. “Masalah kesejahteraan guru akan teratasi jika ada usulan tentang daftardaftar penerima tunjangan sertifikasi dan SK Inpasing dari sekolah dan Pemda,” saran politisi asal dapil Jambi itu. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menilai perlunya sentuhan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk meningkatkan perekonomian para pengrajin tenun ikat di Sumba Timur. Politisi F-Gerindra itu berharap agar Bekraf turun tangan membantu para pengrajin tenun untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. “Selama ini perempuan-perempuan di Sumba Timur yang sudah memasuki masa akil baliq diwajibkan untuk bisa menenun. Jadi bisa dikatakan ini tradisi atau budaya lokal. Namun sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dari tradisi tersebut sehingga meningkatkan nilai jual dan akhirnya menambah devisa masyarakat setempat,” dorong politisi asal dapil Lampung itu. n(sf,skr,ayu)

Tim Kunker Komisi X DPR mendapat sambutan tari selamat datang


| 51

foto : Azka/iw

KUNKER

Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR foto bersama dengan Ditjen Pajak usai rapat kerja di Kota Kupang, NTT

Mencermati Pertumbuhan dan Pajak Daerah Angka pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah sangat beragam. Ada yang melebihi capaian nasional ada juga yang lebih rendah daripada capaian nasional. Namun, angka pertumbuhan di daerah tidak linier dengan penurunan angka kemiskinan. Inilah yang terungkap dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke tiga provinsi.

D

i Nusa Tenggara Timur (NTT), pertumbuhan ekonominya mencapai 5,18 persen. Tapi, angka kemiskinannya mencapai 22 persen. Angka yang masih tinggi untuk pemberantasan kemiskinan. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengemukakan hal tersebut di Kupang saat memimpin delegasi kunjungan kerja , awal Agustus lalu. “Jangan sampai pertumbuhan

52 |


ekonomi hanya dinikmati oleh para penguasa saja, tetapi rakyat kecil tidak merasakan,” ujar politisi Partai Golkar ini usai pertemuan dengan Kanwil BPK, Kanwil OJK, Kanwil BPS, perbankan NTT, PT. Askrindo, Jamkrindo, BI, dan BNI. Melihat fakta itu, Mekeng menyayangkan capaian pertumbuhan ekonomi NTT yang tidak dibarengi kesejahteraan penduduknya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT, sambung Mekeng,

harus didasarkan pada peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan. Sebab, produk domestik regional bruto (PDRB) NTT sebanyak 30 persen berasal dari dua sektor itu. Ditegaskan pula, jika gini rationya melebar antara si kaya dan si miskin, maka APBN tidak akan tercapai. “Kita juga akan melihat apakah ada kebijakan-kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pusat dan apakah uang-uang APBN benar-

foto : Devi Iriyandi/iw

Kebijakan Pajak Di Provinsi Yogyakarta, delegasi kunjungan kerja Komisi XI menyorot soal sosialisasi Perppu No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sosialisasi ini penting, agar aparatur pajak dan perbankan dapat menjaga kerahasiaan informasi dana nasabah. Perppu tak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain, selain perpajakan. Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar menyampaikan hal ini saat melakukan sosialisasi Perppu tersebut di Yogyakarta. “Karena hal ini langsung berkaitan dengan nasabah, maka sedikit banyak pasti ada dampaknya. Kita tidak tahu secara persis reaksi pasar seperti apa, tetapi secara psikologis terdampak pada masyarakat,” ujar Willgo. Perbankan, kata politisi Partai Gerindra ini, perlu melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dana harus tetap dijaga, agar penerimaan negara dari sektor pajak bisa tercapai.

Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar

Ekonomi pun diharapkan terus bergerak dan perbankan tidak mengalami kesulitan likuiditas. “Bagaimanapun juga, dana pihak ketiga ini cukup besar di perbankan. Oleh sebab itu, sosialisasi Perppu harus terus digalakkan dan tingkat kerahasiaan dari informasi yang didapatkan harus bisa terjaga, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” tegasnya. Sementara itu, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, penetapan target pajak daerah jadi sorotan. Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai, penetapan target pajak daerah tidak transparan. Setiap daerah punya kondisi kekayaan berbeda-beda yang harus dijadikan dasar penetapan perolehan pajak. “Kita ingin lihat di Banjarmasin bagaimana mereka mendapat target untuk raihan pajak. Sampai Semester I 2017 capaiannya baru 31 persen. Kenapa bisa seperti ini. Ternyata target pajak ditetapkan oleh pusat secara sepihak kepada Kanwil Pajak Daerah,” ungkap Heri. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan, ”APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara”. Salah satu pendapatan negara diperoleh dari pajak. Tidak hanya perolehan pajak

foto : Husen/iw

benar sampai ke tangan masyarakat. Jika sampai ke tangan masyarakat, akan bisa memperbaiki taraf kehidupan masyarakat,” ujarnya.

dari pusat, perolehan pajak dari daerah pun dikejar pemerintah untuk mengisi postur APBN. Bila meleset dari target, APBN pun direvisi. Sayangnya, lanjut Heri, sejak dulu sampai sekarang daerah hanya bisa menerima penetapan target tanpa punya hak koreksi. Raihan pajak daerah ini kemudian akan dijadikan dasar untuk penyusunan APBN. Revisi APBN karena melesetnya perolehan pajak, menimbulkan ketidakpastian pendapatan, bahkan dianggap tidak kredible. “Saya pikir ini sebuah kebijakan pusat yang kurang baik. Akan lebih baik bila tiap daerah diberi kepastian berapa target pajak yang memang harus dan dapat mereka peroleh berdasarkan kondisi regional masing-masing,” ujar politisi dari dapil Jabar IV itu. Di Kalimantan Selatan, misalnya, tidak semua perusahaan multinasional pengelola sumberdaya alam bisa langsung diambil pajaknya, karena para pengusahanya memiliki NPWP di Jakarta (pusat). “Kebijakan penetapan target pajak di daerah nampaknya perlu dievaluasi guna kepastian pendapatan. Jadi bukan hanya ditetapkan oleh pusat, tapi dari daerah akan menghasilkan berapa berdasarkan kondisi atau analisa data base termasuk tax ratio yang selama ini ada dan sedang terjadi.” n (azk, dep, mh)


| 53

foto : Doeh/iw

S OROTAN

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad

Pelaku Bullying Harus Diproses Hukum Pemuda memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Pemuda yang tangguh dapat diartikan pemuda yang bisa menggunakan masa mudanya untuk halhal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang buruk.

J

ika melihat keadaan para pemuda Indonesia saat ini rasa-rasanya sulit bagi kita untuk mengidamkan negeri ini menjadi pemimpin peradaban di dunia seperti yang di idamidamkan oleh kita semua. Memang tidak dapat dipungkiri, banyak juga prestasi dan keung gulan yang dapat dibang gakan yang telah diwujudkan oleh pemuda Indonesia bagi keluarga dan bangsa. Namun kita mengkhawatirkan pemuda yang mer upakan generasi pener us 54 |


bangsa marak melakukan perilaku yang negatif seperti tindakan intimidasi (bullying) terhadap teman maupun rekannya. Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menerima ratusan laporan terkait intimidasi alias bullying. Laporan tersebut diterima melalui pengaduan langsung dan telepon

pengaduan. Total laporan yang diterima sampai Juni 2017 sebanyak 976 kasus. Sekitar 400 kasus mengenai kekerasan seksual dan sekitar 117 kasus mengenai bullying, kasus anak dengan hukum sekitar 214 kasus dan anak terlantar sekitar 165 kasus. Sementara itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan sejak tahun 2011 hing ga 2016 telah menemukan sekitar 23 ribu kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Namun, khusus untuk bullying, tercatat ada sekitar 253 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 122 anak yang menjadi korban dan 131 anak yang menjadi pelaku. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Noor Achmad menegaskan, har us ada proses penegakan hukum bagi para pelaku bullying terhadap anak-anak dan remaja. Karena berdasarkan UU no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa anak-anak har us tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka. Karena itu masalah

Harus ada proses penegakan hukum bagi para pelaku bullying terhadap anak-anak dan remaja. Karena berdasarkan UU no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa anakanak harus tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka. Karena itu masalah bullying perlu ditangani dengan

foto : Doeh/iw

tindakan tegas.

bullying perlu ditangani dengan tindakan tegas. “Setiap anak berhak mendapat tempat yang layak. Bisa di keluarga, suatu daerah, lingkungan teman-teman atau sekolah, dan sebagainya. Kalau terjadi kasus bullying, maka ini menjadi satu persoalan yang serius. Itu sama halnya dengan mematikan perkembangan anak tersebut. Sehing ga, kasus bullying har us segera dihentikan,” kata ang gota Fraksi Golongan Kar ya tersebut. Noor Achmad meyakini bahwa bullying memiliki dampak yang sangat negatif. Mulai dari bullying secara verbal, fisik, sampai psikis. Karena bullying sangat bertentangan dengan UU no. 35, maka pelaku bullying bisa ditindak secara pidana. Sehing ga tidak ada anak yang merasa dibully lagi. “Dengan adanya tindakan tegas secara pidana, kasus bullying terhadap anak-anak dan remaja dapat membuat para pelaku jera dan tidak ada lagi kasus bullying dimasa mendatang,”jelasnya. Terkait solusi terhadap kasus

bullying, dia menyarankan pengawasan yang ketat terhadap anak-anak ter utama di sekolah dan asrama mereka. “Har us ada orang yang bertang gung jawab jika terjadi bullying. Persoalannya, untuk sekarang ini belum ada pengawasan ketat semacam itu, masih banyak yang dibiarkan, sehing ga anak begitu mudah membully temannya, mereka jadi bebas,”katanya. Selain itu, Pengawasan, juga tidak hanya untuk bullying, tapi juga untuk kasus narkoba, pornografi, dan sebagainya. “Selalu ingat bahwa orang yang melakukan bullying, berarti dia andil melakukan peng ger usan terhadap generasi,” tegasnya. Noor menghimbau, Kemensos dan KPAI har us bertindak serius bahwa kasus ini har us segera ditangani dengan melakukan koordinasi antar lembaga lebih baik lagi. Untuk mencegah perilaku bullying, lanjutnya, juga perlu disiapkan for um atau wadah bagi anak-anak dalam menyalurkan bakatnya. “Wadah tersebut har us gratis, karena kalau bayar tidak semua anak mampu membayar. Oleh karena itu, pemerintah har us lebih banyak memberi fasilitas untuk mengembangkan diri seperti musik, tari,”jelasnya. Noor menghimbau kepada semua pihak seperti KPAI, masyarakat, maupun orang tua dan gur u agar menghindari perilaku bullying. “Hargailah kehidupan teman dan anakanakmu sehing ga dapat menjadi generasi yang lebih baik lagi,”paparnya. n(as/unr)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad


| 55

foto : Dok BKSAP/iw

LIPUTAN KHUSUS

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaff bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar RI untuk AS

Delegasi DPR RI Hadiri Sidang United Nation High Level Political Forum 2017 di New York Delegasi DPR RI yakni

Ketua Badan Kerja Sama Antar

Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaff, anggota BKSAP Hasnuryadi dan Mercy Barends menghadiri sidang United Nation High Level Political Forum 2017 di New York, Amerika Serikat.

T

urut hadir dalam acara tersebut, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Duta Besar Indonesia untuk Amerika, jajaran PTRI untuk PBB dan juga jajaran dari Bappenas, serta perwakilan dari organisasi masyarakat. United Nation High Level Political Forum 2017 merupakan forum tentang mekanisme pelaporan hasil dari pembangunan berkelanjutan dari masing-masing negara. 56 |


Di dalam mekanisme tersebut, beberapa negara diizinkan untuk menyampaikan hasil dari inisiatif pembangunan berkelanjutan secara sukarela, dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang menyampaikan hal tersebut pada tahun 2017 ini. Di dalam acara UN High Level Political Forum 2017 ini ada sekitar 44 negara termasuk Indonesia yang telah menyampaikan voluntary national review (VNR). Selain pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan, beberapa

hal inti yang disampaikan oleh Indonesia di dalam VNR tersebut adalah terintegrasinya indikatorindikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan terintegrasinya indikatorindikator SDGs ke dalam indikator pembangunan nasional tersebut memiliki arti bahwa implementasi agenda pembangunan global tersebut seiring dengan tujuan pembangunan nasional. Menurut Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, di dalam upaya menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan, keterlibatan para pemangku kepentingan untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan telah ditekankan dan dilembagakan didalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017. “Para pemangku kepentingan tersebut adalah pemerintah, parlemen, filantopri, bisnis, organisasi masyarakat, akademisi dan juga pakar-pakar dalam SDGs. Hal itu ditunjukan didalam hadirnya perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan di dalam pelaporan voluntary national review di dalam High Level Political Forum ini,” ujar Bambang Brodjonegoro di New York, 17 Juli 2017 yang lalu. Tak hanya itu, Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan pembentukan Perpres SDGs yang merupakan dasar hukum kelembagaan SDGs tersebut juga menunjukan komitmen pemerintah didalam melembagakan agenda SDGs ke pembangunan nasional dan menunjukan pentingnya koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan SDGs. “Pelaksanaan pembangunan nasional juga ditunjang dengan beberapa aksi, beberapa diantaranya adalah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan juga pelaksanaan program-program nasional yang menunjang kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat dan

foto : Dok BKSAP/iw

Suasana Sidang United Nation High Level Political Forum 2017 di New York, AS

sekitar 22 negara telah memberikan VNR mereka sedangkan pada tahun 2017 ini sebanyak 44 negara sudah memberikan VNR mereka, termasuk Indonesia. “Sangat disayangkan sekali bahwa fenomena kurangnya keterlibatan parlemen didalam mekanisme VNR terjadi secara global. Padahal parlemen memiliki mandat untuk melakukan pengawasan yang dapat menjadi masukan didalam VNR. “ ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaff. Didalam pertemuan acara side event tersebut, IPU juga meluncurkan buku panduan kepada parlemen untuk menilai kesiapsiagaan

foto : Dok BKSAP/iw

juga Kartu Indonesia Pintar”. lanjut Bambang Brodjonegoro. Dalam forum ini, beberapa anggota parlemen internasional seperti Petra Bayr dari Austria menyayangkan kurangnya keterlibatan parlemen didalam mekanisme Voluntary National Review (VNR) dari SDGs. Keluhan tersebut disampaikan dalam acara “Mobilizing Parliaments for SDGs” yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), New York pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu. Keluhan ini didasarkan pada temuan yang disampaikan IPU (Inter-Parliamentary Union) terhadap kuesioner mengenai keterlibatan parlemen didalam SDGs dan mekanisme VNR. Sebanyak empat negara, termasuk Indonesia, telah memberikan jawaban terhadap kuesioner tersebut dan menyampaikan kurangnya keterlibatan parlemen didalam mekansime VNR. VNR untuk SDGs sendiri adalah mekanisme monitoring pencapaian SDGs dari masing-masing negara yang merupakan anggota PBB yang termaktub didalam paragraf. Pada dasarnya setiap negara memberikan VNR yang merupakan kumpulan dari inisiatif dan perkembangan masingmasing negara didalam implementasi SDGs. Pada tahun 2016 yang lalu,

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf (kedua kiri) dan Anggota BKSAP Mercy Barends (kiri) berfoto bersama jajaran Kedutaan Besar Indonesia di AS

parlemen terhadap SDGs (SDGs Self Asssment Toolkit). Panduan tersebut berisikan indikator-indikator yang menilai kesiapan parlemen dari segi kelembagaan, beberapa poin yang dapat mendorong pelaksanaan SDGs dari parlemen dan juga beberpa cara yang dapat dilakukan parlemen untuk memantau implementasi SDGs. Selain itu, buku panduan tersebut juga mengidentifikasi beberapa cara untuk membawa SDGs dari tingkat global ke tingkat lokal dan juga caracara untuk mengarusutamakan SDGs didalam ranah kerja parlemen. Selain itu, acara ini juga membahas aksi-aksi yang sudah dilakukan parlemen untuk mensukseskan beberapa tujuan, yakni : tujuan 1 (mengakhiri kemiskinan dan segala bentuknya), tujuan 2 (menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan), tujuan 3 (memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua orang pada segala usia), mewujudkan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan (tujuan 5), membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang berkelanjutan, dan mempromosikan inovasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari. n(BKSAP)


| 57

SELEBRITI

Ashanty Siddik Hasnoputro

Politik Itu Tidak Jelas Politik itu tidak Jelas, Kadang jadi kawan, besok jadi lawan atau sebaliknya. Begitulah penilaian artis penyanyi Ashanty tentang politik. Ingin tahu apa maksud dibalik pernyataannya itu, ikuti kisahnya berikut ini.

P

58 |


foto : Ayu/iw

emilik nama lengkap Ashanty Siddik Hasnoputro ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam dunia politik itu semua serba tidak terduga dan tidak ada yang bisa menduga. Terkadang seorang kawan bisa menjadi lawan di hari lainnya, atau sebaliknya lawan bisa menjadi kawan. Dan ia menilai semua itu hal yang biasa dan wajar dalam dunia politik. Oleh karena itu, sang suami (Anang Hermansyah-anggota Komisi X DPR RI, Fraksi PAN) selalu menenangkannya bahwa baik atau buruk penilaian orang lain, itu tergantung dari sikap dan tingkah laku individu itu sendiri. Ia percaya bahwa Allah SWT akan selalu bersama orang-orang yang memiliki niat tulus. “Mas Anang selalu bilang, semuanya kita percayakan dan serahkan kepada Allah SWT aja. Kalau kita jalannya benar dan lurus, insya Allah kita terlindungi dari hal-hal buruk kok,”ungkap Ashanty. Berbicara lebih jauh tentang politik, sejatinya wanita kelahiran Jakarta 4 November 1984 ini memiliki latar belakang pendidikan politik yang dienyamnya di bangku kuliah S-1 nya di Universitas Paramadhina. Namun ia mengaku belum berpikir mempergunakan ilmu yang didapatnya dari bangku kuliah itu untuk dijadikan sebuah profesi alias menjadi politisi. Bahkan ketika salah seorang dosennya yang juga seorang politisi itu (Bima Arya- Bupati Bogor) mengajaknya masuk ke dalam politik praktis, ia menampiknya. Ia merasa belum siap dan belum tertarik untuk ikut terjun ke dalam panggung politik tanah air. Namun, karena tidak ingin mengecewakan niat baik dari dosennya tersebut, Ashanty pun mencoba mengutarakan dan menawarkan hal itu kepada sang suami. Tak disangka, Anang tertarik dengan tawaran itu. Meskipun ketika itu ia tengah disibukan dengan berbagai pekerjaan keartisannya, seperti promo single duetnya dan juri Indonesia Idol. “Sebenarnya awalnya Mas Bima Arya yang nawarin aku untuk menjadi politisi. Tapi ketika itu aku belum tertarik dan merasa belum siap. Akhirnya aku coba tawarkan ke Mas Anang yang sudah jauh lebih matang, baik

dari segi usia dan juga mentalnya. Mas Anang juga tidak langsung mengiyakan, ia masih mempertimbangkannya masak-masak, karena saat itu ada beberapa pekerjaan yang masih harus dikerjakannya, seperti menjadi juri ajang pencarian bakat menyanyi, duet juga sedang jalan. Hingga kemudian Mas Anang ada pada satu kesimpulan ingin lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan negara, karena selama ini bisa dikatakan hanya sebatas tentang seni. Akhirnya mas Anang menerima tawaran itu dan total menjadi wakil rakyat,” kisah Ashanty. Menjadi Isteri Politisi Setelah sang suami terpilih menjadi kader salah satu parpol yang akhirnya membawanya menuju “Senayan” alias menjadi wakil rakyat. Ashanty pun mengaku sudah siap dengan segala konsekwensinya. Salah satunya waktu yang tercurah untuk keluarga pasti akan berkurang. Terlebih lagi, Anang termasuk salah satu anggota DPR yang tidak setengah-setengah alias all out dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal itupun terlihat disetiap kunjungannya ke masyarakat, baik saat reses pribadi, maupun reses bersama komisi ke pelosok-pelosok Nusantara, Anang selalu mengikutinya sampai akhir. Ia pun tak canggung untuk menyalami dan berdialog dengan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk kalangan bawah. Beberapa kali Ashanty ikut menemani sang suami bertemu langsung konstituen di dapilnya, Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang, ia melihat bagaimana Anang berbaur dengan masyarakat, ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat, menampung segala aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. Begitupun ketika ia mengunjungi masyarakat daerah lain di Nusantara. Ia melihat bagaimana

antusias sang suami untuk benar-benar menampung aspirasi masayarakat dan kemudian memperjuangkannya. “Terkadang melihat sang suami yang begitu semangat menjadi wakil rakyat, turun dan berbaur dengan masyarakat, ada keinginan untuk berbuat serupa, sayangnya untuk saat ini belum siap. Selain karena anak-anak masih kecil-kecil, masih butuh banyak perhatian, saya juga merasa masih memikirkan diri sendiri dan keluarga. Kalau masuk dunia politik dan menjadi wakil rakyat saya malah takut tidak bisa berbuat banyak, saya takut khilaf,”aku Ashanty diiringi tawa. Terkait dengan kinerja DPR RI termasuk didalamnya sang suami, Ashanty mengaku bahwa setelah ia melihat dan mengetahui sendiri apa saja yang telah dilakukan DPR, ia menilai bahwa penilaian negatif sebagian orang tentang DPR tidaklah benar. Pasalnya, ia melihat dan mengetahui langsung segala tugas dan tanggung jawab serta perjuangan DPR RI untuk memperbaiki nasib masyarakat sangat besar. “Terus terang dulu saya sempat menganggap negatif anggota DPR, tapi sekarang setelah saya melihat sendiri apa yang dilakukan DPR, malah berbalik. Saya sangat kagum dan mengapresiasi segala tugas dan perjuangan yang dilakukan anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,”jelasnya. Sayangnya, lanjut pelantun lagu Jodohku ini, memang karena ada oknum anggota DPR yang melakukan sebuah kesalahan, membuat buruk citra DPR secara keseluruhan. Untuk hal itu, Ashanty mengaku bahwa, pihaknya tidak bisa membungkam seluruh pendapat atau penilaian masyarakat tentang DPR. Namun, ia akan ikut membantu menjelaskan jika ada yang bertanya seputar tugas

DPR. Meski demikian sebagai bagian dari masyarakat, ia juga berharap agar DPR secara keseluruhan mampu menjelaskan dan menjawab tantangan masyarakat lewat kinerjanya. Karir Dalam karir keartisan, nama Ashanty melejit lewat tembang Jodohku yang dibawakannya secara duet dengan sang mantan pacar (Anang-red). Namun, jauh sebelum itu, tepatnya tahun 2009 wajah cantik bungsu dari lima bersaudara pasangan Farida Siddik dan Soejahjo Hasnoputro itu sempat mengeluarkan album yang dinamai dengan namanya sendiri, Ashanty. Lewat single hits nya bertitle Dulu, wanita berdarah Jawa-Arab-Perancis ini sempat “tour” ke beberapa stasiun TV dan Radio. Ia pun sempat muncul di beberapa acara music, seperti Dahsyat, Inbox, Play List. Dewi fortuna baru menghampirinya ketika ia berduet dengan Anang Hermasyah. Kini, Ashanty mengaku selain sibuk mengurus ke empat buah hatinya, ia pun terkadang masih menyempatkan diri untuk menekuni profesi keartisannya. Ia masih kerap menyanyi baik di acara off air maupun on air di beberapa stasiun televisi. Ia pun kerap menjadi bintang tamu di berbagai program televisi. Tidak hanya itu, wajahnya pun kerap mengisi cover dan halaman majalah terbitan nasional. Berbagai produk pun mendapuknya sebagai bintang iklannya. Bahkan, belakangan bersama sang putri beberapa kali ia ikut mempromosikan (endorse) berbagai produk. “Saya lihat anak-anak lebih tertarik ke dunia seni dibanding politik. Karena sejak kecil sudah melihat ayah bundanya menyanyi. Tapi apapun profesi yang digelutinya kelak, selagi positif kami akan dukung,”pungkasnya. n(Ayu).


| 59

DAPIL

P

endidikan anak-anak belia butuh perhatian serius. Di tangan merekalah masa depan bangsa ini digenggam. Negara harus hadir memberi akses pendidikan yang memadai. Sejak dini, memang kebutuhan pendidikannya harus betul-betul terpantau dengan baik. Apalagi, ketika bangunan sekolah berdiri di lingkungan dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi.

Anggota DPR RI Arteria Dahlan memberi perhatian khusus terhadap anakanak sekolah dasar di Semampir, Kediri, Jawa Timur. Sebuah sekolah berdiri di bekas lokalisasi yang penuh kerawanan sosial. Adalah SDN 4 Semampir yang mendapat perhatian Arteria. SD ini merupakan sekolah inklusi dengan siswa berkebutuhan khusus yang terdampak penyakit masyarakat (pekat). Arteria ingin memastikan anak-anak peserta didik di sana tetap sehat secara mental dan fisik. Kawasan lokalisasi Semampir sendiri sebetulnya sudah ditutup sejak 2016 lalu. Kini Pemda setempat ingin menyulapnya menjadi ruang terbuka hijau, taman bermain, dan wisata kuliner. Namun, dampak sosial terhadap anakanak sekolah di sana harus dicermati,

Merangkul Masyarakat Terdampak Waduk Jatigede

P

embangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, masih meninggalkan duka bagi masyarakat setempat. Pembayaran ganti rugi yang belum selesai, fasilitas publik yang belum memadai, dan perubahan mata pencaharian masyarakat yang tak terantispasi dengan baik, jadi persoalan masyarakat terdampak. Adalah Anggota DPR RI TB Hasanuddin yang coba mendekati masyarakat terdampak itu dengan mendengar keluh kesahnya. Politisi dari dapil Jabar IX (Sumedang, Majalengka, Subang) ini, ingin kembali mengingatkan pemda setempat agar memperhatikan masyarakat terdampak pembangunan waduk ini. Namun, pemda setempat kurang responsif dengan aspirasi masyarakatnya. Ini bukan kunjungan yang pertama bagi purnawirawan jenderal bintang dua

60 |


itu ke Jatigede. Kepeduliannya begitu tinggi melihat penderitaan masyarakat setempat. Menyadari perannya sebagai anggota dewan yang tidak bisa mengeksekusi kebijakan, Kang Hasan, begitu ia akrab disapa, hanya bisa mengingatkan dan mendorong pemda untuk memperhatikan ratusan warga di sana. “Saya sudah berkali-kali menyampaikan persoalan yang masih dihadapi oleh warga. Namun, sebagai anggota DPR, saya tak punya kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan yang

berpihak pada rakyat,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR ini, saat bertatap muka dengan ratusan warga. Butuh waktu dan kesabaran, memang, menyelesaikan masalah ini. Persoalan nyata yang dihadapi masyarakat adalah akses pendidikan, sarana listrik, bansos, dan tanah aset desa, yang semuanya hilang. “Presiden Jokowi menaruh perhatin khusus mengenai pembangun waduk Jatigede ini. Jadi, Pemkab Sumedang juga harus serius,” tutup Kang Hasan. n(mh)

foto : dok pri/iw

foto : dok pri/iw

Awasi Sekolah Inklusi

mengingat banyak wali murid SDN 4 Semampir ini adalah para mantan pekerja seks komersial (PSK). Kecenderungan perilaku seks ala orang dewasa kerap muncul pada diri anak-anak. Politisi dari dapil Jatim VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar) ini, melihat para peserta didik butuh pendampingan psikolog. “Meski lokalisasi sudah ditutup, tapi banyak orangtua yang masih bekerja sebagai PSK dan dilakukan di sekitar anak-anak. Butuh perhatian khusus dan campur tangan negara. Pendampingan psikolog mutlak dihadirkan. Saya mengucapakan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang sangat sabar dan telah mendidik siswa-siswi ini, walau dengan banyak keterbatasan,” ucap Arteria. n(mh)

Bagus Adhi Berupaya Membangun Pertanian Modern di Bali

Pembangunan Daerah Tertinggal Harus Maksimal

S

udah 72 tahun Indonesia merdeka, namun masih saja terjadi kesenjangan pembangunan wilayah, walaupun pembenahan dan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis telah dilakukan sejak Orde Baru. Namun masih banyak daerah yang terisolir. Salah satu Nenan, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota. Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II, John Kenedy Azis memeberikan perhatian pada daerah tertinggal tersebut. Pada kunjungan reses masa sidang ini, John telah meninjau langsung daerah Nenan, didampingi Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safarudin Dt. Bandaro Rajo dengan sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Desa (OPD).

“Sudah saatnya Nenan terlepas dari keterisoliran agar tidak tertinggal dan dapat menikmati sarana listrik terutama penerangan. Saya juga menyoroti segi infrastruktur yang tidak memadai untuk mencapai daerah Nenan ini. Sebagai wakil masyarakat di DPR akan menyampaikan ke kementerian terkait agar permasalahan ini terselesaikan,” ujar John sesaat setelah mengunjungi Nenan. Menurut John, Nenan, Daerah di Limapuluh Kota butuh perhatian pemerintah. Masyarakat Nenan, yang berpenduduk lebih dari 200 KK berharap adanya perhatian pemerintah. Sepanjang sembilan kilometer jalan menuju Nenan

foto : dok pri/iw

papar Adhi di Bali, Rabu (9/8/2017) sore. Pernyataan tersebut dia sampaikan sesaat setelah acara penyerahan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani di Bali. Acara ini juga didampingi oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI Pending Dadih Permana. Lebih lanjut ia menyampaikan, pulau dewata ini merupakan tempat yang memiliki daya tarik pariwisata, hal tersebut bisa menjadi modal untuk mengangkat sektor pertanian tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan saja, tapi juga memiliki nilai entertain. “Bali ini tempat menjual, Anggota Komisi IV DPR Bagus Adhi Mahendra Putra

masih jalan tanah dan bergelombang. Untuk sampai ke sana, masyarakat harus melewati tiga jembatan yang terbuat dari kayu. Sementara, untuk listrik, masyarakat memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro. Masyarakat disana kebanyakan adalah pekerja dan peladang gambir. Ia berharap, pemerintah segera memperbaiki jalan ke Nenan. Agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik, sehingga ekonomi dapat meningkat, demikian pula dengan pendidikan masyarakatnya.n (eko)

foto : dok pri/iw

P

ertanian moderen tidak hanya membahas usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia dan pemuliaan spesies pertanian, akan tetapi sudah lebih dari pada itu. Bahkan Anggota Komisi IV DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra memiliki misi mewujudkan pertanian di Bali yang memiliki daya tarik pariwisata. “Masyarakat Bali memiliki niat hidup sehat yang lebih tinggi, oleh sebab itu di Bali sebagai daerah pariwisata, kita harus bisa menghasilkan satu langkah maju di pertanian ini, bisa membangun satu objek wisata baru di bidang pertanian, tidak hanya menjual sawah terasering, tapi juga menjual hasil pertanian yang lebih maju. Maju dalam arti langkah pengelolaan secara modern,”

kita harus membuat suatu hal yang lebih maju, karena yang datang ke Bali adalah wisatawan, yang datang ke Bali adalah masyarakat-mayarakat yang tingkatnya lebih baik dari yang lain, ada nilai plus,” ujar Amatra, Adhi Mahendra Putra. Amatra demikian beliau biasa disapa, memiliki hasrat tidak hanya di Bali saja yang memiliki wisata pertanian tapi juga Indonesia. Dengan begitu, sektor pertanian akan menarik pemuda-pemuda untuk turut serta berkontribusi di dalamnya.n(eko)


| 61

DAPIL

W

foto : dok pri/iw

akil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra dalam kunker dapil melakukan pertemuan dengan Walikota Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah SD hingga SMP dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Ia ingin memastikan bahwa kualitas pendidikan di Jambi harus terus ditingkatkan selain itu Program Indonesia Pintar (PIP) harus dilakukan dengan tepat sasaran “Sebagai wakil rakyat dari provinsi Jambi yg juga duduk di Pimpinan Komisi X yang membidangi pendidikan punya tanggung jawab moril bagaimana mutu pendidikan kita bisa terus menerus kita tingkatkan, oleh karenaya kualitas

Sufmi Dasco Kunjungi KGN Tangerang

A

nggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad dalam rangka kunjungan kerja reses mengunjungi Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) Kabupaten Tangerang, Rabu, (09/08) di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, Sufmi menyerap aspirasi secara langsung dan melihat berbagai macam produk unggulan dari KGN Kabupaten Tangerang seperti Sepatu Olahraga, Sepatu Kulit Pantofel, Kaos Sablon dan juga Waserba KGN Coop yang menjual semua kebutuhan warga yang ada. Sufmi pun memberikan apresiasi kepada KGN yang sudah berperan aktif dalam menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Sehingga diharapkan keberadaannya mampu mendorong peningkatan ekonomi di Kabupaten 62 |


Tangerang pada khususnya. “Saya sangat memberikan apresiasi untuk KGN Kabupaten Tangerang yang sudah berperan aktif dalam menjalankan visi dan misi KGN sesuai tujuan yang ada serta kualitas dari produk-produk yang ada

sangat bagus,” ujar Sufmi. Selain mengunjungi, politisi Gerindra ini juga menyerap aspirasi yang nantinya akan disampaikan dalam pembahasan rapat dengan pemerintah. “Adapun pun berbagai aspirasi yang telah disampaikan nantinya akan kita follow up langsung, agar nantinya KGN ini bisa berkembang pesat dan berkontribusi dengan baik dan dapat berguna untuk warga sekitar yang membutuhkan,” tegas Sufmi. n(hs)

foto : dok.pri/iw

Sutan Adil : PIP Harus Tepat Sasaran

SDM perlu ditingkatkan,” ujar Sutan, Senin (07/08) di Jambi. Oleh karenanya Politisi Gerindra ini memberi apresiasi terkait kordinasi yang begitu luar biasanya dari Walikota Jambi dalam rangka menyikapi mutu pendidikan. “Kami memberikan apresiasi yang luar biasa dan kehadiran dari seluruh kepala sekolah SD, SMP juga saya berikan apresiasi bahwa mereka sungguh sangat serius didalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik,” tutur Sutan. Sutan menyampaikan bagaimana penerimaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) ini harus tepat guna dan tepat sasaran. “Makanya semua kepala sekolah SD, SMP kita panggil agar mempunyai pandangan yang sama untuk mereka usulkan anak anak yang kurang mampu, karena ini tentu menjadi perhatian utama bagi saya pribadi, agar mereka jangan putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua didalam membiayai pendidikan mereka,” pungkas Sutan. n(hs)

Perjuangkan Kemakmuran Rakyat

W

foto : dok pri/iw

foto : dok pri/iw

A

nggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Linda Megawati, wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Subang, Majalengka dan Sumedang ini memiliki keinginan dan harapan yang besar untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebagaimana cita-cita Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan tema besar “untuk Rakyat, Demokrat peduli dan beri solusi”. Untuk mencapai keinginannya itu, dia sering blusukan di berbagai kesempatan di daerah pemilihannya. Linda Megawati mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di bidang agribisnis secara maksimal di dapilnya. Selain mengembangkan berbagai program pro-rakyat, termasuk KUBE, Linda Megawati juga menyempatkan setiap masa resesnya dengan mengunjungi para konstituennya dan kader-kader Partai Demokrat. “Bertemu kader di DPC-PD Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalangka itu saya perlukan agar bisa terus berkoordinasi memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan partai. Lagipula, sebagai ujung tombak pengembangan partai, merekalah yang paling mengetahui kondisi dan persoalan di wilayah tersebut,” apresiasi Linda pada kader Demokrat di dapilnya. n(as)

akil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Kheron dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu, sangat menginginkan segera terwujudnya negara Indonesia yang mandiri dan berkedaulatan pangan. Herman Khaeron memberikan dukungan sepenuhnya pada peningkatan hasil pertanian di Kabupaten Cirebon, khususnya di Kecamatan Ciwaringin. Dukungan yang diberikan tersebut, dalam bentuk menyerahkan berbagai bantuan peralatan pertanian yang sangat diperlukan dalam proses produksi pertanian. Seperti diberikan, mesin traktor, pompa air dan alat semprot hama tanaman sebagai perlengkapan dalam menunjang proses produksi pertanian berbagai jenis tanaman. “Ke depannya, kita berusaha menyediakan bantuan lainnya yang dibutuhkan. Ini sebagai spirit bagi masyarakat petani, seperti yang dikelola oleh Pondok Pesantren Mualimin dan Mualimat yang sudah berjalan,” jelasnya. Bahkan, menurutnya diharapkan untuk pesantren-pesantren lainnya. Ia menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan Pondok Pesantren Mualimin dan Mualimat di Kecamatan Ciwaringin merupakan ide dan gagasan baru. Dalam hal ini, lanjutnya bagaimana pesantren diikutsertakan di dalam memenuhi ketahanan makanan nasional dan kedaulatan pangan. “Ini gagasan yang sangat situasional dan ini merupakan harapan baru, untuk pemenuhan pangan nasional ke depan,” tandasnya. Menyinggung terkait ada beberapa kebutuhan pertanian yang sempat langka, dirinya menyarankan agar pihak pemerintah setempat cepat merespon dengan berusaha memenuhi kebutuhan bagi sektor pertanian.“Seperti pengadaan pupuk, benih dan lainnya. Kita berusaha agar tidak terjadi kegaduhan. Jika nanti, ada kekurangan kuotanya, maka kita bisa geser dari daerah yang serapannya rendah ke daerah yang memang serapannya lebih tinggi,” pungkasnya. n(as)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Kheron


| 63

DAPIL

foto : dok pri/iw

Konsisten Sosialisasi KIS agar Masyarakat Mendapat Pelayanan Kesehatan

U

paya mensosialisasikan jaminan sosial terus dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk kalangan DPR RI. Sosialisasi program BPJS Kesehatan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan cabang Palangka Raya bersama Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH. Anggota Komisi IX DPR RI (FPAN) asal Dapil Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Aula Gedung DPD KNPI, belum lama ini. Hang Ali menyampaikan beberapa permasalahan di lapangan yang sering

Ingin Selalu Dekat dengan Rakyat

egiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai anggota DPR itu ibarat jembatan penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. “ Kegiatan di Dapil juga untuk “merawat” kepercayaan kepada konstituen,” ungkap anggota DPR dari Fraksi PAN Sungkono di sela-sela kegiatan pengajian ibu-ibu muslimat se Sidoarjo belum lama ini. Menurut Sungkono, kegiatan di Dapil sering dilakukan tidak hanya dengan muslimat tetapi juga aisyiah bahkan kepada perangkat pemerintah se Kabupaten Sidoarjo. Selain menyerap aspirasi , dia juga menyampaikan penjelasan soal rencana pembangunan, kekuatan APBN. “ Masyarakat harus tahu situasi ekonomi bagaimana supaya bisa menjaga jangan sampai salah ambil keputusan,” jelasnya. 64 |

sakit untuk menolak pasien. Permasalahan seperti ini sering dialami oleh pasien dan imbasnya merugikan pasien BPJS karena setiap bulan harus membayar iuran kepada BPJS. Kepada penyedia fasilitas kesehatan, ia mengingatkan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan membuat perencanaan yang matang dalam pengadaan obat-obatan. Jangan sampai terjadi kekosongan obat, karena akibatnya akan memunculkan masalah yang merugikan masyarakat. Bersama Kepala BPJS cabang Palangka Raya dr. Fitria Nurlaili, belum lama ini secara simbolis menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 200 lebih kepala keluarga di Kota Palangka Raya. Penerima KIS itu merupakan warga kurang mampu yang berasal dari 5 kecamatan se Kota Palangka Raya. n(mp)


Penjelasan kepada masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi dan tantangannya, sehingga semua pihak perlu diajak untuk bekerja keras. Intinya memberi motivasi kepada masyarakat dengan potensi yang dimilikinya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “ Saya lakukan rutin kepada berbagai kelompok masyarakat, supaya tidak dikatakan lupa. Biasanya kalau sudah kepilih lupa kepada konstituennya, tidak berkomunikasi. Ini yang saya hindari,” kilahnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan kepada semua kelompok masyarakat juga dimaksudkan untuk merawat jaringan. “

Barangkali nyaleg lagi sudah ada jaringan yang bisa dihubungi, namun kalau tidak ya sah-sahnya sebagai pengabdian kepada masyarakat. Namun intinya saya harus dekat dengan rakyat, itu saja kuncinya,” tekad legislator yang duduk di Komisi V ini. Kaitannya dengan penguatan Pancasila, ia menyebutkan rutin dilakukan pada setiap kegiatan di Dapil. Antara lain mengajak masyarakat harus tetap rukun, kompak jangan mudah terprovokasi. n(mp)

foto : dok pri/iw

K

menimpa pasien BPJS Kesehatan. “Banyak pasien harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menebus obat yang pada ujungnya tidak bisa diklaim atau mendapatkan pergantian. Kasus seperti ini kerap dialami oleh keluarga pasien, jadi berikan saja resep itu kepada BPJS kesehatan, biarkan BPJS dan RSUD yang bertanggung jawab menyelesaikan,” tandasnya. Menurutnya, banyak hal yang tidak diketahui masyarakat, contoh, jika rujukan ke rumah sakit pasien kelas III penuh, padahal pasien BPJS harusnya tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas II atau naik kelas selama tiga hari tanpa ada tambahan biaya. Tidak ada alasan rumah

BERI PEMAHAMAN MANFAAT BPJS KETENAGAKERJAAN PADA 150 WARGA

A

A

foto : dok pri/iw

foto : dok pri/iw

nggota DPR RI Marwan Dasopang membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bagi 150 warga di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara II untuk kurun waktu tiga bulan kedepan. “Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk tanggungjawab moril kepada konstituen sekaligus mensosialisaskan program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat,”ujarnya saat reses beberapa waktu lalu. Politisi fraksi PKB ini memang concern terhadap perlindungan pekerja. Pasalnya dia menilai masih banyak pekerja yang beresiko namun belum terlindungi. “Perlindungan terhadap pekerja sangatlah penting, hal ini terbukti masih banyak masyarakat yang berbondong-bondong mengikuti seleksi CPNS demi mendapatkan jaminan hidup yang ditanggung oleh negara,” katanya. Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan tentu perlindungan pekerja bukan lagi sesuatu hal yang mustahil, setiap warga negara berhak mendapatkan JHT dan pensiun walau bukan PNS. “Makanya masyarakat harus ikut andil dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini, selain amanat UU, program ini merupakan upaya jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Diakhir pertemuan, Marwan berpesan agar peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) yang sudah masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat meneruskan pembayaran iuran, agar manfaatnya bisa dirasakan warga. Diketahui jaminan sosial tenaga kerja merupakan amanat dari UUD 1945 Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,” pungkasnya. Adapun 4 program jaminan bagi pekerja yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT)dan Program Jaminan Pensiun (JP). n(rnm)

nggota DPR RI Handayani mengisi salah satu kegiatan resesnya dengan mengagas turnamen Bulu Tangkis di daerah pemilihannya Kecamatan Muara Tembekasi, Batanghari, Jambi. Kegiatan itu digelar karena dia menilai, turneman bulu tangkis merupakan kegiatan positif bagi anak-anak muda dalam menyalurkan energi secara tepat. Turnamen yang diberi nama Handayani CUP 2017 itu merupakan kegiatan yang akan dilakukan secara rutin kedepannya. Sebab, dia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi muda-mudi dalam menyalurkan potensi dan bakat, serta menjauhkan dari dari kegiatan negatif. “Saat ini generasi muda sebaiknya diberi sarana dan kegiatan yang bersifat edukasi dan kompetitif. Kegiatan ini merupakan wadah bagi generasi muda untuk meraih prestasi dan memunculkan bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga di masa depan,” ungkapnya saat membuka Turnamen Bulu Tangkis seraya memberikan nasihat kepada peserta agar bisa menjaga sportivitas. Politisi Fraksi PKB ini memang kerap melakukan kegiatan yang dapat menjalin komunikasi serta mendekatkan diri dengan konstituennya. Sebelumnya, dia juga sukses menggelar turnamen Volly di dapilnya. “Semangat berolahraga merupakan bagian terbesar dari semangat hidup sehat. Sebab jika kita berolahraga secara rutin akan tercapai kesehatan jasmani dan rohani dalam hidup kita,”pungkas Handayani yang anggota Komisi IX DPR RI ini. Dalam kegiatan tersebut Camat Muara Tembesi Batanghari berharap kegiatan seperti ini bisa terus terselenggara sebagai ajang silaturahmi seluruh lapisan masyarakat. n(rnm)

Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang

Anggota Komisi IX DPR Handayani Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 65

DAPIL

K

ondisi daerah pemilihan yang sulit terjangkau, dengan medan yang berbukit dan jalanan yang rusak serta sempit, tak menjadi halangan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin untuk mengunjungi konstituennya. Hal itu untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menggelar silaturahmi di dapilnya, Sulawesi Selatan II, yang meliputi Kabupaten Sinjai, Bone, Maros, Bulukumba, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare. Andi Akmal pun mendapat apresiasi saat berkunjung ke Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pasalnya, baru kali ini desa yang sulit dijangkau itu mendapat kunjungan anggota dewan. Dalam kesempatan itu, Andi Akmal menyampaikan keseriusannya dalam

R

Berikan Motivasi pada Komunitas Sepakbola

eses Masa Persidangan V Tahun 2016-2017 dimanfaatkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya, Jawa Timur I, yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Komunitas

66 |

membela masyarakat kecil, utamanya para petani. “Saya sangat konsentrasi terhadap kesejahteraan petani, karena saya berada di komisi yang membidangi pertanian. Maka saya akan bekerja lebih keras untuk kesejahteraan petani, utamanya petani kecil di desadesa,” komitmen Andi Akmal. Politisi F-PKS itu juga berkomitmen, untuk memastikan kebijakan pemerintah akan berpihak kepada petani, seperti bantuan peralatan pertanian, bibit, hingga pupuk, sehingga beban petani semakin ringan.


sepakbola pun harus dimotivasi, agar semakin giat berlatih. Demikian dikatakannya disela-sela pertemuan dengan PKS Footbal Club (PKS FC) di Lapangan Pandansari, Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, baru-baru ini. Dalam kesempatan ini, Sigit menyerahkan sejumlah bola dan sepatu kepada puluhan pemain yang terlibat aktif berlatih. “Kegiatan ini sudah bagus dirintis di komunitas sepak bola. Kedepan

foto : dok.pri/iw

Kunjungi Desa Sulit Terjangkau

Kehadiran Andi Akmal di Desa Langi ini diharapkan memberikan asa bagi masyarakat, karena aspirasi dan harapan-harapannya telah tersampaikan kepada Anggota DPR RI. Apalagi Andi Akmal dikenal sangat rajin mengunjungi dapilnya untuk menyerap aspirasi. Bahkan ia juga dikenal banyak membagikan bantuan traktor dan alat pertanian lainnya. n(sf)

rasanya kami perlu membuat konsep agar semangat komunitas ini bisa merembet ke anak-anak di sekolah. Saya punya kewajiban membantu perkembangan olahraga agar dicintai anak-anak sekolah, biar waktu mereka tidak habis untuk 90 persen belajar di sekolah saja,” pungkas politisi F-PKS itu. Sigit juga mengaku tertarik dengan potensi santri-santri di dapilnya yang saat ini sudah mengukir prestasi sampai keluar negeri. Bahkan pada tahun 2012 lalu, salah satu santri pesantren Nurul Fikri Sidoarjo pernah mendapat medali emas tingkat ASEAN. Menurutnya, ini merupakan hal yang luar biasa. “Santri yang memiliki prestasi di sepakbola, mereka berarti punya fisik yang prima juga. Saya yakin masih banyak anakanak lain yang berprestasi di daerahnya. Nah, wadah pembinaan sejak dini secara profesional ini harus ada, sebagai jembatan anak-anak untuk meraih prestasi,” tutup Sigit. n(sf)

Hasrul Serap Aspirasi Dari Masalah Penegak Hukum Sampai Gaji Guru

D

B

ertemu dengan masyarakat terlebih lagi konsituen di daerah pemilihannya (Dapil) bagi Wardhatul Asriah bukan sesuatu hal yang asing. Hal itu dilakukannya tidak terbatas pada masa reses. Jika masyarakat membutuhkannya, ia pun akan segera menemui konsituennya. Bahkan tidak jarang tanpa diminta pun ia melihat langsung masyarakat yang diwakilinya. Khusus di masa reses, sederatan agenda sudah disusunnya dengan sangat baik. Diantaranya aspirasi yang ditampung terkait program BSPS (Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk Tahun 2017 ini, wanita yang kerap disapa dengan nama Indah ini mengusulkan lebih dari 320 rumah khusus untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi. Namun baru 320 rumah bantuan program BSPS yang dikucurkan untuk Kabupaten Bekasi. Direncanakan pada tahun 2018 mendatang, Indah mengusulkan 500 titik di Karawang yang harus mendapat bantuan program BSPS dari pemerintah. Tidak hanya itu, pada kesempatan itu, Indah juga menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat di dapilnya, salah satunya terkait infrastruktur khususnya jalan utama yang kondisinya cukup memprihatinkan. Ia berjanji akan menyalurkan aspirasi tersebut kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang notabene menjadi mitra kerjanya di Komisi V DPR RI. Namun, pada kesempatan itu, ia juga membawa program Pisew dari mitra kerjanya tersebut. PISEW atau pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah merupakan program Kemen PU PERA yang dikhususkan untuk mengembangkan infrastruktur sosial dan ekonomi. Saat itu Indah membawa angin segar bagi masyarakat dapilnya. Pasalnya proposal yang diajukan untuk program PISEW Di dapilnya yakni di Kabupaten Bekasi dan Karawang telah diterima pemerintah, ditandai dengan turunnya SK (surat keputusan) Menteri. Sehingga kemungkinan besar pelaksanaannya tidak akan lama lagi. Didalam masa reses, Indah juga berusaha untuk terus dekat dengan masyarakat khususnya sesame perempuan yang selama ini telah mendukungnya. Ia mengunjungi kegiatan ibu-ibu PKK di salah satu daerah di Kabupaten Bekasi. Kebetulan ketika itu tengah digelar lomba memasak dalam rangka hari Kartini. Ia ikut menjadi juri lomba memasak yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK. n(Ayu)

foto : dok.pri/iw

i setiap masa resesnya, anggota Komisi III DPR RI Hasrul Azwar Harahap selalu menyempatkan diri mengunjungi masyarakat yang notabene menjadi konstituennya di daerah pemilihannya Sumatera Utara I. Di Dapilnya yang meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing ini, ia mengunjungi beberapa tempat. Diantaranya Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Berbagai aspirasi diterimanya dari sekolah ini. Salah satunya terkait gaji, tunjangan dan sertifikasi guru. Pada kesempatan itu Hasrul juga memberikan sejumlah dana untuk membantu proses renovasi pembangunan sekolah tersebut. Di hari keduanya, Hasrul mengunjungi yayasan sekolah Islam terpadu Khairul Imam. Pada kesempatan itu juga hadir Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Utara. Di sini Hasrul ikut mensosialisasikan bahaya narkoba. Dialog dengan para siswa dan masyarakatpun berjalan cukup santai, namun tetap tidak mengurangi visi dan misi yang ingin disampaikan. Salah satunya terkait cara pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba. Tidak hanya itu. dalam resesnya tersebut Hasrul juga mengunjungi beberapa wilayah dan bertemu dengan beberapa ulama dan tokoh adat setempat. Mengingat saat ini Politisi dari Fraksi PPP ini bertugas di Komisi III yang bermitra dengan Kemekumham, Polri, KPK, BNN dan Kejakgung, maka dalam masa resesnya itu ia juga kerap mendapat masukan dari mitra kerjanya tersebut. Diantaranya permintaan agar kebijakan moratorium ASN atau PNS di lingkungan Kemenkumham dapat ditinjau lagi. Pasalnya banyak lapas dan kantor imigrasi yang kekurangan pegawai. Pada kesempatan itu Hasrul mendapat masukan terkait kinerja Kejati Sumut yang belum memuaskan. Pasalnya, penanganan masalah dan kasus terbentuk pada minimnya sarana dan prasaran yang ada di lingkungan Kajati Sumut. Seperti area kantor yang masih kurang memadai. Mereka berharap agar dilakukan perluasan Kantor Kejaksaan di Sumatera Utara. n(ayu)

Wardatul Asriah, Salurkan Program BSPS dan Pisew

Anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar menyerap aspirasi masyarakat di Provinsi Sumut.

Anggota Komisi V DPR Wardatul Asriah saat mensosialisasikan Program BSPS dari Kementerian PU Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 67

DAPIL

M

asyarakat petani di Papua, sebelumnya masih menggunakan cangkul dalam mengolah lahan pertanian. Seiring dengan adanya bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah yang diperjuangkan oleh Anggota DPR RI Sulaiman L Hamzah, maka sektor pertanian di Papua diharapkan dapat mengalami kemajuan yang lebih

P

ada masa reses persidangan, Anggota DPR RI Dapil Kalbar Syarif Abdullah Alkadrie melakukan kunjungan ke kantor Bupati Sanggau guna menyerap persoalan yang ada di Kabupaten Sanggau, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, Pemerintahan Desa, dan beberapa hal lainnya. Syarif mengatakan bahwa dirinya akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan kewenangan yang ada di pemerintah pusat. “Intinya akan saya teruskan di pemerintah pusat persoalan itu. Menurut penilaian saya, Sanggau sudah cukup maju sekarang, ” ucapnya. Syarif juga menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Bupati Sanggau, ia mendapatkan informasi yang menjadi masukan penting untuk disampaikan 68 |


signifikan dan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. “Saya akan terus melihat semua potensi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Model pembangunan di Merauke sendiri memang semestinya lewat sektor pertanian. Pertanian tengah menjadi primadona dan menjadi sektor ekonomi yang paling menggairahkan Merauke saat ini. Hanya di Merauke yang petaninya bisa tersenyum lepas karena penghasilannya jauh dari pendapatan ratarata pegawai negeri sipil,” ucapnya. Sulaiman juga menyampaikan, bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diperjuangkannya di DPR melalui

mekanisme pengajuan aspirasi dapil ke Kementerian Pertanian telah membuahkan hasil. Sebanyak 52 alsintan, berupa 23 unit traktor tangan dan 29 unit pompa air telah diterima dan diharapkan dapat membawa manfaat lebih bagi petani di sana. Traktor tangan akan membuat waktu lebih efisien saat proses pengolahan tanah. Keberadaan alat ini telah menggantikan metode tradisional cangkul pada masa sebelumnya, lanjut Sulaiman. “Potensi besar pertanian di Indonesia sebenarnyabisamenjadimodalbangsainiuntuk menjadi negara maju. Model pembangunan daerah seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sana karena sifatnya yang masif dan padat karya. Luasnya lahan potensial juga ditunjang iklim dan sumber daya manusia yang terampil, menjadi modal yang sangat baik,” jelasnya. n(dep)

kepada pemerintah pusat, yakni mengenai beberapa kebutuhan dasar dari Pemerintah Kabupaten Sanggau. “Ada tiga kebutuhan dasar yang diharapkan oleh Pemkab Sanggau dapat disegera terselesaikan, yakni masalah infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan laporan Bupati Sanggau, pada tahun ini bidang kesehatan yang dominan anggaran DAK nya, dan yang kedua adalah bidang infrastruktur jalan dan jembatan, ” ungkap politisi F-Nasdem tersebut. Sementara itu, Bupati Sanggau berharap

agar persoalan yang disampaikannya kepada Syarif Abdullah Alkadrie selaku wakil rakyat asal dapil Kalimantan Barat itu, dapat diteruskan ke pemerintah pusat. “Yakni soal infrastrukur, terutama soal infrastruktur desa, sarana dan prasarana desa, yang berkaitan dengan tanggungjawab pusat dan nasional dan tanggungjawab kita di pemkab, ” tuturnya. n(dep)

foto : dok.pri/iw

foto : dok.pri/iw

Sulaiman L Hamzah Perjuangkan Alsintan Bagi Masyarakat Dapilnya

berwirausaha itu penting, mengingat makin ketatnya persaingan. “Sekarang mencari kerja tidak semudah bayangan dan peluang menganggur semakin besar, makanya saat ini budidaya harus berubah dari mencari kerja jadi berwirausaha,” ujar Djoni. Pelatihan ini diikuti peserta dari unsur mahasiswa, pemuda dan masyarakat petani dari Cikalongkulon, Cipanas. Peserta diberi materi tentang perkoperasian dan perizinan produk, manajemen keuangan UMKM serta strategi pengembangan pemasaran dan jaringan usaha budidaya jamur tiram.

Mukhtar Tompo Perjuangkan Blok Karaeng Segera Terwujud

S

ejak dilantik sebagai anggota DPR RI, politisi Hanura Mukhtar Tompo, telah memperjuangkan Blok Karaeng sebagai salah satu kawasan eksplorasi Migas Nasional. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat setempat. Demikian mengemuka saat berdialog dengan konstituennya di Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoraamba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) barubaru ini. Ia menyoroti pendapatan negara yang bisa digenjot dari sektor migas. Namun, pemerintah belum memiliki strategi untuk membuka kawasan-kawasan eksplorasi migas baru, bahkan terkesan mengabaikan potensi kawasan eksplorasi yang pernah ditemukan.

Mukhtar mencontohkan, Blok Karaeng yang pernah ada di Kabupaten Jeneponto, satu-satunya Kabupaten tertinggal di Sulsel. Padahal, Jeneponto memiliki potensi minyak. Dia pun mendorong eksplorasi Blok Karaeng melalui berbagai pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kementerian ESDM, Pertamina, BPPT, dan Badan Geologi. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil, pada tanggal 8 Mei 2017 Dirjen Migas mengundang Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar dan Mukhtar Tompo, untuk mempresentasikan rencana lelang Blok Karaeng pada tahun 2017. Mukhtar pun telah bertemu dengan Menteri dan Wamen ESDM, Ignatius

foto : dok.pri/iw

amur tiram merupakan jenis jamur yang relatif mudah untuk dibudidayakan, khususnya di daerah yang beriklim tropis. Investasinya yang dibutuhkan pun relatif murah, sisi lain permintaan konsumen terus meningkat. Karena itu, budidaya jamur tiram saat ini dinilai cukup menjanjikan. Hal itu kemudian dimanfaatkan anggota Komisi VI Djoni Rolindrawan untuk menggelar pelatihan kewirausahaan budidaya jamur tiram melalui gerakan kewirausahaan nasional, Kamis 10 Agustus 2017 di Wisma Angkasa Pura 2 Cipanas, Cianjur. Dalam sambutannya, politisi dari Fraksi Hanura ini menekankan

“Peluang usaha budidaya jamur masih terbuka lebar. Mudah-mudahan setelah diberikan pelatihan, para peserta makin semangat untuk berwirausaha budidaya jamur tiram,” kata politisi dapil Jawa Barat III ini. n(ann) Jonan dan Archandra Tahar. Menurutnya, Menteri ESDM telah menugaskan Archandra untuk memimpin langsung upaya pencarian investor dari dalam maupun luar negeri. Saat ini, Mukhtar dan Archandra telah beberapa kali bertemu untuk mendorong percepatan eksplorasi Blok Karaeng. Dengan begitu, harapan masyarakat di kawasan Selatan Sulawesi untuk hidup lebih sejahtera akan segera menjadi kenyataan. n(ann)

foto : dok.pri/iw

J

Djoni Rolindrawan Ajak Masyarakat Berwirausaha

Anggota DPR Mukhtar Tompo berdialog dengan konstituennya untuk memperjuangkan Blok Karaeng


| 69

foto : Runi/iw

PERNIK

Kasub Media Sosial dan Website DPR RI Nita Juwita saat diwawancarai Parlementaria

Ketika DPR Berkicau Melalui Media Sosial Pertumbuhan media sosial di Indonesia terus naik dan ini tentu mempengaruhi pola komunikasi yang digunakan demi tersampaikannya informasi ke masyarakat. Menurut Hootsuite dan We Are Social pada Januari 2017, mengeluarkan data bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta dengan penetrasi pertumbuhan mencapai 51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengguna media sosial aktif mencapai 40 persen atau sekitar 106 Juta.

D

ari jumlah tersebut 92 juta mengakses lewat gawai atau 35 persen dari jumlah populasi. Atas itu semua, Indonesia per Januari 2017 menempati urutan ke-4 pertumbuhan pengguna media sosial secara global sebesar 34 persen. Setidaknya saat ini internet telah mengalahkan radio (37 persen), kemudian secara telak meninggalkan media cetak (7 persen) dan tabloid majalah (3 persen). Angka lainnya juga menyuguhkan fenomena internet dan media sosial menjadi pilihan terbanyak oleh generasi muda untuk mendapatkan informasi. Melihat data tersebut, Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Nita Juwita menyampaikan bahwa pertumbuhan media sosial yang terus naik

70 |


menjadi salah satu indikator DPR RI turut menggunakan media sosial. Lebih lanjut, Nita juga sampaikan, penggunaan media sosial merupakan salah satu semangat untuk mendukung terciptanya parlemen modern. “Saat ini kita sudah memiliki media sosial resmi, yaitu Twitter @DPR RI, Fanpage Facebook DPR RI, Instagram @ DPR_RI, Youtube DPR RI serta website dpr.go.id,” terang Nita. “Media Sosial Resmi DPR RI dikelola langsung oleh Sub Bagian Media Sosial dan Website Biro Pemberitaan Parlemen DPRRI,” terangnya. Dirinya juga menyampaikan bahwa DPR bermedia sosial salah satu tujuannya agar bisa berkomunikasi langsung dengan publik, sehingga DPR dapat langsung mengetahui aspirasi, keresahan dan keluhan publik tentang suatu permasalahan. Dan

tentunya DPR akan bisa menyampaikan informasi secara utuh ke masyarakat. “Kita juga memiliki program siaran langsung yaitu “Ngobrol Bareng Wakil Rakyat” yang disiarkan langsung di Facebook DPR RI, disitu pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat akan dijawab langsung oleh Anggota DPR RI yang menjadi narasumber,” Jelas Nita. Lebih lanjut Nita menambahkan bahwa Media Sosial DPR RI juga melakukan siaran langsung rapat-rapat di DPR maupun kegiatan dewan lainnya, dengan demikian publik dapat langsung mengikuti dan mengetahui perkembangan yang terjadi secara langsung melalui media sosial. Second Track Diplomacy Tak hanya jaring aspirasi publik, melalui media sosial DPR juga melakukan second track diplomacy yaitu diplomasi parlemen melalui media sosial. “Parlemen negaranegara sahabat, kedutaan negara-negara sahabat dan lembaga internasional telah dengan serius bermedia sosial, sehingga melalui media sosial DPR dapat saling berkomunikasi dengan cair bersama mereka. Misalnya saat mereka melakukan kunjungan persabahatan ke DPR, melalui media sosial kami langsung mengupdate kunjungan tersebut kepada mereka dengan cara me-mention ke akun media sosial mereka. Dalam postingan tersebut kami lengkapi dengan foto-foto dan kami unggah bersamaan dengan pelaksanaan kunjungan, dan mereka sangat mengapresiasinya dengan cara meretweet atau mempublish ulang postingan tersebut sehingga dapat terbaca oleh semua pengikut media sosial mereka ,” terang Nita. Langkah ini diharapkan mampu membuka jalur diplomasi parlemen lebih luas lagi karena berdasarkan data the World e-Parliament 2012, sepertiga dari seluruh parlemen di dunia telah hadir di dunia media sosial dan sepertiga lainnya telah berencana untuk membuka akun resminya di dunia media sosial.

foto : Chasbi/iw

Tim Media Sosial DPR RI saat peliputan kegiatan dewan

ketika terkait suatu permasalahan yang berkembang, secara aktif sejumlah anggota DPR yang aktif di media sosial langsung merespon berbagai permasalahan yang berkembang melalui akun resmi media sosial DPR RI. Lebih lanjut, Nita sampaikan bahwa media sosial DPR berusaha semaksimal mungkin memberikan informasi yang seaktual mungkin kepada masyarakat terutama terkait hasil rapat-rapat dengan pemerintah. “Jika ada pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial DPR, medsos DPR berusaha untuk menjawabnya secara langsung atau melalui Anggota DPR RI yang aktif di media sosial,” terangnya. Disisi lain, Nita jusa sampaikan, Media Sosial DPR dipantau atau di monitoring secara langsung melalui command center yang dimiliki Sub Bagian Media Sosial dan Website Biro Pemberitaan Parlemen, sehingga segala aspirasi masyarakat melalui media sosial akan diketahui langsung. Pendidikan Politik Selain itu, melalui media sosial, juga diupayakan pendidikan politik tentang keparlemenan antara lain dengan cara menjelaskan berbagai proses dan mekanisme

foto : Runi/iw

Membuka Sekat dan Jembatan Penghubung Melalui media sosial pula Biro Pemberitaan Parlemen berupaya membuka ruang publik yang selama ini terkesan ada sekat. Dijelaskan Nita, masyarakat kerap kali bertanya melalui media sosial DPR tentang bagaimana caranya berkunjung ke DPR, bagaimana caranya menyampaikan aspirasi secara resmi ke DPR, bagaimana caranya magang di DPR, meminjam buku koleksi perpustakaan DPR, meminta informasi atau data untuk keperluan penyusunan skripsi atau bahkan banyak yang bertanya tentang tugas dan fungsi DPR serta isu-isu politik nasional. “Berbagai pertanyaan tersebut ada yang langsung kami jawab, seperti pertanyaanpertanyaan yang sifatnya informasi tentang kedewanan, namun pertanyaan yang sudah sifatnya politis belum secara keseluruhan kita jawab,” terang Nita Lebih lanjut Nita sampaikan bahwa, walaupun berbagai informasi kedewanan sudah tepublikasi di website dpr.go.id namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. “Dengan media sosial inilah kita secara rutin menginformasikan terkait dengan tugas dan fungsi DPR maupun informasi kedewanan lainnya,” imbuh Nita. Selain membuka sekat dengan publik, media sosial juga menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan para wakilnya. Hal ini dimungkinkan karena

pembahasan Rancangan Undang-Undang dan mekanisme pembahasan anggaran serta sejarah yang berkaitan dengan keparlemenan. “Kami menyadari mayoritas generasi muda hidup di dunia media sosial karenanya kami berupaya memberikan pemahaman tentang sejarah keparlemenan, mekanisme demokrasi yang berjalan di DPR melalui media sosial sehingga mereka memahami dan merasa dekat hingga akhirnya diharapkan para generasi penerus bangsa tidak akan alergi politik dan mereka dapat memahami peran penting DPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Nita. Nita mengakui masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola akun media sosial DPR. “Bagaimana pun DPR adalah lembaga politik, kami harus ekstra hati-hati,” tandas Nita. Terkait berbagai hal teknis, media sosial DPR juga tidak bisa melakukan cara-cara yang digunakan oleh akun media sosial selebritis atau akun media sosial bisnis. Untuk followers atau pengikut, Nita sampaikan bahwa media sosial DPR menggunakan atau memilih secara organik. Sehingga dapat diketahui secara pasti berapa banyak publik ataupun lembaga dan organisasi yang secara rutin mengikuti perkembangan yang ada di parlemen. Nita berharap dengan ikutnya DPR masuk ke dalam dunia media sosial secara serius dapat lebih meningkatkan iklim berdemokrasi yang sehat di Indonesia. n(skr)


| 71

PARLEMEN DUNIA

Ruang Sidang Parlemen Brasil

www.educacao.sp.gov

Brazil Negara dengan Tiga Spektrum Ideologi Parpol Brazil, sebuah negara terbesar di benua Amerika Selatan yang terkenal akan potensi kopinya yang terbesar dan tari sambanya yang terkenal seantero dunia. Sebagai negara bekas jajahan Portugal, Brazil banyak mengadopsi budaya serta karakter dari negara Portugal, termasuk bahasa resmi nasional Brazil juga menggunakan bahasa Portugis walaupun negara-negara di

S

sekitar Brazil menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya.

aat ini Brazil menganut sistem pemerintahan republik. Sebuah sistem pemerintahan yang sama seperti sistem pemerintahan di Indonesia. Brazil terbagi ke dalam 26 negara bagian dan 1 wilayah distrik yang dipimpin oleh gubernur. Walaupun sebenarnya setelah mendapat kemerdekaan dari Portugal pada 7 September 1822 Brazil telah menganut sistem pemerintahan monarki, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan. Karena menganut sistem pemerintahan republik, maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan presiden. Berbeda dengan

72 |


Indonesia yang masa jabatan presiden selama 5 tahun dalam satu periode, di Brazil masa jabatan presiden hanya selama 4 tahun dalam satu periode pemerintahan, dengan masa jabatan hingga dua periode berturut-turut. Brazil memiliki 3 cabang sistem politik, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk menjalankan dan melaksanakan pemerintahan negaranya. Brazil terdiri atas 23 negara bagian tiga daerah khusus, dan satu distrik federasi, yang masing-masingnya memilih tiga senator. Senator menjabat hingga delapan tahun. Negara-negara bagian dan distrik federal Brazil masing-masing memiliki seorang gubernur dan dewan

legislatif yang dipilih oleh rakyat. Negaranegara bagian dibagi menjadi beberapa distrik yang disebut municipio. Seorang walikota dan badan legislatif dipilih untuk mengatur setiap municipio. Dalam bidang legislatif, Brazil memiliki Kongres Nasional atau National Congress (NC) terdiri atas House of Deputies (HoD) atau Camara dos Deputados dan Senat, yang lebih dikenal dengan istilah Bikameral atau parlemen dua kamar. Kongres Nasional yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai perwakilan rakyat Brazil dalam pemerintahan itu terdiri dari Senat Federal dengan 81 kursi dan HoD dengan 513

kursi. Masa jabatan anggota senat federal dan HoD berbeda-beda. Senator merupakan representasi dari kepentingan masing-masing negara bagian. Setiap senator terpilih memiliki senator alternatif pertama dan kedua yang bertujuan untuk menggantikan senator utama jika harus terpaksa meninggalkan kantor baik karena kematian atau menerima posisi lain sebagai gubernur atau menjadi anggota kabinet. HoD memiliki hak untuk melakukan pendakwaan sementara Senat berhak terhadap pemeriksaan dakwaan tersebut. Meskipun telah terdapat sistem pemilu yang telah terdesentralisasi tetapi strategi pemilu legislatif masih belum terpusat pada individu melainkan suara mayoritas partai di kongres. Wilayah Distrik Federal juga berhak atas representasi di Kongres. Warna Parpol Brazil Kancah perpolitikan di Brazil pun diwarnai sejumlah partai politik. Sistem kepartaian yang kontemporer ini merepresentasikan rentangan posisi ideologi yang lebih luas dari yang mungkin pernah ada sebelumnya pada masa sistem kepartaian tradisional yang notabenenya tidak terlalu mementingkan basis ideologi pada partai. Rentangan ideologi partai di Brazil itu sendiri terbagi menjadi tiga yaitu, spektrum kiri (the left), spektrum tengah (the center) dan spektrum kanan (the right). Keberadaan partai politik di Brazil sudah ada sejak periode sistem monarki tahun 1822 hingga 1889. Pada masa kediktatoran presiden Getulio Vargas (1930-1945) beberapa partai politik semakin bermunculan tetapi sifatnya masih ilegal. Sementara pada masa rezim militer (1945-1985), Brazil menganut sistem politik dua partai. Pasca terbentuknya konstitusi 1988, Brazil menjadi negara yang menganut sistem politik multipartai dan beberapa parta kembali di dirikan. Berdasarkan data representasi kongres Brazil 2011-2014 terdapat tujuh partai

yang berada di spektrum kiri. Ketujuh partai itu yakni PT (Partai Pekerja atau Buruh), PSB (Partai Sosialis Brazil), PDT (Partai Buruh Demokratik), PcdoB (Partai Komunis Brazil), PV (Green Party), PPS (Partai Sosialis Populer), dan yang terakhir adalah PSOL (Partai Sosialis dan Liberty). Partio dos Trabalhadores (PT atau Partai Buruh) didirikan pada tahun 1982 yang pada awalnya merupakan organisasi serikat dagang dari para buruh di negara Sao Paulo dan di ketuai oleh Luis Inacio Lula da Silva. Selama di bawah kepemimpinan Lula (2003-2011), PT berhasil menempatkan anggota partainya yaitu Dilma Roussef menjadi Presiden Brazil. Ideologi PT mengarah ke sayap kiri dengan mengadopsi ideologi sosialis terbuka. Total anggota PT mencapai lebih dari 1,5 juta anggota dengan jumlah representatif di Kongres sebesar 89 orang, 14 orang menjabat sebagai senator dan 5 gubernur. Spektrum kiri sebagian besar delegasi kongresnya adalah para intelektual dan juga pekerja. Spektrum Tengah diisi oleh dua partai yaitu. PMDB (Partai Pergerakan demokrasi Brazil) dan PSDB (Partai Sosialis Demokratis Brazil). Kedua partai ini tidak memiliki basis ideologi yang jelas. Partido do Movimento Democratico Brazileiro (PMDB) sdalah salah satu partai politik terbesar di Brazil yang memegang kontrol legislatif (Kongres dan Senat). PMDB saat ini sedang berkoalisi dengan partai dari Dilma Roussef (PT). Pada awal terbentuknya PMDB adalah partai oposisi yang menentang rezim militer. P M D B menganut ideologi yang berbasis gereja, sehingga pada prakteknya lebih konservatif dan

teknokrat. Spektrum kanan diisi oleh lima partai besar dan sekitar delapan partai kecil. Kelima partai besar itu adalah PSC (Partai Sosialis Kristen), PTB (Partai buruh Brazil), PR (Partai Republik), DEM (Demokrat) dan PP (Partai Progresif). Sementara itu delapan partai kecil lainnya adalah PTC (Partai buruh Kristen), PRB (Partai Republican Brazil), PRTB (Partai Buruh Brazil Baru), PMN (Partai Municipalist Nasional), PTdoB (Partai buruh Brazil), PRP (Partai Republic Progresif), PHS (Partai Solidaritas Humanistik), dan PSL (Partai Sosial liberal). Partai spektrum kanan menentang reformasi agraria dan liberalisasi hukum aborsi, serta lebih memilih untuk mengadopsi hukum dan ketertiban yang kuat. Sistem kepartaian di Brazil secara tradisonal merupakan sistem kepartaian yang kurang padu, kurang disiplin, serta terfragmentasi secara kuat. Basis ideologi dianggap bukan sesuatu yang penting. Para politisinya pun memiliki frekuensi berpindah partai yang sangat sering. Partai politik di Brazil juga tidak memiliki akar yang kuat pada tingkatan grassroots. Sehingga sistem multi partai yang di anut oleh pemerintah Brazil menyebabkan para pemilih kebanyakan menjadi swing voters yang suaranya dengan mudah berpindah dari satu partai ke partai lain pada setiap pemilu. n(sf)


| 73

KIAT SEHAT

Diet Sehat di Era Digital oleh Dokter Dito Anurogo

Menurut KBBI, diet berarti aturan makanan khusus untuk kesehatan (biasanya atas petunjuk dokter). Dewasa ini, berkembang pelbagai istilah diet. Ada diet makrobiotik, yakni upaya sehat melalui diet, dengan memerhatikan faktor tradisi, ekologi, iklim, usia, jenis kelamin, dan faktor individual, serta menghindari makanan yang berbahan kimia berbahaya. Ada pula diet media sosial, yaitu berhenti melakukan aktivitas di semua media sosial demi menghindari efek negatifnya. Istilah lainnya adalah puasa medsos.

D

i Indonesia dikenal diet OCD, Atkins, Vegan. Masing-masing diet tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Mengingat diet tidak untuk semua orang dan bukan untuk semua tujuan. Disini penulis menguraikan sebagian dari diet lezat multikhasiat. Salah satunya konsumsi nasi merah dikombinasikan dengan beberapa buah dari perspektif medikopomologi. Medikopomologi adalah terminologi yang berarti diet berbasis buah-buahan [terutama buah tropis] yang berkhasiat terapeutik; preventif, kuratif, juga detoksifikasi. Medikopomologi berasal dari kata mediko (medis, kedokteran) dan pomologi (ilmu tentang buahbuahan). Jadi, medikopomologi adalah diet/terapi (pengobatan) berbasis

buah-buahan segar beserta produk olahannya. Nasi Merah Nasi merah lebih unggul dibandingkan nasi putih. Beras merah berserat tinggi. Kandungan serat nasi merah dua kali lipat lebih banyak bila dibandingkan dengan nasi putih. Serat berkhasiat membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan saluran pencernaan, mencegah kanker usus dan saluran pencernaan. Beras merah juga merupakan sumber zat besi dan vitamin B6. Mengkonsumsi nasi merah secara tidak langsung ikut melestarikan pangan lokal. Sebab nasi merah khas Yogyakarta, tepatnya dari Wonosari, Gunungkidul. Umumnya nasi merah dihidangkan bersama sayur daun pepaya, sayur tempe lombok ijo, beserta tahu bacem, tempe bacem, dan/atau empal. Pepaya Penakluk Penyakit Menurut USDA Nutrient Database, setiap 100 gram buah pepaya matang mengandung 89% air; energi 55 kalori (atau sekitar 3239 kcal); 0,61 gram

74 |


protein; 0,14 gram lemak; 9,8 gram karbohidrat; 24 mg kalsium; 0,1 mg besi; 5 mg fosfor; 257 mg potassium (kalium); 10 gram magnesium; 3 mg sodium (natrium); 0,34 niacin; 0,22 mg asam pantotenat; 1094 IU vitamin A; 62 mg vitamin C; 38 mg folat; 0,73 mg vitamin E; 1,8 gram serat; 888 μm betacarotene, 2740 μm total carotene. Di Indonesia, perkebunan pepaya dapat dijumpai di Bekasi, Bogor, Cianjur, Cikampek, Karawang, Sukabumi. Pepaya dikenal sebagai buah penakluk penyakit. Buah pepaya matang berkhasiat mengobati diare menahun, disentri, penyakit kulit (kurap/kadas, psoriasis), sakit perut, kembung, ambeien, luka di saluran kemih, mengurangi obesitas, peluruh dahak, pereda nyeri perut, pelancar kencing. Buah pepaya mentah memudahkan buang air besar, membantu berkemih. Kandungan

asam amino,phenylalanine, tyrosine, dan glycine pada pepaya mentah bermanfaat bagi penderita anemia sel sabit. Bagi ibu hamil, berhatihatilah. Pepaya mentah berpotensi menggugurkan kandungan. Buah kering berkhasiat antibakteri, penghilang racun akibat gigitan ular, mengurangi pembesaran limpa dan hati. Bijinya berkhasiat membasmi cacing, melancarkan haid, mengobati iritasi, juga antifertilitas, sehingga baik sebagai alat KB alami untuk pria. Pepaya berpotensi melawan kanker payudara. Mekanismenya, fraksi protein pepaya mengandung RIPs like protein yang dapat menginduksi proses apoptosis (kematian sel) dengan meningkatkan kadar p53 dan menurunkan kadar protein Bcl-2.

Blewah berkhasiat antiradang, antihipertensi, antiobesitas, antiasam urat, pencahar, antiaging, pereda demam alamiah, peningkat imunitas tubuh, mengurangi gejala alergi. Bagi perokok berat, seringlah konsumsi blewah. Vitamin A blewah berpotensi sebagai “penggempur” nikotin dan “penetral” zat-zat beracun lainnya di dalam rokok. Berhenti merokok lebih efektif daripada konsumsi blewah. Agar khasiatnya tidak memudar, segeralah konsumsi blewah usai dikupas. Blewah yang sudah dikupas sebaiknya segera dihabiskan, sebab hanya bertahan satu hari. Hindari menyimpan sisa buah blewah, meskipun disimpan di dalam kulkas atau freezer.

Blewah Murah Merakyat Buah blewah mengandung zat-zat bermanfaat nan multikhasiat seperti: air, energi (39 kalori), karbohidrat (10,2 gram per 100 gram), gula monosakarida, fruktosa, glukosa, sebagai sumber vitamin A (mengandung 3282 IU atau 4000 SI setiap 100 gram buah segar), kaya akan vitamin B6 dan vitamin C (36,7 mg per 100 gram), vitamin E, provitamin A, serat makanan, mineral, kalium (potassium), antioksidan (berupa betakaroten). Vitamin C blewah setara 60 mg suplemen vitamin C yang dijual di apotek. Kandungan airnya bermanfaat sebagai pengganti cairan tubuh sekaligus isotonik alami.

Kurma Buah Kehidupan Setiap 100 gram kurma mengandung glukosa dan fruktosa (70-73 gram), karbohidrat (75 gram), protein (2,5 gram), lemak (0,4 gram), energi (280 kkal), vitamin A (10-149 IU), vitamin B1/thiamin (0,05-0,09 mg), vitamin B2/riboflavin (0,06-0,10 mg), vitamin B3/niasin (1,27-2,2 mg), vitamin B5/asam pantotenat (0,59-0,81 mg), vitamin B6/piridoksin (0,17-0,25 mg), vitamin B9/total folat (15-19 ug), total choline (6,30-9,90 mg), vitamin C (0,4 mg), thiamin (0,09 mg), riboflavin (0,1 mg), vitamin K/phylloquinone (2,7 ug), serat (2,3-8 gram), betaine (0,4 mg), asam nikotinat, zat besi (0,90-1,02 mg), kalium (656-696 mg), kalsium (39-64 mg), magnesium (4354 mg), fosfor (62 mg), natrium (1-2 mg), seng (0,29-0,44 mg), tembaga (0,21-0,36 mg), mangan (0,26-0,30 mg), selenium (3 ug), kapasitas antioksidan total (23,8738,95 umol dari Trolox

equivalents/g), berbagai senyawa polifenol (asam dactilyfrat, quercetine, catechine, epicatechine) serta flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, oksitosin, dan sejenis hormon (potuchsin). Kurma bebas kolesterol. Menurut Vayalil PK (2012), kurma memiliki khasiat sebagai antibakteri, terutama saat melawan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Salmonella thyphi, dan Pseudomonas aeruginosa. Aktivitas antijamur secara in vitro juga berhasil ditunjukkan oleh Sallal, dkk (1996) dan Shraideh dkk (1998) dengan menambahkan 5% ekstrak kurma; dimana ekstrak ini mampu menghambat pertumbuhan dan pembentukan germ-tube serta menyebabkan kerusakan ekstensif isi sitoplasma jamur Candida albicans. Surh (2003) yang mengatakan bahwa beragam fitokimia pada kurma dapat mencegah kanker. Persenyawaan fitokimiawi ini termasuk fitoestrogen (seperti: genistein, glycitein, daidzein), asam fenolat (seperti: asam gallat, asam ferulat), dan senyawa polifenol lainnya (seperti: tannin, antosianin, flavonoid, fitosterol, dsb). Indonesia kaya akan buah tropis eksotik yang berkhasiat terapeutik. Diperlukan regulasi, kebijakan, sinergitas antara pemerintah, akademisi, peneliti, masyarakat, pengusaha, serta diseminasi, kolaborasi multidisipliner dan lintas-sektoral secara berkesinambungan agar buah lokal Indonesia tidak kalah dengan buah impor. n

Dito Anurogo, dokter digital/online di detik. com, pembelajar medikopomologi (buah berkhasiat obat), CEO/Founder Indonesia Literacy Fellowship, penulis 18 buku dan lebih dari 333 karya tulis terpublikasi, S-2 IKD Biomedis FK UGM Yogyakarta. Email: [email protected]


| 75

WISATA

Hidup Harmonis dengan Alam Berinteraksi dengan Masyarakat Adat Baduy Cerita tentang Baduy sudah sering saya dengar dari beberapa teman yang sudah lebih dulu ke sana. Mereka kerap membawakan gelanggelang cantik dan syal hasil tenun masyarakat Baduy. Akhirnya, saya penasaran ingin berkunjung langsung.

P

agi yang cerah menyambut kami begitu sampai di terminal Ciboleger, Lebak, Banten. Terminal itu merupakan pintu masuk menuju pemukiman masyarakat adat Baduy di desa Kanekes. Setelah menyempatkan sarapan dan ngopi, saya dan seorang teman bergegas menuju rumah pak Jaro Saija. Jaro merupakan sebutan masyarakat Baduy untuk kepala desa. Kami ditemui sang istri. Ternyata, pak Jaro sedang menghadiri undangan warga

76 |


desa lain. Tapi, kabar baiknya, putra pak Jaro bersedia mengantar kami menuju Kampung Gajeboh, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar satu jam. Sebenarnya sejak dari terminal, sudah banyak yang menawarkan jasa pemandu trekking. Tapi, bakal lebih seru kalau yang mengantar orang Baduy-nya sendiri, kan? Perjalanan pun dimulai. Menyusuri jalanan setapak dengan pepohonan di kiri dan kanan. Suara air sungai yang mengalir dan gesekan daun yang diterpa angin menjadi backsound perjalanan kami. Setiap orang yang berpapasan dengan kami selalu menyapa Ako, guide kami. Sepertinya dia cukup populer di sini. Ya iya dong, dia kan putra Jaro. Hehehe. Baru beberapa menit berjalan, kami sudah disuguhi track yang cukup menantang. Tanjakan yang bikin ngosngosan, disambung turunan curam yang membuat saya berusaha mempertahankan keseimbangan. Ako dengan sabar

mengiringi langkah kami yang lamban. Saat sedang mengatur napas, eh... di depan kami ada tiga bocah laki-laki yang memikul keranjang berisi pisang sambil setengah berlari menanjak seolah hanya mengangkut kapas. Wuaw, kuat amaaatt! Yap, sepanjang perjalanan, kami sering berpapasan dengan masyarakat Baduy yang mengangkut hasil berladang. Mereka melangkah dengan riang dan tanpa peluh. Sementara napas kami tersengal-sengal, kaki terasa pegal. Teman saya yang bertubuh agak tambun beberapa kali tertinggal di belakang. ”Kang, berapa lama lagi jalannya?” tanya dia kepada Ako. Yang ditanya menjawab dengan senyum, ”Ini udah sepertiga perjalanan,” katanya. Apa? Berarti masih panjang dong. Tiba-tiba di depan terlihat seorang warga Baduy dengan kelapa-kelapa yang baru dipetik. Seperti menemukan oase di padang gurun, kami langsung membeli kelapa itu. Duduk di dipan bambu sambil meluruskan kaki sejenak, kami menikmati segarnya air kelapa. Ako bercerita, masyarakat adat Baduy terbagi atas dua, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Masyarakat Baduy Dalam masih menjaga adat istiadatnya dengan kukuh, sedangkan Baduy Luar juga menjaga kearifan lokal namun sudah lebih berbaur dengan masyarakat sekitar. Baduy Dalam tidak beralas kaki, ke mana-mana ditempuh dengan berjalan, pakaiannya hanya hitam atau putih, dan tidak memiliki peralatan berbau teknologi. Kalau Baduy Luar pakaiannya lebih beragam dan sudah banyak yang menggunakan ponsel. Dia sendiri termasuk masyarakat Baduy Luar. ”Hayuk, lanjut,” kata Ako, menyadarkan kami kalau perjalanan baru ditempuh separo. Setelah melewati dua jembatan titian dari bambu yang bikin agak berdebar, tampak rumah-rumah panggung khas Baduy. Beberapa perempuan menenun di beranda.

Mereka juga menjadikan beranda rumah sebagai ”galeri” untuk menjual hasil tangan mereka. Mulai syal, kain, sarung, hingga aksesori seperti gelang dan gantungan kunci. Bentuknya sederhana tapi memikat. Saya membeli beberapa syal dan gelang cantik. Dari seorang ibu, saya mendapat cerita, di Baduy anak perempuan sudah diajari menenun sejak usianya sekitar 10 tahun. Rupanya kami sudah sampai di Kampung Gajeboh. Sekitar 200 meter dari rumah-rumah penduduk, ada jembatan titian dari bambu. Aliran air di bawahnya cukup deras. Saya melihat beberapa orang melewati jembatan itu sambil memikul pisang. Satu-dua dari mereka berpakaian hitam, mengenakan ikat kepala putih, dan tanpa menggunakan alas kaki. Mereka adalah masyarakat Baduy Dalam. Akhirnya saya memberanikan diri menyebranginya. Di sisi seberang terdapat bangunan seperti rumah, tapi lebih kecil. ”Ini lumbung padi. Hasil panen masyarakat dikumpulkan di sini,” tutur Ako. Kami mengabadikan beberapa foto di sana. Kampung Gajeboh masih termasuk kawasan Baduy Luar. Di wilayah Baduy Luar masih boleh berfoto, namun apabila sudah

masuk wilayah Baduy Dalam, semua peralatan kamera harus disimpan karena tidak diperbolehkan mengambil gambar. Kalau ingin melanjutkan trekking ke Baduy Dalam, masih sekitar 3 jam lagi dari situ. Hmm... rasanya kami perlu persiapan fisik yang lebih baik kalau ingin sampai ke sana. Tepat saat menyebrangi jembatan kembali, hujan mendadak turun. Padahal, tadinya cuaca cerah. Akhirnya kami berteduh di rumah salah satu warga. Kebetulan, ada pedagang bakso yang juga berteduh di situ. Perut yang kelaparan setelah dua jam trekking akhirnya terisi. Yap, ada bakso di Baduy. Pedagangnya merupakan warga Ciboleger (dekat terminal) yang membawa pikulan berisi bakso dan perlengkapannya. Dia juga menempuh track yang sama dengan kami. ”Sudah biasa setiap hari naik ke Gajeboh,” tuturnya. Cukup lama kami berteduh hingga hujan mereda. Meski masih agak gerimis, kami memutuskan turun. Jalanan yang licin membuat kami harus ekstra berhatihati ketika melangkah. Dalam perjalanan kembali itu, kami bertemu banyak pengunjung yang baru sampai ke Gajeboh. Gajeboh memang kerap jadi jujugan bagi pengunjung yang belum sanggup trekking sampai ke Baduy Dalam. Meski kaki terasa pegal, tapi perjalanan ini menerbitkan perasaan teduh yang sulit didapatkan di kota yang penuh polusi udara dan bising kendaraan. Setibanya di rumah Ako, ternyata kami disambut tempe, ikan asin, sambal dan nasi hangat masakan istri Ako. Keluarga muda ini menawarkan untuk makan bersama. Tawaran yang sulit

ditolak. Ketulusan dan sikap yang bersahaja itu merupakan gambaran masyarakat Baduy. Sederhana, hidup harmonis dengan alam, membuat mereka tidak pernah khawatir kekurangan. Juga, membuat mereka terlihat lebih muda dari usianya. (Hendra – Photo Journalist Jawa Pos) Menuju Baduy - Dari Jakarta bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi menuju Ciboleger. Atau naik kereta dari stasiun Tanah Abang ke Rangkasbitung (bisa juga naik bus dari Kampung Rambutan). Kemudian naik angkot ke terminal Aweh, dilanjutkan dengan mobil elf menuju Ciboleger, pintu masuk menuju Baduy. - Dari Ciboleger, berbekal kaki yang kuat, bersiaplah menikmati trekking menuju pemukiman masyarakat adat Baduy :) Bekal Jalan - Agar aman dan nyamansepanjang perjalanan, pakai sepatu trekking atau sandal gunung. - Sebelum menuju pemukiman masyarakat Baduy, melaporlah terlebih dulu Jaro (ketua warga). Gunakan jasa pemandu masyarakat Baduy agar mendapat informasi yang lebih mendalam. - Pastikan kondisi tubuh sedang fit karena akan menempuh track yang ”lumayan”, ada tanjakan dan turunan curam. - Tak perlu bawa barang berlebihan saat trekking. Air minum jangan lupa. - Bawa tisu basah, tisu kering, obatobatan pribadi, jas hujan jika datang saat musim penghujan, senterdan jaket jika bermalam.

n(hendra)


| 77

HOBBY

Bahagia itu Sederhana,

Ketika Seseorang Diatas Sadel dan Kaki Mengayuh Pedal Kegiatan Anggota Dewan tentu sibuk dan hampir tak ada waktu senggang. Rapat di Alat Kelengkapan Dewan maupun Paripurna tentu menguras pikiran dan tenaga. Dibutuhkan stamina dan kesehatan yang fit untuk menunjang berbagai kegiatan itu. Kegiatan olahraga, menjadi satu pilihan untuk mendapatkan manfaat sehat unuk badan, serta stamina yang fit.

K

foto : dok.pri/iw

etua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memilih kegiatan bersepeda, atau yang akrab disebut gowes untuk menjaga kesehatan serta stamina. Kesibukannya memimpin Komisi I DPR maupun kegiatan partai, tak menyurutkan niatnya untuk menunggangi road bike di berbagai daerah. Bahkan, dia juga menularkan hobinya ke sesama politisi.

78 |


“Bersepeda, khususnya road bike adalah olahraga yang sangat bagus untuk semua umur terutama diatas 35 tahun agar bugar sepanjang usia. Hobi bersepeda harus dimasyarakatkan, karena punya banyak manfaat kesehatan.,” katanya, saat ditemui Parlementaria, baru-baru ini di sela-sela kesibukannya. Politisi F-PKS itu mengaku, kegiatan mengayuh road bike di berbagai lintasan aspal di Jawa sejak tahun 2007 lalu. Namun jauh sebelum itu, kesukaannya terhadap sepeda dimulai saat duduk di bangku SMP, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Setiap hari ia mengayuh sepedanya dari rumah menuju sekolah dengan jarak sekitar 14 km. Bersepeda kembali menjadi kebiasaan, setelah dirinya kembali mengayuh sepeda guna mempersiapkan fisik untuk menunaikan ibadah haji pada tahun

2003 lalu. Ternyata, persiapan fisik dengan sepeda itu menjadi kebiasaan sepulang haji. “Waktu itu masih pakai Mountain Bike (MTB). Latihan intensif untuk menjaga kondisi saja. Lalu pada tahun 2007, ganti ke road bike. Sejak aktif bersepeda, berat badan sudah turun 11 kilogram. Dulu berat saya 90an, sekarang konsisten di 84 atau 85 kilogram,” imbuh Kharis. Kharis yang tergabung dalam Solo Road Bike Community (SRBC) itu pun telah mengikuti berbagai event road bike dengan sepeda andalannya, bermerk Willier Zero7, Pinarello Dogma F8, dan Pinarello Dogma F10. Sejumlah rute jalan raya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dilintasinya. Tour de Klaten 115 km, Tour Pantai Baron 120 km, Gowes Solo-Nganjuk 185 KM, Tour de Banaran, Tour de Jogja, hingga Solo-Bawen PP 140 km adalah beberapa event yang pernah dijajalnya. Ia mengaku, rute favorit yang sering dilalui adalah mendaki jalanan di Karanganyar menuju kawasan Gunung Lawu atau bersepeda dari Solo ke Magelang. Bahkan untuk memperingati ulang tahunnya ke-49 mendatang, Kharis akan menggowes sepedanya menempuh perjalanan dari Solo ke Pangandaran, Jawa Barat, dengan jarak tempuh 341 km. Rute yang dilalui diantaranya Solo, Jogja, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, dan finish di Pangandaran. Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, hobinya bersepeda juga sudah menular ke keluarga dan rekan-rekan sesama politisi. Bahkan, tiga anaknya pun saat ini juga menyukai kegiatan sepeda. “Karena bahagia itu sederhana, yakni ketika seseorang di atas sadel dan kaki mengayuh pedal,” tutup politisi kelahiran 25 Agustus 1968 itu. n(sf)

foto : Mastur/iw

Tim BURT DPR dipimpin Wakil Ketua Hasrul Azwar bersama Pemprov diwakili Asisten I dan kalangan Perguruan Tinggi NTT.

Ogah Laporan Manis-manis Bisa Kena Diabet Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Timur baru-baru ini memperoleh pelajaran berharga dalam rangka sosialisasi dan menghimpun masukan Renstra DPR. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Hasrul Azwar menggelar pertemuan dengan Gubernur Frans Lebu Raya diwakilli Asisten I Fernandes serta Wakil-wakil dari PT antara lain Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Arta Wacana, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Katolik Widya Mandia.

B

eberapa saran dan masukan disampaikan kepada Tim BURT DPR antara lain meminta penguatan fungsi dan tugas pokok DPR lebih dikembangkan. Mereka juga menekankan bahwa roh DPR adalah aspiratif sehingga akan mendapatkan partisipasi dan dukungan publik. Satu hal lagi DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya memperjuangkan aspirasi rakyat tidak hanya pro kemiskinan dan mengatasi pengangguran saja

tetapi juga pro inovasi. Dalam kesempatan tersebut para nara sumber mengapresiasi namun juga mengkritisi Renstra DPR. Diantaranya bahwa gejala modernitas yang dituju DPR harus berintikan perubahan nyata, perubahan dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam fungsi kontrol tidak hanya bagaimana mengetahui sesuatu tapi bagaimana mengendalikan sesuatu. Kontrol ditegaskan, tidak hanya mengikuti sesuatu tapi juga memperbaiki

sesuatu. Elaborasi dari tri fungsi itu akan terinspirasi dari filosofi ini. Anggota Tim Muslim menanggapi positif masukan dan saran dari kalangan perguruan tinggi dan pejabat Pemprov.NTT. Masukan dan saran tidak hanya yang baik-baik atau yang manis-manis. “ Kami perlu masukan meski pahit, justru kalau masukannya manis-manis, bisa bikin penyakit diabetes,” ungkap politisi Demokrat Dapil Aceh ini disambut tawa hadirin Menanggapi apa yang disampaikan Ketua Bappeda NTT bahwa para anggota DPR datang ke Senayan dengan latar belakang yang berbeda maka perlu ada sebuah penyatuan persepsi, menurut Ketua Tim Hasrul Azwar hal itu sudah dilakukan sebelum dilantik, KPU mengirim anggota DPR terpilih ke Lemhanas. Dijelaskan pula bahwa setelah reformasi DPR makin kuat tidak lagi sebagai stempel pemerintah. “Saya sepakat, rumah besar DPR itu harus dihuni oleh orang-orang terpilih yang cerdas. Karena itu seleksi partai sangat penting dan mendasar,” pungkasnya. n(mp) Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA

| 79

80 |


Edisi : 151 TH. XLVII 2017 PARLEMENTARIA 1

Recommend Documents